Ditemukan 49126 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Rifai Sh vs gubernur kalimantan timur; Umr Ump Lain-lain Thomas edison Se vs gubernur kalimantan timur; Syaiful rizal vs kepala kepolisian daerah kalimantan timur; Lampung timur Pemerintah daerah kabupaten kutai timur (diwakili oleh ir. h. ismunandar Mt) bersama dprd kabupaten kutai timur vs 1. gubernur kalimantan timur. 2. dprd provinsi kalimantan timur; Tanjung redeb Pengadilan agama Putusan Pa Berau Tanah sumba timur Walikota balikpapan provinsi kalimantan timur vs pt. sinar arung pakkaraja; Pt. pupuk kalimantan timur vs miswanto Dkk dan walikota bontang;
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 02-09-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 19-12-2019
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 48/G/2019/PTUN.SMD
Tanggal 18 Desember 2019 — Penggugat:
SYAIFUL RIZAL
Tergugat:
Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur
218 — 91
  • Penggugat:
    SYAIFUL RIZAL
    Tergugat:
    Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur
    Objek Sengketa :Bahwa Obyek Sengketa adalah :KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR NOMORKep/586/X/2015, tanggal 9 Oktober 2015, Tentang Memberhentikan tidakdengan hormat dari dinas Polri an. Bripka Syaiful Rizal, S.H. NRP 63090400,selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa :I. Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara :1.
    Bahwa Penggugat mengetahui adanya keputusan Kepala KepolisianDaerah Kalimantan Timur nomor Kep/586/X/2015, tanggal 05 Oktober2015, tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai AnggotaKepolisian Republik Indonesia an.
    Timur atau Kepolisian Resor KotaBalikpapan seyokyanya memperhatikan surat Penggugat sebelum keputusansidang KKEP nomor BP3KEPP/08/VI/2015/Sipropam, bahwa jauh sebelumputusan sidang KKEP tersebut di laksanakan yaitu pada tanggal 8 Juni 2015 sertaKEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR NOMORKep/586/X/2015, tanggal 09 Oktober 2015 tersebut di putuskan karena :1.
    Bahwa sebenarnya tindakan Tergugat sejak Penggugat berdinas diKepolisian Negara Republik Indonesia tahun 1989 yang ditempatkan diPolda Kalimantan Timur tapatnya Polres Balikpapan karena menikahiseorang anggota Polwan an.
    Menyatakan batal atau tidak sah : Keputusan Kepala KepolisianDaerah Kalimantan Timur Nomor Kep/586/X/2015, tanggal 9 Oktober2015 tentang Memberhentikan Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polrian. Bripka Syaiful Rizal, S.H. NRP 63090400;Bs Mewajibkan kepada tergugat untuk mencabut Keputusan KepalaKepolisian Daerah Kalimantan Timur Nomor Kep/586/X/2015 tanggal 9Oktober 2015, tentang Memberhentikan Tidak Dengan Hormat DariDinas Polri an. Bripka Syaiful Rizal, S.H. NRP 63090400,4.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Kepegawaian
Register : 02-06-2020 — Putus : 18-06-2020 — Upload : 08-07-2020
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 25/G/2020/PTUN.SMD
Tanggal 18 Juni 2020 — UMI KALSUM
Tergugat:
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
307 — 229
  • UMI KALSUM
    Tergugat:
    GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
    PENGGUGAT ;MELAWANGUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, berkedudukan di Jalan GajahmadaNo. 2, Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu, KotaSamarinda ;Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :180/3551Hk/2020, tanggal 10 Juni 2020 telahmemberikan kuasa kepada :1. H. Suroto, S.H., jabatan Kepala Biro Hukum SetdaProvinsi Kalimantan Timur ;2. Raden Eddy Haryadi, S.H., M.Hum. (Kepala BagianBantuan Hukum & HAM Setda Provinsi KalimantanTimur ;3.
