Ditemukan 14446 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Abdullah bin hamid panglima Telma sinambela Dkk vs panglima komando daerah militer iii / siliwangi;; Jaksa penuntut umum pada kejari vs saifuddin abdullah als dolah panglima bin (alm.) nurdin Korupsi Bank mandiri cabang panglima polim Korupsi secara bersama-sama sebagai perbuatan berlanjut Sanksi pemecatan; penggunaan surat telegram panglima tni dalam penjatuhan pidana tambahan pemecatan; surat telegram; 65/pdt/2011/ptk Pemerintah ri cq menteri pertahanan dan keamanan r.i Cq. panglima tni Cq. kepala staf tni-ad Cq. pangdam ix udayana Cq dan rem 161 wirasakti kupang Cq. dan den zibang ix/i kupang Cq dan den pom ix/i kupang Thomas pattiwaellapia P
Pengadilan PA JAKARTA BARAT Perdata Agama
Register : 23-05-2017 — Putus : 18-09-2017 — Upload : 11-11-2019
Putusan PA JAKARTA BARAT Nomor 1167/Pdt.G/2017/PA.JB
Tanggal 18 September 2017 — Penggugat melawan Tergugat
19 — 8
  • Panglima PolimRaya No. 6365, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,Selanjutnya disebut sebagai Tergugat.Pengadilan Agama tersebut : telah melihat suratsurat perkara ; telah mendengar keterangan Penggugat dan saksisaksi di persidangan ;DUDUK PERKARAHal. 1 dari 20 hal. Put.
Pengadilan PA KAB MALANG Perdata Agama Perceraian
Register : 20-01-2014 — Putus : 03-03-2014 — Upload : 24-12-2014
Putusan PA KAB MALANG Nomor 0466/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg
Tanggal 3 Maret 2014 — PENGGUGAT lawan TERGUGAT
8 — 7
  • Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumahkediaman bersama di rumah orangtua Tergugat di Jalan Panglima Sudirman UtaraKebonbibit No.26 Kelurahan Rampal Celaket Kecamatan Klojen Kota Malangkurang lebih selama 8 tahun 7 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat denganTergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniaiketurunan : RENITA SUSANTI, umur 8 tahun;3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Militer
Putus : 08-07-2014 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 55 K/MIL/2014
Tanggal 8 Juli 2014 — TURKAN
39 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Disamping ijin isteri pertamatersebut, untuk anggota TNI sesuai Peraturan Panglima TNI Nomor : PerPang/11/VIV2007 tanggal 4 Juli 2007 tentang tata cara pernikahan,perceraian, dan rujuk bagi prajurit, bahwa untuk melangsungkan perkawinan,seorang prajurit TNI harus lebih dahulu mendapat ijin dari atasan yangberwenang ;Bahwa dalam perbuatan in casu, Terdakwa telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melanggar ketentuan Pasal 279 Ayat (1) KUHP,karena terbukti Terdakwa : Bahwa pada tanggal 20 Juli
Pengadilan PN BAUBAU Pidana Umum Penganiayaan
Putus : 26-07-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan PN BAUBAU Nomor 129/Pid.B/2017/PN.Bau
Tanggal 26 Juli 2017 — - LA ODE HARLAN Alias ALAN Bin LA ODE HARIS;
26 — 11
  • Panglima Polim, Kelurahan Wameo,Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;Agama : Islam;Pekerjaan : Tidak ada;Terdakwa ditahan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh: Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2017 sampai dengan tanggal 1 April 2017dengan tahanan Rutan Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2017 sampaidengan tanggal 11 Mei 2017 dengan tahanan Rutan;Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor : 129/Pid.B/2017/PN.Bau Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan tanggal 29 Mei2017
Pengadilan PN MARABAHAN Pidana Khusus
Register : 20-11-2020 — Putus : 07-12-2020 — Upload : 11-08-2021
Putusan PN MARABAHAN Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Mrh
Tanggal 7 Desember 2020 — Penuntut Umum:
1.Galuh Larasati, S.H.
2.Muchammad Huzaifi, S.H.
