Ditemukan 7197 data
215 — 114
Fotocopy: Surat Bupati Mandailing Natal No.525/893/DISBUN/2007 tertanggal 30 April 2007perihal Pembatalan Hasil PengukuranKadasteral oleh Kanwil BPN Sum. Utara atasLahan + 8.000 Ha An. PT Magna Mintara Jayabe eeaeeeueees (Bukti P37) ;40. Fotocopy: Surat Rektor Universitas Sumatera Utarakepada Tergugat No.2496/JO5/TU/2005tertanggal 23 Juni 2005 perihal Mohon IzinLokasi ..... (Bukti P38) ;41.
ALFIAN,SH
Terdakwa:
M. Rizaldy bin Hasyimi Amin
115 — 60
Memberikan keterangan ahli dalam perkara kejahatan Perbankan diKepolisian Daerah Sum Sel tahun 2014.Memberikan keterangan ahli di di Kepolisian Daerah Sum Sel tahun2014; dalam perkara pemberian informasi public lahan tahun 2015..
70 — 31
200050898RASIDINKPCANDRAMERTA04/01GARUT10.000.0008.055.4003.960.0008.055.400 201050899KURNADKPLIMUSNUNGGALTEGALLEGABBL9.000.0006.375.0003.564.0006.375.000 202 050900 MASDUK KPCIAWIMEKARS 10.000.000 8.055.400 3.960.000 8.055.400 ARICIBALON 203 050901 UDI KP V Vv Vie vi Vv V9.0006.375 3.564 6.375NPASI .000 .000 .000 .000RTIWUCIKARANGCISEWU 204 050902 MU KP V V Vv Vv Vv Vv 9.0006.375 3.564 6.375HTA CIK .000 .000 .000 .000R UYA02/07MEKARJAYABBL 205 050903 APA KP V V Vie vi Vv V9.0006.375 3.960 6.375NDI SUM
57 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
SUM AD Lecce eect eeeteeeeeeaaeaaaaeananaaaaes Rp35.000.000,00 ; Atas pembayaran tersebut seluruhnya telah diterima oleh kasir (Sdri.Ida) dan telah dicatat oleh Bagian Akuntansi dan merupakanpendapatan PD. Pembangunan Kota Cirebon ; Dan sebelum berakhirnya masa sewa pada akhir tahun 2009, pada bulanDesember 2007 (tidak diketahui tanggalnya) kasir PD. Pembangunan KotaCirebon menerima kembali pembayaran dari Drs. H.E. Jumhana Cholil,M.M., yang diterima dari Sdr.
1.AGUSTINUS TUTUNG
2.ALEXANDER RIO NONO
3.JOHANES MOLO alias YOHANSE MOLO
4.ARNOLDUS AKE
5.LORENSIUS KOTA
6.ESTER LIF BERIBE
7.YOHANES SAMIN
8.WILBALDUS RIA alias DUS RIA
9.ANASTASIA GOO
Tergugat:
1.KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA Cq DITJEN PERHUBUNGAN UDARA Cq KEPALA KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH IV DENPASAR Cq KEPALA KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KOMODO LABUAN BAJO
2.PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Cq GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR Cq BUPATI MANGGARAI BARAT
3.KEMENTERIAN AGRARIA TATA RUANG KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH PERTANAHAN PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR Cq. KEPALA KANTOR ATR PERTANAHAN KABUPATEN MANGGARAI BARAT
Turut Tergugat:
H RAMANG ISHAKA selaku Ahli Waris Fungsionaris Adat Nggorang
95 — 36
Rp. 1.500.000, Biaya Meterai .................c cece ceeeeeeeeeeeeeeeees Rp. 6.000, Biaya Redaksi ..... ees Rp. 5.000, + SUM AD 0c ee cece ccccecccecceeceeeeeeeeeeeeeeeeenenes Rp. 5.651.000, (lima jutaenam ratus lima puluh satu ribu rupiah);Halaman 94 dari 94 Halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Lbj
CHARLES HUTABARAT,SH.MH
Terdakwa:
BERNARD JONLY SIAGIAN, ST
144 — 42
Bahwa jenis kontrak yang ditetapbkan dalam pengadaan pekerjaan JalanAmborgangSampuara tersebut adalah kontrak gabungan Lump Sum danHarga Satuan. Pejabat yang menetapkan adalah terdakwa selaku PPK.
