Menetapkan, memberikan ijin kepada pemohon untuk mengurus di Kementerian Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Panipahan, untuk menerbitkan kembali : Surat Asli Grosse Akta pendaftaran Kapal KM.

HARAPAN SENTOSA GT. 18 NO. 814/PPf atas nama Tjin Ban yang telah hilang dan selanjutnya Memerintahkan Kementerian Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Panipahan, untuk memberikan Grosse Akta baru sebagai pengganti Grosse yang hilang Akta pendaftaran KM. HARAPAN SENTOSA GT. 18 NO. 814/PPf atas nama TJIN BAN ;-------------- 3.

Sutarno, yang diterbitkan oleh Kantor Administrator Pelabuhan Cirebon Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan telah hilang dan sampai saat ini belum ditemukan;3. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengurus Duplikat Grosse Akta Pendaftaran milik Pemohon nomor 1275/N tahun 2001 atas nama H. Sutarno yang diterbitkan oleh Kantor Administrator Pelabuhan Cirebon Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan;4.

PENGGUGAT- LA ORI APA- LA ENE- LA ABA AME- LA UDI AHI- WA INDO APA- LA ADI ALS LA API- WA YMBO- WA KARI- WA API- WA DOKOTERGUGAT- MENTERI PERHUBUNGAN RI Cq. DIRJEN PERHUBUNGAN UDARA Cq. KEPALA BANDARA BETOAMBARI- BUPATI KAB. BUTON- WALIKOTA BAUBAU- KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BAUBAU

Menyatakan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 03/Katobengke, luas 524.131 m2, atasnama Depatemen Perhubungan Rl/Tergugat , tanggal 18 September 1996, GSNo : 2144 tahun 1996 tanggal 7 Agustus 1996, adalah tidak mempunyai kekuatanmengikat terhadap tanah obyek perkara a quo yang luas keseluruhannya sekitar45.770. m2 ;6.

Udara No.WP.IV/57/4/8/663/PPIN tanggal 7 Agustus tahun 1978;e Surat Keputusan Pemerintah Dati Il Buton No.82/KDR/78 tanggal 7 Nopember1978 tentang penyerahan hak milik tanah Lokasi Lapangan Terbang perintisBetoambari kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;e Skets tanah lokasi Lapangan Terbang Perintis Betoambari di desa KatobengkeKecamatan Wolio Daerah Tk.Il Buton Propinsi Sulawesi Tenggara dengan luas58.14 Ha tanggal 7 Nopember 1978;e Sertifikat Hak Milik No.03 atas nama Departemen Perhubungan

, hingga saat ini dimiliki dandikuasai oleh Kementerian Perhubungan, tetapi Penggugat malah meminta gantirugi kepada Pemerintah Kota Baubau.Hal ini sangat tidak berdasar dan membuat gugatan cacat formil dan materil;Selain itu, karena Penggugat menginginkan agar Tergugat Ill yang membayarganti rugi, sementara semua hal yang menyangkut eksistensi tanah objeksengketa yang saat ini menjadi milik Kementerian Perhubungan, justru tidak adasangkut pautnya dengan Pemerintah Kota Baubau.

menginginkan agar Tergugat Ill yang membayar ganti rugi, sementarasemua hal yang menyangkut eksistensi tanah objek sengketa yang saat inimenjadi milik Kementerian Perhubungan, justru tidak ada sangkut pautnya denganPemerintah Kota Baubau.

Saksi kenalTergugat Il, Tergugat Ill dan turut Tergugat, namun tidak ada hubungankeluarga maupun pekerjaan;Bahwa Saksi pernah bekerja di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Butondan pensiun tahun 2016;Bahwa pada tahun 1996 Saksi bersama tim dari Badan PertanahanKabupaten Buton sebanyak 5 (lima) orang pernah melakukan pengukurantanah bandara untuk pembuatan sertifikat;Bahwa adapun yang mengajukan permohonan untuk penerbitan sertifikattersebut adalah Departemen Perhubungan;Bahwa saat itu Departemen Perhubungan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sepenuhnya;
2. Menyatakan bahwa Grosse Akta Pendaftaran Asli milik pemohon nomor 775 atas nama TAYUDI, yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan Dirjen Perhubungan Laut Kantor Pendaftaran Kapal di Cirebon tanggal 12 Oktober 2000 telah hilang dan sampai saat ini belum diketemukan;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mensurus Duplikat Grosse Akta Pendaftaran milik pemohon nomor 775, atas

