., mengajukan hal hal sebagaiberikut1.Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkanakad nikah dihadapan Pejabat Kantor Urusan AgamaKecamatan Kabupaten Kuningan tanggal 16 Januari2008 tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor31/31/1/2008 tanggal 16 Januari 2008 yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanKabupaten Kuningan ;.

SURAT : Satu lembar fotocopy Kutipan Akta Nikahbermaterai cukup dari Kantor Urusan AgamaKecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan Nomor31/31/1/2008 Tanggal 16 Januari 2008. Alat buktitersebut setelah diperiksa lalu oleh KetuaMajelis diberi tanda P. ;2. SAKSI2.1.SAKSI I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaanDagang, tempat kediaman di Dusun 02 RT.0O10RW.002 Desa Kecamatan Kabupaten Kuningan ;Dea dirSAKSI II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaanDagang, tempat kediaman di Dusun RT.

Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan NegeriSamarinda Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Smr tanggal 12 Agustus 2021 dansuratsurat lain yang berkaitan dengan perkara ini;TENTANG DUDUK PERKARAMenerima dan mengutip keadaankeadaan mengenai duduk perkaraseperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor31/Pdt.G/2021/PN Smr tanggal 12 Agustus 2021 yang amarnya sebagaiberikut:1. Mengabulkan eksepsi Kuasa Tergugat;2.

atau RBg, Undangundang RI Nomor2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undangundang RI Nomor 8 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangundangRI Nomor 49 tahun 2009, UndangUndang RI Nomor 48 tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman dan ketentuan peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semulaKuasa Penggugat;Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 199/PDT/2021/PT SMR Membatalkan putusan sela Pengadilan Negeri Samarinda Nomor31

terikat lagi dengan surat kuasatersebut;Menimbang, bahwa mengenai pencabutan permohonan perkara olehPemohon sebelum hari sidang, tidak ada ketentuan yang melarang hal ini,setidaktidaknya dalam HIR dan RBg, dan berdasarkan asas bahwa Hakimharus berperan aktif dan asas Perdamaian, maka hakim patut menyarankanagar Pemohon tidak melanjutkan perkara dengan cara mencabutpermohonannya;Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangantersebut di atas, pencabutan permohonan oleh Pemohon atas perkara nomor31

Mengabulkan permohonan Pemohon, pencabutan perkara Nomor31/Pdt.G/2019/PA Thn;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register perkara;3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara yangdiperhitungkan hingga kini sejumlah Rp 201.000. (Dua Ratus Satu RibuRupiah);Demikian penetapan ini ditetapbkan pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019Miladiyah, yang bertepatan dengan tanggal 19 Zulqaidah 1440 Hijriyah. olehkami H.

., Advokat pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) PengadilanHalaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 66/PID/2021/PT JAPNegeri Serui berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor31/Pid.B/2021/PN Sru tertanggal 18 Maret 2021;Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut;Telah membaca dan mempelajari Penetapan Wakil Ketua PengadilanTinggi Jayapura Nomor 66/PID/2021/PT JAP tanggal 3 Juni 2021, berikutputusan dan berkas perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Serui Nomor31/Pid.B/2021/PN Sru tanggal 10 Mei 2021

Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00(dua ribu Rupiah);Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor31/Pid.B/2021/PN Sru. tanggal 10 Mei 2021, amarnya adalah sebagai berikut:MENGADILI:1. Menyatakan Terdakwa Anton Tonci Owai alias Anton tersebut diatas,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalan melakukan tindak pidanapenganiayaan mengakibatkan mati sebagaimana dalam dakwaan alternatifkedua Penuntut Umum;2.

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp.2.000,00 (dua ribu rupiah);Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Serui tersebutPenuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 10 Mel2021, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor31/Akta.Pid.B/2021/PN Sru, dan selanjutnya permintaan banding tersebut telahdiberitahukan secara seksama dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 11 Mel2021;Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 66/PID/2021/PT JAPMenimbang

Memberikan Izin kepada Para Pemohon untuk menganti Akta Kelahiran Nomor31.T/DKCSBKT/2009 tanggal 8 Januari 2009 atas nama M.

Memberikan Izin kepada Para Pemohon untuk menganti Akta Kelahiran Nomor31.T/DKCSBKT/2009 tanggal 8 Januari 2009 atas nama M. ARKHAN AL FARUQI,lakilaki yang dilahirkan di Bukittinggi tanggal 26 Juni 2007 berganti nama menjadiMUHAMMAD ARKHAN AL FARUQI;. Memerintahkan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Bukittinggisetelah diperlinatkan penetapan ini untuk mencatat dalam daftar yang sedangberjalan serta membatalkan dan mencabut Akta Kelahiran yang lama;.

