Ditemukan 10806 data
81 — 58
Sleman kepada Tergugat dengan caramengkonsinyasikan ke Kantor Kepaniteraan Pengadian NegeriYogyakarta sejak perkara ini diputuskan, meskipun ada upaya hukumBanding, Kasasi dan Derden Verzet ;4. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat , Il. Ill MV, V. VI s/d Xlladalah pemilik sah bangunan rumah yang terletak di lahan Tergugat diBabarsari, Kel. Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman ;5.
PURNA NUGRAHADI, S.H., M.H.
Terdakwa:
1.TIYONO Alias TIO Bin RIYANTO
2.MUJIONO Bin SAHURI
64 — 14
Islam;: Wiraswasta;: Mujiono Bin Sahuri;: Batang;: 27 Tahun / 7 Januari 1994;: Lakilaki;: Indonesia;: Dusun Wonokerto Rt.02 Rw.05 Desa Ngadirejo,Kecamatan Reban, Kabupaten Batang;: Islam;: Petani;Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021;Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2021 sampaidengan tanggal 6 Juli 2021;Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17Juli 2021;Majelis Hakim Pengadian
90 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 631 K/PID.SUS/2015putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadian Tinggi Kupangtersebut;Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 2 Desember 2014 dari PenuntutUmum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 11 Desember 2014;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadian Tinggi Kupang tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penuntut
Terbanding/Penggugat : ANDRIAS DAME
Turut Terbanding/Tergugat II : HULDA KASESE
Turut Terbanding/Tergugat III : NOVITA KASEGER
81 — 63
Danketika dipertanyakan mana diantara dua gambar tanah tersebut yangbenar, PENGGUGAT Saudara ANDRIAS DAME. tidak dapatmenjawab dan hanya menoleh kearah Saudara PASPIL MULOKE danSaudara COSTANTEIN EMPING (keduanya Mantan Kepala Desaatau Kapitalau Kampung Dame) dan Saudara WELKY LUMONANGMantan Perangkat Kampung Dame, karenanya Bapak CAMATmempersilahkan kepada PENGGUGAT untuk mengajukan gugatanke Pengadian Negeri Tahuna.b) Bahwa menurut penjelasan atau keterangan Bapak JAFETMARTHIN selaku Pemilik tanah
177 — 57
No. 47/1980PT.Perdata Jo. 3119 K/1981 tertanggal 2 Juni 1983 yang kemudianditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (SuratKeterangan W10) (Bukti P10);Bahwa pengajuan Surat Pengangkatan Sita Jaminan diatas dikeluarkan padatanggal 16 Juni 1990 yang didasarkan pada Putusan 3119 (Vide Bukti P4)dimana telah diputus oleh Pengadian Tinggi pada tanggal 12 Februari 1981yang salah satu amar putusannya adalah mencabut Sita Jaminan atas tanah aquo, padahal Putusan 3119 (Vide Bukti P4)
76 — 19
hakselama 6 tahun sebesar Rp.100.000.000, x 6 = Rp.600.000.000, (enam ratusjuta rupiah) ;Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia sia, maka Penggugatmohon agar tanah dan bangunan yang terletak di Tg.Duren Selatan,JI.Tg.Duren Timur IV Rt.013/05 No.5, Kelurahan Tanjung Duren Selatan,Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat Sertifikat Hak Guna BangunanNo.1064/Tanjung Duren, luas 169 M2 agar diletakkan sita jaminan ;Berdasarkan alasan hukum diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepadaMajelis Hakim Pengadian
RENTY
Tergugat:
PT Bank Central Asia
161 — 32
Brt.Menimbang dengan memperhatikan dan meneliti suratsurat bukti yang diajuanoleh Tergugat dan Turut Tergugat, yaitu : Surat Pengantar RT.IV/RW.IV KelurahanTampan Nomor : 3/2/2015 ( TT16) dan Surat Keterangan Lurah Tampan Nomor92/TPN2/2015, tanggal 3 Februari 2015, (TT17), Surat Penetapan Pengadian NegeriPekanbaru No.115/Pdt.P/2015PN.Pr tanggal 23 September 2015 ( TT35), dan SuratPutusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 79/Pdt.G/2016/PN.Pbr, tanggal 31 Agustus2016 ( TT 36 / T15 ), maka dapat disimpulkan
Terbanding/Terdakwa : AGUS ZAENUDDIN bin ABDUL MANAN
125 — 103
Pasal 18 ayat (1)huruf b Undangundang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang telahdiubah dengan Undangundang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001,Tentang Perubahan atas Undangundang Republik Indonesia Nomor 31 tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;Menimbang, bahwa dalam Pemidanaan Majelis Pengadian TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung telah berpedoman padaPERMA Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan pasal 2 dan pasal3 Undangundang Pemberantasan Tindak