nama TAYUDI yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan Dirjen Perhubungan Laut Kantor Pendaftaran Kapal Cirebon di Cirebon;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor 5858 yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Utama Makassar dalam hal ini adalah Pejabat Pendaftaran dan Pencatat Baliknama Kapal di Makassar telah hilang;
3. Memberi izin kepada Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran

Menetapkan memerintahkan Kementerian Perhubungan DirektoratJenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Utama Makassar,Pejabat Pendaftaran dan Pencatat Baliknama Kapal di Makassar untukmemberikan Grosse Akta baru sebagai Pengganti Grosse yang hilangakta pendaftaran RISKI PUTRA 03 GT.23 No.2094/LLa dengan AktaPendaftaran No. 5858 tanggal 16 Maret 2020;3.

Pasal 23Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 13 Tahun 2012tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 161 Ayat (1) UndangUndang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran menyatakan bahwa GrosseAkta Pendaftaran Kapal yang rusak, hilang atau musnah dapat diberikanGrosse Akta baru sebagai pengganti.

Pasal 23 Ayat (1) dan Ayat (2)Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 13 Tahun 2012 tentangPendaftaran dan Kebangsaan Kapal serta peraturan lainnya yangbersangkutan;MENETAPKAN:1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;2.

Menyatakan bahwa Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor 5858yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat JenderalPerhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Utama Makassar dalam halin) adalah Pejabat Pendaftaran dan Pencatat Baliknama Kapal diMakassar telah hilang;Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2020/PN Ffk3.

Memberi izin kepada Kementerian Perhubungan DirektoratJenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Utama Makassardalam hal ini Pejabat Pendaftaran dan Pencatat Baliknama Kapal diMakassar untuk menerbitkan Grosse Akta Pengganti;4.

PK.674/1089/SL-PM/DK-08 tanggal 13 Agustus 2008 diterbitkan oleh Direktorat jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan Jakarta di Jakarta, SURAT UKUR No. 201/Ab tanggal 18 Maret 2008 diterbitkan oleh Kantor Administrasi Pelabuhan Banten di Merak Banten dan GROSSE AKTE Pendaftaran Kapal Tongkang No. 5219 tanggal 11 Juni 2008 milik PT.

ELNUSA Tbk berkedudukan di Jakarta diterbitkan oleh Pejabat Pendaftar dan pencatat Balik Nama Kapal pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan Jakarta di Jakarta Telah Hilang 3.

Menyatakan bahwa Dokumen Kapal Tongkang ELNUSA SAMUDRA 4 berupa SURAT LAUT No : PK/674/1090/SL-PM/DK-08 tanggal 18 Agustus 2008 diterbitkan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan di Jakarta, SURAT UKUR No : 202/Ab serta Nomor dan tanggal 18 Maret 2008 yang diterbitkan oleh Kantor Administrasi Pelabuhan Banten di Merak Banten dan GROSSE AKTE Pendaftaran Kapal Tongkang No : 5220 tanggal 11 Juni 2008 milik PT.

ELNUSA Tbk berkedudukan di Jakarta diterbitkan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal pada Direktorat Jenderal \Perhubungan Laut Departemen Perhubungan Jakarta di Jakarta Telah Hilang ; 4.

Memerintahkan kepada Pejabat pendaftar dan pencatat Balik Nama Kapal pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut departemen Perhubungan Jakarta di Jakarta untuk mencatat hilangnya GROSSE AKTE Balik Nama Kapal Tongkang EWS 1 dan menerbitkan GROSSE AKTE Balik Nama Kapal Tongkang EWS 1 ; -----------------------------------------------------------------------------------------------------8.

