Bahwa adalah benar Para Penggugat pada tanggal 6 April 2015 telahmenerima Surat Peringatan 1 dari Tergugat dengan alasan menolak untukmutasi kerja ke Jakarta dan perusahaan tidak mau melaksanakan keinginanpara Penggugat;.

Bahwa adalah benar Penggugat dan Penggugat II pada tanggal 14 April2015 telah menerima Surat Peringatan 2 dan Penggugat II telah menerimaSurat Peringatan 3 pada tanggal 16 April 2015 sedangkan Penggugat mendapat Surat Peringatan 3 pada tanggal 17 April 2015 dan telah dianggapmengundurkan diri sejak saat itu, dengan alasan sama yaitu menolak untukmutasi kerja ke Cabang Jakarta dan perusahaan tidak mau melaksanakankeinginan Para Penggugat yang dituangkan dalam Surat Pernyataan tanggal6 April 2015;.

KeputusannMutasi Kerja dimaksud belum sampai ketangan Para Penggugat dandikarenakan tidak direspon oleh Para Penggugat, maka dianggap telahmengundurkan diri, dan sebelumnya Para Penggugat telah mengirimkanSurat Pernyataan di atas materai kepada Tergugat yaitu pernyataan ParaPenggugat apabila dimutasikan ke Cabang Jakarta mengusulkan 11 itempermintaan yang harus terlebih dahulu disepakati bersama, akan tetapi tidakdirespon oleh Tergugat dengan alasan tidak jelas, malah sebaliknya ParaPenggugat diberikan Surat

Peringatan I, Il, dan III pada bulan yang sama,dan sebagaimana diketahui berdasarkan Pasal 51 ayat (1) PeraturanPerusahaan yaitu mengenai Skorsing yang berbunyi : Skorsing(pembebasan tugas sementara) dapat dilakukan kepada karyawan yangtelah melakukan pelanggaran berat atau tingkat III paling lama 3 (tiga) bulandan karyawan yang dikenakan skorsing tetap mendapat penghasilan sesuaidengan ketentuan yang berlaku yang artinya Tergugat akan memberikanupah dan hakhak lainnya kepada Para Penggugat mengenai

Bahwa TERGUGAT menolak dalil posita PENGGUGAT angka 9, hal inidikarenakan PENGGUGAT telah menerima surat peringatan dari TERGUGAT antara lain yakni:1. Surat Peringatan Nomor S.1599.SP1/MUR/7419/V/2014 Tanggal 8 Mei20142. Surat Peringatan Il Nomor S.1599.SP2/MUR7419/X/2014 Tanggal 11September 20143.

Surat Peringatan Ill Nomor S.1599.SP3/MUR7419/xX/2014 Tanggal 31 Oktober2014Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal1238 KUH Perdata mengatur sebagai berikut :"Debitur dinyatakan /alai dengan surat perMtah, atau dengan aktasejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitubila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap /alaiHalaman 10 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 55/ Pdt.G/ 2015 / PN.Jpadengan lewatnya waktu yang ditentukan,"6.

Bahwa Meskipun permohonan restrukturiasasi sudah diterima namunTermohon keberatan tetap tidak mau melaksanakan kewajibannya, olehkarena itu Pemohon Keberatan telah memberikan surat peringatan sebanyak3 (tiga) kali mengenai tunggakan kepada Termohon Keberatan yaitu melalui :e Surat Kantor Cabang Kisaran No. B.1627IVKC/ADK/04/2016 tanggal 6April 2016 tentang surat Peringatan Pertama;e Surat Kantor Cabang Kisaran No.

B.2499IVKC/ADK/05/2016 tanggal 27Mei 2016 tentang surat Peringatan Kedua;e Surat Kantor Cabang Kisaran No.

B.2869I/KC/ADK/06/2016 tanggal 21Juni 2016 tentang surat Peringatan ketiga;yang mana dalam setiap Surat Peringatan tersebut, Pemohon Keberatanmenyampaikan mengenai jumlah tunggakan Termohon Keberatan danHalaman 14 dari 64 Putusan Nomor 65/Pdt.SusBPSK/2016/PN Kissecara tegas menyatakan bahwa Termohon Keberatan agar segeramenyelesaikan/melunasi kewajiban tersebut;sehubungan Termohon Keberatan tidak mengikuti dan memenuhi atas apayang diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit tersebut di atas, dan untukselanjutnya

B.1627IVKC/ADK/04/2016tanggal 6 April 2016 tentang surat Peringatan Pertama, selanjutnya diberitanda bukti P.33;34. Fotokopi Surat Kantor Cabang Kisaran No. B.2499IVKC/ADK/05/2016tanggal 27 Mei 2016 tentang surat Peringatan Kedua, selanjutnya diberitanda bukti P.34;35. Fotokopi Surat Kantor Cabang Kisaran No. B.2869IVKC/ADK/06/2016tanggal 21 Juni 2016 tentang surat Peringatan ketiga, selanjutnya diberitanda bukti P.35;36.

