mendukung kepentingan anak sehingga dapat diketahui orang tuamanakah (ayah atau ibu) yang lebih mampu menjamin kepentingan anakatau setidaktidaknya lebih dominan dapat memenuhi kepentingan anak;14.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undangundang Nomor 23 Tahun2002, setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecualijika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwapemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan hal inimerupakan. pertimbangan terakhir;15.Bahwa dikaji

Kesehatan fisik dan mental orangorang yang terlibat dengan anak;16.Bahwa dikaji dari perspektif teori sosiologis masih membutuhkan kasihsayang dan perawatan dari seorang ibu yang mengandungnya yang dapatmemberikan kemashlahatan bagi anak tersebut;17.Bahwa dikaji dari prespektif doktrin ulama figh bahwa dalam menentukansyaratsyarat pengasuh anak antara lain:a.

mempertimbangkan kelayakan Penggugat danTergugat untuk ditetapbkan sebagai pemegang hak pemeliharaan anaktersebut;Bahwa oleh sebab baik ayah maupun tbu menurut hukum mempunyai hakdan kewajiban yang sama terhadap anak, maka gugatan mengenalpenguasaan anak atau hadhanah harus didasarkan atas faktafaktakonkrit yang mendukung kepentingan anak sehingga dapat diketahulOrang tua manakah (ayah atau ibu) yang lebih mampu menjaminkepentingan anak atau setidaktidaknya lebin dominan dapat memenuhikepentingan anak;Bahwa dikaji

Bahwa dikaji dari prespektif doktrin ulama fiqh bahwa dalam menentukansyaratsyarat pengasuh anak antara lain:a. Kitab AlIqna fi Halli Alfazhi Abi Syuja, Juz 2 halaman 195 sampaidengan 196 yang artinya sebagai berikut:aoldVig ailoVig aacdlg yurllg ayy Jas! au ailosdl Lilyjrooll so 99Igitia> caladw pil Gd azul sl Igio bp Jicl yld 795 yo glelySyaratsyarat hadhonah itu ada 7 (tujuh): 1. Berakal sehat 2.Merdeka; 3. Beragama Islam; 4. Iffah; 5.

oleh suami isteriadalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yangsakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumahtangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jikasuami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteramdan damai;Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas faktahukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapatdipertimbangkan sebagai berikut :Menimbang bahwa apabila dikaji

HimPutusan Nomor 272/Pdt.G/2015/PA.Mrk.Menimbang, bahwa berdasarkan tujuan dan maksud Penggugatmengajukan gugatan dikaitkan dengan faktafakta hukum diatas, maka majelishakim mempertimbangkan perkara ini sebagai berikut:Menimbang, dengan melihat tujuan dan fakta hukum yang ditemukan,maka dalam mempertimbangkan bahwa Hak Asuh Anak yang diajukanPenggugat tidak sematamata bertumpu pada ketentuan normatif karena untukmenemukan kemanfaatan dari ketetapan hukum yang diberlakukan;Menimbang, bahwa apabila dikaji

dari sudut pandang norma hukumpositif, sebagaimana ketentuan yang ada pada pasal 105 huruf (a) KompilasiHukum Islam (KHI), maka hak asuh anak yang belum mumayyiz adalah hakibunya;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pasal 105 KHItersebut perlu dikaji terlebih dahulu apakah ketentuan hukum hak asuh anaktersebut masih relevan atau tidak dengan konteks perkara yang dihadapisehingga perlu penafsiran lain atau kontekstualisasi untuk mencapai tujuan darisuatu bunyi pasal atau norma tentang

gugatan hak asuh anak tersebut;Menimbang bahwa jika dikaji secara mendalam tujuan dari adanya pasal105 KHI tersebut yang memberikan hak asuh anak kepada Ibu.