ELNUSATbk berkedudukan di Jakarta diterbitkan oleh Pejabat Pendaftar dan pencatat BalikNama Kapal pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen PerhubunganJakarta di Jakarta Telah Hilang3.Menyatakan ..... eee3 Menyatakan bahwa Dokumen Kapal Tongkang ELNUSA SAMUDRA 4 berupaSURAT LAUT No : PK/674/1090/SLPM/DK08 tanggal 18 Agustus 2008diterbitkan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan diJakarta, SURAT UKUR No: 202/Ab serta Nomor dan tanggal 18 Maret 2008yang diterbitkan oleh

perhubungan Laut Departemen Perhubungan Jakarta di JakartaTelah Hilang ; 5 Memerintahkan kepada pejabat Pendaftar dan pencatat Balik Nama Kapal padaDerektorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan Jakarta di Jakartauntuk mencatat tentang hilangnya SURAT LAUT dan GROSSE AKTE PendaftaranKapal Tongkang ELNUSA SAMUDRA 3 dan ELNUSA SAMUDRA 4 danmenerbitkan kembali Surat Laut dan GROSSE AKTE Pendaftaran Kapal Tongkang787ELNUSA SAMUDRA 3. dan ELNUSA SAMUDRA 4 ;Memerintahkan kepada Kepala Kantor

Menteri Perhubungan No.

ELNUSATbk berkedudukan di Jakarta diterbitkan oleh Pejabat Pendaftar dan pencatat BalikNama Kapal pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen PerhubunganJakarta di Jakarta Telah Hilang3 Menyatakan bahwa Dokumen Kapal Tongkang ELNUSA SAMUDRA 4 berupaSURAT LAUT No : PK/674/1090/SLPM/DK08 tanggal 18 Agustus 2008diterbitkan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan diJakarta, SURAT UKUR No: 202/Ab serta Nomor dan tanggal 18 Maret 2008yang diterbitkan oleh Kantor Administrasi

Jenderal perhubungan Laut Departemen Perhubungan Jakarta di JakartaTelah Hilang ; Memerintahkan kepada pejabat Pendaftar dan pencatat Balik Nama Kapal padaDerektorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan Jakarta di Jakartauntuk mencatat tentang hilangnya SURAT LAUT dan GROSSE AKTE PendaftaranKapal Tongkang ELNUSA SAMUDRA 3 dan ELNUSA SAMUDRA 4 danmenerbitkan kembali Surat Laut dan GROSSE AKTE Pendaftaran Kapal TongkangELNUSA SAMUDRA 3 dan ELNUSA SAMUDRA 4; Memerintahkan kepada Kepala Kantor

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA KANTOR DISTRIK NAVIGASI KLAS II JAYAPURA, VS GERSON YULIANUS HASOR (Kepala Suku Marga Hasor

Penggugat:
JASMAN
Tergugat:
1.IKA SUHADI
2.GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU Cq BUPATI KAB KARIMUN Cq KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KAB KARIMUN

Bahwa berdasarkan kwitansi bulan Juli 2012, Penggugat ialah pemilik Kapal MotorTunda bernama NADIAH (Sselanjutnya disebut dengan Kapal NADIAH) sebagaimanadiuraikan dalam Pas Besar Nomor PK.205/15/14/KSOP.SLP.2014 yang dikeluarkanoleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kepala Kantor Kesyahbandaran danOtoritas Pelabuhan Kelas V Selat Panjang atas nama Menteri Perhubungan tanggal25 September 2014 dengan ukuran sebagai berikut: Panjang : 15,00 M (lima belas meter); Lebar 4,10 M (empat koma sepuluh

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun ;4. Bahwa Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat menyewa KapalNadiah adalah untuk Proyek Pengadaan Pelabuhan Dusun Selat BeliahDesa Gemuruh, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, adalah tidakbenar, yang sebenarnya adalah disewakan kepada Pihak Ketiga yaitusaudara EDDY LOOY di Tanjung Pinang ;5.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun ;4. Bahwa berdasarkan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia :Bahwa apabila Gugatan Penggugat yang digugat kurangnya Pihak, sehinggamengakibatkan Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak dan atau tidak dapatditerima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;Sehubungan dengan fakta tentang Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) dan tentang Gugatan Penggugat Kurangnya Pihak yang di Gugat tersebutdiatas, menurut M.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun;17. Bahwa Tergugat menjawab Gugatan Penggugat pada point 19, 20 dan 21,Tergugat Tergugat menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;18. Bahwa Tergugat menolak dalildali Gugatan Penggugat untuk seluruhnyalll. DALAM REKONPENSI :1.