    ., jabatan Kasubbag BantuanHukum Setda Provinsi Kalimantan Timur ;4. Evian Agus Saputra, S.H., M.H., jabatan KasubbagPenyelesaian Sengketa Biro Hukum Setda ProvinsiKalimantan Timur ;Halaman 1 dari 14 HalamanPutusan Nomor : 25/G/2020/PTUN.SMD5. Hj. Yuniar Wahyuni, S.H., jabatan KasubbagPenyuluhan dan HAM Setda Provinsi KalimantanTimur ;6. Faisal Fauzan, S.H., jabatan Staf Pelaksana BiroHukum Setda Provinsi Kalimantan Timur ;7.
    ., Staf Pelaksana Biro Hukum SetdaProvinsi Kalimantan Timur ;Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaanAparatur Sipil Negara pada Biro Hukum Setda ProvinsiKalimantan Timur, yang beralamat Jalan Gajan MadaNomor : 02, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur ;Selanjutnya disebut sebagai ..............
    Timur Nomor : 821.2/III.2961/TUUA/BKD/2020, tanggal 28 Februari 2020 tentang Pengangkatan PNS DalamJabatan Administrator dan Jabatan Pengawas. di LingkunganPemerintahan Provinsi Kalimantan Timur, khusus Penetapan Sdri.
    Kalimantan Timur, adalan Pegawai NegeriSipil pada instansi Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur dengannama Dra.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 27-05-2024 — Putus : 02-10-2024 — Upload : 02-10-2024
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 22/G/2024/PTUN.SMD
Tanggal 2 Oktober 2024 — Penggugat:
Arih Frananta Filifus Sembiring
Tergugat:
Gubernur Kalimantan Timur
6 — 11
  • Penggugat:
    Arih Frananta Filifus Sembiring
    Tergugat:
    Gubernur Kalimantan Timur
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata Khusus Parpol
Putus : 11-04-2018 — Upload : 03-06-2018
Putusan PN SAMARINDA Nomor 25/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Smr
Tanggal 11 April 2018 — Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional atau DPW PAN Provinsi Kalimantan Timur 2. Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional atau DPP PAN 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur 4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur
167 — 28
  • Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional atau DPW PAN Provinsi Kalimantan Timur2. Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional atau DPP PAN3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 21-07-2014 — Putus : 18-12-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 21/G/2014/PTUN-SMD
Tanggal 18 Desember 2014 — Indowana Arga Timber; melawan KEPALA DINAS KEHUTANAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR;
107 — 47
  • Menyatakan tidak sah Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 970/7297/KPTS/DK-IV/2013 Tentang Sanksi Denda Administrasi Kepada PT. Indowana Arga Timber, tertanggal 30 Desember 2013.3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 231.000,- (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
    Indowana Arga Timber;melawanKEPALA DINAS KEHUTANAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR;
    Indowana Arga TimberSeluas 48.303 ( Empat Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tiga) Hektar Dengan PanjangBatas 95.482,67 (Sembilan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Dua KomaEnam Puluh Tujuh) Meter di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur, tertanggal7 Mei 1996, telah ditetapkan dan disahkan luas areal kerja hak pengusahaan hutanPENGGUGAT adalah seluas 48.303 ha yang terletak di Desa Muara Lambakan,Kecamatan Long Kal, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;Halaman 8 dari 75 hlm, Putusan
    Duratmo Momo (Kepala Seksi Pengelolaan Hutan, Dinas KehutananProvinsi Kalimantan Timur);b. Heri Dedy K Solung, S.E. (Pelaksana Seksi Pengamanan Hutan, DinasKehutanan Provinsi Kalimantan Timur);c. M. Rusniansyah (Pelaksana Seksi Pengamanan MHutan, DinasKehutanan Provinsi Kalimantan Timur);d. Abdurrahman (Pelaksana Seksi Industri Primer hasil Hutan, DinasKehutanan Provinsi Kalimantan Timur);e. Hikmatullah (Pelaksana Seksi Pengelolaan Hutan, Dinas KehutananProvinsi Kalimantan Timur);f.