No. 912 K/Pid/2014tanoa memperhatikan fakta persidangan pada halaman 37 (tiga puluh tujuh)alinea pertama yang mana termuat dalam pertimbangannya yang diuraikansebagai berikut :"pahwa dikaji dari aspek nilai kerugian korban bahwa dikaji dari Aspek inibahwa nilai kerugian yang dialami seseorang memang relative dalam artinilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) bagi satu orang bisa dianggapnominal yang tinggi sedangkan bagi orang lain nilai nominal tersebut bisadianggap rendah kemudian setelah Majelis

terdakwa GUSTIN AGUSTINUS dan terdakwa I.ARDIANUS DATOK secara bersamasama, dengan demikian unsur perbuatan tersebut dilakukanoleh dua orang telah terpenuhi: Menimbang, bahwa dari fakia yurdis di alas, maka unsur dakwaan primer yang terkandungdalam dakwaan Penuntut Umum elah terenuhi dalam wujud perbuatan para terdakwa, sehingga untuk ituMaijelis Hakim berpendapat para terdakwa terbuki secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Pencurian dalam keadaan memberatkan, Menimbang, bahwa dikaji

Bumi Indah, Dengan demikian Majelis Hakim memperoleh kesimpulanbahwa kerugian yang diakibakan perbualan para terdakwa fidaklan terlalu besar; Halaman 20 dari 24Menimbang, bahwa dikaji dan aspek edukatf dan agamis / relegius dimana para terdakwafinggal dan di besarkan bahwa dari segi pendidikan, dan pemeriksaan para terdakwa adalah lulusan setarafSekolah Dasar dan Sekolah Menengah Perfama, dalam hal ini karena keterbafasan pendidikan namun halfersebut bukanlah suatu alasan bagi para terdakwa untuk

fingkat dasarpun para terdakwa telah dikenalkan dandiaiakan bahwa mengambil barang yang bukan milknya adalah perbualan yang dilarang oleh undangundang, dari segi agama Katholik yang dianut oleh para terdakwa, yang mana baik Khatolik maupunagamaagama yang lainnya melarang perbuatan mencun karena hal tersebut adalah perbuatan dosakarena merugikan orang lain, dalam kitab Injl Khatolik disebutkan ajaran jangan mencur seperti halnya yang temakiub dalam Injl Keluaran 20:15 dan Ulangan 5:19;Menimbang, bahwa dikaji

menghormai yang mana dapat mencipiakan kemakmuran,semua hal tersebut seharusnya dapat diresapi dan dapat menjadi pembelajaran bagi para terdakwakhususnya dan masyarakat pada umumnya, agar tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan oranglan seperi hal perouatan para terdakwa mencun barang milk orang lain, selain itu Kabupaten ManggaraiBarat adalah daerah pariwisata intemasional, perbualan para terdakwa tersebut dapat berakibat buruk bagicia pariwsata Kabupaten Manggarai Barat; Menimbang, bahwa dikaji

asasi yang harus diemban oleh suami isteriadalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yangsakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumahtangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jikasuami istri menjalankan rumah tangga dengan rukun dan damai;Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas faktahukum diatas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapatdipertimbangkan sebagai berikut :Menimbang bahwa apabila dikaji

Tentang hak asuh anak Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Rekonpensi danjawaban Tergugat Rekonpensi telah nyata Tergugat Rekonpensi tidakkeberatan jika hak asuh anak ditetapkan kepada Penggugat Rekonpensi,terhadap hak asuh anak ini Majelis Hakim memberikan pertimbangan :Menimbang, bahwa apabila dikaji dari sudut pandang norma hukumpositif, sebagaimana ketentuan yang ada pada Pasal 105 huruf (a) Instruksihalaman 22 dari 27 halaman, Putusan Nomor 0766/Pdt.G/2016/PA.Kab.MlgPresiden Nomor

1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), makahak asuh anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 105 KHItersebut perlu dikaji terlebih dahulu apakah ketentuan hukum hak asuh anaktersebut masih relevan atau tidak dengan konteks kasus yang dihadapisehingga perlu penafsiran atau interpretasi dan kontekstualisasi untukmencapai tujuan dari suatu bunyi pasal atau norma tentang sengketa hak asuhanak tersebut;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat

Hal ini dikarenakan parameterdalam menentukan bahwa seseorang diberi hak asuh anak berdasarkan Jjeniskelamin, bukan berdasarkan pada siapa yang paling mampu memberi jaminanterwujudnya kepentingan terbaik anak;Menimbang, bahwa jika dikaji secara mendalam dan denganmengunakan interpretasi teleologis maka dapat diketahui bahwa tujuan dariadanya Pasal 105 KHI tersebut yang memberikan hak asuh anak kepada Ibuadalah agar kepentingan terbaik anak terjamin dan anak bisa tumbuh kembangdengan baik karena lbu

Bahwa jika dicermati terlebin dikaji dari gugatan Penggugat sampaidirangkaian dengan alat bukti surat Penggugat dari P.1 sampai P.10dihubungkan dengan keterangan saksisaski Penggugat adalah relevan,sehingga gugatan Penggugat seyogyanya pantas untuk dikabulkanseluruhnya;3.