Nadiah dan Tongkang BG JasaMandiri kepada Eddy Loy;T.l4 : (foto copy) Fotocopy gugatan perbuatan melawan ingkar janji(wanprestasi) yang dilakukan oleh Eddy LooyT5 =: (sesuai dengan Fotocopy kontrak Perjanjian antara dinasaslinya) perhubungan (tergugat II) dengan Ilka Suhadi(Tergugat I) tanggal 21 Juni 2017T.I6 : (foto copy) Fotocopy Surat Persetujuan Berlayar NoC.1/PM.36/128/03/2017, Kapal TB. NADIAHmenggandeng TK.

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA cq PT KERETA API INDONESIA (Persero) cq KETUA TIM PENERTIBAN ASST DVP DAOP II BANDUNG

Nomor 751 PK/Pdt/2018Kuasa Khusus tanggal 29 April 2017;Para Pemohon Peninjauan Kembali;1.Lawan:MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA cqPT KERETA API INDONESIA (Persero) cq KETUA TIMPENERTIBAN ASST DVP DAOP Il BANDUNG, yangdiwakili oleh Direktur Aset Tanah dan Bangunan DodyBudiawan, berkedudukan di Jalan Stasiun SelatanNomor 25, Bandung, dalam hal ini memberi kuasakepada Benny Wullur, S.H., M.H.Kes. dan kawankawan, Para Advokat pada Kantor Hukum BennyWullur, S.H. & Associates, beralamat di Jalan

Penggugat:
FAONASOKHI HALAWA
Tergugat:
PIMPINAN/DIREKTUR PT.WIRA JAYA LOGITAMA LINES
Turut Tergugat:
1.KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI, C.Q DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT SIBOLGA
2.KEPALA BPTD SUMATERA UTARA,C.Q BPTD SIBOLGA
3.DIREKTUR UTAMA JASA RAHARJA C.Q KEPALA CABANG JASA RAHARJA SIBOLGA

Menyatakan Grosse Akta Balik Nama Kapal No.7305, yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Jakarta, atas Nama Kapal BUEPE 3 EKS PU 2405, Nama Pemilik PT. PELAYARAN TIMUR JAYA LESTARI, tanggal 25 Mei 2012, telah hilang;
3.

Memberikan ijin Pemohon melaporkan Penetapan ini kepada Kementerian Perhubungan RI, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Jakarta, Grosse Akta Balik Nama Kapal No.7305, atas Nama Kapal BUEPE 3 EKS PU 2405, Nama Pemilik PT. PELAYARAN TIMUR JAYA LESTARI, untuk mendapatkan grosse akta pengganti;
4.

Merintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan RI;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut
2. Menerima permohonan dari pemohon
3. Menetapkan dan memerintahkan kepada Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Pelabuhan Batam untuk menerbitkan kembali :

• Grosse Akte Pengganti kapal SSE MAZU sesuai dengan tempat pendaftaran Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor

Direktorat JenderalPerhubungan Laut Kantor Pelabuhan Batam ;e Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2019, telah tercecer/hilang didaerahSekupang Kota Batam :> Asli 1 (Satu) berkas Grosse Akta kapal SSE MAZU sesuai dengantempat pendaftaran Kementerian Perhubungan Direktorat JenderalPerhubungan Laut Kantor Pelabuhan Batam , Nomor : 5039 tanggal 13Desember 2018 An.

PT.GAMOEDRASALVAGE ENGGINEERS, telah tercecer / hilang di daerah Sekupang KotaBatam, pada tanggal 12 Oktober 2019 dan selanjutnya memerintahkankepada :> Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut KantorPelabuhan Batam untuk menerbitkan kemball :o Grosse Akte Pengganti kapal SSE MAZU sesuai dengan tempatpendaftaran Kementerian Perhubungan Direktorat JenderalPerhubungan Laut Kantor Pelabuhan Batam, Nomor : 5039 tanggal13 Desember 2018, An. PT.

SAMOEDRA SALVAGE ENGGINEERS ;Berdasarkan uraianuraian pemohon tersebut, maka dengan ini pemohonmohon kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam agar dapatkiranya memberikan suatu Surat Penetapan yang amarnya berbunyi sebagaiberikut :Menerima permohonan dari pemohonMenetapkan dan memerintahkan kepada Kementerian PerhubunganDirektorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Pelabuhan Batam untukmenerbitkan kembali :o Grosse Akte Pengganti kapal SSE MAZU sesuai dengan tempatpendaftaran Kementerian Perhubungan

Mentri Perhubungan Direktur Jenderal Perhubungan Laut an. KA.Kesyahbandaran utama Tg. Priok Kabid Status Hukum Dan SertifikasiKapal, tanda bukti P6 ;7. Asli dan Fotocopy PAS BESAR No.PK.204/31/13/KPL.BTM2018, tanggal14 Desember 2018, yang di keluarkan oleh an. Mentri PerhubunganDirektur Jenderal Perhubungan Laut an. Kepala Kantor Pelabuhan BatamKabid Kesyahbandaran, tanda bukti P7 ;8. Asli dan fotocopy Grosse Akta Pendaftaran Kapal No.5039 tanggal 13Desemberi 2018, tanda bukti P.8 ;9.

Menerima permohonan dari pemohon2 Menetapkan dan memerintahkan kepada Kementerian PerhubunganDirektorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Pelabuhan Batam untukmenerbitkan kembali :o Grosse Akte Pengganti kapal SSE MAZU sesuai dengan tempatpendaftaran Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal PerhubunganHal.6 dari 6 Put No.1435/Pdt.P/2019/PN.BtmLaut Kantor Pelabuhan Batam , Nomor : 5039 tanggal 13 Desember2018, An. PT.

Dinas Perhubungan Aceh Cq. Kuasa Pengguna Anggaran Pada Dinas Perhubungan Aceh Cq. Ir. Burhanuddin, MM
Terbanding/Tergugat I : Menteri Perhubungan RI Cq. Dirjen Perhubungan Udara
Terbanding/Tergugat VI : Kepala Kantor Jasa Penilai Publik KJPP Yanuar Bey dan Rekan
Turut Terbanding/Penggugat II : Marlina Diwakili Oleh : Junaidi, SH.,MM.

MENTERI PERHUBUNGAN RI Cq. DIRJEN PERHUBUNGANUDARA, alamat Jl. Medan Merdeka Barat No.8,Gedung Karsa, Lantai5 Kementerian Perhubungan,Jakarta, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada 1.Endah Purnamasari, 2. Gideon P.M. Butarbutar, 3.Yuniza Diantini, 4. Robert Ambrosius S., 5. IkaWahyuningsih, 6. Alnoan Sirait, 7. Zainur Rijal, 8. ApitKomarudin, 9. Sunartopo, 10. Iwan Mulya, 11.Halaman 1 Putusan Nomor 39/PDT/2019/PT BNAMunawari, dan 12.

Abadi, masingmasing sebagai Pejabat/PNS di Lingkungan DirektoratJenderal Perhubungan Udara KementerianPerhubungan Republik Indonesia, beralamat di JalanMedan Merdeka Barat Nomor 8 Jakarta dan KantorUPBU Rembele alamat Jalan Pante Raya Simpang TigaRedelong, Bener Meriah, berdasarkan Surat KuasaKhusus No : HK/02/II/PHBRBL/2018, tanggal 7Februari 2018 dan telah terdaftar dikepaniteraanPengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong denganregister Nomor W1.U19/10/Hk.02/02/SK/2018, tanggal 7Februari 2018, selanjutnya

