Ditemukan 44599 data
IGUN KAWIT DIAN PRASANGKA
Tergugat:
MARU AHAL
Turut Tergugat:
Kantor Agraria Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional (ATR BPN)
88 — 29
Penggugat:
IGUN KAWIT DIAN PRASANGKA
Tergugat:
MARU AHAL
Turut Tergugat:
Kantor Agraria Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional (ATR BPN)
MULJADI KARTARAHARJA
Tergugat:
Kepala Agraria Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kota Tangerang Selatan
Intervensi:
PT Pembangunan Perumahan Urban
188 — 75
Penggugat:
MULJADI KARTARAHARJA
Tergugat:
Kepala Agraria Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kota Tangerang Selatan
Intervensi:
PT Pembangunan Perumahan Urban
YUSPIANSYAH, ST
Tergugat:
DJOKO SUMANTRI, S.E
Turut Tergugat:
KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
65 — 14
Penggugat:
YUSPIANSYAH, ST
Tergugat:
DJOKO SUMANTRI, S.E
Turut Tergugat:
KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
SUGIYO
Tergugat:
SANDRA RIANA SIHOMBING, SH
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nabire
76 — 15
Penggugat:
SUGIYO
Tergugat:
SANDRA RIANA SIHOMBING, SH
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nabire
OZA DAHLYA
Tergugat:
Susanto
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Pekanbaru
12 — 2
Penggugat:
OZA DAHLYA
Tergugat:
Susanto
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Pekanbaru
Irwan
Tergugat:
1.Yuhadri
2.Elizar
Turut Tergugat:
Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Kota Padang
26 — 0
Penggugat:
Irwan
Tergugat:
1.Yuhadri
2.Elizar
Turut Tergugat:
Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Kota Padang
2.Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur
3.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember
4.Djoko Susanto, SH
5.Pemerintah RI Cq. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional
6.Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur di Surabaya, Cq.
84 — 26
Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional
2.Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur
3.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember
4.Djoko Susanto, SH
5.Pemerintah RI Cq. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional
6.Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur di Surabaya, Cq.
Turut Tergugat:
Kantor Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung
48 — 31
RODIYAH
Turut Tergugat:
Kantor Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung
Terbanding/Penggugat I : Saripudin
Terbanding/Penggugat II : Nurhayati
55 — 20
Pembanding/Tergugat : Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Kantor Pertanahan Kota Jakarta Barat
Terbanding/Penggugat I : Saripudin
Terbanding/Penggugat II : Nurhayati
IGUN KAWIT DIAN PRASANGKA
Tergugat:
BULAWI
Turut Tergugat:
Kantor Agraria Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional (ATR BPN)
71 — 18
Penggugat:
IGUN KAWIT DIAN PRASANGKA
Tergugat:
BULAWI
Turut Tergugat:
Kantor Agraria Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional (ATR BPN)
Tergugat:
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
403 — 248
M E N G A D I L I
DALAM EKSEPSI
- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;
DALAM POKOK PERKARA
- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 2/PTT-HGB/KEM-ATR/BPN/IV/2019 Tanggal 25 April 2019 Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 83
Paradipta Prima Perkasa Terletak di Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten (dahulu Provinsi Jawa Barat);
- Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 2/PTT-HGB/KEM-ATR/BPN/IV/2019 Tanggal 25 April 2019 Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 83/Tanjung Jaya Atas Nama PT.
Paradipta Prima Perkasa Terletak di Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten (dahulu Provinsi Jawa Barat);
- Menguatkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 150/G/2019/PTUN-JKT, tanggal 23 Januari 2020 Tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 2/PTT-HGB/KEM-ATR/BPN/IV/2019 Tanggal 25 April 2019 Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 83/Tanjung Jaya
Diwakili oleh LUCY NATALIA KUSSOY
Tergugat:
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONALBugi Riyantoro, S.H, (Analis Perkara Tanah dan Ruang) ;Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, berkedudukanpada Kantor Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/BadanPertanahan Nasional di Jalan Sisingamangaraja No. 2,Halaman 2 dari 88 hal.
SuratKeputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 2/PTTHGB/KEMATR/BPN/IV/2019Tanggal 25 April 2019 Tentang Penetapan Tanah Terlantar YangBerasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 83/Tanjung Jaya seluas86,9649 Ha. Atas Nama PT.
Putusan Nomor : 150/G/2019/PTUNJKT.untuk segera Membatalkan atau Mencabut Objek Sengketa yaituSurat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 2/PTTHGB/KEMATR/BPN/IV/2019Tanggal 25 April 2019 Tentang Penetapan Tanah Terlantar YangBerasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 83/Tanjung Jaya seluas86,9649 Ha Atas Nama PT.
