Dalam pelaksanaan undangundang perpajakan, Indonesia terikatdengan Perjanjian internasional baik bersifat bilateral maupunyang bersifat multilateral dengan Negaranegara lain tertentuseperti A/r Transport Agreement, International Civil AviationOrganization (ICAO) atau International Air transport Association(IATA) dan dalam perjanjian tersebut di dalamnya juga diaturtentang pengecualian pajak penjualan, bea masuk, dan pungutanlain yang sejenis dan biasanya bersifat timbal batik, didalamsistem hukum

Dalam perjanjian bilateral air transport agreement denganNegara tertentu selalu dicantumkan adanya pembebasan pajakpajak berdasarkan azas timbal balik;g.

Penerbangan Lintas Udara (Over Flying);Bahwa kelaziman di dunia internasional tentang dikecualikannya jasapelabuhan yang melayari jalur internasional dari pengenaan PPNdan azas timbal balik di dalam perjanjian bilateral, ditegaskan dalamConvention On International Civil Aviation (The Chicago Convention1944):Bahwa berdasarkan International Civil Aviation Organization (CAO)Nomor 8632 mengenai Perpajakan Dalam Bidang TransoprtasiUdara Internasional diketahui sebagai berikut:a.

Bahwa setiap Negara anggota ICAO secara timbal balikmemberikan pembebasan pengenaan pajak properti dan modalatau pajakpajak lainnya yang terlibat dalam penyediaantransportasi udara internasional;b.

Karena ada suatukewajiban untuk menjalankan maka dalam ruanglingkupmasyarakat internasional asas timbal balik biasanya diatur di dalamsuatu perjanjian internasional; Di dalam hukum kebiasaan internasional tidak ada ketentuantentang resiprositas atau timbal balik.

Dengan demikian,ketentuan di atas memperhatikan asas timbal balik sebagai dasarperlakuan PPN atas transaksi yang berhubungan dengan transportasiudara internasional.

No. 189/B/PK/PJK/2011Penerapan asas timbal balik di negara lainBahwa sebagai contoh penerapan asas timbal balik.Pemohon Banding memperoleh beberapa data yang dapatdigunakan yang berasal dari beberapa perusahaanluarnegeri yang sejenis dengan perusahaan Pemohon Banding dimana atas tagihannya kepada perusahaan penerbanganIndonesia atas jenis jasa yang sama tidak dikenakan pajakyang sejenis dengan PPN;Bahwa Pemerintah Indonesia yang berdasarkan kebiasaaninternasional telah memberikan pembebasan PPN atas

No. 189/B/PK/PJK/2011 Azas resiprokal (Azas pembebasan timbal balik) halaman 53sampai dengan 55 Putusan Banding:Bahwa berdasarkan Surat Terbanding No.

S081/PJ..631/1989 tanggal3 April 1989, diitegaskan bahwa atas penyerahan Jasa Pendaratan,Penempatan, Penyimpanan Pesawat Udara Penerbangan Internasionaldan Jasa Pelayanan Penerbangan Lintas Udara untuk penerbanganinternasional oleh perusahaan penerbangan asing tidak terutang PPNsepanjang tempat kedudukan perusahaan penerbangan tersebutmemberikan pembebasan jenis pajak yang sama atas perusahaanpenerbangan Indonesia (azas pembebasan timbal balik);Bahwa azas timbal balik untuk tidak mengenakan PPN atas

balik untuk Pajak penghasilan dan tidakmenegaskan bahwa asas timbal balik tersebut juga diberlakukanuntuk PPN.

Other organoinorganic compounds.2931.10 Timbal tetrametil dan timbal tetraetil Tetramethyl lead and tetraethyl lead:2931.10.10.00 Timbal tetrametil Tetramethy!

lead2931.10.20.00 Timbal tetraetil Tetraethy lead2931 .20.00.00 Senyawatributyltin Tributyltin compounds2931.90 Lainlain: Other:2931 .90.20.00 N(fosfonometil) glisindan garamnya = N(phosphonomethyl) glycine and salt2931 .90.30.00 Etefon Ehephone Senyaw a organoarsenik: Organoarsenic compounds:2931.90.41.00 = Dalam bentuk cair In liquid form2931 .90.49.00 Lainlain Other2931.90.90 Lainlain: Other:2931.90.90.10 = Dimetiltin diklorida (DMTDCL) Dimethyltin dichloride (DMTDCL)2931 .90.90.90 Lainlain Otherbahwa

tetrametil dan timbal tetraetil:2931.90 Lainlain:pada sub pos 2931.90 Lainlain terdapat 4 sub pos dengan dua takik yaitu:2931.90.20.00 N(osfonometil) glisin dan garamnya2931.90.30.00 Etefon Senyawa organoarsenik:2931.90.90 Lainlain:bahwa sesuai catatan 2 (a) KUMHS Pos yang memberikan uraian yang palingspesifik, harus lebih diutamakan dari pos yang memberikan uraian yang lebihumum.

