Ditemukan 15822 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : utara usaha utama upaya ultra
Penelusuran terkait : Tanpa ijin dari otoritas bandar udara berada di daerah tertentu di bandar udara Pencemaran udara dan gangguan (kebisingan Getaran dan kebauan) Karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata
Register : 10-11-2010 — Putus : 02-05-2011 — Upload : 27-07-2015
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 492 /PDT.G/2010.PN.JKT.TIM
Tanggal 2 Mei 2011 — ANGKASA TRANSPORTINDO SELARAS VS 1.INDUK KOPERASI TENTARA NASIONAL ANGKATAN UDARA, 2.PT. ANGKASA PURA II
186 — 90
  • ANGKASA TRANSPORTINDO SELARAS VS1.INDUK KOPERASI TENTARA NASIONAL ANGKATAN UDARA,2.PT. ANGKASA PURA II
    Bahwa sejarahpenggunaan sebagian tanah Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusumasebagai bandar udara adalah sebagai berikuta. Berdasarkan Keputusan Bersama antara Menhankam/Pangab dan MenteriPerhubungan Nomor Kep/B/25/IW71 dan Nomor S K./124/S/1971 tanggal29 Januari 1971 tentang Penyerahan Penggunaan Sementara SebagianDaerah Pangkalan Udara Utama Halim Perdanakusuma untukPembangunan Pelabuhan Udara Internasional.
    dan peranan TentaraNasional Indonesia Angkatan Udara.
    KM 48 Tahun 2000 tentang KawasanKeselamatan Operasi Penerbangan di Sekitar Bandar Udara HalimPerdanakusuma,vi) Keputusan Menteri Perhubungan No KM 47 Tahun 2002 tentang SertifikasiOperasi Bandar Udara.vii) Keputusan Menteri Perhubungan No KM 48 Tahun 2002 tentangPenyerahan Penyelenggaraan Bandar Udara Umum,viii) Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 32 Tahun 2003 tentangPengoperasian Bandar Udara SoekarnoHatta dan Bandar Udara HalimPerdanakusumaHak sebagaimana dimaksudkan diatas telah melekat
    secara penuh sebagian areal tanah Pangkalan TNI AU HalimPerdanakusuma di Jakarta guna keperluan operasional, pengusahaan,pengembangan dan pembangunan bandar udara beserta fasilitasnya selamadipergunakan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara dengan evaluasibersama secara berkala setiap 5 (lima) tahun sekali sebagaimana dimaksuddalam Surat Persetujuan Bersama antara Kepala Staf TNI AU dengan DirekturJenderal Perhubungan Udara tentang Penggunaan Sebagian Areal TanahPangkalan TNI Angkatan Udara Halim
    KM.47 tahun 2002 tentangSertifikasi Operasi Bandar Udara dan website Direktorat JenderalPerhubungan Udara Kementrian Perhubungan Republik Indonesiawww.hubud.dephub.go.id, bukti T.II7:8. Printout Keputusan Menteri Perhubungan No. KM.48 tahun 2002 tentangPenyerahan Penyelenggaraan Bandar Udara Umum dan website DirektoratJenderal Perhubungan Udara Kementrian Perhubungan Republik Indonesiawww.hubud.dephub.go.id. bukti TII8;9. Printout Keputusan Menteri Perhubungan No.
Pengadilan PN YOGYAKARTA Perdata Khusus PHI
Register : 23-02-2011 — Putus : 25-04-2011 — Upload : 08-06-2011
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 02/G/2011/PHI.YK
Tanggal 25 April 2011 — KAHONO SUMARTO ; D.SUCIWANTA WAHYU WIDODO; Melawan KETUA PRIMER KOPERASI ANGKATAN UDARA II (PRIMKOPAU II) LANUD ADISUCIPTO YOGYAKARTA
71 — 21
  • KAHONO SUMARTO ; D.SUCIWANTA WAHYU WIDODO; Melawan KETUA PRIMER KOPERASI ANGKATAN UDARA II (PRIMKOPAU II) LANUD ADISUCIPTO YOGYAKARTA
    Bahwa Para Penggugat merupakan pekerja di PrimerKoperasi Angkatan Udara II Lanud AdisuciptoYogyakarta yang beralamat di Jl. Raya Janti (PasarAngkasa) Lanud Adisucipto Yogyakarta, dengan posisisebagai Pengemudi TaksiPEEWE G = tom = ton = te we ce sre ses Sie Sie = ie oo2s Bahwa Penggugat !
