Ditemukan 12313 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : petikan patanan patonah panekan pasukan patokah patekan patokaan patoban padokan
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Khusus
Register : 12-08-2013 — Putus : 12-09-2013 — Upload : 06-07-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 63/PID.TPK/2013/PT SMG
Tanggal 12 September 2013 — Pembanding/Terdakwa : KARYONO
Terbanding/Jaksa Penuntut : EFRITA SH
51 — 24
  • pengganti juga perlu memperhatikan rasa keadilan dansisi kepentingan negara, untuk itu karena dalam perkara ini terjadi penyalangunaanaset negara dalam hal ini adalah tanah milik Dinas Pekerjaan Umum Provinsi JawaTengah, dimana nilai harga tanah mempunyai nilai ekonomis yang dari waktu kewaktu terus naik, sehingga untuk menghitung besarnya uang pengganti juga harusdikaitkan dengan nilai harga tanah pada waktu pidana tambahan dijatuhkan,denganmenggunakan indikator Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai patokan
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 21-05-2018 — Putus : 17-10-2018 — Upload : 17-10-2018
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 42/G/2018/PTUN.Mks
Tanggal 17 Oktober 2018 — Penggugat:
MUSTARI Dg. LALLO
Tergugat:
KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA MAKASSAR
Intervensi:
NURWATI.B alias NURWATI BASIR
106 — 56
  • Arsyad dalam perkara perdata diPengadilan Negeri Makassar) ;2n2 nn norco nnn ne nner ncnnnnnenMenimbang, bahwa jika dipakai patokan atau dasar tanggal 29 April 2013 saatpenyampaian surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (vide buktiT.Il.Intv3), pengajuan Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Makassar tertanggal 15Nopember 2017 (vide bukti P9=T.II.Intv5), dan Jawaban Para Tergugat di PengadilanHal.43 dari 47Halaman, Putusan No. 42/G/2018/PTUN.MKSNegeri Makassar tertanggal 05 Februari 201
Pengadilan PN MOJOKERTO Perdata
Register : 18-04-2019 — Putus : 05-09-2019 — Upload : 29-10-2019
Putusan PN MOJOKERTO Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Mjk
Tanggal 5 September 2019 — Penggugat:
Sampining
Tergugat:
1.Warinten
2.Sampuni
3.Sumiati
4.Simpen
5.Sungatminah
6.Jumaatun
7.Sudiro
8.Satumi
9.Anisa Estu Murbawani
10.Siti Maisyaroh
Turut Tergugat:
1.Notaris Febryanti S L,SH,SE.Ak.MknMM
2.Kantor Bapeda
102 — 17
  • Mengutip pendapat Yahya Harahap (Hukum Acara Perdata tentangGugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan.Edisi kedua, Cetakan pertama, September 2017, Sinar Grafika) halaman523 : Dalam praktik, patokan menentukan berapa besarnya ganti rugi PMH,alah prinsip yang digariskan pasal 1372 KUH Perdata, yaitu didasarkanpada penilaian kedudukan social ekonomis kedua belah pihak atau bisadipedomani Putusan MA No. 1226K/Sip/1977 yang mengatakan, soalbesarnya ganti ruigi karena PMH, pada
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Agama
Putus : 27-01-2015 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 46 K/Ag/2015
Tanggal 27 Januari 2015 — DONNY MARTEE (DIREKTUR PT. TANAH AIR MAS), VS 1. MOCHAMAD YUSUF bin SARPI, DKK
59 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • agarPengadilan Agama Kabupaten Malang tidak sewenangwenangdalam melaksanakan wewenangnya;Bahwa agar Pengadilan Agama kabupaten Malang tidak sewenangwenang, maka majelis Hakim harus memahami tujuan dan rasiopenentuan batas kewenangan atau kompentensi setiap lingkunganperadilan, agar terbina suatu pelaksanaan kekauasaan kehakimanyang tertib antar masingmasing lingkungan, masingmasing berjalanpada rel yang telah ditentukan, tidak saling berebut kewenangan,masingmasing bergerak dan berfungsi sesuai dengan patokan
Pengadilan PA CILEGON Perdata Agama Perceraian
Register : 05-09-2018 — Putus : 22-01-2019 — Upload : 25-09-2019
Putusan PA CILEGON Nomor 567/Pdt.G/2018/PA.Clg
Tanggal 22 Januari 2019 — Pemohon Termohon
19 — 17
  • Hal ini sependapatdengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 906 K/Sip/1973,tanggal 25 J uni 1974 yang menyatakan bahwa kepentingan si anaklah yangharus dipergunakan selaku patokan untuk menentukan siapa dan orang tuanyayang diserahi pemeliharaan sianak.Menimbang, bahwa wanita lebih mampu dari lakilaki untuk mengurusanak dan mengasuhnya dalam usia kecil karena wanita lebih lemah lembut,lebih sabar dan pada umumnya lebih banyak mempunyai waktu.