Other organoinorganic compounds.2931.10 Timbal tetrametil dan timbal tetraetil Tetramethy! lead and tetraethyl lead:2931.10.10.002931.10.20.00 Timbal tetrametil Timbal tetraetil Tetramethy!

tetrametil dan timbal tetraetil:2931.90 Lainlain:pada sub pos 2931.90 Lainlain terdapat 4 sub pos dengan dua takik yaitu:2931.90.20.00 N(fosfonometil) glisin dan garamnya2931 .90.30.00 Etefon Senyawa organoarsenik:2931.90.90 Lainlain:bahwa sesuai catatan 2 (a) KUMHS Pos yang memberikan uraian yang palingspesifik, harus lebih diutamakan dari pos yang memberikan uraian yang lebih umum.Namun demikian, apabila dua pos atau lebih yang masingmasing pos hanyamerujuk kepada bagian dari bahan atau zat yang

UjiKualitas Lingkungan, badan Lingkungan Hidup Propinsi Jawa Timur,yang menyimpulkan terdapat 2 (dua) parameter yang melebihi bakumutu yang ditetapbkan sesuai PP no. 101 tahun 2014 tentangPengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun pada lampiranIV, yaitu parameter Zing (Zn) dan Timbal (Pb);e Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;2. ROHMAT IFANTRI FIRDAUS, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa, saksi satu tim dengan sdr. Roni Hadiyanto, dan sdr.

UjiKualitas Lingkungan, badan Lingkungan Hidup Propinsi Jawa Timur,yang menyimpulkan terdapat 2 (dua) parameter yang melebihi bakumutu yang ditetapbkan sesuai PP no. 101 tahun 2014 tentangPengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun pada lampiranIV, yaitu parameter Zing (Zn) dan Timbal (Pb);e Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;3. KUJAINI; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:e Bahwa, saksi bersama tim berjumlah 3 (tiga) orang yaitu sdr.

UjiKualitas Lingkungan, badan Lingkungan Hidup Propinsi Jawa Timur,yang menyimpulkan terdapat 2 (dua) parameter yang melebihi bakumutu yang ditetaokan sesuai PP no. 101 tahun 2014 tentangPengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun pada lampiranIV, yaitu parameter Zing (Zn) dan Timbal (Pb);e Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umummenghadirkan AHLI yang bernama:4.

UjiKualitas Lingkungan, badan Lngkungan Hidup Propinsi Jawa Timur,yang menyimpulkan terdapat 2 (dua) parameter yang melebihi bakumutu yang ditetapbkan sesuai PP no. 101 tahun 2014 tentangPengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun pada lampiranIV, yaitu parameter Zing (Zn) dan Timbal (Pb);Bahwa, kegiatan yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukanpengelolaan limbah B3 yang dimulai dengan melakukan penyimpananlimbah B3 didalam tempat penyimpanan sementara limbah B3sebelum dikelola dengan pihak

UjiKualitas Lingkungan, badan Lingkungan Hidup Propinsi Jawa Timur,yang menyimpulkan terdapat 2 (dua) parameter yang melebihi bakumutu yang ditetapbkan sesuai PP no. 101 tahun 2014 tentangPengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun pada lampiranIV, yaitu parameter Zing (Zn) dan Timbal (Pb);Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka unsurmenghasilkan limbah B3 telah terpenuhi;UNSUR WAJIB MELAKUKAN PENGELOLAAN LIMBAHMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengelolaan Limbah B3adalah

Karang Timbal Rt/Rw 003/086 Kel. Punia Kec. MataramKota Mataram.

Karang Timbal Rt/Rw 003/086 Kel. Punia Kec.

Karang Timbal Rt/Rw003/086 Kel. Punia Kec.

Karang Timbal Rt/Rw 003/086 Kel.Punia Kec.

Karang Timbal Rt/Rw 003/086 Kel.

Pasal 36 ayat (1) yang menyatakan :dalam hal pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan, terdapatperjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipemuhi, pihakyang mengadakan perjnjian dengan Debitor dapat meminta kepadaKurator untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaanperjanjian tersebut dalam jangka waktu yang sepakati oleh Kurator danpihak tersebut.

DAB selakuDebitor Pailit untuk memenuhi perjanjian jual beli yang dibuat denganPelawan;Bahwa dengan demikian perjanjian timbal balik antara PT.

jual beli dengan Debitur Pailit yangkewajibannya sudah terpenuhi maka tidak disebut sebagai Kreditur,tetapi pihak ketiga sesuai pasal 36, perjanjian harus dilanjutkan olehKurator ;Bahwaharta pihak ketiga yang terlanjur dimasukkan dalam boedel pailittetap dapat dilanjutkan oleh Kurator ;Bahwa cara meminta Kurator untuk melanjutkan perjanjian timbal baliksebagaimana diatur dalam pasal 36 bisa secara lisan atau tertulis ataumelalui pengadilan ;Bahwa Jika Kurator tidak mau melanjutkan perjanjian timbal

balik dapatdilakukan gugatan di pengadilan;Bahwa Pasal 26 menjelaskan yang digugat dihadapan Pengadilanberkaitan dengan harta pailit adalah Kurator, karena Debitur Pailitsudah tidak berwenang atas hartanya ;Bahwa harta yang masih atas nama Debitur Pailit tidak serta mertaharta pribadi Debitur, harus dibuktikan dulu dan jika terkait denganperjanjian timbal balik yg prestasinya hampir selesai tidak bisa disebutharta Debitur.

Ada alasan untuk tidak disebut sebagai harta pribadiDebitur;Bahwa hak actio pauliana dalam kepailitan jangka waktunya 1 tahun ;Bahwa berkaitan dengan ketentuan pasal 37, dalam kepailitanmelaksanaan pasal 36 tidak diharuskan atas perjanjian timbal balikdengan alas hak yang sah secara hukum.

mengajukan gugatan sebagai berikut:1.Bahwa pada tanggal 6 Juni 2004 Penggugat telah membeli sebidangtanah seluas 13 hektar(130.000 m2)dari Tergugat dengan hargakeseluruhan yang telah disepakati sejumlah Rp. 268.500,000.( dua ratusenam puluh delapan juta lima ratus rupiah );Bahwa tanah yang dibeli olen Penggugat dari Tergugat seluas 13 hektar(130.000 m2), adalah sebagian dari luas tanah 231.000 M2 yang menurutketerangan Tergugat adalah merupakan bagian dari hak warisnya dariorang tuanya yang bernama NANG TIMBAL

(alm) semasahidupnya telah melakukan perkawinan dengan Men Timbal (alm) dan dariperkawinan tersebuttelah dikaruniai tiga orang anak yang masing masingbernama; (1) Wayan Gembal (Penggugat Rekonvensi), (2) MadeSangkug, (3) Nengah Jalan.Bahwa setelah Nang Timbal meninggal dunia, selain meninggalkanPenggugat Rekonvensi sebagai ahli warisnya, Nang Timbal (alm) jugameninggalkan harta warisan berupa bidang tanah sesuai dengan Pipil No.584, Persil No. 35b, kelas A42 atas nama Nang Timbal.Bahwa sesuai dengan

Menyatakan hukum sebidang tanah sesuai dengan Pipil No, 584, PersilNo, 35b, kelas A 42 atas nama Nang Timbal adalah sah milik Nang Timbal(alm).3.

Menyatakan hukum Wayan Gembal (Penggugat Rekonvensi), MadeSangkung, dan Nengah Jalan adalah ahli waris yang sah dari NangTimbal (alm) dan berhak terhadap bidang tanah sesuai dengan Pipil No.Halaman 22 dari 57 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PN Srp10.11.12.584, Persil No. 35b, kelas A 42 peninggalan Nang Timbal (alm).Menyatakan hukum Tanah Sengketa Rekonvensi, Tanah Sengketa IlRekonvensi, Tanah Sengketa Ill Rekonvensi, dan Tanah Sengketa IVRekonvensi adalah sah milik Penggugat Rekonvensi.Menyatakan hukum

yangmerupakah orang tua kandung dari Tergugat ;Bahwa benar tanah yang dimiliki oleh Tergugat sebanyak 13 (tigabelas) hektar;Bahwa tanah yang 13 (tiga belas) hektar itu tidak semua atas namaTergugat karena sudah banyak yang diredis;Bahwa saksi tidak mengetahui Nang Timbal tersebut ;Bahwa Nang Timbal mempunyai tanah sebanyak 23 (dua puluh tiga)hektar yang terdiri dari 2 (dua) SPPT;Bahwa tanah tersebut sudah dibagibagi ;Bahwa pada Tahun 2004 telah terjadi jual beli antara Penggugat denganTergugat hal

negaranya sendiri;Bahwa dengan demikian, perjanjian atau kesepakatan bersama (konvensiinternasional) sehubungan dengan penyeragaman perlakuan, seperti misalnyapenentuan tarif biaya (charges) pelabuhan udara, perlakuan pajak (termasukPPN) atas transaksi tertentu, diperlukan agar memberikan kepastian danperlakuan yang adil kepada perusahaan penerbangan di berbagai negara;Asas Resiprokal serta berbagai peraturan dan/atau dokumen yang mendukungbahwa Indonesia menghormati dan mengakui asas resiprokal (timbal

Setiap Negara anggota ICAO secara timbal balik memberikanpembebasan pengenaan pajak properti dan modal atau pajakpajak yangserupa, pada kapal terbang dari Negara anggota ICAO lainnya yangterlibat dalam penyediaan transportasi udara internasional;b.

Nomor 138/B/PK/PJK/2011penerbangan internasional, tidak dikenakan PPN sepanjang Negaratempat kedudukan perusahaan penerbangan tersebut memberikanpembebasan yang sama terhadap Perusahaan Penerbangan Indonesia(asas pembebasan timbal balik);Berdasarkan S1001 ini secara eksplisit Indonesia menghormati kebiasaaninternasional;Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2005.Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2005 tanggal 30Juni 2005 mengenai pembebasan PPN untuk avtur penerbangan internasional

Rachmat Soemitro, S.H. hal 6061), dimana ataspenyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak kepada wakilwakilDiplomatik dibebaskan dari PPN atas dasar asas timbal balik walaupun UndangUndang PPN (dalam Pasal 4 huruf a dan c) memenuhi kriteria untuk dikenakanPPN;Penerapan asas timbal balik di negara lain.Bahwa sebagai contoh penerapan asas timbal balik, Pemohon Bandingmemperoleh beberapa data yang dapat digunakan yang berasal dari beberapaperusahaan luar negeri yang sejenis dengan perusahaan Pemohon

Banding dimana atas tagihannya kepada perusahaan penerbangan Indonesia atas jenisjasa yang sama tidak dikenakan pajak yang sejenis dengan PPN;Bahwa pemerintah Indonesia yang berdasarkan kebiasaan internasionaltelah memberikan pembebasan PPN atas dasar timbal balik, maka apabilaHal. 16 dari 44 hal.

Karang Timbal, Kel.

Karang Timbal, Kel.Punia, Kec. Mataram, kota Mataram.

Karang Timbal, Kel.Punia, Kec.

Karang Timbal, Kel. Punia, Kec. Mataram,kota Mataram.

Karang Timbal, Kel. Punia, Kec.

olehHANGKONG JUNAIDI SIHOTANG alias HANGKONG dan Terdakwa tanpamelalui pihak Kepolisian yang berwenang membuat Surat Ijin Mengemudi(SIM) melainkan dengan membuat sendiri SIM tersebut dengan caramengedit foto HANGKONG JUNAIDI SIHOTANG alias HANGKONG danRAHMAT TANJUNG dengan menggunakan Program Photoshop Cs2 untukmembersihkan tampilan foto dan menggabungkan latar belakang fotoberwarna biru yang terdapat tulisan dan lambang satuan Polisi Lalu Lintas,lalu contoh SIM Golongan C yang lain di Scanning secara timbal

scanningtersebut, kemudian identitas HANGKONG JUNAIDI SIHOTANG. aliasHANGKONG dan Terdakwa diketik untuk dimasukkan kedalam format SIMasli yang telah diedit sebelumnya, sedangkan untuk sidik jari dan tandatangan yang berada di dalam SIM tersebut bukanlah sidik jari dantandatangan asli dari HANGKONG JUNAIDI SIHOTANG alias HANGKONGdan Terdakwa namun merupakan sidik jari dan tandatangan dari SIM asiliyang telah di scan kedalam computer, setelah selesai memasukkan dataidentitas tersebut lalu SIM dicetak timbal

HANGKONG JUNAIDISIHOTANG alias HANGKONG dan Terdakwa tanpa melalui pihakKepolisian yang berwenang membuat Surat Ijin Mengemudi (SIM)melainkan dengan membuat sendiri SIM tersebut dengan cara mengeditfoto HANGKONG JUNAIDI SIHOTANG alias HANGKONG dan RAHMATTANJUNG dengan menggunakan Program Photoshop Cs2 untukmembersihkan tampilan foto dan menggabungkan latar belakang fotoberwarna biru yang terdapat tulisan dan lambang satuan Polisi Lalu Lintas,lalu contoh SIM Golongan C yang lain di Scanning secara timbal

pipet kaca dibakar dari bawah menggunakan korek gas yang adasumbunya, selanjutnya hasil pembakaran keluar asap masuk ke dalam botol, laluasap yang ada dibotol dihisap melalui pipet yang satunya.Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Pebruari 2020 sekitar pukul 21.00 wita, AparatKepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB melakukan penangkapan danpenggeledahan terhadap terdakwa dan NYOMAN SUNU DAWIRTA Alias KUMANbertempat di kamar kos No. 2 Jalan Abdul Kadir Munsyi Gang VI No. 3 LingkunganKarang Timbal

lima) gram adalah tanpa jin daripihak yang berwenang.Halaman 4Putusan No. 412/Pid.Sus/2020/PN.Mtr.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat(1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.AtauKeduaBahwa terdakwa DIKA OKTAVIANI Alias DIKA pada hari Senin tanggal 10 Pebruari2020 jam 18.30 wita atau pada waktuwaktu tertentu dalam bulan Pebruari tahun2020 bertempat dalam kamar kos No. 2 Jalan Abdul Kadir Munsyi Gang VI No. 3Lingkungan Karang Timbal

ABDUL HAYI: Bahwa saksi pernah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ; Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 10Pebruari 2020 dalam kamar kos No. 2 Jalan Abdul Kadir Munsyi Gang VINo. 3 Lingkungan Karang Timbal Kelurahan Punia Kecamatan MataramKota Mataram, tempatnya dirumah saksi NYOMAN SUNU DAWIRTA AliasKUMAN; Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama tim yang diantaranyaada saksi Rangga Purniawan ; Pada saat itu Terdakwa bersama temannya yang bernama NYOMANSUNU DAWIRTA Alias

RANGGA PURNIAWAN Bahwa saksi pernah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ; Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 10Pebruari 2020 dalam kamar kos No. 2 Jalan Abdul Kadir Munsyi Gang VINo. 3 Lingkungan Karang Timbal Kelurahan Punia Kecamatan MataramKota Mataram; Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama tim yang diantaranyaada saksi Abdul Hayi ; Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama pacarnya yang bernama NYOMAN SUNU DAWIRTA Alias KUMAN; Bahwa ketika saksi melakukan penagkpan Terdakwa

Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa ada dirumahnya Nyoman SunuDarwita alias Kuman ; Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang duduk diteras rumahpada hari Senin tanggal 10 Pebruari 2020 dalam kamar kos No. 2 JalanAbdul Kadir Munsyi Gang VI No. 3 Lingkungan Karang Timbal KelurahanPunia Kecamatan Mataram Kota Mataram; Bahwa Terdakwa ada dirumahnya saksi Nyoman Sunu Darwita aliasKuman karena Terdakwa ada hubungan pacaran ; Bahwa Terdakwa sudah 2 tahun pacaran dengan Nyoman SunuDarwita als Kuman ; Bahwa

Q1.1 adalah bagian dari Core anak peluru / proyektil yangterbuat daribahan Lead (Timbal).b. Q1.2 adalah bagian dari Jacket anak peluru yang terbuat daribahanCopper (Tembaga) yang telah ditembakkan dari laras senjata apipanjang SS1 kaliber 5,56 mm atau yang sejenis berlakiber 5,56 mmC. Q2.1 adalah agian dari Core anak peluru/proyektil yang terbuatdari bahan Lead (Timbal).d.

Q2.2 adalah bagian dari Jacket anak peluru yang terbuat daribahan Copper (Tembaga) dan Zinc (Seng) atau disebut Brass 90(CuZn10) dan Core anak peluru/proyektil yang terbuat dari bahan Lead(Timbal).e. Q 3 adalah bagian dari Core anak peluru/proyektil yangterbuatdari bahan Lead (Timbal).f. Q 4 adalah bagian dari Jacket anak peluru yang terbuat daribahan Copper (Tembaga) dan Core anak peluru/proyektil yang terbuatdari bahan Lead (Timbal).Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Tim2.

dari bahanCopper (Tembaga) yang telahditembakkan dari laras senjata api panjang SS1 kaliber 5,56mm atau yang sejenis berlakiber 5,56 mmCc) Q2.1 adalah agian dari Core anak peluru/proyektil yangterbuat dari bahan Lead (Timbal).d) Q2.2 adalah bagian dari Jacket anak peluru yangterbuat dari bahan Copper (Tembaga) dan Zinc (Seng) ataudisebut Brass 90 (CuZn10) dan Core anak peluru/proyektilyang terbuat dari bahan Lead (Timbal).e) Q 3 adalah bagian dari Core anak peluru/proyektil yangterbuatdari bahan

Barang bukti yang diberi kode Q1.1 adalah bagian dari Coreanak peluru / proyektil yang terbuat daribahan Lead (Timbal).b. Barang bukti yang diberi kode Q1.2 adalah bagian dari Jacketanak peluru yang terbuat dari bahanCopper (Tembaga) yang telahditembakkan dari laras senjata api panjang SS1 kaliber 5,56 mm.c. Barang bukti yang diberi kode Q2.1 adalah agian dari Core anakpeluru/proyektil yang terbuat dari bahan Lead (Timbal).d.

Barang bukti yang diberi kode Q2.2 adalah bagian dari Jacketanak peluru yang terbuat dari bahan Copper (Tembaga) dan Zinc(Seng) atau disebut Brass 90 (CuZn10) dan Core anakpeluru/proyektil yang terbuat dari bahan Lead (Timbal).e. Barang bukti yang diberi kode Q 3 adalah bagian dari Core anakpeluru/proyektil yang terbuatdari bahan Lead (Timbal).f.

Menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat (Ansar Bin Nurdin) terhadap Penggugat (Rina Marlinawati Binti Abbas);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Rafania Juliansar binti Ansar, lahir 13 Desember 2014 dan Muhammad Raykal Juliansar bin Ansar, lahir 19 Maret 2021 dan Menetapkan Tergugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Muhammad Raka Juliansar, lahir 6 Juli 2011 dengan kewajiban memberi kesempatan kepada Tergugat dan Penggugat secara timbal

Putusan Nomor 1133/B/PK/PJK/2014Penyerahan Avtur kepada maskapai penerbangan untuk keperluanpenerbangan internasional diberikan fasilitas tidak dipungut PajakPertambahan Nilai sepanjang perjanjian pelayanan transportasi udaramencantumkan asas timbal balik;Bahwa dari ketentuan ini terlinat bahwa:1) Pemerintah taat sepenuhnya pada ketentuan internasional tentangperlakuan azas timbal balik;2) Masalah tempat dimana penyerahan dilakukan bukanlah hal yangmutlak untuk pertimbangan pengenaan Pajak Pertambahan

Putusan Nomor 1133/B/PK/PJK/20143) Azas timbal balik terhadap perusahan pelayaran Indonesia olehnegara yang mempunyai perjanjian bilateral;Bahwa dari beberapa penjelasan di atas sudah seharusnya perlakuanyang sama terhadap jasa penunjang untuk penerbangan internasional(seperti jasa ground handling) juga dikecualikan dari pengenaan PajakPertambahan Nilai;2.

