GUGATAN PENGGUGAT TELAH LEWAT WAKTU (DALUARSA)SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 171 UU KETENAGAKERJAANjo PASAL 82 UU, No 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIANPERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL;1.1.

Bahwa Gugatan Para Penggugat telah lewat waktu (daluarsa), sesuaiketentuan Pasal 171 Undangundang No 13 Tahun 2003 tentangKetengakerjaan Jo Pasal 82 UU No 2 Tahun 2004, yang menyebutkanketentuan tentang lewat waktu (daluarsa) sbb :"Pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja tanpapenetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrialyang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1),Pasal 160 ayat (8), dan Pasal 162, dan pekerja/buruh yangbersangkutan tidak dapat menerima

sebagai berikut :e bahwa keberatan Pemohon Kasasi mengenai di antara pemberikuasa sebanyak 3 (tiga) orang yaitu Susana ahli waris dari Saih,Yulianti ahli waris dari Suparno dan Sutiyah ahli waris dariSudjono, hanya menyatakan sebagai ahli waris tapi tidak dapatmenunjukkan surat sebagai ahli waris, maka surat kuasa menjadicacat hukum, karena telah ada eksepsi mengenai surat kuasatersebut dan tidak dimasukkan dalam pertimbangan judex facti,maka putusan menjadi batal ;bahwa gugatan Penggugat telah lewat

waktu (kadaluarsa)sebagaimana diatur dalam Pasal 82 UndangUndang Nomor 2Tahun 2004.

PHK dilakukan tanggal 30 September 2009, gugatandiajukan tanggal 08 Desember 2010 dengan Nomor 295/PHI.G/2010/PN.Jkt.Pst dan diputus tanggal 26 Mei 2011 denganputusan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima(NO), oleh karena gugatan pertama dinyatakan NO, maka gugatankeduapun harus dinyatakan lewat waktu ;Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut di atas, HakimAgung H. Djafni Djamal, SH.

Gugatan A quo Lewat Waktu (Daluarsa);1.

Bahwa, karena gugatan a quo telah lewat waktu (daluarsa) melewati masatenggang wakiu 90 (sembilan puluh) hari, maka demi hukum gugatanharus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);B. Gugatan Ne bis In Idem;6. Bahwa, Penggugat sudah pernah mengajukan objek sengketa gugatana quo di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan di PengadilanNegeri Jakarta Pusat terhadap Tergugat, dimana Tergugat sebagaiTergugat , Walikotamadya Jakarta Utara sebagai Tergugat Il dan Ahiwaris Alm.

Gugatan A quo Lewat Waktu (Daluarsa);Bahwa, terhadap Instruksi Gubernur Nomor 95 Tahun 2006 tanggal 26September 2006 (objek perkara), Penggugat sudah pernah mengajukangugatan pembatalan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta padatahun 2007 maupun di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tahun2015 yang putusannya dalam kedua Peradilan tersebut telahberkekuatan hukum tetap (inkrach), dimana Penggugat berada dalampihak yang kalah.

DALAM POKOK SENGKETA:Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat IlIntervensi tentang gugatan Penggugat lewat waktu dikabulkan dan gugatanPenggugat menurut hukum dinyatakan tidak diterima, maka terhadap permohonanpenangguhan pelaksanaan objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugatmenurut Majelis hakim sudah tidak releven lagi untuk dipertimbangkan dan harusdinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

DALAM EKSEPSI: Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentanggugatan Penggugattelah lewat waktu ;Il. DALAM POKOK SENGKETA: Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesarRp.291.000, (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari SENIN, tanggal 30 September2019 oleh Kami, MUHAMAD ILHAM, S.H.

Pasal 39 s/dPasal 44 Kompilasi Hukum Islam.Menimbang, bahwa berdasarkan pengumuman permohonanlItsbatNikah Nomor 0027/Pdt.P/2019/PA.Rmb tanggal 10 September 2019 dansetelah lewat waktu 14 hari pengumuman tersebut, berdasarkan SK.

garagara tanda tanganpemohon dipalsukan oleh termohon dalam mencairkan uang; Bahwa barubaru ini saksi datang melihat anaknya hanya pemohon yangada di rumah tidak melihat termohon ada dirumah; , umur 52 tahun,agama Hindu, pekerjaan Tani,tempat tinggal , Kabupaten Luwu Timur,pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : Bahwa mengenal pemohon dan termohon sebagai suami istri; Bahwa saksi salah seorang empat termohon meminjam uang sebanyakRp.500.000; Bahwa beberapa kali menangih termohon karena telah lewat

waktu untukmengembalikan uang pinjaman dan termohon tidak ada di rumahnya hanyapemohon dan menyatakan tidak tau kalau termohon pinjam uang ; Putusan Nomor 320/ Pat.

Tergugat;Tities Pratirianingsin dan Panitia Pembangunan Rumah Pemukiman Dosendan Karyawan IKIP Surabaya;Dengan demikian demi hukum gugatan harus dinyatakan tidak dapatditerima;(Putusan MA RI NO.294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 suatu gugatanharuslah diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum yangbersangkutan dan bukan orang lain, karenanya gugatan dan tuntutanPenggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima);Bahwa, gugatan Penggugat demi hukum harus dinyatakan sebagai tidakdapat diterima karena lewat

waktu dan atau daluwarsa;Tergugat menempati rumah huniannya dan menguasai tanahnya (objeksengketa) sudah kurang lebih 25 tahun;Dalam Rekonvensi:Melalui Majelis Hakim pemegang perkara ini Tergugat dalam Konvensi sekarangPenggugat dalam Rekonvensi mengajukan gugatan balik melawan Penggugatdalam Konvensi sekarang Tergugat dalam Rekonvensi, sebagai berikut:Hal 5 dari 11 hal.

., faktatersebut menunjukkan bahwa jangka waktu penyerahan risalah/memori kasasisebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 ayat (1) KUHAP sudah lewat waktu 14 (empatbelas) hari. Bahwa setelah dilakukan perhitungan jangka waktu penyerahan memorikasasi, ternyata Jaksa/ Penuntut Umum baru menyerahkan memori kasasi pada hariHal. 7 dari 10 hal. Put.

Mempidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10(sepuluh) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalanikecuali sebelum lewat waktu selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulanTerdakwa melakukan perbuatan yang dapat dipidana ;3. Menetapkan barang bukti berupa uang sebesar Rp 1.000, (seribu rupiah)dirampas untuk Negara ;4.

Bahwa Pembanding/Tergugat mengajukan permohonan banding diluartenggang waktu yang telah ditentukan perundangundangan yakni setelah 14hari kelender pada hari yang kelima belas;2.Bahwa Terbanding sangat keberatan dengan tindakan dan perbuatanPanitera Pengadilan Agama Banjarbaru yang menerima dan membuatkanAkta Permohonan Banding 247/Pdt.G/2018/PA.Bjb tertanggal 02 Januari2019, permohonan banding Pembanding karena secara administrasipernyataan banding Pembanding telah lewat waktu 14 (empat belas) haridalam

Purba;Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusanobyek sengketa tersebut;menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkaraini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut :1.Bahwa gugatan Penggugat bertentangan dengan Pasal 55 UndangUndang No. 5 Tahun 1986;Bahwa gugatan Penggugat telah kadaluarsa/telah lewat waktu 90 harikarena Penggugat sudah mengetahui penerbitan Sertifikat Hak Milik No.109/

Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain,maka mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat danTurut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan:Para Tergugat: Gugatan Penggugat daluarsa:Turut Tergugat: Gugatan Penggugat telah lewat waktu (kadaluarsa):Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niagapada Pengadilan Negeri

Pyb 11 November 2019 dansetelah lewat waktu 14 hari pengumuman tersebut, berdsarkan SK. KMA.Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang pemberlakuanBuku Il Pedoman Pelaksana Tugas dan administrasi Peradilan, ternyatatidak ada perlawanan dari pihak lain.

sengketa posita angka 2 adalahmerupakan perbuatan melawan hukum karena mengingkari perjanjian yangtelah dibuat antara PARA PELAWAN ( PP ) dengan TURUT TERLAWAN ( TT ) dimaksud dalam posita angka 1 karena bahwa jangka waktupinaman PARA PELAWAN ( PP ) yang telah di jadwalkan ulang padatanggal 29 April 2013 baru akan jatuh tempo pada tanggal 29 April 2023dan atau tersebut dalam posita angka 1 dan berdasarkan pasal 1759 BW Orang yang meminjamkan tidak boleh meminta kembali apa yangdipinjamkanya ,sebelum lewat

waktu' yang ditentukan dalamperjanjian Bahwa berdasarkan Akta Hak Tanggungan atas obyek jaminan kreditPARA PELAWAN ( PP ) kepada TURUT TERLAWAN ( TT ) tersebutposita angka 2 kesemuanya memuat hal y6ang diperjanjikan oleh PARAPELAWAN ( PP ) dengan TURUT TERLAWAN ( TT ) khususnyamengenai pengelolaan obyek jaminan kredit yang secara tegasmenyebutkan : dalam hal debitur sungguh sungguh cidera janjispihak kedua ( Kreditur ) oleh pihak pertama ( Debitur ) dengan akta inidiberi dan menyatakan menerima

memberikan uang atau materilainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secaralangsung atau tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 89huruf d dan e ;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Il HJ MARYENIK YANDA,SH tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4(empat) bulan dengan ketentuan bahwa pidana penjara tersebuttidak perlu dijalani Terdakwa kecuali dikemudian hari Terdakwadinyatakan bersalah melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukummelalui putusan hakim sebelum lewat

waktu selama 8 (delapan)Bulan dan denda sebesar Rp.10.000.000, (Sepuluh juta rupiah)dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar digantidengan pidana kurungan selama : 6 (enam) bulan 6.