GUBERNUR PROVINS NANGGROE ACEH DARUSSALAM Cq.DINAS PERHUBUNGAN ACEH Cq KUASAPENGGUNA ANGGARAN PADA DINASPERHUBUNGAN ACEH Cq. IR.BURHANUDDIN,MM.,alamat JI. Mayjend T. Hamzah Bendahara No.52 KutaHalaman 2 Putusan Nomor 39/PDT/2019/PT BNAAlam, Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagaiTergugat III;4. BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH di BenerMeriah, alamat JI. Serule Kayu Redelong, KelurahanSerule Kayu, Kecamatan Bukit, Kota Bener Meriah,dalam hal ini memberikan Kuasa kepada 1.

menunjang angkutan udara.mewujudkan sumber daya manusia yang berjiwa kedirgantaraan,profesional dan mampu memenuhi kebutuhan penyelenggaraanpenerbangan.memenuhi perlindungan lingkungan dengan upaya pencegahan danpenanggulangan pencemaran yang diakibatkan dari kegiatanangkutan udara dan kebandarudaraan, dan pencegahan perubahaniklim, serta kKeselamatan dan keamanan penerbangan.Bahwa TERGUGAT Berdasarkan Peraturan Menteri PerhubunganNomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata KerjaKementerian Perhubungan

Bahwa kedudukan Tergugat II di Bandar Udara Rembele adalahsebagai Unit Penyelenggara Bandar Udara di Lingkungan KementerianPerhubungan yang berada dan bertanggung jawab kepada DirekturJenderal Perhubungan Udara sebagaimana diatur dalam PeraturanMenteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasidan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara sebagaimanadiubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 8Tahun 2018.

Menteri Perhubungan Cq. DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Diwakili Oleh : MUHAMMAD AMIN, SH.
Terbanding/Penggugat : Muh. Nasir Waladi, ST, MT

Bahwa oleh karena TanahAsset Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang dipergunakan PembangunanBandar Udara Samarinda Baru (BSB) ini sudah diserahkan kepada DirektoratJenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan incasu Pemerintah Pusatmaka tidak ada alasan hukum yang dapat membenarkan Penggugat untuk tidakmenarik dan melibatkan Pemerintah RI Cg. Kementerian Perhubungan RI. Olehkarena Pihak Pemerintah RI Cq.

MENTERI PERHUBUNGAN Cq. DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALTIMdalam perkara ini.Akan tetapi yang menjadi persoalan dalam perkara ini, apakah Cq. yangdigunakan Penggugat ini sudah tepat dan benat....... ? Karena makna Cq. menunjukkanadanya hubungan hirarkie dan struktural dalam sistem pemerintahan, sehinggapenggunaan Cq. itu haruslah tepat dan benar.

Udara Kementerian Perhubungan Nomor032/352 7/BPIII/2016 dan Nomor B A. 133 Tahun 2016.

Bahwa oleh karena TanahAsset Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang dipergunakan PembangunanBandar Udara Samarinda Baru (BSB) ini sudah diserahkan kepada DirektoratJenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan incasu PemerintahPusat maka tidak ada alasan hukum yang dapat membenarkan Penggugat untuktidak menarik dan melibatkan Pemerintah RI Cq. Kementerian PerhubunganRlOleh karena Pihak Pemerintah RI Cq.

Oleh karena tanah Penggugat tidak masuk dalam lokasi BSBmaka Penggugat tidak memiliki hak untuk menuntut ganti rugi kepada Tergugat II incasuDinas Perhubungan Prov.

CHINA HARBOUR INDONESIA, pada hari Senin 11 Mei 2015 sebagaimana sesuai dengan Surat Tanda Laporan Kehilangan Barang / Surat-Surat No.Pol :442/B/V/2015/Sektro.Kmo, tertanggal 18 Mei 2015, berupa Gross Akte Balik Nama Kapal Asli No. 2402 tanggal 25 Mei 2001 yang dikeluarkan Oleh Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, atas nama kapal TK. SHB 1016 eks. HD. SHB-1016, nama Pemilik PT.

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta.4. Memerintahkan kepada Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta untuk menerbitkan kembali Gross Akte atas nama kapal atas nama kapal TK. SHB 1016 eks. HD.

