, pekerjaan Nelayan,Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KotaTarakan, Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya disebutsebagai Pemohon Il;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telan mendengar keterangan Pemohon dan Pemohon Il di mukasidang;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dan pemohon II dalam surat permohonannyatanggal 26 Maret 2019 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, yangtelah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarakan, dengan nomor31

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor31/Pdt.P/2019/PA.Trk dari Pemohon dan Pemohon II;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tarakan untuk mencatatpencabutan perkara tersebut dalam register perkara;3.

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor31/PID.SUS/2021/PT BJM tanggal 17 Februari 2021 tentang penunjukanMajelis Hakim pemeriksa dan mengadili perkara ini;3. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor31/PID.SUS/2021/PT BJM tanggal 17 Februari 2021 tentangPenununjukan Panitera Pengganti yang membantu Majelis Hakim dalammemeriksa dan mengadili perkara ini;4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor31/PID.SUS/2021/PT BJMtanggal 17 Februari 2021 tentang Penetapan hari sidang;5.

Rosdi Usman, Tempat/tanggal lahir di Parit Masigi, 12 Mei 1977, Jeniskelamin Lakilaki, Kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Dusun Ambawang Kuala Rt.006/010 Desa.SungaiAmbawang Kuala, Kecamatan Sungai Ambawang,Kabupaten Kubu Raya,Pekerjaan Wiraswasta,, selanjutnyadisebut Tergugat II;PENGADILAN NEGERI tersebut ;Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor31/Pen.Pdt.GS/2017/PN Mpw tanggal 21 November 2017 tentang PenunjukanHakim;Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri

Mempawah Nomor31/Pen.Pdt.GS/2017/PN Mpw tanggal 21 November 2017, tentang penetapanhari sidang;Telah mendengar dan membaca surat permohonan pencabutan perkarayang disampaikan Penggugat dalam persidangan pada pokoknya memohonSupaya perkara nomor 31/Pdt.GS/2017/PN Mpw dicabut karena persoalanantara Penggugat dengan Tergugat telah diselesaikan dengan jalan damai.Menimbang, bahwa setelan membaca berita acara sidang, ternyata suratpermohonan pencabutan perkara tersebut diajukan Penggugat sebelumTergugat

Surat Keterangan tidak memeriksa berkas perkara, Nomor31/Pid.B/2019/PN Kbm masingmasing tertanggal 18 April 2019 yangditanda tangani oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Kebumen,yang menerangkan bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum tidakmenggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara;Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telahdiajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syaratsyaratyang ditentukan oleh undangundang, maka secara formal permintaanbanding tersebut

dijatunkan selama 5 (lima)bulan penjara dengan masa percobaan selama 10 (Sepuluh) bulan, tidakmempunyai atau kurang mampu menimbulkan pengaruh sebagai dayatangkal terhadap diri Terdakwa untuk tidak berbuat lagi sekaligus sebagaiupaya pencegahan bagi anggota masyarakat lainnya agar tidakmelakukan pelanggaran serupa.Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggimeneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunanresmi putusan Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 27 Maret 2019 Nomor31

yang mempersalahkan Terdakwa secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan JaksaPenuntut Umum yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 220 KUHPternyata sudah tepat dan benar, demikian juga mengenai lamanya pidanapenjara bersyarat yang dijatunkan terhadap Terdakwa, menurut MajelisHakim Pengadilan Tinggi sudah setimpal dan sudah memenuhi rasakeadilan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atasmaka putusan Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 27 Maret 2019 Nomor31

perdesaan yang seharusnya dinikmatioleh rumah tangga miskin tersebut tersebut bukan hanyatidak memenuhi tujuan dari diadakannya program PNPMMandiri Perdesaan akan tetapi sangat bertentangan dengantujuan dari program tersebut yang pada pokoknya bertujuanuntuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerjamasyarakat miskin diperdesaan, selaku yang paling berhakatas dana PNPM Mandiri perdesaan tersebutBahwa pidana penjara selama 1 (satu) tahun ( Ancamanminimal yang diatur dalam pasal 3 UndangUndang Nomor31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor20 Tahun 2001, tentang perubahan UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi ) adalah pidana yang sangat rendah dan sangattidak sesuai dengan perbuatan terdakwa yang telahmenikmati uang Negara yang diperuntukan untuk Rumahtangga miskin sebagaimana yang diatur dalam PetunjukOperasional pelaksananaan program PNPM MandiriPerdesaan, dan pidana tersebut tidak memberikan efek

terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana Dengantujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atauSarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yangdapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negarayang dilakukan secara bersama sama melanggar pasSal 3 Jo Pasal18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001, tentang perubahan UndangUndang Nomor31

