ASURANSI JASA TANIA, Tbk (yang selanjutnya disebut Penanggung)Halaman 2 dari 42 Putusan Perdata Nomor 236/PDT/2020/PT DKIdengan suatu proposal dan deklarasi dimana Tertanggung telah menyetujuiakan dianggap sebagai suatu kesanggupan yang wajar dan berlaku danmerupakan dasar kontrak ini dan dianggap menjadi kesatuan daripadanyadan telan membayar atau setuju untuk membayar premi sebagaipertimbangan bagi asuransi ini.Bahwa Penanggung akan, tunduk pada syarat, pengecualian dan kondisiyang terkandung di

Penetapan atau perkiraan tersebut akan dibuatoleh Tertanggung dan Penanggung ini, atau jika mereka berbeda,maka oleh para arbiter...

berkewajiban untukmenawarkan besaran nilai penggantian kerugian kepadaTertanggungnya untuk disepakati dan/atau disetujui;Bahwa jikalah terdapat persetujuan/kesepakatan nilai penggantiankerugian antara Penanggung dengan Tertanggung, maka pada saatitulah kewajiban Penanggung sebagaimana maksud Polis mulaidiberlakukan;d.

untuk klaim asuransi alat berat (heavy equipment) yangmenjadi perkara aquo masih terdapat perbedaan cara penilaiankerugian antara Penggugat selaku Penanggung dengan PT.

BestProteksi Indonesia selaku konsultan Penggugat/Tertanggung lebihkepada melakukan tindakantindakan yang dapat diduga seolaholahmengintervensi pola hubungan kerja penilai kerugian asuransi denganTergugat selaku Penanggung, untuk kemudian memaksakan agarTergugat selaku Penanggung membayarkan klaim sesuai NilaiPertanggungan dikurangi deductible, padahal terang dan Jjelas dari fotofoto yang diberikan merekapun alatalat berat yang diasuransikanbukanlah dalam kondisi hangus terbakar secara keseluruhan

(satu) lembar fotocopy legalisir Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU 19720.AH.01.01 tahun 2011 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 20 April 2011;4) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor : 308 / 1.751.21 / 13 tanggal 2 Juli 2013;5) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Keputusan Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor : 1042 / 2014 tentang Pemberian Izin Pergantian Penanggung

Pintu Besar Selatan No.38 Kelurahan Pinangsia Kecamatan Tamansari Kota Administrasi Jakarta Barat tanggal 13 Mei 2014;6) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Izin Klinik Pratama No : 2.1.01.3174.138.33001.11.18 tanggal 13 Mei 2013;7) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Kesediaan Sebagai Penanggung Jawab Klinik tanggal 21 Januari 2014;8) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat dari L.

RADIDJAN DJUMENA kepada Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat tanggal 20 Pebruari 2014;9) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Penunjukkan Penanggung Jawab bulan Januari 2014;10) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Kesediaan Sebagai Klinik Penanggung Jawab Klinik tanggal 21 Januari 2014;11) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan No.201 / SK SAI / II / 14 yang ditanda tangani oleh ADHITAMA tanggal 10 Pebruari 2014; 12) 1 (satu

JACQ PASHA tanggal 19 Juni 2014;20) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Surat Peringatan Keras Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat kepada Pimpinan / Penanggung Jawab Klinik Pratama Metropole tanggal 18 Agustus 2014;21) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Nomor 801 / SP KPM / VIII / 14 an.

ESTER RUGUN MANURUNGSIRAIT berdasarkan Surat Keputusan Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota AdministrasiJakarta Barat Nomor 1042/2014 tentang Pemberian Ijin Penggantian Penanggung JawabKlinik Pratama Metropolesehingga terdakwa diangkat sebagai penanggung jawab KlinikPratama Metropole menggantikan saksi dr.

PRADONO kemudian ada permohonan penggantian penanggung jawabdan yang diajukan oleh Sdr.

JACQUES PASHA, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;Bahwa saksi pernah mengurus perijinan Klinik Metropole dengan penanggung jawab dr.PRADONO kemudian diganti oleh dr. ESTHER (terdakwa) ;Bahwa Terdakwa ditunjuk sebagai penanggung jawab karena dr. PRADONOmengundurkan diri kemudian saksi minta kepada Sdr. WINARSIH untuk menyusunpengurus yang baru dan penanggung jawab diganti oleh dr.

menjadi penanggung jawab tetapi kalau diKlinik Utama dokter bisa menjadi penanggung jawab, tetapi bila mengikuti Permenkes No.28 tahun 2014 dokter umum bisa menjadi penanggung jawab ;e Bahwa pengajuan status bisa diurus bukan oleh orang yang bersangkutan, dalam hal inifungsi pengawasan seharusnya aktig karena ada beberapa klinik yang melakukanpenyimpangan ;e Bahwa dalam hal penanggung jawab, seorang pimpinan adalah penanggung jawabadministrasi sedangkan yang dimaksud penanggung jawab itu sendiri

Bahwa penyitaan yang dilakukan oleh Turut Tergugat Il atas hartakekayaan berupa barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunanmaupun harta kekayaan yang tersimpan pada bank milik TurutHal 28 Puts.No. 161/PDT/2016/PT.SMGTergugat Ill merupakan bagian dari serangkaian tindakan penagihanpajak agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak, yang apabilatidak dilakukan pelunasan maka akan dilanjutkan dengan tindakanpenyitaan atas barang/aset milik penanggung pajak..