Bahwa Pemohon ingin mendapatkan kembali Dokumen Gross Akte pada DirektoratPerkapalan dan Kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, KementerianHal 1dari7 Penetapan 111/Pdt.P/2015/PN.JKT.PSTPerhubungan Republik Indonesia, yaitu Gross Akte Asli (Akta Pendaftaran No. 2402,tanggal 25 Mei 2001) yang di keluarkan Oleh Direktorat Perkapalan dan KepelautanDirektorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan RepublikIndonesia, atas nama kapal TK. SHB 1016 eks. HD.

CHINA HARBOUR INDONESIA.Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan No. 13 Tahun 2012,untuk menerbitkan kembali Gross Akte Pendaftaran atas nama Kapal TK. SHB 1016eks. HD.

CHINA HARBOUR INDONESIA, pada hari Senin 11 Mei 2015sebagaimana sesuai dengan Surat Tanda Laporan Kehilangan Barang / SuratSuratNo.Pol :442/B/V/2015/Sektro.Kmo, tertanggal 18 Mei 2015, antara lain berupa GrossAkte Balik Nama Kapal Asli No. 2402 tanggal 25 Mei 2001 yang dikeluarkan OlehDirektorat Perkapalan dan Kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut,Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, atas nama kapal TK. SHB 1016 eks.HD. SHB1016, nama Pemilik PT.

ZHEN HUA INDONESIA sekarang menjadi PT.CHINA HARBOUR INDONESIA.Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengirimkanSalinan Penetapan ini kepada Direktorat Perkapalan dan Kepelautan DirektoratJenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia diJakarta.Menerbitkan kembali Gross Akte atas nama kapal TK. SHB 1016 eks. HD.

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengirimkanSalinan Penetapan ini kepada Direktorat Perkapalan dan Kepelautan DirektoratJenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia diJakarta.4. Memerintahkan kepada Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Direktorat JenderalPerhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta untukmenerbitkan kembali Gross Akte atas nama kapal atas nama kapal TK. SHB 1016eks. HD.

Sutarno, yang diterbitkan oleh Kantor Administrator Pelabuhan Cirebon Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan telah hilang dan sampai saat ini belum ditemukan;

Sutarno yang diterbitkan oleh Kantor Administrator Pelabuhan Cirebon Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan;

AKASIA 3 Nomor : 875 tanggal 5 Desember 1996 dengan Tanda Selar : GT. 74 No. 313/PPm yang dikeluarkan oleh Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal di Jakarta, Grosse Akte Pendaftaran Kapal KM.

AKASIA 4 Nomor : 662 tanggal 24 Mei 1996 dengan Tanda Selar : GT. 74 No. 267/PPm yang dikeluarkan oleh Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Direktorat Perkapalan dan Pelayaran Kantor Pendaftaran Kapal di Jakarta dan Grosse Akte Pendaftaran Kapal KM.

AKASIA 5 Nomor : 663 tanggal 24 Mei 1996 dengan Tanda Selar : GT. 74 No. 279/PPm yang dikeluarkan oleh Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Direktorat Perkapalan dan Pelayaran Kantor Pendaftaran Kapal di Jakarta, telah hilang pada tanggal 7 Desember 2022 dan sampai saat ini belum ditemukan ;

FANGIONOPERKASA SEJATI, pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2016 sebagaimana sesuai dengan Surat Tanda Laporan Kehilangan Barang/ Surat-surat Nomor B/1910/VII/2016/RES JAKBAR, tertanggal 12 Juli 2016 Berupa Grosse Akte Asli (Akte Pendaftaran No. 4294, tanggal 29 Januari 2015) yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok, Direktorat Jenderal Pehubungan Laut, Kemeterian Perhubungan, nama Kapal Motor Tunda FPS-08, nama Pemilik PT. FANGIONOPERKASA SEJATI ;3.

Memerintahkan kepada Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan di Jakarta untuk menerbitkan kembali Grosse Akta pengganti (Akta Pendaftaran No. 4294 tersebut), atas nama Kapal Motor Tunda FPS-08 tersebut ;4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan ;5.

FANGIONOPERKASA SEJATI, antara lainGrosse Akte Asli (Akte Pendaftaran No. 4924, tanggal 29 Januari 2015)Halaman 17 dari 11 Penetapan Nomor 412/Pat.P/2016/PN.JKTBAT.yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok,Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan,nama Kapal Motor Tunda FPS08 nama Pemilik PT.FANGIONOPERKASA SEJATI ;3.