Tergugat Ill sehinggamengakibatkan bagi Tergugat , Il dengan muda/atau gampang sajamemanipulasi/memanfaatkan sertifikat tersebut guna kepentingankeserakahan/ketamakannya, artinya jika ada seseorang ingin menggugatkepada Tergugat , Il ataupun Tergugat Ill tentang tanah yang ada diwilayah Desa Bahu maka dengan mudahnya mereka akan mengajukanT.1, Il.1 (berupa sertifikat) sebagai alat bukti padahal nyata pada bukti T.1,Il.1 tersebut hanya menyebut Desa Bahu Bukan Nama tanah sengketa;Selanjutnya jika dikaji

Oleh karenaanak tersebut masih sangat membutuhkan perhatian, perawatan, dankasih sayang dari Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya, makaPenggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkaraini untuk menetapkan hak asuh anak tersebut dibawah hadhanahPenggugat Rekonvensi;Menimbang, bahwa sebelum menentukan siapa yang diberi hakasuh anak atau hak hadhonah, perlu terlebin dahulu dikaji Secaramendalam tentang parameter yang dijadikan landasan dalam penentuantersebut.

Parameter tersebut nantinya akan dijadikan patokan dalammenilai dan menentukan pemegang hak hadhonah;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2, T.3 dan T.4 (FotokopiKartu Keluarga dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), merupakan aktaautentik, maka terbukti anak tersebut adalah anak sah dari pernikahanPenggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;Menimbang, bahwa apabila dikaji dari sudut pandang norma hukumpositif, sebagaimana ketentuan yang ada pada Pasal 105 InstruksiPresiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang

Kompilasi Hukum Islam (KHI),maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12tahun adalah hak ibunya (huruf a) dan pemeliharaan anak yang sudahmumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atauibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya (huruf b);Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 105KHI tersebut perlu dikaji terlebin dahulu apakah ketentuan hukum hakasuh anak tersebut masih relevan atau tidak dengan konteks kasus yangdihadapi sehingga perlu penafsiran

Nomor 0120/Pdt.G/2019/PA.MnMenimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 105KHI tersebut, knhususnya huruf (a), problematis dari aspek keadilan jender.Hal ini dikarenakan parameter dalam menentukan bahwa seseorang diberihak asuh anak berdasarkan jenis kelamin, bukan berdasarkan pada siapayang paling mampu memberi jaminan terwujudnya kepentingan terbaikanak (vide buku Pembaruan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak diIndonesia Perspektif Keadilan Jender, UlIPress, hal. 19);Menimbang, bahwa jika dikaji

landasan utama dalam menentukanSiapa yang berhak mendapatkan hak asuh anak;Menimbang, bahwa jika parameter kemaslahatan dan kepentinganterbaik anak yang digunakan maka harus digali rekam jejak orang tua(Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi) anak, siapa diantaraHal 45 dari 52 hal Putusan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 0120/Pdt.G/2019/PA.Mnkeduanya yang mampu menjamin terwujudnya kepentingan terbaik anakmaka dialah yang diberi hak untuk mengasuh anak;Menimbang, bahwa apabila diteliti dan dikaji

Oleh karena itu dikaji dari perspektif aspekKETENTUAN DALAM KUHAP (UU 8 TAHUN 1981) khususnya ketentuanPasal 197 ayat (1) KUHAP menentukan anasiranasir yang harus adadalam putusan pemidanaan.

