.; KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR.;

NoorPerum Griya Mukti Sejahtera Nomor 128 RT. 39Kelurahan Gunung Lingai Kota Samarinda, ProvinsiKalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 20 Februari 2016, selanjutnya disebutsebagai PENGGUGAT / PEMBANDING ; MELAWANKEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR, berkedudukan diJalan Syarifudin Yoes Nomor 99 Kota Balikpapan,Provinsi Kalimantan Timur ; Hal 1 dari 11 hal. Put. No. 244/ B/ 2016/ PT.TUN.JKTDalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. KOMBES POL FADJAR ABDILLAH, SStMK, S.H.

,M.H ; Kewarganegaraan Indonesia, JabatanKabidkum Polda Kalimantan Timur, NRP. 67120444,alamat di Jalan Syarifuddin Yoes 99 Balikpapan; 2. AKBP M. FARIDL DJAUHARI, S.HKewarganegaraan Indonesia, Jabatan KasubbidBankum pada Polda Kalimantan Tit ~ NRP.A haan70020394, alamat di Jalan Syarifuddiry Yoes 99Balikpapan ; 3. AKBP ARY ACHIYAT, S.H.< M. i: KewarganegaraanIndonesia, Jabatan Acwokat Madya Bidkum padaPolda Kalimantaa, Tu NRP. 59110544, alamat diJalan Syarituddir Yous 99 Balikpapan; 4.

., Kewarganegaraan Indonesia,Jabalan Advokat Madya Bidkum pada PoldaAN Kalimantan Timur, NRP. 74080893, alamat di Jalan. > syarifuddin Yoes 99 Balikpapan ; y 5. KOMPOL WINDIA NUGRAHA, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kaur LuhkumSubbid Sunluhkum Bidkum pada Polda KalimantanTimur, NRP. 74100777, alamat di Jalan SyarifuddinYoes 99 Balikpapan; 6.

., M.H; KewarganegaraanIndonesia, Jabatan Advokat Pertama 2 Bidkumpada Polda Kalimantan Timur, NRP.59100743,alamat di Jalan Syarifuddin Yoes 99 Balikpapan; Hal 2 dari 11 hal. Put. No. 244/ B/ 2016/ PT.TUN.JKT7. IPTU NAINURI SUHADI, S.H., M.Hum,Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan AdvokatPertama 1 Bidkum pada Polda Kalimantan Timur,NRP. 67120444, alamat di Jalan Syarifuddin Yoes99 Balikpapan ; 8. PENATA TK.l IMAN ROCHAMAN, S.

IBRAHIM melawanGUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

GugatanPENGGUGAT kepada TERGUGAT diajukan ke PENGADILAN TATA USAHANEGARA SAMARINDA pada tanggal 19 Jum 2012, dengan demikian, berdasarkanketentuan pada UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara, Pasal 55, gugatan imi dilakukan karena masih dalamtenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannyaKeputusan Gubernur Kalimantan Timur ; Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3.2.444784 Tahun 2012,tanggal 13 Juni 2012

Bahwa PENGGUGAT dari Partai Bulan Bintang yang diresmikan pengangkatannyasebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau berdasarkanKeputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3.2.448328, tanggal 3 AgustusID nc RS RRR33.

Dewan Pimpinan Wilayah PartaiBulan Bintang Provinsi Kalimantan Timur melalui surat Nomor : A72/PWKTHalam 7 dari 26 halaman, Putusan No. 14/G/2012/PTUNSMDSek/TV/1433, tanggal 9 April 2012, menegaskan lagi bahwa Dewan Pimpinan WilayahPartai Bulan Bintang Provinsi Kalimantan Timur tidak pernah memberikanRekomendasi Pergantian Antar Waktu terhadap PENGGUGAT.

Timur (Tergugat), dan dimohonkan oleh Umar H.

Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3.2.444784 Tahun 2012,tanggal 13 Juni 2012, Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan PenggantiAntarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau, atas namaUmar H.

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR .;EDDY SUNARDI DARMAWAN, SE.;

PUTUSANNOMOR : 110/B/2014/PT.TUN.JKTDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutussengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam sengketa antara : GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR , berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor1 Kalimantan Timur ; Dalam hal ini memberi kuasa kepada :1 H.