Islam;Pekerjaan : Petani/Kepala Desa Sungai Solok, periode2009 s.d. 2014:Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara(Rutan) sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan sekarang;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa dengandakwaan sebagai berikut:Dakwaan Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Ayat (1)huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) UndangUndang Nomor31

Putusan Nomor 96 K/Pid.Sus/2021pertimbangan bahwa sebagai alat pendera sejatinya denda tidakbertujuan untuk memperkaya Negara, akan tetapi agar Terdakwamembayar pidana denda tersebut, maka kurungan pengganti yangmerupakan cara untuk memaksa Terdakwa untuk mau membayarkandenda dimaksud perlu diperbaiki dan dengan pertimbangan kesatuanpendapat serta konsistensi putusan Kasasi pada Mahkamah Agungterhadap penerapan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 10/PID.SUSTPK/2020/PT PBR tanggal 7 Juli 2020 yang menguatkan Putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor58/Pid.SusTPK/2019/PN Pbr tanggal 30 April 2020 tersebut harus diperbaikimengenai pidana pengganti denda dan pidana pengganti Uang Penggantiyang dijatunkan kepada Terdakwa;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor31

Cakunda, S.Sos; 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPPLS nomor31/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Julii 2011 sebesar Rp.1.702.500.000, yang ditandatangani oleh SYAMSUL MUSTAKIM,S.STp.

,M.Si Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran; 1 (Satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor31/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011 sebesar Rp.1.702.500.000, untuk pembayaran tagihan sebesar (95%) ataspekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap IllKab.

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor31/PEN/2020/PT.TUN.SBY, tanggal 29 Januari 2020 tentang penunjukanMajelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara banding Nomor31/B/2020/PT.TUN.SBY dan Penetapan Penunjukan Panitera PenggantiNomor 31/PEN/2020/PT.TUN.SBY, tanggal 29 Januari 2020 ; 2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :72/G/2019/PTUN.SBY, tanggal 11 November 2019 ; 3.

Menyatakan dan menetapkan tanah dan bangunan pabrik berikut seluruhmesinmesin dan perlengkapannya berikut seluruh turutannya dengan buktikepemilikan 5 (lima) surat asli Sertifikat Hak Guna BangunanNomor 1256/Cibodas, SHGB Nomor 8/Jatiuwung, SHGB Nomor31/Gandasari, SHGB Nomor 117/Uwung Jaya, dan SHGB Nomor118/Uwung Jaya yang terletak di Jalan Kalisabi Raya Nomor 156, DesaCibodas, Kotamadya Tangerang adalah merupakan harta/boedel pailit PTJabatex (dalam pailit);5.

Memerintahkan Penggugat/Tim Kurator untuk memasukkan sertamencatatkan asetaset tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikanNomor 1256/Cibodas, SHGB Nomor 8/Jatiuwung, SHGB Nomor31/Gandasari, SHGB Nomor 117/Uwung Jaya, dan SHGB Nomor118/Uwung Jaya yang terletak di Jalan Kalisabi Raya Nomor 156, DesaHalaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 1085 K/Pdt.SusPailit/2019CibodasKotamadya Tangerang kedalam daftar pertelaan aset didalamproses kepailitan PT Jabatex (dalam pailit);6.

Memerintahkan Turut Tergugat 3 untuk membatalkan pencatatan sertamelakukan pencoretan dalam buku tanah atas nama atas Pengalihan sertamenyerahkan 5 (lima) surat asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB)Nomor 1256/Cibodas, SHGB Nomor 8/Jatiuwung, SHGB Nomor31/Gandasari, SHGB Nomor 117/Uwung Jaya, dan SHGB Nomor 118/Uwung Jaya sehingga untuk selanjutnya mengembalikan pencatatan bukutanah menjadi atas nama sebelumnya atau atas nama kepemilikan PTJabatex;8.

turutannya daripenguasaannya yang terletak di Jalan Kalisabi Raya Nomor 156, DesaCibodasKotamadya Tangerang beserta seluruh dokumendokumen asilibukti kKepemilikan berikut seluruh turunnya kepada Penggugat selaku TimKurator PT Jabatex (dalam pailit);Memerintahkan Turut Tergugat Ill untuk membatalkan pencatatan sertamelakukan pencoretan dalam buku tanah atas nama atas Pengalihan sertamenyerahkan 5 (lima) surat asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB)Nomor 1256/Cibodas, SHGB Nomor 8/Jatiuwung, SHGB Nomor31