. , karena dalam persidangandiketahui saksi SAKS/ / bahwa Terdakwa melakukan pernikahan denganSAKSI II sejak akhir 2017 dan saksi SAKS/ I melaporkan tindak pidanatersebut pada tanggal 20 Oktober 2020, maka laporan mengenai adanyatindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi SAKS/I telah lewat waktu 6 (enam) bulan sebagaimana pasal 76 ayat (1)KUHP.Oleh karena itu dakwaan alternative kedua terhadap Terdakwaseharusnya tidak dapat diterima ;3.

bersalah jikabelum memperoleh kekuatan hukum mengikat/Inkracht Van Gewijsde dariPengadilan Negeri setempat sehingga Pemohon Kasasi sependapat terhadapPutusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yangMenyatakan Bahwa bukti yang diajukan oleh pihak Tergugat/Termohon Kasasiyang berupa Berita Acara Gelar Kasus tertanggal 12 Januari 2015 adalahmerupakan pernyataan sepihak dari Tergugat/Termohon Kasasi karenapernyataan tersebut tidak cukup membuktikan bahwa gugatan Para Penggugattelah lewat

waktu sehingga Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan PutusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar;KEBERATAN KETIGABahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan Putusan MajelisHakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang menyatakanpahwa para Penggugat adalah bukan pihak yang dituju oleh Keputusan TataUsaha Negara terhadap objek sengketa akan tetapi adalah pihak ketiga yangtidak dituju sebab Pemohon Kasasi sependapat terhadap pertimbanganPutusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha

yang merupakan alasanalasan hukum dari Memori Kasasi yangditemukan oleh Pemohon Kasasi;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasanalasan kasasi tidak dapat dibenarkan, putusan Judex FactiPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang membatalkan putusanJudex Facti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sudah tepat dan benarserta tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan:a. bahwa gugatan para Penggugat sudah lewat

waktu, karena para Penggugatsudah mengetahui keberadaan objek sengketa tanggal 11 Maret 2006sedangkan gugatan diajukan pada tanggal 16 Maret 2015;b. bahwa di samping itu, alasanalasan tersebut pada hakikatnya mengenaipenilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatukenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan padatingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaandengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum,sebagaimana

Jika kewajiban tidakdilaksanakan akan menjadi utang bagi suami dan dapat dituntut oleh istri;3. bahwa dalam sistem hukum Islam, nafkah istri merupakan kewajiban yangtidak dapat gugur karena lewat waktu sebagaimana dikemukakan dalamKitab Syarqawi Juz Il Halaman 212 yang diambil menjadi pendapat MajelisHakim, menyatakan:Aaa g 5M AGE Y) GLEE LL Le jt (peda ARK di gArtinya: Kewajiban nafkah menjadi gugur karena lewat waktu, kecualinafkah untuk istri.4. bahwa Tergugat Rekonvensi telah teroukti melalaikan

Terbanding pada tanggal 13 November 2020 masingmasing telah diberitahukan bahwa berkas perkara aquo telah selesaidiminutasi dan diberi kesempatan untuk mempelajari (inzage) berkasperkara tersebut, sebelum dikirim ke Pengadilan TinggI ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Pembandingsemula Penggugat pada tanggal 11 November 2020 terhadap PutusanPengadilan Negeri Kraksaan tanggal 21 Oktober 2020, Nomor19/Pdt.G/2020/PN Krs. adalah telah diajukan dalam tenggang lewat

waktu,oleh karena itu permohonan banding tersebut Tidak Memenuhi syarat ;Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Pembandingsemula Penggugat yang mengemukakan keberatankeberatan atas putusanPengadilan Tingkat Pertama yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :1.