Bahwa Pemohon ingin mendapat kembali Dokumen Grosse Akte padaKantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok, Direktorat JenderalPerhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, yaitu Grosse Akte Asli(Akte Pendaftaran No. 4929, tanggal 29 Januari 2015) yangdikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok,Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kemeterian Perhubungan,nama Kapal Motor Tunda FPS08, nama Pemilik PT.FANGIONOPERKASA SEJATI ;5.

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Baratuntuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada KantorKesyahbandaran Utama Tanjung Priok, Direktorat JenderalPerhubungan Laut, Kementerian Perhubungan ;4. Memerintahkan kepada Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok,Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan diJakarta untuk menerbitkan kembali Grosse Akta atas nama KapalMotor Tunda FPS08 ;5.

/2016/RES JAKBAR, tertanggal 12 Juli 2016 ;Bahwa Pemohon ingin mendapat kembali Dokumen Grosse Akte padaKantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok, Direktorat JenderalPerhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, yaitu Grosse Akte Asli(Akte Pendaftaran No. 4929, tanggal 29 Januari 2015) yangdikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok,Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kemeterian Perhubungan,nama Kapal Motor Tunda FPS08, nama Pemilik PT.FANGIONOPERKASA SEJATI ;Bahwa sesuai dengan ketentuan

Perhubungan No. 13 tahun2012 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal, pasalpasal dalamKitab UndangUndang Hukum Acara Perdata, serta ketentuanketentuanhukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini :MENETAPKAN:1.

MENETAPKAN :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan surat milik Pemohon berupa Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor : 7307 tanggal 25 Mei 2012 nama Kapal Tongkang Bian 2 eks PU 3302 atas nama Pelayaran Timur Lestari yang dikeluarkan oleh Pejabat Pendaftaran dan Pencatat Balik Nama Kapal, Direktorat Perkapalan Kepelautan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan di Jakarta telah hilang;
3. Memerintahkan

Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan penetapan/putusan kepada Pejabat Pendaftaran dan Pencatat Balik Nama Kapal, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan di Jakarta untuk menerbitkan Grosse Akta Hipotik Kapal pengganti;

Penggugat:
PT.Sentra Niaga Kalimalang Parkir diwakili H TOHA HASAN Direktur Utama PT Sentral Niaga Kalimalang Parkir
Tergugat:
Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi

CUPA SIREGAR, SH.Kesemuanya Warganegara Indonesia, PekerjaanAdvokat/Konsultan Hukum, Pada Kantor Hukum BERNANDO PNABABAN, SH Beralamat di Jalan Caringin Raya No. 99A,Kota Bekasi, berdasarkan Suarat Kuasa Khusus tertanggal26 Februari 2018 (terlampir) ;Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT MELAWANKEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BEKASI, berkedudukan di Jalan AhmadYani No 1 Kota Bekasi, Jawa Barat ;Berdasarkan Surat kuasa Nomor 551.1/074/DISHUBLALIN,tertanggal 2 April 2018, memberikan kuasa kepada ; 1.

Nama : Imam Riyanto ;Jabatan : Pelaksana pada Dinas Perhubungan KotaBekasi ; Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, selaku Tim KuasaHukum Pemerintah Kota Bekasi yang berkedudukan di Jalan Jend.Ahmad Yani No. 1 Kota Bekasi ;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ; Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut :1.

PTUN.BDG ; TENTANG DUDUK SENGKETABahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 5 Maret 2018,yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung padatanggal 5 Maret 2018, dengan Register perkara Nomor : 15/G/2018/PTUN.BDGyang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam surat gugatan Penggugat ;Bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimanadalam gugatan Penggugattersebut ; Menimbang, bahwa yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara iniadalah : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan

Kota Bekasi Nomor551.1/Kep.682.ADishub/IX/2017 tanggal 15 September 2017 tentang PencabutanKeputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi Nomor 551.1/36/DISHUBTentang Izin Penyelenggaraan Parkir Swasta oleh PT.