Putusan Nomor 1133/B/PK/PJK/2014menjalankan, dan kalau pemerintah memutuskan untukmenjalankan atas sesuatu yang sifatnya fakultatif makahal tersebut yang harus ditransformasikan ke dalamhukum nasional.Terhadap Hukum Kebiasaan Internasional yang terkaitdengan asas timbal balik (reciprocity) dan hubunganKonvensi Chicago 1944 dengan Piagam MahkamahInternasional Pasal 38 ayat (1), dapat dijelaskan sebagaiberikut: Asas timbal balik adalah perlakuan satu negaraterhadap individu atau badan hukum dari satu

Karena ada suatukewajiban untuk menjalankan maka dalam ruanglingkup masyarakat internasional asas timbal balikbiasanya diatur di dalam suatu PerjanjianInternasional. Di dalam Hukum Kebiasaan Internasional tidak adaketentuan tentang resiprositas atau timbal balik. Yangterdapat di dalam hukum kebiasaaninternasionaladalah praktek yang dilakukan oleh suatu negara dankemudian praktek itu dijadikan dasar hukum olehsuatu pengadilan internasional untuk memutus suatuperkara.

Kalaupun pembahasan tentang timbal balikterkait dengan praktek dari negara tentu tidak terkaitdengan hukum kebiasaan internasional akan tetapiterkait dengan kebiasaan yang ada di dalammasyarakat internasional, jadi dianggap sebagaiinternasional comity atau kesopansantunaninternasional.

dalam perjanjian harus melaksanakan kewajibannyadan pihak yang satu akan menerima/mendapatkan haknya dari pihakyang lain secara timbal balik.

Nomor 78 PK/Pdt.SusPailit/201523.24.2a.ayat (1) Undang Undang Kepailitan tidak ada menyatakan secarategas dan eksplisit bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/TermohonKasasi/Tergugat selaku Kurator harus/wajib memberikan jaminanmelaksanakan isi perjanjian;Pengakhiran perjanjian sewa merupakan kehendak dari UndangUndang Kepailitan yang memberikan kewenangan kepada Kuratoruntuk menilai apakah perjanjian timbal balik yang belum atau barusebagian terpenuhi dilanjutkan atau tidak, jika perjanjian timbal baliktidak

kreditor konkuren;Selain itu Judex Juris harus juga melihat Pasal 36 ayat (4) yangmenunjukkan bahwa apabila Kurator menyatakan kesanggupannyauntuk melanjutkan perjanjian timbal balik dia harus membuatpernyataan.

Hal ini menunjukkan bahwa Pasal 36 ayat (1) hanyamembatasi pada kualifikasii perjanjian timbal balik dan kesempatanyang dapat digunakan oleh pihak yang melakukan perjanjian denganHalaman 21 dari 44 hal. Put.

Nomor 78 PK/Pdt.SusPailit/201543.44.Bahwa ketentuan yang ada pada Pasal 36 baik ayat (1) maupun ayat(2) dan seterusnya sampai ayat (5) adalah ketentuan yang salingberkaitan satu sama lain dan masingmasing ayat tidak berdiri sendiri;Bahwa muatan isi yang terkandung pada ketentuan Pasal 36 adalahsebagai berikut:Ayat (1) pada pokoknya berisi tentang:= Adanya perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagiandipenuhi;Yang dimaksud dengan perjanjian timbal balik adalah perjanjiandimana para pihak diwajiobkan

Setiap Negara anggota ICAO secara timbal balik memberikanpembebasan pengenaan pajak properti dan modal atau pajakpajakyang serupa, pada kapal terbang dari Negara anggota ICAO lainnyayang terlibat dalam penyediaan transportasi udara internasional;b.

No. 137/B/PK/PJK/201114penerbangan internasional, tidak dikenakan PPN sepanjang Negaratempat kedudukan perusahaan penerbangan tersebut memberikanpembebasan yang sama terhadap Perusahaan Penerbangan Indonesia(Asas Pembebasan Timbal Balik);Berdasarkan S1001 ini secara eksplisit Indonesia menghormatikebiasaan internasional;Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2005;Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2005 tanggal 30Juni 2005 mengenai pembebasan PPN untuk avtur penerbangan internasional

(salah satu pelayanan jasa kebandarudaraan), dinyatakan penyerahan avturkepada maskapai penerbangan untuk keperluan penerbangan internasionaldiberikan fasilitas tidak dipungut PPN sepanjang perjanjian pelayanantransportasi udara mencantumkan Asas Timbal Balik";Bahwa Peraturan Pemerintah ini mengacu pada perjanjian pelayanantransportasi udara yang merupakan perjanjian internasional dan bilateral antaraPemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Negara lain tentangpelayanan transportasi udara yang

Dengan demikian,ketentuan di atas mernperhatikan Asas Timbal Balik sebagai dasar perlakuanPPN atas transaksi yang berhubungan dengan transportasi udara internasional.Hal ini dapat dipersamakan dengan jasa kebandarudaraan lainnya untukkeperluan penerbangan internasional.