Terhadap aspek ini,terlepas lamanya ammar/diktum tuntutan pidana JAKSA PENUNTUTUMUM tersebut memang apabila dikaji dan dianalisis maka di satu sisikebijakan formulatif pembentuk KUHAP tidak ada memberikan pedomanpemidanaan kepada Hakim sebagai Kebijakan Aplikatif dalam hal apapemilihan dapat dilakukan terhadap PIDANA MATI, PIDANA PENJARASEUMUR HIDUP ataukah PIDANA PENJARA SEMENTARA kemudianpemilihan penjatuhkan pidana dalam KUHAP tersebut apabila dianalisissecara lebih cermat ternyata bersifat singkat

;Menimbang, bahwa dikaji dari sistem perumusan lamanya sanksipidana (strafmaat) maka UndangUndang Narkotika menganut 2 (dua)jenis stafmaat yaitu' : pertama, menganut sistem fixed/indefinitesentence system atau sistem maksimum. Kedua, menganut sistemdeterminate sentence berupa ditentukannya batas minimum danmaksimum lamanya ancaman pidana.

Terdakwa tidak ikutmensukseskan program pemerintah yang sedang giatgiatnya memberantasdalam penyalahgunaan narkotika dan obatobatan terlarang lainnya sertadalam masyarakat perbuatan terdakwa lebih banyak memberikan dampaknegatif pada masyarakat sehingga akan berkorelasi adanya kemerosotan moraldan mental dari diri terdakwa sendiri dalam kehidupan bermasyarakat ;Menimbang, bahwa dikaji dari aspek KEJIWAAN/PSIKOLOGIS Terdakwa DWISULISTIYO Bin SLAMET ISTANTO ternyata sepanjang pengamatan dan48penglihatan

Majelis terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan sepertigejala SOSIOPATIK atau DEPRESI MENTAL hal mana tersirat selamapersidangan dalam hal terdakwa menjawab setiap pertanyaan Majelis, begitupula dari aspek phisik ternyata terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakitsehingga secara yuridis terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadapperbuatan yang telah dilakukannya ;Menimbang, bahwa dikaji dari aspek EDUKATIF dan AGAMIS/RELIGIUS DIMANA TERDAKWA TINGGAL dan DIBESARKAN seharusnyaaspek tersebut

It is this conditionbetween conditioning facts and conditioned legal consequences whichs isexpressed in the statement about responsibility.Bahwa, dalam hal ini selain harus dikaji fakta dengan unsurunsur yangterdapat pada pasalpasal yang telah didakwakan kepada seorangterdakwa, maka juga harus dikaji pula mengenai tepat ataukah tidakpertanggung jawaban~ dimintakan kepada seseorang tersebutsebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum.

Selanjutnya, apabila semuaunsur delik dapat dibuktikan, maka yang kemudian harus dikaji adalahpatutkah pertanggung jawaban pidana ditujukan kepada terdakwadengan menjatuhkan pemidaan (celaan) kepada dirinya atau adakahalasan pembenar atau alasan pemaaf yang dapat melepaskanPembanding/Terdakwa dari dakwaan penuntut umum yang dalam ilmuhukum pidana dikenal dengan istilah Strafuits/uitingsgronden;Bahwa, Pembanding/Terdakwa mengaku salah dan menyesal sebagaipemakai narkotika jenis extacy dan berjanji

Selanjutnya, apabila semuaunsur delik dapat dibuktikan, maka yang kemudian harus dikaji adalahpatutkah pertanggung jawaban pidana ditujukan kepada terdakwadengan menjatuhkan pemidaan (celaan) kepada dirinya atau adakahalasan pembenar atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan Terdakwadari dakwaan penuntut umum yang dalam ilmu hukum pidana dikenaldengan istilah Strafuitsluitingsgronden;52.

PIDANAPENJARA SELAMA 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya daripidana yang dijatuhkan maka kini sampailah kepada berapalamanya hukuman (sentencing atau staftoemeting ) yangdianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira kirasepadan untuk dijatuhkan kepada terdakwa yang sesuai dengantindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya,apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadaiataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadandengan kesalahan terdakwa.Menimbang, bahwa dikaji

