Pembanding/Penggugat : RIFAI,S.H
Terbanding/Tergugat : GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

AdamMalik Perumahan Citra Griya D8 RT.026, Kelurahan KarangAsam llir, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda,Pekerjaan Pegawai Negeri Sipi/PNS pada DinasPendidikan Propinsi Kalimantan Timur, dalam hal inimemberi kuasa kepada :1. YOSEPH SK SABON, SH.,MH.2. SURTINI, SE.,SH.Keduanya Warganegara Indonesia, PekerjaanAdvokat/Pengacara berkantor di Jalan. KH.

Wahid Hasyim,Komplek SLI VIII B26, Kelurahan Sempaja Selatan,Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, ProvinsiKalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 23 Januari 2019; Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING/PENGGUGAT ;MELAWAN:GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, berkedudukan di Jalan Gajah MadaNo.2 Samarinda Kode Pos 75121 Kalimantan Timur, dalamhal ini memberi kuasa kepada :Halaman 1 dari 9 halaman Putusan No.200/B/2020/PT.TUN.JKT1. H. SUROTO, SH.2s RADIANSYAH, SH.,M.HumS.

Penggugat:
RIFAI,S.H
Tergugat:
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

Wahid Hasyim,Komplek SLI VIII B26, Kelurahan Sempaja Selatan, KecamatanSamarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2019;Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;MELAWAN:GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, berkedudukan di Jalan Gajan Mada No.2Samarinda Kode Pos 75121 Kalimantan Timur, dalam hal inimemberi kuasa kepada :1. H. SUROTO, SH.2. RADIANSYAH, SH.,M.HumHalaman 1 Putusan Nomor : 73/G/2019/PTUN.SMD.3. MUHAMMAD AMIN, SH.4.

HERWAN NUR, SH.Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan AparaturSipil Negara (ASN) Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Timur,beralamat pada Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Jalan GajahMada Nomor 02 Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor : 180/352Hk/2020 tanggal 14 Januari 2020;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut : Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara SamarindaNomor : 73/PENDIS/2019/PTUN.SMD tanggal 23 Desember 2019 tentangPenetapan

Objek Sengketa dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara :Dalam hal ini Tergugat adalah merupakan Badan atau Pejabat yangmelaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku yaitu sebagai Gubernur Kalimantan Timur;3.

/2012 Tanggal 6 Pebruari 2012Tentang Pengangkatan Jabatan ( ESELON IV/a ) Penggugat diangkatsebagai : KAS PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DAN TENAGAKEPENDIDIKAN SMK DAN PENDIDIKAN TINGGI PADA DINSPENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (Eselon IV/A) ;Bahwa pada tahun 2012 Penggugat diberhentikan Sementara DariJabatan sebagai Pegawai Negeri Sipil/PNS berdasarkan KeputusanGubernur Kalimantan Timur Nomor : 882.3/IV.19130/TUUA/BKD/2012Tanggal 1 Nopember 2012 sesuai Surat Kepala Dinas PendidikanProvinsi Kalimantan

Bahwa dalam gugatannya Penggugat keberatan terhadap pemberhentiansebagai PNS pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur, padahalpemberhentian Penggugat sebagai PNS pada Dinas Pendidikan Prov. Kaltimoleh Tergugat tersebut, karena berdasarkan pada putusan Pengadilan NegeriSamarinda Nomor 03/Pid.

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR., II. MARJAKI;

Suprapto(Komplek Ruko Century) No. 09 Samarinda, Kalimantan Timur,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2013 ;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;melawan:l. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, Berkedudukan diJalan Gajah Mada No, 2 Kota Samarinda, Kalimantan Timur,Selanjutnya memberi kuasa kepada:1. H. Suroto, S.H., Kepala Biro Hukum Setda Prov. Kaltim;2. Radiansyah, S.H., Kabag Bantuan Hukum Setda Prov.Kaltim;3. Muhammad Amin, S.H., Kasubbag Bantuan HukumSetda Prov. Kaltim;4.