    (Kepala Bidang Perencanaan Hutan, DinasKehutanan Provinsi Kalimantan Timur);Halaman 14 dari 75 hlm, Putusan No. 21/G/2014PTUNSMD ........DidiDit2.4.g. Agus Budiono Sormin (Staf Perencanaan dan Tata Guna Hutan, DinasKehutanan Provinsi Kalimantan Timur);h. Basuki (Staf Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IVSamarinda);i Negatijan, S.H.
    Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Dinas KehutananProvinsi Kalimantan Timur Nomor : 970/7297/KPTS/DKIV/2013 Tentang SanksiDenda Administrasi Kepada PT. Indowana Arga Timber, tertanggal 30 Desember2013.3. Memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan Kepala DinasKehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor. 970/7297/KPTS/DK IV/2013Tentang Sanksi Denda Administrasi Kepad PT. Indowana Arga Timber, tertanggal30 Desember 2013.4.
    Indowana Arga Timber yang ditujukan kepada KepalaDinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur Samarinda ;Foto copy dari foto copy Bahan Rapat PT Indowana ArgaTimber pada tanggal 29 Nopember 2012 bertempat di OpRoomDinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur tentang LaporanHalaman 57 dari 75 hlm, Putusan No. 21/G/2014PTUNSMD ........5. Bukti T 56. Bukti T 67. Bukti T 78.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 27-01-2009 — Upload : 30-09-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1963 K/PID.SUS/2008
Tanggal 27 Januari 2009 — Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri SENDAWAR Kalimantan Timur ; HERNANI AMIR Bin AMIR;
50 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri SENDAWAR Kalimantan Timur ; HERNANI AMIR Bin AMIR;
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata Khusus Arbitrase
Putus : 07-11-2012 — Upload : 20-06-2013
Putusan PN SAMARINDA Nomor 73/Pdt.G/Arb/2012/PN.Smda
Tanggal 7 Nopember 2012 — NUANSACIPTA REALTINDO - GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR - DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA - DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR - BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI)
295 — 116
  • NUANSACIPTA REALTINDO- GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR- DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA- DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR- BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI)
    GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR; beralamat di Jalan Gajah MadaNo. 1 Samarinda Kalimantan Timur;Selanjutnya disebut TURUT TERMOHON (dahulunya Termohon IlArbitrase);3. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA;beralamat di DPRD Kota Samarinda Jalan Basuki Rahmat No. 02SamarindaKalimantan Timur;Selanjutnya disebut TURUT TERMOHON Il (dahulunya = TurutTermohon Arbitrase);4.
    Kuasa Pengguna Anggaran KegiatanPembangunan Bandar Udara Samarinda Baru selaku Termohon (saat ini selaku PEMOHON) ;Gubernur Propinsi Kalimantan Timur, selaku Termohon ll(saat ini selaku TURUT TERMOHON J) ;Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda selaku TurutTermohon (saat ini selaku TURUT TERMOHON Il) ; danDewan Perwakilan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur selakuTurut Termohon Il (saat ini selaku TURUT TERMOHON Ill.3.
    Timur Nomor: LHA357/PVV.17/3/2009 tanggal 24 Agustus 2009 yang dikeluarkanoleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur dan telahmengajukan pemeriksaan terhadap Saksi Fakta yaituSdr.
    Mengingat Kota Samarinda sebagai lbuKota Provinsi Kalimantan Timur sudah selayaknya memiliki BandarUdara yang representative dan memenuhi standarisasi penerbanganudara untuk melayani masyarakat dari danke Kota Samarindaterutama sebagai jembatan penghubung udara dalam wilayahKalimantan Timur dan di luar wilayah Kalimantan Timur dapat didaratipesawat berbadan lebar (Pesawat Jet / Boing 737);4.
    Dari awal Proyek Pembangunan Bandar Udara Baru Samarinda (BSB) diSungai Siring Kota Samarinda Propinsi Kalimantan Timur dikerjakanoleh Termohon incasu PT.