Rachmat Soemitro, S.H. hal 6061), dimana ataspenyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak kepada wakilwakilDiplomatik dibebaskan dari PPN atas dasar Asas Timbal Balik walaupunUndangUndang PPN (dalam Pasal 4 huruf a dan c) memenuhi kriteria untukdikenakan PPN;Penerapan Asas Timbal Balik di negara lain;Bahwa sebagai contoh penerapan Asas Timbal Balik, Pemohon Bandingmemperoleh beberapa data yang dapat digunakan yang berasal dari beberapa16perusahaan luar negeri yang sejenis dengan perusahaan Pemohon

Setiap Negara Anggota ICAO secara timbal balik memberikanpembebasan pengenaan pajak properti dan modal atau pajakpajakyang serupa, pada kapal terbang dari Negara Anggota ICAO lainnyayang terlibat dalam penyediaan transportasi udara internasional;Halaman 9 dari 46 halaman. Putusan Nomor 141/B/PK/Pjk/201 1b. Berkenaan dengan pajakpajak mengenai penjualan atau penggunaantransportasi udara internasional.

Putusan Nomor 141/B/PK/Pjk/201 1levies, customs duties, excise taxes, and similar fees and charges that are(a) imposed by the national authorities, and (b) not based on the cost ofservices provided, provided that such equipment and supplies remain onboard the aircraft;Surat keberatan dari beberapa maskapai penerbangan internasionalBahwa beberapa maskapai penerbangan internasional, telah menyatakankeberatannya untuk dikenakan PPN atas Jasa Handling ini mengingat adanyaAsas Timbal Balik yang telah

Namun, sesuai dengan kebiasaan internasional apabila jasa tersebutdiserahkan kepada perusahaan penerbangan asing untuk pelayananpenerbangan internasional, tidak dikenakan PPN sepanjang negaratempat kedudukan perusahaan penerbangan tersebut memberikanpembebasan yang sama terhadap perusahaan penerbangan Indonesia(Asas Pembebasan Timbal Balik);Berdasarkan S1001 ini secara eksplisit Indonesia menghormatikebiasaan internasional;Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2005Bahwa berdasarkan PP Nomor 26 Tahun

Dengan demikian, ketentuan diatas memperhatikan Asas Timbal Balik sebagai dasar perlakuan PPN atastransaksi yang berhubungan dengan transportasi udara internasional. Halini dapat dipersamakan dengan jasa kebandarudaraan lainnya untukkeperluan penerbangan internasional.

Rachmat Soemitro, SH. hal6061), dimana atas penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajakkepada wakilwakil diplomatik dibebaskan dari PPN atas dasar AsasTimbal Balik walaupun UndangUndang PPN (dalam Pasal 4 huruf a danc) memenuhi kriteria untuk dikenakan PPN;Penerapan Asas Timbal Balik di negara lainBahwa sebagai contoh penerapan Asas Timbal Balik, Pemohon Bandingmemperoleh beberapa data yang dapat digunakan yang berasal dari beberapaperusahaan luar negeri yang sejenis dengan perusahaan Pemohon

sudah di download oleh terdakwa Il denganmenggunakan HP dan telah tersimpan atau dipindahkan ke dalam Laptopterdakwa Il, kemudian terdakwa Il dan terdakwa membeli beberapa lembarkertas COROKOT Ukuran F4 warna putih dan kertas HVS ukuran F4 warnaputin setelah itu terdakwa dan terdakwa II mencetak uang palsu tersebutdengan menggunakan alat printer EPSON L100 Warna Hitam sebanyak 5(lima) lembar dan dalam 1 (satu) lembar kertas tersebut mereka terdakwamembuat menjadi 4 (empat) bagian uang dengan cara timbal

balik, setelahberhasil mencetak uang palsu tersebut mereka terdakwa melihat hasilnyadan ternyata tidak mirip dengan aslinya maka uang palsu tersebut olehmereka terdakwa bakar, lalu pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 sekirapukul 09.00 Wib mereka terdakwa kembali mencetak uang palsu sebanyak 8(delapan) lembar dan dalam 1 (satu) lembar kertas tersebut dibuat menjadi 4(empat) bagian uang dengan cara timbal balik, setelah selesai mencetakuang tersebut dan mereka terdakwa memanggil saksi Rafid untuk dimintaPutusan

sudah di download olehterdakwa Il dengan menggunakan HP dan telah tersimpan ataudipindahkan ke dalam Laptop terdakwa Il, kemudian terdakwa Il danterdakwa membeli beberapa lembar kertas COROKOT Ukuran F4 warnaputin dan kertas HVS ukuran F4 warna putih setelah itu terdakwa danterdakwa Il mencetak uang palsu tersebut dengan menggunakan alatprinter EPSON L100 Warna Hitam sebanyak 5 (lima) lembar dan dalam 1(satu) lembar kertas tersebut mereka terdakwa membuat menjadi 4(empat) bagian uang dengan cara timbal

kertas tersebutmereka terdakwa membuat menjadi 4 (empat) bagian uang dengan cara timbalbalik ; Bahwasetelah berhasil mencetak uang palsu tersebut mereka terdakwa melihathasilnya dan ternyata tidak mirip dengan aslinya maka uang palsu tersebutolehmereka terdakwa bakar ; Bahwa lalu pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 sekira pukul 09.00 Wibmereka terdakwa kembali mencetak uang palsu sebanyak 8 (delapan) lembardan dalam 1 (satu) lembar kertas tersebut dibuat menjadi 4 (empat) bagianuang dengan cara timbal