Kaltim padaKantor Gubernur Kalimantan Timur, beralamat di JalanGajah Mada Nomor 02 Samarinda, berdasarkan Surat KuasaHalaman 1 dari 22 halaman. Putusan Nomor 543/K/TUN/2014Khusus Nomor : 180/100HK/2014, Tanggal 24 Oktober2014;ll. MARJAKI, Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanWiraswasta, beralamat JI.

tertanggal 11 Oktober2013. tidak pernah dikeluarkan atau diterbitkan oleh Ketua Dewan PimpinanPusat Partai Kedaulatan maupun Ketua Dewan Pimpinan Daerah PartaiKedaulatan Provinsi Kalimantan Timur.

Bahwa dengan adanya pernyataan bahwasanya Surat Keputusan DewanPimpinan Pusat Partai Kedaulatan Nomor: 06/SK/DPP/PK/DPC/V/2013tanggal 15 Mei 2013 Tentang Pergantian Antar Waktu Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Partai Kedaulatan Kabupaten Kutai TimurProvinsi Kalimantan Timur bukan dan tidak pernah dikeluarkan atauditerbitkannya oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan maupun KetuaDewan Pimpinan Daerah Partai Kedaulatan Provinsi Kalimantan Timur,maka Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai

Kedaulatan Nomor :06/SK/DPP PK/DPC/V/2013 tanggal 15 Mei 2013 tentang Pergantian AntarWaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Partai KedaulatanKabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur tentunya surat yangbukan merupakan produk dan usulan dari Pimpinan Partai PolitikKedaulatan, untuk itu Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No.171.3.2.449095 Tahun 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian DanPengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Kutai Timur

Pemohon:
KAMALUDDIN
Termohon:
DITRESKRIMUM POLDA KALIMANTAN TIMUR

A1 Rt. 30, Kelurahan Sipinggan' Baru,Kecamatan Balikpapan Selatan, KotaBalikpapan.selanjutnya disebut disebutsebagal PEMOHON ;MELAWANDITRESKRIMUM POLDA KALIMANTAN TIMUR, berdomesili di Jl.Syarifudin Yoes No. 99 Balikpapan, 76115, selanjutnya disebut sebagaiTERMOHON ;Bahwa untuk mengajukan Permohonan Praperadilan ternadap Penetapansebagai TERSANGKA dalam dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Suratsebagaimana dimaksud dalam Pasal. 263 KUHP Jo Pasal. 55 KUHP Jo Pasal. 56KUHP oleh Polri Daerah Kalimantan Timur

telah melakukan dengan cara melarikan diri untukmenghindari upaya penegakan hukum yang dilakukan Termohon sehingga telahtepat dan benar langkah Termohon dengan mengeluarkan Surat tentang DaftarPencarian Orang terhadap Kamaluddin (Pemohon), hal ini pula dikuatkan denganketerangan saksi Sudarman dan Wiwid Dwi Hermawan dipersidangan ; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, bahwa Pemohon Kamaludintelah melarikan diri dan dalam status daftar pencarian pihak yang berwajib yaituKepolisian Daerah Kalimantan

Timur sedangkan dalam perkara praperadilan iniKamaluddin berkedudukan sebagai Pemohon maka hal ini bertentangan denganSEMA Nomor 1 Tahun 2018 tentang larangan pengajuan praperadilan bagitersangka yang melarikan diri atau sedang dalam status daftar pencarian orang(DPO) dan oleh karena permohonan Pra Peradilan oleh Kamaluddin tetapdimohonkan oleh Penasehat Hukumnya maka yang MENYATAKAN permohonan Praperadilan tidak dapat diterima (vide bukti T 37) ; Menimbang, bahwa atas dasar segala pertimbangan

Penggugat:
HERIANSYAH, ST
Tergugat:
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

O09 Samarinda,Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal23 Agustus 2019.Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;Halaman 1 Putusan Nomor : 47/G/2019/PTUN.SMD.MELAWAN:GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, berkedudukan di Jalan Gajah Mada No.2Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda,dalam hal ini memberi kuasa kepada :1. H. SUROTO, SH.2. RADIANSYAH, SH.,M.Hum3. MUHAMMAD AMIN, SH.4. EVIAN AGUS SAPUTRA, SH.,MH.5. Hj. YUNIAR WAHYUNI, SH.6. M. FAJAR KURNIAWAN, SH.7.

HERWAN NUR, SH.Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan AparaturSipil Negara (ASN) Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Timur,beralamat pada Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Jalan GajahMada Nomor 02 Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor : 180/5279HK/2019 tanggal 10 September 2019.Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut : Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara SamarindaNomor : 47/PENDIS/2019/PTUN.SMD tanggal 27 Agustus 2019 tentangPenetapan

Timur, danGubernur Kalimantan Timur in casu Tergugat dalam sengketa aquo adalah sebagaiPejabat Pembina Kepegawaian yang menerima pelimpahan wewenang dariPresiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN yang mempunyaikewenangan untuk melakukan menetapkan pengangkatan, pemindahan, danpemberhentian PNS di lingkungan Pemerintahannya, sehingga, berdasarkan haltersebut, Tergugat secara delegatif memiliki Kewenangan secara material, tempat,dan waktu untuk menerbitkan surat keputusan objek sengketa

Berdasarkan bukti P2, Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada DinasPekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur pada unit kerja PengawasLapangan;2. Berdasarkan bukti P3, Penggugat diberikan kenaikan pangkat tanggal 30Januari 2013;3.

Berdasarkan bukti T5 berupa daftar PNS yang terlibat TIPIKOR padaPemerintah Provinsi Kalimantan Timur salah satunya tertera namaPenggugat;6.

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR., II. ABDURRAHMAN KA;

,kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan KaptenPiere Tendean Gang Privat Dua RT. 011/004, KelurahanTanah Grogot, Kecamatan Tanah Paser, Kabupaten PaserProvinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat KuasaInsidentil tanggal 29 Desember 2017 dan Penetapan KetuaPengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, Nomor01/PEN.SKI/2018/PTUNSMD, tanggal 30 Januari 2018;Pemohon Kasasi;LawanI.

Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Tergugat:1)Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.3/14/B.PPOD.III/2017 tentang pemberhentian anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Paser masa jabatan tahun 2014 2019 atasnama Nor Asiah tertanggal 23 oktober 2017;Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.2/15/B.PPOD. III/2017, tentang pengangkatan pengganti antar waktu anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser sisa masa jabatantahun 2014 2019 atas nama Abdurahman.

Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut keputusan:1)Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor = 171.3/14/B.PPOD.III/2017, tentang pemberhentian Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser masa jabatan tahun2014 2019 atas nama Nor Asiah tertanggal 23 oktober 2017;Halaman 2 dari 8 halaman.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat :1) Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor171.3/14/B.PPOD.III/2017 tentang Pemberhentian Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser sisa masa jabatantahun 2014 2019 atas nama Nor Asiah tertanggal 23 Oktober 2017;2) Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.2/15/B.PPOD.III/2017, tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser sisa masajabatan Tahun 2014 2019 atas nama Abdurahman.

Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan:1) Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor171.3/14/B.PPOD.III/2017, tentang Pemberhentian Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser sisa masa jabatanTahun 2014 2019 atas nama Nor Asiah tertanggal 23 Oktober2017;Halaman 4 dari 8 halaman.

HASIM KAMSYAH;GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR ;H. DAWAMI BUCHORI AMINS, SHi;

Amanah, Rt.14 Nomor.19Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 28 Mei 2012. Selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT/ PEMBANDING;MELAWANGUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor : 1,Samarinda, Kalimantan Timur ; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. H. Suroto, S.H. ; Halaman dari8 halaman Putusan Nomor :259/B/2012/PT.TUNJKT.2. Radiansyah, S.H., M,Hum. ; 3. Muhammad Amin, S.H. ; 4. Raden Eddy Haryadi, S.H., M.Hum. ; 5. M.

. ; Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil Biro Hukum Setda Prov.Kaltim, pada Kantor Gubernur Kalimantan Timur, alamatJalan Gajah Mada, Nomor : 01, Samarinda, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor : 180/4896Hk/2012, tanggal 18 Juni2012, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/TERBANDING ;DANH.

DAWAMI BUCHORI AMINS, SHi, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta,Tempat Tinggal Jalan Flamboyan Nomor: 12, RT.1, KelurahanKarang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau,Propinsi Kalimantan Timur ; Dalam hal init memberi kuasa kepada HM. ANWARRACHMAN, S.H., M.H., Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum ANWARRACHMAN & REKAN, tempat tinggal Jalan.

Pemohon:
SUDARMAN
Termohon:
DITRESKRIMUM POLDA KALIMANTAN TIMUR

BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR vs Dra. SRI WINARTI, Dk

MushollaAl Kindy RT.31 Kelurahan Apiapi Kecamatan Bontang Utara KotaBontang Propinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasakepada Bilher Hutahean, S.H, dan kawan, para Advokat, beralamat diJalan MT.

Timur, denganSurat Ukur/Gambar Situasi Nomor 53/1999 seluas 310 m?

timur dan (sekarang) di KelurahanBelimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang Kalimantan timur yang telahdilaksanakan oleh TergugatI dan TergugatIII tersebut adalah cacat hukum danoleh karenanya dinyatakan batal demi hukum;6 Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk segeramengembalikan sebidang tanah dan bangunan rumah yang melekat di atasSertifikat/Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 581 Desa Belimbing 1999,sesuai surat ukur Nomor 53/99 tertanggal 13 Maret 1999 tercatat atas nama

TIMUR danmembatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 08/PDT/ 2013/PT.KT.SMDA tanggal 8 April 20013 yang membatalkan PutusanPengadilan Negeri Samarinda Nomor 40/PDT.G/2011/PN.Smda tanggal 5 Januari 2012serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusansebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Terbanding berada di pihak yangkalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dandalam

tingkat kasasi ini;Memperhatikan UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agungsebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturanperundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:e Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi BANKPEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR tersebut;e Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur

Menyatakan Surat Perjanjian Kerja Pembangunan Bandar Udara Samarinda Baru di Sungai Siring Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, nomor pihak pertama : 854/Udara/Dishub-KS/XI/2007 dan Nomor Pihak Kedua : 062/NCR-Kontr/XI-2007, tanggal 26 November 2007, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda selaku Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kota Samarinda dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Samarinda, Kalimantan

Timur dengan PT.

NUANSA CIPTA REALTINDO VSGUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, Cs

Gubernur Kalimantan Timur, Cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur Cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Unit Pelaksana Teknis Dinas Wilayah Tengah Provinsi Kalimantan Timur :LINAWATI TANZI

PUTUSANNomor: 61/PDT/2014/PT.KT.SMDADEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara Perdata dalam Tingkat Banding telah menjatuhkann putusan sebagaiberikut dalam perkara antara :Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Dalam Negeri R.I, Cq. GubernurKalimantan Timur, Cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi KalimantanTimur Cq.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Unit Pelaksana Teknis Dinas WilayahTengah Provinsi Kalimantan Timur : Berkedudukan di Jalan MT. Haryono No.53 GSamarinda Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa tertanggal 18 Agustus 2011,telah memberi kuasa kepada 1. H. SUROTO, SH. 2. RADIANSYAH, SH. 3.MUHAMMAD AMIN, SH. 4. YUNIAR WAHYUNI, SH. 5. M.

Timur di Samarinda pada Hari : Rabu tanggal 23 Juli2014 oleh RANGKILEMBA LAKUKUA SH.MH.

Dan NELSON PASARIBU, SH.MH. masingmasing sebagai HakimHakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara iniberdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di SamarindaNomor : 61/PDT/2014/PT.KT.SMDA tanggal 10 Juni 2014, putusan tersebut telahdiucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu jugaoleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Hakim AnggotaMajelis tersebut, serta dihadiri oleh ABDUL HADI, SH Panitera PenggantiPengadilan Tinggi

Kalimantan Timur di Samarinda, tanpa dihadiri oleh Para pihakyang berperkara ; KETUA MAJELIS,RANGKILEMBA LAKUKUA, SH.MH.HAKIM HAKIM ANGGOTABINSAR SIREGAR, SH.MHum.

DAYNACON INDONESIA (PENGGUGAT I) dengan TERGUGAT Nomor : 602/249/KPA-BM/KONT/LBLPLA/VIII/2016 Tanggal 18 Agustus 2016 Tentang Kegiatan Pengadaan Panel Jembatan Long Bagun-Long Pahangai-Long Apari, Nilai Kontrak Rp. 13.534.062.000,00 (tiga belas milyar lima ratus tiga puluh empat enam puluh dua ribu rupiah), Sumber Dana : Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur, Tahun Anggaran 2016; SURAT PERJANJIAN KERJA (KONTRAK) antara PT.