Peringatan Pertama(bukti P.33), Surat Peringatan Kedua (bukti P.34) dan Surat Peringatan Ketiga(bukti P.35);Menimbang, bahwa dari uraian kejadian tersebut di atas, maka MajelisHakim berpendapat bahwa hubungan hukum antara Pemohon Keberatandengan Termohon Keberatan adalah didasarkan AktaAkta Perjanjian Kredittersebut di atas dan sengketa yang terjadi antara Pemohon Keberatan denganTermohon Keberatan merupakan sengketa akibat adanya wanprestasi yangdilakukan oleh Termohon Keberatan dari perjanjian

Suratsurat peringatan tersebut yaitu :a Surat peringatan I dari TERGUGAT I kepada PENGGUGAT I dengan No.: 006/ULMKDPR/SPI/II/2013 tertanggal 20 Februari 2013 ;b Surat peringatan II dari TERGUGAT I kepada PENGGUGAT I dengan No.: 004/ULMKDPR/SPII/IV/2013 tertanggal 2 April 2013 ;c Surat peringatan III dari TERGUGAT I kepada PENGGUGAT I dengan No.:006/ULMKDPR/SPII/IV/2013 tertanggal 9 April 2013.5 Bahwa dengan PENGGUGAT I tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yangdiatur dalam Perjanjian Kredit

Notaris /PPAT diKabupaten Kediri, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya,kemudian diberi tanda (T I10) ;Foto Copy, Tanda Serah Terima Surat Peringatan tanggal 20 Pebruari 2013 Jo. SuratTergugat I No. 006/ULMKDPR/SPI/II/2013 tanggal 20 Pebruari 2013 perihal SuratPeringatan I, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan foto copynya,kemudian diberi tanda (T I11) ;Foto Copy, Tanda Serah Terima Surat Peringatan tanggal 02 April 2013 jo.

SuratTergugat I No. 006/ULMKDPR/SPII/IV/2013 tanggal 09 April 2013 perihalperingatan II, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan foto copynya,kemudian diberi tanda (T I12) ;1314151617181920212D,Foto Copy, Tanda Serah Terima Surat Peringatan tanggal 09 April 2013 jo SuratTergugat I No. 006/ULMKDPR/SPII/IV/2013 tanggal 09 April 2013 perihalperingatan III, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya,kemudian diberi tanda (T I13) ;Foto Copy, Surat No.

Permodalan Nasional Madani (Persero) CabangKediri, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudiandiberi tanda (T II3) ;Foto Copy Peringatan I Nomor : 006/ULMKDPR/SPI/II/2013 tanggal 20 Pebruari2013, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudiandiberi tanda (T II4) ;Foto Copy, Surat Peringatan II Nomor : 004/ULMKDPR/SPII/VI/2013 tanggal 2April 2013, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudiandiberi tanda (T II5) ;Foto Copy

Jadi, Pemberian Hak Tanggungan adalah sebagaijaminan pelunasan hutang debitor kepada kreditor sehubungan dengan perjanjian pinjaman/kredit yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari bukti T.I11, T.1I12, dan T.I13 terbukti bahwa oleh karenaPara Penggugat selaku debitur sudah tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk melunasihutangnya maka Tergugat I selaku kreditur memberikan surat peringatan mulai suratperingatan I sampai dengan Surat Peringatan III kepada Para Pengggugat untuk melaksanakankewajibannya

) dan laporanasal bapak senang (ABS), karena ia tergugat ke3, tahu dan sadar dengan sengajatidak mau menandatangani kontrak pada 3 Agustus 2012, dan sampai pada 28Agustus 2012 ia tergugat ke3 belum menandatangani kedua kontrak kerjakonstruksi, tapi menerbitkan surat peringatan kepada penggugat, benarbenarperbuatan yang hina dan keji.

Oleh karena itupemutusan kontrak pada tanggal 7 Desember2012 adalah sangat prematur. (2) Surat peringatan pelaksanaan pekerjaan daritergugat ke3 pada tanggal 28 Agustus 2012, cacad hukum, dimana dikeluarkansebelum kontrak ditandatangani, dengan lain kata karena kedua kontrak kerjakonstruksi sejak semula telah cacad hukum maka segala akibatnya pun cacadhukum.

Penawangan Pengkol. yang telah ditelitidan sesuai aslinya serta telah dilegalisir dan bermeterai cukup, buktimana diberi Tanda P.21 ;222324Foto copy dari foto copy Rekapitulasi Rencana Anggaran Peningkatan Jl.Pengkol Sedadi. tanpa aslinya serta telah dilegalisir dan bermaterai cukup buktimana diberi Tanda P.22 ;Foto copy Surat Peringatan Peleksanaan Pekerjaan dari Tergugat ke3, No.:050/124.1/1/2012 tanggal 28 Agustus 2012 Peningkatan Jl.