Surat Keputusan GubernurKalimantan Timur Nomor 171.3.2.449091 Tahun 2013, Tentang PeresmianPemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar waktu Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan, atas nama EDDY SUNARDIDARMAWAN,S.E. kepada ARDIANSYAH tanggal 11 Oktober 2013 sampaiada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;DALAM EKSEPSIMenolak seluruh eksepsi Tergugat; DALAM POKOK PERKARA1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 2 Menyatakan Batal Surat Keputusan Gubernur Kalimantan

Timur Nomor :171.3.2.449091 Tahun 2013, Tentang Peresmian Pemberhentian danPengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKota Balikpapan, atas nama EDDY SUNARDI DARMAWAN,S.E. kepadaARDIANSYAH tanggal 11 Oktober 2013; 3 Mewajibkan Tergugat agar mencabut Surat Keputusan Gubernur KalimantanTimur Nomor : 171.3.2.449091 Tahun 2013, Tentang Peresmian Pemberhentiandan Pengangkatan Pengganti Antar waktu Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kota Balikpapan, atas nama EDDY SUNARDI

Timur Nomor 171.3.2.449091 tahun2013 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu AnggotaDPRD Kota Balikpapan tertanggal 11 Oktober 2013 yang memutuskan meresmikanpemberhentian dengan hormat Penggugat/Terbanding dari kedudukannya sebagaiAnggota DPRD Kota Balikpapan dan meresmikan Pengangkatan Sdr.

Timur yangmerupakan peresmian pemberhentian dan pengangkatan Penggantian AntarWaktu Anggota DPRD Kota Balikpapan atas nama Sdr.

-AIDIL FITRI,SH vs-GUBENUR KALIMANTAN TIMUR

PENGGUGAT.MELAWANGUBENUR KALIMANTAN TIMUR, berkedudukan di Jin. Gajah Mada No.5Samarinda: Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca :1. H. Sofyan Helmi,SH.M.Si,2. H. Suroto,SH,3. Hj. Aji Agustiana,SH4. M. Amin,SHKesemuanya Pegawai Negeri Sipil, Biro Hukum pada Kantor GubenurKalimantan Timur, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31Desember 2009, yang selanjutnya disebut sebagai.............. TERGUGAT.

Timur No.171.4/12932/Pem.Um.A/2009 tanggal 14 Desember 2009 yang ditanda tanganioleh Wakil Gubenur Kalimantan Timur Bapak = 4H.

Bahwa mengeluarkan Surat Keputusan Gubenur Kalimantan Timur Nomor:171.3.2.4413053 tertanggal 22 Desember 2009 yang dikeluarkan Tergugatmelanggar penjelasan pasal 383 ayat 2 huruf h UndangUndang No.27 tahun2009 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, DewanPerwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan RakyatDaerah yang berbunyi adalah sebagai berikut:Penjelasan Pasal 383 ayat 2 huruf h UndangUndang No.27 tahun 2009 berbunyi sebagai berikut:(1).

Bahwa berdasarkan poin 8 dan poin 9 tersebut diatas maka Surat KeputusanGubenur Kalimantan Timur Nomor: 171.3.2.4413053 tertanggal 22 Desember2009 yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan dengan AzasAzas UmumPemerintahan Yang Baik berupa Azas Kepastian Hukum;11.

Sebab Tergugat (gubenur Kalimantan Timur)dalam menerbitkan obyek sengketa ( SK. No. 171.3.2.4413053) didasrkan padamandat. Hal ini secara jelas dan tegas telah tercantum dalam UndangUndangNomor: 22 tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR dan DPRDpasal 69 ayat 2 yang berbunyi (2) Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kotadiresmikan dengan Keputusan Gubenur atas nama Presiden;3.

