• Moningka dengan NIK : 9106015004670002;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

• 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan Partai Demokrat tanggal 23 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Boy Markus Dawir;
• 1 (satu) buah stempel tanda tangan Ketua DPC Partai Demokrat Biak;
• 1 (satu) buah kartu peserta KLB Medan;
• 1 (satu) buah jaket Partai Demokrat warna biru list putih;
• 2 (dua) lembar screenshot percakapan melalui aplikasi

  Moningka dengan Korban;

• 1 (satu) buah tas warna biru peserta KLB Medan;
• 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang berisi penunjukan dari Ketua Partai Demokrat DPC Kab. Biak Numfor Boy Markus Dawer Kepada Saudari Fonny A. Moningka untuk mengikuti/menghadiri KLB Partai Demokrat di Jakarta tertanggal surat 23 Februari 2021 oleh Ketua Partai Demokrat DPC Kab.

  Biak Numfor, Boy Markus Dawer yang ditandatangani di atas meterai 6000 dan distempel basah (surat asli);

• 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang berisi penunjukan dari Ketua Partai Demokrat DPC Kab. Biak Numfor Boy Markus Dawer kepada Saudari Fonny A. Moningka untuk mengikuti/menghadiri KLB Partai Demokrat di Jakarta tertanggal surat 23 Februari 2021 oleh Ketua Partai Demokrat DPC Kab.

  Biak Numfor Boy Markus Dawer yang ditandatangani (tanpa meterai dan tanpa stempel)/ surat asli;

Dikembalikan kepada DPC Partai Demokrat Cabang Kabupaten Biak Numfor melalui saksi korban Boy Markus Dawer selaku Ketua DPC Partai Demokrat Cabang Kabupaten Biak Numfor;

• 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru metalik, Imei 1 353453100479371 / 01 dan Imei 2 353454100479379 / 01

Dikembalikan kepada Terdakwa Fonny A.

Biak Numfor karena kesibukannya tidakdapat hadir dalam KLB Partai Demokrat sehingga memberi kuasa kepadaTerdakwa FONNY MONINGKA untuk menghadiri KLB Partai Demokrat diJakarta (yang kemudian berubah lokasi di Sibolangit) serta dapatmenandatangani berita acara atas nama DPC Partai Demokrat Kab. BiakNumfor. Berbekal Surat Mandat yang seolaholah asli tersebut Terdakwamengikuti Kongres Luar Biasa Partai Demokrat yang diadakan diSibolangit Sumatera Utara.

Biak Numfor tidakmenerima undangan untuk mengikuti kegiatan KLB Demokrat (KubuMOELDOKO) yang dilaksanakan di Medan dan yang berhak memberikanizin atau mandat mengikuti kegiatan besar Partai Demokrat di pusat harusada persetujuan dari Ketua DPC Partai;Bahwa saksi menjadi anggota Partai Demokrat sejak tahun 2017 di Kab.Biak dan jabatan saksi di DPC Partai Demokrat di Kab.

darisaksi Boy Markus Dawir yang merupakan Ketua Partai Demokrat DPCKab.

Biak Numfor karena kesibukannya tidak dapat hadir dalamKLB Partai Demokrat sehingga memberi kuasa kepada TerdakwaFONNY MONINGKA untuk menghadiri KLB Partai Demokrat di Jakarta(yang kemudian berubah lokasi di Sibolangit) serta dapatmenandatangani berita acara atas nama DPC Partai Demokrat Kab.Biak Numfor;Bahwa berbekal Surat Mandat yang seolaholah asli tersebut Terdakwamengikuti Kongres Luar Biasa Partai Demokrat yang diadakan diSibolangit Sumatera Utara, padahal Partai Demokrat DPC Biak Numforsaat

Biak Numfor karena kesibukannya tidak dapat hadirdalam KLB Partai Demokrat sehingga memberi kuasa kepada Terdakwauntuk menghadiri KLB Partai Demokrat di Jakarta (yang kemudianberubah lokasi di Sibolangit) serta dapat menandatangani berita acaraatas nama DPC Partai Demokrat Kab. Biak Numfor.