, melaksanakan penyitaan, melaksanakanpenyanderaan, menjual barang yang telah disita. "2) Pasal 1 anqka14 UU PPSP"Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasaibarang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasiutang pajak menurut peraturan perundangundangan. "3) Pasal12UU PPSP(3) Setiap melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak membuatBerita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani olehJurusita Pajak, Penanggung Pajak dan saksisaksi.(38a) Dalam hal Penanggung Pajak adalah Badan

Bahwa ketentuan lebih lanjut yang mengatur mengenai tatacara penyitaan harta kekayaan penanggung pajak dalamrangka penagihan pajak dengan surat paksa juga diaturdalam Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000Tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka PenagihanPajak dengan Surat Paksa.3) Pasal 3 ayat 1 dan 3(3) Barang milik Penanggung Pajak yang dapat disitaadalah barang yang berada di tempat tinggal, tempat usaha,tempat kedudukan, atau di tempat lain termasuk yangpenguasaannya berada di tangan pihak

Gunung Pati,Kota Semarang hanya dapat dicabut apabila Penanggung Pajak telahmelunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak;7.

Berdasarkan ketentuan di atas, jelas terbukti bahwa Turut Tergugat Ilmelaksanakan penagihan pajak kepada Penanggung Pajak /n casuTurut Tergugat Il dengan serangkaian tindakan agar Penanggung Pajakin casu Turut Tergugat Il melunasi utang pajak dan biaya penagihanpajak berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku.Bahwa berdasarkan uraianuraian di atas, sangat jelas bahwa dalilPenggugat yang mengaitkan Turut Tergugat Il dalam gugatan perkara a quoadalah dalil yang tidak benar, tidak

, III,IV,V,VI selaku yang berhak dan bukan Penanggung Pajak atas UtangPajak yang harus dilunasi.

Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dankepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau SuratPeringatan atau surat lain yang sejenis;b. terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakanpenagihan seketika dan sekaligus; atauc.

Dansengketa tersebut bukan hanya sengketa antara antara Wajib Pajakatau Penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang.

Akan tetapi penyitaan yang dilakukan oleh Tergugat adalah terhadap barang yang sebagian maupun seluruhnya bukan milikWajib Pajak atau Penanggung Pajak.

Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dankepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau SuratPeringatan atau surat lain yang sejenis;e. terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakanpenagihan seketika dan sekaligus; atau Halaman 112 dari 116 halaman Putusan Nomor 88/PDT/2019/PT PTKf.

Walikotanomor : 901/140 A/2003 tanggal 22 Oktober 2003tentang penunjukan penanggung jawab proyek,pemimpin proyek dan bendahara proyek AnggaranBiaya Tambahan (ABT) tahun 2003 bidangperumahan dan permukiman serta bidang sumberdaya air yang ditanda tangani WalikotaSurakarta, sebagai lampiran tertulis23e Penanggung Jawab Proyek adalah WalikotaSurakarta, SLAMET SURYANTIO.e Pemimpin proyek adalah AGUNG HASTHO BANENDRO, ST.e Bendaharawan proyek adalah MUSTOFA, SE.Bahwa tugas penanggung jawab proyek sesuai

Walikotanomor : 901/140 A/2003 tanggal 22 Oktober 2003tentang penunjukan penanggung jawab proyek,pemimpin proyek dan bendahara proyek AnggaranBiaya Tambahan (ABT) tahun 2003 bidangperumahan dan permukiman serta bidang sumberdaya air yang ditanda tangani Walikota41Surakarta, sebagai lampiran tertulise Penanggung Jawab Proyek adalah WalikotaSurakarta, SLAMET SURYANIO.e Pemimpin proyek adalah AGUNG HASTHO BANENDRO, ST.e Bendaharawan proyek adalah MUSTOFA, SE.Bahwa tugas penanggung jawab proyek sesuai

Proyek : MUSTOFA, SE.Bahwa tugas penanggung jawab proyek Bertanggung jawab atas kelancaran dankeberhasilan proyek, baik dalam pencapaiantarget fisik dan keuangan.

Bahwa saat penanda tanganan kontrak yangdiserahkan oleh pimpro, saksi melihat kalau Bp.SLAMET SURYANTO sebagai penanggung jawab proyek. Bahwa selama saksi menjabat sebagai. direktur,dalam suatu proyek belum pernah melihat kalaukepala daerah ikut sebagai penanggung jawab proyek.Menimbang, bahwa dipersidangan telah puladibacakan keterangan saksi saksi Ir.

Proyek : MUSTOFA, SE.benar tugas penanggung jawab proyek, pimpinanproyek, serta bendaharawan proyek Adalah:* Penanggung jawab Proyek Bertanggung jawab atas kelancaran dankeberhasilan proyek, baik dalam pencapaiantarget fisik dan keuangan.

