.;1.KEPALA UNIT PENGELOLA PERPARKIRAN DINAS PERHUBUNGAN PROPINSI DKI JAKARTA.;2.PT. INTERCON KEBON JERUK, ( dalam PAILIT ).;

., M.AP. selaku Kepala Dinas Perhubungan Banjarbaru

Menetapkan barang bukti berupa:- 1 (satu) pasang baju dinas Perhubungan Laut warna abu-abu;- 1 (satu) pasang baju dinas Perhubungan Laut warna hijau;- 1 (satu) pasang baju dinas Perhubungan Laut warna Biru Dongker;- -Rekening Koran an. INDRI VIDWI NINGRUM No. Rek. 03100036457546;- 63 (enam puluh tiga) lembar Kuitansi penyerahan uang dari Terdakwa HELEN NORA Binti H.

.- 1 (satu) lembar surat berjudul Keputusan Direkur Jenderal Perhubungan Laut No: UK.19/276/20/DJPL.14 tentang Pengangkatan CPNS Direktorat Jenderal Perhubungan Laut an. VENI LAKISYA, berikut map warna kuning dengan kepala surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;- 1 (satu) lembar surat berjudul Keputusan Direkur Jenderal Perhubungan Laut No: UK.19/270/20/DJPL.14 tentang Pengangkatan CPNS Direktorat Jenderal Perhubungan Laut an.

HENDRIK CARNOVA, berikut map warna kuning dengan kepala surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.- 1 (satu) lembar surat berjudul Keputusan Direkur Jenderal Perhubungan Laut No: UK.19/264/20/DJPL.14 tentang Pengangkatan CPNS Direktorat Jenderal Perhubungan Laut an.

BADU HARUTI, berikut map warna kuning dengan kepala surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;- 2 (dua) lembar surat dengan judul Kementerian Perhubungan R.I Pengumuman No: PG.10 Tahun 2014 tentang jadwal Pengarahan dan Pelaksanaan Orientasi CPNS Tingkat Sarjana D-III, D-II dan SLTA Program Jalur Khusus bertandatangan Kepala Biro Kepgawaian dan Organisasi Nasyiruddin, SH.

,M.Si;- 2 (dua) lembar fotokopy surat dengan judul Keputusan Akhir Panitia Penyelenggara CPNS Program Jalur Kebijakan Formasi Tahun 2013/2014 di Lingkungan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tingkat Sarjana D-III, D-II dan SLTA Tahun 2015 bertandatangan Ketua Tim Pelaksana CPNS Kementerian Perhubungan Tahun 2014;- 4 (empat) lembar fotokopy Surat dengan No: KP.203/09/PHB/2016 perihal : Pengembalian uang pengunduran diri CPNS Jalur Permintaan 2013/2014, tertanggal 29 April

Menyatakan barang bukti berupa : 1 (Satu) pasang baju dinas Perhubungan Laut warna abuabu; 1 (Satu) pasang baju dinas Perhubungan Laut warna hijau; 1 (Satu) pasang baju dinas Perhubungan Laut warna Biru Dongker; Rekening Koran an. INDRI VIDWI NINGRUM No. Rek. 03100036457546; 63(enam puluh tiga) lembar Kuitansi penyerahan uang dari TerdakwaHELEN NORA Binti H.

HENDRIKCARNOVA, berikut map warna kuning dengan kepala suratKementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.1 (satu) lembar surat berjudul Keputusan Direkur JenderalPerhubungan Laut No: UK.19/264/20/DJPL.14 tentang PengangkatanCPNS Direktorat Jenderal Perhubungan Laut an.

Laut warna abuabu; 1(satu) pasang baju dinas Perhubungan Laut warna hijau; 1(satu) pasang baju dinas Perhubungan Laut warna Biru Dongker; Rekening Koran an.

HENDRIKCARNOVA, berikut map warna kuning dengan kepala suratKementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. 1 (satu) lembar surat berjudul Keputusan Direkur JenderalPerhubungan Laut No: UK.19/264/20/DJPL.14 tentang PengangkatanCPNS Direktorat Jenderal Perhubungan Laut an.

