perlumempertimbangkannya lebih lanjut;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk)yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok denganaslinya, sehingga bukti tersebut telan memenuhi syarat formal dan materiil,serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat makaterbukti Pemohon bernama Yusran bin Isnai, bertempat tinggalsebagaimana tersebut pada surat permohonannya, yang merupakan daerahyurisdiksi Pengadilan Agama Dompu, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal4

dan mengadili perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kartu Tanda Penduduk)yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok denganaslinya, sehingga bukti tersebut telan memenuhi syarat formal dan materiil,serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat makaterbukti Pemohon bernama Suharni binti Mas'ud, bertempat tinggalsebagaimana tersebut pada surat permohonannya, yang merupakan daerahyurisdiksi Pengadilan Agama Dompu, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal4

Siti Aminah mendapat bagian sepertiga dengan posisisebelah timur;Gambar : UTARA2/3 1/3Bagian BagianHj.BSa itd ir Amu inn ahPASAL2Menyatakan bahwa Pihak Kesatu dan Pihak Kedua sepakat untukproses balik nama atas kedua tanah sawah yang disengketakan tersebutbiayanya ditanggung oleh Pihak Kesatu semuanya;PASAL 3Bahwa Pihak Kesatu maupun Pihak Kedua telah menerima danmenyetujui semua isi perdamaian ini dan tidak akan saling menuntut mengenaihal tersebut;PASAL4.Bahwa Pihak Kedua akan menyerahkan kedua

mengajukannya permohonan ke PengadilanAgama Pekalongan pada tanggal 5 April 2011, Kartu Tanda Anggota Advokattersebut keduanya telah habis masa berlakunya yaitu tanggal 12 Maret 2012 ;Menimbang, bahwa salah satu Kuasa Hukum Pemohon yangbernama EUIS HIKMAWATI disamping Kartu Tanda Anggotanya telah habismasa berlakunya juga hanya melampirkan salinan berita acara pengambilansumpah, dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwadalam Berita Acara Pengambilan Sumpah tersebut tidak sesuai dengan Pasal4

Perkreditan Arfak Indonesia KantorCabang Manokwari dan Penggugat Prinsipal tidak ikut bertandatangan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) PeraturanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang PerubahanAtas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata CaraPenyelesaian Gugatan Sederhana (selanjutnya disebut Perma No 4 Tahun2019), maka Hakim berkewajiban untuk memeriksa materi gugatan sederhanaberdasarkan syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal4

sudahdiakui oleh PT Telkom dan PT Belaputra Intiland sebagai Pemberi Kerjasehingga terhadap tagihan Pemohon Banding sebesarRp374.352.655,00 dipotong PPh Pasal 4 (2) Final sebesar 3% bukan 4%.Penjelasan dari Pasal 3 Ayat (1) Huruf c dari Peraturan Pemerintah No.51/2008 mendefenisikan bahwa Penyedia Jasa Konsitruksi yang dapatdikenakan tarif 3% adalah Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usahamenengah atau kualifikasi usaha besar.Bahwa dengan demikian, menurut Pemohon Banding, kurang bayar PPh Pasal4

Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 4 ayat (2) yang berasal dariKoreksi Positif atas sewa BTS/Tower sebesar Rp.93.866.464,00, yang tidakdipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajaki:Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) sangatkeberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yangantara lain berbunyi sebagai berikut :Halaman 16 Alinea ke1pahwa berdasarkan faktafakta, buktibukti, dan datadata yang terungkapdi persidangan Majelis berkesimpulan bahwa atas koreksi Positif DPP Pasal4

Bahwa amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam PutusanPengadilan Pajak Nomor: Put.39904/PP/M.XV/25/2012 tanggal 30 Agustus2012 menyatakan bahwa :Halaman 16 Alinea ke1pahwa berdasarkan faktafakta, buktibukti, dan datadata yang terungkapdi persidangan Majelis berkesimpulan bahwa atas koreksi Positif DPP Pasal4 ayat (2) sebesar Rp. 93.866.461 ,00 tidak dapat dipertahankan;Halaman 9 dari 15 halaman.

standing Kuasa Hukum Penggugat untuk mewakiliPenggugat di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikutMenimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon adalah para Advokat yangtelah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi danSurat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Jepara telahmemenuhi syaratsyarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa HukumPemohon tersebut mempunyai kedudukan hukum (legal standing) yang sahuntuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon, sebagaimana maksud Pasal4

Pasal4 dan pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tidak dapatdilakukan ;Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan dari Termohon, olehkarena perkara ini adalah perkara perkawinan dalam bidang perceraian yangtermasuk dalam hukum orang (personal rech) dan untuk memastikan perkara aHal. 7 dari 12 hal. Pts.

Jepr.Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon adalah para Advokat yangtelah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi danSurat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Jepara telahmemenuhi syaratsyarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa HukumPemohon tersebut mempunyai kedudukan hukum (/ega/l standing) yang sahuntuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon, sebagaimana maksud Pasal4 ayat (1) UndangUndang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;Menimbang, bahwa perkara ini adalah

Pasal4 dan pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tidak dapatdilakukan ;Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan dari Termohon, olehkarena perkara ini adalah perkara perkawinan dalam bidang perceraian yangtermasuk dalam hukum orang (personal rech) dan untuk memastikan perkara aquo beralasan dan tidak melawan hukum serta untuk mencegah terjadinyakesepakatan dalam perceraian, Majelis Hakim menilai Pemohon tetap harusmembuktikan dalildalil permohonannya ;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan

yang telah ditentukan, Penggugat datangHal 3 dari hal 10 Putusan Nomo 0372/Pdt.G/2016/PA.Ber.kepersidangan sedangkan Tergugat telah tidak datang kepersidangan,meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana beritaacara relas panggilan yang dibuat Jurusita Pengadilan Agama Bogor danketidak datangan Tergugat kepersidangan tidak disertai dengan alasan yangsah, lalu Majelis Hakim memeriksa perkara ini tanpa hadirnya Tergugat danMajelis Hakim dalam perkara ini tidak dapat menerapkan Pasal4

dalamperkara ini;Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan,Penggugat datang kepersidangan sedangkan Tergugat telah tidak datangkepersidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patutsebagaimana berita acara relas panggilan yang dibuat Jurusita PengadilanAgama Bogor dan ketidak datangan Tergugat kepersidangan tidak disertaidengan alasan yang sah, lalu Majelis Hakim memeriksa perkara ini tanpahadirnya Terrgugat dan Majelis Hakim dalam perkara ini tidak dapatmenerapkan Pasal4

Dengandemikian, dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dan keteranganPemohon, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohonbermohon kepada Pengadilan Agama Kalabahi agar diberi izin untukmenjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon, adapun alasannya danpenyebabnya peselisihan dan pertengkaran secara rinci

Klbsebagaimana ketentuan pasal 2 Undangundang Nomor 1 tahun 1974, Jo pasal4, pasal 5 dan pasal 6 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang bahwa, Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi dalampersidangan saksi (Zaenudin Idris bin Idris) dan saksi II (Karim Usman binUsman) dan sebelum berlanjut pada pertimbangan pokok masalah dalamperkara ini, majelis memandang perlu terlebih dahulu mempertimbangkan,apakah saksisaksi yang telah di ajukan oleh Pemohon telah memenuhi syaratformil dan materiil untuk diterima keterangannya

standing Kuasa Hukum Penggugat untuk mewakiliPenggugat di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikutMenimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon adalah para Advokat yangtelah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi danSurat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Jepara telahmemenuhi syaratsyarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa HukumPemohon tersebut mempunyai kedudukan hukum (/egal standing) yang sahuntuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon, sebagaimana maksud Pasal4

Pasal4 dan pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tidak dapatdilakukan ;Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan dari Termohon, olehkarena perkara ini adalah perkara perkawinan dalam bidang perceraian yangtermasuk dalam hukum orang (personal rech) dan untuk memastikan perkara aquo beralasan dan tidak melawan hukum serta untuk mencegah terjadinyakesepakatan dalam perceraian, Majelis Hakim menilai Pemohon tetap harusmembuktikan dalildalil permohonannya ;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan

standing Kuasa Hukum Penggugat untuk mewakiliPenggugat di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikutMenimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon adalah para Advokat yangtelah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi danSurat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Jepara telahmemenuhi syaratsyarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa HukumPemohon tersebut mempunyai kedudukan hukum (/ega/ standing) yang sahuntuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon, sebagaimana maksud Pasal4

Pasal4 dan pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tidak dapatdilakukan ;Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan dari Termohon, olehkarena perkara ini adalah perkara perkawinan dalam bidang perceraian yangtermasuk dalam hukum orang (personal rech) dan untuk memastikan perkara aquo beralasan dan tidak melawan hukum serta untuk mencegah terjadinyakesepakatan dalam perceraian, Majelis Hakim menilai Pemohon tetap harusmembuktikan dalildalil permohonannya ;Hal. 6 dari 17 hal.