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata
Register : 21-02-2018 — Putus : 10-07-2018 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 27/Pdt.G/2018/PN Smr
Tanggal 10 Juli 2018 — SETIA JASA UTAMA
Tergugat:
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Cq. DINAS PEKERJAAN UMUM PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
45 — 8
  • DAYNACON INDONESIA (PENGGUGAT I) dengan TERGUGAT Nomor : 602/249/KPA-BM/KONT/LBLPLA/VIII/2016 Tanggal 18 Agustus 2016 Tentang Kegiatan Pengadaan Panel Jembatan Long Bagun-Long Pahangai-Long Apari, Nilai Kontrak Rp. 13.534.062.000,00 (tiga belas milyar lima ratus tiga puluh empat enam puluh dua ribu rupiah), Sumber Dana : Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur, Tahun Anggaran 2016;
  • SURAT PERJANJIAN KERJA (KONTRAK) antara PT.
    ADDENDUM No. 2 (KRONOLOGIS PEMBAYARAN) Nomor : 602/431/KPA-BM/ADD.02/PEM.MB-SPA/XI/2016 Tanggal 24 Nopember 2016 Nilai Kontrak Rp. 6.834.331.000,00 (enam milyar delapan ratus tiga puluh empat tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah), Sumber Dana : Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur, Tahun Anggaran 2016;
  • Menyatakan TERGUGAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan WANPRESTASI (cedera/ingkar
    SETIA JASA UTAMA
    Tergugat:
    PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Cq. DINAS PEKERJAAN UMUM PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
    dan lebih superior dari Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur tersebut diatas.
    Rp 5,283 triliun, serta Pembiayaan Penerimaan Rp 800 miiliar.Berdasarkan fakta dan uraian tersebut diatas, maka baik Pemerintah RIdan/atau Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tidak pernah mengalami krisiskeuangan sebagaimana Tergugat dalilkan dalam jawabannya, bahkansebaliknya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dapat dikualifikasi sebagaiPts.
    Dengan demikian maka asetNegara/daerah dikelolah oleh BUMN dan/atau BUMD dapat diletakkan sitajaminan (conservatoir beslag) ; Bahwa SAHAM MILIK PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR yangdiletakkan pada PT. BPD KALTIM KALTARA (dh. BPD Kalimantan Timur) diPts. No. 27/Pdt.G/2018/PN Smr, Hal. 42 dari 66 HalamanJalan Jend.
    PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR yang diletakkan padaPT.
    Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang dimohonkan atas SAHAMMILIK PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR yang diletakkan padaPT. BPD KALTIM KALTARA (dh. BPD Kalimantan Timur) di Jalan Jend.Sudirman No. 33 Samarinda 75122;. Menyatakan sah dan berharga seluruh bukti PARA PENGGUGAT,.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 11-03-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 41 P/HUM/2009
Tanggal 11 Maret 2010 — DEWAN PENGURUS NASIONAL ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA (DPN APINDO) vs GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
78 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DEWAN PENGURUS NASIONAL ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA (DPN APINDO) vs GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
    Timur No.21 Tahun 2008 tentang Pajak KendaraanBermotor dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No.22 Tahun2008 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pasal 1 angka 6) ; Alatalat Berat dan alatalat besar yang bergerak adalah alatalat yangdapat bergerak/berpindah tempat dan tidak melekat secara permanent.
    (Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan TimurNomor : 21 Tahun 2008 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan PeraturanDaerah Provinsi Kalimantan Timur No.22 Tahun 2008 tentang Bea BalikNama Kendaraan Bermotor, Pasal 1 angka 8) ;Hal. 14 dari 21 hal. Put. No. 41 P/HUM/20092.
    Bahwa apabila ketentuan dalam Pasal 99 Peraturan Pemerintah No.65Tahun 2001 tentang Pajak Daerah tersebut di atas dipenuhi, makaseyogianya Menteri Dalam Negeri telah membatalkan kedua PerdaProvinsi Kalimantan Timur a quo ;6.
    Menyatakan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No.21 Tahun2008 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Peraturan Daerah ProvinsiKalimantan Timur No.22 Tahun 2008 tentang Bea Balik Nama KendaraanBermotor bertentangan dengan Peraturan yang lebih tinggi;3.