dari aspek KEADILAN DALAM1617MASYARAKAT maka perbuatan terdakwa secara tidak langsung akanmenimbulkan dan memelihara kemiskinan didalam kehidupansosial masyarakat dikarenakan judi hanya mengajarkan orangmenjadi pemalas dan tidak berusaha untuk bekerja keras dalammencari penghidupan bagi keluarganya sehingga mengakibatkankemiskinan ekonomi di masyarakat akan tetap berlangsung ;Menimbang, bahwa dikaji dari aspek KEJIWAAN/PSIKOLOGISterdakwa ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatanMajelis terdakwa

tidaklah menderita gangguan kejiwaan sepertigejala SOSIOPATIK atau DEPRESI MENTAL hal = mana tersiratselama persidangan dalam hal terdakwa menjawab setiappertanyaan Majelis, begitu pula dari aspek fisik ternyataterdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit sehingga secarayuridis terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadapperbuatan yang telah dilakukannya ;Menimbang, bahwa dikaji dari aspek EDUKATIF danAGAMIS/RELIGIUS dimana terdakwa tinggal dan dibesarkanseharusnya aspek tersebut tidaklah membentuk

Yuniar oleh Oditur Mlliter berupa suratsurat,setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai bahwa 2(dua) bukti tersebut tersebut merupakan barang.Hal 24 dari 45 hal Putusan No 2K/PM.II09/AL/I/2020Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa suratsurat tersebutMajelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagaiberikut:1.

Barang:a. 1 (satu) buah BPKB Nomor: H00791573,setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilaibahwa BPKB tersebut merupakan milik Saksi1 yangdiserahkan kepada Terdakwa yang awalnya akandibaliknama dari plat E ke F dan atas namaSaksi1, namun BPKB tersebut dijadikan jaminanpinjaman Terdakwa di PT Kredit Plus Multi Finance,hal ini dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi,ternyata berhubungan dan bersesuaian denganbuktibukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikansebagai barang bukti dalam perkara ini.b

Yuniar, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakimmenilai bahwa surat tersebut merupakan buktikwitansi pembelian mobil jenis Daihatsu Xenia tahun2010 warna Merah Metalik Nopol E 1029 PI olehSaksi1 dari Sdri.Yuniar, hal ini dibenarkan olehSaksi1 dan Saksi2, ternyata berhubungan danbersesuaian dengan buktibukti lain maka olehkarenanya dapat dijadikan sebagai barang buktidalam perkara ini.2.

, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilaibahwa surat tersebut merupakan kesanggupanTerdakwa kepada Saksi1 untuk segera menebusBPKB di PT Kredit Plus Multi Finance, hal inidibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, ternyataberhubungan dan bersesuaian dengan buktibuktilain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagaibarang bukti dalam perkara ini.C. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan PajakKendaraan Bermotor a.n Sdri.

Yuniar, 1 (Satu) lembarDuplikat STNK a.n Sdri Yuniar, setelah dikaji danditeliti Majelis Hakim menilai bahwa surat tersebutmerupakan bukti yang menyatakan pemilik awalmobil jenis Daihatsu Xenia tahun 2010 warna MerahMetalik Nopol E 1029 PI adalah Sdri.Yuniar, hal inidibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, ternyataHal 25 dari 45 hal Putusan No 2K/PM.II09/AL/I/2020MenimbangMenimbangberhubungan dan bersesuaian dengan buktibuktilain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagaibarang bukti dalam perkara

Putusan No 200/Pdt.G/2015/PA.Mrkrukun, tenteram dan damai;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas faktahukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapatdipertimbangkan sebagai berikut:Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah(magasid syariah), khususnya mengenai hukum munakahat, dapatdisimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalahdilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;Menimbang bahwa mengenai

kepada kedua anak Penggugat dengan Tergugattersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan tujuan dan maksud Penggugatmengajukan gugatan dikaitkan dengan faktafakta hukum diatas, maka majelishakim mempertimbangkan perkara ini sebagai berikut:Menimbang, dengan melihat tujuan dan fakta hukum yang ditemukan,maka dalam mempertimbangkan bahwa Hak Asuh Anak yang diajukanPenggugat tidak sematamata bertumpu pada ketentuan normatif kamenemukan kemanfaatan dari ketetapan hukum yang diberlakukan;Menimbang, bahwa apabila dikaji