Interjadi Asia kepada Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;

UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan PajakPasal 2:Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakankekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung pajak yangamencari keadilan terhadap sengketa pajak.Pasal1 Angka 5:Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakanantara Wajib Pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yangberwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapatdiajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkanperaturan

Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanyatelah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau suratlain yang sejenis;...(2) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenisditerbitkan apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utangpajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran. Pasal 12 ayat 1:Apabila utang pajak tidak dilunasi Penanggung Pajak dalam jangkawaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pejabat menerbitkanSurat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

, dan penyertaan modalpada perusahaan lain;b. barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapaldengan isi kotor tertentu.35(la) Penyitaan terhadap Penanggung Pajak Badan dapat dilaksanakanterhadap barang milik perusahaan, pengurus, kepala perwakilan,kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempatkedudukan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun ditempat lain.Bahwa ketentuan lebih lanjut yang mengatur mengenai tata carapenyitaan harta kekayaan Penanggung Pajak dalam

Bahwa penyitaan terhadap barang milk Penanggung Pajak merupakanbagian dari serangkaian tindakan penagihan pajak agar Penanggung Pajakmelunasi utang pajaktanpa menunggu Putusan Pengadilan yangberkekuatan hukum tetap.

Bahwa penyitaan terhadap barang milk Penanggung Pajak merupakanbagian dari serangkaian tindakan penagihan pajak agar Penanggung Pajakmelunasi utang pajak, yang dicabut sitanya apabila Penanggung Pajak telahmelunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak atau berdasarkan putusanpengadilan atau putusan badan peradilan pajak atau ditetapkan lain denganKeputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah.Pasal 22 ayat (1) UU PPSP: Pencabutan sita dilaksanakan apabila Penanggung Pajak telah melunasibiaya penagihan

Pajak adalah tidak relevan, karena dalampenyitaan pajak keputusan untuk melakukan penyitaan terhadap aset/hartaWajib Pajak maupun Penanggung Pajak tertuang dalamSurat PerintahMelaksanakan Penyitaan bukan di dalam Berita Acara Sita maupun SuratPemberitahuan Penyitaan Barang Tidak Bergerak atas nama Wajib Pajakdan/atau Penanggung Pajak.

Pajak,Penanggung Pajak dan saksisaksi.Penjelasan Pasal 12 ayat (3)Berita Acara Pelaksanaan Sita merupakan pemberitahuan kepadaPenanggung Pajak dan masyarakat bahwa penguasaan barangPenanggung Pajak telah berpindah dari Penanggung Pajak kepadaPejabat.

pejabat yang berwenang (Kepala Kantor KPP PMB)yaitu Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) bukan BeritaAcara Pelaksanaan Sita yang hanya merupakan pemberitahuankepada Penanggung Pajak dan masyarakat bahwa penguasaan barangPenanggung Pajak telah berpindah dari Penanggung Pajak kepadaPejabat, maupun Surat Pemberitahuan Penyitaan Barang Tidak Bergerakatas nama Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak.

dipercaya.(3) Setiap melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak membuatBerita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani olehJurusita Pajak, Penanggung Pajak dan saksisaksi.Penjelasan Pasal 12 Ayat (3)Berita Acara Pelaksanaan Sita merupakanpemberitahuankepada Penanggung Pajak dan masyarakat bahwa penguasaanbarang Penanggung Pajak telah berpindah dari Penanggung PajakHalaman 31 dari 52 halaman.

Selain hal tersebut, utang pajak yangdibebankan kewajiban pelunasannya baik kepada PT CMNC maupunpara penanggung pajak sampai dengan Jawaban a quo disampaikan,tidak ada keberatan maupun banding dari Wajib Pajak (PT CMNC)kepada Pengadilan Pajak yang mengakibatkan utang pajaknyaberubah, maupun gugatan atas tindakan penagihan aktif salah satunyapenyitaan terhadap asset/harta penanggung pajak (Sdr.

AGUS SUTITYONO.1 (Satu) Lembar Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana TPKPD Tahun 2010Triwulan HI (Tiga) Desa Sukoharjo, tanggal 20102010, Yang ditandatanganioleh : Penanggung Jawab Administrasi Bendahara Desa Sdr. SODIK, KepalaDesa/Selaku Penanggung Jawab Kegiatan Desa Sukoharjo Sdr. HERMAWAN.S.P, Mengetahui Camat Sekampung Sdr.

S.P.d). 1 (Satu) Lembar Daftar Tanda Terima Tunjangan Ketua RT Triwulan IT (Dua)Desa Sukoharjo Bulan April, Mei, Juni Tahun 2012, yang di tandatanganioleh Penanggung Jawab Administrasi Bendahara Desa Sdr. SODIK, KepalaDesa Selaku Penanggung Jawab Kegiatan Desa Sukoharjo Sdr.HERMAWAN. S.P, Mengetahui Camat Sekampung Sdr.

S.P.1 (Satu) Lembar Tanda Terima Tunjangan Ketua RT Triwulan IV DesaSukoharjo Bulan Desember Tahun 2011, tanggal 19 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Administrasi Bendahara Desa Sdr.SODIK, Kepala Desa Selaku Penanggung Jawab Kegiatan Desa SukoharjoSdr. HERMAWAN. S.P, Mengetahui Camat Sekampung Sdr.