    Menyatakan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No.21 Tahun2008 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Peraturan Daerah ProvinsiKalimantan Timur No.22 Tahun 2008 tentang Bea Balik Nama KendaraanBermotor tidak sah dan tidak berlaku untuk umum ;4. Memerintahkan Termohon Keberatan untuk mencabut Peraturan DaerahProvinsi Kalimantan Timur No.21 Tahun 2008 tentang Pajak KendaraanBermotor dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No.22 Tahun2008 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;5.
Pengadilan PN SANGATTA Pidana Khusus
Register : 31-10-2022 — Putus : 29-11-2022 — Upload : 19-09-2023
Putusan PN SANGATTA Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Sgt
Tanggal 29 Nopember 2022 — Pemohon:
Agusdiana Binti Bakrie
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR
22 — 16
  • Pemohon:
    Agusdiana Binti Bakrie
    Termohon:
    KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 26-09-2013 — Putus : 08-01-2014 — Upload : 28-02-2014
Putusan PN SAMARINDA Nomor 84/PDT.G/2013/PN.Smda
Tanggal 8 Januari 2014 — ADJI SOFYAN ALEX - Tergugat : 1.KETUA PELAKSANA HARIAN (Plh) DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2.SEKRETARIS PELAKSANA HARIAN (Plh) DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 3.KETUA DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN, KOTA SAMARINDA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 4.Ny VERIDIANA WANG, S.Pd., MM 5.DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN 6.Cq MENTERI DALAM NEGERI
30 — 0
  • ADJI SOFYAN ALEX- Tergugat :1.KETUA PELAKSANA HARIAN (Plh) DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR2.SEKRETARIS PELAKSANA HARIAN (Plh) DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR3.KETUA DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN, KOTA SAMARINDA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR4.Ny VERIDIANA WANG, S.Pd., MM5.DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN6.Cq MENTERI DALAM NEGERI
    RI7.Cq DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR8.Cq GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR9.KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Pengadilan PN BALIKPAPAN Pidana Khusus
Register : 07-11-2019 — Putus : 13-11-2019 — Upload : 14-11-2019
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 8/Pid.Pra/2019/PN Bpp
Tanggal 13 Nopember 2019 — Pemohon:
M SYAILILLAH BIN SUHAIMI
Termohon:
DITRESKRIMUM POLDA KALIMANTAN TIMUR
40 — 9
  • Pemohon:
    M SYAILILLAH BIN SUHAIMI
    Termohon:
    DITRESKRIMUM POLDA KALIMANTAN TIMUR
    Gunung Bahagia Kec.Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Kalimantan Timur, Telp.081254113291, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 04 Nopember 2019,selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;MELAWAN:DITRESKRIMUM POLDA KALIMANTAN TIMUR, berdomesili di JI.
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata
Register : 21-02-2018 — Putus : 10-07-2018 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 27/Pdt.G/2018/PN Smr
Tanggal 10 Juli 2018 — SETIA JASA UTAMA
Tergugat:
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Cq. DINAS PEKERJAAN UMUM PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
65 — 21
  • DAYNACON INDONESIA (PENGGUGAT I) dengan TERGUGAT Nomor : 602/249/KPA-BM/KONT/LBLPLA/VIII/2016 Tanggal 18 Agustus 2016 Tentang Kegiatan Pengadaan Panel Jembatan Long Bagun-Long Pahangai-Long Apari, Nilai Kontrak Rp. 13.534.062.000,00 (tiga belas milyar lima ratus tiga puluh empat enam puluh dua ribu rupiah), Sumber Dana : Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur, Tahun Anggaran 2016;
  • SURAT PERJANJIAN KERJA (KONTRAK) antara PT.
    ADDENDUM No. 2 (KRONOLOGIS PEMBAYARAN) Nomor : 602/431/KPA-BM/ADD.02/PEM.MB-SPA/XI/2016 Tanggal 24 Nopember 2016 Nilai Kontrak Rp. 6.834.331.000,00 (enam milyar delapan ratus tiga puluh empat tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah), Sumber Dana : Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur, Tahun Anggaran 2016;
  • Menyatakan TERGUGAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan WANPRESTASI (cedera/ingkar
    SETIA JASA UTAMA
    Tergugat:
    PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Cq. DINAS PEKERJAAN UMUM PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
    dan lebih superior dari Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur tersebut diatas.