Terdakwa:
TAUFIK HIDAYAT Bin SURYADI
65 — 25
  • Panglima Batur Rt.07 Rw.03 Desa Ulu BentengKecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala;7. Agama : Islam;8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;Terdakwa Taufik Hidayat Bin Suryadi ditangkap pada tanggal 22 September2020 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP.Kap/41/IX/2020/Reskrim sejaktanggal 22 September 2020 sampai dengan 23 September 2020.Terdakwa Taufik Hidayat Bin Suryadi ditahan dalam tahanan RumahTahanan Negara oleh:1.
Pengadilan PN PROBOLINGGO Pidana Umum
Register : 16-05-2019 — Putus : 04-07-2019 — Upload : 09-07-2019
Putusan PN PROBOLINGGO Nomor 68/Pid.B/2019/PN Pbl
Tanggal 4 Juli 2019 — Penuntut Umum:
HERMAN HIDAYAT SH
Terdakwa:
ADI CAHYONO BIN RATNO
54 — 3
  • Panglima Sudirman kemudian Jl. Dr. Sutomo dan finishalunalun Kota Probolinggo lagi. Ketika perjalanan sampai dipertigaanjatiluhur, ada pembagian kupon undian dan saya juga ikut minta kuponundian dengan harapan mendapatkan hadiah.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Militer
Putus : 08-08-2017 — Upload : 27-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 166 K/MIL/2017
Tanggal 8 Agustus 2017 — MUHAMMAD ALFIAN NUR HUTABARAT;
48 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Oleh karenanya Hakim seyogianya tetap memberikesempatan kepada Pemohon Kasasi untuk memperbaiki diri agar tidakmengulangi perbuatan yang sama;Bahwa STR Panglima TNI tersebut tentu menjadi syarat yang harusmenjadi pedoman bahwa penjatuhan pidana tambahan pemecatan daridinas militer terhadap kasuskasus penyalahgunaan Narkotika tidaklahdilakukan bagi seluruh prajurit yang terindikasi melakukan penyalahgunaanNarkotika, dengan menghabisi atau menyapuratakan semua pelakupenyalahgunaan Narkotika, karena
Pengadilan PA SENGKANG Perdata Agama Sengketa Perkawinan Lainnya
Register : 01-10-2015 — Putus : 22-10-2015 — Upload : 06-01-2016
Putusan PA SENGKANG Nomor 476/Pdt. P/2015/PA.Skg
Tanggal 22 Oktober 2015 —
35 — 6
  • Bengnga yang dikeluakan oleh MenteriPertahanan Keamanan Panglima Angkatan Bersenjata WAPANGAB, majelishakim menilai sebagai Akta Otentik karena memenuhi syarat fomil dan metriilsebagai Akta Otentik, maka berdasarkan bukti P.2 tersebut, dapat dinyatakanbahwa Bengnga, adalah orang yang diakui dan tercatat sebagai anggota VeteranRepublik Indonesi.Menimbang, bahwa P.3 adalah SPTB Surat Pengesahan Tanda Bukti DiriDaftar Keluarga, an Sitti, dan majelis hakim menilai sebagai Akta Otentik karenamemenuhi
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 25-02-2021 — Putus : 26-04-2021 — Upload : 26-04-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 53/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 26 April 2021 — Pembanding/Penggugat : Rabianta Sitepu
Terbanding/Tergugat : M. Ridwan Alias Kitab Ginting
100 — 34
  • Bila Majelis Hakim sependapat dengan kami PH mohon mengabulkanGugatan kami sebesar 5.600.000.000 secara tunai karena lawan clientkami melanggar hukum dan ingkar janji tidak membayar dana kompensasiterhadap client kami.Bila Bapak Ketua Majelis Hakim berpendapat lain mohon mengedepanhukum sebagai panglima tertinggi di Indonesia;Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula PenggugatKonvensi/ Tergugat Rekonvensi tersebut Terbanding semula TergugatKonvensi/Penggugat rekonvensi telah mengajukan jawaban
Pengadilan DILMILTI III SURABAYA Pidana Militer Disersi
Register : 11-02-2019 — Putus : 13-08-2019 — Upload : 10-05-2021
Putusan DILMILTI III SURABAYA Nomor 7-K/PMT.III/AD/II/2019
Tanggal 13 Agustus 2019 — FRASISCUS XA VERIUS DOUW, Mayor Czi NRP 11040037420581
194 — 106
  • Berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) UndangUndang Nomor 34Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bahwayang dimaksud dengan militer adalah prajurit TentaraNasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan Laut,TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Udara yangmelaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan dibawah pimpinan Panglima TNI.d. Bahwa untuk mengetahui seseorang tersebut adalahmiliter dapat dilinat dari adanya Skeppera dari Papera,adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuannya.
