Ditemukan 22895 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : lewar lekat leway lewa lawan lewan lawat lebat wastu wantu watu wktu wahyu
Penelusuran terkait : Permohnana lewat waktu Pajak Lewat tenggang waktu Permohonan banding lewat waktu Tenggang waktu Antar waktu Pasal 233 ayat (2) kuhap Pengajuan banding lewat waktu Tidak mempunyai kepentingan hukum Tidak dapat diterima
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 26-04-2010 — Upload : 18-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 49 PK/Pdt/2008
Tanggal 26 April 2010 — MITROSUWIRYO vs SUGIYEM
32 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Panggugat dalam keadaan kosong, tanpa bebandan baik bila perlu dengan bantuan alat Negara ;Menyatakan tanah sawah sengketa adalah merupakan hak milikbersamaPenggugat , II dan Tergugat Berkepentingan ;Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untukmembayar biayaperkara ini ;Subsidair:Atau dengan putusan lain yang adil dan patut ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat IImengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa gugatan yang diajukan oleh para Penggugat adalahsudah lewat
    waktu, dikarenakan sudah lebih dari lima tahunbaru diurus, dengan demikian para Penggugat beritikat tidakbaik;Bahwa gugatan para Penggugat tidak jelas dikarenakanHal. 6 dari 10 hal.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Waris
Putus : 14-11-2007 — Upload : 22-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 286PK/PDT/2007
Tanggal 14 Nopember 2007 — B. BIARTO DARMO ; HASNAN ; Dkk vs. MUHAMMAD P. TUMYATI
30 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sedangkan menurut ketentuanperundangan yang berlaku, jual beli gadai yang sudah lewat waktu 7 tahunharus dikembalikan pada penjual gadai tanpa kewajiban dari penjual gadaiuntuk membayar/menebus kembali tanah yang digadaikan dalam bentukapapun ;Bahwa oleh karena penguasaan tanah sengketa yang dilakukan olehPara Tergugat Asli dengan cara tanpa hak dan melawan hukum tersebut yaknisejak terlampauinya waktu 7 tahun tersebut, Penggugat sebagai ahli waris satusatunya yang berhak atas harta peninggalan almarhum
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Merek
Putus : 20-08-2013 — Upload : 13-02-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 401 K/Pdt.Sus/2011
Tanggal 20 Agustus 2013 — RETAIL ROYALTY COMPANY, diwakili oleh Esta Cohen, (Secretary), suatu perseroan menurut Undang-Undang Negara Amerika Serikat vs Tn. SURIANA
346 — 167 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hak Gugatan Penggugat Atas Objek Gugatan Telah Lewat Waktu(Daluwarsa):1. Bahwa secara fakta yuridis, pendaftaran merek NomorIDM000040890 yang diajukan permohonan mereknya pada tanggal1 Juli 2002 dan baru diberikan hak mereknya oleh Menteri Hukumdan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan tanggalpendaftaran merek 8 Juni 2005;Hal. 9 dari 18 Hal.Putusan Nomor 401 K/Pdt.Sus/2011 .2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 04-10-2006 — Upload : 24-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3448K/PDT/2002
Tanggal 4 Oktober 2006 — SUYADI; ROSJAINI; TITIK HARDIANTI; A. DEDI MARDHANI; ALHI WARIS DARI M. DJUNED; SAEDAH; AISYAH; M. YUSUF HASIBUAN; SITI SOLEH; ISMAIL HASIBUAN; RASIDIN PARINDURI
98 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tergugat danTergugat II atas tanah terperkara adalah perbuatan melawan hukum seharusnyaNotaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah yang melakukan pengalihan hakdengan jual beli atas tanah tersebut harus turut Tergugat ;Bahwa Penggugat berdasarkan perolehan tanah terperkara olehalmarhum Diran Partoatmojo melalui lelang yang dilaksanakan oleh Koek & CoMedan pada tahun 1925 berarti sampai saat ini telah berlaku 71 (tujuh puluh satu) tahun dengan demikian menurut hukum gugatan Penggugat telah daluwarsa(lewat
