pihak lawan dengan saksama, diajukan dalamtenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undangundang, makaoleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;ALASANALASAN KASASIMenimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh PemohonKasasi/Termohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:Hakim tingkat banding dan Hakim tingkat pertama (Judex Facti) telahmemutuskan melampaui batas wewenang karena melebihi/tidak sesuai denganapa yang diminta dalam petitium (ultra

Bahwa namun demikian Majelis Hakim tingkat banding dan tingkat pertamatelah memutus perceraian dengan menggunakan dalil fasakh yang nyatanyata tidak dimintakan di dalam petitum permohonan Termohon Kasasisehingga putusan tersebut dianggap sebagai tindakan yang melampauikewenangan lantaran Hakim memutus tidak sesuai dengan apa yangdimohon di dalam petitum (ultra petitum partium).

Bahwa Majelis Hakim Majelis Hakim tingkat banding dan tingkat pertama(Judex Facti) yang memutus perkawinan Termohon Kasasi denganPemohon Kasasi dengan menggunakan dalil fasakh jelas merupakanputusan yang melebihi/tidak sesuai dengan apa yang diminta di dalampetitum (ultra petitum partium). Bahkan putusan tersebut mengandungkekhilafan atau kekeliruan yang nyata;5.

Jakarta;Sinar Grafika, hlm. 801);Berikut kutipan dari tulisan Yahya Harahap tersebut di atas:Ika Hakim melanggar prinsip ultra petita maka sama dengan pelanggaranterhadap prinsip rule of law.6. Bahwa ketentuan hukum di Indonesia juga mengatur larangan ultra petitadalam Pasal 178 ayat (2) dan (3) Het Herziene Indonesisch Reglement(HIR). Berikut kutipan dari Pasal 178 ayat (2) dan (3) tersebut di atas:Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR:Hal.7 dari 12 Hal. Putusan Nomor 322 K/Ag/20147.3.

Judex Facti Melanggar Ketentuan Hukum Dalam Memeriksa, Mengadili DanMemutus Perkara A Quo (Ultra Petita);3. Majelis Hakim sidang kasasi yang mulia, Ketentuan Pasal 178 ayat (3)HIR dan Pasal 189 ayat (8) Rog yang melarang seseorang hakimmemutus melebihi apa yang dituntut (u/tra petita).

Artinya, berlaku asashakim bersifat pasif atau hakim tidak berbuat apaapa, dalam artianruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakimuntuk diperiksa pada asasnya ditentukan para pihak yang berperkara.Hakim hanya menimbang halhal yang diajukan para pihak dan tuntutanhukum yang didasarkan kepadanya (judex non ultra petita atau ultrapetita non cognoscitur).

Namun dalam Perkara a quo, Judex Facti telahmelakukan ultra petita dalam amar putusannya, sebab Judex Facti telahmemutus halhal yang tidak dituntut atau dimohonkan oleh PemohonKasasi dalam petitum gugatan konvensinya, yaitu: Mensahkan PHKyang dilakukan oleh Termohon Kasasi terhadap Pemohon Kasasi danMenetapkan hak Termohon Kasasi akibat dari PHK yang dilakukanoleh Termohon Kasasi. Padahal di dalam petitum gugatanHalaman 7 dari 9 hal. Put.

Dengan demikian, JudexFacti telah melakukan ultra petita dan atau melanggar Ketentuan Pasal178 ayat (3) HIR dan Pasal 189 ayat (3) Rbg;Menimbang, bahwa terhadap keberatankeberatan tersebut, MahkamahAgung berpendapat:bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelahmeneliti secara saksama memori kasasi tanggal 18 Januari 2016 dan kontramemori kasasi tanggal 9 Februari 2016 dihubungkan dengan pertimbanganJudex Facti, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri

dengan amar putusan Pengadilan Agama, dalampermohonan konpensi tentang penetapan hak asuh anak(hadhanah) yang dimasukkan dalam amar putusan permohonankonpensi, dikarenakan Pemohon Konpensi/Terbanding di dalampermohonan Konpensi tidak pernah ada dalam posita maupunpetitum tentang hadhanah, begitu) juga dalam pertimbanganhukum tentang permohonan konpensi, tidak ada pertimbangantentang hadhanah oleh karena itu amar putusan PengadilanAgama ss yang memasukkan amar putusan tentang hadhanahdikatagorikan ultra

Putusanmengandung ultra petitum harus dinyatakan cacat (invalid )meskipun hal itu dilakukan hakim dengan iktikad baik,mengadili dengan cara mengabulkan melebihi dari apa yangdiminta, dapat dipersamakan dengan tindakan yang tidak sah(illegal), oleh karena itu Hakim yang melanggar terhadapprinsip ultra petitum, sama dengan pelanggaran terhadapprinsip rule of law (vide M.Yahya Harahap, S.H., Hukum AcaraPerdata, cetakan kelima 2007, hal. 801), oleh karena ituamar putusan Pengadilan Agama tidak dapat