Peringatan Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Jalan Pengkol 4444Sedadi, yang telah diteliti tidak bisa menunjukkan aslinya dan telah dilegalisirdan bermeterai cukup, bukti mana diberi Tanda T17 ;18 Foto Copy dari foto copy Surat Nomor : 050/191.1/IM/2012 tanggal 13Nopember 2012..........Nopember 2012, Surat Peringatan Pelaksanaan Pekerjaan KegiatanPeningkatan Jalan Pengkol Sedadi T.A.2012, yang telah diteliti tidak bisamenunjukkan aslinya dan telah dilegalisir dan bermaterai cukup, bukti mana diberiTanda

peringatan perjanjian kontrak untuk jalan Pengkol Sedadisebagaimana surat bukti P.15 ;Bahwa surat peringatan Dinas Bina Marga itu isinya Administrasi kontrakpeningkatan jalan Pengkol Sedadi untuk segera dimulaipengerjaannya ;4949Bahwa pelaksanaan isi kontrak belum dimulai, karena sebelum tanggal 04September 2012 saksi minta perjanjian kontrak di Addandum tapi tidak dikasihalasannya surat perjanjian kontraknya belumditandatangani ;Bahwa alasan saksi minta perjanjian kontrak di Addandum karenapenandatanganan

gugatan tersebut pihakPenggugat telah mengajukan buktibukti surat yang telah diberi materai sebagaiberikut:P1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Arbimo Solehudin;P2 : Fotocopy Salinan Perjanjian Kredit antara PT Bank TabunganNegara (Persero), Tok dan Arbimo Solehudin tertanggal 21 Juli 2014;P3 : Fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1208 KelurahanCisaranten Endah tercatat atas nama Arbimo Solehudin;P4 : Fotocopy Surat No. 2472/SP/BDT.III/CCRU/IX/2018 tertanggal 05September 2018 perihal Surat

Peringatan Pertama (SP1);P5 : Fotocopy Surat No. 3064/SP/BDT.III/CCRU/X/2018 tertanggal 05Oktober 2018 perihal Surat Peringatan Kedua (SP2);P6 : Fotocopy Surat No. 3517/SP/BDT.III/CCRU/XI/2018 tertanggal 05September 2018 perihal Surat Peringatan Ketiga (SP3);P7 : Fotocopy Surat No. 1015 S/BDT.II/CRSU/IV/2020 tertanggal 22 April2020, perihal pemberitahuan proses pengalihan piutang;P8 : Fotocopy Surat No. 1016 S/BDT.II/CRSU/IV/2020 tertanggal 22 April2020, perihal pemberitahuan proses pengalihan piutang

;Bahwa berdasarkan bukti P4, P5 dan P6, berupa Surat Peringatan Pertamas.d Surat Peringatan Ketiga, ternyata Tergugat telah tidak melaksanakankewajibannya membayar cicilan kepada Turut Tergugat ;Bahwa berdasarkan bukti P7, P8, P9 dan P10, ternyata oleh karena fasilitasKredit Pemilikan Rumah (KPR) atas nama Tergugat telah berstatus macet dantidak ada kejelasan dari Tergugat tentang penyelesaian kredit tersebut, makaTurut Tergugat telah tiga kali memberitahukan kepada Tergugat bahwa TurutTergugat akan

Peringatan (SP) kepada Penggugatsebanyak 3 (tiga) kali untuk segera menyelesaikan tunggakan kreditnya, yaitu :1.

Peringatan Ketiga dari PT.

Fotokopi Surat Peringatan Pertama Nomor B.5053KCXI/ADK/12/2018 tertanggal16 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda T.7.;8. Fotokopi Surat Peringatan Kedua Nomor B.294KCXI/ADK/01/2019 tertanggal 21Januari 2019, selanjutnya diberi tanda T.8.;Halaman 31 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2020/PN. Sgr9. Fotokopi Surat Peringatan Ill Nomor B.628KCXI/ADK/02/2019 tertanggal 14Pebruari 2019, selanjutnya diberi tanda T.9.;10.

SgrMenimbang, bahwa dengan memperhatikan posita gugatan Penggugat bahwapada dasarnya Penggugat yang telah menerima fasilitas kredit dari Tergugatmengalami masalah dalam membayar angsuran secara penuh karena kondisi usahaPenggugat yang sedang menurun sehingga karena Penggugat bermasalah dalamangsuran kreditnya maka Penggugat diberikan Surat Peringatan oleh Tergugat danselanjutnya Penggugat yang telah bermasalah dalam membayar angsuran kreditnyatersebut serta ditambah dengan pengetahuan yang baru diketahuinya

bahwa praktekpembungaan uang saat ini adalah termasuk kriteria riba dan praktek semacam ituadalah haram membuat Penggugat tidak lagi membayar angsuran kreditnya baik pokokmaupun bunganya, maka dengan keadaan demikian Penggugat lagi diberikan SuratPeringatan ke II dan selanjutnya Surat Peringatan ke III oleh Tergugat dan selanjutnyapada tgl 14 Juni 2019 Tergugat menyatakan kredit Penggugat sudah final bermasalahdan akan dilakukan lelang dan selanjutnya meminta Penggugat untuk datang ke kantorTergugat