    waktu) untuk mengajukan tuntutan (vide pasal 1967 KUHPerdata) ;Bahwaberdasarkan halhal tersebut diatas, gugatan Penggugat harusditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telahmengambil putusan, yaitu putusan No. 141/Pdt.G/1996/PN.Mdn. tanggal 19Desember 1996 yang amarnya sebagai berikut :DALAM EKSEPSI : Menolak eksepsi dari Tergugat tersebut ;DALAM POKOK PERKARA : Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; Menyatakan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 15-03-2019 — Putus : 23-05-2019 — Upload : 27-08-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 199 K/TUN/LH/2019
Tanggal 23 Mei 2019 — YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI) VS I. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL RI., II. PT. CITRA PALU MINERALS;
525 — 169 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Gugatan telah lewat waktu;4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 20-10-2020 — Upload : 04-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2414 K/Pdt/2020
Tanggal 20 Oktober 2020 — UNTUNG VS SUGENG DKK
170 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Eksepsi tentang lewat waktu (rechts verwerking);Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 2414 K/Pdt/20202. Eksepsi kekurangan pihak/subjek hukum dalam perkara perdata a quo;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan NegeriKepanjen telah menjatuhkan Putusan Nomor 193/Pdt.G/2018/PN Kpntanggal 3 Juli 2019, yang amarnya sebagai berikut:Dalam Konvensi:Dalam Provisi:1. Menolak provisi Para Penggugat;Dalam Eksepsi:1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 21-10-2014 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1409 K/Pdt/2014
Tanggal 21 Oktober 2014 — BONIFAXIUS SILOOY, dan kawan melawan 1. PEMERINTAH RI Cq MENTERI DALAM NEGERI Cq GUBERNUR MALUKU, dan kawan-kawan dan JACOB WAAS, dan kawan-kawan
81 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • secara hukum Penggugat/Tergugat DalamRekonvensi baru mengajukan gugatan perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2011/PN.AB ke Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 24 Pebruari2011, sedangkan Tergugat Il/Penggugat Dalam Rekonvensi telahmemperoleh sertifikat HGB Nomor 386 tanggal 21 Juni 1997, maka jikadihitung tenggang wakiu antara penerbitan sertifikat dengan gugatan adalahselama + 14 (empat belas) tahun, sehingga gugatan yang diajukan olehPenggugat /Tergugat Dalam Rekonvensi adalah gugatan yang kadaluwarsa(lewat
    waktu) karena bertentangan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah(PP) Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 32 ayat (2) karena sudah melebihi waktu 5(lima) tahun.Untuk agar Majelis Hakim yang Terhormat menyatakan gugatan Penggugat/Tergugat Dalam Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet OnvankelijkeVerklaard) atau ditolak dengan tegas;Ill.
    waktu) karenabertentangan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24Tahun 1997 Pasal 32 ayat 2 karena sudah melebihi waktu 5 (lima) tahun.Untuk itu agar Majelis Hakim yang terhormat menyatakan gugatanPenggugat Intervensi II/Tergugat II Dalam Rekonvensi tidak dapat diterima(niet onvankelijk verklaard) atau ditolak dengan tegas;Ill.
    waktu) karenabertentangan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24Tahun 1997 Pasal 32 ayat 2 karena sudah melebihi waktu 5 (lima) tahun.Untuk itu agar Majelis Hakim yang terhormat menyatakan gugatanPenggugat Intervensi I/Tergugat I Dalam Rekonvensi tidak dapat diterima(niet onvankelijk verklaard) atau ditolak dengan tegas;Ill.
