Menetapkan terdakwa AMP ARIF bin ABDUL MENAN SURYA dibebaniuntuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribuLUPLAN) FrSetelah mendengar pembacaan pembelaan yang diajukan olehPenasehat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknyamenyatakan Terdakwa harus dibebaskan dari semua dakwaan PenuntutUmum(vrijspraak) atau dilepaskan dari semua tuntutan hukum (onslagvan alle rechtsvervolging), oleh karena tidak terdapat cukupbukti untuk mempersalahkan Terdakwa, tidak ada Saksi Saksiyang menerangkan

bertanggung jawab, selain itu jugaterhadap perbuatan Terdakwa tidak terdapat alasan pembenar yangdapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatannya tersebut,maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana dalam dakwaan tersebut ; Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan olehPenasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwaharus dibebaskan dari semua dakwaan Penuntut Umum (vrijspraak)atau dilepaskan

Setyadi / Tergugat)berkewajiban untuk melunasi dan / atau merestrukturisasi perjanjianperjanjian kredit tersebut, sehingga jaminan milik Pihak Kedua (SetyaBudhi / Penggugat) dapat dilepaskan dari Perjanjian Kredit dandikembalikan kepada Pihak kedua, sehingga (Ir.

Bank BCA yang kemudian ternyata tidak dilepaskan dari statusJaminan di PT.

Terdakwadikatagorikan sebagai tindakan ingkar janji atau wanprestasi yang termasukdalam lingkup hubungan hukum perdata, karenanya Terdakwa telah terbuktimelakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer, namunperbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atasMahkamah Agung berpendapat perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebutterbukti, namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, oleh karenanyaTerdakwa dilepaskan

onslaag van alle rechtvervolging ) ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasanuntuk mengabulkan permohonan kasasi dari Oditur Militer dan membatalkan putusanPengadilan Militer H09 Bandung Nomor : 064K/PM.II09/AD/IV/2013 tanggal 25September 2013, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara inidengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;24Menimbang, bahwa walaupun permohonan kasasi Oditur Militer dikabulkan,namun oleh karena Terdakwa dilepaskan

dalamperkara aquo, bukanlah suatu tindak pidana, namun merupakan masalah perdata, makasesuai ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP Para Terdakwa tersebut haruslah dilepaskandari segala tuntutan hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan PengadilanNegeri Denpasar Nomor 118/Pid.B/2017/PN Dps. harus dibatalkan, dan Majelis HakimPengadilan Tinggi Bali akan mengadili sendiri perkara ini, yang amarnya sebagaimanatersebut di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dilepaskan

dari segala tuntutanhukum, maka sesuai ketentuan Pasal 97 ayat (1) dan (2) KUHAP, maka hak ParaTerdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya haruslahdipulihkan;Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutanhukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP, biaya perkara dalam perkara inidibebankan kepada Negara;Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan lepas dari segalatuntutan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 194 KUHAP, barang barang

Terdakwa II, masing masing sebagai penjual dan distributorresmi barang berupa AC Standing Floor type C45FFH, bukanlah perbuatanpidana, akan tetapi termasuk dalam sengketa perdata yang penyelesaiannyatermasuk wewenang peradilan perdata;Menimbang, bahwa dengan demikian maka perbuatan Terdakwa danTerdakwa II dalam perkara ini dinyatakan terbukti akan tetapi bukan merupakanperbuatan pidana;Menimbang, bahwa oleh karena itu maka berdasarkan Pasal 191ayat (2) KUHAP, Terdakwa dan Terdakwa II harus dinyatakan dilepaskan

darisegala tuntutan hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 97 ayat (1) dan (2) KUHAP,maka Terdakwa dan Terdakwa II haruslah dipulinkan haknya dalamkemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;Menimbang, bahwa barang bukti berupa suratsurat sebagaimanatercantum dalam berkas perkara ini harus dinyatakan tetap terlampir dalamberkas perkara;Halaman 30 dari 34 Perkara Nomor 642/PID/2016/PT SBYMenimbamg, bahwa Terdakwa dan Terdakwa II dilepaskan dari segalaTuntutan Hukum, maka biaya dalam perkara ini

Bahwa Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat XI, Tergugat XII dan TergugatXVII tidak memiliki lahan di atas tanah yang dilepaskan hak tersebut,sehingga sangat tidak beralasan menurut hukum bila TergugatTergugattersebut meminta ganti rugi kepada Penggugat dengan nilai ganti rugisebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);.

Negeri Masohi Nomor 8/Pdt.G/2003/PN Msh., dansampai sekarang belum ada realisasinya, sehingga Para Penggugat danmasyarakat Desa Laimu merasa sangat dirugikan dan perbuatanTergugat telah melanggar hak subjektif Para Penggugat dan masyarkatDesa Laimu, karena Tergugat beritikad buruk, jelas telah melakukanperbuatan melawan hukum, maka Tergugat harus bertanggung jawabuntuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat dan masyarakatDesa Laimu, yang apabila diperhitungkan dengan jumlah harga komoditisebelum dilepaskan

surat dari Tergugat dimaksud quod non, haltersebut bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum, karenapada kenyatannya pada awal mula terjadinya Akta KesepakatanRencana Pengambilalinan Kelola Program Pendidikan UniversitasPASIM, No.16 tanggal 16 Mei 2008 yang dibuat dihadapan Notarisdan PPAT Detty Triesnawaty, SH. antara Tergugat dengan Penggugatdan Penggugat telah menerima Pembayaran dari Tergugat sebesarRp. 1.150.000.000, (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah)dengan obyek yang dialinkan/dilepaskan

Bahwa obyek yang dialihkan/dilepaskan tidak hanya WHAKPENGELOLAAN' atas Program StudyProgram Study danKEPENGURUSAN Yayasan YPPKKP akan tetapi juga termasuk :menyangkut 11 Program Pendidikan, pemberian ijin PenyelenggaraanProgramProgram Study dan Pendidikan Universitas Nasional YPKKPBandung, berikut dengan peraturanperaturan pelaksanaannya dandokumen pendukung lainnya satu kesatuan, merupakan dokumendokumen mengenai ijinijin penyelenggaraan Program Study;4.

diberikan HPL kepadaPT Kereta Api (Persero) berkedudukan di bandung(lihat HPL 34/Pinangsia);e Bahwa menurut pengetahuan Saksi maksudkalimat berdasarkan SK Kakanwil BPN DKIJakarta tanggal 30 Oktober 2003 No.071/57550.2.09.032003 SU No. 03/2003 NIB.894 luas 4.877 M2 diberikan Hak Guna Bangunankepada Perseroan Terbatas PI Dwi PutraMetropolitan berkedudukan di Jakarta;e Bahwa setahusaksi yang tertulis dari Sertifikat HakPakai No. 76/Pinangsia tanggal 20 Juni 1988 ada 2(dua) kemungkinan yaitu :e Sudah dilepaskan

Untuk Hak Pakai yang dilepaskan kepadaNegara oleh pemegang hak (dalam hal ini PUKA),maka Negara dapat memberikan Hak GunaBangunan diatas tanah yang Hak Pakai yangsudah dilepaskan kepada Negara.Bahwa persyaratan pelepasan hak pakai BadanUsaha Milik Negaraadalah harus dilepaskan oleh pejabat yangberwenang, untuk melepaskan asset Badan UsahaMilik Negara tersebut sesuai dengan peraturanperundangundangan yang berlaku yaitu InstruksiPresiden RI No. 9 Tahun 1970 tentang penjualandan atau pemindah tanganan

Dwi PutraMetropolitan sudah nyatanyata dilepaskan PJKA;6.

Kepala Direktorat Agraria DKIJakarta perihal permohonan HGB atas nama PT Dwi PutraMetropolitan pada alinea kedua disebutkan oleh karena tanahtersebut nyatanyata sudah dilepaskan oleh PJKA.e Bahwa PJKA mempunyai Hak Pakai No. 76/Pinangsia An. Perusahaan Jawatan Kereta Api diJl. Kemukus No. 69 Kel.

Pencatatan hapusnya sebagian Hak PakaiNo.76/Pinangsia baru dilakukan pada tahun 2011 yaitu pada waktu PT.KAImenyerahkan sertipikat No.76/Pinangsia tersebut dalam rangka penerbitan HakPengelolaan No.34/Pinangsia atas nama PT.KAI yang diterbitkan di atas sebagianHak Pakai No.34/Pinangsia yang telah dilepaskan haknya kepada negaradihadapan Kepala Kantor Pertanahan Kota Jakarta Barat.Menimbang, bahwa dengan demikian, keuntungan yang diterima oleh AnisAlwainy atau PT.Dwiputra Metropolitan atas diterbitkannya

134 MA dipertimbangkan dan diputus bersamasamadengan pokok perkara, namun karena sifatnya tetap exceptionele aard sehubungan21dengan gugatan Para Penggugat tidak ada suatu hubungan hukum rechtsverhouding dengan Tergugat X sebagaimana telah dikemukakan di atasserta H.I.R sendiri telah melepaskan azas "sikap menunggu saja dari Hakim" yangberarti bahwa, pada Hakim telah diberi kekuasaan jadi dengan sendirinyadiwajibkan pula pada permulaan pemeriksaan perkara, untuk memegang kemudiyang tidak boleh dilepaskan

Bouw Maatschappij Hok Hin Hotelah habis masa berlakunya pada tahun 1982 sehingga dibubarkan dan berdasarkanAkta Pelepasan Hak Prioritas atas Tanah Negara yaitu Hak Guna Bangunan Nomor16/Desa Suniaraja, Hak Guna Bangunan Nomor 254/Kecamatan Astanaanyar danHak Guna Bangunan Nomor 255/Kecamatan Astanaanyar yang habis masaberlakunya pada tahun 1980 telah dilepaskan dan diserahkan haknya kepadaNyonya Leniwati Joegosoeria/Tergugat I oleh sekarang Turut tergugat, kemudianditerbitkan sebagaimana Sertipikkat

Notaris di Bandung, tanahberikut bangunan diatasnya telah dilepaskan dan diserahkan haknya kepada NyonyaLeniwati Joegosoeria (dh.

Notaris di Bandung, tanah berikut bangunandiatasnya telah dilepaskan dan diserahkan haknya kepada Nyonya LeniwatiJoegosoeria (dh.

TampongKelapa Kelapa Kampit PO231/Eks.1 2.926,91Kampit 580 Bahwa atas lahan yang telah dilepaskan tersebut selanjutnya Penggugattelah mengambil alin lahan perkebunan dengan nama DU/KW Darat S.ManggarManggar, Kecamatan Manggar, DU/KW PO227/Eks 1576, Luas17.377,27 Ha, dimana Penggugat kemudian melakukan pengolahan ataslahan perkebunan tersebut termasuk melakukan pengolahan atas lahanperkebunan yang masih kosong yakni dengan melakukan penanaman sawitdan perawatan atas sawit yang telah ditanam tersebut

Tergugat yang dihapuskan (dilepaskan);c. Sesuai dengan Surat Direksi Tergugat Nomor 953/UM0001/95SO,tanggal 5 Juni 1995 perihal Lahan Perkebunan Kelapa Sawit bahwablok AS yang mana didalamnya terdapat areal perkebunan Penggugatdi Desa Mempaya dinyatakan terletak di luar KP Tergugat ;d.

;Bahwa dalil Penggugat sebagaimana dikutip di atas, tidak jelasmengenai gugatan yang diajukan oleh Penggugat, karena KP Tergugat yang dilepaskan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Belitung Nomor134 Tahun 2003 hanya sebagian dari luas KP yang seluas 39.580 ha,yaitu yang dilepaskan adalah seluas 17.377.26 ha sehingga sisa yangmasih dikuasai Tergugat adalah seluas 22.202,73 ha;Bahwa dengan demikian berdasarkan pengakuan Penggugat tersebutterbukti bahwa sebagian areal/lokasi perkebunan kelapa sawit milikPenggugat

adalah areal/lokasi yang berasal dari areal/lokasi milikTergugat ;Bahwa ternyata dalam gugatan a quo, Penggugat tidak menguraikandengan jelas dan akurat titiktitk koordinat dengan bukti peta batasbatas areal yang seluas 17.377,27 Ha, sebagai tanda bukti bataspemisahan areal antara areal milik Tergugat yang seluas 22.202,73 hadengan areal yang dilepaskan oleh Tergugat seluas 17.377,27 ha.

kecualiyang seluas 17.377,27 ha yang telah dilepaskan berdasarkan SuratKeputusan Bupati Belitung Nomor 134 Tahun 2003, tetapi hak guna usahayang diberikan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi jugamasuk kepada areal/lokasi DU. 1576 milik Penggugat Rekonvensi/T ergugatKonvensi yang tidak dilepaskan;Bahwa apa dasar dari Kepala Badan Pertanahan Nasional RI yangmengeluarkan Surat Keputusan Nomor 31/HGU/BPN RI/2011 tentangPemberian Hak Guna Usaha atas nama PT Sumber Cahaya Hasil Gemilangatas

batas-batas:

Patah dan tidak ada catatan dilepaskan kepada PT.CAHAYAHIJAU TAMANINDAH dan melakukan pemeriksaan terhadapbidang tanah a quo apakah tanah yang dimohon sesuai denganpermohonannya, letak bidang tanahnya apakah telah terpasang tanda batas(patok), bagaimana keadaan tanahnya, apakah tanah pertanian, tegalan atautanah pekarangan dan untuk memeriksa apakah tanah tersebut dalam keadaansengketa atau tidak sengketa ; Bahwa hasil pemeriksaan bidang tanah tersebut dituangkan dalam RisalahPanitia Pemeriksaan

almarhum)334memiliki tanah bekas Hak Yasan / Hak Milik Adat yang tercatat dalam Buku LetterC Desa Laban Petok Nomor 129 : e Persil 6a klas S.IV luas + 2.680 M2 ; e Persil GL.S luas + 5.770 M2 ; e Persil 1 klas D.IV luas + 2.600 M2 ;Bahwa tanah persil 6a klas S.IV luas + 2.680 M2, persil GL.S luas + 5.770 M2 danpersil 1 klas D.IV luas + 2.600 M2 yang terletak di Desa Laban, KecamatanMenganti, Kabupaten Gresik tersebut diatas berdasarkan catatan dalam Buku LetterC Desa Laban tidak pernah dijual atau dilepaskan

Patah telahmelepaskan hak atas tanah untuk menjadi tanah negara dan kemudian dapat diberikanhak kepada Penggugat, sebagaimana yang termuat dalam Surat Pernyataan PelepasanHak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta Nomor 594.04/74/403.84/1995 tanggaltanggal 26 September 1994, berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal3 Desember 1975 Nomor Ba 12/108/12/1975 (Bukti P2) ; Menimbang, bahwa dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak tersebut telahdisebutkan bahwa tanah yang dilepaskan oleh Patah a/w Mistar

:Kepala Badan Pertanahan;o Wakil Sekretaris II :Kepala Bidang P2AT pada Dinas PLTR;o Anggota : Kepala Bidang Pemerintahan UmumSekretaris Daerah;Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah;Dinas / Instansi terkait ;Camat setempat;Kepala Desa setempatTugas Panitia Pengadaan Tanah adalah sebagai berikut:a.b.Memberikan penjelasan dan penyuluhan kepada masyarakat;Mengadakan penelitian dan inventarisasi bidang tanah, bangunan,tanaman dan bendabenda lain yang ada kaitannya dengan tanah yanghaknya akan dilepaskan

atau diserahkan ;Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yanghaknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen= yangmendukungnya ;Mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksudpada huruf a dan c ;Menerima hasil penilaian harga tanah dan/atau bangunan dan/atautanaman dan/atau bendabenda lain yang berkaitan dengan tanah dariLembaga atau Tim Penilai Harga Tanah dan Pejabat yangbertanggungjawab menilai bangunan dan/atau tanaman dan/atau bendabena lain yang berkaitan

Daftar Nominatif harus memuat nama pemilik hak yang dilepaskan ataudiserahkan, luas tanah/bangunan, jumlah tanaman, bentuk dan/ataubesarnya ganti rugi yang diterima, bentuk dan besarnya ganti rugi yangdititipkan, tanda tangan pemilik dan Pimpinan Proyek dari InstansiPemerintah yang memerlukan tanah, serta Panitia Pengadaan TanahKabupaten/Kota sebagai saksi ;c.

Mengadakan penelitian dan inventarisasi bidang tanah, bangunan,tanaman dan bendabenda lain yang ada kaitannya dengan tanah yanghaknya akan dilepaskan atau diserahkan3. Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yanghaknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yangmendukungnya ;4. Mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimanadimaksud pada huruf a dan c ;5.

Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah,bangunan, tanaman dan bendabenda lain yang ada kaitannyadengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;2. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yanghaknya akan dilepaskan atau diserahkan, dan dokumen yangmendukungnya ;3s Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akandilepaskan atau diserahkan ;4.