    menjadi pekerja sebagai PengemudiTaksi Rajawali di Primer Koperasi Angkatan Udara IILanud Adisucipto Yogyakarta sejak tahun1995 ; ++ 2 e eee ee eee eee eeeBahwa Penggugat II menjadi pekerja sebagai PengemudiTaksi Rajawali di Primer Koperasi Angkatan Udara IILanud Adisucipto Yogyakarta sejak tahun2OO7 jee ee rr rrr rr rr rr rr rr ee ee eee eee eeeTentang Kedudukan HukumTergugat :seeeeeeee1.
    Bahwa ketidaknyamananPara Penggugat dalambekerja mulaidirasakan sekitarbulan April 2010.Dimana pada waktu ituberawal pada 11 Maret2010, Para Penggugatdidasari olehkewajibannya sebagaiwarga negara yangbaik, terpanggilsecara sukarela hadirsebagai Saksi di11persidangan sengketahubungan industrialdi PengadilanHubungan Industrialpada PengadilanNegeri Yogyakarta(Perkara No.1/G/2010/PHI.Yk) yangpada saat itu perkaratersebut melibatkanPrimer KoperasiAngkatan Udara IILanud AdisuciptoYogyakarta/Tergugatsebagai
Pengadilan PN INDRAMAYU Pidana Khusus
Register : 08-08-2019 — Putus : 22-08-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN INDRAMAYU Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Idm
Tanggal 22 Agustus 2019 — Pemohon:
TONI MARTIN SOFIAN Bin SOLEH
Termohon:
Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara POLDA JABAR
45 — 19
  • Pemohon:
    TONI MARTIN SOFIAN Bin SOLEH
    Termohon:
    Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara POLDA JABAR
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 22-09-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3097 K/Pdt/2014
Tanggal 22 September 2015 — KARIM VS KOMANDAN PANGKALAN TENTARA NASIONAL INDONESIA – ANGKATAN UDARA (TNI-AU)
62 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KARIMVSKOMANDAN PANGKALAN TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN UDARA (TNI-AU)
    Bahwa gugatan kurang pihak1.Bahwa gugatan telah secara salah ditujukan kepada KomandanPangkalan TNI AU Palembang sebagai pihak yang menjalankan tugasdari kuasa Pengguna Barang yaitu Dinas TNI Angkatan Udara atastanah aset Negara milik Pemerintah RI cq. Kementerian Pertahanan RIcq. TNI Angkatan Udara, dalam hal Komandan Pangkalan TNI AUPalembang sebagai pelaksana kuasa Pengguna Barang untukmengamankan, mengawasi dan merawat aset tanah tersebut.
    Bahwa sebelum Indonesia merdeka, pada masa pendudukanpemerintah kolonial dan dilanjutkan dengan pendudukan BalatentaraJepang di Kecamatan Tanjung Batu dan Ketiau, Kabupaten Ogan llirpada masa itu terdapat lapangan terbang yang digunakan sebagaipangkalan angkatan udara pemerintah kolonial dan Jepang, yangdikenal dengan Lapter Tanjung Batu dan Lapter Ketiau;b.
    Bahwa setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, seiring denganperginya penjajah dari Indonesia pada tahun 1950 melalui SuratKeputusan Angkatan Perang (KSAP) Nomor 023/P/KSAP/50 tanggal 25Mei 1950 yang menyatakan bahwa lapangan terbang serta bangunanyang termasuk lapangan dan alatalat yang berada di lapangan dansungguhsungguh diperlukan dalam memelihara lapangan tersebutmenjadi milik Angkatan Udara Republik Indonesia;c.