Memerintahkan Penggugat/Tim Kurator untuk memasukkan sertamencatatkan asetaset tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikanNomor 1256/Cibodas, SHGB Nomor 8/Jatiuwung, SHGB Nomor31/Gandasari, SHGB Nomor 117/Uwung Jaya, dan SHGB Nomor118/Uwung Jaya yang terletak di Jalan Kalisabi Raya, Nomor 156, DesaCibodasKotamadya Tangerang ke dalam daftar pertelaan aset di dalamHalaman 3 dari 15 hal. Put. Nomor 26 PK/Pdt.

seluruh turutannya daripenguasaannya yang terletak di Jalan Kalisabi Raya, Nomor 156, DesaCibodasKotamadya Tangerang beserta seluruh dokumendokumen aslibukti kepemilikan berikut seluruh turunnya kepada Penggugat selakuTim Kurator PT Jabatex (Dalam Pailit);Memerintahkan Turut Tergugat 3 untuk membatalkan pencatatan sertamelakukan pencoretan dalam buku tanah atas nama atas Pengalihanserta menyerahkan 5 (Lima) surat asli Sertifikat Hak Guna Bangunan(SHGB) Nomor 1256/Cibodas, SHGB Nomor 8/Jatiuwung, SHGB Nomor31

Memerintahkan Penggugat/Tim Kurator untuk memasukkan sertamencatatkan asetaset tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikanNomor 1256/Cibodas, SHGB Nomor 8/Jatiuwung, SHGB Nomor31/Gandasari, SHGB Nomor 117/Uwung Jaya, dan SHGB Nomor118/Uwung Jaya yang terletak di Jalan Kalisabi Raya, Nomor 156, DesaCibodasKotamadya Tangerang ke dalam daftar pertelaan aset di dalamproses kepailitan PT Jabatex (Dalam Pailit);. Memerintahkan Tergugat II untuk mengembalikan/menyerahkan fisikharta/boede!

Memerintahkan Turut Tergugat II untuk membatalkan pencatatan sertamelakukan pencoretan dalam buku tanah atas nama atas Pengalihanserta menyerahkan 5 (Lima) surat asli Sertifikat Hak Guna Bangunan(SHGB) Nomor 1256/Cibodas, SHGB Nomor 8/Jatiuwung, SHGB Nomor31/Gandasari, SHGB Nomor 117/Uwung Jaya, dan SHGB Nomor118/Uwung Jaya sehingga untuk selanjutnya mengembalikanpencatatan buku tanah menjadi atas nama sebelumnya atau atas namakepemilikan PT Jabatex;.

delapan puluh lima juta enam ratustujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah) yangdilakukan oleh Terdakwa GUSTIKUMALA MASLYNA tersebut terkaitatau. termasuk dengan uang penjualan Obyek Sengketasebagaimana dimaksud dan atau tidak ada fakta hukum yangterungkap dalam persidangan bahwa tidak satu rupiahpun uang hasilpenjualan Obyek Sengketadimaksud telah digelapkan oleh GUSTIKUMALA MASLYNA.Bahwa, satusatunya yang menjadi alasan TERGUGAT dalammengajukan gugatan dalam perkara Perdata Nomor31

, pada hal sudah diketahuidan atau diakui sendiri sebelumnya oleh TERGUGAT bahwa ObyekSengketa dimaksud sudah dalam penguasaan dan atau sudahmenjadi milik PENGGUGAT.19.Bahwa, TERGUGAT mendalilkan upaya untuk melakukanpenyitaan atau pengosongan terhadap Obyek sengketa dimaksuddidasarkan pada Berita Acara Sita Jaminan Nomor31/BA.PDT.G/SJ/2011/PN.BTM jo Putusan Perkara Perdata TanggalHalaman 7 dari 26 Halaman Putusan Nomor 186/PDT/2018/PT PBR20.21:22.03 April 2012 No. 31/PDT.G/2011/PN.BTM, namun dengan

