Ditemukan 13235 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 07-11-2013 — Putus : 20-02-2013 — Upload : 05-12-2014
Putusan PN PADANG Nomor 24/Pid.B/TPK/2013/PN.Pdg
Tanggal 20 Februari 2013 — MUSTOFA, SP Pgl. MUSTOFA
5112
  • Sumbar saksi ikut dalam kegiatanprogram pemulihan dini rehabilitasi dan rekontruksi pasca gempa dan tsunami tahun2010 tersebut saksi menjabat sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) ;e Bahwa tugas dan wewenang saksi selaku PPK dalam kegiatan tersebut adalah bertugasdan bertanggung jawab dalam pemulihan dini yaitu1 Bertanggung jawab fisik dan keuangan atas dana rehabilitasi dan rekontruksi pascabenacana yang dialokasikan di Provinsi2 Mengelola dana supervisi dan pendampingan3 Memfasilitasi dan mengkoordinasikan
    Kep.Mentawai dilantik tanggal 2 Februari 2011 dan ada juga 3 (tiga) orang pegawai DinasPertanian yang dilantik membantu kegiatan pemulihan dini pasca gempa Kep.Mentawai tanggal 25 Oktober 2010 ;e Bahwa kegiatan pemulihan dini awalnya PJOK menyusun RAB dan dalam kegiatanpemulihan dini pasca gempa saksi selaku Kepala Dinas dimana saksi sebagaipelaksana teknis dan dalam hal; ini PJOK bertanggung jawab kepada pada PPK ;e Bahwa sebelum kegiatan ini dimulai Terdakwa selaku PJOK ada survey kelapanganternyata
    Mentawai dan dalam kegiatan bantuanpemulihan dini saksi memiliki jabatan selaku staf pengelola kegiatan di SektorPertanian;Bahwa saksi tahu pada bulan Juli 2011 mengenai penggelapan uang pemulihan dinipasca gempa dan tsunami tahun 2010 di Kab. Kep.
    dini untuk membangkitkan semangat yang terkenabencana gempa dan tsunami ;Bahwa saksi diangkat berdasarkan SK Gubernur dimana saksi terima SK tahun 2011 ;Bahwa terhadap pemulihan tersebut uang bantuan untuk 4 Kecamatan sepertiKecamatan Sipora Utara, Kec.
    LESUIK yang memberikan keterangan pada pokoknyasebagai berikut ;Bahwa jabatan saksi didalam kegiatan pemulihan dini adalah selaku Koordinator PPL (petugas Penyuluh lapangan ) Dasar saksi di angkat selaku koordinator PPLberdasarkan Sk dari Kepala Dinas Pertanian, Pertenakan dan pertenakan Kab.Mentawai Nomor : 13 tahun anggaran 2011 , tanggal 31 Maret 2011.Bahwa bantuan pemulihan dini berupa uang lelah masyarakat berasal dari BNPB pusatyang diserahkan melalui pemerintah Kab.
Register : 28-11-2016 — Putus : 10-03-2017 — Upload : 24-03-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 727/PDT/2016/PT.DKI
Tanggal 10 Maret 2017 — MENTERI LINGKUNGAN HIDUP dan KEHUTANAN RI >< PT. JATIM JAYA PERKASA
619455
  • Menghukum Tergugat untuk melakukan tindakan pemulihan lingkungan terhadap lahan yang terbakar seluas 1000 (seribu) hektar dengan biaya sejumlah Rp. 371.137.000.000,00 ( tiga ratus tujuh puluh satu milyar seratus tiga puluh tujuh juta rupiah), sehingga lahan dapat difungsikan kembali sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan ; ----------------------------------------------------------------------------------6.
    Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per hari atas keterlambatan dalam melaksanakan tindakan pemulihan lingkungan ; -----7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ; ---------------------------- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00.
    Dalam rangka pemulihan lahan yang rusak akibat kebakaranlahan seluas 1000 ha melalui pemberian kompos, serta biayayang harus dikeluarkan untuk memfungsikan faktor ekologisyang hilang maka dibutuhkan biaya sebesarRp.371.137.000.000.Fakta Kebakaran Lahan Tergugat Juga Berdasarkan LaporanMasyarakat3.16.
    Kerugian karena hilangnya sumberdaya genetikaPembakaran tanah gambut telah menghilangkan sumberdaya genetika termasuk mikro organisme tanah yangperuntukannya sampai saat ini belum diketahui dan/atauyang telah diketahui tetapi belum dimanfaatkan secaramaksimal.Biaya pemulihan akibat hilangnya sumberdaya genetikaadalah sebesar Rp.
    Biaya Pemulihan Lingkungan (tanah gambut bekasterbakar)Dalam upaya memulihkan tanah gambut seluas 1.000 hayang rusak karena pembakaran, maka lahan yang rusaktersebut harus dipulihkan meskipun mustahilmengembalikan kepada keadaan seperti semula sebelumterbakar.
    Untuk itu pemulihan tanah gambut yang terbakartersebut harus dilakukan dengan material yang mempunyaikedekatan fungsi yaitu Kompos.Pemulihnan tanah gambut yang rusak akibat pembakarandengan kompos yang diangkut dengan menggunakan truktronton dengan kapasitas 20m adalah sebagai berikut sepertidiatur dalam Permen LH No.07 tahun 2014:a.
    Biaya pemulihan untuk mengaktifkan fungsi ekologisBiaya yang dibutuhkan untuk mengaktifkan fungsiekologis dalam rangka pemulihan tanah gambut bekasterobakar seluas 1.000 ha, seperti diatur dalam Permen LHNo.07 tahun 2014 adalah: Pendaur ulang unsur hara Rp.4.610.000.000 Pengurai limbah Rp. 435.000.000 Keanekaragaman hayati Rp.2.700.000.000 Sumberdaya genetik Rp. 410.000.000 Pelepasan karbon Rp. 810.000.000 Perosot karbon Rp. 283.500.000Subtotal biaya pemulihan adalah sebesar Rp.9.248.500.000 (Sembilan
Putus : 17-12-2019 — Upload : 21-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 666 PK/Pdt/2017
Tanggal 17 Desember 2019 — PT MERBAU PELALAWAN LESTARI vs KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA (DAHULU KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA)
665360 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Biaya Pemulihan Biodiversiti:Akibat rusaknya lahan karena konversi lahan dan hutan menjaditanah rusak maka tidak sedikit keanekaragaman hayati yanghilang untuk itu biaya yang dibutuhkan untuk memulihkanbiodiversiti sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus riburupiah) per hektar.