Penggugat:
1.SUTRISNO
2.BENGATIYAH
Tergugat:
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA CQ DINAS PERHUBUNGAN DAN TRANSPORTASI PROVINSI DKI JAKARTA

Para Advocates AndCounselors At Law pada kantor hukum CARLOS AND PARTNERS,beralamat di Jalan Flamboyan F71 Cijantung II Jakarta Timur, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor.03/SK/CAP/I/2017, tertanggal 4 Januari 2017,yang selanjutnya disebut sebagai : PARA PENGGUGAT.Melawan:PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA CQ DINAS PERHUBUNGAN DANTRANSPORTASI PROVINSI DKI JAKARTA, yang beralamat di Jalan TamanJati Baru Nomor.1 Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut sebagai :TERGUGAT;Pengadilan Negeri tersebut;Telah

Dkk, Pegawai Biro Hukum padaKantor Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Cq Dinas Perhubungan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 September 2017;Hal. 5 dari 26.Putusan No.520/Pdt.G/2017/PN.JKT.Sel.Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaiandiantara para pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor1 Tahun 2016 jo Pasal 130 HIR/154 RBg tentang Prosedur Mediasi diPengadilan dengan menunjuk Suswanti,SH.MH., Hakim pada PengadilanNegeri Jakarta Selatan sebagai Mediator

Penggugat:
PONCO BUDI CAHYONO
Tergugat:
LILIANA MAGDALENA
Turut Tergugat:
1.ELVIS KARWELO
2.DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUMBA TIMUR

Tergugat I : KAREL YOKU Diwakili Oleh : KAREL YOKU
Pembanding/Tergugat II : MICHAEL YOKU Diwakili Oleh : KAREL YOKU
Pembanding/Tergugat III : ARNOLD YOKU Diwakili Oleh : KAREL YOKU
Terbanding/Penggugat : OBAJA ONDY
Terbanding/Turut Tergugat I : Pemerintah Republik Indonesia Cq Pemerintah Provinsi Papua Cq Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura Cq Dinas Pertanahan, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Jayapura
Terbanding/Turut Tergugat II : Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementrian Perhubungan

Republik Indonesia Cq Pemerintah Provinsi Papua Cq Dinas Perhubungan Provinsi Papua Cq Direktorat Jenderal Perhubungan Darat/ Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXV Provinsi Papua dan Papua Barat Cq Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura Cq Dinas Perhubungan Kabupaten Jayapura

Menyatakan Grosse Akta Balik Nama Kapal No.7305, yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Jakarta, atas Nama Kapal BUEPE 3 EKS PU 2405, Nama Pemilik PT. PELAYARAN TIMUR JAYA LESTARI, tanggal 25 Mei 2012, telah hilang;
3.

Memberikan ijin Pemohon melaporkan Penetapan ini kepada Kementerian Perhubungan RI, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Jakarta, Grosse Akta Balik Nama Kapal No.7305, atas Nama Kapal BUEPE 3 EKS PU 2405, Nama Pemilik PT. PELAYARAN TIMUR JAYA LESTARI, untuk mendapatkan grosse akta pengganti;
4.

Merintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan RI;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan dokumen asli kepemilikan Kapal Tongkang SANTOSO-11 eks AKK 7 berupa GROSSE AKTA BALIKNAMA KAPAL No. 1278, tanggal 29 Agustus 2008 yang diterbitkan oleh DEPARTEMEN PERHUBUNGAN, DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT, KANTOR ADMINISTRATOR PELABUHAN UTAMA TANJUNG PRIOK, PEJABAT PENDAFTAR DAN PENCATAT BALIKNAMA KAPAL di Tanjung Priok, telah hilang

PELABUHAN UTAMA TANJUNG PRIOK di Tanjung Priok atau Pejabat lainnya yang berwenang pada KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI dapat menerbitkan GROSSE BARU SEBAGAI PENGGANTI hilangnya dokumen asli GROSSE AKTA BALIKNAMA KAPAL No 1278, tanggal 29 Agustus 2008 kepada PEMOHON sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KARYA USAHA SAMUDRA berkedudukan di Kota Surabaya sebagaimana tersebut dan terurai dalam GROSSE AKTA Pendaftaran Kapal Nomor : 3473 tanggal 14 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelabuhan Batam, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan ;

KARYA USAHA SAMUDRA berkedudukan di Kota Surabaya sebagaimana tersebut dan terurai dalam GROSSE AKTA Pendaftaran Kapal Nomor : 3474 tanggal 14 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelabuhan Batam, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan ;