Pengadilan DILMIL III 19 JAYAPURA Pidana Militer
Register : 20-06-2014 — Putus : 15-07-2014 — Upload : 15-09-2014
Putusan DILMIL III 19 JAYAPURA Nomor 90-K/PM.III-19/AD/VI/2014
Tanggal 15 Juli 2014 — - Praka FIRMAN
29 — 17
  • Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima KodamXVi/VCenderawasih selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor :Kep/476/V/2014 tanggal 20 Mei 2014.2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/86/VV2014 tanggal17 Juni 2014.3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer Ill19 Jayapura Nomor :TAP/90/PM.II19/AD/VV2014 tanggal 23 Juni 2014 tentangPenunjukan Hakim.4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer Ill19 JayapuraNomor : TAP/84/PM.II19/AD/VV2014 tanggal 24 Juni 2014tentang Hari Sidang.5.
Pengadilan DILMILTI III SURABAYA Pidana Umum Penganiayaan
Register : 19-12-2016 — Putus : 23-12-2016 — Upload : 20-02-2017
Putusan DILMILTI III SURABAYA Nomor 119-K/PMT.III/BDG/AD/XII/2016
Tanggal 23 Desember 2016 — Serda Risdianto Sofyan Lonameo.
81 — 76
  • keseluruhan sehingga dalammenjatuhkan suatu pidana lebih mendekati rasakeadilan.Pertimbangan hukum sebagai landasanterhadap suatu keutusan dan secara khususpemidanaan sebagaimana diketahui pidanabukan sematamata sebagai jaminanterciptanya / terpenuhinya rasa keadilan namundemikian pemidanaan dapat menjadi barometer/alat pengukur serta perbandingan atas suatukeputusan dalam rangka mencari danmenemukan rasa keadilan bagi para pencarikeadilan dalam menempatkan prinsip negarahukum bahwa hukum adalah panglima
Pengadilan PA BANJARBARU Perdata Agama
Register : 09-01-2019 — Putus : 20-02-2019 — Upload : 21-02-2019
Putusan PA BANJARBARU Nomor 41/Pdt.G/2019/PA.Bjb
Tanggal 20 Februari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
18 — 19
  • Sopiah;Menimbang, bahwa pimpinan Pengadilan Agama telah pulamengirimkan surat pemberitahuan kepada atasan Tergugat tentang adanyagugatan cerai dari Penggugat, namun sampai perkara ini dilanjutkanpersidangannya, atasan Tergugat tidak pula memberikan jawaban atauketerangannya;Menimbang, bahwa Penggugat telah berulang kali meminta ijin padaatasan Tergugat sejak tahun 2013 hingga sekarang namun tidak pernahmendapatkannya;Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun2008 dan Peraturan Panglima
Pengadilan PN LANGSA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 29-03-2018 — Putus : 21-05-2018 — Upload : 30-07-2021
Putusan PN LANGSA Nomor 87/Pid.Sus/2018/PN Lgs
Tanggal 21 Mei 2018 — Penuntut Umum:
M. Daud Siregar, S.H., M.H.
Terdakwa:
AIFANDI Bin HANAFIAH
65 — 12
  • Advokat/Penasihat Hukumpada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan Perlindungan KonsumenPERSADA, yang beralamat di Jalan Panglima Polem No. 99 Dusun AnalisaGp. Paya Bujok Tunong Kec.