Pemohon Konpensi/Terbanding menyatakankesanggupannya dan bahkan apa yang telah diputus olehPengadilan Agama tentang nafkah iddah dan ~=mutah yangdiwajibkan oleh Pengadilan Agama tentang besarannya TergugatRekonpensi/Pemohon Konpensi/Terbanding tidak keberatan dandalam kontra memori bandingpun Tergugat Rekonpensi/PemohonKonpensi/Terbanding tidak menyampaikan keberatannya;Menimbang, bahwa oleh karena itu tentang penambahanbesaran nafkah iddah dan = mutah yang diputus olehPengadilan Agama tidak termasuk ultra

ciriciri yang dimiliki mata uang kertas asli pecahan Rp.100.000, tahun 2004 yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini BankIndonesia adalah sebagai berikut :Benang Pengaman : Garis melintas dari atas kebawah menurut tulisan"BI" dan angka nominalnya berulangulang yang terlihat seperti di anyam, sertaakan berubah warna.Tulisan Mikro : Tulisan sangat kecil yang hanya dapat dibacadengan menggunakan kaca pembesar (loop).e Nomor Seri : Nomor seri yang tidak simetris yang akanmemendar dibawah sinar Ultra

Violet.Optical Variable Ink : Akan berubah warna bila dilihat dari sudutpandang tertentu.Cetak Intaglio : Terasa kasar bila diraba tulisan Bank Indonesia,gambar pahlawan dan tulisan nominal uang.Sedangkan ciriciri yang dimiliki mata uang kertas yang diduga palsu daripenguasaan terdakwa, adalah sebagai berikut : Benang Pengaman : Tidak berubah warna ketika dilihat dari sudutpandang tertentu.e Tulisan Mikro : Tidak terbaca atau buram.e Nomor Seri : Tidak memedar dibawah sinar ultra violet.e Optical

ciriciri yang dimiliki mata uang kertas asli pecahan Rp.100.000, tahun 2004 yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini BankIndonesia adalah sebagai berikut :e Benang Pengaman : Garis melintas dari atas kebawah menurut tulisan"BI" dan angka nominalnya berulangulang yang terlihat seperti di anyam, sertaakan berubah warna.Tulisan Mikro : Tulisan sangat kecil yang hanya dapat dibacadengan menggunakan kaca pembesar (loop).e Nomor Seri : Nomor seri yang tidak simetris yang akanmemendar dibawah sinar Ultra

Violet.Optical Variable Ink : Akan berubah warna bila dilihat dari sudutpandang tertentu.Cetak Intaglio : Terasa kasar bila diraba tulisan Bank Indonesia,gambar pahlawan dan tulisan nominal uang.Sedangkan ciriciri yang dimiliki mata uang kertas yang diduga palsu daripenguasaan terdakwa, adalah sebagai berikut :e Benang Pengaman : Tidak berubah warna ketika dilihat dari sudutpandang tertentu.e Tulisan Mikro : Tidak terbaca atau buram.@ Nomor Seri : Tidak memedar dibawah sinar ultra violet.e Optical

atau buram.e Nomor Seri : Tidak memedar dibawah sinar ultra violet.Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 141/Pid.B/2015/PN.Bdg.e Optical Variable Ink : Dicetak 1 (satu) warna, ketika dilihat dari sudutpandang tertentu tidak berubah warna.e Cetak Intaglio : Terasa halus bila diraba.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telahmelakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa

.- 1 buah mesin grenda tangan.2.2. 1unit mobil pick-up Zebra BM 9641 AQ, nomor rangka MHKSPRRHC6K046140, nomor mesin 96203039, warna Ultra Black, tahun 2006, tercatat atas nama Siti Asnah.2.3. Bahan baku pecahan kayu setengah kubik.2.4. Bahan baku kayu pintu setengah kubik.2.5. Bahan baku kayu konsen setengah kubik.3. Menetapkan masing-masing pihak Penggugat dan Tergugat berhak (seperdua) bagian dari harta bersama tesebut.4.

Buah mesin Press ketam meja1 Buah mesin belahY J uu yu1 Buah Cetak PanelYo uUuddtdaudeyu=>1 Buah mesin gergaji selendang1 Buah mesin sponing konsen1 Buah mesin bor pintu (duduk)1 Buah mesin potong duduk1 Buah mesin ketam setrika1 Buah mesin Roter1 Buah Mesin kerok tangan1 Buah Mesin grenda asah1 Buah mesin grenda tangan1 Bahan baku pecahan 9 kubikR WNBahan baku pintu 5 kubikBahan baku konsen 5 kubik1 unit mobil pick up Zebra BM 9641 AQ Nomor RangkaMHKSPRRHC6KO046140, Nomor Mesin 96203039, warna Ultra