KARYA USAHA SAMUDRA berkedudukan di Kota Surabaya sebagaimana tersebut dan terurai dalam GROSSE AKTA Baliknama Kapal Nomor : 6736 tanggal 23 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan ;

KARYA USAHA SAMUDRA berkedudukan di Kota Surabaya sebagaimana tersebut dan terurai dalam GROSSE AKTA Baliknama Kapal Nomor : 6737 tanggal 23 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan ;

Pembanding/Penggugat : YAHDI ANDRIADI Diwakili Oleh : FARIZAL, SH
Terbanding/Tergugat II : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis
Terbanding/Tergugat I : Bupati Kabupaten Bengkalis

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BENGKALIS,Beralamat diJl. Pramuka Kel/Desa Air Putin Kec. Bengkalis Kab.Bengkalis, untuk selanjutnya disebut sebagaiTERBANDING Ilsemula sebagaiTERGUGAT II;Dalam hal in) TERBANDING, I dan TERBANDING II semula disebut TERGUGAT danTERGUGAT Iidiwakili oleh Kuasanya 1.MARYANSYAHOEMAR, S.H, 2. M. FENDRO, S.H, 3. WAHYUDI HIDAYAT,S.HI dan 4. JON KOSNEOR, S.H.,M.Hyang merupakan KepalaBagian Hukum Setda Kab. Bengkalis, Kasubbag BantuanHHukum Setda Kab.

Perjanjian Nomor:550/DISHUBKOMINFO/Sewa/444/Tahun 2012 dan Nomor : PT.GSB /CabBkls/01/2012 , tanggal 7 Agustus 2012 ;Bahwa sebelum Pengikatan Diri Surat Perjanjian Nomor:550/DISHUBKOMINFO/Sewa/444/Tahun 2012 dan Nomor : PT.GSB /CabBkls/01/2012 , tanggal 7 Agustus 2012 ditandatangani olen Penggugat denganTergugat selaku Bupati Kabupaten Bengkalis sebelumnya telah mengeluarkanSurat Keputusan Nomor : 339/KPTS/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012 yang padadiktum Keputusan dimaksud menunjuk Tergugat II selaku Dinas Perhubungan

Bahwa benar dalil gugatan PENGGUGAT pada Pokok Perkara angka 3dan 4 yang mana TERGUGAT telah mengeluarkan Surat KeputusanNomor : 339/KPTS/VII/2012 tentang Penunjukan Dinas Perhubungan,Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis selaku KoordinatorPenyewaan Kapal Penyeberangan KMP. Tasik Gemilang GT.776 untukDikelola Oleh Pihak Ketiga tanggal 30 Juli 2012, dan DinasPerhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Bengkalis mempunyaitugas sebagai berikut :a.

TasikGemilang dan membawa ke Bengkalis untuk diserahkan kepada PemerintahKabupaten Bengkalis melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalisdalam keadaan baik.8.

Menghukum PENGGUGAT untuk mengembalikan Aset PemerintahDaerah Kabupaten Bengkalis berupa 1 (unit) Kapal Penyeberangan KMP.Tasik Gemilang GT.776 melalui Dinas Perhubungan KabupatenBengkalis dalam keadaan baik;5.

Menyatakan bahwa Grosse Akta Pendaftaran Kapal atas nama KAPAL SENADI Nomor : 140 tanggal 16 Juni 1993 yang dikeluarkan oleh Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Balikpapan , telah hilang ;3.

Memberikan ijin kepada Kantor Administrator Pelabuhan Balikpapan pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan di Kalimantan Timur untuk menerbitkan pengganti Grosse Akta Pendaftaran Kapal atas nama KAPAL SENADI Nomor : 140 tanggal 16 Juni 1993 ;4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

AdministratorPelabuhan Balikpapan tersebut diperlukan Penetapan Pengadilan NegeriBalikpapan ;Berdasarkan alasanalasan yang Pemohon uraikan diatas, Pemohon memohonkepda Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan kiranya berkenanmengabulkan permohonan Pemohon dengan member kan Penetapan sebagai berikut :1.2.Mengabulkan permohonan Pemohon;Menyatakan bahwa Grosse Akta Pendaftaran Kapal atas nama KAPAL SENADINomor : 140 tanggal 16 Juni 1993 yang dikeluarkan oleh Departemen PerhubunganDirektorat Jenderal Perhubungan