SODIK, Kepala Desa Selaku Penanggung JawabKegiatan Desa Sukoharjo Sdr. HERMAWAN. S.P, Mengetahui CamatSekampung Sdr.

SURYA KARYA CIPTA MAKMURselaku Tertanggung (Insured), Penggugat selaku Penanggung (Insurer) telahmemenuhi kewajibannya memberikan penggantian kerugian kepada PT.SURYA KARYA CIPTA MAKMUR selaku Tertanggung (Insured) yaitusebesar Rp.3.850.000.000, (tiga milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah).Bahwa Tertanggung (Insured) juga menyatakan telah menerima jumlahpenggantian tersebut diatas dari Penggugat selaku Penanggung (Insurer) danselanjutnya memberikan hak subrogasi kepada Penggugat selaku Penanggung

SURYA KARYA CIPTA MAKMUR selakuTertanggung (/nsured) telah mengajukan klaim asuransi kepada Penggugatselaku Penanggung (/nsurer) sehubungan dengan kerugian berupa kerusakanbadan Kapal TK.

SURYA KARYA CIPTAMAKMUR selaku Tertanggung (Jnsured) yang mana untuk selanjutnya kerugiandimaksud telah dialihkan kepada Penggugat selaku Penanggung (Insurer).

No.10/PDT.G/2013/PN.JBI.Bahwa demi keadilan, BUNGA dimaksud harus dihitung sejak tanggalpembayaran klaim oleh Penggugat selaku Penanggung (Jnsurer) kepadaPT.

sebagaimana di atur dalam KUHPerdata, sebagai berikut:Pasal 1831:Penanggung tidak wajid membayar kepada kreditur kecuali debitur lalaimembayar utangnya, dalam hal itu pun barang kepunyaan debitur harusdisita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi utangnya.Pasal 1832:Penanggung tidak dapat menuntut Supaya barang milik debitur lebih duludisita dan dijual untuk melunasi utangnya:Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 5/Padt.G.S/2020/PN Lwk1. bila ia telah melepaskan hak istimewanya untuk menuntutbarangbarang

mengajukan permohonan untuk itu.Pasal 1834:Penanggung yang menuntut agar barang kepunyaan debitur disita dandijual lebih dahulu wajid menunjukkan barang kepunyaan debitur itukepada kreditur dan membayar lebih dahulu biayabiaya untuk penyitaandan penjualan tersebut.

Penanggung tidak boleh menunjuk barang yangsedang dalam sengketa di hadapan Pengadilan, atau barang yang sudahdijadikan tanggungan hipotek untuk utang yang bersangkutan dan sudahtidak lagi berada di tangan debitur itu, ataupun barang yang berada di luarwilayah Indonesia.Menimbang, bahwa sehubungan dengan kedudukanPenjamin/Penanggung tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan buktisurat P3 berupa SHM No.108 Bakung An Sudirman Dg Mabela, bukti surat P4berupa Surat Pernyataan Penyerahan Agunan No.PK1811638V

tersebut di atas;Menimbang, bahwa Penjamin/Penanggung haruslah di pandang sebagaipihak yang juga tunduk pada perikatan, terlebin dalam perkara ini yang menjadiobjek agunan adalah benda berupa sebidang tanah yang merupakan milikPenjamin/Penanggung, maka Hakim berpendapat sebelum dilakukan tindakanterhadap objek agunan yang merupakan milik Penjamin/Penanggung, makayang bersangkutan haruslah diberitahukan terlebin dahulu sehubungan dengankeadaan wanprestasi Para Tergugat, agar Penjamin/Penanggung mengetahuikewajibannya

untuk membayar kredit debitur, serta dalam halPenjamin/Penanggung tidak melakukan pemenuhan = prestasi, makaPenjamin/Penanggung tersebut haruslah di tarik sebagai pihak Tergugatsehingga yang bersangkutan dapat menggunakan hakhaknya serta mengambillangkah/upaya hukum sehubungan dengan wanprestasi yang telah dilakukanPara Tergugat tersebut di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Hakimberpendapat masih ada pihak yang harus ditarik sebagai Tergugat dalamperkara ini, dengan demikian

Pajak yang Namanyatidak Tercantum dalam Surat Paksa (SE108/PJ./2009) jelas mengatur:Terhadap Penanggung Pajak Badan penyitaandapat dilaksanakan atas barang miilikperusahaan, pengurus, kepala perwakilan,kepala cabang, penanggung jawab, pemilikmodal, baik ditempat kedudukan yangbersangkutan, di tempat tinggal mereka maupuntempat lain.

Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa diatur dalammelaksanakan penagihan pajak dengan Surat Paksa, JurusitaPajak berwenang melaksanakan penyitaan terhadap hartakekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank.Penyitaan terhadap harta kekayaan Penanggung Pajakdilaksanakan dengan pemblokiran terlebih dahulu.

penagihan pajak dengan SuratPaksa, Jurusita Pajak berwenang melaksanakanpenyitaan terhadap harta kekayaan Penanggung Pajakyang tersimpan pada bank. (2) Penyitaan terhadap harta kekayaan Penanggung Pajaksebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakandengan pemblokiran terlebih dahulu.

. 0000000000 000 2000000000002=(3) Pimpinan bank atau pejabat bank yang ditunjukmembuat berita acara pemblokiran yang tindasannyadisampaikan kepada Penanggung Pajak dan Pejabatyang meminta pemblokiran.

Pasal 4;(1) Penyitaan terhadap harta kekayaan Penanggung Pajakyang tersimpan pada bank sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut : a.

NANA SURYANATempat Lahir : Garut, Umur : 12 Agustus 1980, Jenis Kelamin : Lakilaki, KewarganegaraanIndonesia, Alamat Kp/Desa Salamnunggal, Rt. 003/007, Kec leles, Kab Garut, Agama : Islam,Pekerjaan Wiraswasta ; Bahwa benar pada hari Kamis tanggal, Minggu tanggal, 01 Agustus sekitar pukul 09.30 Wibterdakwa telah diamankan oleh pihak PPNS Kab Garut pada saat sedang dilaksanakankegiatan Operasi Yustisi PPKM Darurat Amana Nusa 2021 ; Bahwa terdakwa telah melanggar ketentuan sebagai penanggung jawab pasar

tumpahkarena telah melanggar protokol Kesehatan, dengan cara tidak mengingatkan pengunjunguntuk memakai masker dan menjaga jarak ; Bahwa terdakwa sebagai mewakili para pedagang dan sebagai penanggung jawab pasartumpah dengan memberikan jarak kios sekitar 1 meter akan tetapi bagi para pengunjungnyabanyak yang bergerombol ; Bahwa terdakwa sebagai penanggung jawab pasar tumpah tersebut mengakui bahwa pasartumpah digelar pada saat PPKM Darurat, dan tidak diperbolehkan ada kerumunan ; Bahwa saksi pada

Pedes, Kec tarogong Kidul, Kab Garut, Agama :Islam, Pekerjaan PNS; Bahwa benar pada hari Kamis tanggal, Minggu tanggal, 01 Agustus sekitar pukul 09.30 Wibterdakwa telah diamankan oleh pihak PPNS Kab Garut pada saat sedang dilaksanakankegiatan Operasi Yustisi PPKM Darurat Amana Nusa 2021 ; Bahwa benar terdakwa telah melanggar ketentuan sebagai penanggung jawab pasar tumpahkarena telah melanggar protokol Kesehatan, dengan cara tidak mengingatkan pengunjunguntuk memakai masker dan menjaga jarak ; Bahwa

benar terdakwa sebagai mewakili para pedagang dan sebagai penanggung jawabpasar tumpah dengan memberikan jarak kios sekitar 1 meter akan tetapi bagi parapengunjungnya banyak yang bergerombol ; Bahwa benar terdakwa sebagai penanggung jawab pasar tumpah tersebut mengakui bahwapasar tumpah digelar pada saat PPKM Darurat, dan tidak diperbolehkan ada kerumunan ; Bahwa terdakwa sudah mengetahu tidak boleh ada kerumunan di pasar tumpah tersebut,akan tetapi tadinya terdakwa sebagai penanggung jawab hanya

jawab pasar tumpahkarena telah melanggar protokol Kesehatan, dengan cara tidak mengingatkan pengunjunguntuk memakai masker dan menjaga jarak ; Bahwa benar saya sebagai mewakili para pedagang dan sebagai penanggung jawab pasartumpah dengan memberikan jarak kios sekitar 1 meter akan tetapi bagi para pengunjungnyabanyak yang bergerombol ; Bahwa benar saya sebagai penanggung jawab pasar tumpah tersebut mengakui bahwapasar tumpah digelar pada saat PPKM Darurat, dan tidak diperbolehkan ada kerumunan ;

menyangkut Keputusan Kanwil Nomor 1612/WPJ.08/2013 tanggal 26 Juni 2013 jo SKPKB pph Nomor 00142/206/401/08 tanggal 28 Nopember 2008 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-309/WPJ.08/2014 tanggal 19 Maret 2014 atas permohonan Pasal 36 ayat ( 1 ) huruf b UU KUP menyangkut Keputusan Kanwil Nomor 1613/WPJ.08/2013 tanggal 26 Juni 2013 jo SKPKB PPh Nomor 00205/207/401/09 tanggal 6 Januari 2009 tidak mempunyai kekuatan hukum;----- Menyatakan Penggugat bukan sebagai Pemilik maupun Penanggung

Bahwa Tergugat I harus dapat membuktikan surat outentik atau asli, bahwaPenggugat sebagai Direktur/ Pemilik / Penanggung Jawab / Penanggung Pajak CV.Bina Niaga, tetapi nyatanya tidak ada satu buktipun yang ditunjukkan Tergugat Iyang menyatakan Penggugat benarbenar Direktur/ Pemilik, Penanggung Jawab /Penanggung Pajak CV. Bina Niaga.

dan Penanggung Pajak CV.

Merujuk pada Pasal 8 ayat (1) UU PPSP di atas, oleh karena Penanggung PajakCV.

Surat Permintaan Pemblokiran Harta Kekayaan Penanggung Pajak YangTersimpan pada Bank Nomor S952/WPJ.08/KP.0104/2015 tanggal 24Agustus 2015;b. Surat Keterangan Kedudukan Penanggung Pajak Pada Wajib PajakNomor S.Ket22/WPJ.08/KP.0104/2015 tanggal 24 Agustus 2015;c. Daftar Surat Paksa atas nama Penanggung Pajak Ardi Harijanto;70d. Surat Paksa Nomor S00091/WPJ.08/KP.0104/2009 tanggal 16 Oktober2009;e. Surat Paksa Nomor S00092/WPJ.08/KP.0104/2009 tanggal 16 Oktober2009;f.

Sehinggadengan demikian bukti tersebut belumlah dapat membuktikan bahwa Penggugat adalah125sebagai Penanggung Pajak CV. Bina Niaga Jl.

p>M E N G A D I L I :

• Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
• Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta selatan Nomor 697/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel, tanggal 28 Januari 2019 yang dimohonkan banding tersebut,

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Penggugat Terbukti bukan sebagai pihak atau salah satu pihak ataupun sebagai penanggung

(borg) di dalam perjanjian charterpt tertanggal 25 november 2010;

BATASA CAPITAL) selaku Penanggung (borg) TergugatIl (vide Pasal 4.3 Perjanjian Bareboat aquo).7.

Penanggung (Borg) adalah pihak ketiga;c. Penanggungan diiberikan demi kepentingan kreditur;d. Penanggung (Borg) mengikatkan diri untuk memenuhi perikatandebitur, kalau debitur wanprestasi;e.

Sebagaimana yang telah Penggugat uraian di atas, bahwasanyaPenggugat sudah TERBUKTI bukan sebagai pihak atau salah satu pihakataupun sebagai penanggung (borg) di dalam Perjanjian Bareboat aquo,sehingga sudah seyogyanya pula, Penggugat harus dibebaskan dari statussebagai penanggung (borg) Tergugat II (in casu PT. KJS) sehubungandengan kegagalan pembayaran harga sewa kapal oleh Tergugat II (in casuPT. KJS) kepada PT.

Menyatakan Penggugat Terbukti bukan sebagai pihak atau salahsatu pihak ataupun sebagai penanggung (borg) di dalam perjanjiancharterpt tertanggal 25 november 2010;2. Membebaskan Penggugat Sebagai Penanggung (Borg) Tergugat II(in casu PT KELUARGA JAYA SHIPPING) Sehubungan Dengan KegagalanPembayaran Harga Sewa Kapal Oleh Tergugat Il (in casu PT KELUARGAJAYA SHIPPING) Kepada PT.

Hal ini jelasbertentangan dengan hukum karena Penggugat bukan sebagai pihak danjuga tidak sebagai penanggung (borg) dalam perjanjian bareboat antaraTergugat Il dengan PT.

Menyatakan PARA PENGGUGAT adalah Penanggung Pajak yangberitikad baik;3. Menyatakan TERGUGAT sebagai Penanggung Pajak yang tidak beritikadbaik;4. MenyatakanTERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukumsebagaimana pasal 1365 KUHPerdata.5.

Pada Butir 3 Halaman 11 GugatanMenyatakan TERGUGAT sebagai Penanggung Pajak yang tidakberitikad baik:Bahwa pada bagian Butir 3 Petitum PARA PENGGUGAT tersebut, PARAPENGGUGAT menuntut agar Pengadilan menyatakan TERGUGATsebagai penanggung pajak yang tidak beritikad baik;c.

Dan setelah itu timbulada terminologi yang namanya penanggung pajak, jadinyasebetulnya antara wajib pajak dan penanggung pajak adalah dua halyang berbeda dalam konteks penagihan dan penanggung pajak barutimbul ketika sudah ada hutang pajak formal, kalau kita bicaramengenai Wajid Pajak maka sebetulnya yang pertama kalibertanggung jawab terhadap pelaksanaan perpajakan itu adalahorang yang mengisi dan menandatangani Faktur Pajak, olen karenaitu mengapa kita bicara badan diwakili oleh pengurus, siapa

Jadi kalau kita bicara Pengertian penanggung pajak itu adajuga di Undangundang KUP maupun di Pengadilan Pajak mengenaiaturan paksa yang berkaitan dan berkewajiban untuk melakukanpembayaran pajak, saya tidak bisa menjelaskan penanggung pajaktanpa menjelaskan apa itu wajib pajak karena itu semua suaturangkaian, kalau membicarakan penanggung pajak, otoritas pajak itupertama kali akan yang menjadikan penanggung pajak itu adalahorang yang paling bertanggung jawab terhadap pelaksanaankewajiban perpajakan

pajak,pihak lain tidak menjadi penanggung pajak, sudah termasukyurisdiksi substantif dari Pengadilan Pajak.

MetroBatavia (dalam pailit) agar Penanggung Pajak in casu Penggugatmelunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak PT. Metro Batavia(dalam pailit).b.

Metro Batavia(dalam pailit), Penggugat merupakan Penanggung Pajak yang bertanggungjawab atas kewajiban perpajakan PT. Metro Batavia (dalam pailit).3. Bahwa pemblokiran terhadap harta kekayaan Penggugat merupakanbagian dari serangkaian tindakan penagihan pajak agar Penanggung Pajakmelunasi utang pajak yang apabila tidak dilakukan pelunasan maka akandilanjutkan dengan tindakan penyitaan atas aset yang tersimpan dalamrekening Bank.4.

Terhadap Penanggung Pajak Badan penyitaan dapatdilaksanakan atas barang milik perusahaan, pengurus, kepalaperwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal,baik di tempat kedudukan yang bersangkutan, di tempat tinggalmereka maupun di tempat lain.Berdasarkan halhal tersebut di atas, maka sudah jelas dan terang bahwaPenggugat selaku Penanggung Pajak PT. Metro Batavia memiliki kewajibanuntuk melunasi seluruh hutang pajak yang dimiliki oleh PT.

Pajak yang tersimpan pada bank.(2) Penyitaan terhadap harta kekayaan Penanggung Pajaksebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan denganpemblokiran terlebih dahulu.5.

SIT62 / WPJ.06 /KP.1204 / 2015.Bahw a selanjutnya TERGUGAT juga menjelaskan bahwa PENGGUGATadalah Penanggung Pajak dari wajib pajak PT Metro Batavia berdasarkan SuratKeterangan Kedudukan Penanggung Pajak pada Wajib Pajak Nomor KET068/WPWJ.06/KP.12/2015 tanggal 10 November 2015, yang menerangkan bahwaPENGGUGAT adalah salah satu Pemegang Saham/Pemilik Modal danPengurus pada Wajib Pajak berdasarkan Data Perseroan PT.

Menyatakan hukum bahwa jumlah kerugian tersebut di atas adalah tanggungjawab dan kewajiban Tergugat sebagai penanggung untuk membayar kepada Penggugat sebagai tertanggung; 8. Menyatakan tindakan Tergugat yang tidak bersedia memenuhi klaim gantirugi dari Penggugat untuk kerusakan Gedung Sekolah CHIS akibat gempa bumi yang terjadi pada 13 Oktober 2011, pukul 11:16:27 Wita dengan kekuatan 6,8 Skala Richter (SR) adalah perbuatan wanprestasi; 9.

Sepanjangsi Tertanggung tidak memberitahukan secara lengkap mengenai kondisi objek pertanggungan yangsebenarnya, yang jika diberitahukan kepada Penanggung akan membuat Penanggung tidak bersediamemberikan pertanggungan, maka hal tersebut berdasarkan klausul Pasal 251 KUHD, dapatmengakibatkan batalnya pertanggungan;16. Adapun tujuan dari Pasal 251 KUHD tersebut adalah untuk melindungi Penanggung dariperbuatan Tertanggung yang akan merugikannya.

Dengan adanya pemberitahuan yang benar tentangbenda yang diasuransikan terhadap resiko yang dihadapi, Penanggung dapat menentukan sikap, apakahakan mengadakan asuransi atau tidak;17.

kepadaTertanggung dengan pertimbangan bahwa Tertanggung yang akan mengalihkan resiko kepadaperusahaan Asuransi atau kepada Penanggung, yang lebih banyak mengetahui segala sesuatunyatentang objek yang akan di asuransikan sedangkan Penanggung tidak mengetahui apapun ;Bahwa dalam praktek Industri Asuransi sangat lazim suatu objek tidak di survey terlebih dahulu, karenapertimbangan biaya premi sangat kecil, disamping itu Tertanggung di anggap telah beritikad baikmenyampaikan keterangan yang lengkap

Sepanjangsi Tertanggung tidak memberitahukan secara lengkap mengenai kondisi objek pertanggungan yangsebenarnya, yang jika diberitahukan kepada Penanggung akan membuat Penanggung tidak bersediamemberikan pertanggungan, maka hal tersebut berdasarkan klausul Pasal 251 KUHD, dapatmengakibatkan batalnya pertanggungan;Adapun tujuan dari Pasal 251 KUHD tersebut adalah untuk melindungi Penanggung dari perbuatanTertanggung yang akan merugikannya.

Menyatakan hukum bahwa jumlah kerugian tersebut di atas adalah tanggungjawab dan kewajiban Tergugat sebagai penanggung untuk membayar kepada Penggugat sebagaitertangQung=2nnnnn nena nn en nnn e nnn nnn cnc c cc nnnnnn cnn cc cee8.

Menyatakan batal Keputusan Kepala Dinas Perijinan Kabupaten Bantul Nomor: 3497/DP/001/XI/2012 tentang Izin Gangguan Untuk Usaha Ternak Ayam Potong Hikmah di lokasi Dusun Mangir Lor RT 03 Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul atas nama penanggung jawab Gampang Pujo Harjono tertanggal 02 November 2012 karena bertentangan dengan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 06 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan , Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor

Memerintahkan kepada Tergugat yaitu Kepala Dinas Perijinan Kabupaten Bantul untuk mencabut Keputusan Kepala Dinas Perijinan Kabupaten Bantul Nomor: 3497/DP/001/XI/2012 tentang Izin Gangguan untuk Usaha Ternak Ayam Potong Hikmah di lokasi Dusun Mangir Lor RT 03 Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul atas nama penanggung jawab Gampang Pujo Harjono tertanggal 02 November 2012; 4.