ADDENDUM No. 2 (KRONOLOGIS PEMBAYARAN) Nomor : 602/431/KPA-BM/ADD.02/PEM.MB-SPA/XI/2016 Tanggal 24 Nopember 2016 Nilai Kontrak Rp. 6.834.331.000,00 (enam milyar delapan ratus tiga puluh empat tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah), Sumber Dana : Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur, Tahun Anggaran 2016; Menyatakan TERGUGAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan WANPRESTASI (cedera/ingkar janji) dengan tidak membayarkan sisa pembayaran pekerjaan

SETIA JASA UTAMATergugat : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Cq. DINAS PEKERJAAN UMUM PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

MENGADILIMenytakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tapi tidak hadir;Mengabulkan Gugatan untuk sebagian dengan verstek;Menyatakan Keputusan Kepala Badan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 503/957/IUP-OP/BPPMD-PTSP/V/2016 tentang persetujuan peningkatan izin usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi kepada PT.

METSA TRANS LOGISTICS adalah sah menurut hukum;Menyatakan sah seluruh alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat berhak untuk di daftarkan didalam DATA BASE IUP OP BATUBARA DI DITJEN MINERBA;Memerintahkan kepada Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur, untuk memproses pendaftaran Perusahaan milik Penggugat (PT.

METSA TRANS LOGISTICS - KEPALA DINAS ESDM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DalamPokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 880/IV.I-1651/TUUA/BKD tanggal 28 Maret 2019 Tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama Thomas Edison, S.E.

NIP. 19711229 199203 1 006;

Tergugat:
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

Teluk LerongIlir,Kecamatan Samarinda Ulu, Provinsi KalimantanTimur, berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 26 Mei 2019 ;Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;MELAWAN:GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, berkedudukan di Jalan Gajah MadaNomor 2 Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur,dengan ini memberikan kuasa kepada :1. H. SUROTO, SH ( Kepala Biro Hukum SetdaProvinsi Kaltim) ;Halaman 1 Putusan Nomor : 44/G/2019/PTUN.SMD2. RADIANSYAH, SH., M.Hum ( Kepala BagianBantuan Hukum Setda Prov. Kaltim ) ;3.

Bahwa KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR Nomor:880/IV.I1651/TUUA/BKD. Tanggal 28 Maret 2019 ~ TentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan JabatanAtau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan.Atas nama: Thomas Edison, SE. NIP:197112291992031006.

Bahwa PENGGUGAT pada Tanggal, 31 Juli 2018 oleh Keputusan KepalaDinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 824.3/138/kpts/DK1/2018.Dengan Nama Lengkap THOMAS EDISON NIP: 197112291992031006Pangkat/Gol. Ruang: Penata Tk.I, III/d dengan Jabatan Terakhir sebagaiPelaksana Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Unit Kerja;UPTD KPHP Batu Ayau Instansi Dinas Kehutanan Kalimantan Timur.9.

Timur Nomor :824.3/138/Kpts/DKI/2018 tanggal 31 Juli 2018 ;Foto kopi Sesuai dengan aslinya Surat Pengantar Nomor:800/1424/DK1I/2019 Tanggal, 23 Mei 2019 oleh DinasKehutanan Provinsi Kalimantan Timur ;Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat KeputusanGubernur Kalimantan Timur Nomor : 880/IV.I1651/TUUA/BKD tanggal 28 Maret 2019, TentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan YangAda Hubungannya Dengan Jabatan atas namaTHOMAS EDISON, SE ;Foto kopi dari

Timur yang merupakanPejabat yang Berwenang (PyB) telah mengajukan usulan pemberhentiantidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugatyang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Timur yang merupakan PejabatPembina Kepegawaian (PPK) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, olehkarenanya dengan mengacu pada Asas Hukum Affirmanti Incumbit Probatiomaka diperoleh kesimpulan bahwa Sekretaris Daerah Pemerintah ProvinsiKalimantan Timur yang merupakan Pejabat yang Berwenang (PyB) tidak adamengajukan

KEPALA DINAS KEHUTANAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.;PT. Indowana Arga Timber.;

Menyatakan tidak sah Surat Keputusan Kepala Dinas KehutananProvinsi Kalimantan Timur Nomor : 970/7297/KPTS/DKIV/2013Tentang Sanksi Denda Administrasi Kepada PT. Indowana ArgaTimber, tertanggal 30 Desember 2013 ;3.

GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DK VS PT NUANSA CIPTA REALTINDO, DKK

GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, beralamatdi Jalan Gajan Mada Nomor 2 Kalimantan Timur, yangdiwakili oleh Dr.H.Awang Faroek Ishak, dalam hal inimemberikan kuasanya kepada: Syahril Yahya, S.H., M.H.,(Jaksa Pengacara Negara) dan kawankawan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2013;ll. WALIKOTA SAMARINDA,., beralamat di Jalan MT. HaryonoNomor 14 Samarinda, Kalimantan Timur, yang diwakili olehH.

Nomor 2521 K/Pdt/20182.PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (Persero) TBK,Cabang VI KALIMANTAN, diwakili oleh Direktur, AgusPurbianto yang beralamat di Jalan Macatus Baru No.5klandasan Ulu, RI. 48 RW XI, Balikpapan 76113,Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasanyakepada Dian Hakiki Napitupulu, S.H., CLA dan kawankawan., Para Advokat dari Firma Hukum Hakiki & Christiano,beralamat di Jalan K.H.

KONSTRUKSI V,berkedudukan di Jalan Raya Pasar Minggu KM.18, PejatenTimur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan dan memiliki kantorcabang di Jalan Milino No.16, Balikpapan, Kalimantan Timur,yang diwakili Direktur Utama, Budi Harto, hal ini memberikankuasanya kepada Taufik Arizar, S.H., dan kawankawan.,Para Advokat yang berkantor di ACS Law Firm beralamat diOffice 8 di lantai 11, JI.

/XlO7 antara Kepala Dinas Perhubungan KotaSamarinda, selaku Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perangkat DaerahDinas Perhubungan Kota Samarinda dalam hal ini bertindak untuk danatas nama Pemerintah Kota Samarinda Kalimantan Timur dengan PTNuansacipta Realtindo, yang diterbitkan dan ditandatangani pada tanggal26 November 2007 adalah Perjanjian yang Batal Demi Hukum dan TidakMemiliki Kekuatan Hukum;Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarseluruh biaya

Timur): Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya; Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor436/PDT/2017/PT KT DKI.

KUKAR INDO COAL, vs BUPATI KUTAI KARTANEGARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Timur, berlakudari tanggal 24 Juni 2005 sampai dengan 24 Juni2006 ;1.3.

MULIA PERSADA KARTANEGARA diKecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai KartanegaraProvinsi Kalimantan Timur seluas 5.000 Ha,berlakutanggal 19 Juli 2006 sampai dengan 19 Juli 2009 padakawasan KW.KIN 2005 036 Er yang bertumpang tindihdengan lokasi Penggugat seluas : 2.748 Ha (dua ributujuh ratus empat puluh delapan Hektar) ;.

Timur.

MULIA PERSADAKARTANEGARA di Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten KutaiKartanegara Provinsi Kalimantan Timur seluas 5.000 Ha ;4.

Pemohon:
Qurais Ismail Bin Ismai
Termohon:
1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KAPOLDA KALIMANTAN TIMUR
2.Kepolisiam Daerah Kalimantan Timur Derektorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Timur

Pemohon:
H MASKUNI
Termohon:
DITRESKRIMUM POLDA KALIMANTAN TIMUR

Pembanding/Tergugat : GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
Terbanding/Penggugat : THOMAS EDISON, SE.

JKT DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa danmemutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang diPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Jalan Cikini Raya No. 117,Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaraANLAL A := nanan naan nnn nnn nen nen nnn nnn nce nencnnesGUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor2 Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur.

Kaltim);Kesemuanya adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) Biro HukumSekretariat Daerah Provinsi kalimantan Timur pada KantorGubernur Kalimantan Timur, beralamat Jalan Gajah Mada Nomor02 Samarindakalimantan Timur, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor : 180/5277Hk/2019 tertanggal 10 September2019; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/ PEMBANDING;Hal 2 dari 8 hal. Put. No. 108/B/2020/PT.TUN.JKTMELAWANTHOMAS EDISON, S.E., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mantan PegawaiNegeri Sipil Tempat tinggal di JI.

No. 108/B/2020/PT.TUN.JKTMenyatakan batal Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor:880/IV.I1651/TUUA/BKD tanggal 28 Maret 2019 Tentang Pemberhentiankarena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama ThomasEdison, S.E.