SITI HASNAH BM 9641 AQ tentang MobilDAIHATSU Pick Up tahun 2006 warna ultra black yang dikeluarkan olehKepolisian RI Daerah Riau nomor 0448332/RU/2011 tanggal 28 Januari 2012yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen serta dicocokan dengan aslinyayang diberi tanda P 3;Fotocopy sisa bon kayu tanggal 02 Pebruari 2011 yang telah bermaterai cukupdan dinazegelen serta dicocokan dengan aslinya yang diberi tanda P 4.Fotocopyi sisa bon pintu tanggal 30 April 2013 yang telah bermaterai cukupdan dinazegelen

sebagai milik berdua adalah:1 kilo meter listrik dengan daya 10.000 Watt1 buah mesin siku.1 buah mesin press ketam meja.1 buah mesin belah.1 buah mesin cetak panel.1 buah mesin gergaji selendang.1 buah mesin spooning konsen.1 buah mesin bor pintu (duduk).1 buah mesin potong duduk.1 buah mesin ketam setrika.1 buah mesin roter.1 buah mesin kerok tangan.1 buah mesin grenda asah.1 buah mesin grenda tangan.1 unit mobil pickup Zebra BM 9641 AQ,nomor rangkaMHKSPRRHC6K046140, nomor mesin 96203039, warna Ultra

mesin siku.e 1 buah mesin press ketam meja.e 1 buah mesin belah.e 1 buah mesin cetak panel.e 1 buah mesin gergaji selendang.e 1 buah mesin spooning konsen.e 1 buah mesin bor pintu (duduk).e 1 buah mesin potong duduk.e 1 buah mesin ketam setrika.Hal 15 dari 19 Hal PutusanNo. 1296/Pdt.G/2013/PA.Pbre 1 buah mesin roter.e 1 buah mesin kerok tangan.e 1 buah mesin grenda asah.e 1 buah mesin grenda tangan.1 unit mobil pickup Zebra BM 9641 AQ, nomor rangka MHKSPRRHC6K046140, nomor mesin 96203039, warna Ultra

PA.Pbr1 kilo meter listrik dengan daya 10.000 Watt1 buah mesin siku.e 1 buah mesin press ketam meja.e 1 buah mesin belah.e 1 buah mesin cetak panel. 1 buah mesin gergaji selendang.e 1 buah mesin spooning konsen.e 1 buah mesin bor pintu (duduk).e 1 buah mesin potong duduk.e 1 buah mesin ketam setrika.e 1 buah mesin roter.e 1 buah mesin kerok tangan.e 1 buah mesin grenda asah.e 1 buah mesin grenda tangan.1 unit mobil pickup Zebra BM 9641 AQ, nomor rangka MHKSPRRHC6K046140,nomor mesin 96203039, warna Ultra

Pada bagian muka uang :e Gambar utama berupa gambar Pahlawan Nasional Gusti NgurahRai dan dibawahnya dicantumkan tulisan GUSTI NGURAH RAI;e Pada sebelah kiri gambar utama dengan arah vertikal terdapatgambar ornamen daerah Bali berwarna biru yang akan memendarhijau di bawah sinar ultra violet;e Pada sebelah kiri bawah gambar utama dengan arah horizontalterdapat tulisan BANK INDONESIA dan di bawah tulisan tersebutterdapat tulisan LIMA PULUH RIBU RUPIAH;hal 8 dari 20 hal Putusan Nomor 245/Pid Sus/2019

tulisan BANKINDONESIA;di bawah gambar utama terdapat tulisan DENGAN RAHMAT TUHANYANG MAHA ESA, BANK INDONESIA MENGELUARKAN UANGSEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN NILAI LIMAPULUH RIBU RUPIAH";pada sebelah kanan bawah dengan arah horizontal dan pada sebelahkiri atas dengan arah vertikal terdapat angka nominal 50000;nomor seri yang terdiri dari 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka terletakpada sebelah kiri bawah uang yang dicetak dengan tinta berwarnahitam yang akan memendar hijau di bawah sinar ultra

violet dan padasebelah kanan atas di bawah tulisan BANK INDONESIA dicetakdengan tinta berwarna merah yang akan memendar oranye di bawahSinar ultra violet;pada sebelah kanan atas di bawah nomor seri terdapat gambar salingisi (rectoverso) yang apabila diterawangkan ke arah cahaya akanterlihat logo Bank Indonesia secara utuh;pada sebelah kanan bawah tepat di bawah angka nominal 50000terdapat tulisan PERUM PERCETAKAN UANG RI IMP dan angkatahun pengeluaran atau tahun emisi 2005;di atas tanda air, terdapat

cetakan tidak kasat mata berupa gambarsiluet penari Bali yang akan memendar hijau kekuningan di bawahsinar ultra violet;hal 10 dari 20 hal Putusan Nomor 245/Pid Sus/2019/PN Lhtdi bagian kiri bawah gambar utama, terdapat cetakan tidak kasatmata berupa angka nominal 50000 dalam kotak persegi panjangyang akan memendar hijau kekuningan di bawah sinar ultra violet;di tepi kiri dan kanan bagian tengah uang, terdapat gambar ornamendaerah Bali yang akan memendar hijau di bawah sinar ultra violet;mikroteks

yangmembentuk ornamen daerah Bali;. pada sebelah kanan bawah gambar utama yang mengisi angkanominal 50000 berupa tulisan BI;miniteks yaitu teks dengan ukuran kecil yang dapat dibaca tanpabantuan kaca pembesar terdapat di atas dan di bawah tanda airberupa angka nominal 50000 yang berbentuk garis melengkungdengan ukuran teks yang berbeda.Bahwa, Bahan kertas uang memiliki spesifikasi sebagai berikut :terbuat dari serat kapas;ukuran panjang 149 mm dan lebar 65 mm;warna biru muda;tidak memendar di bawah sinar ultra

Fakta Pelanggaran Ultra Petita Yang Terdapat Dalam Putusan Arbitrase aquo.Mengenai permasalahan kebenaran adanya pelanggaran Ultra Petita dalamputusan arbitrase a quo, dapat para Pemohon jelaskan halhal berikut :3.1Secara universal maupun berdasar Pasal 178 ayat (8) HIR, melarangputusan melanggar prinsip Ultra Petitum Partium;Berdasarkan prinsip Ultra Petita, dilarang mengabulkan danmenjatuhkan putusan yang melebihi dari apa yang diminta pihakPenggugat ;Putusan yang melanggar larangan ultra petita

, melanggar asas ultra petitum partium (ultra petita)yang digariskan Pasal 178 ayat (3) HIR.Ternyata Putusan Arbitrase Case No.14387/JB/JEM MelanggarAsas Ultra Petita, Karena Mengabulkan Perhitungan KeuntunganYang Diharapkan Sejak Tahun 1995, Padahal Permintaan StatusKomersialitas Diajukan Oleh Terbanding Pada Tahun 1997.Selama proses pemeriksaan persidangan berlangsung, Terbandingtidak dapat membantah dan = melumpuhkan kebenaran dalilPembanding dan Turut Terbanding, bahwa permintaan StatusKomersialitas

BerartiPutusan Arbitrase Case No.14387/JB/JEM tersebut telah melanggartata tertib mengadili yang diwajibkan oleh asas ultra petitum partiumyang digariskan Pasal 178 ayat (8) HIR .Pertimbangan Putusan a quo Yang Membenarkan Dan MentolerirPelanggaran Asas Ultra Petita Tersebut Salah Dan Keliru MenerapkanHukumPada halaman 75 putusan a quo dikemukakanpertimbangan,antara lain: apa yang diputus oleh Putusan Arbitrase Case No.14387/JB/JEM,tidak melebihi apa yang diminta dalam petitum; dalam tuntutan diajukan

No. 904 K/Pdt.Sus/2009merujuk kepada Penjelasan Umum alinea ke18 UU No.30/1999 danYurisprudensi, juga berpedoman kepada ketentuan Pasal 643 Rv.Berarti secara yuridis, putusan a quo membenarkan ultra petita sebagaisalah satu alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase yang sahmenurut hukum. Sebab ternyata ketentuan Pasal 643 ke4 Rvmembenarkan alasan ultra petita sebagai salah satu alasanpermohonan pembatalan putusan arbitrase.

Oleh karena itu, tindakan Putusan Arbitrase CaseNo.14387/JB/JEM yang mengabulkan keuntungan yang diharapkansejak tahun 1995, nyatanyata bersifat u/tra petita atau ultra vires.Dengan demikian, putusan a quo yang membenarkan dan mentolerirPutusan Arbitrase Case No.14387/JB/JEM melanggar asas ultra petita,nyatanyata merupakan kesalahan/kekeliruan penerapan hukum, karenamelanggar batas yang ditentukan Pasal 178 ayat (3) HIR.

Nomor 2615 K/Pdt/2013menimbang halhal yang diajukan para pihak dan tuntutan hukumyang didasarkan kepadanya Judex non ultra petita atau ultra petitanon cognoscitur).

Bahwa perlu Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat V tegaskan, ultra petitaadalah penjatuhan putusan oleh hakim atas perkara yang tidak dituntutatau memutus melebihi dan pada yang diminta. Ketentuan ultra petitadiatur dalam Pasal 178 ayat (2) dan (3) Het Herziene IndonesischReglement (HIR) serta padanannya dalam Pasal 189 ayat (2) dan (3)RBg yang melarang seorang hakim memutus melebihi apa yang dituntut(petitum);Hal. 21 dari 25 hal. Put. Nomor 2615 K/Pdt/20133.

Bahwa Ultra petita dilarang, sehingga Judex Facti yang melanggar asastersebut dapat dilakukan upaya hukum baik banding, dan kasasi maupunpeninjauan kembali atas dasar PasalPasal 30 UU No 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung dan terakhir diubah dengan UU No. 3 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua atas UU No 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung;4.

Hakim hanyamenimbang halhal yang diajukan para pihak dan tuntutan hukum yangdidasarkan kepadanya (Judex non ultra petita atau ultra petita noncognoscitur). Hakim hanya menentukan, adakah halhal yang diajukandan dibuktikan para pihak itu dapat membenarkan tuntutan hukummereka. la tidak boleh menambah sendiri halhal yang lain, dan tidakboleh memberikan lebih dari yang diminta;5.

Bahwa konskwensi dan adanya putusan yang bersifat ultra petita, MajelisHakim ditingkat kasasi berhak membatalkan putusan Pengadilan Tinggidan Pengadilan Negeri akibat dan adanya asas hukum yang dilanggardan telah melampau batas kewenangan yang diatur di dalam peraturanperundangundangan dalam hal ini adalah Pasal 178 ayat (2) HIR danPasal 189 ayat (2) dan (3) Rbg jo Putusan MA RI No. 339 K/Sip/1969,tgl. 21 Februari 1970;Ill.

No. 2406 K/Pdt/2014atas, adalah merupakan tindakan yang melampaui batas wewenangnya(ultra petita) dan melanggar ketentuan hukum, terlebih lagi ternyatatindakan Judex Facti/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar danMajelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tersebut adalah bertentangandengan fakta yang terjadi sebenarnya dan telah merugikan pihak ParaPemohon Kasasi;e Bahwa tindakan yang melampaui batas wewenangnya (ultra petita) danmelanggar ketentuan hukum yang dilakukan oleh Judex Facti/MajelisHakim

Putusan yang sifatnya ultra petitadianggap sebagai tindakan yang melampaui kewenangan lantaran Hakimmemutus tidak sesuai dengan apa yang dimohon (petitum).

perkara perdata pada dasarnyaditentukan oleh para pihak yang berpekara, karena itu Hakim hanyamenimbang dan memeriksa materi dan buktibukti yang diajukan parapihak serta tuntutan hukum yang didasarkan pada gugatan/perkaraperdata tersebut;Bahwa putusan yang dibuat oleh Hakim dengan melampaui bataswewenang atau ultra petita, maka putusan tersebut harus dinyatakancacat hukum, meskipun putusan tersebut dilandasi oleh itikad baikmaupun sesuai kepentingan umum, karena putusan ultra petita tersebuttelah

Putusan yang sifatnya ultra petitaHal. 36 dari 52 hal. Put. No. 2406 K/Pdt/2014dianggap sebagai tindakan yang melampaui kewenangan lantaran Hakimmemutus tidak sesuai dengan apa yang dimohon (petitum).

yang sudah memilihPengadilan Negeri Bekasi sebagai tempat penyelesaian atas perselisihanyang timbul sebagai akibat perjanjian pinjaman uang antara PemohonPeninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali, makaPengadilan Negeri Cibinong dengan sendirinya tidak berhak dan tidakberwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan dari TermohonPeninjauan Kembali dahulu Penggugat ini. karena sudah menjadikewenangan dari Pengadilan Negeri Bekasi;Judex Facti keliru dan khilaf karena melanggar asas ultra

Bahwa perkara ini adalah perkara tentang hutang piutang, bukan tentangsengketa kepemilikan atas sesuatu barang, sehingga karenanya makapenghukuman oleh Judex Facti untuk menyerahkan tanah dan bangunan,selain telah melanggar dan bertentangan dengan asas ne ultra petita, jugabertentangan dengan hukum acara, sebab perkara ini adalah perkaraHal. 7 dari 10 hal. Put. Nomor 299 PK/Pdt/2014tentang hutang piutang bukan sengketa kepemilikan.

Sehingga putusan inimengandung ultra vires yaitu melampaui batas kewenangan;Bahwa yurisprudensi sendiri telah secara rigid dan jelas menentukan denganmenyatakan "bahwa sesuatu yang tidak dituntut dalam petitum tidak dapatdipertimbangkan dalam putusan" sebagaimana diputuskan dalam PutusanMahkamah Agung Nomor 330 K/Pdt/1986 tanggal 14 Mei 1987, dan begitujuga dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1567 K/Pdt/1983 tanggal 25September 1984, yang menyatakan "mengabulkan bunga yang tidak dimintadalam petitum

, dianggap melanggar asas ultra petitum partium".Judex Facti salah dan keliru karena meletakkan sita jaminan terhadapbarang yang nyatanyata adalah milik pihak ketiga yang tidak menjadi pihakdalam perkara ini;7.

palsu, selanjutnya padawaktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa bersama dengan saksi Warto PriyoUtomo telah mencetak uang palsu dengan menggunakan alatalat diantaranya adalahsebagai berikut :Laptop merk Acer (untuk mengedit uang palsu)Printer Laser Jet (untuk mencetak uang palsu)Scanner (untuk menscen gambar uang)Meja Kaca dan Scrin serta Rakel (untuk menyablon uang palsu)Mesin Laminator (untuk merekatkan dan pengeringan kertas yang telah dilem)Lampu Neon (untuk penerangan sablon)Lampu Ultra

Temanggung ;e Bahwa alatalat yang digunakan untuk membuat uang palsu tersebut adalah :e Laptop merk Acer (untuk mengedit uang palsu)e Printer Laser Jet (untuk mencetak uang palsu)e Scanner (untuk menscen gambar uang)e Meja Kaca dan Scrin serta Rakel (untuk menyablon uang palsu)e Mesin Laminator (untuk merekatkan dan pengeringan kertas yang telah dilem)e Lampu Neon (untuk penerangan sablon)e Lampu Ultra Violet (untuk mengecek hasil cetakan yang menyala)Mesin Hitung (untuk mencoba menghitung hasil

Selanjutnya diberiwarna blok dengan ruber bagian depan belakang, setelah kering kemudian diprint gambar uang lima puluh ribuan depan belakang, kemudian disablonnominal Rp. 50.000, lalu menyablon lapisan logo, lalu menyablon garisdimensi, kemudian menyablon nomor seri Warna merah lalu nomor seriwarna hitam kemudian di cek menggunakan lampu Ultra Violet selanjutnyadi potong sesuai ukuran.

Selanjutnya diberi warna blok dengan ruber bagian depanbelakang, setelah kering kemudian di print gambar uang lima puluhribuan depan belakang, kemudian disablon nominal Rp. 50.000, lalumenyablon lapisan logo, lalu menyablon garis dimensi, kemudianmenyablon nomor seri Warna merah lalu nomor seri warna hitamkemudian di cek menggunakan lampu Ultra Violet selanjutnya di potongsesuai ukuran.

KertasWarna dasar putih (white);Berpendar di bawah sinar lampu ultra violet;Tidak memiliki seratserat kasat mata berwarna maroon tersebarsecara acak pada permukaan kertas;Tidak memiliki seratserat tidak kasat mata berwarna jinggakuninghijau (invisible three colour fiber) tersebar secara acak jika disinarilampu ultra violet (UV);Tidak terdapat tanda air (watermark) berupa anyaman sasak lunggaiyang dapat dilihat jelas pada pita cukai ketika ditcrawang;b.

Memiliki cetakan hitam yang tidakberpendar menjadi hijau dibawah sinar lampu ultra violet (UV); Memiliki cetakan tahun anggaran 2017 yang tidak dapat berubahwarna menjadi biru jika diolesi cairan activator;Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SABA'l Bin ISMAIL bersamasamadengan saksi Riki Maulana Bin Senamun. sesuai dengan perhitungan AhliRibut Sugianto, menimbulkan potensi kerugian Negara dengan rinciansebagai berikut: Bahwa pungutan cukai hasil tembakau yang terhutang mengacu padabesaran tarif cukai

Memiliki cetakan hitam yang tidakberpendar menjadi hijau dibawah sinar lampu ultra violet (UV);Memiliki cetakan tahun anggaran 2017 yang tidak dapat berubahwarna menjadi biru jika diolesi cairan activator;Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SABA'!

Yahya Harahap, S.H. dalam bukunyaHukum Acara Perdata yang diambil alin sebagai pertimbangan sendiri olehMajelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangannya sendiri : Putusantidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan.Larangan ini disebut ultra petitum partium. Hakim yang mengabulkan melebihiposita maupun petitum gugat, dianggap wewenangnya (beyond the powers ofhis authority).

Apabila putusan mengandung ultra petitum, harus dinyatakancacat (invalid) meskipun hal itu dilakukan hakim dengan iktikad balk (good faith)Mmaupun sesuai dengan kepentingan umum (public interest), tetap tidak dapatdibenarkan atau ilegal, karena melanggar prinsip the rule of law (the principal ofthe rule of law, oleh karena itu tidak dapat dibenarkan. Hal itu pun ditegaskandalam Putusan MA.

dengan kejadian materiil.Menimbang bahwa amar putusan poin nomor 2 (dua), nomor 4 (empat),nomor 5 (lima) dan point nomor 6 (enam), menurut pendapat Majelis HakimTingkat Banding, masih dalam kerangka yang serasi dengan inti gugatan,didasarkan pada petitum subsidair yang berbentuk ex a quo et bono dan masihdalam kerangka yang sesuai dengan inti petitum primair. masih sesuai dengankejadian maiteriil, oleh karenanya dapat dibenarkan, sehingga oleh karenanyadianggap tidak bertentangan dengan prinsip ultra

YkPemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya telahmengajukan keberatan yang pada pokoknya keberatan terhadap penjatuhanputusan Ultra Petita judec factie/Pengadilan Agama Bantul, karena telahmemutus lebih dari apa yang dimohonkan (petitum) sebagaimana termuatdalam putusan judec factie Pengadilan Agama Bantul dalam angka 4 (empat)yang mengadili demikian : Menghukum kepada Tergugat untuk memberinafkah anak bernama Anak

Bahwa oleh karena putusanjudec factie Pengadilan Agama Bantul telah melakukan ultra petita, makaputusan tersebut harus dinyatakan cacat hukum;Menimbang, bahwa atas keberatan dari Pembanding sebagaimanatersebut diatas maka majelis tingkat banding mempertimbangkan sebagaiberikut;Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 angka 5yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama secara ex officio dapatmenetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebutberada dalam asuhan ibunya, sebagaimana

hal tersebut diatur dalam Pasal156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam , maka atas dasar SEMA tersebutmajelis tingkat banding berpendapat bahwa majelis tingkat pertama tidakmelakukan penjatuhan putusan Ultra Petita yakni memutus lebih dariapa yang dimohonkan (petitum), karena majelis tingkat pertama dapatsecara ex officio menetapkan nafkah anak bernama Anak kepada ayahnyadan anak tersebut hingga saat ini kenyataannya berada dalam asuhan ibunya;Menimbang, bahwa meskipun Pembanding telah melampirkan buktitulis