memberi tahu terlebih dahulukepada penggugat, sehingga dengan demikian Tergugat I tidakmemberikan ruang atau kesempatan kepada Penggugat untukmenebus objek jaminan milik Penggugat, bahkan langsung dilelangoleh Tergugat I dengan dibantu atau dengan perantaraan TergugatII;16 Bahwa ketidak transparannya proses pelelangan atas objek jaminanmilik penggugat yang dilakukan oleh Tergugat I adalah sebagaiberikut:Bahwa Tergugat I bersikeras tetap melaksanakan lelang walaupun belumjatuhtempo;Bahwa segala surat

peringatan dari Tergugat I tentang posisi hutang terbuktibelum ada kepastian jumlah utang Penggugat, karena masih selaluberubahubah jumlah nilai utang yang dibebankan kepada Penggugat, secarahukum jaminan dapat dilakukan pelelangan dengan ketentuan jumlah hutangharus telah ditetapkan terlebih dahulu, namun oleh Tergugat I tetap dilakukanpelelangan;Bahwa eksekusi lelang atas objek jaminan pada tanggal 10 Mei 2012, dijualdengan nilai jual lelang dibawah harga limit, bahkan dibawah nilai hutangPenggugat

peringatan,surat pemberitahuan danpengumuman lelang baik melalui selebaran maupun melalui suratkhabar harian, sehingga pelaksanaan lelang tersebut sudah sesuaiketentuan dan #idak ada yang disembunyikan; Bahwa Tergugat Imenolak dengan tegas dalil Penggugat angka 17 sd 20 yangmenyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukumsehingga Risalah Lelang No. 171/2012 tanggal 15 Mei 2012 tidak sahdan batal demi hukum dan siapa saja yang mendapatkan hakdaripadanya dihukum untuk menyerahkan dan

Dan terhadap debiturlPara Penggugat telah diperingatkan denganSurat Nomor: 247KCPVII/ADK/07/2010 tanggal 7 Juli 2010 perihal SuratPeringatan I (Pertama), surat nomor: 290KCPVI I/ADK/08/2010 tanggal 2Agustus 2010 perihal Surat Peringatan IT (Kedua) dan Surat Nomor : 347KCPVH/ADK/09/2010 tanggal 7 September 2010, Namun atas peringatanperingatan dari Tergugat I tidak juga diindahkan oleh Para Penggugat dantidak segera menyelesaikan kewajibannya.

peringatan tersebut akan berpengaruh padapembebanan bunga maupun denda;Bahwa berubahubahnya jumlah kewajiban hutang Penggugat sebagaimanadalam surat peringatan tersebut hal ini menunjukan bahwa Debitur tidakmemenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah ditentukan dalam suratsurat peringatan tersebut.

Bahwa oleh karena ulah dan sikap Penggugat sebagaimana yangtelah Tergugat kemukakan di atas semakin hari semakin bertambah,maka Tergugat telah berkalikali menasihati dan mengingatkan dalamRapat Pengurus Lembaga (RPL), namun dari hasil pengamatan danpenilaian Tergugat ternyata Penggugat tidak ada upaya untukmemperbaikinya, sehingga Tergugat secara kolektif dan kolegial telahmenerbitkan Surat Peringatan pertama s/d tahapan menjatuhkansanksi kepada Penggugat yang mekanisme dan kronologisnyasebagai berikut

Peringatan yang di tujukan keManajer Eksekutif (Badan Pelaksana ) LPJKP Aceh (fotokopisesuai dengan aslinya);Fotocopy Surat Manajer Eksekutif (Badan Pelaksana) LPJKPAceh No.232/ BapelME/VI/2018 tanggal 7 Juni 2018 perihalMenolak Surat Peringatan (fotokopi dari fotokopi);Fotokopi Surat Keterangan Tanda Bukti Lapor ke POLDA ACEHNomor : BL/99/VI/YAN.2.5./2018/SPKT tanggal 26 Juni 2018dengan uraian singkat Berdasarkan Laporan Polisi NoLP/99/VI/YAN.2.5./2018/SPKT tanggal 26 juni 2018 TentangPenipuan

T.Hafnibar selaku Manajer Eksekutif LPJKP Aceh tanggal 13Februari 2017 (fotokopi dari scan);Fotokopi Berita Acara Rapat Pengurus LPJK Provinsi AcehNo.004B/LPJK/D/I/2018 tentang Evaluasi Kinerja ManajerEksekutif tanggal 19 Januari 2018 (dipending);Fotokopi Berita Acara Rapat Pengurus LPJK Provinsi AcehNo.036/LPJK/D/V/2018 tentang Surat Peringatan kepadaManajer Eksekutif tanggal 23 Mei 2018 (fotokopi sesuai denganaslinya);Fotokopi Berita Acara Rapat Pengurus LPJK Provinsi AcehNo.046/LPJK/D/VII/2018

Peringatan dari Ketua Pengurus LPJKP Acehkepada Manajer Eksekutif LPJKP Aceh Ir.

