Ditemukan 7423 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : minum mainim minil mini milik minin monim minem munim minir
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-07-2014 — Putus : 07-01-2015 — Upload : 06-02-2015
Putusan PN JAMBI Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Jmb
Tanggal 7 Januari 2015 — MURSIMIN, Bin M. Siam, dkk
91 — 30
  • BNI 46 sudah lunas, hutang PemdaTK II kerinci kepada BNI 46 senilai Rp.7,5 milyar ditahun 2009.Bahwa waktu itu Said Abdullah sebagai Anggota DPRD TK II Kerinci danTerdakwa Mursimin cs sebagai juga Anggota DPRD TK II Kerinci.Bahwa Sekda Maruf Kari memarahi Zulfikar memberikan uang di teras kantor,Saksi tahu ia cerita saat saksi menghadap Sekda tersebut.Halaman 71 dari 161 Putusan Nomor 1 1/Pid.SusTPK/2014/PN.Jmb.Bahwa kaitan uang Rp.7,5 milyar dengan pembahasan dengan Dewan, karenaanggaran sudah minim
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-02-2013 — Putus : 26-06-2013 — Upload : 21-08-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor lO/Pid.Sus/TPK/2013/Pn.Bdg
Tanggal 26 Juni 2013 — -HERI SUHARJA -MUHYIDIN, S.IP Bin (Aim) SYARIF SUPARMAN
82 — 11
  • diameminta j aminan kepada perusahaan dalam bentuk girosebesar uang yangtelah dibayarakan;Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana uang bisa keluarpadahal penagihan daripihak Penyedia barang tidak ada, kemudian Saksimenanyakannya setelahterjadi namun KP A tidak menj elaksan kepada saksikarena mengenaipencairanpencairan bisa dilaksanakan oleh KP A ;Bahwa Kegiatan tersebut diminta untuk 138 SDsekabupaten Sukabumi, dankenapa tidak dilelang per unit kerja karena Kami tidakterpikir karenapengalaman kami sangat minim
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 24-02-2017 — Putus : 15-08-2018 — Upload : 19-07-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 116/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL
Tanggal 15 Agustus 2018 — PT. PERUSAHAAN TORADJA disingkat PT. PERTO dahulu N. V. PERTO lawan 1.PT. Aneka Tambang disingkat PT. Antam dahulu PT. Nikkel Indonesia atau BPUPTUN 2.Pemerintah RI c.q. Menteri ESDM dahulu Menteri Perindustrian atau Pertambangan dan Energi 3.Pemerintah RI c.q. Menteri Keuangan 4.Pemerintah RI c.q.Menteri Badan Usaha Milik Negara
453 — 286
  • berikut: 4, Dengan demikian kiranja segala sengketa2 jang mungkin bisatimbul lagi seperti halnja didjaman pimpinan lama dapat dihindaridengan saling pengertian demi kerdja sama satu dengan janglain menudju lembaran baru sesuai djiwa PELITA;(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat Konpensi)e Butir2 hurufb SuratNo 11/PRT/95 dariPenggugat KonpensikepadaTergugat Il Konpensitertanggal6 Juli 1996 sebagai berikut:Pembayaran tersebut memang telah dibayar oleh Negara,walaupun dengan harga yang sangat minim
Pengadilan PN BENGKALIS Pidana Khusus
Register : 26-11-2014 — Putus : 22-01-2015 — Upload : 24-02-2015
Putusan PN BENGKALIS Nomor 549/Pid.Sus/2014/PN.Bls
Tanggal 22 Januari 2015 — Ir. E R W I N
416 — 188
  • tidak produktif atau masihmuda dan baru ditanam padalahan areal lebih kurang 7000hektar dan sebagiannya dari luaslahan itu yang sedang proses diland clearing serta adanyatanaman sagu yang baru saja ditanam pada areal tanamankehidupan, sesungguhnya adalahdalam keadaan sangat sensitifterhadap ancaman kemungkinanterjadinya kebakaran, sehinggaberdampak penting dan potensialakan terjadinya pencemaran udaradan / atau kerusakan fungsilingkungan hidup, apalagi padasaat itu situasi setempat cuacakering dan minim
Pengadilan PN MEULABOH Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 08-01-2014 — Upload : 22-01-2014
Putusan PN MEULABOH Nomor 12/ PDT.G/ 2012/ PN.MBO
Tanggal 8 Januari 2014 — MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA; MELAWAN : PT . KALLISTA ALAM
2486 — 1682
  • (Vide halaman 2 Bukti P28);1 Bahwa berdasarkan data satelit yang menunjukkan hotspot (titik panas)tampak mengelompok pada suatu lokasi tertentu khususnya pada arealyang sedang dibuka/di land clearing dan berlangsung selama bertahuntahun khususnya pada 3 tahun terakhir, sarana dan prasaranapengendalian kebakaran sangat minim bahkan hampir dikatakan tidakada sehingga kebakaran yang terjadi cenderung dibiarkan, serta tidakditemukan kapur pada bagian permukaan yang seharusnya digunakansebagai bahan untuk
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 24-10-2019 — Putus : 23-01-2020 — Upload : 28-07-2020
Putusan PN KENDARI Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kdi
Tanggal 23 Januari 2020 — Penuntut Umum:
HIJRAN SAFAR, SH
Terdakwa:
Dr. SAWALUDDIN, S.E.,M.Si.
215 — 132
  • RONIJULIANTO yang mendapat Surat Tugas untuk membantu PPK, bahkanterlibat dalam memberikan penjelasan tehnis bersama PPK untukdisampaikan kepada KPA.Saksi pernah memberikan masukan kepada PPK ketika melihat kondisiprogress pekerjaan menjelang akhir tahun masih sangat minim sekitar + 30% sebagaimana Laporan MK, maka saksi dengan team leader MK an.JUFRIZAL memberikan masukan kepada PPK bahwa pekerjaan tersebuttidak dapat dilanjutkan karena tidak memungkinkan untuk diselesaikan,sehingga harus di putus
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-06-2013 — Putus : 31-10-2013 — Upload : 03-03-2014
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 19/PID.SUS/TPK/2013/PN.PL.R
Tanggal 31 Oktober 2013 — HARAPANDI, SP
63 — 24
  • reklamasi ada dilakukan gusurtimbun dengan menggunakan alat beratBahwa gusur timbun dilakukan pada blok/petak yang sangat ekstrim rusaknyabanyak lubang dalam bekas galian bekas eks areal tambang emas ;Bahwa blok /petak yang dilakukan gusur timbun tersebut seluas 60 Ha pada blok/petak A3,A4,A5 ,sedangkan blok/ petak yang tidak dilakukan gusur timbunadalah pada blok /petak Al dan A2 karena lahannya tidak begitu rusak ;Bahwa menurut Ir.Yapeth P Nandjan ,dikarenakan dana untuk melakukan gusurtimbun sangat minim
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 13-08-2019 — Putus : 28-11-2019 — Upload : 08-12-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kdi
Tanggal 28 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
TENRIAWARU, SH
Terdakwa:
IR. EDY RACHMAD WIDIANTO
144 — 81
  • Saksi pernah memberikan masukan kepada PPK ketika melinat kondisiprogress pekerjaan menjelang akhir tahun masih sangat minim sekitar + 30% sebagaimana Laporan MK, maka saksi dengan team leader MK an.Halaman 55 dari 136 halaman, Putusan No. 18/Pid.SusTPK/2019/PN.