    Bahwa untuk memberikan kepastian tentang luas dan area lahanwilayah yang dikuasai oleh TNI Angkatan Udara selaku kuasa penggunaHal. 8 dari 23 Hal. Putusan Nomor 3097 kK/Pdi/2014oleh Pemerintah RI maka dibuatlah Peta Situasi Tanah Dephan cq.
    Putusan Nomor 3097 K/Padt/2014dahulu dikuasai Jepang;Oleh karena tanah objek sengketa bukan atau tidak termasuk tanah yangdahulu dikuasai oleh Jepang, maka tanah objek sengketa tidaklah dapatmenjadi milik Angkatan Udara Republik Indonesia, sebagaimana yangdimaksud dalam Keputusan Kepala Staf Angkatan Perang tanggal 25 Mei1950;5.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 12-10-2023 — Putus : 26-10-2023 — Upload : 26-10-2023
Putusan PT JAKARTA Nomor 1058/PDT/2023/PT DKI
Tanggal 26 Oktober 2023 — Survai Udara Penas (Persero) Diwakili Oleh : Haris Septiansyah
Terbanding/Penggugat : PT. Prabu Wahana International
68 — 0
  • Survai Udara Penas (Persero) Diwakili Oleh : Haris Septiansyah
    Terbanding/Penggugat : PT. Prabu Wahana International
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 08-05-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 268 PK/Pdt/2018
Tanggal 8 Mei 2018 — KEPALA STAF ANGKATAN UDARA (KASAU) Cq. PANGLIMA KOMANDO OPERASIONAL ANGKATAN UDARA II (PANGKOOPSAU II) Cq. KOMANDAN PANGKALAN ANGKATAN UDARA SULTAN HASANUDDIN, yang diwakili oleh Komandan Lanud Sultan Hasanuddin Makassar Marsekal Pertama TNI Bowo Budiarto, S.E. dan BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN Cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAROS
59 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA STAF ANGKATAN UDARA (KASAU) Cq. PANGLIMA KOMANDO OPERASIONAL ANGKATAN UDARA II (PANGKOOPSAU II) Cq. KOMANDAN PANGKALAN ANGKATAN UDARA SULTAN HASANUDDIN, yang diwakili oleh Komandan Lanud Sultan Hasanuddin Makassar Marsekal Pertama TNI Bowo Budiarto, S.E. dan BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN Cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAROS
    KEPALA STAFANGKATAN UDARA (KASAU) Cq. PANGLIMA KOMANDOOPERASIONAL ANGKATAN UDARA II (PANGKOOPSAU II)Cq. KOMANDAN PANGKALAN ANGKATAN UDARASULTAN HASANUDDIN, yang diwakili oleh Komandan LanudSultan Hasanuddin Makassar Marsekal Pertama TNI BowoBudiarto, S.E., berkedudukan di Komplek Lanud SultanHasanuddin, Mandai, Kabupaten Maros, dalam hal ini memberikuasa kepada Kolonel Sus.
    ., dankawankawan Kasubdis Bankum Diskumau, beralamat di DinasHukum Angkatan Udara, Mako Koopsau Il Makassar danLanud Sultan Hasanuddin, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 22 Desember 2017;Termohon Peninjauan Kembali semula Tergugat/Pembanding/TermohonKasasi:DanHalaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 268 PK/Pdt/2018BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESISELATAN Cq KEPALA KANTOR PERTANAHANKABUPATEN MAROS, berkedudukan di Jalan Dr.
    berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 14/Hasanuddin Tahun1996,Gambar Situasi Nomor 324/1996 adalah sah tanah Negara penguasaanHak Pakai TNI Angkatan Udara Cq. Pangkalan TNI AU SultanHasanuddin;Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat Rekovensiadalah merupakan perbuatan melawan hukum;Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 956/Desa Tanrigangkaeatas nama Hj.