peringatan tertanggal 4 Juni 2018 (vide bukti T5dan P6=T8);3. bahwa atas surat peringatan tersebut, Penggugat membuat suratpenolakan nomor: 232/BapelME/VI/2018, tanggal 7 Juni 2018;4. bahwa pada tanggal 4 Juli 2018, Tergugat memanggil Rahmiati dan SriWahyuni untuk dimintakan keterangannya terkait laporan polisi yangdiajukan oleh Penggugat (vide bukti T6A dan T6B);5. bahwa kemudian pada tanggal 6 Juli 2018, Tergugat telah melakukanRapat Pengurus LPJK Provinsi Aceh yang pada intinya memutuskan untukmemberhentikan

Bahwa TERGUGAT Il menolak dalil PENGGUGAT posita angka 7,karena TERGUGAT Il sudah memberikan surat peringatan sampaisurat peringan ke Ill, dan Surat pemberitahuan pra lelang, sertaPENGGUGAT telah mengumumkan lelang eksekusi hak tanggunganmelalui surat kabar tanggal 26 Maret 2014 melalui surat kabar harianJawa Pos, dengan demikian proses lelang eksekusi hak tanggungantelah sah sebagaimana Pasal 43 Ayat (1) Peraturan Menteri KeuanganRepublik Indonesia Nomor 106/Pmk.06/2013 Tentang Perubahan AtasPeraturan

Bahwa atas tindakan wanprestasi Penggugat, Tergugat Il telahmelakukan upaya penagihan secara patut melalui surat peringatantertulis kepada Penggugat untuk menyeleaikan kewajibannya , antaralain : Surat Peringatan Nomor : 04/7032SP1/0713 tanggal 04 Juli2013; Surat Peringatan Il Nomor : 05/7032SPIV0713 tanggal 16 Juli2013; Surat Peringatan Ill Nomor : 07/7032SP3/0713 tanggal 29 Juli2013;.

Bukti T1a berupa Surat Peringatan Nomor 0010/SPHRD/MMF/II/2016tertanggal 9 Februari 2016;Bukti T1b berupa Surat Peringatan Nomor 0026/SP/0100/MMF/IV16tertanggal 8 April 2016;Bukti T 1c berupa Surat Peringatan Nomor 0026/SP5000/MMFA/I/2016tertanggal 6 Juni 2016;Dimana dari buktibukti tersebut di atas, menunjukkan bahwa PHK yangdilakukan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat disebabkan Termohon Kasasidahulu Penggugat telah diberikan Surat Peringatan (SP) sebanyak 3 (tiga)kali dan kinerja Penggugat terus menurun

Surat Nomor B.1152/KCVII/ADK/SP/11/2018 tanggal 22 Nopember 2018perihal Surat Peringatan (peringatan pertama);2. Surat Nomor B.1229/KCVII/ADK/SP/12/2018 tanggal 05 Desember 2018perihal Surat Peringatan II (peringatan kedua);3.

Surat Nomor B.74/KCVII/ADK/SP/01/2019 tanggal O09 Januari 2019perihal Surat Peringatan III (peringatan ketiga);Maka berdasarkan uraian tersebut, mengingat kredit yang diterima paraPenggugat telah jatuh tempo pada tanggal 21 Maret 2019, maka sesuai Pasal7 Perjanjian Kredit tentang pelanggaran atas ketentuan pemberian kredit(Event of Deafult), telah disepakati apabila Debitur (Penggugat dan istrinya)lalai membayar lunas kepada Tergugat (I) sesuatu jumlah uang yang wajibdibayarnya, baik berupa pinjaman

Bukti (7.1.14): Fotocopy Surat Nomor B.1152/KCVIV/ADK/SP/11/2018 tanggal 22 November 2018 perihal surat peringatan ke1 (pertama);15. Bukti (7.1.15): Fotocopy Surat Nomor B.1229/KCVII/ADK/SP/03/2018 tanggl 05 Desember 2018 perihal surat peringatan ke2(kedua);16. Bukti (7/.16): Fotocopy Surat Nomor B.74/KCVII/ADK/SP/04/2019tanggal 09 Januari 2019 perihal surat peringatan ke3 (ketiga);17. Bukti (7.1.17): Surat Kabar Harian Solo Pos tanggal 18 Februari2020;18.

Bahwa dalam perjalanan angsuran kreditnya, Debitur (in casu TERGUGATA) mengalami kendala keuangan sehingga tidak mampu membayarkewajibannya sesuai dengan yang telah disepakati dalam Perjanjian Kreditdan Daftar Angsuran sehingga Kreditur (in casu TERGUGAT 8B)mengingatkan dan menegur TERGUGAT A, namun TERGUGAT A tetaptidak beritikad baik untuk melunasi seluruh tunggakan hutangnya sehinggaTERGUGAT B memberikan Surat Peringatan kepada TERGUGAT Aberturutturut sebagai berikut: Surat Peringatan l(pertama

)No02/BPI840/PDG/15s tanggal 315September 2015; Surat Peringatan Il (kedua) No.