dari sudut pandang norma m / positif,sebagaimana ketentuan yang ada pada pasal 105 huruf (a) KompilasiHukum Islam (KHI), maka hak asuh anak yang belum mumayyiz adalah hakibunya;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pasa 105 KHItersebut perlu dikaji terlebin dahulu apakah ketentuan hukum hak asuh anaktersebut masih re/evan atau tidak dengan konteks perkara yang dihadapisehingga perlu penafsiran lain atau kontekstualisasi untuk mencapai tujuan darisuatu bunyi pasal atau norma tentang gugatan

hak asuh anak tersebut;Menimbang bahwa jika dikaji secara mendalam tujuan dari adanya pasal105 KHI tersebut yang memberikan hak asuh anak kepada lbu.

oleh suami isteriadalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yangsakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumahtangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jikasuami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteramdan damai;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas faktahukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapatdipertimbangkan sebagai berikut :Menimbang bahwa apabila dikaji

anak Penggugat dengan Tergugattersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan tujuan dan maksud Penggugatmengajukan gugatan dikaitkan dengan faktafakta hukum diatas, maka majelishakim mempertimbangkan perkara ini sebagai berikut:Menimbang, dengan melihat tujuan dan fakta hukum yang ditemukan,maka dalam mempertimbangkan bahwa Hak Asuh Anak yang diajukanPenggugat tidak sematamata bertumpu pada ketentuan normatif karena untukmenemukan kemanfaatan dari ketetapan hukum yang diberlakukan;Menimbang, bahwa apabila dikaji

dari sudut pandang norma hukumpositif, sebagaimana ketentuan yang ada pada pasal 105 huruf (a) KompilasiHukum Islam (KHI), maka hak asuh anak yang belum mumayyiz adalah hakibunya;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pasal 105 KHItersebut perlu dikaji terlebin dahulu apakah ketentuan hukum hak asuh anaktersebut masih relevan atau tidak dengan konteks perkara yang dihadapisehingga perlu penafsiran lain atau kontekstualisasi untuk mencapai tujuan darisuatu bunyi pasal atau norma tentang

gugatan hak asuh anak tersebut;Menimbang bahwa jika dikaji secara mendalam tujuan dari adanyapasal 105 KHI tersebut yang memberikan hak asuh anak kepada Ibu.

Rekonvensi berdasarkan hal yang telahterbukti di persidangan dan menjadi fakta hukum.TENTANG HAK ASUH (HADHANAH)Menimbang, bahwa dalam Jawaban dan Gugatan Rekonvensi,Penggugat Rekonvensi menuntut agar ditetapbkan sebagai pemegang hakhadhanah atas anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensibernama ANAK binti Jais Umur 6 Tahun dengan alasan sebagaimanadiuraikan dalam gugatan Penggugat Rekonvensi di atas;Menimbang, bahwa sebelum menentukan siapa yang diberi hak asuhanak, perlu terlebin dahulu dikaji

Parameter tersebut nantinyaakan dijadikan dasar atau patokan dalam menilai dan menentukanpemegang hak asuh anak;Menimbang, bahwa saat ini ANAK binti Jais berumur 6 Tahun ataubelum mumayyiz, apabila dikaji dari sudut pandang norma hukum positif,sebagaimana ketentuan yang ada pada Pasal 105 huruf (a) InstruksiPresiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), makahak asuh anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 105 KHItersebut

perlu dikaji terlebin dahulu apakah ketentuan hukum hak asuh anaktersebut telah relevan atau tidak dengan konteks kasus yang dihadapi,sehingga perlu penafsiran atau interpretasi dan kontekstualisasi untukHal. 29 dari 41 Hal.

Hal ini dikarenakanparameter dalam menentukan bahwa seseorang diberi hak asuhberdasarkan jenis kelamin, bukan berdasarkan pada siapa yang palingmampu memberi jaminan terwujudnya kepentingan terbaik bagi anak;Menimbang, bahwa jika dikaji Secara mendalam dan denganmenggunakan interpretasi teleologis maka dapat diketahui bahwa tujuan dariadanya Pasal 105 KHI tersebut yang memberikan hak asuh anak kepada ibuadalah agar kepentingan terbaik anak terjamin dan anak bisa tumbuhkembang dengan baik karena ibu

terwujudnyakepentingan terbaik anak;Menimbang, bahwa keberadaan teks Pasal 105 KHI harus dimaknaisebagai teks yang bersifat kontekstual, bukan teks yang bersifat normatif,sehingga Majelis Hakim berpendapat Pasal 105 KHI seharusnya dibaca dandipahami bahwa parameter penentuan pemberian hak asuh anak adalahkepada siapa diantara ayah atau ibu yang paling mampu menjaminterpeliharanya kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak, bukanberdasarkan jenis kelamin tertentu;Menimbang, bahwa apabila diteliti dan dikaji