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;--------------------------------------------------2) Menyatakan sah Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 888/IV.I-2927/TUUA/BKD tanggal 27 Juni 2016 Tentang Memberhentikan Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Dra. Siti Chomsatun;---------------------------------3) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 201.000 ( Dua ratus satu ribu rupiah);

SITI CHOMSATUN;melawanGUBERNUR KALIMANTAN TIMUR;

SITI CHOMSATUN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan/Jabatan Pegawai NegeriSipi/Guru, bertempat tinggal di Perumahan Dosen Unmul Sempaja JalanDayak Kayan Blok C No.01 RT.20 Kelurahan Sempaja Selatan,Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda Kalimantan Timur, dalamhal in memberikan kuasa kepada :1. SUPRIYANA, S.H., M.H.2. HENDRIK KUSNIANTO, S.H.3.

Wahab Syahrani Perum Villa TamaraBlok S4 No.2 Kelurahan Gn.Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, KotaSamarinda, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Agustus 2016.Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;MELAWAN:Halaman 1 dari 38, Putusan 28/G/2016/PTUN.SMDGUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, berkedudukan di Jalan Gajah Mada No.02 KotaSamarinda, Kalimantan Timur dalam hal ini memberi kuasa kepada :1. SUROTO, S.H.Jabatan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Timur.2.

MUHAMMAD AMIN, S.H.Jabatan Kasubbag Bantuan Hukum Setda Provinsi Kalimantan Timur.4. R. EDDY HARYADI, S.H., M. HumJabatan Kasubbag Penyuluhan Hukum Setda Provinsi KalimantanTimur.5. EVIAN AGUS SAPUTRA, S.H., M.H.Jabatan Staf Pelaksana Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Timur.6. M.FAJAR KURNIAWAN, S.H.Jabatan Staf Pelaksana Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Timur.7.

HERWAN NUR, S.H.Jabatan Staf Pelaksana Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Timur.Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat Pada KantorGubernur Kalimantan Timur Jalan.

-IRWAN ARBAIN, STMelawan-GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

Bahwa Penggugat adalah Anggota dan diangkat sebagaiSekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Patriot Kota Bontangberdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah PartaiPatriot Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 035 / SK / DPW /PATRIOT / KT / VII / 2008 tanggal 25 Juli 2008 tentang KomposisiPengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Pariot Kota BontangPropinsi Kalimantan Timur Periode tahun 2008 tahun 2013;.

Bahwa Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor171.3.2.44Tahun 2012 Tanggal 9 Mei 2012 tersebut tidak terdapatkejelasantentang siapakah yang telah memberhentikan Penggugat selakuAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang ?

Timur Nomor 171.3.2.443785tahun 2012 Tanggal 9 Mei 2012 selain bertentangan denganUndangUndang Nomor 27 Tahun 2009, juga bertentangan denganPasal 120 Peraturan Tata Tertio Dewan perwakilan Rakyat DaerahKota Bontang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang.16.Bahwa selain bertentangan dengan peraturan perundangundangan, Gubernur Kalimantan Timur dalam menerbitkanKeputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.3.2.443785tahun 2012 Tanggal 9 Mei 2012 melanggar

Sesuai dengan ketentuanpasal 384 ayat (3) UndangUndang Nomor 27 tahun 2009 hanyaberwenang menyampaikan atau mengantarkan saja surat daripimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang, tidakberisi pemberhentian.17.Bahwa tindakan Gubernur Kalimantan Timur dalam menerbitkanKeputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.3.2.443785tahun 2012 Tanggal 9 Mei 2012 tersebut juga bertentangan denganasasasas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2)huruf b UndangUndang Nomor 9 tahun 2004 tentang

Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Bontang; Walikota Bontang dengan surat Nomor 131.1/178/PUM.BTanggal 27 Pebruari 2012 perihal Pemberhentian dan PenggantianAntar Waktu Anggota DPRD Kota Bontang Periode 20092014 dariPartai Patriot, yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Timur; Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan suratNomor 1 71.4/2854/Pem.Um.A/2012 tanggal 12 April 2012 halPemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD KotaBontang Periode 2009 2014 dari Partai Patriot

EKO SUKASNO DKK VS GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

EKO SUKASNO, bertempat tinggal di Jalan LumbaLumba, RT 01, Kelurahan Selili, Kecamatan Samarindallir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur;2. ARIES PRANATA, bertempat tinggal di Jalan LumbaLumba, RT 01, Nomor A7, Kelurahan Selili, KecamatanSamarinda llir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur;3.