    RI Nomor 383 K/Sip/1971 tanggal 3November 1971, dikutip dari CHIDIR ALI S.H., Yurisprudensi Indonesiatentang (hukum pembuktian jilid Il penerbit Bina Cipta, cetakan pertama,Mei 1981 halaman 507)";e Bahwa mengenai penerbitan sertifikat tanah yang tidak dapat digugatsetelah lewat waktu 5 (lima) tahun seperti diatur dalam PP.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Pertanahan
Register : 25-08-2016 — Putus : 15-12-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 86/G/2016/PTUN-BDG
Tanggal 15 Desember 2016 — SANGKIN Bin EMAN vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARAWANG, KEPALA DESA BATUJAYA
90 — 56
  • Gugatan PENGGUGAT Daluwarsa/Lewat waktu .Bahwa dalam gugatan, PENGGUGAT mendalilkan sebagaimanatercantum pada poin VV halaman 3 yang pada pokoknya menyatakanbahwa PENGGUGAT baru mengetahui keberadaan Sertifikat Hak Pakai(SHP) Nomor : 0005/Desa Batujaya tanggal terbit 13 Pebruari 2015(objek sengketa) yaitu pada tanggal 10 Juli 2016 Bahwa akan tetapi pada tanggal 15 Maret 2016 PENGGUGATmengajukan permohonan data baru SPPT atas tanah yang menjadi objeksengketa kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
    Putusan Nomor : 86/G/2016/PTUN.BDGdemikian gugatan PENGGUGAT telah lewat waktu/daluwarsa. Hal inisesuai dengan ketentuan Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi Gugatandapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hariterhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badanatau Pejabat Tata Usaha Negara.Gugatan Kurang Pihak.
    Olehkarena yang menjadi Penggugat hanya satu orang sementara ahli warisyang lainnya tidak dimasukan sebagai Penggugat, maka dengandemikian gugatan PENGGUGAT menjadi kurang pihak.Berdasarkan halhal tersebut di atas, telah jelas dan terang bahwagugatan PENGGUGAT didasarkan pada objek sengketa yang tidakjelas/kabur, daluwarsa/lewat waktu, salah objek dan kurang pihak, olehkarenanya gugatan PENGGUGAT haruslah ditolak atau setidaktidaknyatidak dapat diterima hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung
    Bahwa TERGUGAT Il INTERVENSI menolak dengan tegas dalil gugatanPENGGUGAT dalam Petitum poin 2 dan 3 halaman 10, oleh karenaSertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor : 0005/Desa Batujaya tanggal 13Pebruari 2015 atas nama Pemerintah Desa Batujaya dibuat sesuaidengan prosedur dan peraturan perundangundangan yang berlaku.Berdasarkan selurun Jawaban tersebut di atas, maka telah jelas dan terangbahwa gugatan PENGGUGAT didasarkan pada ojek sengketa yang tidakjelas/kabur, daluwarsa/lewat waktu, salah objek dan kurang
Pengadilan PN BALIKPAPAN Perdata
Register : 24-07-2019 — Putus : 08-08-2019 — Upload : 13-08-2019
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 268/Pdt.P/2019/PN Bpp
Tanggal 8 Agustus 2019 — Pemohon:
Sulbijah
38 — 6
  • waktu sebagaimana ketentuan yang berlaku.
    Bahwa Pemohon pernah datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan SipilKota Balikpapan dengan maksud hendak mendaftarkan / mencatatkankelahiran Pemohon, namun dijelaskan oleh Pegawai Kantor tersebut, bahwapencatatan kelahiran Pemohon tersebut saat ini tidak bias dilakukan beitusaja karena telah lewat waktu 60 hari sebagaimana ketentuan yang berlaku(terlambat), sehingga terlebih dahulu harus ada perintah dari HakimPengadilan Negeri Balikpapan dalam bentuk Penetapan ; 11.
    Para Pemohon datang ke kantor dinas Catatan Sipil Kota Balikpapan untukmendaftarkan kelahiran anak Para Pemohon tersebut namun Staff Kantordinas tersebut menjelaskan bahwa : Mendaftarkan kelahiran anak saat ini telah lewat waktu dan ParaPemohon tidak mengetahui ketentuan pencatatan kelahiran tersebut ; Pencatatan kelahiran yang telah lewat waktu (terlambat) bisa dilakukandengan ketentuan harus ada Penetapan dari Kantor Pengadilan NegeriKota Balikpapan karena kami selaku para pemohon bertempat diBalikpapan
    Bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai pencatatanKelahiran anak Para Pemohon tersebut saat ini telah lewat waktu , olehkarena Para Pemohon tidak mengerti mengenai ketentuan Pencatatankelahiran tersebut ; 22222220222 22 e.