113 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
mengkonsumsi barangdan/atau memanfaatkan jasa;Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang menjadikan Pasal 1 ayat 8 Keputusan Menteri Perindustriandan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 sebagai dasar ataupijakan dalam menyebutkan sengketa a quo adalah akibat dari adanyaperjanjian lease adalah pertimbangan hukum yang tidak tepat, keliru dansalah sebab jika Judex Facti lebin cermat dan teliti melinat dan memeriksasengketa a@ quo, maka sesungguhnya Judex Facti Pengadian
Pembanding/Tergugat II : Pemerintah Republik Indonesia, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, Lhokseumawe Diwakili Oleh : Pemerintah Republik Indonesia, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, Lhokseumawe
Pembanding/Tergugat III : Syahrizal Diwakili Oleh : Syahrizal
Terbanding/Penggugat : Ir.Chairil Ramli
Terbanding/Turut Tergugat : Badan Pertanahan Nasional, Cq. Badan Pertanahan Provinsi Aceh, Cq. Badan Pertanahan Aceh Timur
137 — 70
BNA.Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Acehtanggal 2 November 2020 Nomor 87/PDT/2020/PT BNA tentang penunjukanMajelis Hakim untuk mengadili perkara ini, serta berkas perkara dan salinanresmi putusan Pengadilan Negeri Idi tangggal 13 Agustus 2020 Nomor1/Pdt.G/2020/PN Idi dan suratsurat yang terlampir dalam berkas perkara ini;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dengan surat gugatantanggal 3 Januari 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadian
Dua,Kecamatan Julok, kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh;Menimbang, atas eksepsi Tergugat yang menyatakan tidakdisebutkannya kedudukan pihak pihak ( siapa sebagai Tergugat, TergugatIIdan TergugatIIl) dalam kepala/ bagian awal surat gugatan menjadikan gugatanPenggugat kabur, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat eksepsitersebut tidak beralasan hukum, dengan pertimbangan, bahwa setelahmemperhatikan dengan seksama gugatan Penggugat tanggal 3 Januari 2020,yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadian
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : SETYO ADHI WICAKSONO, SH.MH.
135 — 74
untukmempertimbangkan faktafakta yang terungkap dalam persidangan secarakomprehensif serta memori banding Pemohon yang telah diuraikan di atasuntuk dijadikan pertimbangannya memutus perkara a quo denganmendasarkan pada asas hukum actori non probante, reus absolvitur jikatidak dapat dibuktikan Terdakwa harus dibebaskan.Maka berdasarkan alasanalasan dan argumentasi hukum tersebutdi atas, Pemohon memohon untuk memutuskan sebagai berikut: Menerima permohonan banding Pemohon untuk seluruhnya; Membatalkan Putusan Pengadian
selama 3 (tiga) tahun, telah mempertimbangkan fakta hukum dan halhal yang meringankan maupun yang memberatkan, sehingga penjatuhanHalaman 112 dari 116 halaman, Putusan Nomor 36/PID.SUSTPK/2020/PT SBYpidana tersebut telah patut dan adil serta cukup memberikan pelajaran baik bagiTerdakwa maupun masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi.Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas makapermohonan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya yangberupa:Membatalkan Putusan Pengadian
80 — 51
Pasal 52 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan), maka badan administrasi negara harus mengakuiadanya keputusan tersebut serta tujuan dari azas ini bermakud untukmenghormati hak yang diperoleh sesorang berdasarkan suatu KeputusanAdministasi Negara walaupun itu salah (Hartiman Projo Hamijoyo SH, HukumAcara Pengadian Tata Usaha Negara, Galia Indonesia, Jaata 1993,h.104107).Berkaitan dengan tindakan Tergugat Ill dalam menerbitkan Surat KeputusanBPD Desa Anjir Palambang Nomor
Penundaan pelaksanaan keputusan Tergugat tersebut tidak menggangu ataubetentangan dengan kepentingan umum, karena itu Penggugat mengajukanpemohonan agar Pengadian Tata Usaha Negara sebelum memberikan putusanpada pokok perkara, berkenan untuk memberikan penetapan penundaanHalaman 20 dari 91 hal. Put. Pkr No. 04/G/2016/PTUN.PLKpelaksanaan keputusan Tergugat tersebut selama pemeriksaan dalam perkara iniberjalan sampai adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ;6.