semula Penggugat dalam Memori Bandingnya, menurutPengadilan Tinggi tidak memuat halhal baru yang perlu dipertimbangkan lebihlanjut dan juga permohonan banding ini telah diajukan dalam tenggang lewatwaktu oleh karena itu Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan lebih lanjutPutusan Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 21 Oktober 2020, Nomor :19/Pdt.G/2020/PN Krs. tersebut ;Halaman 26 dari 28 halaman Putusan Nomor 125/PDT/2021/PT SBY.Menimbang, bahwa permohonan banding ini telah diajukan dalamtenggang lewat

waktu, maka permohonan banding Pembanding semulaPenggugat haruslah ditolak ;Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetapsebagai pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupundalam peradilan tingkat banding, maka seluruh biaya dalam peradilan tingkatbanding tersebut dibebankan kepada Pembanding semula Penggugat ;Memperhatikan ketentuan Hukum Acara Perdata (HIR) dan KitabUndangundang Hukum Perdata serta UndangUndang Nomor 5 tentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria

disebutkan dan telah bersifat final karena di keluarkan tanpa memerlukanlagi persetujuan atasan Tergugat dan menimbulkan akibat hukum bagi Penggugatdimana Penggugat tidak dapat atau tertundanya untuk memperpanjang Sertipikat HakGuna Bangunan No. 355/Kelurahan Tanjungsari dan Sertipikat Hak Guna BangunanNo. 70/Kelurahan Tanjungsari yang telah dimohonkan oleh Penggugat ; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenaiEksepsi Tergugat pada point 4 yaitu tentang Daluarsa atau lewat

waktu, dengan alasanbahwa obyek sengketa telah diterbitkan pada tanggal 7 Pebruari 2005 ; Menimbang, bahwa dari Eksepsi Ttergugat pada point 4 tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya adalah sebagai berikut : Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Daluarsaatau lewat waktu untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara,berdasarkan Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 jo.

para Penggugat sebagai tanahterperkara adalah tanah yang dikuasai oleh TergugatTergugat, makatuntutan para Penggugat tersebut sudah daluarsa, oleh karena tanahtersebut sudah dikuasai dan diusahai oleh nenek moyang TergugatTergugat sejak 150 (seratus lima puluh) tahun yang lalu secara terusmenerus dan terun temurun hingga sampai sekarang tanpa ada gangguandari pihak manapun dan dari siapapun juga;Bahwa berdasarkan Pasal 1967 KUHPerdata hak menuntut kebendaan yangbersifat perorangan gugur setelah lewat

waktu 30 tahun (Vide PutusanMARI No. 147 k/Sip/1945 Jo putusan No. 408 k/Sip/1973;Bahwa berdasarkan sudah lebih dari 30 tahun, hal tersebut diatas, olehkarena penguasaan tanah terperkara dilakukan terus menerus dan turuntemurun mulai dari nenek moyang TergugatTergugat hingga kepadaTergugatTergugat sudah lebih dari 30 tahun, maka secara hukum gugatanpara Penggugat yang menuntut hak atas tanah terperkara secara hukumtelah lewat waktu, oleh karena itu gugatan tersebut harus dinyatakan tidakdapat diterima

Selain itu dengan tidak adanyapengajuan keberatan selama dalam waktu 3 (tiga) hari sebagaimanadisyaratkan dalam Perbup a quo maka secara otomatis gugatan Penggugatharus dinyatakan telah lewat waktu atau kedaluwarsa dan oleh karenanya ituharus ditolak;Eksepsi Tergugat Il Intervensi:Kewenangan Mengadili;Bahwa benar Pengadilan Tata Usaha Negara Serang belum dan atautidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini karena materi pokoksengketa dalam gugatan Penggugat mempersoalkan adanya perbuatan tindakpidana

Hakim Mahkamah Agung Yang Mulia yang memeriksa danmengadili perkara a quo ini untuk membatalkan Surat Nomor 141/3136BPMPD/2015 perihal Keputusan atas Permasalahan Perselisihan HasilPemilihan Kepala Desa dari Termohon Kasasi/dahulunya Tergugat/Terbanding yang menjadi objek sengketa sampai adanya keputusanpengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara a quo;Adapun keberatankeberatan Pemohon Kasasi sebagai berikut:e Bahwa, Judex Facti pengadilan pertama dalam pertimbangan hukumkeputusannya tidak lewat

waktu dari 90 hari untuk mengajukan gugatan.Menimbang bahwa dengan adanya fakta hukum di atas khususnya padabukti dari Terbanding/dahulunya Tergugat T4 tentang berkas persyaratanpencalonan Kepala Desa Sajiramekar, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebakatas nama Jaenudin beserta lampirannya yang tidak disertai fotokopi ijazahsetingkat SD yang hanya surat keterangan hilang ijazah dari kepolisian danlaporan kehilanganpun sudah tidak berlaku lagi ,T4 Surat Tanda PenerimaanLaporan Kehilangan ljazah atas nama