pendidikan SD,pekerjaan petani, tempat kediaman di Pangorian, KecamatanGaroga, Kabupaten Tapanuli Utara, sebagai Pemohon I.Rosme Ritonga binti Sonap Ritonga, umur 53 tahun, agama Islam,pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Pangorian,Kecamatan Garoga, Kabupaten Tapanuli Utara, sebagaiPemohon II.Pengadilan Agama tersebut.Telah membaca perkaranya.DUDUK PERKARABahwa Pemohon dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal25 April 2018 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarutung Nomor31

Menyatakan Permohonan Pemohon dan Pemohon Il Nomor31/Pdt.P/2018/PA.Trt tanggal 27 April 2018 gugur.2. Membebaskan kepada Pemohon dan Pemohon II untuk membayar biayaperkara ini.Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Agama Tarutung pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 Masehi,bertepatan dengan tanggal 29 Syakban 1439 Hijriyah oleh kami Ishak Lubis,S.Ag sebagai Ketua Majelis, Abd.

Fauzan Noor, luas tanah 19.500 meter persegi:Utara, lebar 65 meter berbatas dengan Jalan;10.11.Timur, panjang 300 meter berbatas dengan Jainab Ibrahim;Barat, panjang 300 meter berbatas dengan Jainab Ibrahim;Selatan, lebar 65 meter berbatas dengan Tonggak;(Sesuai Surat Pernyataan tanggal 7 Februari 2003, Nomor31/593.21/III/2003 yang diketahui Kepala Kelurahan Kumai Hulu);Atas nama Drs. H. A.

Fauzan Noor, luas tanah 19.500 meter persegi:Utara, lebar 65 meter berbatas dengan Jalan;Timur, panjang 300 meter berbatas dengan Jainab Ibrahim;Barat, panjang 300 meter berbatas dengan Jainab Ibrahim;Selatan, lebar 65 meter berbatas dengan Tonggak;(Sesuai Surat Pernyataan tanggal 7 Februari 2003, Nomor31/593.21/III/2003 yang diketahui Kepala Kelurahan Kumai Hulu);Atas nama Drs. H. A.

Ad. 12 di atas adalah dibuatkansecara benar dan sah menurut hukum;Menyatakan TergugatI dan Tergugatll dan Tergugatlll telah melakukanperbuatan melanggar hukum (onrechmatige daad), sedangkan TergugatIV adalah perbuatan pemerintah yang melawan hukum (onrechmatigeoverheidsdaad);Menyatakan Surat Pernyataan atas tanah yang dibuatkan/diketahui olehTergugatIV dalam tahun 2008 secara melanggar hukum tersebut danmelapisi tanah yang dikuasai/dimiliki Penggugat tercantum pada nomor31 s.d 312 di atas yaitu atas

(vide Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor31/Pdt.G/2011/PN.P.BUN tertanggal 18 Juni 2012); Hal ini jelas sangatmengadaada dan tidak benar apabila Undangundang Nomor 24 Tahun1960 tentang PokokPokok Agraria disebutkan sebagai peraturanperundangundangan yang mengatur mengenai tanah (Agraria) atau dapatdikatakan sebagai Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis karenaperaturan perundangan yang mengatur tentang tanah (Agaria) yang dikenaloleh seluruh warga negara Indonesia ialah UndangUndang

Fauzan Noor, luas tanah 19.500 meter persegi:e Utara lebar 65 meter berbatasan dengan Jalan;e Timur, panjang 300 meter berbatasan dengan Jainab Ibrahim;e Barat, panjang 300 meter berbatasan dengan Jainab Ibrahim;e Selatan, lebar 65 Meter berbatasan dengan tonggak;(Sesuai Surat Pernyataan tanggal 7 Februari 2003, Nomor31/593.21/III/2003 yang diketahui oleh Kepala Kelurahan KumaiHulu);Atas nama Drs.H.A.

Sus/2019telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriManado tanggal 21 Juni 2017 sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa Ir.

Paulus lwo tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 juncto UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junctoPasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primairdan membebaskan Terdakwa Ir.

Paulus lwo terbukti secara sah dan meyakinkanbersalan melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor31.

wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun X DesaPematang Sei Baru Kecamatan Tanjung Balai KabupatenAsahan, sebagai Pemohon II;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon dan Pemohon II ;Telah memeriksa alatalat bukti Pemohon dan Pemohon II ;DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannyabertanggal 01 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan AgamaKisaran pada O1 Februari 2021 dengan Register Perkara Nomor31

Membebankan biaya biaya yang timbul dalam perkara inisesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapatlain, mohon penetapan yang seadiladilnya;Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon telahdipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan mana paraPemohon telah hadir secara in person menghadap di persidangan;Selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut Perkara Nomor31/Pdt.P/2021/PA.Kis, tanggal 01 Februari 2021, yang telah

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor31/Pdt.G/2016/PN Olm., tanggal 29 Agustus 2016 yang dimintakanbanding tersebut;3.

Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biayaperkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang di tingkat bandingditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut telahdiberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 23 Maret 2017, kemudianterhadapnya oleh Penggugat diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24Maret 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Kasasi Nomor31/Pdt.G/2016/PN Olm, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan

Berkas perkara tanggal 17 Juli 2014 Nomor31/Pdt.G/2014/PN.Jr. dan suratsurat yang bersangkutan denganperkara tersebut ;TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6Pebruari 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriJember pada tanggal 20 Pebruari 2014, Nomor : 31/Pdt.G/2014/PN.Jr,mengemukakan halhal sebagai berikut :1.

PakJalil / Tergugat telah mengajukan permohonan bandingterhadap putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor31/Pdt.G/2014/PN.Jr tanggal 17 Juli 2014 ;3 Risalan pemberitahuan pernyataan permohonan bandingyang dibuat oleh Sugianto,SH, Jurusita Pengadilan NegeriJember, menerangkan bahwa pada tanggal 6 Agustus 2014 ,kepada HM.

dalam pertimbanganhukumnya telah menyatakan bahwa jual beli dengan surat keterangansementara jual beli sebidang tanah pekarangan (bukti P3) adalah sah dantanah obyek sengketa menjadi milik Tergugat (Sekarang sebagaiPenggugat) ;Menimbang, bahwa oleh karena tanah sengketa sudah dinyatakanmenjadi hak milik Penggugat, maka petitum gugatan nomor 5 adalahberalasan hukum untuk dikabulkan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, makaputusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 17 Juli 2014 Nomor31

., tanggal14 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadan 1438Hijriah kemudian putusan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima olehPengadilan Tinggi Agama Kendari dengan Putusan Nomor31/Pdt.G/2017/PTA.Kdi., tanggal 20 November 2017 bertepatan dengantanggal 1 Rabiulawal 1439 Hijriah;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Kasasi pada tanggal 7 Desember 2017, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi padatanggal 21 Desember 2017 sebagaimana

kasasi tersebut secaraformal dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterimatanggal 21 Desember 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkandari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:Dalam Provisi: Menyatakan gugatan cerai oleh Termohon Kasasi I/Penggugat yangteregistrasi Nomor 791K/AG/2017 tidak dapat diterima (Nietontvankelikje Verklaara);Mengadili Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi semulaPemohon/Pembanding; Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Kendari Nomor31

Kota Ternate Selatan, Kota Ternat, selanjutnya disebutTermohon;Pengadilan Agama tersebut.Telanh membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.Telan mendengar keterangan Pemohon.DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dalam surat gugatannya bertanggal 11Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate padahari Senin tanggal 18 Januari 2021 dengan register perkara Nomor31/Pdt.G/2021/PA.Tte telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagaiberikut :1.

Mengabulkan Permohonan Pencabutan perkara nomor31/Pdt.G/2021/PA.Tte dari Pemohon ;2. Memerintahkan panitera untuk mencatat Pencabutan Perkara tersebutdalam Register Perkara ;3. Membebankan Kepada Pemohon untuk membayar biaya Perkarasejumlah Rp.419.000 (empat ratus sembilan belas ribu rupiah).Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yangdilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 03 Februari 2021 Masehi, bertepatandengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Drs.

Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesarRp1.886.000,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);Kemudian putusan tersebut oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasindengan Putusan Nomor 48/PDT/2017/PT BJM tanggal 13 September 2017dikuatkan dengan amar sebagai berikut:Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat:Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor31

kasasi a quo beserta alasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formaldapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal26 Oktober 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini,Pemohon Kasasi meminta agar:Menerima permohonan Kasasi Pemohon Kasasi ;Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor31

Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Yogyakarta tersebut telah diucapkan dengan hadirnya KuasaTergugat pada tanggal 15 April 2019, kemudian terhadapnya oleh Tergugatdengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29April 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 April 2019,sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor31/Pdt.SusPHI/2019/PN.Yyk yang dibuat oleh

Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor31/Pdt.Sus.PHI/2019/PN Yyk tanggal 15 April 2019 kemudian mengadilisendiri dan memutuskan dengan amar sebagai berikut:Dalam Eksepsi:1. Menerima Eksepsi Tergugat/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;Dalam Pokok Perkara:1. Menolak gugatan Para Penggugat/Para Termohon Kasasi untuk seluruhnya;2.

., Advokat pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) PengadilanHalaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 66/PID/2021/PT JAPNegeri Serui berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor31/Pid.B/2021/PN Sru tertanggal 18 Maret 2021;Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut;Telah membaca dan mempelajari Penetapan Wakil Ketua PengadilanTinggi Jayapura Nomor 66/PID/2021/PT JAP tanggal 3 Juni 2021, berikutputusan dan berkas perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Serui Nomor31/Pid.B/2021/PN Sru tanggal 10 Mei 2021

Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00(dua ribu Rupiah);Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor31/Pid.B/2021/PN Sru. tanggal 10 Mei 2021, amarnya adalah sebagai berikut:MENGADILI:1. Menyatakan Terdakwa Anton Tonci Owai alias Anton tersebut diatas,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalan melakukan tindak pidanapenganiayaan mengakibatkan mati sebagaimana dalam dakwaan alternatifkedua Penuntut Umum;2.

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp.2.000,00 (dua ribu rupiah);Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Serui tersebutPenuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 10 Mel2021, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor31/Akta.Pid.B/2021/PN Sru, dan selanjutnya permintaan banding tersebut telahdiberitahukan secara seksama dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 11 Mel2021;Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 66/PID/2021/PT JAPMenimbang

SUARDIRANI membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua riburupiah) ;Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor31/Pid.B/2019/PN.Ttn, tanggal 22 Mei 2019, yang amar selengkapnyasebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa MERI SAHARA binti alm SUARDI RANItersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanPrimair dan Subsidair;Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaanPenuntut Umum;Memerintahkan Terdakwa dibebaskan

Membebankan biaya perkara kepada Negara;Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor31/Pid.B/2019/PN.Ttn, yang dibuat oleh Panitera pada PengadilanNegeri Tapaktuan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Mei2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Selatanmengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan NegeriTapaktuan tersebut;:Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal bulan Mei 2019 dariPenuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Selatan tersebut sebagaiPemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan

terikat lagi dengan surat kuasatersebut;Menimbang, bahwa mengenai pencabutan permohonan perkara olehPemohon sebelum hari sidang, tidak ada ketentuan yang melarang hal ini,setidaktidaknya dalam HIR dan RBg, dan berdasarkan asas bahwa Hakimharus berperan aktif dan asas Perdamaian, maka hakim patut menyarankanagar Pemohon tidak melanjutkan perkara dengan cara mencabutpermohonannya;Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangantersebut di atas, pencabutan permohonan oleh Pemohon atas perkara nomor31

Mengabulkan permohonan Pemohon, pencabutan perkara Nomor31/Pdt.G/2019/PA Thn;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register perkara;3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara yangdiperhitungkan hingga kini sejumlah Rp 201.000. (Dua Ratus Satu RibuRupiah);Demikian penetapan ini ditetapbkan pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019Miladiyah, yang bertepatan dengan tanggal 19 Zulqaidah 1440 Hijriyah. olehkami H.

Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan NegeriSamarinda Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Smr tanggal 12 Agustus 2021 dansuratsurat lain yang berkaitan dengan perkara ini;TENTANG DUDUK PERKARAMenerima dan mengutip keadaankeadaan mengenai duduk perkaraseperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor31/Pdt.G/2021/PN Smr tanggal 12 Agustus 2021 yang amarnya sebagaiberikut:1. Mengabulkan eksepsi Kuasa Tergugat;2.

atau RBg, Undangundang RI Nomor2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undangundang RI Nomor 8 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangundangRI Nomor 49 tahun 2009, UndangUndang RI Nomor 48 tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman dan ketentuan peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semulaKuasa Penggugat;Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 199/PDT/2021/PT SMR Membatalkan putusan sela Pengadilan Negeri Samarinda Nomor31

FakfakKabupaten fakfak, sebagai Pemohon;melawanTermohon, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaanHonorer, tempat kediaman di Jalan Letda Dirwa Rt 21Kelurahan Wagom Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak, sebagaiTermohon;Pengadilan Agama tersebut.Telanh membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.DUDUK PERKARABahwa Pemohon dalam surat Permohonannya bertanggal 04 April2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak pada hariKamis tanggal 04 Juni 2020 dengan register perkara Nomor31

pada sidang ke 1, ke 2, dan ke 3,selanjutnya pada hari sidang ke.4. ke 5 dan ke 6 Pemohon tidak hadir,sedangkan Termohon selalu hadir mulai dari sidang pertama hinggasidang ke keenam;Bahwa Pengadilan telah berusaha menasihati dan mendamaikankedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suamiisteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damaimaka atas pililhan Pemohon dan Termohon Ketua Pengadilan menetapkanSugianto,S.Ag sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor31

Memberikan Izin kepada Para Pemohon untuk menganti Akta Kelahiran Nomor31.T/DKCSBKT/2009 tanggal 8 Januari 2009 atas nama M.