Bahwa sehubungan dalil Gugatan Penggugat poin 1, yang menyatakanObjek yang disengketakan telah disengketakan telah diletakkan sitajaminan sesual Berita Acara sita jaminan Nomor31/BA.PDT.G/SJ/2011/PN.BTM, maka Tergugat akan meluruskansesuatu yang menurut fakta adalah benar.Bahwa fakta hukum, Objek yang disengketakan itu saat ini masihberstatus sebagai Sita Jaminan (menjadi Sita Eksekusi denganberkekuatan hukum tetap Putusan Nomor31/BA.PDT.G/SJ/2011/PN.BTM. tertanggal 03 April 2012.Terhadap Sita Jaminan

Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Gugatan Penggugat poin12 sampai dengan poin 22, yang membahas dan berkeberatan denganPutusan Pengadilan Negeri Batam yang telah berkekuatan hukumtetap.Halaman 18 dari 26 Halaman Putusan Nomor 186/PDT/2018/PT PBRBahwa dalil Penggugat yan g membahas Putusan(i) Putusan PidanaNomor:403/PID/B/2010/PN.BTM. dan (ii) Putusan Perdata Nomor31/PDT.G/2011/PN.BTM., yang keduanya telah berkekuatan hokumtetap, dengan dibahas dalam perkara aquo adalah salah.Bahwa upaya keberatan

BahwaSita Jaminan yang telah diletakkan atas Objek yang disengketakantelah sah dan berharga melalui Putusan No.31/PDT.G/2011/PN.BTMyang inkracht, oleh karenanya Sita Jaminan tersebut adalah hokum itusendiri yang menjamin hakhak Tergugat dalam perkara Nomor31/PDT.G/2011/PN.BTM.Halaman 19 dari 26 Halaman Putusan Nomor 186/PDT/2018/PT PBRBahwa perihal tidak menghadirkan Penggugat sebagai saksi dalamPerkara Pidana No.403/PID/B/2011/PN.BTM dan Perkara PerdataNomor 31/PDT.G/2011/PN.BTM, yang mana kedua

tinggaldi: = XXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX, XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXX,Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;lawan#TERGUGAT,, KTP NIK/No: , Umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA,Pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di: KOTA TANGERANG,PROVINSI BANTEN,Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;DUDUK PERKARABahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal hari yangdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Nomor31

berdasarkan Pasal 49 Undangundang Nomor 3Tahun 2006 tentang perubahan Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama bidang perkawinan merupakan wewenang PengadilanAgama, dan karena berdasarkan bukti (P.1) Penggugat berdomisili didalamyurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, serta karena telah diajukan dengancara yang telah ditentukan oleh Undangundang, maka Majelis berpendapatPengadilan yang bersangkutan berwenang memeriksa dan mengadili perkaratersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan Nomor31

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor31/Pdt.G/2022/PA.Tgrs dari Penggugat; 2. Memerintahkan panitera untukmencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara; 3.Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.454000,00 ( empat ratus lima puluh empat ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim PengadilanAgama Tigaraksa pada hari Selasa Masehi bertepatan dengan tanggal 14Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh Dra.

MISNIATI SINAGA, SH Jabatan Staf SeksiHakhak Atas Tanah pada Kantor PertanahanKota Manado, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 57013 tanggal 11 Januari2006 ;Selanjutnya disebut sebagai..........TERGUGAT ;Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;Telah membaca surat gugatan perkara yang terdaftar di bawahNomor: 31/G.TUN/2005/P.TUN Mdo. tanggal 19 Desember 2005 ;Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata UsahaNegara Manado tertanggal 22, Desember 2005, Nomor31/Pen.MH/TUN/2005/P.TUN Mdo. tentang

KANTAH) Nomor31/HM/62.02/2013, tanggal 5 Januari 2013, Surat Ukur 342/PasirPutih/2013 tanggal 7 Februari 2013, Luas 9663 meter persegi (m?)terletak di Jalan Jenderal Sudirman dahulu eks Jalan SampitPangkalan Bun (tanpoa menyebutkan Jalan Jenderal SudirmanKilometer berapa?) adalah vague norm adalah ketentuan hukumyang tidak jelas;6.

Menyatakan objek tanah Tergugat adalah error in objekto sebagaimanaterurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 659, Asal Persil Pemberian HakSurat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan (KaKantah) Nomor31/HM/62.02/2013, tanggal 5 Januari 2013, Surat Ukur 342/PasirPutih/2013 tanggal 7 Februari 2013, Luas 9663 meter persegi (m2?) terletakdi Jalan Jenderal Sudirman dahulu eksepsi Jalan SampitPangkalan Bun(tanpa menyebutkan Jalan Jenderal Sudirman Kilometer berapa?)

Sertifikat Hak Milik Nomor 659, Asal Persil Pemberian Hak SuratKeputusan Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) Nomor31/HM/62.02/2013, tanggal 5 Januari 2013, Surat Ukur 342/PasirPutih/2013 tanggal 7 Februari 2013, luas 9.663 meter persegi (m2?)

Antonius Sugestianto(Penggugat/Pembanding) tidak menyerahkan Memori Banding;Menimbang bahwa Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraJayapura telah memberitahukan Pembanding/Penggugat danTerbanding/Tergugat pada tanggal 15 April 2020 untuk melihat berkas perkarasesuai Surat Pemberitahuan Melihnat Berkas Perkara Nomor31/G/2019/PTUN.

. ; 222 n onan nnn n nnn nn nnn nnn nnn nnn nnnTENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara JayapuraNomor 31/G/2019/PTUN.JPR, diucapkan dalam persidangan yang terbukauntuk umum pada hari Selasa, tanggal 03 Maret 2020 dengan dihadiri olehPenggugat dan Kuasa Hukumnya dan Kuasa Hukum Tergugat ;Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor31/G/20/9PTUN.JPR, Pembanding/Penggugat telah menyatakan bandingterhadap putusan tersebut pada tanggal 04 Maret 2020, dengan

di atas, dengan demikian Majelis Hakim TingkatBanding berkeyakinan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian dansesuai dengan ketentuan Pasal 110 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dihukum untuk membayar biayadalam sengketa ini sejumlah yang tercantum dalam Amar Putusan;halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 100/B/2020/PTTUN Mks.Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuksebagian, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor31

sebagai berikut :Objek Sengketa Bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara Yang DapatDisengketakan Di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung ;Bahwa merujuk pada ketentuan pada Pasal 2 huruf d UndangundangNomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksudperaturan perundangundangan lain yang bersifat hukum pidanadiantaranya adalah tindak pidana korupsi, yang merupakan tindak pidanakhusus yang diatur secara tersendiri berdasarkan UndangUndang Nomor31

Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

pada JawabanTergugat Ill (Regional IX BKN Jayapura) halaman 64 Nomor 2menyatakan antara lain: bahwa secara administrasi dan hukum statusPenggugat sejak TMT 1 Desember 2009 telah diangkat oleh Pejabatyang berwenang berdasarkan peraturan perundangundangan sebagaiCalon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada Lantamal X Jayapura telahmelekat selama belum ada keputusan lain dari pejabat yang berwenang.Dengan adanya keputusan dari pejabat yang berwenang yaituKeputusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Perkara Nomor31

Bahwa Majelis Hakim tingkat banding telah salah dalammempertimbangkan hukum seperti yang tertuang pada halaman 10 dan11 yang tertulis sebagai berikut:Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas danmemperhatikan bukti (P06, PO7 dan T11) dan dihubungkan denganPutusan Pengadilan Tata Usaha Jayapura Nomor31/G.TUN/2012/PTUN.JPR tanggal 6 Mei 2013 (P09) bahwaPenggugat/Terbanding telah mempunyai NIP. 197711272009122002,Gol IIC/c, TMT 1 Desember 2009 dalam Jabatan Asisten Apoteker,Anggota Lantamal X

Bukti P09 berisi tentang putusan Pengadilan Tata UsahaJayapura Nomor 31/G.TUN/2012/PTUN.JPR tanggal 6 Mei 2013;Bahwa pertimbangan Majelis Majelis Hakim tingkat banding yangmenyebutkan bukti P06 dan bukti PO7 secara hukum telah terjawabdalam bukti PO9 berupa putusan Pengadilan Tata Usaha JayapuraNomor 31/G.TUN/2012/PTUN.JPR tanggal 6 Mei 2013 yang telahmemiliki kekuatan hukum tetap dengan adanya bukti P10 dan buktiP11;Bahwa di dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Jayapura Nomor31/G.TUN/2012/PTUN.JPR

nama Penggugat/Terbanding;Bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas dapat dianalisa sebagaiberikut:1.Bahwa Mejelis Hakim terbukti tidak teliti dan tidak menjalankantugasnya dengan baik karena tidak memeriksa kembali bukti suratyang dihadirkan oleh Penggugat maka Majelis Hakim tidakmendapatkan informasi yang sempurna dalam memberikanpertimbangan hukum karena sudah sangat jelas bukti bukti surat dariP09, P10 dan P11 membuktikan Penggugat/Pemohon Kasasibelum pernah menerima SK CPNS dan dalam perkara nomor31

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam perkaraini telah masuk kedalam Nebis In Idem karena pertimbangantersebut copy paste dari putusan perkara gugatan dengan Nomor31/G.TUN/2012/PTUN.JPR yang telah memiliki kekuatan hukumtetap dan pasti;4.

Pertama, tempat kediaman di Desa TiniawangkoJaga Vii, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten MinahasaSelatan, Provinsi Sulawesi Utara sebagai Pemohon Il;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alatalat bukti disidang;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Maret 2021telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yangtelah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang dengan Nomor31

Membebaskan biaya perkara menurut hukum;SUBSIDER:ohon putusan lain yang seadiladilnya;Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara maka sehubungan denganpermohonan Pemohon untuk berperkara secara cumacuma, Majelis Hakimtelah memeriksa Pemohon secara insidentil dan telah menjatuhkan PutusanSela sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang Nomor31/Pdt.P/2021/PA Amg tertanggal 23 Maret 2021 dengan amar sebagai berikut:1. Mengabulkan permohonan Pemohon.2.

permohonannya dinyatakan dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 2 Ayat 2 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 16Tahun 2019, Majelis Hakim memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkanperkawinannya di Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempattinggal para Pemohon yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenga,Kabupaten Minahasa Selatan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untukberperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan putusa Sela Nomor31

Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (duaribu rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umumtersebut, Pengadilan Negeri Ketapang telah menjatuhkan putusan Nomor31/Pid.Sus/2021/PN Ktp, tanggal 4 Maret 2021, yang amarnya sebagai berikut:1.

2021/PN Ktp, tanggal 4 Maret2021, melalui surat dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ketapang NomorW16.PAS.E.PK.01.01.01tertanggal 9 Maret 2021, yang diterima PaniteraPengadilan Negeri Ketapang tanggal 9 Maret 2021, berdasarkan Catatan BandingTerdakwa Nomor: 6/Akta.Pid/2021/PN Ktp juncto Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Kip,;Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukansecara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Maret 2021berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor31

mengkonstituirfaktafakta yang terungkap dipersidangan secara lengkap dan benar dalam hal inimengenai keterangan Terdakwa sesuai Berita Acara Persidangan pada halaman11 BA Nomor 31/Pid.sus/2021/PN.Ktp, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis,Terdakwa menerangkan : Saya mengetahuinya barang itu merupakan narkotikaHalaman 9 dari 21 halaman Putusan 61/PID.SUS/2021/PT PTK.jenis sabu karena saya juga menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenissabu jadi saya tahu bentuk dan rupanya , Kemudian pada halaman 13 BA Nomor31

/Pid.sus/2021/Pn.Ktp, atas pertanyaan Hakim Anggota Il Terdakwamenerangkan : Setelah mendapatkan 1 (satu) kantong plastik klip sabu itu syapakai atau saya konsumsi dan sisanya saya simpan lagi di dalam dompet kecilwarna coklat yang letakkan di bawah tempat tidur , kemudian atas pertanyaanPenunutut Umum terdakwa menerangkan Bong atau alat hisap sabu itu adalahalat yang saya gunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang saya bellidari saudara Ismanto selanjutnya pada halaman 14 BA Nomor31/Pid.sus

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang, Nomor31/Pid.Sus/2021/PN Ktp, tanggal 4 Maret 2021 yang dimintakan bandingtersebut,MENGADILI SENDIRI1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD DHOFIR BIN SURAWAN telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaNarkotika Golongan bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatifKedua;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 2 (dua) tahun;3.

Kejaksaan NegeriNatuna tanggal 8Mei 2018 sebagai berikut:1.Menyatakan TerdakwaTran Huynh Nguyen selaku Nahkoda KG 91526TSterbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalahmelakukanperbuatan pidanayang memiliki dan/atau mengoperasikan kapalpenangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEIyang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)melanggar Pasal 93Ayat (2) juncto Pasal 27 Ayat (2) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor31

Putusan Nomor 270 K/Pid.Sus/2019Eksklusif Indonesia(ZEEI) sehingga ditangkap kapal patroli Indonesiayaitu KPPAUS 01;sehingga perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsurtindakpidana Pasal 93 Ayat (2) juncto Pasal 27 Ayat (2) UndangUndangNomor 45Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor31 Tahun 2004 juncto Pasal 102 UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004pada dakwaan altematif kesatu;3.