., M.H dan kawankawan, para advokatpada Kantor Hukum Sujiono & Associates, beralamat diJalan Bengkuring Raya, A 10, Sempaja, Samarinda,Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 4 Desember 2017;Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;LawanGUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, berkedudukan di JalanGajah Mada, Nomor 2, Kota Samarinda, Provinsi KalimantanTimur, yang diwakili oleh DR. H. Awang Faroek Ishak selakuGubernur Kalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasakepada H.

Menghukum Para Penggugatuntuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hinggakini sebesar Rp846.000,00 (delapan ratus empat puluh enam riburupiah);Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan tersebutdikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda denganPutusan Nomor 1/PDT/2019/PT SMR tanggal 8 Februari 2019;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 11 Maret 2019, kemudianterhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan

Nomor 1515 K/Pdt/2020tindak pidana korupsi dan hal tersebut bukan merupakan perbuatanmelawan hukum:Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyataputusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarindadalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon KasasiEKO SUKASNO dan kawankawan tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari ParaPemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon

PUPUK KALIMANTAN TIMUR

PupukKalimantan Timur, beralamat di Jalan Mangga Blok Q3/1 PerumBTN PKT Bontang 75313, Kalimantan Timur;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai PemohonKasasi/Penggugat;melawan:PT. PUPUK KALIMANTAN TIMUR, berkedudukan di JalanJames Simanjuntak Nomor 1, Bontang 75313, KalimantanTimur, dalam hal ini memberi kuasa kepada:1.DR. ABDUL RACHMAD BUDIONO, SH., MH., Advokat dariKantor Hukum DR. Abdul Rachmad Budiono, SH., MH.

SIDIK, SH., Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum,beralamat di Jalan Suwandi 1 Nomor 23, Samarinda,Kalimantan Timur;ASWANUDDIN, SH., MH., Advokat/Pengacara/PenasehatHukum, beralamat di Jalan P. Antasari Gang 4 RT 1 Nomor72, Samarinda, Kalimantan Timur;ARDI HARTO MULYO, SH., Jabatan Manager Hukum PT.Pupuk Kalimantan Timur, beralamat di Departemen HukumPT. Pupuk Kalimantan Timur, Jalan Ir.

James SimandjuntakNomor 1, Bontang, Kalimantan Timur;SUKARDI, SH., Jabatan Staf Bidang Hukum, DepartemenHukum PT. Pupuk Kalimantan Timur, beralamat diDepartemen Hukum PT. Pupuk Kalimantan Timur, JalanIr. James Simandjuntak Nomor 1, Bontang, KalimantanTimur;IR. ARIEF BUDI SANTOSO, Jabatan Manager Kesra &Hubind PT. Pupuk Kalimantan Timur, beralamat diDepartemen Kesra & Hubind PT. Pupuk Kalimantan Timur,Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 37 PK/Pdt. Sus/2012Jalan Ir.

Pupuk Kalimantan Timur (Termohon) dandengan putusan tersebut Drs. H. Omay K. Wiraatmadja, AK.dibebaskan dari segala dakwaan baik primair dan sekunder, karenatidak ada unsur kerugian negara akibat perouatan Terdakwa karenaPT. Pupuk Kalimantan Timur (Termohon) bukanlah Badan UsahaMilik Negara (BUMN);D.

/SK/DPP.PD/DPC/VII/2008 tertanggal 26 Juli 2008 tentangSusunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat KotaBontang Provinsi Kalimantan Timur 20062011 yang menetapkan:a) Ir. H. Zulkifli Arman, SH.

-SUROSO SIGIT vs-KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR

Tulip Raya Blok E6 No. 14, berdasarkan suratkuasa khusus tertanggal 09 Agustus 2011 ;Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;MELAWANKEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR, berkedudukan di Jalan.Syarifuddin Yoes No.99 Balikpapan ;Dalam hal ini memberi kuasa kepada :1. KOMPOL ROVINA RETNO S.DEWI, SHKewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota Kepolisian DaerahKalimantan Timur, Jabatan POK ADVOKAT II BIDKUMKEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR , beralamat diJalan.

