disebabkan oleh benda tumpul.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 351 Ayat (2) KUHP;Subsidiair :Bahwa ia terdakwa DARMANSYAH Alias DARMANI Alias MEN BinRUDI FREDY pada hari Sabtu tanggal 26 November 2016 sekira pukul 00.30 Witaatau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2016 atausetidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di KelurahanLabunia Kecamatan Wakorsel (Wakorumba Selatan) Kabupaten Muna atausetidaktidaknya masih termasuk dalam wilayahn

., Fotokopi Kartu Tanda Pendudukatas nama Pemohon, dan calon isteri kedua Pemohon, serta bukti P.4 yangmerupakan fotokopi kartu keluarga Pemohon dengan Termohon, bermateraicukup dan telah dicocokkan dengan aslinya menunjukkan mengenai identitasHalaman 10 Putusan No. 222/Pdt.G/2021/PA.GMmasingmasing yang bertempat tinggal di Wilayahn Hukum Pengadilan AgamaGiri Menang;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4. serta dikuatkan keterangandua orang saksi, terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telahterikat

dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untukitu, bermeterai cukup, telah dilegalisasi, telah dicocokkan dan sesuai denganaslinya, oleh karena itu bukti Surat tersebut telah memenuhi syarat formil danmateril sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna danmengikat;Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 0423/Pdt.G/2017/PA.Kla.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.L dan P.2 sebagaimana telahdipertimbangkan tersebut di atas harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugatbertempat tinggal di wilayahn

Kampar Jo SuratKeputusan Kepala Kantor Wilayahn Badan Pertanahan NasionalProvinsi Riau Nomor: SK.121/HM/KW.24/KR/93 Pronan26 Nomor urut15 Tanggal 27 Maret 1993 seluas 19.900 M2 tertera atas namaHalaman 7 dari 67 halaman Putusan Nomor : 12/G/2018/PTUN.PBR.WARNIDA F. tersebut diterbitkan oleh Tergugat dan Tergugat Il adalahmerupakan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara telah bersifatkonkrit, individual dan final dan telah menimbulkan akibat hukum bagiPenggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaktidaknya dinyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapatditerima ;2, Menyatakan sah dan berkekuatan hukum SuratKeputusan Kepala Kantor Wilayahn Badan Pertanahan NasionalProvinsi Riau No. 121/HM/KW.24/KR/93 Prona26 tanggal 27 Maret1993 Nomor Urut 15 atas nama Warnida F seluas 19.900 M2 ;3.

Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayahn Badan Pertanahan NasionalProvinsi Riau, Nomor.SK.121/HM/KW.24/KR/93 Prona26 No. urut 15tanggal 27 Maret 1993 Seluas 19.900.

Dikenakan Bea Meterai danPasal 301 ayat (2), bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti.Menimbang, bahwa alat bukti P21 dan P.2 tersebut telah memenuhisyarat formil alat bukti sedangkan mengenai substansi buktibukti tersebut akandipertimbangkan berikutnya.Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP)Penggugat yang berisi tentang status kependudukan dan tempat tinggalPenggugat yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang telah membuktikanbahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayahn

olehkarenanya keterangan saksisaksi tersebut dapat Majelis Hakim jadikan bahanpertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara a quo (vide Pasal 308dan 309 RBg);Hal 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 472/Pat.G/2019/PA Spt.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan 2 (dua)orang saksi tersebut dan dihubungkan dengan dalildalil permohonan Pemohontelah ditemukan faktafakta sebagai berikute Bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat perkawinan yang sahyakni menikah pada tanggal *********** qi wilayahn

bercerai dengan Termohon dan mohon diputuskan;Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, segala peristiwa yangterjadi selama persidangan selengkapnya telah dikutip dalam Berita Acara Sidangperkara ini dan dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon padapokoknya sebagaimana yang diuraikan pada duduk perkara di atas;Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, danPemohon berdomisili di wilayahn

gugatan Penggugat adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa pokok perkara dalam gugatan ini adalah mengenaiperceraian;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) UndangundangNomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama vide penjelasan pasal tersebut antara lain padaangka 9 dinyatakan perihal gugatan perceraian, maka perkara ini menjadikewenangan Pengadilan Agama (absolute competentie) dan oleh karenaPenggugat bertempat kediaman di wilayahn

Majelis Hakim dapat menerima sepenuhnyasebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat oleh karenanya terbuktibahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayahn hukum Pengadilan AgamaDompu yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa danmengadili perkara ini sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009;Menimbang, bahwa

Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua Yangdengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin telahterpenuhi.Bahwa mengenai unsur Ketiga Dalam waktu damai MajelisHakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :Yang dimaksud dengan Waktu damai adalah lawan katadari waktu perang.Hal 9 dari 13 hal Putusan Nomor : 221K/PM III19/AD/XI/2019MenimbangMenimbangMenimbangMenimbangBahwa berdasarkan halhal yang diketahui secara umum,pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yangmenjadi perkara ini, wilayahn

Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya denganTergugat, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka ketentuan tentang mediasi sebagaimana yang diaturHal. 8 dari 18 Putusan Nomor 257/Pdt.G/2020/PA.MLdalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor O21 Tahun2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat yang mendalilkanbahwa Penggugat berdomisili di wilayahn

bukti surat bertanda P.1 dan P.2 berupa foto kopidari surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untukitu, bermeterai cukup, telah dilegalisasi, telan dicocokkan dan sesuai denganaslinya, oleh karena itu bukti Surat tersebut telah memenuhi syarat formil danmateril sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna danmengikat;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P12 sebagaimana telahdipertimbangkan tersebut di atas harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugatbertempat tinggal di wilayahn

karena pernikahan Pemohon telah memenuhiketentuan Pasal 2 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974, maka segala akibathukumnya berlaku sejak pernikahan tersebut dilaksanakan;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) UndangundangNomor 1 tahun 1974 juntco Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam juntco Pasal 34ayat 1 dan 4 Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 sebagai telah diubahdengan Undangundang Nomor 24 tahun 2013 Tentang AdministrasiKependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkanpernikahannya di wilayahn

saksi diHal 8 dari 18 Penetapan Perkara Nomor 85/Pdt.P/2017/PA.Lbjpersidangan bahwa keduanya telah menikah, tetapi belum dicatat menurutperaturan perundangundangan yang berlaku, sehingga menurut ketentuanhukum sebagaimana tersebut di atas, harus dinyatakan Pemohon danPemohon II mempunyai kedudukan hukum (/egal standing) untuk mengajukanpermohonan Itsbat Nikah;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 berupa Kartu TandaPenduduk yang isinya menyatakan bahwa Pemohon dan Pemohon Ilberdomisili di wilayahn

;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa Fotokopi SuratKeterangan Penduduk atas nama Penggugat, yang merupakan akta otentikyang tidak terbantah kebenarannya oleh bukti lainnya, terbukti Penggugatberdomisili di wilayahn hukum yang termasuk dalam yurisidiksi PengadilanAgama Tuban, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009 juncto

saksi dipersidangan bahwa keduanya telah menikah, tetapi belum dicatat menurutperaturan perundangundangan yang berlaku, sehingga menurut ketentuanHal 8 dari 18 Penetapan Perkara Nomor 81/Pdt.P/2017/PA.Lbjhukum sebagaimana tersebut di atas, harus dinyatakan Pemohon danPemohon II mempunyai kedudukan hukum (/egal standing) untuk mengajukanpermohonan Itsbat Nikah;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 berupa Kartu TandaPenduduk yang isinya menyatakan bahwa Pemohon dan Pemohon Ilberdomisili di wilayahn

BontangSelatan Kota Bontang atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masihtermasuk dalam wilayahn hukum Pengadilan Negeri Bontang telahpermufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yang tanpa hakatau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan NarkotikaGolongan bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengancara sebagai berikut:e Berawal dari laporan informasi yang sebelumnya dikumpulkan

BontangSelatan Kota Bontang atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masihtermasuk dalam wilayahn hukum Pengadilan Negeri Bontang telahpermufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yang tanpa hakatau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakanNarkotika Golongan dalam bentuk bukan tanaman, Perbuatan tersebutdilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN BonBerawal dari laporan informasi yang sebelumnya dikumpulkan

P.66/Men.IhkSetjen/2019tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam Bahwa kayu tersebut diambil/dipungut/ ditebang secara liar/tidak sah didalam Kawasan Hutan pada Kelompok Hutan Kelongkang PuncakNgengas (RTK.60) wilayahn Desa Marente Kecamatan Alas KabupatenSumbawa yang merupakan hutan Negara, tanpa ijin dari pejabat yangberwenang pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.Perbuatan para terdakwa mengakibatkan terganggunya ekosistem danmengancam fungsi kawasan hutan

P.66/Men.IhkSetjen/2019tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan AlamBahwa kayu tersebut diambil/dipungut/ ditebang secara liar/tidak sah didalam Kawasan Hutan pada Kelompok Hutan Kelongkang PuncakNgengas (RTK.60) wilayahn Desa Marente Kecamatan Alas KabupatenSumbawa yang merupakan hutan Negara, tanpa ijin dari pejabat yangberwenang pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.Perbuatan para terdakwa mengakibatkan terganggunya ekosistem danmengancam fungsi kawasan hutan

bawahSumpah;Menimbang, bahwa bukti P.1 yang aslinya merupakan akta otentik,bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskanmengenai identitas Pemohon yang meliputi nama, tempat tanggal lahir, jeniskelamin, alamat, agama, status perkawinan, pekerjaan, dan kewarganegaraan,sehingga bukti tersebut telan memenuhi syarat formal dan materiil, sertamempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohonbertempat tinggal di wilayahn

Perubahan atas UndangundangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Menimbang, bahwaberdasarkan pasal 49 huruf (a) Undangundang Nomor 3 Tahun 2006Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpktentang Perubahan atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama (vide penjelasan pasal tersebut antara lain pada angka 9dinyatakan perihal gugatan perceraian), maka perkara ini menjadikewenangan Pengadilan Agama (absolute competentie) dan oleh karenaPenggugat bertempat kediaman di wilayahn