    Rp 5,283 triliun, serta Pembiayaan Penerimaan Rp 800 miiliar.Berdasarkan fakta dan uraian tersebut diatas, maka baik Pemerintah RIdan/atau Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tidak pernah mengalami krisiskeuangan sebagaimana Tergugat dalilkan dalam jawabannya, bahkansebaliknya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dapat dikualifikasi sebagaiPts.
    Dengan demikian maka asetNegara/daerah dikelolah oleh BUMN dan/atau BUMD dapat diletakkan sitajaminan (conservatoir beslag) ; Bahwa SAHAM MILIK PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR yangdiletakkan pada PT. BPD KALTIM KALTARA (dh. BPD Kalimantan Timur) diPts. No. 27/Pdt.G/2018/PN Smr, Hal. 42 dari 66 HalamanJalan Jend.
    PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR yang diletakkan padaPT.
    Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang dimohonkan atas SAHAMMILIK PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR yang diletakkan padaPT. BPD KALTIM KALTARA (dh. BPD Kalimantan Timur) di Jalan Jend.Sudirman No. 33 Samarinda 75122;. Menyatakan sah dan berharga seluruh bukti PARA PENGGUGAT,.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 28-11-2008 — Upload : 05-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 27PK/TUN/2000
Tanggal 28 Nopember 2008 — KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI KALIMANTAN TIMUR ; H. ACHMAD NOOR ARDANIE H.IM ; KETUA PANITIA LELANG PROYEK PENINGKATAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAN TEHNOLOGI KALIMANTAN TIMUR, Dkk
21 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI KALIMANTAN TIMUR ; H. ACHMAD NOOR ARDANIE H.IM ; KETUA PANITIA LELANG PROYEK PENINGKATAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAN TEHNOLOGI KALIMANTAN TIMUR, Dkk
    PUTUSANNo. 27 PK/TUN/2000DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam peninjauan kembali telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara :KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DANKEBUDAYAAN PROPINSI KALIMANTAN TIMUR, berkedudukandi Jalan Basuki Rahmat No. 5 Samarinda, dalam hal ini memberikuasa kepada : RUSKY SIREGAR, SH., Kepala Seksi KurikulumKantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Timur, berdasarkan
    PIMPINAN PROYEK PENINGKATAN SEKOLAH MENENGAHKEJURUAN DAN = TEHNOLOGI KALIMANTAN TIMUR,berkedudukan di di Jalan Basuki Rahmat No. 5 Samarinda ; para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu PemohonKasasi II dan Ill/Tergugat II, IIl/Pembanding/Terbanding ;Mahkamah Agung tersebut ;Menimbang bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon' Kasasi /TergugatI/Pembanding/Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembaliterhadap putusan Mahkamah Agung No.
    KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DANKEBUDAYAAN PROPINSI KALIMANTAN TIMUR ;2. PIMPINAN PROYEK PENINGKATAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUANDAN TEHNOLOGI KALIMANTAN TIMUR;3.
    Dengan dicabutnya penetapan tersebut maka Pimpinan Proyek PeningkatanSekolah Menengah Kejuruan dan Teknologi Kalimantan Timur menerbitkanSurat Perintah Kerja (SPK) kepada para Pemenang Pelelangan PengadaanBarang dan jasa yang telah diumumkan Panitia Lelang masingmasing :a. Nomor 487/SMK/1995 tanggal 27 Desember 1995 kepada CV. DirekturMekar Sari untuk pembangunan Gedung SMEA Negeri 1 Samarinda;b. Nomor 488/SMK/1995 tanggal 27 Desember 1995 kepada CV.