98 — 20
Angsuran ketiga sebesar 10 % dari nilai kontrak setelah dikurangi uangmuka atau sejumlah Rp. 1.543.110.100,Menimbang, bahwa dengan digunakannya metode pengadaan dengan penunjukanlangsung, yaitu menunjuk PT.Siemens sebagai penyedia barang dan kontrak pengadaanperalatan catheterisasi jantung adalah kontrak lum sum, sehingga Pimpro tidak mengetahuiharga satuannya, demikian pula ketika menetapkan Harga Perkiraan Sendiri juga tanpamemperhitungkan hargaharga satuannya ;Menimbang, bahwa berdasarkan Bab
123 — 157
Jjika kontraknya lump sum,maka kenaikan, penurunan harga atau kerugian menjadi tanggung jawabpenyedia, karena kontrak lump sum tidak boleh ada perubahan baik harga satuanatau volume, sehingga mengikat total ;Bahwa harga barang sebagaimana tertuang dalam kontrak bukan merupakanharga mark up, karena harga yang dibentuk dalam kontrak sudah sesuai denganharga survey, kecuali pada saat perencanaan harga sudah di mark up terlebihdahulu ;Bahwa peminjaman personil oleh perusahaan pemenang lelang pada pengadaanbarang
61 — 18
itu saksi ketahui dari sertipikat;e Bahwa Teman saksi tidak ada kepentingan apaapa saat mengenalkan saksi kekeluarga Hotel Solo;e Bahwa Yang menghuni atau mendiami tanah tersebut banyak;e Bahwa Bangunan satu atap dengan dibagi beberapa petak;Bahwa Yang menghuni seingat saksi ada liling sum, oe hok ling, nyo pi yo, kyoping han, unggul;Bahwa Yang tinggal sekarang tinggal keluarga, anak cucunya;Bahwa Ada 7 keluarga dan setahu saksi mereka tinggal di situ karena menyewa;Bahwa Saksi tahu mereka tinggal
Terbanding/Tergugat I : P.T. Bank Bukopin, Tbk.,Kantor Pusat, Cq. P.T. Bank Bukopin, Tbk. Cabang Bekasi Barat,
Terbanding/Tergugat II : P.T. Asuransi Jasaraharja Putera Kantor Pusat, Cq. P.T. Asuransi Jasaraharja Putera Cabang Jakarta, TB. Simatupang,
Terbanding/Tergugat III : P.T. Sinar Menara Deli
Terbanding/Tergugat IV : P.T. Karya Insani Sedjahtera, PT. KIS
337 — 262
Pemutusan Kontrak akibat kesalah Yang Dijamin.Sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pengadaanyang diakui olen Penggugat sebagai Yang Dijamin.Bahwa Penggugat wajid memberikan Jaminan Uang Muka danJaminan Pelaksanaan berupa Garansi Bank kepada Tergugat III,berdasarkan hal dibawah ini:3.1.Tergugat Ill telah membayarkan uang muka kepadaPenggugat sebesar 10% dari nilai SPK Arsitek Malldikurangi Provisional Sum sebesar Rp. 1.512.500.000,(satu miliar lima ratus dua belas juta lima ratus riburupiah), sehingga
124 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
Siswo Apriatmono, M.M.Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya.untuk pelaksanaan penjelasan pekerjaan dan pembukaan penawaranserta pelaksanaan Evaluasi Penawaran, (dalam penjelasan/aanwijzing)tidak ada Rincian Biaya Karena Jenis Kontraknya Menggunakan KontrakLump Sum (Tercatat ada 6 rekanan yang mengikuti pelatinan lelangtersebut diantaranya CV. Usaha Mandiri mengacu pada Perpres Nomor70 Tahun 2012.
51 — 8
DOKUMEN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI PASCA KUALIFIKASI KONTRAK GABUNGAN LUMP SUM DAN HARGA SATUAN UNTUK KONTRAK TAHUN TUNGGAL Nomor: 07/M2/16/POKJA-DKI-II/2012 Tanggal: 7 Februari 2012 PAKET PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN BTS.KOTA SERANG BTS.KOTA TANGERANG.
66 — 60
Alam Rimbun Semesta yang telah mengeluarkan uangnyaterlebih dahulu dengan membayar lunas sekaligus (Lump Sum) kepada PT.Ziegler Indonesia yang tidak mau mengikuti lelang atau tidak mau berhubunganlangsung dengan instansi pemerintah ;Menimbang, bahwa terhadap tanggapanTim Penasihat Hukumtersebut, Majelis berpendapat bahwa audit yang dilakukan oleh pihak BPKadalah audit berkala yang secara rutin dilakukan oleh BPK dalam memeriksaKeuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tangerang, dengan demikianaudit
48 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Berdasarkan faktafaktahukum yang terungkap dalam perkara ini, baik dari Keterangan saksisaksi, Keterangan Ahli, Sum, Keterangan Terdakwa, Petunjuk dan alatbukti lainnya serta Barang bukti yang diajukan dalam perkara iniTerdakwa Andre alias Heri dengan besama sama atau bekerja samadengan Tarmizi Lanzo (Belum tertangkap) membuat Surat yang isinyatidak mengandung kebenaran, yaitu berupa 4 Surat Keterangan Tanah(SKT) atas nama Bomo, Kapo, Motik dan M.
202 — 186
Pengeluaran dana tersebutdilakukan melalui transfer kepada rekening bank Tergugat V Konpensi.Bahwa selain pengeluaran dana tersebut di atas, Tergugat Konpensi juga telahmemberikan pembayaran modal secara lump sum sebesar A$ 500,000.00 (limaratus ribu Dolar Australia) kepada Tergugat V Konpensi atas nama Tergugat VIdan VII Konpensi serta Penggugat dan Ill Konpensi pada tahun 2007, dan jugatelah mendanai semua kegiatan terkait dengan Proyek Tujuh Bukit, termasukbiayabiaya administrasi dari Tergugat
89 — 19
YUSUF MASUM, sebesar Rp. 14.180.000,-251. YUSUF MAULANA, sebesar Rp. 5.248.000,-252. YUSUP, sebesar Rp. 7.872.000,-253. YUYUN YUNENGSIH, sebesar Rp. 16.659.342,-254.YUYUN YUNIAR, sebesar Rp. 7.872.000,-255. ZAKARIA, sebesar Rp. 7.872.000,--Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat sebesar Rp. 701.000,- ( Tujuh ratus satu ribu rupiah);
MUHAMMAD HUSAIRI,SH.MH
Terdakwa:
MUHAMMAD HAITAMY JASNI, SKM
150 — 38
Sum Lansia Rp. 750.000,Uang sebanyak Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) yang dihacter menjadi satu bagian dan di tempel kertas bertuliskanMarlina,Uang sebanyak Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah) yang dihacter menjadi satu bagian dan di tempel kertas bertuliskanEmi Rp. 200.000,Uang sebanyak Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah) yang dihacter menjadi satu bagian dan di tempel kertas bertuliskanEviri PTM;Uang Sebanyak Rp. 150.000, (Seratus lima puluh riburupiah) yang di hacter menjadi satu bagian dan
Sum Lansia Rp.750.000..16.Uang sebanyak Rp.1.000.000, (Satu juta rupiah) yang di hactermenjadi satu bagian dan di tempel kertas bertuliskan Marlina.17.Uang sebanyak Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah) yang di hactermenjadi satu bagian dan di tempel kertas bertuliskan EmiRp.200.000..18.Uang sebanyak Rp.300.000, (tiga ratus ribu rupiah) yang di hactermenjadi satu bagian dan di tempel kertas bertuliskan Eviri PTM.19.Uang Sebanyak Rp.150.000, (Seratus lima puluh ribu rupiah) yangdi hacter menjadi satu
2657 — 5659
Waktu itu karena untuk memeriksavolume karena lump sum semua akan kesulitan dalam tim karena tidaksampai 10 orang;Bahwa selain gambar kita juga meminta datadata lain karenakonsultan biasanya bertahap memberinya dan kadangkadang tidaklengkap, karena tim saksi sedikit untuk 5 proyek tersebut akhirnya saksidengan menghitung cepat 1 minggu 2 % karena kalau ngitung dalamwaktu bersamaan akan kesulitan dalam tim;Data yang diminat adalah gambar, volume, RKS, RAB, semua itemdiberikan tapi yang diberikan tidak
tentang overhead 3% cabang adalah gaji, maintenance kantorkendaraan mobil inventaris semuanya termasuk asuransi;Bahwa untuk cabang mengurusi tidak hanya satu proyek tapisemuanya 5 proyek yang didapat atau dikendalikan cabang;Bahwa untuk overhead proyek di luar yang dari M.NAZARUDINperlakuannya sama fee 22,5 %;Bahwa setahu saksi, proyek yang sudah disidangkan yaitu proyekUniversitas Udayana dan Rumah Sakit Ponorogo, Pak DUDUNG danPak MADE MEREGAWA;Bahwa untuk 5 proyek ini menggunakan metode lump sum
dan pemeriksaan kerugian keuangan negara padadasarnya samasama audit, hanya kalau Ahli melakukan audit investigasiitu Ahli sendiri yang turun dan mengumpulkan buktibukti, kalau Ahimenghitung kerugian negara itu menurut SOP yang ada di BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan sejalan denganbuktibukti yang ada di penyidik, maka Ahli meminta buktibukti yang Ahliperlukan untuk menghitung kepada Penyidik;Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan yang saksi hitung dalam perkara iniadalah model lump sum
GREAFIK LOSERTE, TK, SH, MH
Terdakwa:
MUH. ALI KUMAINI MUSTAFA, S.T.
118 — 53
Lain halnya kalau kontrak lump sum yang tidak bisa di CCO.Bahwa pertama perpres masih memberikan ruang bagi kedua belah pihakuntuk melakukan review kembali, secara aktif dia menyampaikan ataumenerima inflasi dari calon atau amandemen dokumen, halhal yang akandiubah, kesempatan kedua pada saat klarifikasi baik kedua pihak akanmemanggil kontraktor apakah mampu dengan harga sekian, kesempatanketiga pada saat kontrak di tanda tangan Pejabat Pembuat Komitmen akanundang pengguna jasa dalam rapat koordinasi
karena satu kesatuan dimana menurut dipastikan waktu ; Bahwa HPS sudah final dan kontrak sudah final yang berubah di lapangan,tidak cerita lagi tentang HPS, HPS bukan dasar untuk hitung kerugian negarahanya saja, maka kehadiran pada saat perubahan desain, maka PejabatPembuat Komitmen bertindak sebagai pengendali kontrak melakukan just, bisajadi merubah atau menambah item, tentu ada perubahan metode kerja, sudahpasti merubah paramater, ada parameter baru yang baru diuji ; Bahwa sifat kontrak lump sum
JENDA R SILABAN,SH
Terdakwa:
PARTA SIMAMORA
109 — 25
dimaksud;Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang KeuanganDaerah pada Pasal 4 ayat (1) bahwa Keuangan daerah dikelola secaratertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis,efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikanasas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang PerubahanKedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 51 ayat (1) bahwaKontrak Lump Sum