O2/BPI840/PDG/15 tanggal 22September 2015; Surat Peringatan Ill (ketiga) No. 02/BPI840/PDG/15 tanggal 1 Oktober2015;Namun faktanya, sampai dengan batas waktu yang telah ditentukandalam Surat Peringatan I, Il dan Ill tersebut di atas ternyata TERGUGAT Atidak juga menunjukan itikad baiknya untuk membayar seluruh tunggakanhutangnya kepada TERGUGAT B.d.

Bahwa dengan tidak adanya itikad baik dari TERGUGAT A walaupunkepadanya telah ditegur dan diberikan Surat Peringatan tersebut pada pointd diatas, teroukti bahwa TERGUGAT A sebagai Debitur telah berprestasiburuk atau wanprestasi untuk memenuhi seluruh kewajibannya makasesuai dengan ketentuan Pasal 8 Perjanjian Kredit nomor 033/F/840Halaman 20 dan 32 Putusan Nomor 36/PDT/2018/PT PDGP3/09/12 tanggal 25 September 2015 mengenai Peristiwa Kelalaian yangberbunyi sebagai berikut:"BANK berhak tanpa somasi

Citra Bhuana Rayakepada Putu Hariana tertanggal 17 Pebruari 2017, Nomor 009/KSPCBR/KRD/IV/2017 yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokan MajelisHakim, telah sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda P12;Fotocopy surat peringatan ketiga dari KSP.

Citra Bhuana Raya kepada PutuHariana tertanggal 25 Januari 2016, Nomor 001/KSPCBR/KRD/V/2016 yangtelah bermeterai cukup dan setelah dicocokan Majelis Hakim, telah sesuaidengan aslinya dan selanjutnya diberitanda P13;Fotocopy surat peringatan kedua dari KSP.

Citra Bhuana Raya kepada PutuHariana tertanggal 17 Nopember 2015, Nomor 006/KSPCBR/KRD/X/V/2015yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokan Majelis Hakim, telahsesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda P14;Fotocopy surat peringatan pertama dari KSP.

Peringatan Pertama dari KSP.

Citra BhuanaRaya kepada Putu Hariana tertanggal 3 Agustus 2015, Nomor 016/KSPCBR/KRD /VIIV2015 (vide bukti surat P15), surat peringatan kedua dari KSP. CitraBhuana Raya kepada Putu Hariana tertanggal 17 Nopember 2015, Nomor006/KSPCBR/KRD/XV2015 (vide bukti surat P14) dan surat peringatan ketigadari KSP.

RTR.RCR.BCR.SMG/2948/2015 tanggal 08 Oktober 2015perihal Surat Peringatan Terakhir (Somasi Ill) dan Pernyataan JatuhTempo Seketika.3.

Karenanya cukup alasan bagi Tergugat untuk melaksanakan lelang agunan tersebut, dan hal tersebut adalahsebagai akibat tidak dipenuhinya kewajiban Penggugat terhadapTergugat (Penggugat telah wanprestasi).Oleh karena tidak terdapat itikad baik dari pihak Penggugat untukmenyelesaikan kewajibannya, maka Tergugat telah menyampaikanpernyataan jatuh tempo seketika (default) kepada Penggugat sesuaiSurat Tergugat Nomor RTR.RCR.BCR.SMG/2948/2015 tanggal 08Oktober 2015 perihal Surat Peringatan Terakhir (Somasi

Haltersebut telah diakui sendiri oleh PENGGUGAT jka TERGUGAT telahmemberikan beberapa kali surat peringatan kepada PENGGUGATkarena PENGGUGAT telah wanprestasi.Berdasar hal tersebut, PENGGUGAT tidak dapat mengajukan gugatankarena gugatan diajukan oleh debitur yang berkewajiban untuk melunasihutangnya atau sudah wanprestasi, sehingga sudah sepatutnya MajelisHakim yang memeriksa perkara a quo menyatakan gugatan tidak dapatditerima (niet ontvankelijke verklaard).

Menimbang, bahwa sebelum Tergugat mengambil keputusan untukmelakukan lelang terhadap agunan kredit Penggugat, Tergugat telahmemberitahu dan memperingatkan Penggugat melalui Surat Peringatan , Il danll, dengan demikian dalam kurun waktu dari tanggal 5 Agustus 2015 sampaidengan tanggal 5 Oktober 2015 Tergugat telah memberikan kesempatankepada Penggugat untuk menyelesaikan kewajibannya ataupun untukmengajukan rencana konkret guna menyelesaikan kredit dan Tergugat jugamemberikan himbauan agar Penggugat

menyampaikan laporan perkembanganusaha Penggugat secara tertib akan tetapi Penggugat tetap tidakmenyelesaikan kewajibannya, dengan demikian perbuatan yang telah dilakukanoleh Tergugat tersebut telah sesuai dengan prosedur yang berlaku,memperhatikan asas kepatutan, memperhatikan hakhak Penggugat sebagaikonsumen dan telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang telahditentukan dalam perjanjian kredit ;Menimbang, bahwa berdasarkan surat peringatan , Il dan Ill sampaidengan adanya surat pemberitahuan

Surat Pemberitahuan Tunggakan (Surat Peringatan 1) Nomor B. 204/KCP IX/ADK/05/2010 tanggal 3 April 2010;b. Surat Pemberitahuan Tunggakan Il (Surat Peringatan Il) Nomor B.292/KCPIX/ADK/06/2010 tanggal 23 Juni 2010 (Penggugat dalamRekonvensi/Tergugat dalam Konvensi masih memberikan kesempatankepada Tergugat dalam Rekonvensi Penggugat dalam Konvensi untukmenyelesaikan kredit sampai tanggal 29 Juni 2010);c.