KOMPOL ACHMAD NADJIB, SHKewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota Kepolisian DaerahKalimantan Timur, Jabatan POK ADVOKAT III BIDKUMKEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR , beralamat diJalan. Syarifuddin Yoes No.99 Balikpapan ;3. IMAN ROCHAMAN, SHKewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri SipilKepolisian Daerah Kalimantan Timur, Jabatan PAUR LUHKUMBIDKUM KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR,beralamat di Jalan.

Daerah Kalimantan Timur bertentangan denganAsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas bertindak cermat denganalasan sebagai berikut :8.1 Bahwa menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik IndonesiaNo.

Dalam SuratKeputusan Nomor : Skep/137/IV/2010 tanggal 07 April 2010 ditetapkan10.4.10.5.oleh Wakil Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur Drs.

Menyatakan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur Nomor :Kep/210/V1/2010 tanggal 07 Juni 2010 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri atas nama Penggugat adalah sah ;3.

PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR

KABAMA PUTRA BANGSATergugat : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Cq. DINAS PEKERJAAN UMUM PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

MORRIS SAHARA VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR;

Noor Perum Griya Mukti Sejahtera Nomor 128 RT. 39,Kelurahan Gunung Lingai, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur,ou Fe Ny =berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2016;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;melawan:KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR, berkedudukandi Jalan Syarifuddin Yoes Nomor 99 Kota Balikpapan, ProvinsiKalimantan Timur;Selanjutnya memberikan kuasa kepada:1.

FARIDL DJAUHARI, S.H, Kewarganegaraan Indonesia,Jabatan Kasubbid Bankum pada Polda Kalimantan Timur, NRP.70020394, alamat di Jalan Syarifuddin Yoes 99 Balikpapan;Halaman 1 dari 23 halaman. Putusan Nomor 131 K/TUN/20173. AKBP ARY ACHIYAT, S.H., M.H, Kewarganegaraan Indonesia,Jabatan Advokat Madya Bidkum pada Polda Kalimantan Timur,NRP. 59110544, alamat di Jalan Syarifuddin Yoes 99 Balikpapan;4.

., Kewarganegaraan Indonesia, JabatanAdvokat Pertama 2 Bidkum pada Polda Kalimantan Timur,NRP.59100743, alamat di Jalan Syarifuddin Yoes 99 Balikpapan;7. IPTU NAINURI SUHADI, S.H., M.Hum, Kewarganegaraan Indonesia,Jabatan Advokat Pertama 1 Bidkum pada Polda Kalimantan Timur,NRP. 67120444, alamat di Jalan Syarifuddin Yoes 99 Balikpapan ;8. PENATA TK.

IMAN ROCHAMAN, S.H, KewarganegaraanIndonesia, Jabatan Paur Luhkum Subbid Sunluhkum Bidkum padaPolda Kalimantan Timur, NIP.1977021162002121008, alamat diJalan Syarifuddin Yoes 99 Balikpapan;9.

Bahwa Kepala KepolisianDaerah Kalimantan Timur (Tergugat) pada saat menerbitkan ObjekGugatan pada hakekatnya adalah melaksanakan urusan pemerintahanyang didasarkan pada ketentuan peraturan perundangundangan yangbersifat hukum publik;.

MENGADILI DALAM PENUNDAAN -Mengabulkan permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat; -Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3.2.44-9093 Tahun 2013, Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan, atas nama HENDRO NUGROHO, S.H., M.Hum., kepada ROOSJE JANSJE EMAN tanggal 11 Oktober 2013 sampai ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

DALAM EKSEPSI -Menolak seluruh eksepsi Tergugat; DALAM POKOK PERKARA 1.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2.Menyatakan Batal Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 171.3.2.44-9093 Tahun 2013, Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan, atas nama HENDRO NUGROHO, S.H., M.Hum., kepada ROOSJE JANSJE EMAN tanggal 11 Oktober 2013; 3.Mewajibkan Tergugat agar mencabut Surat Keputusan Gubernur

Kalimantan Timur Nomor: 171.3.2.44-9093 Tahun 2013, Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan, atas nama HENDRO NUGROHO, S.H., M.Hum., kepada ROOSJE JANSJE EMAN tanggal 11 Oktober 2013; 4.Menyatakan Berita Acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan Masa Bhakti 2009-2014 tertanggal 02 Januari 2014 atas nama ROOSJE JANSJE EMAN tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 5.Mewajibkan

., M.Hum.melawanGUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

Kaltim pada KantorGubernur Kalimantan Timur, beralamat di Jalan GajahMada Nomor 2 Samarinda.