Pengadilan MS PROP NAD Perdata Agama
Register : 08-11-2021 — Putus : 09-12-2021 — Upload : 14-12-2021
Putusan MS PROP NAD Nomor 125/Pdt.G/2021/MS.Aceh
Tanggal 9 Desember 2021 — Pembanding/Tergugat II : Marhamah
Terbanding/Penggugat : Suprinna Binti Ramli
Turut Terbanding/Tergugat I : Maimun Ali Musa
Turut Terbanding/Tergugat III : Rizal Abdillah, S.Sos., M.Si.
Turut Terbanding/Tergugat IV : Kepala Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh
Turut Terbanding/Tergugat V : Keuchik Gampong Doy Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh
153 — 63
  • Suprinna Binti Ramli, tempat dan tanggal lahir Banda Aceh, 03 Juni1982, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman diJalan Panglima Suud Desa Emperom Kecamatan Jaya BaruKota Banda Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepadaHerwansyah, S.H., Afifuddin,SH.MH., Juwandi Mukhar,SH.,dan Rian Apriesta R, SH. Advokat/Penasihat Hukum padaKantor HERWANSYAH & REKAN yang beralamat di Jalan Mr.Dr. Mohd.
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 01-07-2013 — Putus : 02-10-2013 — Upload : 19-11-2013
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 144/B/2013/PT.TUN.JKT.
Tanggal 2 Oktober 2013 — 1.BUPATI KUBU RAYA; 2.KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA; 3.MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI; 1.RACHMAWAT,DKK (ORANG); 1.HERI CANDRA, DKK ( 67 ORANG );
44 — 40
  • Kuala Dua,Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten KubuJUMIATIK, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Guru Honor,bertempat tinggal di Dusun Karya Usaha RT. 005 RW.002 Desa/Kelurahan KualaMandor A, Kecamatan Kuala Mandor B, Kabupaten KubuMUHARLINA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Dosen, bertempattinggal di Jalan Arteri Supadio/Jalan Wonodadi 2 No. 31 RT.004 RW.O11Kelurahan Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya Kabupaten KubuJUMIATI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan :, bertempat tinggal diJalan Panglima
Pengadilan PT SURABAYA Perdata
Register : 29-03-2021 — Putus : 28-04-2021 — Upload : 28-04-2021
Putusan PT SURABAYA Nomor 260/PDT/2021/PT SBY
Tanggal 28 April 2021 — Pembanding/Penggugat : JOHAN Diwakili Oleh : Dr. H. Sunarno Edy Wibowo, SH., M.Hum. dkk
Terbanding/Tergugat I : Pimpinan PT. BANK MANDIRI Cabang Kota Madiun
Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR PELAYANAN NEGARA DAN LELANG MADIUN
Terbanding/Tergugat III : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MADIUN
71 — 28
  • Panglima Sudirman No. 79,Kel. Embong Kaliasin, Kec. Genteng, Kota Surabaya; Sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat II yang terletak di JI.Indrapura No. 5 Surabaya; Sebidang Tanah dan bangunan milik Tergugat Ill yang terletak diJl. Taman Puspa Raya Blok D No. 10 Komplek Citra RayaSambikerep Kota Surabaya;12. Bahwa, agar tidak melaksanakan Lelang Jaminan termasuk melakukan ancamandan/atau mengintimidasi dengan Surat somasi keI dan keII denganNo.
    Panglima Sudirman No. 79, Kel. Embong Kaliasin, Kec.Genteng, Kota Surabaya ; Sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat II yang terletak di JI. IndrapuraNo. 5 Surabaya ; Sebidang Tanah dan bangunan milik Tergugat Ill yang terletak di JI.
Pengadilan PN SURAKARTA Perdata Tanah
Register : 27-01-2014 — Putus : 30-08-2012 — Upload : 28-01-2014
Putusan PN SURAKARTA Nomor 98/Pdt.G/2011/PN.Ska
Tanggal 30 Agustus 2012 — M. ANSORY, Bsc, DKK VS 1. KEMENTRIAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA Cq. Menteri Pertahanan Dan Keamanan Republik Indonesia.