Surat Pemberitahuan Tunggakan Ill (Surat Peringatan 111) Nomor B.449/KCPIX/ADK/09/2010 tanggal 6 September 2010 (Penggugat dalamRekonvensi/Tergugat dalam Konvensi masih memberikan kesempatanHal. 15 dari 29 hal. Put.

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabayadalam putusannya pada halaman 48 alinea 3 yang menyatakan "Bahwakarena telah ternyata Penggugat tidak melunasi hutangnya sebagaimanatelah dijadwalkan, maka berdasarkan bukti T10, T11, T12, T13, dan T14Tergugat telah mengirimkan Surat Peringatan s/d Peringatan Ill tentangtunggakan angsuran berkaitan dengan keterlambatan pembayaran angsuranyang belum dibayar oleh Penggugat;Bahwa Pemohon Kasasi sangatlah keberatan dengan pertimbangan hukumyang

demikian karena tidaklah benar Pemohon Kasasi / Pemohon Banding /Penggugat tidak beritikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya sebagaiseorang Debitur yaitu melunasi hutangnya, hal ini dibuktikan pada tanggal30 April 2010 telah dilakukan pembayaran bunga kepada Termohon Kasasi/Termohon Banding oleh Pemohon Kasasi/Pemohon Banding/Penggugatselaku ahli waris dari almarhum Lim Surya Liman sebesar Rp12.000.000,00(dua belas juta rupiah) pada saat pihak Termohon Kasasi/TermohonBanding/Tergugat mengirimkan Surat

Peringatan ;Bahwa pada saat Surat Peringatan Il diterima oleh Pemohon Kasasi,langsung menanggapi dengan menghadap pihak Termohon Kasasi untukmenyerahkan secara baikbaik seluruh jaminan fasilitas kredit kepada pihakTermohon Kasasi sebagai bentuk penyelesaian kewajiban almarhum LimSurya Liman sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 20 ayat 2Undangundang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yangmemberikan perlindungan kepada pihak Debitur maupun Kreditur untukmendapatkan harga tertinggi objek

Sesuai Bukti P 1115.Bahwa Penggugat tidak dapat menerima Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat, tanoa adanyaSurat Peringatan Pertama (SP1), Surat Peringatan ke dua( SP2) danSurat Peringatan ketiga (SP3) sesuai Pasal 161 ayat (1) UU No. 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, karena bertentangan denganjiwa Pasal 151 ayat (1), ayat (2) , dan ayat (3) UndangUndang No. 13Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, sehingga dapat dismpulkanperbuatan dari pada Tergugat telah bertentangan

Bahwa Penggugat tidak dapat menerima PHK secara sepihaktanpa adanya Surat Peringatan Pertama (SP.1), Surat peringatanKedua (SP.2), dan Surat Peringatan Ketiga (SP.3) sesuai Pasal161 ayat (1) UU No 13 Tahun 2003 karena bertentangan denganPasal 151 ayat (1,2, dan 3) UU No 13 tahun 20036. Bahwa karena PHK yang dilakukan oleh Tergugat bertentangandengan UndangUndang Ketenagakerjaan maka Penggugatmenuntut hakhak Penggugat untuk jangka waktu hingga pensiunumur 56 tahun pada tahun 2028 ;7.

35Menimbang, bahwa Penggugat di dalam dalil gugatannya mendalilkanTergugat telah melakukan kesalahan melakukan pemutusan hubungan kerjaterhadap Penggugat karena sakit (bukti P5 s.d P10) dengan kualifikasimengundukan diri karena tidak melakukan surat peringatan , Il, dan Ill,sehingga bertentangan dengan Pasal 161 ayat (1) jo Pasal 151 ayat (1,2,dan 3)UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;Menimbang, bahwa Tergugat menyangkalnya di dalam jawabanangka 7, 8. 9,10, 11, 12, 13, 14, dan 17 dengan

tentang Ketenegakerjaan disangkal olehTergugat dengan dalil : Tergugat dikualifikasikan mengundurkan diri dariperusahaan Tergugat berdasarkan ketentuan pasal 168 ayat (1 dan 3) UU No13 Tahun 2003 karena telah mangkir selama 10 hari dan telah dipanggil untukbekerja sebanyak 3 kali pada tanggal 5 dan 6 Desember 2013 melalui emaildan tidak direspon oleh Penggugat ;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan dan dalil sangkalantersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :pemberian surat

peringatan ke ,Il, dan Ill secara berjenjang dapat diberikan40kepada pekerja yang melakukan pelanggaran yang sifatnya ringan atausedang, namun terhadap pelanggaran berat dan diatur dalam PP atau PKBdapat saja perusahaan memberikan langsung surat peringatan ke Ill tanpaharus terlebih dahulu memberikan peringatan dan II dan hal ini sesuai denganPasal 161 , namun Perusahaanpun diwajibkan melakukan pemanggilan kepadapekerjanya yang tidak hadir bekerja dan tidak memberikan keterangan berupapanggilan