Majelis Hakim Judex Facti Dalam Putusannya Telah Melanggar HukumYang Berlaku Karena Melakukan Ultra Petitum;17.Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam Judex Facti tingkat pertamahalaman 34 alinea ke 2 mengenai sebagai berikut, Menimbang,bahwa tentang upah penggugat yang dihentikan oleh Tergugat sejakbulan April 2015 sampai dengan Oktober 2015 Majelis Hakimberpendapat bahwa oleh karena pemutusan hubungan kerjapenggugat berdasarkan Surat Keputusan PHK Nomor 59/SK/PRS/TMTB/III/2015, tanggal 31 Maret 2015

industrial danberdasarkan pertimbangan diatas telah dinyatakan tidak sah maka inimerupakan hak penggugat yang diterima oleh karenanya makapantas dan wajar apabila Tergugat dihukum untuk membayar upahselama dihentikan yaitu sejak bulan April 2015 sampai dengan April2016 sebanyak 12 bulan upah dengan rincian sebagai berikut:Rp6.700.000,00 x 12 bulan = Rp80.400.000,00 (delapan puluh jutaempat ratus ribu rupiah);18.Bahwa Majelis Hakim Judex Facti dalam pertimbangan hukum pada19.Putusannya telah melakukan ultra

Larangan ini disebut putusan ultra petitumpartium. Hakim yang mengabulkan melebihi posita maupun petitumgugat, dianggap telah melampaui batas wewenang atau ultra vires yaknibertindak melampaui wewenangnya (beyond the powers of his authority).Apabila Putusan mengandung ultra petitum , harus dinyatakan cacat(invalid) meskipun hal itu dilakukan hakim dengan itikad baik (good faith)Halaman 16 dari 22 hal. Put.

BahwaPutusan hakim haruslah hanya menimbang terhadap halhal yangdiajukan para pihak yang berperkara dalam hal ini hanya terhadap isituntutan (petitum) di dalam gugatan Penggugat (/udex non ultrapetita/ultra petita non cognoscitur);22.Bahwa Majelis Hakim yang melanggar prinsip Ultra Petitum samadengan melanggar prinsip rule of law karena:a.

Tindakan hakim yang mengabulkan melebihi dari tuntutan nyatanyata melampaui batas wewenang yang diberikan Pasal 178 ayat(3) HIR kepadanya, padahal sesuai dengan prinsip rule of law,siapapun tidak boleh melakukan tindakan yang melampaui bataswewenangnya (beyond the power of his authority);23.Bahwa tindakan Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Serang yang melakukan Ultra Petitumtersebut telah bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor1001 K/Sip/1972 (

tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana Dakwaan Tunggal;

Hakim hanyamenimbang halhal yang diajukan para pihak dan tuntutan hukum yangdidasarkan padanya ( iudex non ultra petita atau ultra petita noncognoscitur), Hakim hanya menentukan adakah halhal yang diajukandan dibuktikan para Pemohon atau Penggugat.Hal.4 dari 18 hal. Put.No.9/Pdt.G/ 2020//PTA.PalHakim yang melakukan Ultra Petita dianggap telah melampauiwewenangnya atau ultra Vires.

Menurut Yahya Harahap Jika Hakimmelanggar prinsiip Ultra petita, maka sama dengan pelanggaranterhadap prinsip rule of law;IV.Majelis Hakim Pengadilan Agama Ampana Keliru menerapkan hukum ;Putusan Majelis Hakim yang tanpa proses jawab berjawab maupunproses pemeriksaan perkara dengan Menyatakan gugatan Penggugattidak dapat diterima , pertimbangannya terkesan dibuat tanpa membacadan mencermati gugatan dengan seksama , sehingga putusan Aquoterkesan tidak berbasis argumentasi hukum yang logis;Jika membaca

Bahwa Para Pembanding keberatan terhadap proses pemeriksaanpersidangan, karena Majelis Hakim Pengadilan Agama Ampanamemutus perkara Nomor 40/Pdt.G/2020/PA.Apn setelah gugatandibacakan, tanpa melalui proses jawab berjawab, sehingga menurutPara Pembanding bahwa Majelis Hakim Pengadian Agama Ampanatelah melanggar proses hukum acara dan putusannya dikatagorikansebagai putusan yang Ultra Vires, karena memutus apa yang tidakdiminta yang merupkan tindakan yang melampaui wewenangnya,sehingga putusan tersebut

Pada sebelah atas gambar utama terdapat gambar Peta KepulauanIndonesia yang akan memendar kekuningan dibawah sinar ultra violet ;. Diatas tanda air, terdapat cetakan tidak kasat mata berupa gambar gedungMajelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat RepublikIndonesia yang akan memendar kemerahan di bawah sinar ultra violet ;.