Laut Kantor Administrator Pelabuhan Balikpapan ,telahhilang ;Memberikanijinkepada Kantor Administrator Pelabuhan Balikpapan pada DirektoratJenderal Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan di Kalimantan Timur untukmenerbitkan pengganti Grosse Akta Pendaftaran Kapal atas nama KAPALSENADI Nomor : 140 tanggal 16 Juni 1993 ;Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetaokan Pemohon hadirsendiri di persidangan, dan setelah Permohonannya dibacakan

bukanlahkarena adanya sengketa tetapi karena ketentuan Undang Undang yang memberikanwewenang tertentu kepada Hakim untuk mengeluarkan Penetapan, yang merupakanyurisdiksi Voluntair ;Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2016/PN BppMenimbang, bahwa terhadap permohonan Gross Akta Pendaftaran KapalPengganti dinyatakan dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 TentangPelayaranPasal 161 Jo Peraturan pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 Tentangperkapalan Pasal 23 ayat (3) Jo Peraturan Menteri Perhubungan

Menyatakan bahwa Grosse Akta Pendaftaran Kapal atas nama KAPAL SENADINomor : 140 tanggal 16 Juni 1993 yang dikeluarkan oleh DepartemenPerhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor AdministratorPelabuhan Balikpapan , telah hilang ;3.

Memberikan ijin kepada Kantor Administrator Pelabuhan Balikpapan padaDirektorat Jenderal Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan di KalimantanTimur untuk menerbitkan pengganti Grosse Akta Pendaftaran Kapal atas namaKAPAL SENADI Nomor : 140 tanggal 16 Juni 1993 ;4.

MENETAPKAN :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan surat milik Pemohon berupa Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor : 7304 tanggal 25 Mei 2012 nama Kapal Tongkang KM Buepe 2 eks PU 2402 atas nama Pelayaran Timur Lestari yang dikeluarkan oleh Pejabat Pendaftaran dan Pencatat Balik Nama Kapal, Direktorat Perkapalan Kepelautan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan di Jakarta telah hilang;
3. Memerintahkan

Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan penetapan/putusan kepada Pejabat Pendaftaran dan Pencatat Balik Nama Kapal, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan di Jakarta untuk menerbitkan Grosse Akta Hipotik Kapal pengganti;

ENUH SUHAEDI, yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan Dirjen Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Tanjung Emas telah hilang dan sampai saat ini belum diketemukan;

ENUH SUHAEDI yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan Dirjen Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Tanjung Emas di Semarang;

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Benoa untuk diterbitkan Grosse Akta Pengganti ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sepenuhnya;
2. Menyatakan bahwa Grosse Akta Pendaftaran Kapal Asli milik pemohon nomor 3987 Tahun 2002 atas nama SUHARI, yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan Dirjen Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Cirebon telah hilang dan sampai saat ini belum diketemukan;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengurus Duplikat Grosse Akta Pendaftaran milik Pemohon nomor 3987, atas nama SUHARI yang diterbitkan

oleh Kementerian Perhubungan Dirjen Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Cirebon di Cirebon;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Grosse Akta Baliknama Kapal Nomor: 6328 tertanggal 20 April 2022, Nama Kapal: Tambora, Tanda Pendaftaran 2008 LLa No. 2595/L, yang dibuat di hadapan Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal pada Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Utama Makassar telah hilang;

3. Memberikan ijin kepada

Pemohon untuk melaporkan kehilangan Grosse Akta Baliknama Kapal Nomor: 6328 tertanggal 20 April 2022, Nama Kapal: Tambora, Tanda Pendaftaran 2008 LLa No. 2595/L, yang dibuat di hadapan Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal pada Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Utama Makassar dan mengurus surat-surat yang hilang tersebut dan mendaftarkannya ke Kantor Kesyahbandaran Utama Makassar untuk mendapatkan Grosse Akta Pengganti yang baru;

4. Memerintahkan Para Pihak untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Utama Makassar untuk menerbitkan Grosse Akta Pengganti atas Grosse Akta Baliknama Kapal Nomor: 6328 tertanggal 20 April 2022, Nama Kapal: Tambora, Tanda Pendaftaran 2008 LLa No. 2595/L, yang dibuat di hadapan pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal pada Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran

PENGGUGAT- LA ORI APA- LA ENE- LA ABA AME- LA UDI AHI- WA INDO APA- LA ADI ALS LA API- WA YMBO- WA KARI- WA API- WA DOKOTERGUGAT- MENTERI PERHUBUNGAN RI Cq. DIRJEN PERHUBUNGAN UDARA Cq. KEPALA BANDARA BETOAMBARI- BUPATI KAB. BUTON- WALIKOTA BAUBAU- KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BAUBAU

Menyatakan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 03/Katobengke, luas 524.131 m2, atasnama Depatemen Perhubungan Rl/Tergugat , tanggal 18 September 1996, GSNo : 2144 tahun 1996 tanggal 7 Agustus 1996, adalah tidak mempunyai kekuatanmengikat terhadap tanah obyek perkara a quo yang luas keseluruhannya sekitar45.770. m2 ;6.

Udara No.WP.IV/57/4/8/663/PPIN tanggal 7 Agustus tahun 1978;e Surat Keputusan Pemerintah Dati Il Buton No.82/KDR/78 tanggal 7 Nopember1978 tentang penyerahan hak milik tanah Lokasi Lapangan Terbang perintisBetoambari kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;e Skets tanah lokasi Lapangan Terbang Perintis Betoambari di desa KatobengkeKecamatan Wolio Daerah Tk.Il Buton Propinsi Sulawesi Tenggara dengan luas58.14 Ha tanggal 7 Nopember 1978;e Sertifikat Hak Milik No.03 atas nama Departemen Perhubungan

, hingga saat ini dimiliki dandikuasai oleh Kementerian Perhubungan, tetapi Penggugat malah meminta gantirugi kepada Pemerintah Kota Baubau.Hal ini sangat tidak berdasar dan membuat gugatan cacat formil dan materil;Selain itu, karena Penggugat menginginkan agar Tergugat Ill yang membayarganti rugi, sementara semua hal yang menyangkut eksistensi tanah objeksengketa yang saat ini menjadi milik Kementerian Perhubungan, justru tidak adasangkut pautnya dengan Pemerintah Kota Baubau.

menginginkan agar Tergugat Ill yang membayar ganti rugi, sementarasemua hal yang menyangkut eksistensi tanah objek sengketa yang saat inimenjadi milik Kementerian Perhubungan, justru tidak ada sangkut pautnya denganPemerintah Kota Baubau.

Saksi kenalTergugat Il, Tergugat Ill dan turut Tergugat, namun tidak ada hubungankeluarga maupun pekerjaan;Bahwa Saksi pernah bekerja di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Butondan pensiun tahun 2016;Bahwa pada tahun 1996 Saksi bersama tim dari Badan PertanahanKabupaten Buton sebanyak 5 (lima) orang pernah melakukan pengukurantanah bandara untuk pembuatan sertifikat;Bahwa adapun yang mengajukan permohonan untuk penerbitan sertifikattersebut adalah Departemen Perhubungan;Bahwa saat itu Departemen Perhubungan

Tergugat:
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU cq BUPATI TANAH BUMBU cq DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANAH BUMBU

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANAH BUMBU, beralamat diJalan Provinsi, Desa Kersik Putih, Kecamatan Batulicin, Kabupaten TanahBumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini diwakili olen kuasanyaIrwan,SH., Erli Yuli Susanti,SH.,MH, M.Untung. RLU,SH.

Bahwa untuk kepentingan pembangunan kantor Dinas Perhubungan dan pembangunan sarana dan prasana transportasi Pemerintah Kabupaten TanahBumbu melakukan pembelian / pembebasan lahan guna pembangunan terminalpada tahun 2003, yang pembeliannya dilakukan oleh saudara Penggugatsendiri yang nantinya akan kami buktikan dalam pemeriksaan alat bukti dansaksi, sehingga tidak benar apabila Penggugat mendalilkan sebagai pemilikyang sah atas tanah a quo ;f.

Bahwa pada tahun 2014, terbitlah Undangundang Nomor 23 Tahun 2014tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur tentang tata cara administrasipemerintahan dan pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi danpemerintah kabupaten, dimana salah satu kewenangan tersebut adalahmengenai pengelolaan terminal milik pemerintah kabupaten dengan tipe B yangkewenangan pengelolaan serta asetnya diambilalinh oleh Pemerintah Provinsi( Dinas Perhubungan Provinsi ) ;.