Timur;Halaman 21 dari 67.

Timur;Halaman 25 dari 67.

Menolak Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor :171.3.2.449093Tahun 2013, Nomor : 171.3.2.449093 Tahun 2013, Nomor :171.3.2.449094 Tahun 2013, (2).

HENDRO NUGROHO,S.H.M.Hum dan suratsurat tersebutditujukan kepada Ketua DPRD kota Balikpapan yang ditembuskan kepadaTergugat selaku Gubernur Provinsi Kalimantan Timur.

GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, DKK ; PT. MULIA PERMATA

PUTUSANNo. 853 K/Pdt/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikutdalam perkara :IIIIllGUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, berkedudukandi Jalan Gajah Mada No. 02, Kota Samarinda, Kalimantan Timur;H. ADLI, ST.

Kaltim Kantor Gubernur Kalimantan Timur, beralamat diJalan Gajah Mada No. 02 Samarinda, berdasarkan Surat KuasaKhusus masingmasing tertanggal 29 Juli 2008;H. AWANG DHARMA BHAKTI, ST.,MT., selaku Direktur Fisik,Panitia Persiapan PON XVII Kalimantan Timur 2008, beralamat diJalan Jendral Sudirman No. 01 Kota Samarinda, Kalimantan Timur;Pemohon Kasasi I, II dan Il dahulu Tergugat I, II dan III/ Terbanding;melawan:PT.

No. 853 K/Pdt/2011Provinsi Kalimantan Timur yang beralamat di Desa Simpang Pasir, Kecamatan Palaran,Samarinda, Kalimantan Timur;Bahwa gugatan ini menyangkut pekerjaan Penggugat yang telah Penggugatlaksanakan seluruhnya, maka hendaklah para Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat HIdapat dihukum guna membayar tagihan Penggugat secara tunai dan sekaligus;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas para Penggugat mohon kepadaPengadilan Negeri Samarinda agar memberikan putusan sebagai berikut :Dalam Pokok

KasasiGUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, dkk., dan membatalkan putusanPengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No. 99/PDT/2009/PT.KT.Smda.

GUBERNURPROVINSI KALIMANTAN TIMUR, I. H. ADLI, ST. MT., IN. H.

MORRIS SAHARA;melawanKEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR;

NoorPerum Griya Mukti Sejahtera Nomor 128 RT. 39Kelurahan Gunung Lingai Kota Samarinda, ProvinsiKalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 20 Februari 2016, Selanjutnya disebutsebagai PENGGUGAT;MELAWANKEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR, Berkedudukan di JalanSyarifudin Yoes Nomor 99 Kota Balikpapan, ProvinsiHalaman 1 dari 69 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2016/PTUNSMD .....Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasakepada :1. KOMBES POL FADJAR ABDILLAH, SStMK,SH.

,M.H; Kewarganegaraan Indonesia, JabatanKabidkum Polda Kalimantan Timur,NRP.67120444, alamat di Jalan Syarifuddin Yoes99 Balikpapan;2. AKBP M. FARIDL DJAUHARI, SH;Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan KasubbidBankum pada Polda~ Kalimantan Timur,NRP.70020394, alamat di Jalan Syarifuddin Yoes99 Balikpapan;3. AKBP ARY ACHIYAT, SH.,M.H;Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan AdvokatMadya Bidkum pada Polda Kalimantan Timur,NRP.59110544, alamat di Jalan Syarifuddin Yoes99 Balikpapan;4.