Pada sebelah kiri atas gambar utama, terdapat cetakan tidak kasat mataberupa angka nominal 100000 yang akan memendar kuning kehijauandibawah sinar ultra violet ;. Pada sebelah kanan Gambar Utama terdapat elemen desain berbentuklingkaranlingkaran kecil berwarna oranye dan ditengahnya berwarna putihyang letaknya tersebar ;.

Nomor seri yang terdiri dari 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka terletakdisebelah kiri bawah uang yang dicetak dengan tinta berwarna hitam yangakan memendar kehijauan dibawah sinar ultra violet dan pada sebelahkanan atas dibawah tulisan BANK INDONESIA dicetak dengan tintaberwarna merah yang akan memendar kekuningan dibawah sinar ultraviolet ;. Pada sebelah kanan atas gambar utama terdapat tulisan BANKINDONESIA ;.

Tidak memendar dibawah sinar ultra violet ;5. Tanda air berupa gambar pahlawan Nasional W.R Soepratman danelectrotype berupa ornamen ;6. Benang pengaman berbentuk anyaman yang memuat tulisan mikto Bl100000 yang utuh atau terpotong sebagian ;Bahwa benar saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dandapat disimpulkan :. Warna terlihat lebin buram ;. Bahan kertas yang digunakan adalah bahan kertas yang tidak memendardibawah sinar ultra violet ;.

Larangan inidisebut ultra petitum partitum. Hakim yang mengabulkan melebihiposita maupun petitum gugat, dianggap telan melampaui bataswewenang atau ultra vires yakni bertindak melampaui wewenangnya(beyond the powers of his authority). Apabila putusan mengandungultra petitum, harus dinyatakan cacat (invalid) meskipun hal ituHal. 7 dari 10 hal. Put. No, 121 PK/Pdt/2011dilakukan hakim dengan itikad baik (good faith) maupun sesuaidengan kepentingan umum (public interest).

Mengadili dengan caramengabulkan melebihi dari apa yang digugat, dapat dipersamakandengan tindakan yang tidak sah (ilegal) meskipun dilakukan denganitikad baik;Oleh karena itu, hakim yang melanggar prinsip ultra petitum, samadengan pelanggaran terhadap prinsip rule of law:e karena tindakan itu tidak sesuai dengan hukum, padahalsesuai dengan prinsip rule of law, semua tindakan hakimmesti Sesuai dengan hukum (accordance with the law);e tindakan hakim yang mengabulkan melebihi dari yangdituntut, nyatanyata

puluh dua juta enam ratus tiga ribu tiga ratus sepulunh Rupiah) "adalah tidak benar karena mengandung hal yang kontradiktif dengan bunyi amarputusan angka 3 (tiga) ;2) Bahwa putusan dalam amar angka 4 tidak didasari denganpertimbangan hukum yang cukup ;3) Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor : 11 /Pdt.G/2010/PN.Pwi. tanggal 23 Agustus 2010 dalam amar putusan angka 4 (empat) nyatanyata telah melanggar larangan " Putusan tidak boleh mengabulkan melebihituntutan yang dikemukakan dalam gugatan " (ultra

Solo sebagai Kasir Junior dengan tugasmenerima setoran, melaksanakan pembayaran, dan meneliti keaslian uangrupiah dan ahli telah mengikuti pelatihan dan memliki sertifikat tentang cirri cirri uang rupiah yang dikeluarkan oleh BI.Bahwa saksi membenarkan telah melakukan penelitian / pengecekan keaslianterhadap 319 (tiga ratus sembilan belas) lembar uang kertas Bank emisi tahun2004 pecahan Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) dengan menggunakan alatberupa lampu ultra violet dan kaca pembesar (lop).Bahwa

H.MUHAMMAD HATTA tidak dapat ada, watermark (tanda air) ada tetapicetakan tidak sempurna, hasil cetakan blind kode (kode tuna netra) kode tertentuberbentuk 2 (dua) lingkaran tidak dapat diraba (tidak ada), hasil cetakan hurufmini teks dan huruf mikro tidak jelas terbaca meskipun menggunakan alat bantukaca pembesar, runtutun huruf dan nomor angka pada nomor seru yang tidaksimetris, tidak memendar dari warna hitam menjadi hijau dan dari merahmenjadi orange bila dilihat dibawah sinar ultra violet, pada

gambar kepulauanIndonesia memendar dibawah sinar ultra violet pada bagian dalam tetapiseharusnya memendar dibawah sinar ultra violet, gambar gedung MPR dan DPRtidak memendar berwarna kemerahan dibawah sinar ultra violet tetapiseharusnya memndar dibawah sinar ultra violet, bahan dari kertas yangdigunakan untuk mencetak memendar dibawah sinar ultra violet.Bahwa saksi membenarkan bahwa uang palsu sebanyak 319 (tiga ratus sembilanbelas) tersebut tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah oleh PemerintahNegara