Bahwa kronologis munculnya pokok sengketa adalah sebagaiberikut:Proses Pemeriksaan:bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak KPP PMAEMPAT Nomor LAP 757/WPJ.07/KP.0505/2010 tanggal 04Nopember 2010 dapat dijelaskan halhal sebagai berikut:Bahwa Pemeriksa telah mengirimkan surat permintaan buku,catatan, dan dokumen nomor : S 568/III.5/WPJ.07/KP.0505/2010tanggal 19 Juli 2010, namun Wajib Pajak tidak memberikandata/dokumen;Surat Peringatan :bahwa mengingat Wajib Pajak tidak meminjamkan sebagiandata/dokumen

, maka Pemeriksa menerbitkan Surat Peringatan Halaman 12 dari 25 halaman.

Putusan Nomor 819/B/PK/PJK/2017Nomor S767/111.5/WPJ.07/KP.0505/2010 tanggal 24 Agustus2010;Surat Peringatan II:bahwa mengingat Wajib Pajak tidak meminjamkan sebagiandata/dokumen, maka Pemeriksa menerbitkan Surat Peringatan IInomor : S841/III.5/WPJ.07/KP.0505/2010 tanggal 23 September2010;Bahwa Pemeriksa melakukan konfirmasi kredit pajak PPh Pasal23 melalui aplikasi MP3/MPN DJP, menunjukkan jumlah kreditpajak sebesar Rp 87.045.590, sedangkan Wajib Pajak dalamSPT masa 23 nya melaporkan sebesar Rp 113.279.253

Pasal 12 Ayat 3 Peraturan BankIndonesia No.14/15/PB/2012 tentang Penilaian Kualitas Bank Umum),sehingga kemudian Terlawan Il mengajukan surat Peringatan padatanggal 26 Nopember 2014 dan surat Peringatan I.Bahwa terhadap surat peringatan Terlawan Il A quo, oleh pihak Pelawankemudian beberapa kali mengajukan permohonan restrukturisasipembayaran, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Ayat 26 Jo Pasal52 Peraturan Bank Indonesia No.14/15/PB/2012 tentang Penilaian KualitasBank Umum.Bahwa kemudian Terlawan

Terlawan II/Terbanding saat ini, berupaperpanjangan rekening koran (Vide Alinea ke IV) dan suratperingatan dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan NegeriMasohi, tidaklah memenuhi syarat terpenuhinya restrukturisasimenurut hukum, karena Pelawan semula/Pemohon Bandingsekarang, tidak pernah menerima Salinan Berita Acara Negosiasidengan Pelawan (Debitur), yang oberisikan kesepakatanRestrukturisasi dan kesanggupan Debitur menyelesaikanpinjamannya, sehingga menurut hukum, perpanjangan rekening korandan surat

peringatan Terlawan Il semula/Termohon Banding Ilsekarang sebagaimana dibuktikan oleh Terlawan Il/ TermohonBanding Il, bukanlah merupakan kualifikasi bukti adanyarestrukturisasi yang berdasar menurut hukum oleh karenanya makapertimbangan Majelis Hakim A quo adalah keliru dan tidak berdasarmenurut hukum.Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 54/PDT/2018/PT AMBSelain daripada itu bukti rekening koran tersebut selain tidakberdasar menurut hukum untuk dijadikan dasar telah dilakukanrestrukturisasi oleh Terlawan

Surat No.B.246KRK/COLV/YOG/08/2015 tanggal 20Agustus 2015 Perihal Surat Peringatan , yang diterima olehSuci pada tanggal 21 Agustus 2015.b. Surat No.B.290KRK/COLV/YOG/09/2015 tanggal 9September 2015 Perihal Surat Peringatan II, yang diterimaoleh Rochman Djumadi pada tanggal 9 September 2015.c.

Surat No.B.350KRK/COLV/YOG/10/2015 tanggal 20Oktober 2015 Perihal Surat Peringatan Ill, yang diterima olehRudiati Winahyu pada tanggal 20 Oktober 2015.dimana disetiap surat peringatan tersebut telah dijelaskankewajiban debitur, namun nyatanyata niat baik Tergugat tidakmendapat tanggapan yang baik dari debitur dan tidak ada upayanyata dari Penggugat selaku debitur untuk melunasipinjamannya.telah diberikan waktu yang cukup panjang kepada Penggugatselaku debitur untuk mengupayakan sendiri penyelesaianHalaman