,M.H; KewarganegaraanIndonesia, Jabatan Advokat Pertama 2 BidkumHalaman 2 dari 69 Halaman, Putusan Nomor : 06/G/2016/PTUNSMD .....pada Polda Kalimantan Timur, NRP.59100743,alamat di Jalan Syarifuddin Yoes 99 Balikpapan;7. IPTU NAINURI SUHADI, SH.,M.Hum,Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan AdvokatPertama Bidkum pada Polda Kalimantan Timur,NRP.67120444, alamat di Jalan Syarifuddin Yoes99 Balikpapan;8. PENATA TK.

Bukti P 3 : Foto copy sesuai dengan Foto Copy Surat Kopolisian NegaraRepublik Indonesia, Daerah Kalimantan Timur, No.B/130/1/2016/Ro SDM, tanggal 31 Januari 2016, tentangSurat Pengantar Pengiriman Salinan dan Petikan KeputusanKapolda Kalimantan Timur No. Kep/42/1/2016, tanggal 25Januari 2016, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat(PTDH) dari Dinas Polri an.

Brigpol Morris Sahara, besertaPetikan Keputusan Kapolda Kalimantan Timur No.Kep/42/1/2016, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat(PTDH) dari Dinas Polri an.

BUMI RAYA
Tergugat:
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Cq. DINAS PEKERJAAN UMUM PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Juanda No.08/09 air hitam KotaSamarinda 75124, Kalimantan Timur berdasarkan surat Kuasa Khusustertanggal 28 Desember 2017 yang telah didaftarkan dikepaniteraanPengadilan :Negeri Samarinda nomor W18U1/30/HK.02.1/1/2018 .Tanggal 12 Januari 2018 selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT,; MELAWANPEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMURCq.DINAS PEKERJAAN UMUMPEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Beralamat Jalan . ; Tengkawang: Nomor.01 Telepon 0541276115,276116,Faxmail 0541276116 kodepos 75127 Samarinda,Pts.

(delapan belas milyar tiga ratus empat puluh empat jutadelapan tujuh puluh dua ribu rupiah) yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran2016;.

Berdasarkan fakta dan uraian tersebut diatas,maka baik Pemerintah RI dan/atau Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tidakpemah mnencalen 'krisis keuangan sebagaimana Tergugat dalilkan dalamjawabannya, bahkan sebaliknya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dapatdikualifikasi sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang terbaik dalam kemandiriankapasitas fiskal dan postur keuangan (APBD) (performance budget) daerah ;10.2.

Foto copy Surat Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor:900/1 769/BM.DPU/2016 Tanggal 28 November 2016 Perihal : permohonan SisaPembayaran Kegiatan 2016selanjutnya diberi tanda T1.5;: Foto copy Surat Gubemur Kalimantan Timur Nomor: 903/4396/BPPD/BangdaTanggal 6 September 2016 Perihal: Penghematan Belanja SKPD selanjutnya diberi tanda T.6;. Foto copy Surat Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor:903/372/BMIX/2016 Tanggal 14 September 2016 Kepada Yth.

, di seluruh SKPD lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur MajelisHakim berpendapat tidak menghentikan Kewajiban Tergugat untuk membayarkekurangan sesuai kontrak kepada Penggugat yang telah disepakati, maka dengan Pts.

BUMI RAYA
Tergugat:
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Cq. DINAS PEKERJAAN UMUM PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Juanda No.08/09 air hitam KotaSamarinda 75124, Kalimantan Timur berdasarkan surat Kuasa Khusustertanggal 28 Desember 2017 yang telah didaftarkan dikepaniteraanPengadilan :Negeri Samarinda nomor W18U1/30/HK.02.1/1/2018 .Tanggal 12 Januari 2018 selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT,; MELAWANPEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMURCq.DINAS PEKERJAAN UMUMPEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Beralamat Jalan . ; Tengkawang: Nomor.01 Telepon 0541276115,276116,Faxmail 0541276116 kodepos 75127 Samarinda,Pts.

(delapan belas milyar tiga ratus empat puluh empat jutadelapan tujuh puluh dua ribu rupiah) yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran2016;.