BuktiT 2Surat Keputusan Menteri Agraria Dan TataRuang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nomor :2/PTTHGB/KEMATR/BPN/IV/2019, tanggal 25 April2019, Tentang Penetapan tanah terlantar yang berasaldari Hak Guna Bangunan Nomor 83/Tanjung Jaya, atasnama PT.
Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor : 2/PTTHGB/KEMATR/BPN/IV/2019Tanggal 25 April 2019 Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal DariHak Guna Bangunan Nomor 83/Tanjung Jaya Atas Nama PT. ParadiptaHalaman 86 dari 88 hal.
Barnabas
Tergugat:
1.Ahmad Shahab
2.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur
5 — 4
Penggugat:
Barnabas
Tergugat:
1.Ahmad Shahab
2.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung Agraria dan Tata Ruang
41 — 28
Muhammad Idris
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung Agraria dan Tata Ruang
Ahmad Saiful Harahap
21 — 10
Harahap, Sri Rizki Amaliah, Putri Anggi Rahmadani dan Salwa Asmira Harahap untuk menjual bagian anak Pemohon yaitu 5 (lima) bidang tanah atas nama anak Pemohon yang bernama Sri Rizki Amaliah berupa :
- Sebidang tanah seluas 407 M2, yang terletak di Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai Propinsi Sumatera Utara sesuai Serfifikat Hak Milik Nomor 1954, atas Nama Ineira Wati bertindak atas Nama Sri Rizki Amaliah yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria
dan Tata Ruang/BPN Kota Tanjung Balai;
- Sebidang tanah seluas 403 M2, yang terletak di Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar TimurKota Tanjung Balai Propinsi Sumatera Utara sesuai Serfifikat Hak Milik Nomor 1960 atas Nama Ineira Wati bertindak atas Nama Sri Rizki Amaliah yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN Kota Tanjung Balai;
- Sebidang tanah seluas 391 M2, yang terletak di Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai
Propinsi Sumatera Utara sesuai Serfifikat Hak Milik Nomor 1961 atas Nama Ineira Wati bertindak atas Nama Sri Rizki Amaliah yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN Kota Tanjung Balai;
- Sebidang tanah seluas 399 M2, yang terletak di Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai Propinsi Sumatera Utara sesuai Serfifikat Hak Milik Nomor 1952, atas Nama Ineira Wati bertindak atas Nama Sri Rizki Amaliah yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria
dan Tata Ruang/BPN Kota Tanjung Balai;
- Sebidang tanah seluas 293 M2, yang terletak di Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar TimurKota Tanjung Balai Propinsi Sumatera Utara sesuai Serfifikat Hak Milik Nomor 1940, atas Nama Ineira Wati bertindak atas Nama Sri Rizki Amaliah yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN Kota Tanjung Balai;
3.
Sebidang tanah seluas 407 M2, yang terletak di Kelurahan BungaTanjung Kecamatan Datuk Bandar TimurKota Tanjung Balai PropinsiSumatera Utara sesuai Serfifikat Hak Milik Nomor 1954, yang dikeluarkanoleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN Kota Tanjung Balai;2.
Sebidang tanah seluas 403 M2, yang terletak di Kelurahan BungaTanjung Kecamatan Datuk Bandar TimurKota Tanjung Balai PropinsiSumatera Utara sesuai Serfifikat Hak Milik Nomor 1960 yang dikeluarkanoleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN Kota TanjungBalai:;3.
Sebidang tanah seluas 391 M2, yang terletak di Kelurahan BungaTanjung Kecamatan Datuk Bandar TimurKota Tanjung Balai PropinsiSumatera Utara sesuai Serfifikat Hak Milik Nomor 1961 yang dikeluarkanoleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN Kota Tanjung Balai;4.