No. 136 atas nama GHALIBMUHAMAD dengan luas 2.600 meter persegi dan tanah hak yasan C desa No. 139 persil 55kelas S.IJ atas nama DURACHMAN dengan luas 1.620 meter persegi yang telah diwariskankepada SUTRISNO, dkk;Bahwa dari 4 (empat) buah sertifikat tanah hak milik dan (satu) buah tanah hak yasantersebut diatas selanjutnya dilepaskan haknya yang kemudian diajukan ke BPN Kota Tegal untukdapat dilakukan pengkaplingkaplingan tanah dengan cara Land Consolidation (LC) atauKonsolidasi tanah, dan untuk

antara masyarakat Desa Muara Plantau denganperusahaan PT.HGE (Tergugat ke 3).Bahwa karena Kepala Desa Muara Plantau sebagai Pemerintahan Desa yangterkait langsung dengan masyarakat dalam pembebasan lahan / tanah ke PT.PT.HGE (Tergugat ke 3) yang menimbulkan permasalahan hokum makaKepala Desa dijadikan sebagai Tergugat ke 2.Bahwa dengan dasar Surat Keputusan Camat tersebut maka Tim bekerjasesuai dengan Keputusan tersebut dan aturan yang berlaku untuk membuatPeta Lokasi Tanah yang akan dibeli dan dilepaskan

pada Masyarakat Desa Muara Plantau yang belum selesai sampaituntas.Bahwa setelah Tim bersosialisasi berkalikali rapat dengan masyarakat DesaMuara Plantau dan Kepala Desa Muara Plantau yang dalam hal ini sebagaiTergugat Ke2 (Bapak HAIDI) maka ada kesepakatan bersama antaramasyarakat dengan PT.HGE (Tergugat ke 3) dan diputuskan mengenai lokasi 46 PT SN No: 3/PdtG/2010/PN.1MLTanah yang setelah dirintis, ditinjau dan ditentukan batasbatasnya sesuaiKeputusan Tim sepakat Tanah bisa dibebaskan, dijual, dilepaskan

HGEpada masyarakat Desa Muara Plantau dan telah dilepaskan haknyaoleh masyarakat kepada PT. HGE). Tergugat ke3.Bahwa berdasarkan Data Edit Peta titik koordinat, Tanggal 12 Januari 2013data ini oleh PT. HGE (Tergugat Ke3) diberikan kepada Kepala Desa MuaraPlantau dan beredar di masyarakat yang datadatanya sebagai berikut :Seluruhnya sesuai Titik Koordinat adalah seluas 3.353,04 HaTanah / Lahan yang dibebaskan seluas 1.986,60 Ha()Sisa Tanah yang belum dibebaskan oleh PT.

Dengandemikian perbuatan terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana tetapiperbuatan perdata, sehingga Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutanhukum).Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segalatuntutan hukum, maka haruslah dipulihkan hakhak Terdakwa dalamkemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segalatuntutan hukum dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkanuntuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini

RISMAN, kemudian dibuatkan Berita Acara PenyitaanAdalah merupakan suratsurat yang digunakan Penuntut Umum untukmembuktikan dalam perkara ini maka tetap terlampir dalam berkas perkara;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segalatuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara;Memperhatikan, Pasal 191 ayat (2) Undangundang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan;MENGADILI:1.

didakwakan oleh Penutut umum terhadapTerdakwa telah terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatanpidana ;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah melakukanperbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana didakwakan dalamdakwaan Kedua, akan tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan suatu tindakpidana ( onslag van recht vervolg ing ) maka terdakwa harus dinyatakan lepasdari segala tuntutan hukuman sebagaimana didakwakan dalam dakwaanKedua;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan

dari segalatuntutan hukum, maka haruslah dipulihnkan hakhak Terdakwa dalamkemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segalatuntutan hukum dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untukdibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (Satu) bundel Surat Perjanjian Jual Beli Aspal Curah No.002/SPJB/AC/PT.SLD/DIRUT/X/15, tanggal 08 Oktober 2015. 1 (Satu) lembar Purchase

Hasrat Tata Jaya melalui saksi WitriaOktariani Als Iwit ;Halaman 40 dari 44 halaman Putusan Nomor 239/Pid.B/2017/PN PbrMenimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segalatuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara;Memperhatikan, Pasal 191 ayat (2) Undangundang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan;MENGADILI:1.