    Bahwa Para Pemohon pernah datang ke Kantor Kependudukan danCatatan Sipil Kota Balikpapan untuk maksud itu , akan tetapi oleh pihakKantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan dikatakan bahwapencatatan kelahiran telah lewat waktu (Terlambat) tersebut bisa sajadilakukan dengan ketentuan terlebin dahulu ada perintah dari HakimPengadilan Negeri Balikpapan , dalam bentuk penetapan .
Pengadilan PT SURABAYA Perdata
Register : 03-12-2014 — Putus : 24-02-2015 — Upload : 27-07-2019
Putusan PT SURABAYA Nomor 710/PDT/2014/PT SBY
Tanggal 24 Februari 2015 — Pembanding/Tergugat : Ir.BAMBANG WAHYU SUPRAPTO,MM Diwakili Oleh : ISMAIL MODAL, SH. MHum AGUSTIAN A. SIAGIAN, SH
Terbanding/Penggugat : ENI NINIK HARIANI Diwakili Oleh : MUJI LEKSONO,SH
Terbanding/Penggugat : VIRNA VARADINA SARI Diwakili Oleh : MUJI LEKSONO,SH
Terbanding/Penggugat : ROBBY FIRMANSYAH Diwakili Oleh : MUJI LEKSONO,SH
30 — 10
  • Oleh karena itu uang Rp. 200.000.000, dipotong 25 %( Rp. 50.000.000, ) jadi yang harus dikembalikan oleh pihak ParaPenggugat kepada pihak Tergugat adalah sebesar Rp. 150.000.000, (Seratus lima puluh juta rupiah ) ;Bahwa pihak Para penggugat baik sebelum waktunya jatuh tempo maupunsesudah lewat waktu jatuh tempo pembayarannya sudah beberapa kalibaik secara lisan maupun secara tertulis telah memperingatkan kepadaPihak Tergugat agar segera membayar kekurangan sebesar Rp.300.000.000 , akan tetapi peringatan
Pengadilan PA MARISA Perdata Agama
Register : 09-07-2018 — Putus : 23-10-2018 — Upload : 08-04-2019
Putusan PA MARISA Nomor 65/Pdt.P/2018/PA.Msa
Tanggal 23 Oktober 2018 — Pemohon melawan Termohon
9 — 5
  • Membebankan biaya perkara menurut hukum;SUBSIDAIR :Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadiladilnya;Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetaobkan Pemohon danPemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan;Bahwa berdasarkan pengumuman permohonan Itsbat Nikah Nomor65/Pdt.P/2018/PA Msa, tertanggal 10 Juli 2018 dan setelah lewat waktu 14 haripengumuman tersebut, ternyata tidak ada perlawanan dari pihak lain;Bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya Pemohon danPemohon II telah mengajukan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 12-09-2013 — Upload : 12-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 224 K/Pid/2013
Tanggal 12 September 2013 — DANIEL SENJAYA, S.H. bin JOSEPH SENJAYA
49 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa alasan kasasi dari pemohon kasasi Jaksa Penuntut Umum tidakdapat dibenarkan oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan karena telahmempertimbangkan mengenai fakta beserta alat pembuktian yang diperolehdalam persidangan yang menentukan terbukti tidaknya dakwaan JaksaPenuntut Umum terbukti, bahwa Yoseph Sanjaya telah mengetahui Terdakwamengambil uang milik Yoseph di BCA pada tanggal 30 Januari 2009, danmengadukan Terdakwa Daniel pada Kepolisian pada bulan Oktober 2009dengan demikian sudah lewat
    waktu dari ketentuan UndangUndang untukmembuat pengaduan (Pasal 74 ayat (1) KUHP);Bahwa alasanalasan tersebut merupakan Penilaian Hasil Pembuktianyang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, yang tidak dapatdipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaandalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturanhukum atau peraturan hukum tidak diterapbkan sebagaimana mestinya, atauapakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan UndangUndang
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 19-06-2017 — Putus : 25-07-2017 — Upload : 05-10-2017
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 162/B/2017/PT.TUN.JKT;
Tanggal 25 Juli 2017 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN; FENTA YANUWATI SANDIKO; RATNAWATI SANDIKO; H. ZEN ZAELANI BIN HARNAM SINGH ALIAS H. ABDUL RACHIM;
102 — 38
  • 165, tanggal 14 April 1966, terbittanggal 21 April .1967, terletak di Jalan Kebayoran Lama, KelurahanGrogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administratif, JakartaSelatan,selanjutnya disebut SHM Nomor 1 objek sengketa ( lihatbukti Tergugat II Int 1, dan Buku Tanah Hak Milik Nomor 1 yang diajukan oleh Tergugat) :DALAM EKSEPSI ; Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding, Para Tergugat IlIntervensi/ Pembanding dalam menolak gugatan Penggugat/Terbanding telahmengajukan eksepsi yaitu eksepsi tentang lewat
    waktu pengajuan gugatandan mengenai legal standing (kKedudukan hukum) Penggugat/Terbandingatau hak gugat artinya Penggugat/Terbanding tidak mempunyai kepentinganHal. 9 dari 16 hal.
Pengadilan PTTUN MAKASSAR TUN
Register : 08-05-2008 — Putus : 03-07-2008 — Upload : 16-07-2014
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 70/B/2014/PT.TUN.MKS
Tanggal 3 Juli 2008 — I. Nama Jabatan : GUBERNUR PROVINSI SULAWESI UTARA; TERGUGAT/PEMBANDING; -------------------- II. Hi. MUHAMAD ARWAH SOERATINOJO, SE.; TERGUGAT II INTERVENSI/PEMBANDING; ------------------ M E L A W A N : - JEANNE T. RUMIMPUNU, SE, SPd, MMpd; PENGGUGAT / TERBANDING; ------------------------------
114 — 30
  • diberitahukanputusan a quo pada tanggal 26 Maret 2014, maka apabila:1 Pihak Tergugat II Intervensi menerima pemberitahuan isi putusantersebut pada tanggal 4 Maret 2014 dan mengajukan bandingpada tanggal 11 Maret 2014, dan ; 2 Pihak Tergugat menerima pemberitahuan isi putusan tersebutpada tanggal 5 Maret 2014 dan mengajukan banding pada tanggal17 Maret 2014 ; dapat disimpulkan telah terbukti adanya fakta hukum bahwapermohonan banding dari pihak Tergugat II Intervensi maupun Tergugattersebut bellum lewat
    waktu 14 hari setelah putusan tersebutdiberitahukan kepadanya sebagaimana diatur dalam pasal 123 ayat (1)UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 dan oleh sebab itu permohonanbanding Tergugat II Intervensi dan Tergugat tersebut dapat diterima ; Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Tergugatdan Tergugat II Intervensi tersebut telah memenuhi persyaratan formalsehingga dapat diterima maka kedudukan Tergugat dan Tergugat IIIntervensi disebut dan ditetapkan sebagai Pembanding, sedangkanPenggugat disebut
Pengadilan PA PANYABUNGAN Perdata Agama
Register : 11-11-2019 — Putus : 28-11-2019 — Upload : 29-11-2019
Putusan PA PANYABUNGAN Nomor 221/Pdt.P/2019/PA.Pyb
Tanggal 28 Nopember 2019 — Pemohon melawan Termohon
24 — 6
  • Pyb 11 November 2019 dansetelah lewat waktu 14 hari pengumuman tersebut, berdsarkan SK. KMA.Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang pemberlakuanBuku Il Pedoman Pelaksana Tugas dan administrasi Peradilan, ternyatatidak ada perlawanan dari pihak lain.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 21-04-2013 — Upload : 03-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 791 K/Pdt.Sus/2012
Tanggal 21 April 2013 — TOMAS TOSI ; PT. Dextone Lemindo
44 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • kasasi tersebut, Mahkamah Agungberpendapat sebagai berikut :mengenai alasanalasan ke I dan ke II:Bahwa alasanalasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena menelitidengan seksama Memori Kasasi tanggal 13 April 2012 dan Kontra Memori Kasasitanggal 14 Mei 2012 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti ternyata JudexFacti tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yangcukup dan benar, karena dari faktafakta yang terungkap di persidangan ternyatagugatan Penggugat sudah lewat
    waktu, dimana gugatan Penggugat diajukan padatanggal 23 Desember 2011 sedangkan pernyataan pengunduran diri Penggugat adalahpada tanggal 31 Agustus 2005 ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwaputusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalamperkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, oleh karena itupermohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali : Tomas Tosi tersebut
Pengadilan PTTUN MAKASSAR TUN Pertanahan
Register : 01-09-2015 — Putus : 24-11-2015 — Upload : 04-12-2015
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 111/B/2015/PTTUN.MKS
Tanggal 24 Nopember 2015 — 1. Ir. TJAJA JONTAH, SE.,;---------------------------------- 2. HERMAN SOHILAT,; --------------------------------- Untuk selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat / Pembanding ;------------------------------------------------ M e l a w a n 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR, ;---------------------------------------------------- Untuk Selanjutnya disebut sebagai Tergugat / Terbanding;----------------------------------------------------- 2. H. MAKKUSISSING Dg. NUTUNG ;----------------------------------------------- Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi / Terbanding ; -----------------------------------
63 — 24
  • No. 111/B/2015/PT TUN Mks.maka dengan mendasarkan ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,Permohonan Banding yang diajukan tersebut belum lewat waktu 14hari, oleh karenanya Permohonan Banding secara formal dapatditerimMa ; 22222 2nn nn none nnn nn ne nnn nn nn eneMenimbang, bahwa oleh karena Permohonan Banding dari ParaPenggugat secara formal dapat diterima, maka kedudukannya akanditetapbkan dan disebut sebagai Pembanding, sedangkan bagiTergugat
Pengadilan PN JOMBANG Perdata
Putus : 21-10-2016 — Upload : 06-01-2017
Putusan PN JOMBANG Nomor 291 / Pdt.P / 2016 / PN.JBG
Tanggal 21 Oktober 2016 — KASELIN
29 — 4
  • tidak hadir atau tidak beradaditempat (ABWEZIGH); Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan WAWAN adalah keponakanPemohon yang menjadi salah satu ahli waris NITI HARJO KASERUN dan WAKIN dansejak sekitar tahun 1981 meninggalkan rumah hingga sekarang tidak diketahui atau tidakjelas keberadaanya masih hidup atau sudah meninggal ; Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 463 dan pasal 467 KUH Perdata yangberbunyi : bahwa seseorang dapat dinyatakan ketidak hadiran dan dinyatakanbarangkali mati setelah lewat
    waktu 5 (lima) tahun berturutturut tidak diketahui tempattinggalnya dan bagi keluarga sedarah atau semenda dapat mengajukan penetapanuntuk mengurus harta milik dan segala kepentingan orang yang dinyatakan tidakhadir ;won nnn n= Menimbang, bahwa dengan adanya ketentuan hukum yang berbunyi sepertitersebut diatas, maka Pemohon berhak mewakili WAWAN yang tidak hadir / tidak beradaditempat (ABWEZIG) tersebut dalam melakukan tindakan hukum dan/atau bertindaksebagai subjek hukum, dengan demikian permohonan
Pengadilan PTTUN MAKASSAR TUN
Register : 13-05-2020 — Putus : 10-06-2020 — Upload : 12-06-2020
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 94/B/2020/PT.TUN.MKS
Tanggal 10 Juni 2020 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
111 — 63
  • Penggugat telah lewat waktu mengajukan gugatan (veraring);Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akanmempertimbangkan Eksepsieksepsi yang di ajukan Tergugat/Pembanding danTergugat II Intervensi/Pembanding dengan mendahulukan pertimbangan terkaitHalaman 6 dari 11 halaman.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 24-01-2018 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1499 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
Tanggal 24 Januari 2018 — KARI USMAN NASUTION VS PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK.
96 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tentang Permohonan Keberatan Telah Lewat Waktu (Daluwarsa);B. Tentang Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk);Bahwa, terhadap alasan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan NegeriRokan Hilir dengan putusan Nomor 51/Pdt.SusBPSK/2016/PN Rhl., tanggal 23November 2016 dengan amar sebagai berikut:Dalam Eksepsi: Menolak Eksepsi Termohon Keberatan;Dalam Pokok Perkara:Mengabulkan Permohonan Keberatan dari Pemohon untuk seluruhnya;Mengadili Sendiri:1.