• 
  MELAWAN
  Ketua Divisi Pembinaan Organisasi Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Jawa Timur, DKK

  , sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat danperaturan organisasi Partai Demokrat; 9.10.11Bahwa pada tanggal 21 Maret 2012 di kantor Tergugat III dan Tergugat IV yaitudi kantor DPD PD Prov.

  Surat, Kepada Ketua DPC Partai Demokrat Kab Kediri, Hal,Laporan tanggal 25 Nopember 2011, tertanda P.3.46; Photo copy Surat, Kepada Ketua DPC Partai Demokrat Kab Kediri, tanggal 26Nopember 2011, tertanda P.3.47; 28Photo copy surat DPC Partai Demokrat Kab Kediri Hal.

  copy Daftar Hadir Rapat Tim Formatur DPC Partai DemokratKabupaten Kediri tanggal 9 April 2012 di Kantor DPD Partai Demokrat JawaTimur, tertanda T.II.V 7 ; 22222 n nnn nnn nnn nnne Photo copy Berita Acara Rapat Formatur DPC Partai Demokrat KabupatenKediri, tertanda T.IIL.V 8 ; e Photo copy Rancangan Struktur Organisasi DPC Partai Demokrat KabupatenKediri Masa Bhakti 20122017, tertanda T.II.V 9; e Photo copy Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Anggaran Dasar danAnggaran Rumah Tangga Partai Demokrat

  Politik, mengaturmengenai tata cara penyelesaian perselisihan partai politik, dan melalui pasal 32tersebut partai politik menyelesaikan perselisihan partai politik secara internalsebagaimana AD dan ART Partai Politik, melalui suatu lembaga yang dikhususkanuntuk itu, yang dalam UU Partai Politik disebut dengan mahkamah Partai Politik atausebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik; wonn nnn n Menimbang, bahwa pasal 33 UndangUndang No. 2 tahun 2008 yangdirubah dengan UU No. 2 tahun 2011 tentang

  UU No. 2Tahun 2008, serta AD/ART maupun peraturan organisasi; Menimbang, bahwa Majelis berpendapat, UU Partai Politikmengamanatkan perselisihan partai Politik tersebut diselesaikan terlebih dahulumelalui mekanisme internal partai berdasarkan AD (Anggaran Dasar)/ ART(Anggaran Rumah Tangga), yaitu melalui Mahkamah Partai politik atau sebutan lain,yangmana susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain tersebut, sebagaimanadisampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian Hukum dan HAM,

• DEWAN PENGURUS CABANG (DPC) PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, DK

• /p>

  Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat pada saat tahapan pencermatan Daftar Calon Tetap (DCT) yang diselenggarakan di kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Maluku Tengah, dimana nama Penggugat tidak ada dalam pencermatan Daftar Calon Tetap (DCT) sebagai bakal calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten (DPRD) Maluku Tengah, Daerah pemilihan (DAPIL) Maluku Tengah II Kecamatan Seram Utara dari Partai

  Padahal Penggugat sebagai Bakal calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Maluku Tengah dari Partai Garuda telah mengikuti tahapan-tahapan mulai dari proses pendaftaran sampai dengan penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) pada KPUD Maluku Tengah dan Penggugat dinyatakan telah memenuhi semua syarat administrasi pencalonan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan PKPU No. 10 Tahun 2023.

  Kemudian Penggugat melakukan konfirmasi pada DPC Partai Garuda Kabupaten Maluku Tengah dan menemukan bahwa saudara Laurens Ilela tidak pernah berproses pada tahapan Daftar Calon Sementara (DCS) di KPUD Maluku Tengah.