Bahwa untuk mendapatkan persetujuan dari warga termasuk Para Penggugatsebagai persyaratan pengajuan permohonan Izin Gangguan ke DinasPerijinan, Penanggung jawab usaha yaitu Gampang Pujo Harjono telahmelakukan sosialisasi dalam berbagai kesempatan termasuk ketika diadakanmediasi oleh Pemerintah namun Para Penggugat dan Warga yang lain tetapkeberatan hal mana tercermin dalam hasil pemungutan suara untukmenentukan sikap warga dimana ternyata hasil pemungutan menunjukkanbahwa warga yang menolak jauh

pertimbangan seperti terurai dalampertimbangan hukum di bawah ini; Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalahsebagaimana yang telah diuraikan dalam duduknya sengketa tersebut di atas; Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara iniadalah Keputusan Kepala Dinas Perijinan Kabupaten Bantul Nomor:3497/DP/001/X1/2012 tentang Izin Gangguan Untuk Usaha Ternak AyamPotong Hikmah di lokasi Dusun Mangir Lor RT 03 Desa Sendangsari,Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul atas nama penanggung

jawab GampangPujo Harjono tertanggal 02 November 2012 (vide bukti T.1 = T II Int.1);Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat telahmengajukan bantahan yang pada pokoknya memuat bantahan dalam pokokperkara sebagaimana termuat dalam dalil jawaban Tergugat tertanggal 7 MaretMenimbang, bahwa Pengadilan atas prakarsa Majelis Hakim berdasarkanketentuan pasal 83 Undangundang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara telah memanggil secara patut pihak ketiga yaitu penanggung jawab

Angka 9 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut: Penetapan Tertulis ; Bahwa berdasarkan bukti T.1 yang identik dengan bukti T II Int.1 berupaKeputusan Kepala Dinas Perijinan Kabupaten Bantul Nomor:3497/DP/001/X1/2012 tentang Izin Gangguan Untuk Usaha Ternak AyamPotong Hikmah di lokasi Dusun Mangir Lor RT 03 Desa Sendangsari,Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul atas nama penanggung

yang berwenang yang berisi tuntutan agarKeputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atautidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasiMenimbang, bahwa di lihat dari obyek sengketa a quo Keputusan KepalaDinas Perijinan Kabupaten Bantul Nomor: 3497/DP/001/XI/2012 tentang IzinGangguan..................56Gangguan Untuk Usaha Ternak Ayam Potong Hikmah di lokasi DusunMangir Lor RT 03 Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantulatas nama penanggung

Penanggung Jawab Pelaksanaan RehabilitasiSekolah SD Negeri 58 atas nama Hj.

Sukmawati;Fotocopy Permohonan Melaksanakan Rehabilitasi Gedung tanggal 07November 2012 oleh Penanggung Jawab Pelaksanaan RehabilitasiSekolah SD Negeri 5 atas nama Anas Aziz, S.Pd;Fotocopy Permohonan Melaksanakan Rehabilitasi Gedung tanggal 06November 2012 oleh Penanggung Jawab Pelaksanaan RehabilitasiSekolah SD Negeri 26 atas nama Satriyah, S.Pd;Fotocopy Permohonan Melaksanakan Rehabilitasi Gedung tanggal 06November 2012 oleh Penanggung Jawab Pelaksanaan RehabilitasiSekolah SD Negeri 14 atas nama

Mursidah, S.Pd;Fotocopy Permohonan Melaksanakan Rehabilitasi Gedung tanggal 07November 2012 oleh Penanggung Jawab Pelaksanaan RehabilitasiSekolah SD Negeri 20 atas nama Muhammad Dahlan, S.Pd;Fotocopy Permohonan Melaksanakan Rehabilitasi Gedung tanggal 03November 2012 oleh Penanggung Jawab Pelaksanaan RehabilitasiSekolah SD Negeri 36 atas nama Aeman, S.Pd;Fotocopy Permohonan Melaksanakan Rehabilitasi Gedung tanggal 05November 2012 oleh Penanggung Jawab Pelaksanaan RehabilitasiSekolah SD Negeri 58

ditandatangani oleh Penanggung JawabPelaksanaan Rehabilitasi Sekolah SD Negeri 32 (Kepala Sekolah)atas nama Nurminah Toaha Kamba, S.Pd;Fotocopy Permohonan Melaksanakan Rehabilitasi Gedung tanggal 06November 2012 yang ditandatangani oleh Penanggung JawabPelaksanaan Rehabilitasi Sekolah SD Negeri 27 (Kepala Sekolah)atas nama Fatimah Dewi, S.Pd;Fotocopy Permohonan Melaksanakan Rehabilitasi Gedung tanggal 03November 2012 yang ditandatangani oleh Penanggung JawabHal. 127 dari 136 hal.