Memberikan Izin kepada Para Pemohon untuk menganti Akta Kelahiran Nomor31.T/DKCSBKT/2009 tanggal 8 Januari 2009 atas nama M. ARKHAN AL FARUQI,lakilaki yang dilahirkan di Bukittinggi tanggal 26 Juni 2007 berganti nama menjadiMUHAMMAD ARKHAN AL FARUQI;. Memerintahkan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Bukittinggisetelah diperlinatkan penetapan ini untuk mencatat dalam daftar yang sedangberjalan serta membatalkan dan mencabut Akta Kelahiran yang lama;.

Nomor31/Pdt.G/2018/PTA.YK. yang dimintakan kasasi tersebut;4. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat/Terbanding/TermohonKasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena dalampenyelesaian sengketa tidak menggunakan prinsip syariah;5.

dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, VENDY ADISUKMA, ST BIN SUPARNO CHRISNANTO, tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor31

Islam;Pekerjaan : Petani/Kepala Desa Sungai Solok, periode2009 s.d. 2014:Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara(Rutan) sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan sekarang;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa dengandakwaan sebagai berikut:Dakwaan Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Ayat (1)huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) UndangUndang Nomor31

Putusan Nomor 96 K/Pid.Sus/2021pertimbangan bahwa sebagai alat pendera sejatinya denda tidakbertujuan untuk memperkaya Negara, akan tetapi agar Terdakwamembayar pidana denda tersebut, maka kurungan pengganti yangmerupakan cara untuk memaksa Terdakwa untuk mau membayarkandenda dimaksud perlu diperbaiki dan dengan pertimbangan kesatuanpendapat serta konsistensi putusan Kasasi pada Mahkamah Agungterhadap penerapan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 10/PID.SUSTPK/2020/PT PBR tanggal 7 Juli 2020 yang menguatkan Putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor58/Pid.SusTPK/2019/PN Pbr tanggal 30 April 2020 tersebut harus diperbaikimengenai pidana pengganti denda dan pidana pengganti Uang Penggantiyang dijatunkan kepada Terdakwa;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor31

tinggaldi: = XXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX, XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXX,Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;lawan#TERGUGAT,, KTP NIK/No: , Umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA,Pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di: KOTA TANGERANG,PROVINSI BANTEN,Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;DUDUK PERKARABahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal hari yangdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Nomor31

berdasarkan Pasal 49 Undangundang Nomor 3Tahun 2006 tentang perubahan Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama bidang perkawinan merupakan wewenang PengadilanAgama, dan karena berdasarkan bukti (P.1) Penggugat berdomisili didalamyurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, serta karena telah diajukan dengancara yang telah ditentukan oleh Undangundang, maka Majelis berpendapatPengadilan yang bersangkutan berwenang memeriksa dan mengadili perkaratersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan Nomor31

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor31/Pdt.G/2022/PA.Tgrs dari Penggugat; 2. Memerintahkan panitera untukmencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara; 3.Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.454000,00 ( empat ratus lima puluh empat ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim PengadilanAgama Tigaraksa pada hari Selasa Masehi bertepatan dengan tanggal 14Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh Dra.

Tanggal Lahir : 58 tahun/28Juni 1957;Jenis Kelamin : Lakilaki;Kewarganegaraan : Indonesia;Tempat Tinggal : Jalan Rimbo Tarok Nomor 4RT.03/RW.09 Kelurahan Kuranji,Kecamatan Kuranji,Kota Padang;Agama : Islam;Pekerjaan : Wiraswasta;Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan NegeriPadang karena didakwa dengan dakwaansebagai berikut:PrimairSubsidair :Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijuncto Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHPidana;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 3 juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas

Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkarasebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan NegeriPadang Nomor 38/Pid.SusTPK/2015/PN Pdgtanggal20Mei 2016yang amar lengkapnya sebagai berikut:1.Menyatakan TerdakwaSyahrial Pgl.Yal bin Agus tersebut diatas, tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindakpidanasebagaimana didakwakan dalam dakwaan primairyaknimelanggar Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor31

KUHAP), maka dengan demikianHalaman15 dari 17 halaman Putusan Nomor 201 PK/Pid.Sus/2018berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) Huruf a Kitab UndangUndang Hukum AcaraPidana(KUHAP),permohonan peninjauan kembali tersebut dinyatakan ditolakdan Mahkamah Agung menetapkan putusan yang dimohonkan peninjauankembali tersebut tetap berlaku;Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkarapada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;Mengingat Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor31