Menyatakan terdakwa KHOIRUL EFFENDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELAPAN" sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;- Menetapkan terdakwa tetap ditahan;- Menetapkan barang bukti berupa:- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang bantuan santunan

para pelaku pengeroyokan anak saksi pengeroyokan anak saksi FADILkepada saksi pengeroyokan anak saksi FADIL, kemudian selang 1 (satu) mingguorang tua para pelaku pengeroyokan anak saksi pengeroyokan anak saksi FADILdatang lagi ke rumah saksi pengeroyokan anak saksi FADIL dan menyerahkanuang santunan sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) dan yang terakhirmenyerahkan uang santunan sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah)sedangkan sisa uang santunan sebesar Rp. 25.000.000, (dua puluh lima jutarupiah

keluarga para pelaku sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah)kepada keluarga saksi FADIL dan dalam proses santunan tersebut terdakwa ikutberperan yang menerima uang dari para pelaku penganiayaan anak saksi ;Bahwa uang santunan yang diserahkan keluarga para pelaku penganiaya anaksaksi yang telah diterima oleh saksi adalah pertama Rp. 20.000.000,00 (duapuluh juta rupiah), kedua Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan yang ketiga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;Bahwa sisa uang santunan sebesar

dari keluarga para pelaku pengeroyokananak saksi FADIL, kemudian pemberian dana santunan dari keluarga parapelaku pengeroyokan anak saksi FADIL yang kedua sebesar Rp. 3.000.000,(tiga juta rupiah) diberikan oleh saksi JASWADI di rumah saksi FADIL,kemudian pemberian dana santunan dari keluarga para pelaku pengeroyokananak saksi FADIL yang ketiga sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah)diberikan oleh saksi di rumah saksi FADIL dan juga sudah dibuatkan tandaterima penyerahan dan penerimaan dana santunan

pengeroyokan anaksaksi FADIL, kemudian pemberian dana santunan dari keluarga para pelakupengeroyokan anak saksi FADIL yang kelima sebesar Rp. 5.000.000, (limajuta rupiah) diberikan oleh saksi kepada terdakwa yang diambil oleh terdakwadi rumah saksi tanpa ada saksi dari pihak keluarga saksi FADIL dan jugasudah dibuatkan tanda terima penyerahan dan penerimaan dana santunan dankeluarga para pelaku pengeroyokan anak saksi FADIL, kemudian pemberiandana santunan dari keluarga para pelaku pengeroyokan

YeniHerawati (belum tertangkap) dirumahnya di Dusun IV Kelurahan PinangBelarik Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim, dan dalampertemuan tersebut Terdakwa menawarkan untuk membantu mengurussisa uang pesangon dan uang santunan kematian Almarhum Edi Hermanke PT. Baniah Rahmat Utama dengan perjanjian Terdakwa mendapatkan30 % dari uang santunan kematian tersebut, setelah sepakat laluTerdakwa menanyakan: mana kartu Jamsosteknya, jawab sdri.

., MAB mengatakan : bahwa merupakan kewajiban perusahaanuntuk membayar santunan kecelakaan kerja dan santunan kematiansebagaimana diatur dalam UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jamsostekdan atas dasar aturan tersebut lalu pihak Disnaker Provinsi SumateraSelatan membuatkan Surat Penetapan tentang kematian AlmarhumEdi Herman pekerja PT.

BaniahRahmat Utama / Aziza kepada Yeni Herawati untuk santunan kematian,santunan berkala, biaya penguburan an. Edi Herman sebesar Rp.36.387.040, dibuat di Palembang tanggal 17 April 2013 danditandatangani Sdri.

Baniah Rahmat Utama/Azizakepada Yeni Herawati untuk santunan kematian, santunan berkala, biayapenguburan an.

Yeni Herawati (copy buktipembayaran pada kuitansi terlampir) ;Bahwa benar, sebelum mendapatkan uang santunan kematian tersebut antaraTerdakwa dan sdri. Yeni Herawati ada perjanjian bahwa Terdakwa mendapat 30% dari uang santunan kematian yang diberikan PT. Baniah Rahmat Utama laluTerdakwa meminta uang tunai sebesar Rp. 10.000.000, kepada sdri. YeniHerawati dan sdri.

Bahwa, dikarenakan cucu Pemohon yang bernama WIDYA AMELIA PUTRIbelum dewasa dan belum cukup umur untuk mengurus, mengambil danmenerima santunan kematian, ASABRI ( Asuransi ABRI ) atas namaSULISTIYONO dan SUPRIHATIN selaku orang tuanya dari tempat dimanaorang tuanya bekerja sebagai Anggota ABRI / TNI serta tunjangan Pensiunatas namanya, dengan demikian cucu Pemohon tersebut diatas tidakdapat mengambil Santunan Kematian, ASABRI dan tunjangan pensiun diPT.

, namunsampai sekarang santunan tersebut belum bisa diambil, karena anaknyayang berhak masih di bawah umur sehingga Pemohon sebagai kakeknyabermaksud akan mengambil santunan tersebut ;Bahwa santunan tersebut selanjutnya akan dipakai untuk keperluan biayasekolah cucu Pemohon tersebut;.

SABAR :Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon ke persidangan untuk mengajukanpenetapan sebagai wali dari cucunya Pemohon untuk mengambil uangkematian dan santunan anaknya yang bernama Sulistiyono di PT.

, namunsampai sekarang santunan tersebut belum bisa diambil, karena anaknyaHalaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 45/PadtP/2017/PN Unryang berhak masih di bawah umur sehingga Pemohon sebagai kakeknyabermaksud akan mengambil santunan tersebut ;Bahwa santunan tersebut selanjutnya akan dipakai untuk keperluan biayasekolah cucu Pemohon tersebut;.

, namunsampai sekarang santunan tersebut belum bisa diambil, karena anaknyayang berhak masih di bawah umur sehingga Pemohon sebagai kakeknyabermaksud akan mengambil santunan tersebut ;Bahwa orangtua dari almarhumah Suprihatin yaitu Wiyono dan Suyemtidak berkeberatan jika uang santunan dan pensiun tersebut akan diambiloleh Pemohon untuk kepentingan cucunya sekolah;Bahwa dari pihak keluarga almarhum Suprihatin sudah mengetahui danmenyetujui jika santunan di PT Asabri milik alm Sulistiyono diwakili

Nomor 2951 K/Pdt/201610.11.12.berhak dan menuntut pembayaran dana santunan tersebut;Bahwa sementara permintaan dana santunan dalam proses, Penggugatselaku Ayah korban mengurus segala sesuatu akibat kecelakaan lalu lintas,membawa ke rumah sakit, mengambil alih pengasuhan cucu/anak korbanyang pada wakiu itu berumur 3 (tiga) bulan, mengurus administrasimembawa jenazah dikebumikan ke kampung halaman di Sibolga;Bahwa akhirnya melalui surat Kuasa Hukum, Penggugat mengetahui bahwadana santunan tersebut

Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, perbuatanTergugat melakukan pembayaran santunan meninggal dunia an.

Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat Il, menerima pembayaran uangdana santunan meninggal dunia an. Meldarida Nainggolan dari Tergugat adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;4. Menyatakan bahwa Penggugat sebagai Ayah kandung yang sah dari Korbanlaka lantas meninggal dunia an. Meldarida Nainggolan adalah pihak yangberhak atas dana santunan laka lantas tersebut;5.

Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat Il, menerima pembayaran uangdana santunan meninggal dunia an. Meldarida Naionggolan dari Tergugat adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;4. Menyatakan bahwa Penggugat sebagai Ayah kandung yang sah dari Korbankecelakaan lalu lintas meninggal dunia an. Meldarida Nainggolan adalahpihak yang berhak atas dana santunan kecelakaan lalu lintas tersebut;5.

Bahwa dalam hal pemberian santunan kecelakaan lalu lintas an. MeldaridaNainggolan sangat jelas Termohon Kasasi belum mampu membuktikandirinyalah yang paling berhak atas dana santunan kecelakaan lalu lintastersebut.

Menetapkan Penggugat sebagai penerima uang santunan kategori B sebesar Rp.29.360.192 (dua puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu seratus sembilan puluh dua rupiah) .;5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang santunan kategori B sebesar Rp.29.360.192 (dua puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu seratus sembilan puluh dua rupiah) tersebut kepada Penggugat sekaligus dan seketika secara tunai.;6.

;Bahwa ternyata Penggugatoleh Tergugat tidak didata penduduk/keluargayang berada diarea genangan waduk Jatigede sehingga tidak terdaftaryang berhak menerima uang santunan.

Menyatakan bahwa Pengggugat tidak memenuhi syarat untukmendapatkan uang santunan atau paket B, sebesar Rp.29.360.192 (duapuluh sembilan juta tiga enam puluh ribu seratus sembilan puluh duarupiah).3. Berkaitan dengan permohonan Nomor 2 tersebut di ats tidak adakewajiban tergugat untuk membayar uang santunan atau paket Bsebesar Rp.29.360.192 (dua puluh sembilan juta tiga enam puluh ribuseratus sembilan puluh dua rupiah).;4.

Apakah Penggugat berhak menerima uang santunan/kerohiman kategoriB untuk Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan PembangunanWaduk Jatigede sebesar Rp. 29.360.192, (dua puluh sembilan juta tigaratus enam puluh ribu seratus sembilan puluh dua rupiah) dari pemerintah(Tergugat)?Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 114/Pdt.G.S/2017/PN SMD3. Apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karenamenolak untuk memproses pemberian uang santunan / uang kerohimanmilik Penggugat;?

atau uang santunan diberikankepada masingmasing Kepala Keluarga penerima uang tunai untuk rumahpengganti atau uang santunan, oleh karena itu menurut hemat Hakim denganmencermati peraturanperaturan tersebut maka Penduduk yang mengalamidampak atas Proyek Pembangunan Waduk Jatigede berhak menerima uangtunai untuk rumah penggganti atau uang santunan yang tentunya diberikankepada masingmasing penduduk (Kepala Keluarga) yang terkena dampaktersebut melalui tahapan registrasi, verifikasi (memeriksa administrasidokumen

Menetapkan Penggugat sebagai penerima uang santunan kategori Bsebesar Rp.29.360.192 (dua puluh sembilan juta tiga ratus enam puluhribu seratus sembilan puluh dua rupiah) .;5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang santunan kategori B sebesarRp.29.360.192 (dua puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu seratussembilan puluh dua rupiah) tersebut kepada Penggugat sekaligus danseketika secara tunai.;6.

Surat Keputusan Yayasan Universitas Siliwangi Nomor : SKEP- 147/YUS/04/2013 tanggal 30 April 2013 tentang : Ketentuan Pendanaan Penggunaan Dan Pemberian Dana Santunan Purnabakti Pegawai Tetap Yayasan Universitas Siliwangi Pada Universitas Siliwangi.2.2. Berita Acara Sementara Nomor : BA. IP-YUS/03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Perjanjian Penyelesaian Purnabakti Yayasan Universitas Siliwangi antara : Pembina Yayasan Universitas Siliwangi dengan TIM 7 Universitas Siliwangi.3.

Menyatakan Penggugat berhak atas Dana Santunan Purnabakti dari Tergugat yang besarannya diatur dalam Surat Keputusan Yayasan Universitas Siliwangi Nomor : SKEP- 147/YUS/04/2013 tanggal 30 April 2013 tentang : Ketentuan Pendanaan Penggunaan Dan Pemberian Dana Santunan Purnabakti Pegawai Tetap Yayasan Universitas Siliwangi Pada Universitas Siliwangi.5.

Menghukum Tergugat untuk memenuhi kewajibannya membayar Dana Santunan Purnabakti yang menjadi hak Penggugat dengan total seluruhnya adalah berjumlah Rp. 32. 830. 288. 400.00 (Tiga puluh dua miliar delapan ratus tiga puluh juta dua ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) dengan seketika dan sekaligus, yakni masing-masing kepada :5.1. Dra. Dede Pertamana, M.Pd sejumlah Rp. 214,905,600 (dua ratus empat belas juta sembilan ratus lima ribu enam ratus rupiah).5.2. Drs.

Purnabakti, sebagai berikut :Hak Pegawai atas Dana Santunan Purnabakti :(1) Bagi Pegawai yang diberhentikan dengan hormat belum mencapaibatas usia Purnabakti karena menderita sakit berkelanjutan selama1 (satu) tahun dan/atau meninggal dunia (kepada ahli waris)diberikan santunan purnabakti :a.

Tentang : PemberianDana Santunan Purnabakti Pegawai TetapYayasan Universitas Siliwangi.

persepsi antara Penggugat danTergugat terkait pencairan Dana Santunan Purnabakti antara lain :1.

adanyamekanisme Dana Santunan Purnabakti yang dibuat oleh Tergugat untukpara pegawainya, dan setelah peraiihan status Unsil menjadi PTN terdapatinkonsistensi sikap Tergugat terhadap pembayaran Dana SantunanPurnabakti tersebut yakni membayarkan Dana Santunan Purnabaktikepada pegawai dan tidak membayarkan Dana Santunan Purnabaktitersebut.Menimbang, bahwa sedangkan menurut Tergugat, Penggugattidak berhak mendapatkan Dana Santunan Purnabakti dari TergugatKarena :1.

Masa Kerja : 20 tahun s. d 24 tahun, diberikan santunan selama 72bulan = 75% dari Gaji Pokok (terakhir)/ou!an x 72 bulan.g.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian;
2. Memberi izin kepada para Pemohon untuk mengajukan klaim uang santunan kepada BPJS Ketenagakerjaan Muara Teweh;
3. Menolak permohonan Para Pemohon untuk selebihnya;
4. Membebankan biaya perkara Permohonan ini kepada Para Pemohon yang sampai dengan penetapan ini dibacakan sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

3211030409130003 harus terdaftar yang berhak penerima uang santunan kategori B sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 1 Tahun 2015 dan pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 258/KPTS/M/2015 dimaksud;

em>Rp. 29.360.192,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu seratus sembilan puluh dua rupiah);

Bahwa Penggugat tidak mendapatkan ID untuk uang santunan sebesar Rp.29.360.192,00 (dua puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu seratussembilan puluh dua rupiah).;3.

Menyatakan bahwa Pengggugat tidak memenuhi syarat untuk mendapatkanuang santunan atau paket B, sebesar Rp.29.360.192 (dua puluh sembilanjuta tiga enam puluh ribu seratus sembilan puluh dua rupiah).3. Berkaitan dengan permohonan Nomor 2 tersebut di ats tidak ada kewajibantergugat untuk membayar uang santunan atau paket B sebesarRp.29.360.192 (dua puluh sembilan juta tiga enam puluh ribu seratussembilan puluh dua rupiah).;4.

;Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan sehubungandengan Pecahan KK mengenai uang santunan dari proyek wadukJatigede yang belum diterima oleh Penggugat.;Bahwa Penggugat pada tahun 2012 menikah dengan seorang wanitayang bernama Sdr.

) ketika Penggugat mendatangi pihakTergugat untuk mengajukan uang santunan ditolak oleh Tergugat karena tidakdapat menunjukan berkas/formulir yang berlatar belakang kuning bernomorkanID tercantumkan nama yang berhak dan ternyata penggugat oleh Tergugattidak didata sebagai keluarga/penduduk yang berada diarea genangan wadukJatigede sehingga tidak terdaftar yang berhak menerima uang santunan.

Apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karenamenolak untuk memproses pemberian uang santunan / uang kerohimanmilik Penggugat;?

;Bahwa sebelum realisasi ganti rugi dan santunan, pernah dilakukan sosialisasioleh P2T (Panitia Pengadaan Tanah)/Panitia 9, yang menjelaskan bahwa dasarpenerimaan santunan tanah Negara adalah surat pernyataan penggarap, suratketerangan tanah dari kepala desa, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah dankartu tanda penduduk.

Rencananya potongan uang santunan dan ganti rugi yang diterima akandigunakan untuk asset desa. Perdes tersebut disetujui dalam rapat intern BPD yangdiikuti 8 orang anggota, termasuk diantaranya adalah Terdakwa. Pemotongan tersebutsudah dilaksanakan dimana potongan 30% atas santunan tanah Negara yang terkumpulseluruhnya dipegang oleh Bendahara saksi SUGRINDO NOTO. Sedangkan untukpotongan santunan tanah Yasan sebesar 3% dipegang oleh Bendahara saksi ASKAN,Hal. 3 dari 17 hal. Put.

Uangselebihnya disimpan oleh saksi ASKAN ;Bahwa pemotongan santunan dan ganti rugi yang diterima penggarap tanahNegara dan pemilik tanah Yasan, yang dituangkan dalam Perdes No. 2 Tahun 2009,dalam pelaksanaannya mendapat protes dari masyarakat Desa Jabung sehinggasebagian dari uang yang telah diserahkan penerima santunan, oleh Panitia Desadikembalikan kepada penerima santunan ;Bahwa Terdakwa JUNAIDI Bin KASTUM (Alm) selain sebagai wakil ketuaBPD Desa Jabung, juga menjadi takmir masjid Al.

, jumlah keseluruhan baik dana APBD maupun APBN adalah sebesarRp. 5.316.263.000, (lima milyar tiga ratus enam belas juta dua ratus enam puluh tigaribu rupiah), pembayaran santunan tersebut dilakukan dua kali, yaitu tahap pertamapada tanggal 17 Desember 2009 dan tahap kedua dibayarkan pada tanggal 6 Mei2010 ;Bahwa sebelum realisasi ganti rugi dan santunan, pernah dilakukan sosialisasioleh P2T (Panitia Pengadaan Tanah) / Panitia 9, yang menjelaskan bahwa dasarpenerimaan santunan tanah Negara adalah

SeharusnyaTerdakwa segera menyerahkan uang santunan yang diterimanya untuk kepentinganmasjid kepada pengurus masjid Al Mutaqqin (Bendahara masjid).

Nomor : 02/SPJ/01/2013 tanggal 15 Januari 2013, perihal : Teguran untukmelaksanakan Uang Santunan Purna Jabatan (SOMASI);. Nomor : 03/SPJ/V/2013 tanggal 10 Mei 2013, Perihal : Realisasipembayaran Uang Santunan Purna Jabatan.. Bahwa suratsurat tersebut tidak mendapat tanggapan atau jawaban sampaidengan hari ini..

Bahwa tuntutan pembayaran santunan purna jabatan kepadaPengadilan dalam kedudukannya sebagai Pelaksana Tugas Direksitidak didasari oleh kedudukan dan kepentingan hukum (PersonaStandi in Judicio) yang sah, karena Penggugat bukan pihak yangberhak atas santunan purna jabatan dalam periode tersebut;.

Dalam petitum, Penggugat menuntut antara lain agarpara Tergugat membayar uang santunan purna jabatan kepadaPenggugat sebesar Rp. 249.750.000, beserta bunga keterlambatanpembayaran sebesar 24 % per tahun atau 2 % per bulan terhitung sejaktanggal 29 Mei 2012, namun dalam posita gugatan tidak dijelaskansecara rinci mengenai perhitungan jumlah uang santunan purna jabatanyang dituntut olen Penggugat;.

Pemberian santunan purnajabatan harus didasari oleh pertimbanganpertimbangan tertentu, antaralain kemampuan keuangan perusahaan.

Bahwa dalam petitum poin 3 Penggugat menuntut agar para Tergugatmembayar uang Santunan Purna Jabatan sebesar Rp. 249.750.000,namun pada posita gugatan Penggugat tidak menguraikan sevara rincidan jelas tentang berapa nilai hak santunan purna jabatan yang harusditerimanya pada periode tahun 2012 tersebut;b.

Bahwa karena Terdakwa dan panitia yang hadir sudah sepakat akanmemberi santunan sebesar 45% maka dihitunglah nilai santunan tersebutdengan berdasarkan pada nilai jual objek pajak (NJOP) yang ditetapkanHal. 5 dari 46 hal. Put. No. 192 PK/Pid.Sus/2010Kantor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sehingga Drs.

Besarnya santunan untuk bangunan berdasarkan penilaian DinasPermukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten BanjarRp.102.352.000, (seratus dua juta tiga ratus lima puluh dua riburupiah) ;Sehingga jumlah keseluruhan santunan atas tanah dan bangunanyang diberikan kepada PT.

Bahwa karena Terdakwa dan Panitia yang hadir sudah sepakat akanmemberi santunan sebesar 45% maka dihitunglah nilai santunan tersebutHal. 14 dari 46 hal. Put. No. 192 PK/Pid.Sus/2010dengan berdasarkan pada nilai objek pajak (NOPJ) yang ditetapkanKantor Pajak Buni dan Bangunan (PBB), sehingga Drs. H.

Besarnya santunan untuk bangunan berdasarkan penilaian DinasPermukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten BanjarRp.102.352.000, (seratus dua juta tiga ratus lima puluh dua riburupiah) ;Sehingga jumlah keseluruhan santunan atas tanah dan bangunan yangdiberikan kepada PT. Golden Martapura berjumlah : Rp.6.337.350.000,+ Rp.102.354.000, = Rp.6. 439.702.000,Bahwa setelah menyusun hasil kesepakatan santunan tersebut dalam BeritaAcara Nomor : 01/BAP/2002, Drs. H.

ISKANDARDJAMALUDDIN tersebut yang menetapkan pemberian santunan yangHal. 17 dari 46 hal. Put.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan perbaikan redaksional;
2. Menetapkan Pemohon adalah wali waris yang sah untuk mengklaim dan mengurus santunan jaminan kematian pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kota Tomohon;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

;

;