    Biaya Pemulihan Sumber Daya Genetik:Biaya pemulihan akibat hilangnya sumber daya genetik adalahsejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah) perhektar, sehingga untuk lahan seluas 5.590 ha (lima ribu lima ratussembilan puluh hektar) biaya yang dibutuhkan untuk memulihkansebesar:= 5.590 ha x Rp410.000,00 = Rp2.291.900.000,00 (dua miliar duaratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah);6.
    Biaya pemulihan biodiversiti Rp 15.093.000.000,00g. Biayabiaya sumber daya genetik Rp 2.291.900.000,00h.
    Biaya Pemulihan Sumber Daya Genetik:Biaya pemulihan akibat hilangnya sumber daya genetik adalahsejumlah Rp410.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per hektar,sehingga untuk lahan seluas 1.873 ha (seribu delapan ratus tujuhpuluh tiga hektar) biaya yang dibutuhkan untuk memulihkanHalaman 7 dari 21 hal. Put. Nomor 666 PK/Pdt/2017sebesar:= 1.873 ha x Rp410.000,00 = Rp767.930.000,00 (tujuh ratus enampuluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);.
    Biaya pemulihan biodiversiti Rp 5.057.100.000,00g. Biayabiaya sumber daya genetic Rp 767.930.000,00h. Biaya pelepasan karbon Rp 60.516.630.000,00 Total biaya pemulihan lingkungan Rp163.721.945.000,00(seratus enam puluh tiga miliar tujuh ratus dua puluh satu jutasembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);Bahwa berdasarkan uraian perhitungan kerugian di atas total biayakerugian dalam kasus perusakan lingkungan hidup berupa hutanHalaman 8 dari 27 hal. Put.
Register : 14-02-2018 — Putus : 03-04-2018 — Upload : 30-05-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 161 K/TUN/2018
Tanggal 3 April 2018 — H. ABDUL MUTALIB, SH.,M.Si VS BUPATI PENAJAM PASER UTARA;
4511 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Surat Bupati Penajam Paser Utara Nomor 800/1125/TUPIM/XII/2016tanggal 7 Desember 2016 perihal Jawaban atas PermohonanPencabutan/Pemulihan Hukuman Disiplin dan Kejelasan PenempatanKerja;3. Mewajibkan Tergugat untuk:a. Mencabut Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor821/62/SKBUP/I/2014 tanggal 13 Januari 2014 tentang PenjatuhanHukuman Disiplin berupa Pembebasan dari Jabatan atas namaH. Abdul Mutalib, S.H.,M.Si.;b.
    Mencabut Surat Bupati Penajam Paser Utara Nomor800/1125/TUPIM/ XII/2016 tanggal 7 Desember 2016 perihalJawaban atas Permohonan Pencabutan/Pemulihan Hukuman Disiplindan Kejelasan Penempatan Kerja;4. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan pemenuhan hakhak Penggugatyaitu Rehabilitasi berupa pemulihan pangkat/golongan, penghasilan, danjabatan dengan kelas jabatan Struktural setara Eselon Il, sertaHalaman 2 dari 8 halaman.
    Surat Bupati Penajam Paser Utara Nomor800/1125/TUPIM/XII/2016 tanggal 7 Desember 2016 perihalJawaban atas Permohonan Pencabutan/Pemulihan HukumanDisiplin dan Kejelasan Penempatan Kerja;Mewajibkan Tergugat/Termohon Kasasi untuk:a. Mencabut Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor821/62/SKBUP/I/2014 tanggal 13 Januari 2014 tentang PenjatuhanHukuman Disiplin berupa Pembebasan dari Jabatan atas namaH. Abdul Mutalib, S.H.,M.Si.;b.
    Mencabut Surat Bupati Penajam Paser Utara Nomor800/1125/TUPIM/ XII/2016 tanggal 7 Desember 2016 perihalJawaban atas Permohonan Pencabutan/Pemulihan HukumanDisiplin dan Kejelasan Penempatan Kerja;Mewajibkan Tergugat/Termohon Kasasi untuk melakukan pemenuhanhakhak Penggugat yaitu Rehabilitasi berupa pemulihan pangkat/golongan, penghasilan, dan jabatan dengan kelas jabatan Strukturalsetara Eselon Il, serta menerbitkan Surat Keputusan yang memuattentang kejelasan penempatan kerja;Membebankan Tergugat
Putus : 16-08-2012 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 499 K/PDT/2012
Tanggal 16 Agustus 2012 — PERSEROAN TERBATAS PT. SELATNASIK INDOKWARSA, dkk VS MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA, QQ PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA, QQ NEGARA REPUBLIK INDONESIA
326226 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pada areal diluar lokasi perizinan pertambangan Tergugat danTergugat II :1) Kerusakan hutan, seluas 29,8 hektar;2) Kerusakan akibat pembuatan jalan, seluas 34,4 hektar;Total kKerusakan seluas 64,2 hektar;24.Bahwa para Tergugat harus bertanggung jawab baik masingmasingmaupun secara tanggung renteng atas kerusakankerusakan dan biayabiaya yang diperlukan untuk tindakantindakan pemulihan lingkungan hidup,sebagai berikut :KERUSAKANKERUSAKAN DAN BIAYA PEMULIHAN LINGKUNGAN;I.
    Biayabiaya pemulihan lingkungan :Dalam upaya memulihkan lingkungan yang rusak agar dapat kembali kefungsinya semula, maka diperlukan biayabiaya pemulihan untukmengaktifkan tungsi ekologi yang hilang, sebagai berikut :a.b.cd.e> aQ =Penyedian air melalui pembuatan reservoir Rp. 8.424.000.000,Pengendalian limpasan dan erosi Rp. 1.246.000.000,. Pembentukan tanah Rp. 104.000.000,Pendaur ulang unsur hara Rp. 958.880.000.. Pengurai limbah Rp. 90.480.000,Keanekaragaman hayati Rp. 561.600.000.
    Biayabiaya pemulihan lingkungan :Dalam upaya memulihkan lingkungan yang rusak agar dapat kembali kefungsinya semula, maka diperlukan biayabiaya pemulihan untukmengaktifkan fungsi ekologi yang hilang, sebagai berikut :a. Penyedian air melalui pembuatan reservoir Rp. 3.912.300.000,b. Pengendalian limpasan dan erosi Rp. 579.600.000,c. Pembentukan tanah Rp. 48.300.000,d. Pendaur ulang unsur hara Rp. 454.546.000.e. Pengurai limbah Rp. 42.021.000,f. Keanekaragaman hayati Rp. 260.820.000.g.
    ,;Pelepasan Karbon :Bahwa akibat perusakan tersebut telah menyebabkan hilangnyakarbon yang diperkirakan sebesar 359 ton perhektar, dan biayayang dibutuhkan untuk pemulihan sebesar Rp.90.000, per tonper hektar.
    Biayabiaya pemulihan lingkungan :Dalam upaya memulihkan lingkungan yang rusak agar dapat kembali kefungsinya semula, maka diperlukan biayabiaya pemulihan untukmengaktitkan fungsi ekologi yang hilang, sebagai berikut :a.
Register : 19-11-2020 — Putus : 05-01-2021 — Upload : 25-01-2021
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Yyk
Tanggal 5 Januari 2021 — Penuntut Umum:
ROCHMANTO NUGROHO, SH.
Terdakwa:
RYAN KHILMI ADI FARUQI als RISKI als KOPOK bin DWI SUKARTO
5537
  • strong>

    1. Menyatakan Terdakwa RYAN kHILMI ADI FARUQI ALS KOPOK BIN DWI SUKARTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa Rehabitasi medis dan rehabilitasi social Inap di Rumah Pemulihan
    Adiksi Berbasis Masyarakat (RPABM) Nawacita Yogyakarta selama : 6 (enam) bulan;
  • Menetapkan selama masa terdakwa menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social di Rumah Pemulihan Adiksi Berbasis Masyarakat (RPABM) Nawacita Yogyakarta diperhitungkan sebagai menjalani pidana;
  • Menetapkan barang bukti berupa:
    • 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna Mild yang didalamnya berisi
Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 460 K/Pdt/2016
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA vs PT MERBAU PELALAWAN LESTARI
677600 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Biaya Pemulihan Sumber Daya Genetik;Biaya pemulihan akibat hilangnya sumber daya genetik adalahsejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah) perhektar, sehingga untuk lahan seluas 5.590 ha (lima ribu limaratus sembilan puluh hektar) biaya yang dibutuhkan untukmemulihkan sejumlah:= 5.590 ha x Rp410.000,00 = Rp2.291.900.000,00 (dua miliardua ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah);f.
    Biaya pemulihan biodiversiti Rp 15.093.000.000,00g. Biayabiaya sumber daya genetik Rp 2.291.900.000,00h. Biaya pelepasan karbon Rp180.612.900.000,00Total biaya pemulihan lingkungan Rp488.929.350.000,00Halaman 13 dari 48 hal. Put.
    Biaya Pemulihan Sumber Daya Genetik;Halaman 15 dari 48 hal. Put. Nomor 460 k/Pdt/2016Biaya pemulihan akibat hilangnya sumber daya genetik adalahsejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah) perhektar, sehingga untuk lahan seluas 1.873 ha (seribu delapanratus tujuh puluh tiga hektar) biaya yang dibutuhkan untukmemulihkan sejumlah:= 1.873 ha x Rp410.000,00 = Rp767.930.000,00 (tujuh ratusenam puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);f.
    Biaya pemulihan biodiversiti Rp 5.057.100.000,00g. Biayabiaya sumber daya genetik Rp 767.930.000,00h. Biaya pelepasan karbon Rp 60.516.630.000,00Total biaya pemulihan lingkungan Rp163.721.945.000,00(seratus enam puluh tiga miliar tujuh ratus dua puluh satu jutasembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);Bahwa berdasarkan uraian perhitungan kerugian di atas, total yangbiaya kerugian dalam kasus perusakan perusakan lingkungan hidupHalaman 16 dari 48 hal. Put.
    Biaya Pemulihan Untuk Mengaktifkan Fungsi Ekologi yang Hilang adalah:a. Biaya penyedian air melalui pembangunan reservoir Rp 75.856.500.000,00b. Biaya pengendalian limpasan dan erosi Rp 11.238.000.000,00c. Biaya pembentukan tanah Rp 936.500.000,00d Biaya pendaur ulang unsur hara Rp 8.634 530.000,00e. Biaya fungsi pengurai limbah Rp 814.755.000,00f. Biaya pemulihan biodiversiti Rp 5.057.100.000,00g. Biaya biaya sumber daya genetik Rp 767.930.000,00h.
Register : 07-03-2016 — Putus : 21-06-2016 — Upload : 26-04-2019
Putusan PA TEMBILAHAN Nomor 0176/Pdt.G/2016/PA.Tbh
Tanggal 21 Juni 2016 — Penggugat melawan Tergugat
144
  • Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir dan Kecamatan Pemulihan Kabupaten Sumedang untuk dicatat pada daftar yang telah disediakan untuk itu;
    5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

    dan mengadiliperkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telahmenjatuhkan putusan dalam perkara antara pihakpihak :PENGGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu RumahTangga, pendidikan MTs, tempat tinggal di Parit 2 RT.0O2 RW. 004Desa Sungai Rawa Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten IndragiriHilir, sebagai " Penggugat";MELAWANTERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,pendidikan SD, tempat tinggal di Dusun Dangdeur RT.002 RW. 006Desa Cigendel Kecamatan Pemulihan
    Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untukmengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetapkepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Tuaka KabupatenIndragiri Hilir dan Kecamatan Pemulihan Kabupaten Sumedang untukdicatat pada daftar yang telah disediakan untuk itu;5.
Putus : 23-05-2014 — Upload : 22-07-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 109 PK/Pdt/2014
Tanggal 23 Mei 2014 — Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia, qq. Pemerintah Negara Republik Indonesia, qq Negara Republik Indonesia, vs melawan : Perseroan Terbatas PT. Selatnasik Indokwarsa,dkk
261188 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pada areal diluar lokasi perizinan pertambangan Tergugat I dan Tergugat II:1 Kerusakan hutan, seluas 29,8 hektar.2 Kerusakan akibat pembuatan jalan, seluas 34,4 hektar.Total kerusakan seluas 64,2 hektar;24 Bahwa para Tergugat harus bertanggung jawab baik masingmasing maupunsecara tanggung renteng atas kerusakankerusakan dan biayabiaya yangdiperlukan untuk tindakantindakan pemulihan lingkungan hidup, sebagai berikut:KerusakanKerusakan dan Biaya Pemulihan Lingkungan;I.
    Biayabiaya pemulihan lingkungan:Dalam upaya memulihkan lingkungan yang rusak agar dapat kembali ke fungsinyasemula, maka diperlukan biayabiaya pemulihan untuk mengaktifkan fungsi ekologiyang hilang, sebagai berikut:a. Penyediaan air melalui pembuatan reservoir Rp.8.424.000.000,b. Pengendalian limpasan dan erosi Rp.1.246.000.000,c. Pembentukan tanah Rp. 104.000.000,d. Pendaur ulang unsur hara Rp. 958.880.000,e. Pengurai limbah Rp. 90.480.000,f. Keanekaragaman hayati Rp. 561.600.000,g.
    Sehingga biayayang diperlukan untuk ini sebesar: 98,6 ha X Rp.2.700.000, =Rp.260.820.000,;8 Sumber Daya Genetik:Biaya pemulihan akibat hilangnya sumber daya genetik menjadi rusak atauhilang sama sekali.
    BiayaBiaya Pemulihan Lingkungan:Dalam upaya memulihkan lingkungan yang rusak agar dapat kembali ke fungsinyasemula, maka diperlukan biayabiaya pemulihan untuk mengaktifkan fungsi ekologiyang hilang, sebagai berikut:a Penyediaan air melalui pembuatan reservoirRp.2.600. 100.000,b. Pengendalian limpasan dan erosi Rp. 385.200.000,c. Pembentukan tanah Rp. 32.100.000,d. Pendaur ulang unsur hara Rp. 295.962.000,e. Pengurai limbah Rp. 27.927.000,f.
    Penggugat, sebagai berikut:3.1.Tergugat I, membayar biaya pemulihan lingkungan sebesarRp.18.190.720.000, (delapan belas milyar seratus sembilan puluh juta tujuh ratusdua puluh ribu rupiah);3.2.Tergugat II, membayar biaya pemulihan lingkungan sebesar Rp.8.458.339.000,(delapan milyar empat ratus lima puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh sembilanribu rupiah);3.3.
Putus : 14-11-2012 — Upload : 18-09-2017
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 419/Pdt.P/2012/PN-RAP
Tanggal 14 Nopember 2012 — - PERDATA - JUSUP SITEPU
196
  • MENETAPKAN- Mengabulkan pemohonan Pemohon untuk selanjutnya ;- Menetapkan bahwa Pemohonan YUSUP SITEPU dengan SEHATI BR SEBAYANG adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 Agustus 1992 di Gereja Pantekosta Di Indonesia (gpdi) Pemulihan Rantauprapat berdasarkan Petikan Akte Nikah yang Kudus tanggal 29 Agustus 1992 Nomor ;109/AN/GPDI/Rap/VIII/1992,yang ditandatangani oleh Pdt.
Register : 19-06-2020 — Putus : 06-08-2020 — Upload : 06-08-2020
Putusan PT JAMBI Nomor 64/PDT.G-LH/2020/PT JMB
Tanggal 6 Agustus 2020 — Pembanding/Tergugat : PT. AGRO TUMBUH GEMILANG ABADI
Terbanding/Penggugat : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
9871454
  • Biaya Ganti Pemulihan Lingkungan Hidup yang meliputi : Biaya Pemulihan, Biaya untuk mengaktifkan fungsi ekologis yang hilang,biaya pembangunan/perbaikan = sistem hidrologi (watermanagement) di lahan gambut, Biaya Revegetasi, BiayaPengawasan Pelaksanaan Pemulihan; 4. Biaya Pemulihan Jumlah (Rp) Pemulihan lahan yang rusakakibat pembakaran dilakukandengan menggunakan komposuntuk mengganti gambut yangrusak setebal ratarata 10 cm.Kompos ini berasal dari materialyang mudah lapuk dan mudahdikerjakan.
    Biaya Ganti Pemulihnan Lingkungan Hidup yang meliputi : BiayaPemulihan, Biaya untuk mengaktifkan fungsi ekologis yang hilang,biayapembangunan/perbaikan sistemhidrologi (watermanagement) di lahan gambut, Biaya Revegetasi, BiayaPengawasan Pelaksanaan Pemulihan: sistem hidrologi (water management) di lahan gambut NO KOMPONEN JUMLAH1. Biaya Pemulihan 366.000.000.000,2. Biaya untuk mengaktifkan fungsi 13.462.687.500,ekologis yang hilang3.
    Biaya Pengawasan Pelaksanaan 2.900.000.000,PemulihanTotal Biaya Ganti Pemulihan 430.362.687.500,Lingkungan Hidup yang meliputi: Biaya Pemulihan, Biaya untukmengaktifkan fungsi ekologis yanghilang, biayapembangunan/perbaikan sistemhidrologi (water management) dilahan gambut, Biaya revegetasi,Biaya Pengawasan Pengawasan Pelaksanaan Pemulihan8.
    terhadap Fungsi Ekosistem Gambuttelah diatur didalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambutsebagai pedoman pemulihan gambut terhadap areal atau lahangambut yang mengalami kerusakan akibat kebakaransebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 Peraturan Menteriini bertujuan untuk memberikan pedoman teknis pemulihan fungsiEkosistem Gambut bagi:a.
    Pemerintah Daerah/provinsi;c. masyarakat, termasuk masyarakat hukum adat; dand. penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.Hal ini memberikan pedoman bagi Pelaku usaha untukmelakukan pemulihan kerusakan akibat kebakaran bukan denganmenerapkan Pembayaran Ganti Rugi, dan biaya Pemulihansebagaimana Putusan Perkara a quo, sehingga nilai gantikerugian dan biaya Pemulihan yang diminta untuk disetorkankepada kas negara, dan kemudian dikembalikan lagi ke lahankebun Pembanding/Tergugat (Privat) sebagai pemulihan
Register : 30-07-2019 — Putus : 17-09-2019 — Upload : 17-09-2019
Putusan PT MANADO Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PT MND
Tanggal 17 September 2019 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum I : EKO NURLIANTO, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : CHRISTIANO YORIKO ARDIANSYAH ANDI BASO WEENAS, S.H.