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 24-08-2016 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 15 / Pid.Sus - TPK / 2016 / PN.Bjm
Tanggal 24 Agustus 2016 —
72 — 20
  • Bahwapekerjaan yang dilaksanakan oleh saksi Muchsin sebagai kuasadirektur dari PT.Meratus Jaya Utama bukanlah atas keinginannya akantetapi permintaan dari terdakwa Gusti Rudi Alamsyah,sehinggakenyataannya kegiatan Pengurukan Areal Pangkalan dan PendaratanIkan (PPI) dikerjakan bukan berdasarkan kontrak sehingga tidak sesuaimutu atau jenis tanah urukan bahkan terdapat kekurangan volume,sertaperalatan yang minim tidak sesuai kontrak yang ada sedangkan untukpekerjaan penambahan Jetty dan Mess (2 lokal
    dokumendan kontrak telah ditanda tangani oleh saksi Junaidi atas perintah terdakwa.Menimbang,bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh saksi Muchsinsebagai kuasa direktur dari PT.Meratus Jaya Utama bukanlah ataskeinginannya akan tetapi permintaan dari terdakwa Gusti RudiAlamsyah,sehingga kenyataannya kegiatan Pengurukan Areal Pangkalan danPendaratan Ikan (PPI) dikerjakan bukan berdasarkan kontrak sehingga tidaksesuai mutu atau jenis tanah urukan bahkan terdapat kekurangan volume,sertaperalatan yang minim
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 11-10-2016 — Putus : 27-02-2017 — Upload : 20-12-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps
Tanggal 27 Februari 2017 — Penuntut Umum:
JOKO SURYANTO,SH.
Terdakwa:
DRS. BAGUS RAI DARMAYUDHA,MM
142 — 82
  • Mengingat usaha yang dilakukan oleh seluruh pegawai padaDispenda kabupaten Bangli saat itu serta melihat biaya yangdiberikan untuk kegiatan pemungutan pada saat itu masih minim,maka saya berupaya memperjuangkan ke pemerintah pusat agardiberikan penambahan alokasi PBB Pertambangan = yangdidalamnya ada biaya pemungutan.C.
Pengadilan PT JAYAPURA Pidana Khusus
Register : 23-08-2016 — Putus : 26-08-2016 — Upload : 21-08-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 35/PID.TPK/2016/PT JAP
Tanggal 26 Agustus 2016 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
174 — 39
  • Terdakwa dan JaksaPenuntut Umum patut dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lagi;Menimbang bahwa demikian juga tentang jenis pemidanaan dan lamanya pidana yangdijatunkan atas diri Terdakwa dan Bendahara atas nama: Nurcahyanto yang menjadiTerdakwa dalam perkara lain ( splits ), dalam hal ini dipertimbangkan bahwa Terdakwaseorang dokter yang menjabat Pelaksana Tugas Direktur Rumah Sakit Umum DaerahAGATS Kabupaten Asmat yang sudah mengabdi pada masyarakat di daerah pemekaranbaru ( terpencil ) yang minim
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 29-11-2016 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1555 K/Pdt/2016
Tanggal 29 Nopember 2016 — SANUSI WIRADINATA VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA cq DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM, cq KASUBDIT RENAKTA, DIRESKRIMUM POLDA METRO JAYA
233 — 147 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa fakta pada butir a sampai dengan h di atas ini menunjukkan secarapasti bahwa dengan buktibukti yang sangat minim dan hanya atas dasarinformasi sepihak dan bukan dalam konteks tertangkap tangan, Tergugatsecara melanggar hukum telah melakukan upaya paksa terhadapPenggugat tanpa mengikuti syaratsyarat yang diwajibkan oleh KUHAPsebagai pedoman bagi Tergugat dalam menjalankan tugasnya selakuPenyidik menurut hukum yang bertanggung jawab, karena tidak terdapatcukup bukti untuk Tergugat melakukan penangkapan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 30-04-2020 — Putus : 19-10-2020 — Upload : 23-10-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 97/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 19 Oktober 2020 — Penggugat:
1.YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA (YLBHI) diwakili oleh : Asfinawati (Ketua YLBHI)
2.KONFEDERASI PERSATUAN BURUH INDONESIA (KPBI) diwakili oleh: Ilhamsyah (Ketua Umum KPBI)
3.Merah Johansyah Ismail
4.PERKUMPULAN KONSORSIUM PEMBARUAN AGRARIA (KPA) diwakili oleh: Dewi Kartika
Tergugat:
Presiden Republik Indonesia,
597 — 326
  • Bahwa pada 30 Januari 2020, Ombudsman Republik Indonesiamengeluarkan pernyataan kepada publik melalui media dengan memberikankritik keras terhadap pembahasan RUU Cipta Lapangan Kerja oleh pemerintahyang sangat minim partisipasi publik. Ombudsman RI juga menyampaikanbahwa pemerintah bahkan menolak memberikan informasi terkait RUU CiptaLapangan Kerja ketika diminta oleh Ombudsman RI.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 02-10-2015 — Putus : 11-08-2016 — Upload : 08-08-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 591/Pdt.G-LH/2015/PN JKT.SEL
Tanggal 11 Agustus 2016 — KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA Lawan PT NATIONAL SAGO PRIMA
869 — 1067
  • tanggal 2 Februari 2014 dan di arealterbakar seluas +1000 ha tersebut belum pernah didirikan towermenara pemantau api.Saksi menerangkan bahwa dalam Penyidikan yang saksi lakukan,Saksi memperoleh keterangan dari Ketua Unit PMK (PMK adalahUnit Pemadam Kebakaran PT National Sago Prima), yangmenerangkan bahwa unit PMK baru terbentuk pada tanggal 10Januari 2014, Unit PMK belum pernah mendapat pelatihanpemadaman kebakaran sebelumnya, dan perlengkapan PMK yangdimiliki PT National Sago Prima (PT NSP) masih minim
    Hal inidikarenakan, jumlah peralatan yang tersedia nilainya minim bahkanbanyak peralatan yang tidak tersedia di lapangan. Adapun dasarpenilaian Audit kepatuhan yang Ahli dan Tim UKP4 lakukan adalahberdasarkan referensi Peraturan Dirjen yang dikeluarkan departemenkehutanan saat itu, Permenhut dan PerDirjen tentang Manggala Agni.Ahli menerangkan bahwa Ahli bersama Tim Audit UKP4 di lokasi PTNational Sago Prima, melakukan Audit secara resmi dan terbuka di PTNational Sago Prima.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus
Register : 12-01-2018 — Putus : 05-06-2018 — Upload : 16-05-2019
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg
Tanggal 5 Juni 2018 — Penuntut Umum:
Siswanto, SH., MH
Terdakwa:
ULZANA ZIEZIE RACHMA ARDIKUSUMA
306 — 59
  • Kemudian saksi KHALID melakukaninventarisir jumlah mahasiswa dan dosen, jumlah ruangan atau kelas,dan infrastruktur yang dimiliki oleh UMRAH (masih minim). Setelah itusaksi KHALID mencari referensi produk/nardware yang bisa sesuaidengan produk yang ditawarkan PT.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 08-12-2017 — Putus : 30-04-2018 — Upload : 29-06-2018
Putusan PN MAKASSAR Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mks
Tanggal 30 April 2018 — Penuntut Umum:
1.SUPINTO PRIYONO, SH
2.BAMBANG NURDYANTORO, SH
3.A. SAIFULLAH, SH
4.I PUTU KISNU GUPTA, SH
5.NOVA AULIA PAGAR ALAM, SH
Terdakwa:
ANDI IVAN WITTIRI, SE
142 — 37
  • Akta Perubahan AnggaranDasar Koperasi dari Notaris.Perubahan anggaran dasar suatu Koperasiterkait perubahan nama koperasi, jeni susaha yang dilaksanakan olehkoperasi, perubahan jummlah besaran simpanan di koperasi.ltu semuadibuatkan berita acara rapat anggota, lalu dibuatkan akta perubahananggaran dasar dan dimintakan pengesahan perubahan anggaran dasar;Bahwa ya, itu masih bisa sepanjang sudah di dalam pengurusan rapatanggota mengharapkan bantuan dari modal sendiri yang ada dikoperasi itucukup minim
Pengadilan PT JAYAPURA Pidana Khusus
Register : 31-08-2016 — Putus : 11-10-2016 — Upload : 31-07-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 37/PID.TPK/2016/PT JAP
Tanggal 11 Oktober 2016 — Pembanding/Penuntut Umum I : Yasozisokhi Zebua, SH
Terbanding/Terdakwa : NURCAHYANTO
117 — 96
  • Steven Silas Simberi yang menjadi Terdakwa dalam perkara lain (Splits).Terdakwa sudah mengabdi pada masyarakat di daerah pemekaran baru(terpencil) yang minim fasilitas hidup dan kehidupannya, maka pidana yangdijatuhkan atas diri Terdakwa sudah tepat dan setimpal dengan perbuatan/kesalahannya;Menimbang bahwa Terdakwa dalam Pengadilan Tingkat Pertama danTingkat Banding tetap dinyatakan bersalah, maka Terdakwa dibebani pulauntuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalamtingkat
Pengadilan PT JAYAPURA Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-08-2016 — Putus : 11-10-2016 — Upload : 13-03-2017
Putusan PT JAYAPURA Nomor 36/Pid.Sus-TPK/ 2016/PT JAP
Tanggal 11 Oktober 2016 — dr. STEREN SILAS SAMBERI
207 — 392
  • Terdakwa dan JaksaPenuntut Umum patut dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lagi;Menimbang bahwa demikian juga tentang jenis pemidanaan dan lamanya pidana yangdijatuhkan atas diri Terdakwa dan Bendahara atas nama: Nurcahyanto yang menjadiTerdakwa dalam perkara lain ( splits ), dalam hal ini dipertimbangkan bahwa Terdakwaseorang dokter yang menjabat Pelaksana Tugas Direktur Rumah Sakit Umum DaerahAGATS Kabupaten Asmat yang sudah mengabdi pada masyarakat di daerah pemekaranbaru ( terpencil ) yang minim
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 29-08-2018 — Putus : 13-11-2018 — Upload : 22-11-2018
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2018/PN Plk
Tanggal 13 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
1.K.Z. TOMY APRIANTO, SH
2.KIKI INDRAWAN, ST, SH
3.ANDEP SETIAWAN SH
4.FERRY, SH
Terdakwa:
YEFRI AGNETIUS DEDDY BIN JERDY ALOYSIUS MASRAN
177 — 21
  • yakni Dinas PekerjaanUmum atau konsultan yang berkompeten lainnya, kalau tidak bisamembuat sendiri, dengan upah maksimal 3% dari anggaran nilai fisikpembangunan dimaksud, sebagaimana yang ditentukan dalam PerbudNomor 9 tahun 2015;Bahwa yang wajib menyetorkan pajak harus bendahara desa, tidak bolehorang lain seperti terdakwa, begitu juga pembuatan SuratPertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana desa dan ADD harusbendahara tidak boleh orang lain;Bahwa memang pengetahuan desa tentang Dana Desa ini masih minim
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 16-09-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 54/ PID.SUS/ 2013/ PN.TIPIKOR.SMG.
Tanggal 16 September 2013 — H. SAMLAWI BIN ABDUL DJAMIL
68 — 23
  • rekanan,dan memang di dalam kontrak tidak disebutkan lokasi pembuangannya ;55Bahwa Saat itu saya tidaktahu dimana rekananmembuang tanah sisa galiannya, dansaya baru mengetahui kalau tanah itu dibuang di klampok setelah diperiksa olehPenyidik ;Bahwa Volume sisa tanah yang dibuang dan kedalaman dari waduktiu sudah sesuaidengan kontrak, juga sudah dibuang keluar lokasi lebih dari 1 km ;Bahwa dalam kontrak itu hanya ditentukan jarak buang 1 km, itu disesuaikandengan anggaran yang ada, karena anggaran minim