Foto Copy Serfifikat Hak Milik Nomor 1952 yang dikeluarkan olehKementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN Kota Tanjung Balai atassebidang tanah seluas 399 M2, yang terletak di Kelurahan Bunga TanjungKecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai Propinsi SumateraUtara, selanjutnya diberi tanda bukti P9;Halaman 4 Nomor 21/Pat.P/2019/PN Kis10.Foto Copy Serfifikat Hak Milik Nomor 1940 yang dikeluarkan olehKementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN Kota Tanjung Balai atassebidang tanah seluas 293 M2, yang terletak
Balai PropinsiSumatera Utara sesuai Serfifikat Hak Milik Nomor 1961 atas namaIneira Wati bertindak atas nama Sri Rizki Amaliah, yang dikeluarkanoleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN Kota Tanjung Balai; Sebidang tanah seluas 399 M2, yang terletak di Kelurahan BungaTanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai PropinsiSumatera Utara sesuai Serfifikat Hak Milik Nomor 1952 atas namaIneira Wati bertindak atas nama Sri Rizki Amaliah, yang dikeluarkanoleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang
2.RADEN SRI SULTAN MAS
3.SUBIASTUTI
4.YUSUF
5.Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Kota Mataram
6.Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Lombok Tengah
7.Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Lombok Barat
8.Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Lombok Timur
9.Polda Nusa Tenggara
45 — 14
MASRI ALAM
2.RADEN SRI SULTAN MAS
3.SUBIASTUTI
4.YUSUF
5.Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Kota Mataram
6.Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Lombok Tengah
7.Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Lombok Barat
8.Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Lombok Timur
9.Polda Nusa Tenggara
Terbanding/Tergugat I : Suwardi
Terbanding/Tergugat II : Ratna Wiharto
Terbanding/Turut Tergugat I : PT Bank Danamaon Indonesia Tbk
Terbanding/Turut Tergugat II : Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional RI cq Kementerian Agraria dan Tata ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi
71 — 14
Pembanding/Penggugat : PT Era Karya Jatayumas
Terbanding/Tergugat I : Suwardi
Terbanding/Tergugat II : Ratna Wiharto
Terbanding/Turut Tergugat I : PT Bank Danamaon Indonesia Tbk
Terbanding/Turut Tergugat II : Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional RI cq Kementerian Agraria dan Tata ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten BekasiMenetapkan biaya perkara menurut hukum.Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (Ex Aequo Et bono);Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan tertanggal 20November 2017 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasidibawah Nomor 671/Pdtr.G/2017/PN.Bks, oleh karena sesuatu hal, terkaitdengan Turut Tergugat II perkara ini, kami mengajukan perubahan gugatantertanggal 8 Mei 2018 diantaranya:KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL RI Cq.
KEMENTERIAN AGRARIA DANTATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIOANAL KABUPATENBEKASI, beralamat di Jl Daha Blok B4 No.2 Komplek LippoCikarangBekasi, yang selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat Il,dalam perubahan ini tidak diikutsertakan dan PT BANK DANAMONhalaman 5 dari 16 putusan Nomor 462/PDT/2019/PT.BDGddsINDONESIA, Tbk., beralamat di Jl HR. Rasuna Said Kav. C 10 Jakarta,yang selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I, dalamperubahan ini menjadi Turut Tergugat, dan Posita point 11ditiadakan.
Terbanding/Penggugat : Ir. Reza Abidin, M.Sc ( Direktur Utama PT. Prizamas Mitra Sejati)
36 — 16
Pembanding/Tergugat : Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional
Terbanding/Penggugat : Ir. Reza Abidin, M.Sc ( Direktur Utama PT. Prizamas Mitra Sejati)
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional BPN Kantor Agraria Kabupaten Semarang
65 — 7
SETI PAUNDU
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional BPN Kantor Agraria Kabupaten SemarangKepala Kantor Badan Pertanahan Nasional(BPN)/Kantor Agraria Kabupaten Semarang, yang beralamat diJin.
Selama ini Penggugatsudah berupaya untuk mencari dan bertemu dengan Tergugatataupun keluarganya, sehingga untuk permohonan balik namamelalui Kantor BPN/ Agraria Kabupaten Semarang/ mengalamikendala administrasi;6.
Bahwa maksud diajukannya gugatan melalui pengadilanini adalah menyangkut legalitas secara administrasi tentangkeabsahan kepemilikan hak atas tanah Sertifikat HGB No.244dari a/n Tergugat menjadi a/n Penggugat yang berkekuatanhukum, sehingga bisa didaftarkan balik nama melalui KepalaKantor Agraria dan Pertanahan Kab Semarang menjadi a/nPenggugat;7.
, dan bisadimohonkan balik nama menjadi a/n Penggugat melalui KantorBadan Pertanahan Nasional / Agraria Kabupaten Semarang;4. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat tunduk danpatuh pada putusan ini;5.
Bahwa proses peralihan hak yang semula atas nama PT.Gajah Tiluwi Artha berkedudukan di Pekalongan menjadi atasnama Tergugat telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana PeraturanMenteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997, tentang KetentuanPelaksanaan Peraturan Nomor 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah;Berdasarkan halhal tersebut diatas, maka Turut Tergugat mohonkepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 39/ Pdt.G/ 2019/ PNUnr, untuk memutus:Halaman 5
Fransisca Galuh Ajeng Widaningrum ST
Tergugat:
1.Veronika Setyawati
2.Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN Bantul
118 — 74
Penggugat:
Fransisca Galuh Ajeng Widaningrum ST
Tergugat:
1.Veronika Setyawati
2.Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN Bantul
Lembaga Kajian Hukum Lingkungan dan Agraria
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara
Intervensi:
PT MITRA PUDING MAS
177 — 51
Penggugat:
Lembaga Kajian Hukum Lingkungan dan Agraria
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara
Intervensi:
PT MITRA PUDING MAS