legalstanding Kuasa Hukum Penggugat untuk mewakili Penggugat di dalampersidangan perkara aquo sebagai berikutMenimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon adalah para Advokat yangtelah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi danSurat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Jepara telahmemenuhi syaratsyarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa HukumPemohon tersebut mempunyai kedudukan hukum (legal standing) yang sahuntuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon, sebagaimana maksud Pasal4

Pasal4 dan pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tidak dapatdilakukan ;Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan dari Termohon,namun untuk memastikan perkara a quo beralasan dan tidak melawan hukumserta untuk mencegah terjadinya kesepakatan dalam perceraian, Majelis Hakimmenilai Pemohon tetap harus membuktikan dalildalil permohonannya ;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telahmengajukan surat bukti P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksisebagaimana telah

standing Kuasa Hukum Penggugat untuk mewakiliPenggugat di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut :Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon adalah para Advokat yangtelah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi danSurat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Jepara telahmemenuhi syaratsyarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa HukumPemohon tersebut mempunyai kedudukan hukum (/ega/ standing) yang sahuntuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon, sebagaimana maksud Pasal4

Pasal4 dan pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tidak dapatdilakukan ;Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan dari Termohon, olehkarena perkara ini adalah perkara perkawinan dalam bidang perceraian yangtermasuk dalam hukum orang (personal rech) dan untuk memastikan perkara aquo beralasan dan tidak melawan hukum serta untuk mencegah terjadinyaHal. 7 dari 12 hal. Pts. No. 1738/Pat. G/2016/PA.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (4) Kompilasi HukumIslam bahwa yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suamiatau isteri, anakanak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingandengan perkawinan itu;Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan sebagai anak dariTrimowiyono dan Turijah, oleh karenanya Pemohon telah mempunyai legalstanding dalam mengajukan permohonan ini;Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan bertempat tinggalsebagaimana dalam surat permohonannya yang berdasarkan ketentuan pasal4

No. 0482 /Pdt.G./201 5/PA.Wt.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti identitas Pemohonadalah sebagimana tersebut dalam surat permohonan yang berdasarkan pasal4 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah denganUndangundang Nomor 3 Tahun 2006 merupakan daerah yurisdiksi PengadilanAgama Wates, sehingga pengajuan permohonan ini telah sesuai pula denganketentuan pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa asli surat keterangan silsilahkeluarga

standing Kuasa Hukum Penggugat untuk mewakiliPenggugat di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut :Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah Advokat yangtelah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi danSurat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Jepara telahmemenuhi syaratsyarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa HukumPenggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (/ega/ standing) yang sahuntuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat, sebagaimana maksud Pasal4

Pasal4 dan pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tidak dapatdilakukan ;Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan dari Termohon,namun untuk memastikan perkara a quo beralasan dan tidak melawan hukumserta untuk mencegah terjadinya kesepakatan dalam perceraian, Majelis Hakimmenilai Pemohon tetap harus membuktikan dalildalil permohonannya ;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telahmengajukan surat bukti P.1. dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimanatelah diuraikan

2009, dengan alasan dan penjelasan sebagai berikut:LATAR BELAKANGKetentuan FormalBahwa sebagai hasil dari pemeriksaan pajak tahun 2008, Terbandingmenerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 4ayat (2) final Nomor: 00053/240/08/062/10 tanggal 12 Agustus 2010 untuk MasaPajak Juli 2008 Juni 2009 yang menetapkan jumlah pajak yang masih harusdibayar sebesar Rp.128.844.924 00 dengan perincian sebagai berikut: Uraian JumlahDasar Pengenaan Pajak 5.718.372.737Pajak Penghasilan Pasal4

Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor:Put.47578/PP/M.1/25/2013 tanggal 30 September 2013 yang menyatakan:=" Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP1240/WPJ.06/2011 tanggal 31 Oktober 2011 mengenai keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal4 ayat (2) Final Masa Pajak Juli 2008 Juni 2009 Nomor:00053/240/08/062/10 tanggal 12 Agustus 2010, atas nama: PT.Bhumireksa

karena dalam perkara a quo berupa biayabiaya yangdicatat dalam akun Prasarana Perumahan dan Bangunan merupakanpembelian peralatan dan ATK serta alokasi biaya listrik dan air, dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali)dalam perkara a quo. tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea KetigaUndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal4

beserta pertimbangan hukum didalamnya, majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama/ Hakim Banding tidak sependapatdengan pertimbanganpertimbangan hakim pertama dan akan mempetimbangkansendiri sebagaibarikut ;Menimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan Agama Karanganyar dalampemeriksaan persidangan telah ternyata dalam berita acara persidangan kesatu sampaidengan kelima(terakhir) tidak sekalipun memerintahkan kepada para pihak untukmelakukan perdamaian melalui mediasi sesuai dengan kehendak pasal 2 ayat (3,4) pasal4

standing Kuasa Hukum Penggugat untuk mewakiliPenggugat di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikutMenimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon adalah para Advokat yangtelah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi danSurat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Jepara telahmemenuhi syaratsyarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa HukumPemohon tersebut mempunyai kedudukan hukum (/egal standing) yang sahuntuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon, sebagaimana maksud Pasal4

Pasal4 dan pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tidak dapatdilakukan ;Halaman 7 dari 12 halamanMenimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan dari Termohon, namununtuk memastikan perkara a quo beralasan dan tidak melawan hukum sertauntuk mencegah terjadinya kesepakatan dalam perceraian, Majelis Hakimmenilai Pemohon tetap harus membuktikan dalildalil permohonannya ;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telahmengajukan surat bukti P.1. dan P.2 serta 2 (dua) orang

Jepr.Pemohon tersebut mempunyai kedudukan hukum (/egal standing) yang sahuntuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon, sebagaimana maksud Pasal4 ayat (1) UndangUndang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan danberdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan relas Panggilan,Termohon bertempat tinggal di Jepara, maka perkara ini baik secara absolutmaupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Jepara sebagaimanamaksud Pasal 49 dan Pasal 66 ayat

Pasal4 dan pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tidak dapatdilakukan ;Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan dari Termohon,namun untuk memastikan perkara a quo beralasan dan tidak melawan hukumserta untuk mencegah terjadinya kesepakatan dalam perceraian, Majelis Hakimmenilai Pemohon tetap harus membuktikan dalildalil permohonannya ;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telahmengajukan surat bukti P.1. dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimanatelah diuraikan

yang berwenang;4) Laporan keuangan perusahaan pemegang IUPHHKHAuntuk 5 (lima) tahun terakhir yang telah diaudit olehAkuntan Publik sesuai dengan Pernyataan StandarAkuntansi Keuangan Nomor 32 tentang AkuntansiKehutanan;5) Peta lokasi areal yang dimohon dengan skala 1 : 50.000atau 1: 100.000; dan6) Peta mosaic potret udara skala 1 : 20.000 atau citrasatelit resolusi minimal 30 (tiga puluh) meter denganliputan hasil 2 (dua) tahun terakhir;Pasal 5:(1)(2)Penilaian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal4

dilakukan oleh Direktur Jenderal:Direktur jenderal dalam melakukan penilaian sebagaimanadimaksud pada ayat (1) mendelegasikan kepada unit eselonIl lingkup Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanansesuai tupoksi;Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal4 belum lengkap, Direktur Jenderal memberitahukankepada Pemohon untuk melengkapi persyaratanadministrasif dalam jangka waktu 60 (enam puluh) harikalender:Dalam hal persyartan sebagaimana dimaksud dalam ayat(3) tidak dipenuhi Direktur

Jenderal mengajukan SuratMenteri tentang Penolakan permohonan perpanjanganIUPHHKHA;Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal4 dipenuhi, bagi perusahaan yang belum memiliki sertifikatHalaman 16 dari 32 halaman.

Putusan Nomor 410 K/TUN/2017b.C.PHAPL atau memiliki sertifikat PHAPL tetapi telah habisjangka waktunya, Direktur Jenderal melakukan penilaiankinerja Pemanfaatan Hutan Alam Produksi Lestari (PHAPL);(6) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal4 dipenuhi, bagi perusahaan yang belum memiliki sertifikatPHAPL yang jangka waktu sertifikat masih berlaku, DirekturJenderal Pemanfaatan Hutan Alam Produksi Lestari(PHAPL);Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/MenhutII/2014 tentang Tata

Hal ini membuktikan bahwa sampai denganberakhirnya izin Termohon Kasasi/dahulu Terbanding pada tanggal18 November 2012, Termohon Kasasi/dahulu Terbanding tidakdapat memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal4 Peraturan menteri kehutanan Nomor P.52/Menhutll/2008:k. Bahwa dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim TingkatPertama halaman 114 berbunyi:Halaman 20 dari 32 halaman.