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 19-08-2021 — Putus : 28-09-2021 — Upload : 29-09-2021
Putusan PT SEMARANG Nomor 354/Pdt/2021/PT SMG
Tanggal 28 September 2021 — Pembanding/Penggugat I : AHMAD DALYONO
Pembanding/Penggugat II : SRI MULYANI
Terbanding/Tergugat I : SIH WIRYADI DAN REKAN
Terbanding/Tergugat II : PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Cq PT BANK RAKYAT INDONESIA ( Persero) Tbk Kantor Cabang Salatiga
Terbanding/Turut Tergugat I : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOYOLALI
Terbanding/Turut Tergugat II : KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SURAKARTA
33 — 21
  • perubahan yang sangat signifikan, sehinggaharga limit yang ditentukan oleh Tergugat II dengan hasil yang dikeluarkanoleh Tergugat sangatlah tidak sesuai dengan harga pasaran dan NJOPdari tanah dan bangunan milik Para Penggugat yang tiap tahun mengalamipeningkatan, sehingga dalam penetapan harga limit sebesarRp. 2.300.000.000, (dua milyar tiga rats juta rupiah) oleh Tergugat sangatlah tidak memenuhi rasa keadilan bagi Para Pengugat, karena tanahdan bangunan milik Para Penggugat, bilamana dijual dengan patokan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 13-01-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 968/B/PK/PJK/2015
Tanggal 13 Januari 2016 — PT ECCO TANNERY INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
47 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Keduafakta yang dijadikan patokan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak ini sangatterkait dengan karakteristik bisnis Pemohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) sebagai pabrikan dengan risiko yang terbatas (limited riskmanufacturer) sesuai dengan Dokumentasi TP Pemohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) halaman 4445.
Pengadilan PA DONGGALA Perdata Agama Waris Islam
Register : 06-02-2014 — Putus : 12-01-2015 — Upload : 25-08-2015
Putusan PA DONGGALA Nomor 61/Pdt.G/2014/PA.Dgl
Tanggal 12 Januari 2015 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
82 — 51
  • Saleh lorong Ceria, Kecamatan Palu Selatan,Kota Palu dimana alamat tersebut telah diketahui oleh Penggugat;Bahwa berdasarkan patokan forum domisili sebagaimana digariskan Pasal 142R.Bg (Reglement Buiteegewesten) dinyatakan: yang berwenang mengadili suatuperkara adalah pengadilan tempat tinggal Tergugat;Oleh karena itu, agar gugatan yang diajukan Penggugat tidak melanggar bataskompetensi relatif, gugatan harus diajukan dan dimasukkan kepada Pengadilanyang berkedudukan diwilayah atau daerah hukum tempat
Pengadilan PN BATAM
Putus : 27-08-2014 — Upload : 11-01-2016
Putusan PN BATAM Nomor 15/Pdt.G/2014/PN.BTM
Tanggal 27 Agustus 2014 —
52 — 27
  • Penggugat konpensisebesar Rp. 9.566.692.000, berdasarkan harga jual beli ;e Rp. 1.500.000.000,per unit X9 unit = Rp. 13.500.000.000, sedangkane Rp. 1.800.000.000, X 1 unit = Rp. 1.800.000.000,Rp. 15.300.000.000,Sedangkan harga jual kepada Tergugat rekonpensi sebasar Rp.5.733.308.000, sehingga terdapat selisih harga sekarang sebesar Rp.9.566.692.000, ;Menimbang, bahwa harga sekarang yang ditentukan oleh Penggugatrekonpensi per unit terhadap 9 unit seharga Rp. 13.500.000.000, Majelishakim memandang patokan
Pengadilan PN PADANG
Register : 17-10-2013 — Putus : 30-10-2014 — Upload : 25-05-2015
Putusan PN PADANG Nomor 157/Pdt.G/INTV/2013/PN.Pdg
Tanggal 30 Oktober 2014 —
111 — 24
  • Sebagai patokan dapatdipergunakan ketentuan bahwa perubahan atau penambahan gugatdiperkenankan, lkankepentingankepentingank lahpihakbaikkepentingan Penggugat maupunkepentinganTergugat (dan terutamakepentingan Tergugat sebagai orang yang diserang dan oleh karenanyauntuk membeladiri), jangansampaidirugikan dengan perkembanganperubahan atau penambahan gugat tersebut ;Bahwa Prof. Dr.
Pengadilan PN DEMAK Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 06-04-2017 — Putus : 10-08-2017 — Upload : 07-09-2017
Putusan PN DEMAK Nomor 18/Pdt.G/2017/PN.Dmk
Tanggal 10 Agustus 2017 — SITI SETYOWATI IMRONIYAH Melawan : 1. PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. Pusat Jakarta 2. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
164 — 42
  • yangdigariskan pasal 1338 KUH Perdata, oleh karena itu kesepakatan tersebut mengikatkepada para pihak untuk menaati dan melaksanakan, namun demikian ketentuanpasal 118 ayat (4) HIR itu sendiri membatasi tingkat derajat kekuatannya, tidakbersifat mutlak tetapi bersifat sukarela sehingga berdasarkan penjelasan tersebut,kesepakatan atas pemilihan domisili tidak menyingkirkan prinsip kompetensi relatifberdasarkan tempat tinggal Tergugat (actor sequitur forum rei)yang digariskan pasal118 HIR ayat (1) HIR, bahkan patokan
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN Pertanahan
Register : 03-08-2016 — Putus : 28-02-2017 — Upload : 12-05-2017
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 15/G/2016/PTUN.JPR
Tanggal 28 Februari 2017 — GEREJA KRISTEN INJILI (GKI). Di Tanah Papua, Jemaat Pengharapan Jayapura VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA JAYAPURA
91 — 36
  • Nuansa Fajar Nusantara ; 0Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut dibantah olehPenggugat sebagai mana dalam repliknya yang menguraikan bahwa memangHalaman 49 dari 57 halaman Putusan Nomor : 15/G/2016/PTUN JPR.benar Penggugat menerima balasan surat tanggal 22 Maret 2016, tapi ituhanya berupa penyampaian dan/atau penjelasan kosong saja, tanpa adalampiran HGB No. 00789, tanggal 23 Maret 2010 ( sebagai obyek Sengketa)dalam perkara ini, jadi Penggugat tetap memakai patokan tanggal 09 Mei 2016,
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 29-11-2011 — Upload : 05-07-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 13 PK/Pid/2010
Tanggal 29 Nopember 2011 — YOUMBI BLAISE PATRICE ad TAUKAP THANAS;
45 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • denganPasal 6 ayat (2) UndangUndang Nomor 4 Tahun 2004 tentang KekuasaanKehakiman secara imperative diatur bahwa tidak seorangpun dapat dijatuhipidana, kecuali apabila Pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurutundangundang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapatdapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atasdirinya; kesalahan mana harus dapat dibuktikan dengan mengkonstruksikansemua unsur yang terkait, tanpa menghilangkan unsur lainnya yang menjadipokok patokan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Kepailitan
Register : 28-07-2020 — Putus : 30-09-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 33/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga Jkt. Pst
Tanggal 30 September 2020 — KT CORPORATION >< PT GLOBAL MEDIACOM TBK
1177 — 672
  • Yang dimaksud dengan fakta atau keadaan yang terbukti secarasederhana adalah adanya fakta dua atau lebih Kreditor dan fakta utangyang telah jatuh waktu dan tidak dibayar ; Untuk membuktikan secara sederhana adanya dua atau lebih Kreditormaupun adanya utang yang jatuh tempo dan tidak dapat dibayar mestidapat dibuktikan berdasarkan "alat bukti yang mencapai nilai kekuatanpembuktian (bewijskracht, probatory force) yang "mencapai batas minimalpembuktian akan tetapi yang menjadi patokan : terdapat / ditemukan
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus
Register : 26-02-2018 — Putus : 19-07-2018 — Upload : 02-08-2018
Putusan PN PADANG Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pdg
Tanggal 19 Juli 2018 — Penuntut Umum:
MULYADI SAJEAN, SH. MH
Terdakwa:
Drh.SYAMSURIJAL.
135 — 134
  • Saksi Ferdi Nizar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa Saksi pernah membawa anjing berobat ke klinik tempat terdakwa bekerjatahun 2016;Bahwa Saksi membayar apabila ada tindakan medis yang dilakukan oleh dokterhewan;Bahwa Saksi membayar berapa yang diminta oleh dokter hewan;Bahwa Saksi membayar kepada dokter yang telah menangani;Bahwa yang jadi patokan biaya pengobatan adalah tergantung pada tindakanmedis yang dilakukan;Bahwa Saksi tidak merasa terpaksa melakukan pembayaran
    Saksi Dona Permatasari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Biaya Saksi pernah membawa kucing berobat ke klinik tempat terdakwa bekerjatahun 2016;Bahwa Saksi membayar apabila ada tindakan medis yang dilakukan oleh dokterhewan;Halaman 49 dari 85 Putusan Nomor 06/Pid.SusTPK/2018/PN.Pdg1.Bahwa Saksi membayar berapa yang diminta oleh dokter hewan;Bahwa Saksi membayar kepada dokter yang telah menangani pengobatan;Bahwa yang jadi patokan biaya pengobatan adalah tergantung pada tindakanmedis
Pengadilan PN KUTAI BARAT Perdata
Register : 27-04-2018 — Putus : 16-10-2018 — Upload : 22-10-2018
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Sdw
Tanggal 16 Oktober 2018 — Penggugat:
MARKUS MAS JAYA, S.E
Tergugat:
1.PT. KEDAP SAYAAQ
2.PERSEROAN TERBATAS TATA ALAM NUSANTARA
Turut Tergugat:
1.PEMERINTAH R I cq MENTERI KEHUTANAN cq GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR cq BUPATI KABUPATEN KUTAI BARAT
2.PEMERINTAH RI cq MENTERI ESDM RI cq GUBERNUR PROV KALTIM cq DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROV KALTIM
137 — 83
  • , ternyata tidak dijelaskan secara terperinci olehPenggugat ;Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai BaratNomor : 21 Tahun 2007 tanggal 14 November 2007 Tentang :Penetapan Harga Dasar Tanah Dan Tanam Tumbuh DalamWilayah Kabupaten Kutai Barat, sebagai patokan harga dasarHalaman 52 dari 108 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Sdw14.5.14.6.anah dan tanam tumbuh antara lain dalam wilayah kampungKeliwai, Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat, masingmasing ditentukan sebagai berikut : untuk
    Bertentangan dengan hak orang lain ;Yang dimaksud dengan bertentangan dengan subyektif recht orang lain.Rutten menyatakan bahwa patokan yang digunakan pada umumnya suatuHalaman 95 dari 108 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Sdwperbuatan hanyalah dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawanhukum bilamana pelanggaran secara langsung dapat ditimbulkan.2.
Pengadilan PN Cikarang Perdata
Register : 31-12-2019 — Putus : 11-02-2021 — Upload : 08-03-2021
Putusan PN Cikarang Nomor 299/Pdt.G/2019/PN Ckr
Tanggal 11 Februari 2021 — Penggugat:
1.UCU SYAMSUL HUDA
2.DIRAYAH BINTI UMAR HASAN
3.NUNUNG
4.SALAHUDIN UMAR HASAN
5.DURORUL BAHIYAH
6.MULHAH
7.AGUS MUKTI UMAR
8.M. CHUMAEDI
Tergugat:
1.PT. MAJU SUKSES SENTOSA
2.HO HARIATY
3.H. A. KADIR USMAN, SH
4.NOVITAWATI YUDHIANINGSIH, SH
Turut Tergugat:
1.DZATIL HIKMAH, SH., MKn
2.MUHAMMAD RAWI
3.BADAN PERTANAHAN NASIONAL AGRARIA DAN TATA RUANG BPN ATR KABUPATEN BEKASI
192 — 240
  • danwewenangnya dibidang Pertanahan; Bahwa sejatinya permasalahan dalam gugatan para PenggugatHANYA sebatas pada klaim hak atas tanah yang terjadi antara PARAHalaman 21 dari 91Putusan Nomor 299/Pdt.G/2019/PN CkrPENGGUGAT dengan TERGUGAT dan/atau TERGUGAT Il, halitulah yang menjadi pokok gugatan dari PARA PENGGUGAT; Bahwa dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas danAdministrasi Pengadilan Buku II halaman 116 terbitan MahkamahAgung RI Tahun 1994 dinyatakan bahwa Jika tempat tinggalTergugat tidak diketahui, patokan
    menentukan kompetensirelative tetap berdasarkan actor sequitur forum rei, meskipunobjek sengketa yang diperkarakan terdiri dari benda tetap;Bahwa mengacu pada Buku Pedoman tersebut diatas jelas danterang patokan untuk menentukan kompetensi relative suatu perkaraadalah tempat tinggal Tergugat, apalagi tempat tinggal Tergugatnyatanyata diketahui dengan jelas dan pasti; Bahwa dengan demikian oleh karena domisili atau tempattinggal TERGUGAT dan TERGUGAT II berada di LUAR WILAYAHhukum Pengadilan Negeri
Pengadilan PN TEGAL Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 02-02-2015 — Putus : 01-07-2015 — Upload : 13-07-2015
Putusan PN TEGAL Nomor 6/Pdt.G/2015/PN Tgl
Tanggal 1 Juli 2015 — TRI RIO NOVIANTO dk melawan PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasionaljbk berkantor Puast di Jakarta Cq.PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk Semarang Jawa Tengah Cq.PT.Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk MUR Cabang Adiwerna Area Tegal
39 — 9
  • Tol383.Salinan/fotokopi bukti bahwa debitur wansprestasi, berupa peringatanmaupun penyitaan dari kreditur;4.Surat pernyataan dari kreditur akan bertanggung jawab apabila terjadigugatan perdata atau tuntutan pidana;5.Asli/fotokopi bukti kepemilikan hak,Sedangkan syarat lelang adalah asas atau patokan yang harus ditegakkanPejabat Lelang pada pelaksanaan lelang, antara lain meliputi:a.Syarat Umum:1. Dilaksanakan dihadapan dan disahkan oleh Pejabat Lelang;2.
Pengadilan PA JAKARTA SELATAN Perdata Agama Perwalian
Register : 22-08-2014 — Putus : 12-02-2015 — Upload : 01-08-2015
Putusan PA JAKARTA SELATAN Nomor 2218/Pdt.G/2014/PA.JS
Tanggal 12 Februari 2015 — PENGGUGAT MELAWAN TERGUGAT
21 — 97
  • tidak multak menyingkirkan Asas Actor Sequitur Forum Ri,hal ini berdasarkan rumusan Pasal 99 ayat (16) RV yang berbunyi jika adatempat tinggal pilihan, dihadapan hakim di tempat tinggal pilihan itu ataudihadapan hakim tempat tinggal nyata tergugat, atas pilihan penggugatmemerhatikan penjelasan pasalpasal itu, kesepakatan atas pemilihan domisili,tidak menyingkirkan prinsip kompetensi relatifberdasarkan tempat tinggaltergugat (actor sequitur forum rei) yang digariskan Pasal 118 ayat (1) HIR.Bahkan patokan
Pengadilan PT PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-04-2011 — Putus : 18-08-2011 — Upload : 18-09-2012
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 20/PID.SUS/2011/PT.PR
Tanggal 18 Agustus 2011 — Ir. EKA SUBRATA
82 — 29
  • Akar dan jika salah satudari mereka tidak menyetujui laporan dari terdakwa baik mengenalharga patokan setempat, laporan penyelasaian pekerjaan maupunpersetujuan pencairan tahap akhir dari proyek tersebut, makaperbuatan Terdakwa tersebut tidak akan terlaksana ;Menimbang, bahwa oleh karena saksi Drs. Imanuel G.