Setelah dikaji dan diteliti oleh Majelis Hakim, MajelisHakim menilai bukti ini menerangkan bahwaTerdakwa tidak hadir di Kesatuan Lanud Suryadarmatanpa alasan yang jelas sejak tanggal 30 Desember2020 sampai dengan tanggal 15 Febuari 2021 secaraberturutturut lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.b.

Setelah dikaji dan diteliti oleh Majelis Hakim, MajelisHakim menilai bukti ini menerangkan bahwa OditurMiliter Il8 Bandung sudah melakukan pencarian danpemanggilan kepada Terdakwa namun Terdakwatidak berhasil ditangkap atau menyerahkan dirisehingga tidak dapat dilakukan pemeriksaanterhadap Terdakwa.c. etelah dikaji dan diteliti oleh Majelis Hakim, MajelisHakim menilai bukti ini menerangkan bahwa SatuanLanud Suryadarma Subang sudah membuat suratpermohonan melakukan pencarian dan pemanggilankepada

Gugatan Penggugat telah lampau waktu (daluarsa)Bahwa jika dikaji gugatan Penggugat adalah menyangkut"Sengketa Hak Milik" maka secara hukum harus tunduk padaprasyarat daluwarsa atau lampau waktunya hak menuntutwalaupun perkara ini atau objek sengketa ini terdapat didaerah Bolaang Mongondow namun Hukum Acara Perdata tidakada yang mengkhususkan perkara "Sengketa Hak Mili " diBolaang Mongondow tidak tunduk pada daluwarsa dan olehkarena Penggugat dalam dalil gugatannya bahwa putusanPengadilan yang menjadi

Gugatan Penggugat telah lampau waktu (daluarsa).Bahwa jika dikaji gugatan Penggugat adalah menyangkut"Sengketa Hak Milik" maka secara hukum harus tunduk padaprasyarat daluwarsa atau lampau waktunya hak menuntutwalaupun perkara ini atau objek sengketa ini terdapat didaerah Bolaang Mongondow namun Hukum Acara Perdata tidakada yang mengkhususkan perkara "Sengketa Hak Milik" diBolaang Mongondow tidak tunduk pada daluwarsa dan olehkarena Penggugat dalam dalil gugatannya bahwa putusanPengadilan yang menjadi

Bahwa jika dikaji gugatan Penggugat adalahmenyangkut Sengketa Hak Milik maka secara hukumharus tunduk pada persyarat daluarsa atau lampauwaktunya hak menuntut walaupun perkara ini atauobjek sengketa ini terdapat di daerah BolaangMongondow namun Hukum Acara Perdata tidak ada yangmengkhususkan perkara di Bolaang Mondondow tidaktunduk pada daluarsa.

= sahdan berkekuatan hukum karena tidak dibatalkan ; Bahwa tanah Bidang X bukan hanya diduduki olehTergugat XVII akan tetapi diduduki dan dikuasaisecara waris oleh anak anak Tergugat IX almarhumKulong Makalalag dan oleh karena seluruh = ahliwaris dari almarhum Kulong Makalalag tidakdigugat semua dalam perkara ini padahal merekasedang menduduki Tanah Bidang X maka gugatanPenggugat kurang pihaknya dan harus dinyatakantidak dapat diterima ;Gugatan Penggugat telah lampau waktu (Daluarsa)Bahwa jika dikaji

Gugatan Penggugat telah lampau waktu(daluarsa)Bhwa jika dikaji gugatan Penggugat adalah menyangkut"Sengketa Hak Milik" yaitu tuntutan hak~ miliknyaberdasarkan putusan Pengadilan No.68 Tahun 1961, yangsekarang ini sedang menjadi hak milik pihak lainHal. 32 dari 42 hal. Put. No.35PK/Pdt/2011diantaranya Tergugat XII maka secara hukumtuntutan/perkara sengketa hak milik tunduk padaprasyarat daluarsa atau lampau waktunya hak menuntutsebagaimana yang diatur dalam Pasal 835 jo.