  Hal mana Penggugat juga tidak pernah menerima Surat Keputusan DPD tentang persetujuan perubahan Bakal Calon Anggota Legislatif Partai Garuda yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris dan selama ini Penggugat tidak pernah mengundurkan diri dari Partai Garuda dan tidak pernah mengundurkan diri Bacaleg Partai Garuda Dapil Maluku Tengah II sehingga tindakan Tergugat melakukan pergantian nama Penggugat dengan Saudara Laurens Ilela yang kemudian disahkan oleh KPUD Maluku Tengah selaku penyelenggara

  politik, pelanggaran terhadap hak Penggugat sebagai anggota partai politik, serangkaian proses penjaringan atau seleksi bakal calon anggota legislatif yang diawali dari pendaftaran Penggugat sebagai bakal calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Maluku Tengah Daerah pemilihan (DAPIL) Maluku Tengah II Kecamatan Seram Utara dari Partai Garuda hingga penetapan daftar calon tetap yang disahkan oleh Komisi Pemilihan Umum.

  Penggugat:
  Sumarjan Majid
  Tergugat:
  Ketua dan Sekretaris dewan Pimpinan Cabang Partai Garuda Kabupaten Maluku Tengah

• 
  Tergugat:
  1.Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Berkarya Provinsi Nusa Tenggara Barat
  2.Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya
  Turut Tergugat:
  1.Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Berkarya Kabupaten Dompu
  2.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dompu
  3.Bupati Kabupaten Dompu,
  4.Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat,

• Penggugat:
  ELMI SUPIATI, S.Sos
  Tergugat:
  1.DPP PARTAI DEMOKRAT
  2.DRS. A. SALIM, MM

  KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara perdata padatingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalamperkara antara :ELMI SUPIATI, S.SosWarga Negara Indonesia, NIK 1771034107660002, jenis kelamin perempuan,tempat lahir di Air Keruh, tanggal 1 Juli 1966, agama Islam,pekerjaan AnggotaDPRD Provinsi Bengkulu, beralamat di Jalan Mangga III No.09 RT.19, RW.06Kelurahaan Lingkar Timur, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu, ProvinsiBengkulu, KTA Partai

  ,M.H, para Advokat dari DPP Partai Demokrat,beralamat di Jalan Proklamasi No.41 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 5 Juni 2018, selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT I; Halaman 1 dari 30 halaman Putusan Nomor 389/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.ll. Drs. A.

  Bahwa Penggugat adalah salah satu kader Partai Demokrat DPD PropinsiBengkulu, bergabung dengan Partai Demokrat sejak tanggal 23 Juli 2008,Kartu Tanda Anggota No.06.17.010766.0000.000003, sebagai kader selamaini telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan sebaik mungkinuntuk menjaga nama baik Partai serta selalu mengindari perbuatan tercelahyang dapat mengakibatkan melanggar hukum, sehingga Penggugatsenantiasa selalu menjaga integritas Partai Demokrat; 2.

  Bahwa pada tahun 2014 Penggugat memberanikan diri maju padaPemilinan calon Anggota Legislatif, DPRD Prompinsi Bengkulu periodeTahun 2014 2019, Penggugat mendapat nomor urut 2 dari 5 orang Calonyang diusung Partai Demokrat, atas kerja keras yang dilakukan Penggugatmembuahkan hasil yang positif dimana pada pemilihan Anggota legislativecalon Anggota DRPD Propinsi Bengkulu, Penggugat memperoleh suaraterbanyak sebagai berikut :Halaman 2 dari 30 halaman Putusan Nomor 389/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.Calonnomorurut

• NAFIAH IBNOR, MM
  11.DPP PDIP Cq DPD PDIP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Cq DPC PDIP KABUPATEN KAPUAS
  12.DPP PARTAI GOLONGAN KARYA Cq DPD PARTAI GOLONGAN KARYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Cq DPD PARTAI GOLONGAN KARYA KABUPATEN KAPUAS
  13.DPP PARTAI GERINDRA Cq DPD PARTAI GERINDRA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Cq DPC PARTAI GERINDRA KABUPATEN KAPUAS
  14.DPP PAN Cq DPW PAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Cq DPD PAN KABUPATEN KAPUAS
  15.DPP PKB Cq DPW PKB PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Cq DPC

  PKB KABUPATEN KAPUAS
  16.DPP PARTAI NAS.DEMOKRAT Cq DPW PARTAI NAS.

  KALTENG Cq DPD PARTAI NAS. DEMOKRAT KAB. KAPUAS
  17.DPP PPP Cq. DPW PPP PROV. KALTENG Cq. DPC PPP KAB. KAPUAS

  IV tersebut di atas adalahperbuatan melawan hukum karena :a. melanggar hak subyektif PARA PENGGUGAT yang telah didaftarkanterlebin dahulu oleh Gabungan Partai Politik yang terdiri dari DPCPartai Bulan Bintang Kabupaten Kapuas yang sah bersamasamadengan DPC Partai Demokrat Kabupaten Kapuas dan DPC Partai HatiNurani Rakyat Kabupaten Kapuas, pada hari Selasa, tanggal 9 Januari2018 ; dan secara khusus berkaitan dengan DPC Partai Bulan Bintangsebagai salah satu partai pengusung PARA PENGGUGAT berdasarkanSurat

  pimpinan Partai Politiktingkat Pusat.(6) Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur,pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan CalonWalikota dan Calon Wakil Walikota oleh gabungan Partai Politikditandatangani oleh para ketua Partai Politik dan para sekretaris PartaiPolitik di tingkat Provinsi atau para ketua Partai Politik dan para sekretarisPartai Politik di tingkat Kabupaten/Kota disertai Surat Keputusan masingmasing Pengurus Partai Politik tingkat Pusat tentang

  Politik ataupara Pimpinan Partai Politik yang bergabung sesuai dengan tingkatannyamenggunakan formulir Model BKWK Parpol beserta lampirannya.n. daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh calon danPimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Gabungan Partai Politik bagicalon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, danditandatangani oleh bakal calon bagi calon Perseorangan menggunakanformulir Model BB.2KWK.(2) Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimanadimaksud

  II, TERGUGAT IX sampaiTERGUGAT XVII tersebut di atas merupakan rangkaian perbuatan melawanhukum yang saling terkait erat antara yang satu dengan yang lainnya, yanghakikatnya bertujuan agar Pemilihnan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun2018 hanya diikuti oleh satu pasang calon saja yaitu TERGUGAT IX danTERGUGAT X yang diusung oleh gabungan 8 (delapan) Partai Politik PartaiBulan Bintang, Partai PDI Perjuangan, Partai Golongan Karya, PartaiAmanat Nasional, Partai Nasional Demokrat, Partai Kebangkitan

  Bahwa Para Penggugat di tetapkan oleh Tergugat VIII/KPU KabupatenKapuas sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuasdidukung partai politik Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Hati NuraniRakyat (Hanura) dan Partai Demokrat berdasarkan Keputusan KPUKabupaten Kapuas Nomor : 016/PL.03.3Kpts/6203/KPUKab/III/2018tanggal 11 Maret 2018, dan Pasangan Calon dengan Nomor Urut 2 (dua).9.

• Pemerintah Kabupaten Bangkalan sebagai pemenuhan pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara;- 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Pemerintah RI No. 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.- 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Pemerintah RI No. 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI No. 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.- 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara

  Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.- 1 (satu) bendel Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat No. 56.19/ SK/ DPP.PD/ DPC/ VI/ 2012 tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur Masa Bakti 2012-2017.- 1 (satu) buah Buku Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat.- 1 (satu) bendel fotocopy Daftar Riwayat Hidup

  ISMAIL HASAN.- 1 (satu) bendel Asli Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun 2012 Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kab. Bangkalan- 1 (satu) buah Buku Rekening Bank Jatim An. Partai Demokrat Kab. Bangkalan No.

  .- 1 (satu) bendel fotocopy DPA SKPD TA 2012, dengan kode rekening 5.1.7.05 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik- 1 (satu) bendel fotocopy Surat No. 900/ 1061/ 433.202/ 2012 tanggal 05 Desember 2012 tentang Penyampaian Nomor Rekening PenerimaHibah Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2012.- 1 (satu) bendel fotocopy NPHD antara Pemerintah Kab. Bangkalan dengan DPC Parta Demokrat Kab. Bangkalan tentang Belanja Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik Kab.

  .- 1 (satu) bendel fotocopy Surat Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun 2012 DPC Partai Demokrat Kab. Bangkalan.Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Ir. H. RISKI. 9. Membebankan kepada Terdakwa H. ISMAIL HASAN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

  Foto copy SK DPP Partai yang di ligalisir ;2.

  Partai Politik Kab.

  ISMAIL HASAN selaku KetuaDPC Partai Demokrat Kab.

  HASYIMselaku Sekretaris DPC Partai Demokrat Kab.

• HH-16.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Beringin Karya (Berkarya) tanggal 30 Juli 2020;

• Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.

  HH-17.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Beringin Karya (Berkarya) Periode 2020-2025 tanggal 30 Juli 2020;

1. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:
1. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.

   HH-17.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Beringin Karya (Berkarya) Periode 2020-2025 tanggal 30 Juli 2020;

1. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 384.000,- (tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Penggugat:
Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya yang diwakili oleh: H.Hutomo Mandala Putra,S.H. (Ketua Umum)
Tergugat:
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Intervensi:
Partai Beringin Karya (Berkarya) Diwakili oleh : Mayjen (Purn) TNI Muchdi Purwoprandjono

mengenai Partai politik.

AD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat paling sedikit:b. asas dan ciri Partai Politik;c. visi dan misi Partai Politik;d. nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik;e. tujuan dan fungsi Partai Politik;Phorganisasi, tempat kedudukan, dan pengambilan keputusan;kepengurusan Partai Politik;pe oemekanisme rekrutmen keanggotaan Partai Politik dan jabatan politik;>:sistem kaderisasi;j. mekanisme pemberhentian anggota Partai Politik;k. peraturan dan keputusan Partai Politik;1. pendidikan politik

bahwa Partai Berkarya tidak dalam perselisihaninternal Partai Politik dari Mahkamah Partai telah sesuai dengan AD/ARTjo.

22 Juni 2018 tidak menetapkanMahkamah Partai sebagai Organisasi kepengurusan partai tingkat pusat.Mahkamah Partai diatur dalam Pasal 33 Anggaran Dasar Partai Berkarya,yang menentukan sebagai berikut:1.

Mahkamah Partai berfungsi mengawasi jalannya konstitusi partai dankinerja fungsionaris partai dalam menjalankan fungsi/tugaskepemimpinannya;6. dsSt...

• Penggugat:
  SIDDIQ FRAMANA USMANY, M.Pd BIN USMAN
  Tergugat:
  DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI NASDEM KABUPATEN ACEH TAMIANG

• Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL (DPP PPRN) diwakili oleh AMELIA A. YANI dan TEDI BUDIMAN, S.E. tersebut

  DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL (DPP PPRN)VSMENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, DK

  DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL(DPP PPRN), yang diwakili oleh H.

  M.HH.19.AH.11.01 tahun 2008 tentang Pengesahan Partai PPRNmenjadi badan hukum;27Bahwa atas permintaan dari mayoritas Dewan Pimpinan Wilayah PPRN,maka setelah mendapat persetujuan dari Ketua Dewan Pembina/Pemrakarsa Utama melalui surat tertanggal 26 Oktober 2009, DewanPimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional (DPPPPRN) pada tanggal8 Maret 2010 s/d tanggal 10 Maret 2010 menyelenggarakan MusyawarahNasional Partai Peduli Rakyat Nasional Pertama (selanjutnya disebutMunas PPRNI) di Hotel Savoy Homann

  UndangUndang Partai Politik tidakmengenal adanya Keputusan Pemrakarsa dan Pendiri Utama. Itusebabnya Tergugat dalam Lampiran I Surat Keputusan Menteri Hukumdan HAM Nomor: M.HH.19.AH.11.01 tahun 2008 tanggal 3 April 2008tentang Pengesahan Partai PPRN sebagai Badan Hukum tidak ada samasekali mencantumkan Pemrakarsa/ Pendiri Utama dalam susunankepengurusan DPPPPRN.Bahwa lebih jauh lagi, dengan disahkannya Partai PPRN sebagai BadanHukum lewat Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM No.

  Putusan Nomor 426 K/TUN/2013.3030Utama dalam menerbitkan surat No. 0O06/SK/PPUPPRN/ XI/2009tanggal 14 November 2009 (kalaupun benar ada quod non) merupakanketentuan yang bertentangan dengan UndangUndang No. 2 Tahun 2008tentang Partai Politik, khususnya bertentangan dengan Penjelasan Pasal24 Jo Pasal 30 UndangUndang Partai Politik.Penjelasan Pasal 24 UndangUndang Partai Politik selengkapnya berbunyi:"Yang dimaksud dengan forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politikadalah Musyawarah Nasional

  , Kongres, muktamar atau sebutan lainnya yangsejenis.Pasal 30 UndangUndang Partai Politik selengkapnya berbunyi :"Partai Politik berwenang membentuk dan menetapkan peraturan dan/ataukeputusan Partai Politik berdasarkan AD dan ART serta tidak bertentangandengan peraturan perundangundangan".

• Pembanding/Penggugat : MEGAWATI AMBO ASA Diwakili Oleh : HIDAYAT HASAN, SH
  Terbanding/Tergugat I : DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLKAR
  Terbanding/Tergugat II : DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLKAR PROPINSI SULAWESI TENGAH
  Terbanding/Tergugat III : DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLKAR KABUPATEN MOROWALI UTARA
  Terbanding/Tergugat IV : HJ.

  WARDAH DG MAMALA, SE, KETUA DPD PARTAI GOLKAR MOROWALI UTARA
  Terbanding/Turut Tergugat I : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MOROWALI UTARA
  Terbanding/Turut Tergugat II : BUPATI MOROWALI UTARA
  Terbanding/Turut Tergugat III : KOMISI PEMILIHAN UMUM MOROWALI UTARA

• DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT c.q. H. AGUS HARIMURTI YUDHOYONO, M.SC, M.PA, M.A, dan H. TEUKU RIEFKY HARSYA, BSC, M.T, masing-masing selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat,CS

  dalam kepengurusan partai untuk mencapai tujuan dansasaran umum partai.

  dan melanggar AD/ART Partai Demokrat,Kode Etik Partai Demokrat dan Pakta Integritas Partai Demokrat.

  PstKode Etik Partai Demokrat dan Pakta Integritas Partai Demokrat.

  ) Partai Demokrat,Kode Etik Partai Demokrat dan Pakta Integritas Partai Demokrat ;.

• Penggugat:
  Lucy Yoshida
  Tergugat:
  partai indonesia kerja (PIKA)
  Turut Tergugat:
  Komisi Pemilihan Umum Pusat

• MOHAMMAD IKSAN ; FAF ADISISWO, dkk ; DEWAN PIMPINAN PUSAT HASIL ISLAH (DPP ISLAH) PARTAI BINTANG REFORMASI ; BAMBANG BUDIONO, S.E. ; dkk

• MAJELIS TAHKIM PARTAI KEADILAN SEJAHTERA cq. Dr. HIDAYAT NUR WAHID, M.A, DK

• Menyatakan keputusan Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (DPN PKP Indonesia) No: 096/KEP/DPN PKP IND/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018 Tentang Pemberhentian status Keanggotaan Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia atas nama Abner Nones dan surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (DPN PKP Indonesia) No: 097/KEP/DPN PKP IND/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018 Tentang Pemberhentian status Keanggotaan Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia

  Menyatakan surat keterangan Mahkamah Partai DPN PKP Indonesia No;011/DPN PKP IND-MP/VIII/2018 tanggal 15 Agustus 2018 dan surat Mahkamah Partai DPN PKP Indonesia No: 010/DPN PKP IND-MP/VIII/2018 tanggal 15 Agustus 2018 terkait tidak ada sengketa, tidak mempunyai kekuatan hukum ;5.

  Menyatakan surat Dewan Pimpinan Provinsi Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (DPP PKP Indonesia) No: 47/DPP PKP-IND/MU/VIII/2018 tanggal 18 Agustus 2018 tentang Pengusulan Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD PKP Indonesia Provinsi Maluku Utara atas nama Abner Nones dan surat Dewan Pimpinan Provinsi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPP PKP Indonesia) No: 48/DPP PKP-IND/MU/VIII/2018 tanggal 18 Agustus 2018 tentang Pengusulan Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Anggota

  Menyatakan surat Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (DPN PKP Indonesia) No: 43/DPN PKP IND/VIII/2018 tanggal 15 Agustus 2018 tentang Persetujuan Pergantian Antar Waktu antara Abner Nones (Penggugat I) dengan Marten Uiyanto serta surat Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (DPN PKP Indonesia) No: 42/DPN PKP IND/VIII/2018 tanggal 15 Agustus 2018 tentang Persetujuan Pergantian Antar Waktu antara Tommy Wangean dan Muhamad Alfarabi Hanafi, tidak mempunyai

  Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk mengembalikan harkat dan martabat serta kedudukan Para Penggugat seperti semula sebagai anggota Partai PKP Indonesia;B. Dalam RekonpensiMenolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnyaC. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlahRp 2.624.500,-(dua juta enam ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah)

  1.ABNER NONES2.TOMMY WANGEANlawan1.PENGURUS DEWAN PIMPINAN NASIONAL DPN PKP INDONESIA2.MAHKAMAH PARTAI DPN PKP INDONESIA3.PENGURUS DEWAN PIMPINAN PROVINSI PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA DPP PKP INDONESIA MALUKU UTARA4.MARTEN UIYANTO5.MUHAMAD ALFARABI HANAFI

  keberatan keMahkamah Partai untuk dijadikan sengketa atas pemecatan tersebutsehingga surat keterangan Mahkamah Partai (tergugat Il) tersebut telahsesuai dengan Peraturan Partai Nomor : 02/PP/DPN/PKP IND//2016,Tentang keanggotaan Partai dan surat keterangn Mahkamah Partai tersebuttelah sesuai pula dengan Anggaran Rumah Tangga Partai karena secarajelas didalam Anggaran rumah Tangga telah jelas disebutkan dalam BABIXpasal 21 ayat (1) Mahkamah Partai adalah unit kerja partai yang bertugasmembantu Dewan

  pemecatan tersebut tidak sesuai dengan Anggaran Dasar danAnggaran Rumah Tangga Partai maka para Penggugat seharusnyamengajukan pembelaan diri atas pemecatan tersebut dengan membawapersoalan tersebut ke Mahkamah Partai PKPI sesuai dengan pasal 21 ayat(1) Mahkamah Partai adalah unit kerja partai yang bertugas membantuDewan Pimpinan Nasional dalam menyelesaikan aduan/sengketa ataskeputusan Dewan Pimpinan Nasional,dan pasal 22 ayat (1) huruf (a)menyelesaikan sengketa yang terjadi di internal partai

  bahwa Para Penggugat telah menyetor uang untuk koniribusikepada partai dan Para Pengugat sangat loyal kepada Partai dengan menyewarumah untuk secretariat Partai PKP Indonesia (bukti P.13), membeli barang partai(Bukti P.11), pembuatan meja untuk partai (bukti P. 12) dan mengontrak rumahsekretariat partai (Bukti P.16) ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas paraTergugat telah melakuan Perbuatan Melawan Hukum dengan memberhentikanPara Pengguat tanpa alasan yang sah, sehingga Majelis

  21 ayat (1) huruf (b)penyelesaian internal partai diselesaikan paling lambat 60 hari, bahwa suratDPN PKPI No : 096/KEP/DPN PKP IND/VIII/2018 tentang pemberhentian statuskeanggotaan Partai dari Penggugat!

  partai yang diajukan olehanggota dan atau pengurus partai yang merasa dirugikan karenadikeluarkannya keputusan Dewan PimpinanNasionalMenimbang, bahwa Mahkamah Partai harusnya memberikan hak jawabdari Para Penggugat apakah yang bersangkutan menerima diberhentikan darikeanggotaan partai atau tidak malah langsung mengeluarkan surat keteranganMahkamah Partai DPN PKP Indonesia No;011/DPN PKP INDMP/VIII/2018tanggal 15 Agustus 2018 dan surat Mahkamah Partai DPN PKP Indonesia No:010/DPN PKP INDMP/VIII/2018

• RIYATI, disebut juga SITI MARYAM REATI VS DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN, , DKK

• DEWAN PIMPINAN NASIONAL PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (DPN PKP Indonesia) ; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

  ., dandiperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 21Nopember 2016, dalam perkara antara:DEWAN PIMPINAN NASIONAL PARTAI KEADILAN DANPERSATUAN INDONESIA (DPN PKP Indonesia), suatu PartaiPolitik yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Indonesia,berdasarkan Akta Pendirian Partai Keadilan dan PersatuanIndonesia Nomor 21, tanggal 19 September 2001, danberdasarkan Akta Perubahan terakhir Nomor 421, dan Nomor422, tanggal 4 Nopember 2015, yang dibuat dihadapanRefrizal, S.H., M.Hum, Notaris di Jakarta,

  Mayjen (Purn) HARIS SUDARNA, Warga NegaraIndonesia, Jabatan Ketua Umum Dewan PimpinanNasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia(Disingkat DPN PKP Indonesia) Periode 20152020,beralamat di Jalan Cut Meutia Nomor 18, Menteng,Jakarta Pusat 10350;Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Pencabutan Nomor 256/G/2016/PTUNJKT.2.

  Baroto, S.H., M.H., Kepala Sub Direktorat Partai Politik,Direktorat Tata Negara, Direktorat Jenderal AdministrasiHukum Umum;4. A. Ahsin Thohari, S.H., M.H., Kepala Seksi PendaftaranBadan Hukum Partai Politik, Sub Direktorat Partai Politik,Direktorat Tata Negara, Direktorat Jenderal AdministrasiHukum Umum;5. Ani Turbiana, S.H., Kepala Seksi Analis, PertimbanganHukum dan Advokasi Partai Politik, Sub Direktorat PartaiPolitik, Direktorat Tata Negara, Direktorat JenderalAdministrasi Hukum Umum;6.

  Ahmad Gelora Mahardika, S.LP., Analis, PertimbanganHukum dan Advokasi Partai Politik, Sub Direktorat PartaiPolitik, Direktorat Tata Negara, Direktorat JenderalAdministrasi Hukum Umum;8. Imam Chirul Muttagin, S.H., M.H., Analis, PertimbanganHukum dan Advokasi Partai Politik, Sub Direktorat PartaiPolitik, Direktorat Tata Negara, Direktorat JenderalAdministrasi Hukum Umum;9.

  ., Analis, PertimbanganHukum dan Advokasi Partai Politik, Sub Direktorat PartaiHalaman 3 dari 7 halaman Penetapan Pencabutan Nomor 256/G/2016/PTUNJKT.Politik, Direktorat Tata Negara, Direktorat JenderalAdministrasi Hukum Umum;10.

• Fatmawati Melawan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi, Dkk

  Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi, alamat JalanK.H. Abdullah Syafie No. 2 Tebet, JakartaSelatan ; Selanjutnya disebut sebagai Tergugat Terbanding2. Riduansyah, SH., yang dalam pengakuannya sebagai orang yangditunjuk dalam jabatan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai BintangReformasi, alamat Jalan Sultan Adam Komplek Citra Malkon Temon BlokG No.39 RT. 36 Banjarmasin;Selanjutnya disebut sebagai Tergugat Il /Terbanding 3.

  Ahmad Sahal, pekerjaan anggota Partai Bintang Reformasi, alamatJalan Banua Anyar No. 1 Rt. 4,Banjarmasin; Halaman 1 dari 3 halamanSelanjutnya disebut sebagai Tergugat Ill /Terbandingini diajukan oleh pemohon banding dan diterima oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasinsebelum perkara bandingnya diputus oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin;eonennnne= Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan banding tersebutdiajukan setelah berkas perkaranya diterima dan didaftarkan di Pengadilan TinggiBanjarmasin