kertas tersebutmereka terdakwa membuat menjadi 4 (empat) bagian uang dengan cara timbalbalik ,oahwa setelah berhasil mencetak uang palsu tersebut mereka terdakwamelihat hasilnya dan ternyata tidak mirip dengan aslinya maka uang palsu tersebutoleh mereka terdakwa bakar ;Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 sekira pukul 09.00Wib Terdakwaterdakwa kembali mencetak uang palsu sebanyak 8 (delapan)lembar dan dalam 1 (satu) lembar kertas tersebut dibuat menjadi 4 (empat) bagianuang dengan cara timbal

penerapan asas resiprokal yang berkaitandengan jasa yang Pemohon Banding lakukan kepada perusahaanpenerbangan asing dengan jalur penerbangan internasional;Doc.8632 dan Doc.9082/7Bahwa di dalam dokumen ICAO Nomor 8632 mengenai ICAO'sPolicieson TaxationintheField of International Air Transport dan NomorHalaman 9 dari 46 halaman Putusan Nomor 206 B PK/PJK/201 1 9082/7mengenai ICAO'sPolicies on Charges for Airportsand AirNavigationServicesdiatur halhal sebagai berikut:e Setiap negara anggota ICAOsecara timbal

Dengan demikian, ketentua diatas memperhatikan asas timbal balik sebagai dasar perlakuan PPNatas transaksi yang berhubungan dengan transportasi udarainternasional.

balik yang perlu diperhatikan;Bahwa dalam kasus lain azas resiprokal ini dipatuhi oleh Indonesiaseperti Konvensi Wina mengenai kekebalan perpajakan (termasukkekebalan pajak tidak langsung) wakilwakil diplomatik, dimana ataspenyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak kepada wakilwakil diplomatik dibebaskan dari PPN atas dasar asas timbal balikwalaupun UU PPN (dalam Pasal 4 huruf a dan c) memenuhi kriteriauntuk dikenakan PPN;Penerapan asas timbal balik di negara lainBahwa sebagai contoh penerapan

balik);Halaman 19 dari 46 halaman Putusan Nomor 206 B PK/PJK/201 1 Bahwa azas timbal balik untuk tidak mengenakan PPN atasjasaangkutan udara luar negeri muncul berdasarkan PerjanjianHubungan Udara Bilateral Pemerintah Indonesia dengan negara mitradimana posisi saat ini Pemerintah Indonesia telah melakukanperjanjianhubungan udara bilateral dengan 71 negara mitra denganrincian: 20 negara mitra telah melaksanakan penerbangan ke/dariIndonesia,ssedangkan perusahaan angkutan udara nasional Indonesiatelah

bailk untuk Pajak penghasilan dan tidakmenegaskan bahwa asas timbal balik tersebut juga diberlakukanuntuk PPN.

disimpulkan bahwapasien Muhammad Irsyad Hanafi dapat merespon secara baik komunikasitimbalbalik dengan lawan bicara, pasien/Terdakwa Muhammad Irsyad Hanafimasih dapat mengingat secara detail setiap angka secara baik dalam arti memoriingatan terdakwa masih baik walaupun agak lambat, pasien/TerdakwaMuhammad Irsyad Hanafi masih bisa melakukan aktifitas sendirian untukkegiatan ringan dan tingkat ketergantungan ringan.Terdakwa/pasien Muhammad Irsyad Hanafi tidak mau berbicara dan meresponkomunikasi timbal

Muhammad Irsyad Hanafi dalam kondisi stroke pernahdisidangkan untuk perkara dalam perkara Tindak Pidana Korupsi PenyalahGunaan Anggaran Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tahun 2012di Kabupaten Timor Tengah Untara dengan pidana penjara selama 4 (empat)tahun.Bahwa berdasarkan pendapat ahli sebagaimana yang terungkap dalam persidanganmaka Penuntut Umum berkesimpulan :Terdakwa Muhammad Irsyad Hanafi dapat mengikuti persidangan dan dapatmelakukan komunikasi dan merespon secara baik komunikasi timbal

Biomed, SpS)ahli menyimpulkan bahwa terdakwa bisa berkomunikasi akan tetapi sengaja tidakmau merespon komunikasi timbal balik dengan lawan bicara dan untuk mengatasi halitu harus ditangani oleh ahli Psikiater dan ahli Radiologi (dr. Edwin H.

pemeriksaanAnatomi tubuh apakah pasien/Terdakwa Muhammad Irsyad Hanafi dapat mengikutipersidangan, ahli tidak bisa berpendapat karena yang bisa menjawab hal tersebutadalah ahli syaraf.Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidakmempertimbangkan untuk memberi kesempatan kepada ahli psikiater untukmemeriksa Terdakwa sebagaimana keterangan dokter ahli syaraf pada saat memjawabpertanyaan hakim, karena menurut dokter ahli syaraf pada saat melakukan observasi,terdakwa dapat merespon secara baik komunikasi timbal