62 — 17
  • pemerintah pusat, maka jika yang dimaksudkanpenggugat menarik Tergugat II dalam perkara a quo sebagaiinstansi militer yang berdiri sendiri bukan sebagai pelaksana(Cq) dari pemerintah diatasnya, maka penyebutan tersebut jelastidak dapat dibenarkan, namun jika yang dimaksudkankedudukan Tergugat II dalam perkara a quo sebagai pelaksana(Cq) dari pemerintah diatasnya, maka penulisan subyek hukumTergugat II yang benar adalah sebagai berikut :Pemerintah Negara Republik Indonesia Cq KementrianPertahanan RI Cq Panglima
    Tentara Nasional Indonesia CqKepala Staf Angkatan Darat Cq Panglima Daerah MiliterIV/Diponegoro Cq Komandan Komando Resort Militer 074Warastratama Selaku Tergugat II.Bahwa Pasal 6 Reglement op de Rechts Vordering,mensyaratkan jika suatu gugatan ditujukan kepada instansipemerintah, maka disebutkan Pemerintah RI Cq Departemen17yang bersangkutan selanjutnya secara hierarchis kepadaInstansi bawahan yang secara nyata melakukan suatuperbuatan yang menimbulkan kerugian atau melawan hukum.Sebagaimana dalam
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Militer
Putus : 16-05-2013 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 210 K/MIL/2011
Tanggal 16 Mei 2013 — JOKO MULYOTO
37 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • penyidikkhususnya dalam UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentangPeradilan Militer sebagai berikut : Penyidik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang selanjutnyadisebut Penyidik adalah Atasan yang berhak menghukum, PejabatPolisi Militer tertentu, dan Oditur, yang diberi wewenang khusus olehundangundang ini untuk melalukan penyidikan ; Persyaratan, pengangkatan dan pemberhentian Penyidik danPenyidik Pembantu sebagaimana dimaksud Pasal 69 ayat (1) huruf bdan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Panglima
    (VidePasal 70 UndangUndang No. 31 Tahun 1997 Tentang PengadilanMiliter) ; Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/I/III/2004 tanggal 26 Maret 2004,Tentang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kepolisian Militer dilingkungan TNI, mensyaratkan untuk dapat diangkat menjadi seorangpenyidik adalah Perwira yang mempunyai kwalifikasi Penyidik harusterlebin dahulu mengikuti Pendidikan Pengembangan khusus PerwiraPenyidik (DIKBANGSPES).
Pengadilan DILMIL I 03 PADANG Pidana Militer
Register : 06-05-2019 — Putus : 15-05-2019 — Upload : 23-05-2019
Putusan DILMIL I 03 PADANG Nomor 52-K/PM.I-03/AL/V/2019
Tanggal 15 Mei 2019 — Oditur:
Sunandi, S.E, S.H.
Terdakwa:
Asnan
38 — 28
  • Kemudian ditindak lanjuti denganPasal 3 ayat (2) Peraturan Panglima TNI Nomor :Perpang/11/VII/2007, tanggal 4 Juli 2007.Bahwa pada dasarnya syaratsyarat bagi seorang lakilaki untukbisa melakukan pernikahan lebih dari 1 (satu) orang tersebutsebagaimana ditentukan dalam UndangUndang RepublikIndonesia Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalahsyarat adanya persetujuan dari istri yang ada dan syarat izinPengadilan.
    Kemudian berdasarkan Peraturan Panglima TNIdimaksud adalah adanya izin dari pejabat yang berwenang.Bahwa oleh karena sub unsur ketiga ini disusun secaraalternatifyakni "Pernikahanatau Pernikahanpernikahannyayang telah ada maka Majelis Hakim memiliki keleluasaan untukmembuktikan tindakan mana yang bersesuaian dengan faktayang terungkap di persidangan.Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah,keterangan Terdakwa, serta alat bukti lainnya yang diajukankepersidangan, kemudian setelah menghubungkan