Adam Malik Keuchik Padang AnggotaBakau Kec.Labuhanhaji Adapun tugas Panitia Pengadaan Tanah adalah sebagai berikut :e Memberikan penjelasan atau penyuluhan hukum kepada masyarakat;e Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanamandan bendabenda lain yang terkait dengan tanah, yang haknya akan dilepaskan ataudiserahkan;e Mengadakan penelitian status hukum bidang tanah yang haknya akandilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;e Mengumumkan hasil penelitian

Adam Malik Keuchik Padang AnggotaBakau Kec.Labuhanhaji Adapun tugas Panitia Pengadaan Tanah adalah sebagai berikut :e Memberikan penjelasan atau penyuluhan hukum kepada masyarakat; Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanamandan bendabenda lain yang terkait dengan tanah, yang haknya akan dilepaskan ataudiserahkan;e Mengadakan penelitian status hukum bidang tanah yang haknya akandilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;e Mengumumkan hasil penelitian

Adam Malik Keuchik Padang AnggotaBakau Kec.Labuhanhaji Adapun tugas Panitia Pengadaan Tanah adalah sebagai berikut : Memberikan penjelasan atau penyuluhan hukum kepada masyarakat;e Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanamandan bendabenda lain yang terkait dengan tanah, yang haknya akan dilepaskan ataudiserahkan;e Mengadakan penelitian status hukum bidang tanah yang haknya akandilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya; Mengumumkan hasil penelitian dan

e Bahwa terdakwa tidak melaksanakan sebagian tugasnya selaku AnggotaPanitia Pengadaan Tanah dengan alasan tidak ada penjelasan dan pembagian tugassecara rinci oleh pimpinan/ketua Panitia Pengadaan Tanah, tugas yang tidak terdakwalaksanakan antara lain sebagai berikut :e Memberikan penjelasan atau penyuluhan hukum kepada masyarakat;e Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanamandan bendabenda lain yang terkait dengan tanah, yang haknya akan dilepaskan ataudiserahkan;

AcehSelatan;e Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagaianggota panitia pengadaan tanah adalah :Memberikan penjelasan atau penyuluhankepada masyarakat, Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah,bangunan, tanaman dan bendabenda lain yang berkaitan dengan tanah, yang haknyaakan dilepaskan atau diserahkan, Mengadakan penelitian mengenai setatus hukumbidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yangmendukungnya, Mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi

dari korban Kuat Santoso bin Tarmudi yangtelah menghunus golok dan secara fisik dengan kondisi tubuh lebih besardari Terdakwa sangat memungkinkan Terdakwa dapat dibunuh, sehinggasuatu. tindakan keadaan terpaksa (overmacht) terdakwa melakukanperbuatan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 48 KUHP, sehinggadengan demikian Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum melakukanpelanggaran terhadap Pasal 170 ayat 2 ke1 KHUP sehingga terdakwaharus dilepaskan

demi hukum atas dasar Pasal 48 KUHP, jika pengadilanberpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tersebut terbukti tapiperbuatan itu terdapat alasan pemaaf dan overmacht, maka Terdakwa harusdiputus lepas dari segala tuntutan hukum.Menimbang, bahwa terhadap pledooi atau pembelaan PenasihatHukum terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaiberikut ;Menimbang, bahwa dasar alasan Penasihat Hukum terdakwamemohon supaya Terdakwa dilepaskan adalah adanya keadaan terpaksa(overmacht) sehingga

persidangan berdasarkan alatalat buktiyang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yaitu Terdakwa(saksi Fausta Ari Barata) terbukti melakukan perbuatan yang didakwakanPenuntut Umum tetapi hal tersebut bukan tindak pidana melainkanberkaitan dengan hubungan hukum perdata berupa kerjasamabisnisdiantara Terdakwa (saksi Fausta Ari Barata), Zainal Fatah (terdakwa) danAmirudin Maya dengan mendirikan PT.MAF yang penyelesaiannyamerupakan domain hukum perdata sehingga Terdakwa (saksi Fausta AriBarata) dilepaskan

persidangan berdasarkan alatalat buktiyang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yaitu Terdakwa(saksi Fausta Ari Barata) terbukti melakukan perbuatan yang didakwakanPenuntut Umum tetapi hal tersebut bukan tindak pidana melainkanberkaitan dengan hubungan hukum perdata berupa kerjasama bisnisdiantara Terdakwa (saksi Fausta Ari Barata), Zainal Fatah (terdakwa) danAmirudin Maya dengan mendirikan PT.MAF yang penyelesaiannyamerupakan domain hukum perdata sehingga Terdakwa (saksi Fausta AriBarata) dilepaskan