    berdasarkan Sertifikat Hak Pakai No.14/Hasanuddin Tahun 1996 gambarsituasi No.324/1996 adalah sah penguasaan Hak Pakai TNI AngkatanUdara C.q Pangkalan TNI Angkatan Udara Sultan Hasanuddin;4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No.956/Desa Tenrigangkae atas namaHj. Becce adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;5.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 23-06-2009 — Upload : 29-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 310 K/Pdt/2007
Tanggal 23 Juni 2009 — Kepala Staf Angkatan Udara di Jakarta, cq. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara Medan
30 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kepala Staf Angkatan Udara di Jakarta, cq. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara Medan
    Kepala Staf Angkatan Udara diJakarta, cq.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus
Register : 16-04-2024 — Putus : 13-05-2024 — Upload : 21-05-2024
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Utr
Tanggal 13 Mei 2024 — Pemohon:
HARRY JANSJAH LIMANTARA
Termohon:
DIREKTORAT POLISI PERAIRAN KORP KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA BAHARKAM POLRI
27 — 0
  • KORPS KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA BAHARKAM POLRI Cq.
    DIREKTORAT POLISI PERAIRAN KORP KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA BAHARKAM POLRI adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka a quo tidak sah dan tidak memiliki hukum mengikat;
  • Menyatakan tidak sah segala Keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon;
  • Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya
    Pemohon:
    HARRY JANSJAH LIMANTARA
    Termohon:
    DIREKTORAT POLISI PERAIRAN KORP KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA BAHARKAM POLRI
Pengadilan PT PALU Perdata
Register : 24-02-2016 — Putus : 07-04-2016 — Upload : 11-04-2016
Putusan PT PALU Nomor 11/PDT/2016/PT PAL
Tanggal 7 April 2016 — K A M A R I A MELAWAN DEPARTEMEN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA Cq BANDAR UDARA MUTIARA SIS ALDJUFRIE PALU, DKK
17 — 10
  • K A M A R I A MELAWAN DEPARTEMEN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA Cq BANDAR UDARA MUTIARA SIS ALDJUFRIE PALU, DKK
    DEPARTEMEN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA Cq BANDARUDARA MUTIARA SIS ALDJUFRIE PALU (dahulu bernamaLapangan Terbang MASOWU), berkedudukan di KantorBandar Udara Mutiara Sis Aldjufrie Jalan Abdul RahmanSaleh Kota Palu, selanjutnya disebut Terbanding semulaTergugat ;Dalam hal ini diwakili Kuasanya 1. A.S. ARIBOWO, SH., 2.SADUN, SH., 3. M. ALI PONTAS, SH., 4. YUNIZA DIANTINI,SH., 5. RASUD MOHAMAD, SH dan 6. ISKANDAR, SH.
    ,masingmasing sebagai Pejabat/PNS di LingkunganKementerian Perhubungan RI, beralamat di Jalan MerdekaHalaman 1 dari 7 halamanPutusan No. 11/PDT/2016/PT PALBarat No. 8 Jakarta dan Bandar Udara Mutiara Palu,beralamat Jalan Abdul Rahman Saleh Kota Palu berdasarkanSurat Kuasa Khusus tertanggal Maret 2015, Nomor :UM.202/546/III/Plu2015 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Palu tanggal 1 April 2015dengan Nomor : 71/KKH/2015;2 SAFRUN, beralamat di Jalan Tanggul Kelurahan Birobuli Utara
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 23-04-2014 — Upload : 15-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3132 K/Pdt/2013
Tanggal 23 April 2014 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ DEPARTEMEN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA CQ DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA, Dkk
285 — 201 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ DEPARTEMEN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA CQ DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA, Dkk
    Pembebasantanah tersebut untuk Departemen Perhubungan RI Cq Direktorat JenderalPerhubungan Udara Cq Kantor Wilayah III Pelabuhan Udara Sepinggan/(Penerbangan Sipil) Tergugat I untuk tempat stasiun pemancar DVORBandara Sepinggan Balikpapan;Luasnya tanah yang dilepaskan oleh Laesang adalah 26.666 M2?
    Direktorat JenderalPerhubungan Udara Alamat: Jalan Merdeka Barat Nomor 8 Jakarta 10110 Cq.Kantor Wilayah II Pelabuhan Udara Sepinggan Balikpapan Alamat: BandaraInternasional Sepinggan Balikpapan Alamat: Jalan Marsma R. IswahyudiBalikpapan 76115A, sekarang Pemerintah RI Cq. Kementerian Perhubungan RICq. Dirjen Perhubungan Udara Alamat Jalan Merdeka Barat Nomor 8 Jakarta10110, Cq.
    PT Persero Angkasa Pura I Alamat Kemayoran Blok 12 Kav.2 Cq.PT Persero Angkasa Pura I Bandar Udara Internasional Sepinggan Balikpapan,Alamat Bandar Udara Sepinggan (Bandar Udara Internasional) BalikpapanAlamat Jalan Marsma R. Iswahyudi Balikpapan 76115A Balikpapan ProvinsiKalimantan Timur, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;Dalam hal ini pihak PT Persero Angkasa Pura I Bandar Udara InternasionalSepinggan Balikpapan sekarang ini tidak berada di bawah DepartemenPerhubungan RI Cq.
    Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, namun Penggugatmengasumsikan bahwa PT Persero Angkasa Pura I Bandar Udara InternasionalSepinggan Balikpapan mempunyai hubungan hierarkis dengan DepartemenPerhubungan Udara, padahal antara PT Persero Angkasa Pura I Bandar UdaraInternasional Sepinggan Balikpapan dan Departemen Perhubungan RI Cq.Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sudah terpisah, tidak ada hubungan baiksecara hierarkis maupun organisatoris, sehingga dijadikannya PT PerseroAngkasa Pura I Bandar
    Udara Internasional Sepinggan Balikpapan dalamperkara a quo sebagai satu pihak dengan Departemen Perhubungan RI Cq.Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sebagai Tergugat I, merupakan tindakanyang tidak tepat karena obscuur libel (kabur).
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 02-10-2019 — Putus : 29-11-2019 — Upload : 29-11-2022
Putusan PT JAKARTA Nomor 616/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 29 Nopember 2019 — Pembanding/Turut Tergugat II : Menteri Keuangan Republik Indonesia
Terbanding/Penggugat : Irfan Kurnia Saleh
Terbanding/Tergugat I : TNI Angkatan Udara
Terbanding/Tergugat II : Kepala Staf TNI Angkatan Udara, selaku KPA
Turut Terbanding/Turut Tergugat I : Menteri Pertahanan Republik Indonesia
47 — 17
  • Pembanding/Turut Tergugat II : Menteri Keuangan Republik Indonesia
    Terbanding/Penggugat : Irfan Kurnia Saleh
    Terbanding/Tergugat I : TNI Angkatan Udara
    Terbanding/Tergugat II : Kepala Staf TNI Angkatan Udara, selaku KPA
    Turut Terbanding/Turut Tergugat I : Menteri Pertahanan Republik Indonesia
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 06-05-2015 — Upload : 02-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 331 K/Pdt/2015
Tanggal 6 Mei 2015 — AMOS ONDIKELEUW VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ DEPARTEMEN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA BANDAR UDARA SENTANI KELAS I JAYAPURA
54 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • AMOS ONDIKELEUWVSPEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ DEPARTEMEN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA BANDAR UDARA SENTANI KELAS I JAYAPURA
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 24-04-2024 — Putus : 16-05-2024 — Upload : 26-07-2024
Putusan PN AMBON Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Amb
Tanggal 16 Mei 2024 — Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Maluku
15 — 7
  • Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Maluku
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 28-08-2020 — Putus : 07-09-2020 — Upload : 20-09-2022
Putusan PN MAKASSAR Nomor 15/Pid.Pra/2020/PN Mks
Tanggal 7 September 2020 — DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA POLDA SULSEL
34 — 4
  • DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA POLDA SULSEL
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 17-03-2008 — Upload : 22-09-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 91K/PDT/2003
Tanggal 17 Maret 2008 — PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA MERPATI NUSANTARA, (PT. MERPATI NUSANTARA AIRLINES) ; vs. TRANSASIAN AIR (AUSTRALIA) Pty.Ltd ; LONDON FORFAITING COMPANY PLC
38 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA MERPATI NUSANTARA, (PT. MERPATI NUSANTARA AIRLINES) ; vs. TRANSASIAN AIR (AUSTRALIA) Pty.Ltd ; LONDON FORFAITING COMPANY PLC
Pengadilan PN SUNGAI LIAT Pidana Khusus
Register : 02-11-2022 — Putus : 23-11-2022 — Upload : 24-11-2022
Putusan PN SUNGAI LIAT Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Sgl
Tanggal 23 Nopember 2022 — Pemohon:
Fitra Fahrizal Bin Rohadi
Termohon:
Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara
51 — 13
  • Pemohon:
    Fitra Fahrizal Bin Rohadi
    Termohon:
    Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata
Register : 28-02-2023 — Putus : 10-10-2023 — Upload : 27-10-2023
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 130/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim
Tanggal 10 Oktober 2023 — Kepala Staf TNI Angkatan Udara
34 — 0
  • Kepala Staf TNI Angkatan Udara
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 08-02-2023 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 40 K/Pdt/2023
Tanggal 8 Februari 2023 — ANGKASA PURA I PERSERO BANDAR UDARA INTERNASIONAL SULTAN HASANUDDIN, dkk
76 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ANGKASA PURA I PERSERO BANDAR UDARA INTERNASIONAL SULTAN HASANUDDIN, dkk
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Waris
Putus : 21-02-2014 — Upload : 26-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 183 PK/Pdt/2013
Tanggal 21 Februari 2014 — (PERSERO) ANGKASA PURA I - BANDAR UDARA SAM RATULANGI MANADO, PROPINSI SULAWESI UTARA, DKK;
32 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (PERSERO) ANGKASA PURA I - BANDAR UDARA SAM RATULANGI MANADO, PROPINSI SULAWESI UTARA, DKK;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 08-03-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3064 K/Pdt/2015
Tanggal 8 Maret 2016 — PANGLIMA KOMANDO OPERASI TNI ANGKATAN UDARA I VS TUAN SOEKOTJUNCTO GUNAWAN DAN KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA BANDUNG
47 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PANGLIMA KOMANDO OPERASI TNI ANGKATAN UDARA I tersebut; Menghukum kepada Pemohon Kasasi/Pelawan/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
    PANGLIMA KOMANDO OPERASI TNI ANGKATAN UDARA I VS TUAN SOEKOTJUNCTO GUNAWAN DAN KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA BANDUNG
    PUTUSANNomor 3064 K/Pdt/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:PANGLIMA KOMANDO OPERASI TNI ANGKATAN UDARA Il,berkedudukan di Jalan Kopatdara Halim Perdanakusuma, JakartaTimur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Letkol Sus ZainalHakim Indra, S.H., dan kawankawan, beralamat di Markas KomandoOperasi TNI Angkatan Udara , Jalan Kopatdara Nomor 1 JakartaTimur, berdasarkan Surat
    Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara HuseinSastranegara (Tergugat I/Terbanding/Pemohon Kasasi), 2. Pengurus PrimerKoperasi Lanud Husein Sastranegara (Tergugat II/Terbanding/PemohonKasasi), 3. Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara(Tergugat NI/Terbanding/Pemohon Kasasi), 4. Panglima Tentara NasionalHalaman 5 dari 15 hal. Put. Nomor 3064 K/Pdt/2015Indonesia (Tergugat IV/Terbanding/Pemohon Kasasi), 5.
    Kepala StafTentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (Tergugat Ill/Terbanding/Pemohon Kasasi), 4. Panglima Tentara Nasional Indonesia (TergugatIV/Terbanding/Pemohon Kasasi), 5.
    Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara HuseinSastranegara (Tergugat I/Terbanding/Pemohon Kasasi), 2. Pengurus PrimerKoperasi Lanud Husein Sastranegara (Tergugat II/Terbanding/ PemohonKasasi), 3. Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara(Tergugat IIl/Terbanding/Pemohon Kasasi), 4. Panglima Tentara NasionalIndonesia (Tergugat IV/Terbanding/Pemohon Kasasi), 5.
    terselenggaranya inventaris atasbarang tak bergerak di lingkungan Angkatan Udara. sebagaimana yangpernah diutarakan oleh Kepala Staff TNI AU dalam jawaban Tergugat Illdalam perkara asal Nomor 329/PDT/G/2007/PN.BDG. ;9.