Bahwa secara faktual, sebagian tanah a guo pada tahun 2003 dipergunakanuntuk pembangunan Kantor Dinas Perhubungan dan Terminal Kersik Putih yangdikuasai secara terusmenerus hingga kewenangan pengelolaan TerminalKersik Putih selanjutnya diambil alin oleh Pemerintah Provinsi KalimantanSelatan pada tahun 2016 sesuai dengan amanat dalam UndangUndang Nomor23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;c.

Menyatakan lahan Kantor Dinas Perhubungan merupakan asset milikPemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu ;4. Menyatakan lahan Terminal Kersik Putin merupakan asset milik DinasPerhubungan Provinsi Kalimantan Selatan ;5.

Karya samudra 1 dengan nomor pendaftaran kapal 508 kepada Kantor Dirjen Perhubungan Laut Direktorat Perkapalan Dan Pelayaran Departemen Perhubungan Ambon;3. Memerintahkan panitera Pengadilan negeri ambon atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi penetapan yang telah berkuekuatan hukum tetap kepada kantor dirjen perhubungan laut direktorat perkapalan dan pelayaran departemen perhubungan Ambon agar diterbitkan salinan grosse akte kapal atas nama KM.

KM Karyasamudra 1 dengan nomor pendaftaran kapal 508 yangdikeluarkan oleh kantor Dirjen Perhubungan LautDirektorat Perkapalan Dan Pelayaran DepartemenPerhubungan Ambon;Bahwa dengan hilangnya kapal 508 tersebut, pemohontelah melapor di Polres Pulau Ambon & PulauPulauLease sebagaimana laporan kehilangan dari PolresPulau Ambon & PulauPulau Lease no.

S.Ket/732/VIII/2014/reskrim tanggal 15 Agustus 2014;Bahwa pemohon telah berusaha mendatangi kantorDirjen Perhubungan Laut Kantor AdministratorPelabuhan Ambon dengan maksud untuk memintasalinan asli dari grosse akte tersebut, namundiperlukan adanya penetapan kehilangan grosse aktakapal dari pengadilan terlebih dahulu sesuai denganperaturan menteri perhubungan nomor PM 13 tahun2012 tentang pendaftaran dan kebangsaan kapalbagian ketiga grosse akta pengganti pasal 23 ayat1,2,3 dan 4;Bahwa sehubungan

hal tersebut pemohon mengajukanpermohonan ini kepada pengadilan negeri yang dalamhal ini adalah pengadilan negeri ambon sesuai dengandomisili pemohon dan alamat mendatangi kantorDirjen Perhubungan Laut Direktorat Perkapalan DanPelayaran Departemen Perhubungan Ambon sebagaipihak yang mengeluarkan dan menyimpan grosse aktekapal tersebut;e Berdasarkan alasanalasan sebagaimana tersebutdiatas maka pemohon mohon agar Bapak KetuaPengadilan negeri ambon berkenan menerima danmemeriksa permohonan ini selanjutnya

KaryaSamudra 1 dengan nomor pendaftaran kapal 508kepada Kantor Dirjen Perhubungan Laut DirektoratPerkapalan Dan Pelayaran Departemen PerhubunganAmbon;3. Memerintahkan panitera Pengadilan negeri ambonatau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinanresmi penetapan yang telah berkuekuatan hukumtetap kepada kantor dirjen perhubungan lautdirektorat perkapalan dan pelayaran departemenperhubungan Ambon agar diterbitkan salinan grosseakte kapal atas nama KM.

Karya samudra 1 dengannomor pendaftaran kapal 508 kepada Kantor DirjenPerhubungan Laut Direktorat Perkapalan Dan PelayaranDepartemen Perhubungan Ambon;3. Memerintahkan panitera Pengadilan negeri ambon ataupejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmipenetapan yang telah berkuekuatan hukum tetap kepadakantor dirjen perhubungan laut direktorat perkapalan danpelayaran departemen perhubungan Ambon agar diterbitkansalinan grosse akte kapal atas nama KM.

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA KANTOR DISTRIK NAVIGASI KLAS II JAYAPURA, VS GERSON YULIANUS HASOR (Kepala Suku Marga Hasor