    Mekar SariSamarinda kepada Pimpinan Proyek Pengembangan Sekolah MenengahKejuruan dan Teknologi Kalimantan Timur yang juga adalah PejabatKepala Seksi Sekolah Swasta pada Bidang Pendidikan MenengahKejuruan Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Kalimantan Timur ;2.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 29-08-2023 — Putus : 18-12-2023 — Upload : 28-12-2023
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 30/G/2023/PTUN.SMD
Tanggal 18 Desember 2023 — INTI PERDANA PRIMA COAL
Tergugat:
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
185 — 117
  • INTI PERDANA PRIMA COAL
    Tergugat:
    GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 16-08-2022 — Upload : 11-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2452 K/Pdt/2022
Tanggal 16 Agustus 2022 — MUDHOFAR, DKK VS PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, DK
43 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MUDHOFAR, DKK VS PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, DK
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata
Register : 16-09-2020 — Putus : 15-12-2020 — Upload : 26-06-2024
Putusan PN SAMARINDA Nomor 128/Pdt.G/2020/PN Smr
Tanggal 15 Desember 2020 — Ketenagalistrikan Kalimantan Timur
Tergugat:
pt. buana rizky armia
12 — 0
  • Ketenagalistrikan Kalimantan Timur
    Tergugat:
    pt. buana rizky armia
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Perijinan
Register : 19-03-2018 — Putus : 14-08-2018 — Upload : 26-10-2018
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 10/G/2018/PTUN.SMD
Tanggal 14 Agustus 2018 — ETAM MANUNGGAL JAYA Diwakili Oleh HERMANTO
Tergugat: GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
299 — 95
  • MENYATAKAN BATAL KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR : 503/1881/IUP-OP/DPMPTSP/X/2017, TANGGAL 27 OKTOBER 2017 TENTANG PERSETUJUAN PENCIUTAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) OPERASI PRODUKSI PT ETAM MANUNGGAL JAYA;3.
    MEMERINTAHKAN KEPADA TERGUGAT DENGAN KEWAJIBAN UNTUK MENCABUT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR : 503/1881/IUP-OP/DPMPTSP/X/2017, TANGGAL 27 OKTOBER 2017 TENTANG PERSETUJUAN PENCIUTAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) OPERASI PRODUKSI PT ETAM MANUNGGAL JAYA;4.
    ETAM MANUNGGAL JAYA Diwakili Oleh HERMANTO
    Tergugat: GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
    Parman No.6 KotaSamarinda, Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini diwakili oleh :HERMANTO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur PT.ETAM MANUNGGAL JAYA, beralamat di Jalan Gatot Subroto gang15 No. 17 Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, memberiUT Leys MS) OO a1. MUHAMMAD RIZAL RAMBE, S.H.,MH.;2.
    TIMUR, berkedudukan di Jalan Gajah Mada No.2Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;Dalam hal ini memberi kuasa kepada :1.
    ;Kesemuanya adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) Biro HukumSekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur memilin alamat padaKantor Gubernur Kalimantan Timur Jalan Gajah Mada No. 02Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 April201 85 2222 = nanan nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn ncnneSelanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;DANKOPERASI UNIT DESA (KUD) PADAT KARYA, diwakili olehBAHRUDDIN,S.Pd, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dan Selaku KetuaKOPERASI UNIT DESA (KUD) PADAT KARYA, Alamat
    GerbangDayaku RT.5 RW 2, Kelurahan Loa Duri Ulu, Kecamatan Loa Jananhalaman 2 of 143 Halaman, Putusan Nomor : 10/G/2018/PTUN.SMDKabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal inidiwakili oleh kuasanya: 20220 20 2521. MASHURI PANDUDAYA, S.H.MH;2. ANDI SINAR ALAM, S.H.,M.H.;3. ANDI ASRAN SIRI, S.H.;2 22 nen nen4. RICKY IRVANDI, S.H.
    Ditetapkan di Samarinda,Tanggal 11 Maret 2016.Lokasi PertambanganKelurahan/DesaKecamatanKabupatenProvinsiKode WijayahLuasKomoditas: Loa Janan: Batuah: Loa Janan: 428,078 Ha: Batubara: Kutai Kartanegara: Kalimantan Timur> KT. 101 BB 2015Jangka waktu IUP Produksi : 20 (dua puluh tahun).KOORDINAT:No.