Berdasarkan fakta dan uraian tersebut diatas,maka baik Pemerintah RI dan/atau Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tidakpemah mnencalen 'krisis keuangan sebagaimana Tergugat dalilkan dalamjawabannya, bahkan sebaliknya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dapatdikualifikasi sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang terbaik dalam kemandiriankapasitas fiskal dan postur keuangan (APBD) (performance budget) daerah ;10.2.

Foto copy Surat Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor:900/1 769/BM.DPU/2016 Tanggal 28 November 2016 Perihal : permohonan SisaPembayaran Kegiatan 2016selanjutnya diberi tanda T1.5;: Foto copy Surat Gubemur Kalimantan Timur Nomor: 903/4396/BPPD/BangdaTanggal 6 September 2016 Perihal: Penghematan Belanja SKPD selanjutnya diberi tanda T.6;. Foto copy Surat Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor:903/372/BMIX/2016 Tanggal 14 September 2016 Kepada Yth.

, di seluruh SKPD lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur MajelisHakim berpendapat tidak menghentikan Kewajiban Tergugat untuk membayarkekurangan sesuai kontrak kepada Penggugat yang telah disepakati, maka dengan Pts.

Pemohon:
TARANUM Binti MOHIDIN ISMAIL
Termohon:
Kepolisian Daerah Kalimantan Timur CQ Direktorat Kriminal Khusus Polda Kalimantan Timur

GAZALI SIKKIRI RUPPA, dkk VS PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR

Timur;MUHAMMAD KUSNADI, bertempat tinggal di Jalan Kapal Pinisi7, RT 042, Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, KotaBontang;A'MIN, bertempat tinggal di Jalan Kapal Layar 5, RT 024,Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;TAHAR, bertempat tinggal di Jalan Kapal Layar, KampungMandar, RT 024, Kelurahan Loktuan, Kecamatan BontangUtara, Kota Bontang;Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Rostan, S.H.

Tubun, RT 29, Nomor9A, Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan,Kota Bontang, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 27 April 2017;Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding;Lawan:Halaman 2 dari 14 hal.Put.Nomor 596 PK/Pdt/2017PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR, berkedudukan di Jalan Ir.James Simandjuntak, Nomor 01, Bontang, Kalimantan Timur,diwakili oleh Bakir Pasaman, selaku Direktur Utama, dalam hal inimemberi kuasa kepada Lukas

Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI, Nomor 435 /KptsII/1991 tanggal22 Juli 1991 tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Taman NasionalKutai Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai, Provinsi KalimantanHalaman 11 dari 14 hal.Put.Nomor 596 PK/Pdt/2017Timur seluas 1.371 (seribu tiga ratus tujuh puluh satu) hektar untukperluasan Kota Administratif Bontang dan PT Pupuk Kalimantan Timur;Adapun bunyi dictum Memutuskan pada SK Menteri RI dimaksudmenyatakan : melepaskan sebagian kawasan Taman Nasional Kutai

cqSuaka Marga Satwa Kutai seluas 1.371 (seribu tiga ratus tujuh puluhsatu) hektar yang terletak di Kabupaten Daerah Tk II Kutai, ProvinsiKalimantan Timur untuk perluasan Kota Administrasi Bontang dan PTPupuk Kalimantan Timur, dengan batas tetapnya seperti terlukis padapeta lampiran keputusan ini;Bahwa pada Peta Situasi Areal Pelepasan Hutan (lampiran) KeputusanMenteri Kehutanan Nomor 435/KptslI/1991 tentang PelepasanSebagian Kawasan Taman Nasional Kutai cq Suaka Margasatwa Kutai diWilayah Kabupaten

Daerah Tingkat II Kutai, Provinsi Daerah Tingkat Kalimantan Timur seluas 1.371 (seribu tiga ratus tujuh puluh satu) hektaruntuk perluasan Kota Adminitratif Bontang dan PT Pupuk KalimantanTimur, tampak luasan lahan bagi masingmasing, yakni bagi KotaAdministratif Bontang seluas 700 Ha, sedangkan bagi Pupuk KalimantanTimur adalah seluas 671 Ha;b.

BUMI RAYA
Tergugat:
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Cq. DINAS PEKERJAAN UMUM PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR