Bahwa dikaji dari perspektif teori psikologi bahwa dalam menentukankepentingan terbaik bagi anak dalam kaitannya dengan hak hadhanahanak diukur dengan lima kriteria, yakni :a. Keinginan orang tua anak;b. Keinginan anak;c. Hubungan antara anak, orang tuanya, saudara kandung dan oranglain yang memberikan pengaruh signifikan pada kepentingan terbaikanak;d. Penyesuaian anak di rumah, sekolah dan masyarakat, dan;e.

Kesehatan fisik dan mental orangorang yang terlibat dengan anak;15.Bahwa dikaji dari perspektif teori sosiologis masih membutuhkan kasihsayang dan perawatan dari seorang ibu yang mengandungnya yangdapat memberikan kemashlahatan bagi anak tersebut;16.Bahwa dikaji dari prespektif doktrin ulama figh bahwa dalammenentukan syaratsyarat pengasuh anak antara lain:a.

mumayyiz atau belum berumur 12tahun maka yang berhak untuk mengasuh adalah ibu kandungnya;Menimbang, bahwa gugatan hak asuh anak pada prinsipnya harusmempertimbangkan kepentingan terbaik bagi masa depan anak baik dari aspekagama, pendidikan, kesehatan dan aspek lainnya;Menimbang, bahwa apabila dilihat dari sudut pandang fitrah manusiakhususnya ikatan tali kasin maka ibu mempuyai hubungan yang lebih dekatdengan anak, karena ibu yang mengandung, melahirkan dan menyusui anak;Menimbang, bahwa apabila dikaji

dari sudut pandang norma hukum,ketentuan hak asuh anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya, apakahketentuan hukum tersebut bersifat memaksa ataukah bersifat mengaturataukah perlu penafsiran lain untuk mencapai tujuan dari suatu bunyi pasal ataunorma dalam suatu aturan yang mengatur hal tersebut;Menimbang, bahwa agar bisa memilah dan memilih keputusan yangberhasil guna, maka perlu dikaji dari sudut pandang tujuan ditetapkannya suatuaturan atau hukum tertentu;Menimbang, bahwa dalam hukum Islam,

Pat.G/2016/PA.Sgt. hal. 15 dari 19 hal.Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan tersebut bersifat mengatur,maka patokan inti sebagai ukuran adalah terwujudnya maslahat bagi anak;Menimbang, bahwa bertolak dari alur pertimbangan yang demikian,aspek yang harus diperhatikan dalam pemberian hak asuh anak disampingmengacu kepada ketentuan yang bersifat normatif, tetapi juga harusdiperhatikan aspekaspek lain yang berkaitan dengan orang yang akanmemelihara anak tersebut;Menimbang bahwa apabila diteliti dan dikaji

terdakwa GUSTIN AGUSTINUS dan terdakwa I.ARDIANUS DATOK secara bersamasama, dengan demikian unsur perbuatan tersebut dilakukanoleh dua orang telah terpenuhi: Menimbang, bahwa dari fakia yurdis di alas, maka unsur dakwaan primer yang terkandungdalam dakwaan Penuntut Umum elah terenuhi dalam wujud perbuatan para terdakwa, sehingga untuk ituMaijelis Hakim berpendapat para terdakwa terbuki secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Pencurian dalam keadaan memberatkan, Menimbang, bahwa dikaji

Bumi Indah, Dengan demikian Majelis Hakim memperoleh kesimpulanbahwa kerugian yang diakibakan perbualan para terdakwa fidaklan terlalu besar; Halaman 20 dari 24Menimbang, bahwa dikaji dan aspek edukatf dan agamis / relegius dimana para terdakwafinggal dan di besarkan bahwa dari segi pendidikan, dan pemeriksaan para terdakwa adalah lulusan setarafSekolah Dasar dan Sekolah Menengah Perfama, dalam hal ini karena keterbafasan pendidikan namun halfersebut bukanlah suatu alasan bagi para terdakwa untuk

fingkat dasarpun para terdakwa telah dikenalkan dandiaiakan bahwa mengambil barang yang bukan milknya adalah perbualan yang dilarang oleh undangundang, dari segi agama Katholik yang dianut oleh para terdakwa, yang mana baik Khatolik maupunagamaagama yang lainnya melarang perbuatan mencun karena hal tersebut adalah perbuatan dosakarena merugikan orang lain, dalam kitab Injl Khatolik disebutkan ajaran jangan mencur seperti halnya yang temakiub dalam Injl Keluaran 20:15 dan Ulangan 5:19;Menimbang, bahwa dikaji

menghormai yang mana dapat mencipiakan kemakmuran,semua hal tersebut seharusnya dapat diresapi dan dapat menjadi pembelajaran bagi para terdakwakhususnya dan masyarakat pada umumnya, agar tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan oranglan seperi hal perouatan para terdakwa mencun barang milk orang lain, selain itu Kabupaten ManggaraiBarat adalah daerah pariwisata intemasional, perbualan para terdakwa tersebut dapat berakibat buruk bagicia pariwsata Kabupaten Manggarai Barat; Menimbang, bahwa dikaji

asasi yang harus diemban oleh suami isteriadalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yangsakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumahtangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jikasuami istri menjalankan rumah tangga dengan rukun dan damai;Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas faktahukum diatas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapatdipertimbangkan sebagai berikut :Menimbang bahwa apabila dikaji

Tentang hak asuh anak Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Rekonpensi danjawaban Tergugat Rekonpensi telah nyata Tergugat Rekonpensi tidakkeberatan jika hak asuh anak ditetapkan kepada Penggugat Rekonpensi,terhadap hak asuh anak ini Majelis Hakim memberikan pertimbangan :Menimbang, bahwa apabila dikaji dari sudut pandang norma hukumpositif, sebagaimana ketentuan yang ada pada Pasal 105 huruf (a) Instruksihalaman 22 dari 27 halaman, Putusan Nomor 0766/Pdt.G/2016/PA.Kab.MlgPresiden Nomor

1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), makahak asuh anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 105 KHItersebut perlu dikaji terlebih dahulu apakah ketentuan hukum hak asuh anaktersebut masih relevan atau tidak dengan konteks kasus yang dihadapisehingga perlu penafsiran atau interpretasi dan kontekstualisasi untukmencapai tujuan dari suatu bunyi pasal atau norma tentang sengketa hak asuhanak tersebut;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat

Hal ini dikarenakan parameterdalam menentukan bahwa seseorang diberi hak asuh anak berdasarkan Jjeniskelamin, bukan berdasarkan pada siapa yang paling mampu memberi jaminanterwujudnya kepentingan terbaik anak;Menimbang, bahwa jika dikaji secara mendalam dan denganmengunakan interpretasi teleologis maka dapat diketahui bahwa tujuan dariadanya Pasal 105 KHI tersebut yang memberikan hak asuh anak kepada Ibuadalah agar kepentingan terbaik anak terjamin dan anak bisa tumbuh kembangdengan baik karena lbu

Bahwa jika dicermati terlebin dikaji dari gugatan Penggugat sampaidirangkaian dengan alat bukti surat Penggugat dari P.1 sampai P.10dihubungkan dengan keterangan saksisaski Penggugat adalah relevan,sehingga gugatan Penggugat seyogyanya pantas untuk dikabulkanseluruhnya;3.

Tergugat Ill sehinggamengakibatkan bagi Tergugat , Il dengan muda/atau gampang sajamemanipulasi/memanfaatkan sertifikat tersebut guna kepentingankeserakahan/ketamakannya, artinya jika ada seseorang ingin menggugatkepada Tergugat , Il ataupun Tergugat Ill tentang tanah yang ada diwilayah Desa Bahu maka dengan mudahnya mereka akan mengajukanT.1, Il.1 (berupa sertifikat) sebagai alat bukti padahal nyata pada bukti T.1,Il.1 tersebut hanya menyebut Desa Bahu Bukan Nama tanah sengketa;Selanjutnya jika dikaji

Gugatan Penggugat telah lampau waktu (daluarsa)Bahwa jika dikaji gugatan Penggugat adalah menyangkut"Sengketa Hak Milik" maka secara hukum harus tunduk padaprasyarat daluwarsa atau lampau waktunya hak menuntutwalaupun perkara ini atau objek sengketa ini terdapat didaerah Bolaang Mongondow namun Hukum Acara Perdata tidakada yang mengkhususkan perkara "Sengketa Hak Mili " diBolaang Mongondow tidak tunduk pada daluwarsa dan olehkarena Penggugat dalam dalil gugatannya bahwa putusanPengadilan yang menjadi

Gugatan Penggugat telah lampau waktu (daluarsa).Bahwa jika dikaji gugatan Penggugat adalah menyangkut"Sengketa Hak Milik" maka secara hukum harus tunduk padaprasyarat daluwarsa atau lampau waktunya hak menuntutwalaupun perkara ini atau objek sengketa ini terdapat didaerah Bolaang Mongondow namun Hukum Acara Perdata tidakada yang mengkhususkan perkara "Sengketa Hak Milik" diBolaang Mongondow tidak tunduk pada daluwarsa dan olehkarena Penggugat dalam dalil gugatannya bahwa putusanPengadilan yang menjadi

Bahwa jika dikaji gugatan Penggugat adalahmenyangkut Sengketa Hak Milik maka secara hukumharus tunduk pada persyarat daluarsa atau lampauwaktunya hak menuntut walaupun perkara ini atauobjek sengketa ini terdapat di daerah BolaangMongondow namun Hukum Acara Perdata tidak ada yangmengkhususkan perkara di Bolaang Mondondow tidaktunduk pada daluarsa.

= sahdan berkekuatan hukum karena tidak dibatalkan ; Bahwa tanah Bidang X bukan hanya diduduki olehTergugat XVII akan tetapi diduduki dan dikuasaisecara waris oleh anak anak Tergugat IX almarhumKulong Makalalag dan oleh karena seluruh = ahliwaris dari almarhum Kulong Makalalag tidakdigugat semua dalam perkara ini padahal merekasedang menduduki Tanah Bidang X maka gugatanPenggugat kurang pihaknya dan harus dinyatakantidak dapat diterima ;Gugatan Penggugat telah lampau waktu (Daluarsa)Bahwa jika dikaji

Gugatan Penggugat telah lampau waktu(daluarsa)Bhwa jika dikaji gugatan Penggugat adalah menyangkut"Sengketa Hak Milik" yaitu tuntutan hak~ miliknyaberdasarkan putusan Pengadilan No.68 Tahun 1961, yangsekarang ini sedang menjadi hak milik pihak lainHal. 32 dari 42 hal. Put. No.35PK/Pdt/2011diantaranya Tergugat XII maka secara hukumtuntutan/perkara sengketa hak milik tunduk padaprasyarat daluarsa atau lampau waktunya hak menuntutsebagaimana yang diatur dalam Pasal 835 jo.

mendukung kepentingan anak sehingga dapat diketahui orang tuamanakah (ayah atau ibu) yang lebih mampu menjamin kepentingan anakatau setidaktidaknya lebih dominan dapat memenuhi kepentingan anak;14.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undangundang Nomor 23 Tahun2002, setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecualijika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwapemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan hal inimerupakan. pertimbangan terakhir;15.Bahwa dikaji

Putusan No.2222/Pdt.G/2020/PA.Srg16.Bahwa dikaji dari perspektif teori sosiologis masih membutuhkan kasihsayang dan perawatan dari seorang ibu yang mengandungnya yang dapatmemberikan kemashlahatan bagi anak tersebut;17.Bahwa dikaji dari prespektif doktrin ulama figh bahwa dalam menentukansyaratsyarat pengasuh anak antara lain:a. Kitab AlIqna fi Halli Alfazhi Abi Syuja, Juz 2 halaman 195 sampaidengan 196 yang artinya sebagai berikut:peal aly (8 LalBY!

2020.b. 2 (dua) lembar Petikan Putusan Pengadilan MiliterllO9 Bandung Nomor : 60K/PM.IIO9/AU/I/2018 tanggal24 Juli 2018.c. 2 (dua) lembar Petikan Putusan Pengadilan MiliterIlO9 Bandung Nomor : 15K/PM.IIO9/AU/I/2020 tanggal11 Februari 2020.Bahwa terhadap barang bukti suratsurat yang diajukanoleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakimmemberikan pendapatnya sebagai berikut:a. 4 (empat) lembar daftar Absensi Satpom LanudAtang Sendjaja bulan Agustus, September, Oktober danNovember 2020, setelah dikaji

dan diteliti oleh MajelisHakim, Majelis Hakim menilai bukti ini menerangkanbahwa Terdakwa tidak hadir di Kesatuan Lanud AtangSendjaja tanpa alasan yang jelas sejak tanggal 11Agustus 2020 secara berturutturut lebih lama dari 30(tiga puluh) hari.b. 2 (dua) lembar Petikan Putusan Pengadilan MiliterllO9 Bandung Nomor : 60K/PM.IIO9/AU/I/2018 tanggal24 Juli 2018, setelah dikaji dan diteliti oleh MajelisHakim, Majelis Hakim menilai bukti ini menerangkanbahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindakpidana

Desersi yang dilakukan oleh Terdakwa padaFebruari 2018.c. 2 (dua) lembar Petikan Putusan Pengadilan MiliterIlO9 Bandung Nomor : 15K/PM.IlO9/AU/I/2020 tanggal11 Februari 2020, setelah dikaji dan diteliti oleh MajelisHakim, Majelis Hakim menilai bukti ini menerangkanbahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindakpidana Desersi yang dilakukan oleh Terdakwa padaFebruari 2019.Bahwa alat bukti berupa suratsurat tersebut dapatdikategorikan sebagai alat bukti adanya perbuatan yangdidakwakan Oditur Militer

mendukung kepentingan anak sehingga dapat diketahui orang tuamanakah (ayah atau ibu) yang lebih mampu menjamin kepentingan anakatau setidaktidaknya lebih dominan dapat memenuhi kepentingan anak;14.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undangundang Nomor 23 Tahun2002, setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecualijika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwapemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan hal inimerupakan. pertimbangan terakhir;15.Bahwa dikaji

Kesehatan fisik dan mental orangorang yang terlibat dengan anak;16.Bahwa dikaji dari perspektif teori sosiologis masih membutuhkan kasihsayang dan perawatan dari seorang ibu yang mengandungnya yang dapatmemberikan kemashlahatan bagi anak tersebut;17.Bahwa dikaji dari prespektif doktrin ulama figh bahwa dalam menentukansyaratsyarat pengasuh anak antara lain:a.

oleh suami isteriadalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yangsakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumahtangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jikasuami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteramdan damai;Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas faktahukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapatdipertimbangkan sebagai berikut :Menimbang bahwa apabila dikaji

HimPutusan Nomor 272/Pdt.G/2015/PA.Mrk.Menimbang, bahwa berdasarkan tujuan dan maksud Penggugatmengajukan gugatan dikaitkan dengan faktafakta hukum diatas, maka majelishakim mempertimbangkan perkara ini sebagai berikut:Menimbang, dengan melihat tujuan dan fakta hukum yang ditemukan,maka dalam mempertimbangkan bahwa Hak Asuh Anak yang diajukanPenggugat tidak sematamata bertumpu pada ketentuan normatif karena untukmenemukan kemanfaatan dari ketetapan hukum yang diberlakukan;Menimbang, bahwa apabila dikaji

dari sudut pandang norma hukumpositif, sebagaimana ketentuan yang ada pada pasal 105 huruf (a) KompilasiHukum Islam (KHI), maka hak asuh anak yang belum mumayyiz adalah hakibunya;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pasal 105 KHItersebut perlu dikaji terlebih dahulu apakah ketentuan hukum hak asuh anaktersebut masih relevan atau tidak dengan konteks perkara yang dihadapisehingga perlu penafsiran lain atau kontekstualisasi untuk mencapai tujuan darisuatu bunyi pasal atau norma tentang

gugatan hak asuh anak tersebut;Menimbang bahwa jika dikaji secara mendalam tujuan dari adanya pasal105 KHI tersebut yang memberikan hak asuh anak kepada Ibu.

Putusan No 200/Pdt.G/2015/PA.Mrkrukun, tenteram dan damai;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas faktahukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapatdipertimbangkan sebagai berikut:Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah(magasid syariah), khususnya mengenai hukum munakahat, dapatdisimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalahdilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;Menimbang bahwa mengenai

kepada kedua anak Penggugat dengan Tergugattersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan tujuan dan maksud Penggugatmengajukan gugatan dikaitkan dengan faktafakta hukum diatas, maka majelishakim mempertimbangkan perkara ini sebagai berikut:Menimbang, dengan melihat tujuan dan fakta hukum yang ditemukan,maka dalam mempertimbangkan bahwa Hak Asuh Anak yang diajukanPenggugat tidak sematamata bertumpu pada ketentuan normatif kamenemukan kemanfaatan dari ketetapan hukum yang diberlakukan;Menimbang, bahwa apabila dikaji

dari sudut pandang norma m / positif,sebagaimana ketentuan yang ada pada pasal 105 huruf (a) KompilasiHukum Islam (KHI), maka hak asuh anak yang belum mumayyiz adalah hakibunya;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pasa 105 KHItersebut perlu dikaji terlebin dahulu apakah ketentuan hukum hak asuh anaktersebut masih re/evan atau tidak dengan konteks perkara yang dihadapisehingga perlu penafsiran lain atau kontekstualisasi untuk mencapai tujuan darisuatu bunyi pasal atau norma tentang gugatan

hak asuh anak tersebut;Menimbang bahwa jika dikaji secara mendalam tujuan dari adanya pasal105 KHI tersebut yang memberikan hak asuh anak kepada lbu.

pidana penjara selama 1 (bulan)dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan maka kini sampailah kepadaberapa lamanya hukuman (sentencing atau staftoemeting ) yang dianggap paling cocok,selaras dan tepat yang kira kira sepadan untuk dijatuhkan kepada terdakwa yang sesuaidengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaanPenuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat,ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa;Menimbang,bahwa dikaji

dari aspek Keadilan dari Masyarakat maka perbuatanterdakwa secara langsung telah merugikan istri dan keluarganya, kemudian secara tidaklangsung memberikan contoh yang tidak baik bagi masyarakat;Menimbang, bahwa dikaji dari aspek kejiwaan/Psikologis terdakwa ternyatasepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis terdakwa tidaklah menderita gangguankejiwaan seperti gejala Sosiopatik atau depresi mental hal mana tersirat selamapersidangan dalam hal terdakwa menjawab setiap pertanyaan Majelis, begitu

pula dariaspek fisik ternyata terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit sehingga secara yuridisterdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya ;Menimbang, bahwa dikaji dari aspek Edukatif dan Agamis/Religius dimanaterdakwa tinggal dan dibesarkan seharusnya aspek tersebut tidaklah membentuk tingkahlaku negatif dan seharusnya tidak menjadikan diri terdakwa melakukan suatu tindakpidana;Menimbang, bahwa dari tujuan pemidanaan itu sendiri dan jika dilihat dari faktadan

Oleh karenaanak tersebut masih sangat membutuhkan perhatian, perawatan, dankasih sayang dari Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya, makaPenggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkaraini untuk menetapkan hak asuh anak tersebut dibawah hadhanahPenggugat Rekonvensi;Menimbang, bahwa sebelum menentukan siapa yang diberi hakasuh anak atau hak hadhonah, perlu terlebin dahulu dikaji Secaramendalam tentang parameter yang dijadikan landasan dalam penentuantersebut.

Parameter tersebut nantinya akan dijadikan patokan dalammenilai dan menentukan pemegang hak hadhonah;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2, T.3 dan T.4 (FotokopiKartu Keluarga dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), merupakan aktaautentik, maka terbukti anak tersebut adalah anak sah dari pernikahanPenggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;Menimbang, bahwa apabila dikaji dari sudut pandang norma hukumpositif, sebagaimana ketentuan yang ada pada Pasal 105 InstruksiPresiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang

Kompilasi Hukum Islam (KHI),maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12tahun adalah hak ibunya (huruf a) dan pemeliharaan anak yang sudahmumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atauibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya (huruf b);Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 105KHI tersebut perlu dikaji terlebin dahulu apakah ketentuan hukum hakasuh anak tersebut masih relevan atau tidak dengan konteks kasus yangdihadapi sehingga perlu penafsiran

Nomor 0120/Pdt.G/2019/PA.MnMenimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 105KHI tersebut, knhususnya huruf (a), problematis dari aspek keadilan jender.Hal ini dikarenakan parameter dalam menentukan bahwa seseorang diberihak asuh anak berdasarkan jenis kelamin, bukan berdasarkan pada siapayang paling mampu memberi jaminan terwujudnya kepentingan terbaikanak (vide buku Pembaruan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak diIndonesia Perspektif Keadilan Jender, UlIPress, hal. 19);Menimbang, bahwa jika dikaji

landasan utama dalam menentukanSiapa yang berhak mendapatkan hak asuh anak;Menimbang, bahwa jika parameter kemaslahatan dan kepentinganterbaik anak yang digunakan maka harus digali rekam jejak orang tua(Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi) anak, siapa diantaraHal 45 dari 52 hal Putusan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 0120/Pdt.G/2019/PA.Mnkeduanya yang mampu menjamin terwujudnya kepentingan terbaik anakmaka dialah yang diberi hak untuk mengasuh anak;Menimbang, bahwa apabila diteliti dan dikaji

oleh karena telah nyata terjadi sengketa hak asuhanak dan demi terwujudnya kepentingan terbaik bagi anak, maka Majelis Hakimberpendapat harus ada kejelasan hukum atas status hukum anak tersebutSiapa yang diberi hak untuk mengasuh anak yang bernama Rayna Dira Aqillahdan Arsyifa Khanza Azzahra, apakah akan diasuh oleh Penggugat atauTergugat (vide kaidah hukum Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor:349 K/AG/2006);Menimbang, bahwa sebelum menentukan siapa yang diberi hak asuhanak, perlu terlebin dahulu dikaji

Parameter tersebut nantinyaakan dijadikan dasar atau patokan dalam menilai dan menentukan pemeganghak asuh anak;Menimbang, bahwa apabila dikaji dari Sudut pandang norma hukumpositif, sebagaimana ketentuan yang ada pada Pasal 105 huruf (a) InstruksiPresiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), makahak asuh anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 105 KHItersebut perlu dikaji terlebih dahulu apakah ketentuan hukum hak asuh

Hal ini dikarenakan parameterdalam mementukan bahwa seseorang diberi hak asuh berdasarkan Jjeniskelamin, bukan berdasarkan pada siapa yang paling mampu memberi jaminanterwujudnya kepentingan terbaik bagi anak;Menimbang, bahwa jika dikaji secara mendalam dan denganmenggunakan interpretasi teleologis maka dapat diketahui bahwa tujuan dariadanya Pasal 105 KHI tersebut yang memberikan hak asuh anak kepada ibuadalah agar kepentingan terbaik anak terjamin dan anak bisa tumbuh kembangdengan baik karena

Jikasemua ketentuan hukum yang terkait dengan anak tersebut dipahami dandimaknai sebagai sistem hukum anak yang antar satu dengan yang lain salingberkait erat, maka akan dapat disimpulkan bahwa kepentingan terbaik anakyang harus dijadikan pijakan dalam proses penentuan pemegang hak asuhanak;Menimbang, bahwa Pasal 105 KHI jika dikaji dengan interpretasi histori,maka akan ditemukan pemahaman bahwa pasal tersebut banyak didominasioleh ketentuan hukum Islam klasik yang bias jender oleh pembuat undangundang

terwujudnya kepentingan terbaik anak;Menimbang, bahwa keberadaan teks Pasal 105 KHI harus dimaknaisebagai teks yang bersifat kontekstual, bukan teks yang bersifat normatif,sehingga Majelis Hakim berpendapat Pasal 105 KHI seharusnya dibaca dandipahami bahwa parameter penentuan pemberian hak asuh anak adalahkepada siapa diantara ayah atau ibu yang paling mampu menjaminterpeliharanya kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak, bukan berdasarkanjenis kelamin tertentu;Menimbang, bahwa apabila diteliti dan dikaji

Rekonvensi berdasarkan hal yang telahterbukti di persidangan dan menjadi fakta hukum.TENTANG HAK ASUH (HADHANAH)Menimbang, bahwa dalam Jawaban dan Gugatan Rekonvensi,Penggugat Rekonvensi menuntut agar ditetapbkan sebagai pemegang hakhadhanah atas anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensibernama ANAK binti Jais Umur 6 Tahun dengan alasan sebagaimanadiuraikan dalam gugatan Penggugat Rekonvensi di atas;Menimbang, bahwa sebelum menentukan siapa yang diberi hak asuhanak, perlu terlebin dahulu dikaji

Parameter tersebut nantinyaakan dijadikan dasar atau patokan dalam menilai dan menentukanpemegang hak asuh anak;Menimbang, bahwa saat ini ANAK binti Jais berumur 6 Tahun ataubelum mumayyiz, apabila dikaji dari sudut pandang norma hukum positif,sebagaimana ketentuan yang ada pada Pasal 105 huruf (a) InstruksiPresiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), makahak asuh anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 105 KHItersebut

perlu dikaji terlebin dahulu apakah ketentuan hukum hak asuh anaktersebut telah relevan atau tidak dengan konteks kasus yang dihadapi,sehingga perlu penafsiran atau interpretasi dan kontekstualisasi untukHal. 29 dari 41 Hal.

Hal ini dikarenakanparameter dalam menentukan bahwa seseorang diberi hak asuhberdasarkan jenis kelamin, bukan berdasarkan pada siapa yang palingmampu memberi jaminan terwujudnya kepentingan terbaik bagi anak;Menimbang, bahwa jika dikaji Secara mendalam dan denganmenggunakan interpretasi teleologis maka dapat diketahui bahwa tujuan dariadanya Pasal 105 KHI tersebut yang memberikan hak asuh anak kepada ibuadalah agar kepentingan terbaik anak terjamin dan anak bisa tumbuhkembang dengan baik karena ibu

terwujudnyakepentingan terbaik anak;Menimbang, bahwa keberadaan teks Pasal 105 KHI harus dimaknaisebagai teks yang bersifat kontekstual, bukan teks yang bersifat normatif,sehingga Majelis Hakim berpendapat Pasal 105 KHI seharusnya dibaca dandipahami bahwa parameter penentuan pemberian hak asuh anak adalahkepada siapa diantara ayah atau ibu yang paling mampu menjaminterpeliharanya kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak, bukanberdasarkan jenis kelamin tertentu;Menimbang, bahwa apabila diteliti dan dikaji

Yuniar oleh Oditur Mlliter berupa suratsurat,setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai bahwa 2(dua) bukti tersebut tersebut merupakan barang.Hal 24 dari 45 hal Putusan No 2K/PM.II09/AL/I/2020Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa suratsurat tersebutMajelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagaiberikut:1.

Barang:a. 1 (satu) buah BPKB Nomor: H00791573,setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilaibahwa BPKB tersebut merupakan milik Saksi1 yangdiserahkan kepada Terdakwa yang awalnya akandibaliknama dari plat E ke F dan atas namaSaksi1, namun BPKB tersebut dijadikan jaminanpinjaman Terdakwa di PT Kredit Plus Multi Finance,hal ini dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi,ternyata berhubungan dan bersesuaian denganbuktibukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikansebagai barang bukti dalam perkara ini.b

Yuniar, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakimmenilai bahwa surat tersebut merupakan buktikwitansi pembelian mobil jenis Daihatsu Xenia tahun2010 warna Merah Metalik Nopol E 1029 PI olehSaksi1 dari Sdri.Yuniar, hal ini dibenarkan olehSaksi1 dan Saksi2, ternyata berhubungan danbersesuaian dengan buktibukti lain maka olehkarenanya dapat dijadikan sebagai barang buktidalam perkara ini.2.

, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilaibahwa surat tersebut merupakan kesanggupanTerdakwa kepada Saksi1 untuk segera menebusBPKB di PT Kredit Plus Multi Finance, hal inidibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, ternyataberhubungan dan bersesuaian dengan buktibuktilain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagaibarang bukti dalam perkara ini.C. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan PajakKendaraan Bermotor a.n Sdri.

Yuniar, 1 (Satu) lembarDuplikat STNK a.n Sdri Yuniar, setelah dikaji danditeliti Majelis Hakim menilai bahwa surat tersebutmerupakan bukti yang menyatakan pemilik awalmobil jenis Daihatsu Xenia tahun 2010 warna MerahMetalik Nopol E 1029 PI adalah Sdri.Yuniar, hal inidibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, ternyataHal 25 dari 45 hal Putusan No 2K/PM.II09/AL/I/2020MenimbangMenimbangberhubungan dan bersesuaian dengan buktibuktilain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagaibarang bukti dalam perkara

:e Putusan tersebut dikaji oleh Majelis Hakim bukan Hakim Tunggal. jadipertimbangannya sudah matang, betulbetul dikaji tidak mengada ada demikeadilan yang sebenamya. ; 222 nne nnn nn nnn nnn nen eene Bahwa alasan banding Jaksa Penuntut Umum Putusan Pengadilan NegeriCianjur dinyatakan salah dan keliru dimana dakwaan Jaksa dalamdakwaannya yaitu dakwaan berlapis.; Dakwaan kesatu melanggar pasal 374 KUHPidana; Dakwaan kedua melanggar pasal 372 KUHPidana ; Halaman 7 dari 10 Putusan.

oleh suami isteriadalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yangsakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumahtangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jikasuami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteramdan damai;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas faktahukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapatdipertimbangkan sebagai berikut :Menimbang bahwa apabila dikaji

anak Penggugat dengan Tergugattersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan tujuan dan maksud Penggugatmengajukan gugatan dikaitkan dengan faktafakta hukum diatas, maka majelishakim mempertimbangkan perkara ini sebagai berikut:Menimbang, dengan melihat tujuan dan fakta hukum yang ditemukan,maka dalam mempertimbangkan bahwa Hak Asuh Anak yang diajukanPenggugat tidak sematamata bertumpu pada ketentuan normatif karena untukmenemukan kemanfaatan dari ketetapan hukum yang diberlakukan;Menimbang, bahwa apabila dikaji

dari sudut pandang norma hukumpositif, sebagaimana ketentuan yang ada pada pasal 105 huruf (a) KompilasiHukum Islam (KHI), maka hak asuh anak yang belum mumayyiz adalah hakibunya;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pasal 105 KHItersebut perlu dikaji terlebin dahulu apakah ketentuan hukum hak asuh anaktersebut masih relevan atau tidak dengan konteks perkara yang dihadapisehingga perlu penafsiran lain atau kontekstualisasi untuk mencapai tujuan darisuatu bunyi pasal atau norma tentang

gugatan hak asuh anak tersebut;Menimbang bahwa jika dikaji secara mendalam tujuan dari adanyapasal 105 KHI tersebut yang memberikan hak asuh anak kepada Ibu.

dipidana;Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya meminta kepadaMajelis Hakim agar terdakwa dijatuhi PIDANA PENJARA SELAMA 1 (satu) tahun 6(enam) bulan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan maka kinisampailah kepada berapa lamanya hukuman (sentencing atau staftoemeting ) yangdianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira kira sepadan untuk dijatuhkan kepadaterdakwa yang sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukan olehterdakwa.Menimbang, bahwa dikaji

dari aspek KEADILAN DALAM MASYARAKAT makaperbuatan terdakwa secara tidak langsung akan menimbulkan dan memelihara kemiskinandidalam kehidupan sosial masyarakat dikarenakan judi hanya mengajarkan orang menjadipemalas dan tidak berusaha untuk bekerja keras dalam mencari penghidupan bagikeluarganya sehingga mengakibatkan kemiskinan ekonomi di masyarakat akan tetapberlangsung ;1718Menimbang, bahwa dikaji dari aspek KEJIWAAN/PSIKOLOGIS terdakwa ternyatasepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis terdakwa

tidaklah menderita gangguankejiwaan seperti gejala SOSIOPATIK atau DEPRESI MENTAL hal mana tersirat selamapersidangan dalam hal terdakwa menjawab setiap pertanyaan Majelis, begitu pula dariaspek phisik ternyata terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit sehingga secarayuridis terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telahdilakukannya ;Menimbang, bahwa dikaji dari aspek AGAMIS/RELIGIUS dimana terdakwa tinggaldan dibesarkan seharusnya aspek tersebut tidaklah membentuk tingkah

It is this conditionbetween conditioning facts and conditioned legal consequences whichs isexpressed in the statement about responsibility.Bahwa, dalam hal ini selain harus dikaji fakta dengan unsurunsur yangterdapat pada pasalpasal yang telah didakwakan kepada seorangterdakwa, maka juga harus dikaji pula mengenai tepat ataukah tidakpertanggung jawaban~ dimintakan kepada seseorang tersebutsebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum.

Selanjutnya, apabila semuaunsur delik dapat dibuktikan, maka yang kemudian harus dikaji adalahpatutkah pertanggung jawaban pidana ditujukan kepada terdakwadengan menjatuhkan pemidaan (celaan) kepada dirinya atau adakahalasan pembenar atau alasan pemaaf yang dapat melepaskanPembanding/Terdakwa dari dakwaan penuntut umum yang dalam ilmuhukum pidana dikenal dengan istilah Strafuits/uitingsgronden;Bahwa, Pembanding/Terdakwa mengaku salah dan menyesal sebagaipemakai narkotika jenis extacy dan berjanji

Selanjutnya, apabila semuaunsur delik dapat dibuktikan, maka yang kemudian harus dikaji adalahpatutkah pertanggung jawaban pidana ditujukan kepada terdakwadengan menjatuhkan pemidaan (celaan) kepada dirinya atau adakahalasan pembenar atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan Terdakwadari dakwaan penuntut umum yang dalam ilmu hukum pidana dikenaldengan istilah Strafuitsluitingsgronden;52.