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata
Register : 16-09-2020 — Putus : 15-12-2020 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 128/Pdt.G/2020/PN Smr
Tanggal 15 Desember 2020 — Ketenagalistrikan Kalimantan Timur
Tergugat:
pt. buana rizky armia
58 — 19
  • Ketenagalistrikan Kalimantan Timur
    Tergugat:
    pt. buana rizky armia
    Ketenagalistrikan Kalimantan Timur, berkedudukan di jalan D.I.Panjaitankomplek citraland city, gedung plaza avenida blok B 35, Kel.Lempake, Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timurdalam hal ini memberikan kuasa kepada:Muhammad Gazali Heldoep, S.H.,M.HHelena Maulidya Nuriman, S.HMuhammad Yusuf, S.HTeresia Kun Martilah, S.H @N PFBeralamat di Jalan Jakarta Kompleks Perum.
    Foto copy Surat Keterangan Ketenagalistrikan Kalimantan Timur(Perseroda) Nomor 51/DIR.Keu/KLKT/XII/2019, tanggal 27 Desember2019 Perihal Laporan Progres dan Realisasi Bagi Hasil, yang selanjutnyapada foto copy bukti tersebut diberi tanda P 3;4. Foto copy Surat PT Ketenagalistrikan Kalimantan Timur(Perseroda) Nomor 24/DIR.Keu/KLKT/XII/2020, tanggal 24 Pebruari 2020Perihal Undangan;5.
    Foto copy Surat PT Ketenagalistrikan Kalimantan Timur(Perseroda) Nomor 32/DIR.Keu/KLKT/III/2020, tanggal 4 Maret 2020Perihal Undangan;6. Foto copy Surat PT Ketenagalistrikan Kalimantan Timur(Perseroda) Nomor 40/DIR.Keu/KLKT/III/2020, tanggal 10 Maret 2020Perihal Undangan;7.
    Foto copy Surat PT Ketenagalistrikan Kalimantan Timur(Perseroda) Nomor 24/DIR.Keu/KLKT/IV/2020, tanggal 1 April 2020Perihal Pemberitahuan Pemenuhan Perjanjian;Menimbang, bahwa bukti surat tersebut seluruhnya telah diberi materalcukup setelah diperiksa dan telah dicocokan sesuai dengan aslinya, kecualibukti P4, P5, P6, P7 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya,kemudian buktibukti Surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara;Menimbang, bahwa selain mengajukan suratsurat Penggugat
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 24-04-2014 — Putus : 07-10-2014 — Upload : 11-03-2015
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 10/G/2014/PTUN-SMD
Tanggal 7 Oktober 2014 — ., M.Pd.I, DKK; melawan KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR;
96 — 18
  • ., M.Pd.I, DKK;melawanKETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR;
    Basuki Rahmat No. 02 Kota Samarinda,Kalimantan Timur ;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:1. H.ABDUL RAIS, SH., MH.2. MANSYURI, SH.Para advokat pada kantor AdvokatKonsultan Hukum H.
    Timur Periode 20142019Sepanjang Lampiran SK KPU Provinsi Kalimantan Timur No.: /Kpts/KPUHalaman 3 dari 71 halaman, Putusan Perkara No. 10/G/2014/PTUN.SMD.Prov021/2014 Tanggal : 17 Maret 2014 Tentang Penetapan Nama Anggota KomisiUmum Kabupaten/Kota SeKalimantan Timur No 12 Kabupaten Kutim :1.
    SK KPU Provinsi Kalimantan Timur No.: /Kpts/KPUProv021/2014 Tanggal : 17 Maret 2014 Tentang Penetapan Nama Anggota KomisiUmum Kabupaten/Kota SeKalimantan Timur No 12 Kabupaten Kutim :1.
    Timur Periode 20142019 Sepanjang Lampiran SKKPU Provinsi Kalimantan Timur No.: /Kpts/KPUProv021/2014 Tanggal : 17Maret 2014 Tentang Penetapan Nama Anggota Komisi Umum Kabupaten/Kota SeKalimantan Timur No 12 Kabupaten Kutim :1.
    Timur Periode20142019;.