Putusan Nomor 164 K/TUN/2020Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima olehPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dengan Putusan Nomor31/G/2019/PTUN.SBY., tanggal 13 Agustus 2019, kemudian di tingkatbanding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Surabaya, dengan Putusan Nomor 239/B/2019/PT.TUN.SBY.

SBY tertanggal 19 November2019 juncto Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor31/G/2019/PTUN.SBY tertanggal 13 Agustus 2019;dan dengan mengadili sendiri ;Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;2. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat dan Tergugat IlIntervensi:Halaman 3 dari 6 halaman.

Berkas Perkara dan suratsurat lain serta salinan resmi putusan PengadilanNegeri Banjarmasin Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Bjm. tanggal 16 September 2020TENTANG DUDUKNYA PERKARAMengutip serta memperhatikan uraianuraian tentang halhal yangtercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor31/Pdt.G/2020/PN Bjm, tanggal 16 September 2020 yang amar lengkapnyaberbunyi sebagai berikut:DALAM KONVENSIDalam Eksepsi Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugatmengenai gugatan Penggugat kabur

kepada Turut Terbanding semulaHalaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 84/PDT/2020/PT BJMTurut Tergugat pada tanggal 30 September 2020 yang dilaksanakan oleh JurusitaPengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;Membaca Tanda Terima Konta Memori Banding Nomor 31/Pdt.G/2020/PNBjm, yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Kuasa Tergugat tertanggal12 Oktober 2020 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan NegeriBanjarmasin pada tanggal 12 Oktober 2020;Membaca Relaas Pemberitahuan Kontra Memori Banding Nomor31

/Pdt.G/2020/PN Bjm, yang menerangkan bahwa Kontra Memori Banding tersebut telahdiberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Kuasa Pembanding semula KuasaPenggugat pada tanggal 12 Oktober 2020 yang dilaksanakaan oleh Jurusita PenggantiPengadilan Negeri Banjarmasin;Membaca Relaas Pemberitahuan Kontra Memori Banding Nomor31/Pdt.G/2020/PN Bjm, yang menerangkan bahwa Kontra Memori Banding tersebut telahdiberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Turut Terdanding semula Turut Tergugattanggal 14 Oktober

/15,UI/2734/Padt /10/2020:Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksai Berkas Perkara Banding Nomor31/Pdt.G/2020/PN Bjm, kepada Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat pada tanggal29 September 2020 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan NegeriBanjarmasin,Membaca, Relaas Pemberitahun Memeriksa Berkas Perkara BandingNomor 31/Pdt.G/2020/PN Bjm, kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal29 Setember 2020 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan NegeriBanjarmasin;Membaca, Relaas

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor31/PDT.G/2020/PN.Bjm, tanggal 16 September 2020;DALAM POKOK PERKARA1.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;Pengadilan Agama tersebut;Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;Setelah mendengar keterangan pihak Pemohon di persidangan;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Mei 2019yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan, Nomor31/Pdt.P/2019/PA.TIk pada hari itu juga, telah mengajukan Dispensasi Kawinyang pada pokoknya sebagai berikut:1.

Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor31/Pdt.P/2019/PA.TIk;Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2019/PA.TIk2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Teluk Kuantan untuk mencatatpencabutan perkara tersebut dalam register perkara;3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.386.000,00(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 Masehibertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1440 Hijriah oleh Syahrullah SHI.

pendidikan SD,pekerjaan petani, tempat kediaman di Pangorian, KecamatanGaroga, Kabupaten Tapanuli Utara, sebagai Pemohon I.Rosme Ritonga binti Sonap Ritonga, umur 53 tahun, agama Islam,pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Pangorian,Kecamatan Garoga, Kabupaten Tapanuli Utara, sebagaiPemohon II.Pengadilan Agama tersebut.Telah membaca perkaranya.DUDUK PERKARABahwa Pemohon dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal25 April 2018 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarutung Nomor31