Terbanding/Tergugat II : SUTIONO SOELAIMAN
Terbanding/Tergugat III : NINING DWI RETNOWATI
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK DKI CABANG PALEMBANG
135 — 28
Bahwa Putusan Pengadian Negeri Kayuagung tanggal 19 Agustus 2020No.5/Pdt.Btw/ 2020/PN.KAG sudah tepat dan benar baik dalampertimbangan hukumnya maupun didalam penerapan hukumnya;Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 76/PDT/2020/PT PLG2. Bahwa Terbanding/Terlawan menolak dengan tegas Dalildalil MemoriBanding dari Para Pembanding/Para Pelawan untuk seluruhnya, kecualiyang dengan tegas dan jelas~ diakui kebenarannya olehTerbanding/Terlawan.3.
29 — 16
dan patut secara hukum untuk menghukum para Tergugatsecara bersamasama untuk membayar segala biaya yang timbul dalamperkara iniBerdasarkan alasan alasan yang telah diuraikan tersebut diatas, yang diperbuatsesuai dengan fakta dan kebenaran hukum yang tidak dapat disangkal olehsiapapun termasuk para tergugat, maka dengan ini mohon kiranya bapak KetuaPengadilan Negeri Pematangsiantar berkenan untuk menentukan suatu hari dantanggal persidangan serta memanggil para pihak untuk menghadapdipersidangan Pengadian
58 — 35
olehpembanding/semula Penggugat dan suratsurat kontra memori bandingyang diajukan oleh Terbanding IVsemula Tergugat Il serta TerbandingVlergugat yang ternyata tidak ada halhal yang baru untukdipertimbangkan di Pengadilan Tinggi, semua materi memori bandingpembanding semula Penggugat semua telah dipertimbangkan oleh HakimTingkat Pertama, dan ternyata pertimbangan hakim tingkat pertama telahtepat dan benar baik dalam eksepsi, pokok perkara/konvensi maupundalam rekonvensi, maka oleh karena itu Majelis Hakim Pengadian
65 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Pengadian Tinggi Sumatra Utara Reg. Nomor 119/PDT/2012/PTMdn, tertanggal 6 Juni 2012 dapat dikategorikan sebagai putusanyang cacat atau tidak sempurna.
39 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh karena itu Majelis Hakim Tinggi tidak sependapat denganpertimbangan dan amar purusan Pengadian Tata Usaha Negara MedanNomor 110/G/2009/PTUN.MDN, tanggal 22 April 2010 ;2. Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi selanjutnya yakniMenimbang, bahwa oleh karena sengketa a quo timbul setelah adanyakesepakatan perdamaian sehingga merupakan sengketa kepemilikan/perdata, maka kewenangan mengadili sengketa a quo bukan kewenanganPeradilan Tata Usaha Negara.
124 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ingerani Purnama Sari,dkk tidak melaksanakankomitmennya yang menjamin Penuntut Umum mencabut banding dalamperkara pidana dan Pengadian Tinggi Bandung pada 11 Juli 2016 telahmenjatuhkan putusan yang menurut hemat Saudara Christian DedeFranseda,S.H mengabaikan ketentuan hukum acara sebagaimana terurai diatas;Bahwa Pengadilan Tinggi Bandung dalam salah satu pertimbangan hukumdalam putusannya Nomor 134/PID/2016/PT.BDG tanggal 11 JUIi 2016 telahmengerti adanya perdamaian dari para pihak akan tetapi telah
90 — 34
)terhitung sejak tanggal gugatan ini diajukan = sampaiterbayarnya semua kewajiban;Bahwa karena gugatan ini berdasarkan pengakuan di mukasidang Pengadilan Negeri Surakarta (lihat bukti BeritaAcara Somasi, Perkara No.60/Som/ 2007/PN.Ska tertanggal 08Oktober 2007) sesuai Pasal 174 HIR, merupakan pembuktianyang sempurna, maka selayaknya putusan dapat dijatuhkanlebih dulu) meskipun ada Banding, Kasasi atau upaya hukumlainnya;Berdasarkan hal hal tersebut di atas, Penggugat mohon kehadapan Bapak Ketua Pengadian
Pembanding/Tergugat II : Hindun Herdiyani Diwakili Oleh : NANA KARIM KALAKE, SH.
Terbanding/Penggugat : Farah Indirani
120 — 46
Lebih lanjut, Pasal 118 ayat (1) HIR tersebut berbunyi sebagaiberikut :Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkupwewenang pengadian negen, harus diajukandengan surat permintaan(surat gugatan) yang ditandatangan oleh penggugat, atau oleh wakilnyamenurut pasal 123, kepada ketuapengadilan negeri di tempat diam sitergugat, atau Jika tempat diamnya tidak diketahui, kepada ketua pengadilannegeri di tempat tinggalnya yang sebenarnya..