:e Putusan tersebut dikaji oleh Majelis Hakim bukan Hakim Tunggal. jadipertimbangannya sudah matang, betulbetul dikaji tidak mengada ada demikeadilan yang sebenamya. ; 222 nne nnn nn nnn nnn nen eene Bahwa alasan banding Jaksa Penuntut Umum Putusan Pengadilan NegeriCianjur dinyatakan salah dan keliru dimana dakwaan Jaksa dalamdakwaannya yaitu dakwaan berlapis.; Dakwaan kesatu melanggar pasal 374 KUHPidana; Dakwaan kedua melanggar pasal 372 KUHPidana ; Halaman 7 dari 10 Putusan.

dipidana;Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya meminta kepadaMajelis Hakim agar terdakwa dijatuhi PIDANA PENJARA SELAMA 1 (satu) tahun 6(enam) bulan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan maka kinisampailah kepada berapa lamanya hukuman (sentencing atau staftoemeting ) yangdianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira kira sepadan untuk dijatuhkan kepadaterdakwa yang sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukan olehterdakwa.Menimbang, bahwa dikaji

dari aspek KEADILAN DALAM MASYARAKAT makaperbuatan terdakwa secara tidak langsung akan menimbulkan dan memelihara kemiskinandidalam kehidupan sosial masyarakat dikarenakan judi hanya mengajarkan orang menjadipemalas dan tidak berusaha untuk bekerja keras dalam mencari penghidupan bagikeluarganya sehingga mengakibatkan kemiskinan ekonomi di masyarakat akan tetapberlangsung ;1718Menimbang, bahwa dikaji dari aspek KEJIWAAN/PSIKOLOGIS terdakwa ternyatasepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis terdakwa

tidaklah menderita gangguankejiwaan seperti gejala SOSIOPATIK atau DEPRESI MENTAL hal mana tersirat selamapersidangan dalam hal terdakwa menjawab setiap pertanyaan Majelis, begitu pula dariaspek phisik ternyata terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit sehingga secarayuridis terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telahdilakukannya ;Menimbang, bahwa dikaji dari aspek AGAMIS/RELIGIUS dimana terdakwa tinggaldan dibesarkan seharusnya aspek tersebut tidaklah membentuk tingkah

tepat yang kirakira sepadan untuk dijatunkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidanadan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permohonan pidanaPenuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat,ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untukmenjawab pertanyaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan segalasesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, denganPertimbanganpertimbangan sebagai berikut ; Menimbang, bahwa dikaji

/PN.Bii.akan tetapi kesalahan Terdakwa juga disebabkan karena kurangnya sosialisasidan edukasi dari instansi pemerintah yang berkaitan dengan bidang tersebut ; Menimbang, bahwa dikaji dari segi aspek tujuan Pemidanaan adalahdisamping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkanakan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itusendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagaipembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkanagar Terdakwa kelak dikemudian

hari setelah menjalani pidana dapatmenyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untukmenjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuhsebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsipuntuk senantiasa lebih berhatihati didalam menapaki perjalanan hidupdengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktuyang akan datang ; Menimbang bahwa dikaji dari Aspek Terdakwa, bahwa Terdakwamerupakan Suami dari Seorang Istri dengan 1 (satu) orang

yang dijatuhkan terhadap diriTerdakwa diharapkan tidak menimbulkan penderitaan baru bagi orang laindalam hal ini anggota keluarga Terdakwa yang lain dalam hal ini istri dananaknya, karena dengan kehadiran Terdakwa di tengahtengahkeluarganya saja kondisi Perekonomian Terdakwa tidak mencukupikebutuhan hidup keluarganya apalagi jika Terdakwa harus dipisahkan darikeluarganya untuk menjalani pidana hal tersebut tentunya akanmenimbulkan masalah dan derita baru bagi anggota keluarganya;Menimbang bahwa dikaji