Menyatakan Permohonan Pemohon dan Pemohon Il Nomor31/Pdt.P/2018/PA.Trt tanggal 27 April 2018 gugur.2. Membebaskan kepada Pemohon dan Pemohon II untuk membayar biayaperkara ini.Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Agama Tarutung pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 Masehi,bertepatan dengan tanggal 29 Syakban 1439 Hijriyah oleh kami Ishak Lubis,S.Ag sebagai Ketua Majelis, Abd.

lahir, Padangsidimpuan, 28101994, Nik.1277012810940004, agama Islam, pendidikanSekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Tidak ada,tempat kediaman di Jalan Sudirman, Gang Mesjid, Lk.V,Kelurahan Wek Il, Kecamatan Padangsidimpuan Utara,Kota Padangsidimpuan, sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar pihak Penggugat;DUDUK PERKARABahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat tertanggal 18Januari 2021 yang telah didaftar dalam register perkara nomor31

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor31/Pdt.G/2021/PA.Pspk dari Penggugat;2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota PadangSidempuan utnuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam registerperkara;3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp302.000,00 (tiga ratus dua ribu rupiah);Hal. 5 dari 7 Hal. Pen.

Fauzan Noor, luas tanah 19.500 meter persegi:Utara, lebar 65 meter berbatas dengan Jalan;10.11.Timur, panjang 300 meter berbatas dengan Jainab Ibrahim;Barat, panjang 300 meter berbatas dengan Jainab Ibrahim;Selatan, lebar 65 meter berbatas dengan Tonggak;(Sesuai Surat Pernyataan tanggal 7 Februari 2003, Nomor31/593.21/III/2003 yang diketahui Kepala Kelurahan Kumai Hulu);Atas nama Drs. H. A.

Fauzan Noor, luas tanah 19.500 meter persegi:Utara, lebar 65 meter berbatas dengan Jalan;Timur, panjang 300 meter berbatas dengan Jainab Ibrahim;Barat, panjang 300 meter berbatas dengan Jainab Ibrahim;Selatan, lebar 65 meter berbatas dengan Tonggak;(Sesuai Surat Pernyataan tanggal 7 Februari 2003, Nomor31/593.21/III/2003 yang diketahui Kepala Kelurahan Kumai Hulu);Atas nama Drs. H. A.

Ad. 12 di atas adalah dibuatkansecara benar dan sah menurut hukum;Menyatakan TergugatI dan Tergugatll dan Tergugatlll telah melakukanperbuatan melanggar hukum (onrechmatige daad), sedangkan TergugatIV adalah perbuatan pemerintah yang melawan hukum (onrechmatigeoverheidsdaad);Menyatakan Surat Pernyataan atas tanah yang dibuatkan/diketahui olehTergugatIV dalam tahun 2008 secara melanggar hukum tersebut danmelapisi tanah yang dikuasai/dimiliki Penggugat tercantum pada nomor31 s.d 312 di atas yaitu atas

(vide Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor31/Pdt.G/2011/PN.P.BUN tertanggal 18 Juni 2012); Hal ini jelas sangatmengadaada dan tidak benar apabila Undangundang Nomor 24 Tahun1960 tentang PokokPokok Agraria disebutkan sebagai peraturanperundangundangan yang mengatur mengenai tanah (Agraria) atau dapatdikatakan sebagai Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis karenaperaturan perundangan yang mengatur tentang tanah (Agaria) yang dikenaloleh seluruh warga negara Indonesia ialah UndangUndang

Fauzan Noor, luas tanah 19.500 meter persegi:e Utara lebar 65 meter berbatasan dengan Jalan;e Timur, panjang 300 meter berbatasan dengan Jainab Ibrahim;e Barat, panjang 300 meter berbatasan dengan Jainab Ibrahim;e Selatan, lebar 65 Meter berbatasan dengan tonggak;(Sesuai Surat Pernyataan tanggal 7 Februari 2003, Nomor31/593.21/III/2003 yang diketahui oleh Kepala Kelurahan KumaiHulu);Atas nama Drs.H.A.

Sus/2019telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriManado tanggal 21 Juni 2017 sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa Ir.

Paulus lwo tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 juncto UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junctoPasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primairdan membebaskan Terdakwa Ir.

Paulus lwo terbukti secara sah dan meyakinkanbersalan melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor31.

., tanggal14 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadan 1438Hijriah kemudian putusan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima olehPengadilan Tinggi Agama Kendari dengan Putusan Nomor31/Pdt.G/2017/PTA.Kdi., tanggal 20 November 2017 bertepatan dengantanggal 1 Rabiulawal 1439 Hijriah;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Kasasi pada tanggal 7 Desember 2017, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi padatanggal 21 Desember 2017 sebagaimana

kasasi tersebut secaraformal dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterimatanggal 21 Desember 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkandari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:Dalam Provisi: Menyatakan gugatan cerai oleh Termohon Kasasi I/Penggugat yangteregistrasi Nomor 791K/AG/2017 tidak dapat diterima (Nietontvankelikje Verklaara);Mengadili Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi semulaPemohon/Pembanding; Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Kendari Nomor31

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor31/Pdt.G/2016/PN Olm., tanggal 29 Agustus 2016 yang dimintakanbanding tersebut;3.

Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biayaperkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang di tingkat bandingditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut telahdiberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 23 Maret 2017, kemudianterhadapnya oleh Penggugat diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24Maret 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Kasasi Nomor31/Pdt.G/2016/PN Olm, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan

Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Yogyakarta tersebut telah diucapkan dengan hadirnya KuasaTergugat pada tanggal 15 April 2019, kemudian terhadapnya oleh Tergugatdengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29April 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 April 2019,sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor31/Pdt.SusPHI/2019/PN.Yyk yang dibuat oleh

Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor31/Pdt.Sus.PHI/2019/PN Yyk tanggal 15 April 2019 kemudian mengadilisendiri dan memutuskan dengan amar sebagai berikut:Dalam Eksepsi:1. Menerima Eksepsi Tergugat/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;Dalam Pokok Perkara:1. Menolak gugatan Para Penggugat/Para Termohon Kasasi untuk seluruhnya;2.

Kota Ternate Selatan, Kota Ternat, selanjutnya disebutTermohon;Pengadilan Agama tersebut.Telanh membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.Telan mendengar keterangan Pemohon.DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dalam surat gugatannya bertanggal 11Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate padahari Senin tanggal 18 Januari 2021 dengan register perkara Nomor31/Pdt.G/2021/PA.Tte telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagaiberikut :1.

Mengabulkan Permohonan Pencabutan perkara nomor31/Pdt.G/2021/PA.Tte dari Pemohon ;2. Memerintahkan panitera untuk mencatat Pencabutan Perkara tersebutdalam Register Perkara ;3. Membebankan Kepada Pemohon untuk membayar biaya Perkarasejumlah Rp.419.000 (empat ratus sembilan belas ribu rupiah).Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yangdilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 03 Februari 2021 Masehi, bertepatandengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Drs.

Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesarRp1.886.000,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);Kemudian putusan tersebut oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasindengan Putusan Nomor 48/PDT/2017/PT BJM tanggal 13 September 2017dikuatkan dengan amar sebagai berikut:Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat:Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor31

kasasi a quo beserta alasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formaldapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal26 Oktober 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini,Pemohon Kasasi meminta agar:Menerima permohonan Kasasi Pemohon Kasasi ;Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor31

., Advokat pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) PengadilanHalaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 66/PID/2021/PT JAPNegeri Serui berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor31/Pid.B/2021/PN Sru tertanggal 18 Maret 2021;Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut;Telah membaca dan mempelajari Penetapan Wakil Ketua PengadilanTinggi Jayapura Nomor 66/PID/2021/PT JAP tanggal 3 Juni 2021, berikutputusan dan berkas perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Serui Nomor31/Pid.B/2021/PN Sru tanggal 10 Mei 2021

Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00(dua ribu Rupiah);Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor31/Pid.B/2021/PN Sru. tanggal 10 Mei 2021, amarnya adalah sebagai berikut:MENGADILI:1. Menyatakan Terdakwa Anton Tonci Owai alias Anton tersebut diatas,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalan melakukan tindak pidanapenganiayaan mengakibatkan mati sebagaimana dalam dakwaan alternatifkedua Penuntut Umum;2.

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp.2.000,00 (dua ribu rupiah);Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Serui tersebutPenuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 10 Mel2021, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor31/Akta.Pid.B/2021/PN Sru, dan selanjutnya permintaan banding tersebut telahdiberitahukan secara seksama dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 11 Mel2021;Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 66/PID/2021/PT JAPMenimbang

SUARDIRANI membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua riburupiah) ;Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor31/Pid.B/2019/PN.Ttn, tanggal 22 Mei 2019, yang amar selengkapnyasebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa MERI SAHARA binti alm SUARDI RANItersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanPrimair dan Subsidair;Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaanPenuntut Umum;Memerintahkan Terdakwa dibebaskan

Membebankan biaya perkara kepada Negara;Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor31/Pid.B/2019/PN.Ttn, yang dibuat oleh Panitera pada PengadilanNegeri Tapaktuan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Mei2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Selatanmengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan NegeriTapaktuan tersebut;:Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal bulan Mei 2019 dariPenuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Selatan tersebut sebagaiPemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan

terikat lagi dengan surat kuasatersebut;Menimbang, bahwa mengenai pencabutan permohonan perkara olehPemohon sebelum hari sidang, tidak ada ketentuan yang melarang hal ini,setidaktidaknya dalam HIR dan RBg, dan berdasarkan asas bahwa Hakimharus berperan aktif dan asas Perdamaian, maka hakim patut menyarankanagar Pemohon tidak melanjutkan perkara dengan cara mencabutpermohonannya;Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangantersebut di atas, pencabutan permohonan oleh Pemohon atas perkara nomor31

Mengabulkan permohonan Pemohon, pencabutan perkara Nomor31/Pdt.G/2019/PA Thn;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register perkara;3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara yangdiperhitungkan hingga kini sejumlah Rp 201.000. (Dua Ratus Satu RibuRupiah);Demikian penetapan ini ditetapbkan pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019Miladiyah, yang bertepatan dengan tanggal 19 Zulqaidah 1440 Hijriyah. olehkami H.

Memberikan Izin kepada Para Pemohon untuk menganti Akta Kelahiran Nomor31.T/DKCSBKT/2009 tanggal 8 Januari 2009 atas nama M.

Memberikan Izin kepada Para Pemohon untuk menganti Akta Kelahiran Nomor31.T/DKCSBKT/2009 tanggal 8 Januari 2009 atas nama M. ARKHAN AL FARUQI,lakilaki yang dilahirkan di Bukittinggi tanggal 26 Juni 2007 berganti nama menjadiMUHAMMAD ARKHAN AL FARUQI;. Memerintahkan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Bukittinggisetelah diperlinatkan penetapan ini untuk mencatat dalam daftar yang sedangberjalan serta membatalkan dan mencabut Akta Kelahiran yang lama;.

Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan NegeriSamarinda Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Smr tanggal 12 Agustus 2021 dansuratsurat lain yang berkaitan dengan perkara ini;TENTANG DUDUK PERKARAMenerima dan mengutip keadaankeadaan mengenai duduk perkaraseperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor31/Pdt.G/2021/PN Smr tanggal 12 Agustus 2021 yang amarnya sebagaiberikut:1. Mengabulkan eksepsi Kuasa Tergugat;2.

atau RBg, Undangundang RI Nomor2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undangundang RI Nomor 8 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangundangRI Nomor 49 tahun 2009, UndangUndang RI Nomor 48 tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman dan ketentuan peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semulaKuasa Penggugat;Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 199/PDT/2021/PT SMR Membatalkan putusan sela Pengadilan Negeri Samarinda Nomor31

Nomor31/Pdt.G/2018/PTA.YK. yang dimintakan kasasi tersebut;4. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat/Terbanding/TermohonKasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena dalampenyelesaian sengketa tidak menggunakan prinsip syariah;5.

dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, VENDY ADISUKMA, ST BIN SUPARNO CHRISNANTO, tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor31

Islam;Pekerjaan : Petani/Kepala Desa Sungai Solok, periode2009 s.d. 2014:Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara(Rutan) sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan sekarang;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa dengandakwaan sebagai berikut:Dakwaan Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Ayat (1)huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) UndangUndang Nomor31

Putusan Nomor 96 K/Pid.Sus/2021pertimbangan bahwa sebagai alat pendera sejatinya denda tidakbertujuan untuk memperkaya Negara, akan tetapi agar Terdakwamembayar pidana denda tersebut, maka kurungan pengganti yangmerupakan cara untuk memaksa Terdakwa untuk mau membayarkandenda dimaksud perlu diperbaiki dan dengan pertimbangan kesatuanpendapat serta konsistensi putusan Kasasi pada Mahkamah Agungterhadap penerapan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 10/PID.SUSTPK/2020/PT PBR tanggal 7 Juli 2020 yang menguatkan Putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor58/Pid.SusTPK/2019/PN Pbr tanggal 30 April 2020 tersebut harus diperbaikimengenai pidana pengganti denda dan pidana pengganti Uang Penggantiyang dijatunkan kepada Terdakwa;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor31

Menyatakan dan menetapkan tanah dan bangunan pabrik berikut seluruhmesinmesin dan perlengkapannya berikut seluruh turutannya dengan buktikepemilikan 5 (lima) surat asli Sertifikat Hak Guna BangunanNomor 1256/Cibodas, SHGB Nomor 8/Jatiuwung, SHGB Nomor31/Gandasari, SHGB Nomor 117/Uwung Jaya, dan SHGB Nomor118/Uwung Jaya yang terletak di Jalan Kalisabi Raya Nomor 156, DesaCibodas, Kotamadya Tangerang adalah merupakan harta/boedel pailit PTJabatex (dalam pailit);5.

Memerintahkan Penggugat/Tim Kurator untuk memasukkan sertamencatatkan asetaset tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikanNomor 1256/Cibodas, SHGB Nomor 8/Jatiuwung, SHGB Nomor31/Gandasari, SHGB Nomor 117/Uwung Jaya, dan SHGB Nomor118/Uwung Jaya yang terletak di Jalan Kalisabi Raya Nomor 156, DesaHalaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 1085 K/Pdt.SusPailit/2019CibodasKotamadya Tangerang kedalam daftar pertelaan aset didalamproses kepailitan PT Jabatex (dalam pailit);6.

Memerintahkan Turut Tergugat 3 untuk membatalkan pencatatan sertamelakukan pencoretan dalam buku tanah atas nama atas Pengalihan sertamenyerahkan 5 (lima) surat asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB)Nomor 1256/Cibodas, SHGB Nomor 8/Jatiuwung, SHGB Nomor31/Gandasari, SHGB Nomor 117/Uwung Jaya, dan SHGB Nomor 118/Uwung Jaya sehingga untuk selanjutnya mengembalikan pencatatan bukutanah menjadi atas nama sebelumnya atau atas nama kepemilikan PTJabatex;8.

turutannya daripenguasaannya yang terletak di Jalan Kalisabi Raya Nomor 156, DesaCibodasKotamadya Tangerang beserta seluruh dokumendokumen asilibukti kKepemilikan berikut seluruh turunnya kepada Penggugat selaku TimKurator PT Jabatex (dalam pailit);Memerintahkan Turut Tergugat Ill untuk membatalkan pencatatan sertamelakukan pencoretan dalam buku tanah atas nama atas Pengalihan sertamenyerahkan 5 (lima) surat asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB)Nomor 1256/Cibodas, SHGB Nomor 8/Jatiuwung, SHGB Nomor31