Sepuluh) Triheksifenidil;e 1(satu) buah Kartu SIM, dengan nomor 082189811724;e 1 (satu) buah Kartu SIM, dengan nomor 083113998167;Dirampas untuk dimusnahkan;e 1 (satu) unit HP Merk Samsung Galaxy J3 Pro dengan nomor IMEI(SLOT 1) 359655085277750 (Slot 2) 359756085277758e 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha vega ZR warna hitam;Dirampas untuk negara;5 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesarRp.5.000, (Lima ribu rupiah);Membaca Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor31

Tanggal28 September 2021;Menimbang, bahwa membaca Surat Pemberitahuan Permintaan BandingPenuntut Umum kepada Terdakwa pada tanggal O06 Oktober 2021, sesualsesuai dengan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor31/Pid.Sus/2021/PN Mjn yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Majene;Menimbang, bahwa membaca Akta Penerimaan Memori Banding Nomor31/Pid.Sus/2021/PN Majene.

telah diberitahukan dan diserahkan kepada TerdakwaHalaman 7 dari 12 Putusan No. 711/PID.SUS/2021/PT.MKSberdasarkan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding padatanggal 12 Oktober 2021 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Majene;Menimbang, bahwa Membaca Surat Pemberitahuan Mempelajari BerkasPerkara Nomor : 31/Pid.Sus/2021/PN.Mjn. dibuat oleh Juru Sita PengadilanNegeri Majene masingmasing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa padatanggal 12 Oktober 2021 untuk mempelajari berkas perkara Nomor31

/Pid.Sus/2021/PN Mjn. di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene dalamtenggang waktu selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnyapemberitahuan tersebut diterima;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh PenuntutUmum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor31/Pid.Sus/2021/PN.Mjn tanggal 28 September 2021 tersebut, dalam tenggangwaktu dan menurut tata cara serta syaratsyarat yang ditentukan oleh UndangUndang, untuk itu permintaan banding tersebut

yang memeriksa dan mengadili perkara ini;Telah membaca surat Penetapan Ketua Majelis tanggal 18 Maret 2019Nomor 31/Pdt.G//2019/PN.Bkn tentang penentuan hari sidang pertama;Telah membaca surat gugatan dan suratsurat lainnya yang berkaitan;Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan; Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, tertanggal O1Maret 2019 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraaan Pengadilan NegeriBangkinang pada tanggal 18 Maret 2019, di bawah register perkara Nomor31

IImeninggal dunia, maka akan mengajukan gugatan baru dengan memperbaikipihak yang akan digugat; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimanatersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugatmengajukan pencabutan terhadap gugatannya tersebut pada tahap sebelummemasuki tahap jawaban Tergugat dan Tergugat II, maka terhadap pencabutangugatan oleh Penggugat tersebut tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat dan Tergugat II, oleh karenanya pencabutan perkara perdata Nomor31

Kutai Timur, selanjutnya disebut Pemohon, melawanTERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan pedagangayam potong, tempat tinggal di Kecamatan Sangatta Utara,Kutai Timur, selanjutnya disebut Termohon,; Pengadilan Agama tersebut; Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19Januari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangattapada tanggal 19 Januari 2015 dengan register perkara Nomor31

Menyatakan permohonan Pemohon yang terdaftar di Register PerkaraPengadilan Agama Sangatta tanggal 19 Januari 2015 dengan Nomor31/Pdt.G/2015/PA.Sgta, gugur;2.

Nomor31/Pdt.G/2006/PN Jkt Tim, dengan Para Pihak Juki bin Jeri, beralamat diKampung Pengarengan RT 003/012, Kelurahan Jatinegara, KecamatanCakung, Jakarta Timur, yang bertindak untuk dan atas nama :Ahli waris dari almarhum Saiun Bin Gamin sebagai Pihak Penggugat;Melawan1. PT Taruma Indah, sebagai Tergugat I;2. Lieke Tukbali, SH., sebagai Tergugat II ;3.

Juncto Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor31/Pdt.G/2006/PN Jkt Tim tanggal 20 Nopember 2006 tersebut, dan atasPermohonan tersebut telah dilakukan Aanmaning terhadap Para Tergugatoleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur berdasarkan Penetapan Nomor31/Pdt.G/2006/PN Jkt Tim., tertanggal 18 Juni 2013 akan tetapi sampaisekarang Ini Tergugat dan Tergugat Il tidak melaksanakan isi Putusantersebut diatas (Bukti P6);8.

Bahwa dalam Amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor31/Pdt.G/2006/PN Jkt Tim, tanggal 20 Nopember 2006 yang dikuatkan olehPutusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 180/PDT/2007/PT DKI.,tanggal 9 Juli 2007, dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.

Tembok;Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Kali;Berdasarkan Amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor31/Pdt.G/2006/PN Jkt Tim, tanggal 20 Nopember 2006 yang dikuatkan olehPutusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 180/PDT/2007/PT DKI.,tanggal 9 Juli 2007, dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.

Juki;Bahwa ternyata Penggugat tidak benar merupakan ahli waris dari Alm.Saiun bin Gamin karena berdasarkan pada gugatan Perkara Nomor31/Pdt.G/2006/PN Jkt Tim. , tidak tertera nama Penggugat sebagai AhliWaris dari Alm.

Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikannasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon pada setiaphalaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor31 1/Pdt.G/2014/PA Msbpersidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi juga tidakdapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan

g ) peArtinya : Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yangmemudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa sajayang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya:Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengankasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada istrinyabegitu juga sebaliknya, seorang istri tidak boleh memberi mudharat kepadasuaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor31

Pasal147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RINomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);Menimbang bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 4, majelishakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor31 1/Pdt.G/2014/PA MsbTahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yangtimbul akibat perkara ini dibebankan kepada

Kamis, tanggal 09 Oktober 2014Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Zulhijah 1435 Hijriyah, oleh kamisebagai Ketua Magjelis, dansmasingmasing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelisdan HakimHakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbukauntuk umumpadahanitu juga, dengan dibantu oleh sebagaiPanitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon serta tanpa hadirnya Termohon.Hakim Anggota l, Ketua Majelis,Hakim Anggota Il,Panitera Pengganti,halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor31

MeteraiJumlahRpRpRpRpRp30.000,0050.000,00270.000,005.000,006.000,00Rp 361.000,00(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor31 1/Pdt.G/2014/PA Msb

Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor31/G/TF/2021/PTUN.BDG tanggal 22 Juli 2021;3. Berkas perkara Nomor 31/G/TF/2021/PTUN.BDG beserta suratsuratlainnya yang berhubungan dengan sengketa ini;Him. 2 dari 11 hlm.

Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor31/G/TF/2021/PTUN.BDG, tanggal 19 Juli 2021MENGADILI SENDIRI:DALAM EKSEPSI:Menerima Seluruh Eksepsi dari Tergugat/Pembanding;DALAAM POKOK PERKARA:1. Menolak gugatan dari Para Penggugat sekarang Para Terbanding untukseluruhnya.2.

Put.No.227/B/TF/2021/PT.TUN.JKTPasal 26 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan SecaraElektronik, oleh karena itu permohonan banding dari Pembanding/Tergugatsecara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama SalinanPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor31/G/TF/2021/PTUN.BDG tanggal 22 Juli 2021 beserta berkas perkara yangdimohonkan banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan

banding ditetapkan dalamamar putusan ini;Mengingat, UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun2009, UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan, serta peraturan perundangundangan lain yang terkait dengansengketa ini;MENGADILI Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat; Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor31

., yang jadi subjek hukumnya adalah anakanak keturunandari Sakino yaitu: Suparti, Nyamirah, Ida Sulistiana, Yahni sebagai ParaPenggugat dan yang menjadi objek hukumnya adalah harta peninggalan Sakino;Jadi dengan demikian jelas perkara ini tidak sama dengan perkara Nomor31/Pdt.G/2015/PN.Njk;Dan perlu kami jelaskan perkara ini diajukan guna mendapatkan kepastianhukum karena Putusan Perkara Nomor 31/Pdt.G/2015/PN.Njk., masihmengambang, tidak jelas dan tidak ada kepastian hukum;Dalam Pokok Perkara: Bahwa

gugatan yang tercatat dalam register perkara Nomor49/Pdt.G/2015/PN.Njk., ini diajukan untuk mendapatkan kepastian hukumyang jelas dan tegas, tidak seperti putusan dalam perkara Nomor31/Pdt.G/2015/PN.Njk., yang tidak jelas pemenangnya dan tidak adakepastian hukumnya, karena dalam putusan perkara Nomor31/Pdt.G/2015/PN.Njk., halaman 27 dalam konvensi menolak gugatanPenggugat seluruhnya, dan dalam Rekonvensi juga menolak gugatanPenggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya;Dengan demikian sampai

Nomor 1518 K/Pdt/2017 Bahwa dari fakta persidangan ternyata bahwa telah ada perkara sebelumnyayang subjek dan objek dan materi gugatannya adalah sama dengan perkaraa quo, yaitu perkara perdata di Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor31/Pdt.G/2015/PN.Ngjk., tanggal 26 Februari 2015, yang mana putusan atasperkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga sudahtepat gugatan a quo adalah nebis in idem; Bahwa lagi pula alasanalasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktianyang bersifat penghargaan

2015 sampai dengan tanggal 23 Maret 2016;Terdakwa diajukan di depan Persidangan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Padang karena didakwa melakukan tindakpidana korupsi yang diatur dan diancam pidana dalam:Kesatu:Primer : Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), danAyat (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJuncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP;Subsider ; Pasal 3 juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), dan Ayat (3)UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangHalaman 171 dari 13 halaman Putusan Nomor 682 K/Pid.Sus/2019Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsijJuncto Pasal 55 Ayat (1) ke1

KUHP;AtauKedua : Pasal 8 juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), dan Ayat (3)UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriSolok Selatan tanggal 3 Mei 2018 sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa Drs.

tersebut tidakdibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar Uang Penggantisebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) denganHalaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 682 K/Pid.Sus/2019ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar uang penggantisebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor31

SURYANI binti ANAS alias ANI membayarbiaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Negeri ParePare Nomor31/Pid.B/2018/PN Pre., tanggal 9 Mei 2018, yang amar selengkapnya sebagaiberikut:1Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa HJ.

kepada Terdakwasampai 1 (Satu) tahun belum dibayar;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatanTerdakwa telah memenuhi unsurunsur pidana dalam Pasal 378 KUHP,sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum,oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untukmengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umumtersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri ParePare Nomor31

8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI: Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUTUMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PAREPARE tersebut; Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri ParePare Nomor31

,Kecamatan Medan Sunggal;Agama : Islam;Pekerjaan :PNS (Ka.UPT Pelatihan Kesehatan ProvinsiSumatera Utara);Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara(RUTAN) sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 26 November2018;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaansebagai berikut:Dakwaan Kesatu:Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 12 huruf e UndangUndang Nomor31

Tahun 1999 juncto UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi;Hal. 1 dari 14 hal.

Putusan Nomor 1169 K/Pid.Sus/2019Subsidair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diaturdan diancampidana dalam Pasal 12 huruf f UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 juncto UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi;AtauDakwaan Kedua :Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 11 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 juncto UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor31 Tahun

Beriring No.10, Kampung Asir Asir, Kecamatan Lut Tawar KabupatenAceh Tengah berdasarkan surat kuasa khusus Nomor124/SK/2019/MS.Tkn, tanggal 30 April tanggal sebagaiTergugat;Mahkamah Syar'iyah tersebut;Telah mempelajari Suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 31/Pdt.G/2019/MS.TknDUDUK PERKARABahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 16 Januari 2019telah mengajukan Gugatan Harta Bersama, yang telah terdaftar diKepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon, dengan Nomor31

habis makaPemohon telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan suratPanitera Mahkamah Syariyah Takengon Nomor: W1A3/HK.05/939/2019tanggal 13 September 2019 dalam tenggang waktu 1 (Satu) bulan sejak tanggalSurat tersebut dengan ketentuan apabila dalam tenggang waktu tersebutPemohon tidak menambah panjar biaya perkara, maka perkara Pemohontersebut dibatalkan pendaftarannya;Menimbang, bahwa Panitera Mahkamah Syariyah Takengon telahmembuat surat keterangan pada tanggal 14 Oktober 2019 Nomor31

Menyatakan batal daftar perkara Nomor31/Pdt.G/2019/MS.Tkn dari pendaftaran dalam register perkara;2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syariyah Takengonuntuk mencoret perkara tersebut dari dalam register;3.

Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor31/G/2016/PTUNPLG, tanggal 20 Oktober 2016, yang dimohonkan banding; 3. Berkas Perkara, suratsurat bukti dan suratsurat lain yang berhubungan dengan sengketa int;4.

Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MedanNomor: 9/Pen.HS/2017/PT.TUNMDN, tanggal 15 Pebruari 2017 , tentang Penetapan Hari Sidang;TENTANG DUDUK SENGKETA Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan mengambil alih keadaankeadaan dan duduk sengketa sebagaimanadisebutkan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor31/G/2016/PTUNPLG tanggal 20 Oktober 2016, yang amarnya sebagai berikut:MENGADILI ...Formul02/proksi0 1/KIMMENGADILI:

TataUsaha Negara Palembang pada tanggal 23 Desember 2016 dan telahdiberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 27 Desember 2016dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor:31/G/2016/PTUNPLG; Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara a quo dikirim ke PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Medan kepada para pihak yang bersengketa telahdiberikan kesempatan secara seksama untuk memeriksa dan mempelajari berkasa quo dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor31

KelurahanPasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu,disebut sebagai Pemohon;melawanXXXXX binti XXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaanPNS, tempat tinggal di Lingkungan Labuang, KelurahanPasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu,disebut sebagai Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;DUDUK PERKARANYAMembaca surat permohonan Pemohon tanggal 22 Februari 2019 yangtelah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu Nomor31

terhadap Termohon (XXXXX binti XXXXX) di depan siding PengadilanAgama Pasangkayu;3 .nnn nanan eee n nee Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;SUBSIDAIR :Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohontidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruhorang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggilsecara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor31

Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor31/Pdt.Bth/2019/PN Ktg tanggal 5 September 2019 serta berkas perkaradan surat surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMembaca, surat gugatan Pembanding semula Pelawan, yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu 22 Maret 2019,dibawah register perkara Nomor 31/Pdt.Bth/2019/PN.Ktg, yang pada pokoknyaadalah sebagai berikut :1.

Mohon Keadilan;Menimbang, bahwa Terbanding semula Terlawan tidak mengajukanJawaban terhadap gugatan Pembanding semula Terlawan tersebut;Membaca, putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor31/Pdt.Bth/2019/PN.Ktg, tanggal 5 September 2019 yang amar lengkapnyaberbunyi:MENGADILI Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar; Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya; Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari iniditetapkan sejumlah Rp. 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu

ribu rupiah);Membaca, akta pernyataan permohonan banding Nomor31/Pdt.Bth/2019/PN.Ktg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan NegeriKotamobagu yang menyatakan bahwa pada tanggal 17 September 2019,Pembanding semula Pelawan telah memohon pemeriksaan banding terhadapHal. 7 dari 15 halaman putusan No.145/PDT/2019/PT MNDputusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 5 September 2019 Nomor31/Pdt.Bth/2019/PN.Ktg., dan permohonan banding tersebut telah diberitahukansecara sah dan saksama masingmasing kepada

Negeri KotamobaguNomor 31/Pdt.Bth/2019/PN.Ktg., tanggal 5 September 2019 dikuatkan makaPembanding semula Pelawan tetap dipihak yang yang kalah maka Pembandingsemula Pelawan dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkatperadilan yang dalam tingkat banding sebesar dalam amar putusan dibawahini;Mengingat pasalpasal dari RBg dan Undang Undang yangbersangkutan dengan perkara ini ;MENGADILI Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu) Nomor31

/19 September 1956;Jenis kelamin > Lakilaki;Kewarganegaraan : Indonesia;Tempat tinggal : Jalan Jaya Mandala Vil Nomor 2 MentengDalam Jakarta Selatan:Agama : Islam;Pekerjaan : Mantan Menteri Agama RI Periode Tahun 20092014Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengandakwaan sebagai berikut:PERTAMA:ATAUKEDUAPerbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 Ayat (1) yuncto Pasal 18 UndangUndang Nomor31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijuncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUH Pidana juncto Pasal 65 Ayat(1) KUHPidana;:Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiHal. 1 dari 18 hal.

Putusan Nomor 302 PK/Pid.Sus/2018sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijuncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana juncto Pasal 65 Ayat(1) KUHPidana;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada KomisiPemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor TUT 42/24/12/2015tanggal 23 Desember 2015 sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa SURYADHARMA ALI telah terbukti secara

Putusan Nomor 302 PK/Pid.Sus/2018Bahwa keberatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana bahwadalam perkara a quo judex facti menggunakan hasil perhitungankerugian Keuangan negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dariPembangunan (BPKP) sedangkan tidak ada hasil pemeriksaan dariBadan Pengawasan Keuangan (BPK) yang mendeclare adanyakerugian negara tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan:Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor31/PUUX/2012 menyebutkan bahwa Komisi PemberantasanKorupsi (KPK