10938
  • Bencana Gelombang Tinggi Air Laut di Wilayah Kabupaten Minahasa Selatan;
  • 3 (tiga) rangkap Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor 429 Tahun 2016 tanggal 27 Juni 2016 tentang Penetapan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Gelombang Tinggi Air Laut di Kabupaten Minahasa Selatan;
  • 4 (empat) rangkap Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor 546 Tahun 2016 tanggal 16 Desember 2016 tentang Perpanjangan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Gelombang Tinggi Air Laut di Kabupaten
    Minahasa Selatan;
  • 2 (dua) rangkap Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor 94 Tahun 2017 tanggal 26 Januari 2017 tentang Perpanjangan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Gelombang Tinggi Air Laut di Kabupaten Minahasa Selatan;
  • 3 (tiga) rangkap Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor 34 Tahun 2016 tanggal 19 Oktober 2016 tentang Tim Teknis Kegiatan Transisi ke Pemulihan Tahun 2016 di Kabupaten Minahasa Selatan;
  • 3 (tiga) lembar Surat
    dari Lurah Ranoiapo Kabupaten Minahasa Selatan Nomor: 30/PB/KL-R/VI-2016 tanggal 23 Juni 2016 perihal Permohonan Bantuan;
  • 3 (tiga) rangkap Surat dari Bupati Minahasa Selatan Nomor: 172/978/BMS-BPBD tanggal 21 Juli 2016 perihal Permohonan Bantuan Transisi Darurat Kepemulihan Bencana Tanah Longsor dan Banjir dan Gelombang Tinggi Air Laut di Kabupaten Minahasa Selatan;
  • 2 (dua) rangkap Kajian Teknis Prioritas Usulan Kegiatan Transisi Darurat Ke Pemulihan Bencana Tanah Longsor dan
    Bencana Tanah Longsor dan Banjir di Kabupaten Minahasa Selatan;
  • 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor 467 Tahun 2016 tanggal 14 September 2016 tentang Perpanjangan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Tanah Longsor dan Banjir di Kabupaten Minahasa Selatan;
  • 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor 95 Tahun 2017 tanggal 25 Januari 2017 tentang Perpanjangan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Tanah Longsor dan Banjir di Kabupaten
    Minahasa Selatan;
  • 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor 186 Tahun 2017 tanggal 15 Maret 2017 tentang Perpanjangan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Tanah Longsor dan Banjir di Kabupaten Minahasa Selatan;
  • 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor 12 Tahun 2017 tanggal 7 Februari 2017 tentang Perpanjangan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Gelombang Tinggi Air Laut di Kabupaten Minahasa Selatan;
  • 1 (satu) rangkap Berita
    KOMALING, S.H.tersebut, saudari CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU, S.E. selaku BupatiMinahasa Selatan menetapkan Status Transisi Darurat ke Pemulihan melaluiKeputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor 429 Tahun 2016 Tanggal 27 Juni 2016tentang Penetapan Status Transisi Darurat Ke Pemulihan Bencana GelombangTinggi Air Laut di Kabupaten Minahasa Selatan, padahal Saudari CHRISTIANYEUGENIA PARUNTU, S.E. selaku Bupati Minahasa Selatan sebelumnya telahpernah meninjau lokasi yang dilaporkan terjadi bencana alam di
    darurat ke pemulihan tersebut bertentangan dengan Pedoman Penetapan StatusKeadaan Darurat Bencana BNPB Tahun 2016 Bab II Huruf B Angka 3 yangmenyatakan bahwa status transisi darurat ke pemulihan adalah keadaan ketikaancaman bencana yang terjadi cenderung menurun/mereda eskalasinya atau telahberakhir, sedangkan gangguan kehidupan dan penghidupan sekelompok orangmasyarakat masih tetap berlangsung.Bahwa Saudari CHRISTIANY EUGENIA PARUNTHU, S.E. selaku Bupati MinahasaSelatan selanjutnya mengajukan permohonan
    dua) rangkap Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor 94 Tahun2017 tanggal 26 Januari 2017 tentang Perpanjangan Status TransisiDarurat ke Pemulihan Bencana Gelombang Tinggi Air Laut di KabupatenMinahasa Selatan;3 (tiga) rangkap Keputusan Kepala Pelaksana Badan PenanggulanganBencana Daerah Nomor 34 Tahun 2016 tanggal 19 Oktober 2016 tentangTim Teknis Kegiatan Transisi ke Pemulihan Tahun 2016 di KabupatenMinahasa Selatan;3 (tiga) lembar Surat dari Lurah Ranoiapo Kabupaten Minahasa SelatanNomor: 30/PB
    Atas dasar hal tersebut, kKemudian akan terjadiperbedaan terhadap pemulihan kerugian negara dengan besarnya kerugian itusendiri.
Register : 13-06-2024 — Putus : 10-07-2024 — Upload : 10-07-2024
Putusan PT JAKARTA Nomor 685/PDT/2024/PT DKI
Tanggal 10 Juli 2024 — Pembanding/Penggugat : PT BUKOPIN FINANCE Diwakili Oleh : PT BUKOPIN FINANCE
Terbanding/Tergugat I : Pusat Pemulihan Asset Kejaksaan Agung
Terbanding/Tergugat II : KEJAKSAAN NEGERI UNAAHA
Terbanding/Tergugat III : KPKNL KENDARI
Terbanding/Turut Tergugat I : PT ROCKSTONE MINING INDONESIA
Terbanding/Turut Tergugat II : PT SHAKILA MAKMUR JAYA
5629
  • Pembanding/Penggugat : PT BUKOPIN FINANCE Diwakili Oleh : PT BUKOPIN FINANCE
    Terbanding/Tergugat I : Pusat Pemulihan Asset Kejaksaan Agung
    Terbanding/Tergugat II : KEJAKSAAN NEGERI UNAAHA
    Terbanding/Tergugat III : KPKNL KENDARI
    Terbanding/Turut Tergugat I : PT ROCKSTONE MINING INDONESIA
    Terbanding/Turut Tergugat II : PT SHAKILA MAKMUR JAYA
Putus : 04-02-2016 — Upload : 19-07-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 735 K/Pdt.Sus-PHI/2015
Tanggal 4 Februari 2016 — DADAN SUPARDAN, DKK VS YUKI IRAWAN
6647 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Biaya pengobatan dan pemulihan kondisi fisik dan psikis akibatkecelakaan kerja dan/atau penyiksaan dan kekerasan yang dialamisebesar Rp50.000.000,00;e. Uang pesangon sebesar 2 kali upah pokok: 2 x Rp2.530.000,00 =Rp5.060.000,00;f. Tuntutan penggantian biaya kepulangan sebesar Rp200.000,00;g. Biaya penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan15% dari uang pesangon: 15% x Rp5.060.000,00 = Rp759.000,00;h.
    dua juta enam ratusenam puluh lima ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah);Hakhak Penggugat XII (Abdul Nawaf Fikri) yang terdiri dari upah pokok,upah lembur, tambahan upah atas keterlambatan pembayaran upahpokok, tambahan upah keterlambatan atas pembayaran upah lembur,biaya pengobatan dan pemulihan kondisi fisik dan psikis akibatHal. 51 dari 106 hal.
    ";Sehingga telah keliru dan tidak berdasar apabila Judex Facti menolaktuntutan biaya pengobatan dan pemulihan kondisi fisik dan psikis akibatkecelakaan kerja dan/atau penyiksaan dan kekerasan yang dilakukanTermohon Kasasi dimaksud.
    Tuntutan biaya pemulihan fisik dan psikis akibat kecelakaan kerjadan/atau tindak kekerasan;Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ramlan Sugilar, saksi Gingin dansaksi Luri Ahmad Sanusi yang dikuatkan fakta hukum dalam sidangpidana Termohon Kasasi (vide Bukti P14 halaman 82 butir 1), terbuktiTermohon Kasasi tidak memberikan peralatan keselamatan kerja (safety)pada para pekerjanya.
    No. 735 K/Pdt.SusPHI/2015kiranya apabila Para Pemohon Kasasi menuntut biaya pemulihan fisikdan psikis sebesar Rp50.000.000,00/ Pemohon Kasasi;Berdasarkan fakta hukum mana, sangatlah berdasar apabila MajelisHakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara a quomengabulkan tuntutan Para Pemohon Kasasi atas biaya pemulihan fisikdan psikis sebagaimana diatur dalam Pasal 99 UndangUndangKetenagakerjaan jo. Pasal 1 angka 1 UndangUndang Nomor 3 Tahun1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja jo.
Putus : 28-08-2015 — Upload : 12-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 651 K/Pdt/2015
Tanggal 28 Agustus 2015 — PT. KALLISTA ALAM VS MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA
40623351 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Biaya pengembalian karbon;Akibat adanya pembakaran maka terjadi pelepasan karbonsehingga untuk mengembalikannya perlu dilakukankegiatan pemulihan.
    Biaya pemulihanBiaya yang dibutuhkan untuk mengaktifkan fungsi ekologisdalam rangka pemulihan tanah gambut bekas terbakarseluas 1000 ha, sebagaimana diatur dalam (Vide butir e.4)halaman 87 Bukti P42) adalah: Pendaur ulang unsur hara Rp4.610.000.000,00 Pengurai limbah Rp435.000.000,00 Keanekaragaman hayati Rp2.700.000.000,00 Sumberdaya genetik Rp410.000.000,00 Pelepasan karbon Rp1.215.000.000,00 Perosot karbon Rp425.250.000,00Subtotal biaya pemulihan adalah sebesarRp9.765.250.000,00 (sembilan miliar
    Nilai tukarrupiah terhadap USS untuk biaya pemulihan keanekaragaman hayati dihitung sebesar: Rp2.700.000 : USS 300 =Rp9.000,00 per USS 1, sedangkan nilai tukar rupiah terhadapUSS untuk biaya pemulihan sumber daya genetika dihitungsebesar: Rp410.000,00 : USS 41 = Rp10.000,00 per USS 1.Penentuan nilai tukar rupiah terhadap USD yang berbedabeda tersebut menunjukkan bahwa Majelis Hakim PengadilanNegeri Meulaboh tidak konsisten dalam menetapkanpenghitungan nilai ganti rugi di dalam perkara a quo.
    No 651 K/Pdt/2015hal tersebut akan bertentangan dan bertolak belakangdengan upaya pemulihan keanekaragaman hayati danpemulihan sumber daya genetika termasuk biaya untukpemulihan lahan sebagaimana diuraikan di bawah ini;.
    Untuk itu didapatkan pendekatan pemulihan lahanyang terbakar tersebut dengan material yang mempunyaikedekatan fungsi yaitu kompos;Berikut disampaikan perhitungan mengenai biaya yang harusdigunakan dalam rangka pemulihan lahan bekas terbakar diPT. Kallista Alam Kabupaten Nagan Raya Provinsi Acehseluas 1000 ha dengan menggunakan kompos;Pemulihan lahan yang rusak akibat pembakaran dengankompos yang diangkut dengan menggunakan truk trontondengan kapasitas 20 m?
Register : 19-11-2020 — Putus : 25-01-2021 — Upload : 27-01-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 659/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 25 Januari 2021 — Pembanding/Terbanding/Tergugat I : Jaksa Agung Republik Indonesia
Pembanding/Terbanding/Tergugat II : Kepala Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Republik Indonesia,
Terbanding/Pembanding/Penggugat : PT. Wana Mekar Kharisma Properti Diwakili Oleh : PT. Wana Mekar Kharisma Properti
Terbanding/Pembanding/Penggugat : PT. Wana Mekar Kharisma Properti
Terbanding/Tergugat III : Drs. H.
4381078
  • Pembanding/Terbanding/Tergugat I : Jaksa Agung Republik Indonesia
    Pembanding/Terbanding/Tergugat II : Kepala Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Republik Indonesia,
    Terbanding/Pembanding/Penggugat : PT. Wana Mekar Kharisma Properti Diwakili Oleh : PT. Wana Mekar Kharisma Properti
    Terbanding/Pembanding/Penggugat : PT. Wana Mekar Kharisma Properti
    Terbanding/Tergugat III : Drs. H.
    ., Pekerjaan Kepala Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Republik Indonesia,
    Terbanding/Turut Tergugat I : Presiden Negara Republik Indonesia
    Terbanding/Turut Tergugat II : MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
    (yangkedudukannya sebagai Jaksa Agung) sebagai Tergugat III danperbuatan Tergugat Il dan Kepala Pusat Pemulihan Aset, ataukahperbuatan Tergugat IV Diah Srikanti, S.H., M.H.
    Bahwa mengingat ketentuan tersebut, maka Pusat Pemulihan AsetKejaksaan Agung RI selaku Penjual merupakan pihak yang seharusnyabertanggung jawab atas adanya gugatan perdata a quo yang diajukan olehPenggugat.4.
    Surat Pernyataan Kepala Pusat Pemulihan Aset Nomor: B052/U.1/U.3/02/2018 Tentang Barang Rampasan/Sita Eksekusi yangakan dijual lelang beserta dokumen pendukungnya dalam perkaratindak pidana korupsi a.n. Terpidana Hendra Raharja, yang padapokoknya menyatakan bahwa Pusat Pemulihan Aset KejaksaanAgung RI bertanggung jawab atas kebenaran data dan dokumenpendukung masingmasing barang rampasan/sita eksekusi dimaksud.Halaman 103 Putusan Nomor:659/Pdt/2020/PT DKIh.
    Surat Ketetapan Kepala Pusat Pemulihan Aset Nomor: TAP03/U.1/U.3/02/2018 tanggal 13 Februari 2018 tentang PenetapanHarga Dasar/Limit Barang Rampasan/Sita Eksekusi Perkara TindakPidana Korupsi a.n. Hendra Raharja.i.
    Bahwa pada tanggal 15 Maret 2018, Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan AgungRepublik Indonesia telah mengeluarkan pengumuman kedua lelang SitaEksekusi Lainnya Barang Sita Eksekusi yang dimuat dalam Koran Banten PosHalaman 5 Kolom ARENA;2.
Register : 10-07-2018 — Putus : 30-10-2018 — Upload : 24-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 41 P/HUM/2018
Tanggal 30 Oktober 2018 — PENGURUS DAERAH FEDERASI SERIKAT PEKERJA PERTANIAN DAN PERKEBUNAN - SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA PROVINSI SUMATERA UTARA )PD. FSPPP - SPSI PROVINSI SUMATERA UTARA)., DKK VS MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN;
295131 Berkekuatan Hukum Tetap
  • fungsiEkosistem Gambut dapat digunakan informasi selain informasisebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai informasipenunjang.(3) Rencana pemulihan fungsi Ekosistem Gambut sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat:a. lokasi pemulihan;b. luas lahan pemulihan;c. cara pemulihan;d.
    No. 41 P/HUM/2018(1) Pemulihan fungsi Ekosistem Gambut dilakukan dengan caramelaksanakan:a.bC.drehabilitasi;suksesi alami;restorasi; dan/ataucara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmupengetahuan dan teknologi.(2) Waktu mulai dilaksanakan pemulihan fungsi EkosistemGambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14(empat belas) hari kerja sejak penyampaian rencanapemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5).Pasal 18(1) Pemulihan fungsi Ekosistem Gambut dinyatakan berhasilapabila
    (2).Ayat (3),Pemulihan dilakukan dengan cara:a.
    P.16/Menlhk/Setjen/Kum. 1/2/2017tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi EkosistemGambut:; Permen LHK No.
    Di samping itu, KementerianLingkungan Hidup dan Kehutanan melalui DirjenPengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan(PPKL) telah melakukan pemulihan ekosistem gambutberbasis masyarakat. Pemulihan ekosistem gambutberbasis masyarakat ini melibatkan perguruan tinggi,fasilitator yang direkrut oleh perguruan tinggi danmasyarakat setempat.
Register : 23-12-2019 — Putus : 22-01-2020 — Upload : 23-01-2020
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 73/PDT.G-LH/2019/PT PLK
Tanggal 22 Januari 2020 — Pembanding/Terbanding/Penggugat : Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Diwakili Oleh : Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
Terbanding/Pembanding/Tergugat : PT. ARJUNA UTAMA SAWIT Diwakili Oleh : PT. ARJUNA UTAMA SAWIT
425259
    1. Menghukum Tergugat untuk melakukan tindakan pemulihan lingkungan hidup atas lahan yang terbakar seluas 970,44 (sembilan ratus tujuh puluh koma empat puluh empat) hektar dengan biaya sejumlah Rp227.120.281.369,00 (dua ratus dua puluh tujuh milyar seratus dua puluh juta dua ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah);
    2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);
    3. Menolak gugatan
    Kerusakan Lingkungan Hidupsejumlah Rp99.684.682.099,00 (Sembilan puluh sembilan milyar enamratus delapan puluh empat juta enam ratus delapan puluh dua ribusembilan puluh sembilan Rupiah) dibayarkan melalui Rekening KasNegara:Bank : Mandiri Cabang Jakarta Gedung PusatKehutanan;Nomor Rekening : 1220007923736Atas Nama : BPN 182 Direktorat Penyelesaian SengketaLingkungan HidupKode Akun : 425829 Pendapatan Denda/ KompensasiDi Bidang Lingkungan Hidup = danKehutanan.Menghukum Tergugat untuk melakukan tindakan pemulihan
    dalamperkara a quo;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwajumlah atau nominal biaya pemulihan yang diminta oleh Penggugat sekarangHalaman 9 dari 13 Putusan nomor 73/PDT.GLH/2019/PT PLKPembanding/Terbanding, lebih relevan apabila dikurangi dengan biaya yangdikeluarkan oleh Tergugat sekarang Terbanding/Pembanding, pada saatmelakukan upaya pemulihan dan pemanfaatan lahan perkebunan yang telahdikelola yang oleh Majelis Tingkat Pertama telah ditetapkan sejumlahRp16.171.724.901
    (enam belas milyar seratus tujuh puluh satu juta tujuh ratusdua puluh empat ribu sembilan satus satu rupiah) dengan pertimbangan,tindakan Tergugat sekarang Terbanding/Pembanding dalam upaya mencegahkebakaran ataupun menghentikan kebakaran lahan secara kualitatif sama atausangat relevan dengan tuntutan Penggugat kepada Tergugat agar Tergugatmelakukan tindakan pemulihan lingkungan atas lahan yang terbakar;Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat Bandingberpendapat cukup adil apabila
    nilai tindakan pemulihan lingkungan hidup ataslahan yang terbakar adalah Rp243.291.006.270,00 (dua ratus empat puluh tigamilyar dua ratus sembilan puluh satu juta enam ribu dua ratus tujuh puluhrupiah) dikurangi Rp16.171.724.901 (enam belas milyar seratus tujuh puluh satujuta tujuh ratus dua puluh empat ribu sembilan satus satu rupiah), sama denganRp227.120.281.369,00 (dua ratus dua puluh tujuh milyar seratus dua puluh jutadua ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah);
    Menghukum Tergugat untuk melakukan tindakan pemulihan lingkunganhidup atas lahan yang terbakar seluas 970,44 (sembilan ratus tujuh puluhkoma empat puluh empat) hektar dengan biaya sejumlahRp227.120.281.369,00 (dua ratus dua puluh tujuh milyar seratus duapuluh juta dua ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus enam puluhsembilan rupiah);6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlahRp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);7.
Register : 11-09-2017 — Putus : 04-12-2017 — Upload : 30-09-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 540/PDT.G-LH/2017/PT DKI
Tanggal 4 Desember 2017 — Pembanding/Tergugat : PT NATIONAL SAGO PRIMA
Terbanding/Penggugat I : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Penggugat II : WILLIAM RIYADI
Terbanding/Penggugat : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
353230
  • Putusan No.540/Pdt/2017/PT.DKI2.Biaya pemulihan akibat hilangnya sumberdaya genetic adalahsebesar Rp.
    Untuk itu didapatkan pendekatan pemulihan lahan yangterbakar tersebut dengan material yang mempunyai kedekatan fungsiyaitu Kompos.Berikut disampaikan pehitungan mengenai biaya yang harus digunakandalam rangka pemulihan areal konsesi bekas terbakar di IUPHHBK PT.National Sago Prima di Kabupaten Kepulauan Meranti, Propinsi Riauseluas 3000 ha dengan menggunakan kompos. Pemulihan lahan yangHalaman 26 dari 53 hal.
    Perosot karbon Rp.850.500.000.Total biaya Rp. 27.745.500.000.Total Keseluruhan Biaya Pemulihan adalahRp. 753.745.500.000(5) Bahwa dalam rangka pemulihan lahan gambut yang rusak sebagaiakibat kebakaran lahan di areal IUPHHBKHTI Tanaman Sagu milikTergugat seluas 3000 Ha dengan pemberian kompos serta biayayang harus dikeluarkan untuk memfungsikan faktor ekologis yanghilang dan pemulihan hutan yang terbakar, maka dibutuhkan biayasebesar Rp. 1.072.913.922.500 (Satu Trillyun Tujuh Puluh DuaMilyar Sembilan
    Putusan No.540/Pdt/2017/PT.DKI ha dibutuhkan biaya : Rp.2.700.000/ha x 3000 ha (8) Sumberdaya genetikBiaya pemulihan akibat hilangnyasumberdaya genetic adalah sebesarRp.
    Putusan No.540/Pdt/2017/PT.DKI lahan yang rusak seluas 3000 hadibutuhkan biaya : Rp. 2.700.000/ha x3000 ha (18) Sumberdaya genetikBiaya pemulihan = akibat hilangnyasumberdaya genetic adalah sebesar Rp.US$ 41 (Rp.410.000) per ha didasarkanpada Permen LH No. 7 Tahun 2014sehingga untuk lahan seluas 3000 haRp. 1.230.000.000 diperlukan biaya sebesar :~ Rp.410.000/ha x3000 ha(19) Pelepasan karbon (carbon Rp.2.430.000.000release)Biaya pemulihan menurut perhitungandibutuhkan sebesar US$ 10 (Rp.90.000) per
Register : 03-10-2012 — Putus : 07-11-2012 — Upload : 13-12-2012
Putusan PA PASURUAN Nomor 1439/Pdt.G/2012/PA.Pas
Tanggal 7 Nopember 2012 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
90
  • ANAK 1, umur 2 tahun;Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis danbahagia, namun sejak bulan Agustus 2011 keadaannya mulai tidak harmonis dansering terjadi perselisihan dan pertengkaran;Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena menurutpandangan orang lain Pemohon mengalami stress kemudian Pemohon berusahaberobat ke seorang kyai dan menjalani terapi pemulihan selama kurang lebih 1 bulan,namun Termohon sama sekali tidak pernah menjenguk apalagi
    Bahwa sekitar tahun 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antaraPemohon dan Termohon yang disebabkan karena menurut pandangan oranglain Pemohon mengalami stress kemudian Pemohon berusaha berobat keseorang kyai dan menjalani terapi pemulihan selama kurang lebih 1 bulan,namun Termohon sama sekali tidak pernah menjenguk apalagi perduliterhadap keadaan Pemohon tersebut;d. Bahwa kini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggalselama 1 tahun;e.
    Bahwa sekitar tahun 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antaraPemohon dan Termohon yang disebabkan karena menurut pandangan oranglain Pemohon mengalami stress kemudian Pemohon berusaha berobat keseorang kyai dan menjalani terapi pemulihan selama kurang lebih bulan,namun Termohon sama sekali tidak pernah menjenguk apalagi perduliterhadap keadaan Pemohon tersebut;d.
    Termohon;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar rukun lagimembina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalahPemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan antaraPemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkankarena menurut pandangan orang lain Pemohon mengalami stress kemudian Pemohonberusaha berobat ke seorang kyai dan menjalani terapi pemulihan
    tersebut telah memenuhi syaratsebagaimana ketentuan Pasal 172 HIR, oleh karena itu keterangan saksisaksi tersebut sahsebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksisaksi Pemohontersebut, Majelis Hakim menemukan faktafakta bahwa antara Pemohon dan Termohonterjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena menurut pandangan orang lainPemohon mengalami stress kemudian Pemohon berusaha berobat ke seorang kyai danmenjalani terapi pemulihan