Ditemukan 14788 data
9 — 0
Menetapkan jatuh Talak I (satu) bain sughro dariHal 3 dari 6 halaman Perkara Nomor31/Pdt.G/2008/PA.PlgTergugat kepada Penggugat;III.
dikaruniai 4 oranganak, yang mana anak anak tersebut saat ini beradadalam pengasuhan Penggugat;Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 oranganak, yang mana anak anak tersebut saat ini beradadalam pengasuhan Penggugat;Bahwa, mereka sering bertengkar disebabkan Tergugatselalu bohong, selalu ingkar janji dan kasarterhadap Penggugat dan Tergugat sering memukulPenggugat;Bahwa, mereka sudah berpisah lebih kurang 1 tahun;Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkatHal 5 dari 6 halaman Perkara Nomor31
Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kelas I APalembang untuk mengirimkan salinan putusan ini setelahberkekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan yangwilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan TergugatHal 7 dari 6 halaman Perkara Nomor31/Pdt.G/2008/PA.Plgserta PPN KUA Kecamatan di tempat perkawinan Penggugatdan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftaryang disediakan untuk itu;5.
Jumlah Rp. 286.000,Hal 9 dari 6 halaman Perkara Nomor31/Pdt.G/2008/PA.Plg
98 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
Peralatan utama dan tingkat kesulitan pekerjaan yang dilelangkan tidakdapat dipenuhi / dilaksanakan oleh Penyedia jasa dengan kualifikasimenengah;Dengan demikian menurut hukum, Permen PUPERA Nomor31/PRT/M/2015, memuat Nomorrma Hukum Tentang: Pagu anggaranRp2.500.000.000,00 sampai dengan pagu anggaran Rp50.000.000.000,00adalah pangsa pasar yang diperuntukkan bagi Penyedia jasa pelaksanapekerjaan konstruksi dengan Kualifikasi Usaha Menengah.4.
Jadi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Nomor31/PRT/M/2015, Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan MenteriPekerjaan Umum, Nomor 07/PRT/M/2011 Tentang Standar dan PedomanPengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi dalam Pasal 6dAyat (5) dan Ayat (7) hanya khusus MEMUAT NORMA HUKUM tentangstandar dan pedoman pengadaan pekerjaan konstruksi yang wajib ditaatioleh Pihak terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintahdan Kualifikasi untuk Usaha Menengah;5.
Putusan Nomormor 21 P/HUM/2016Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 11/SE/M/2016, tanggal 19 April2016, tentang Penjelasan Persyaratan Klasifikasi Bidang dan Kualifikasi UsahaDalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri PekerjaanUmum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman PengadaanPekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi;Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkantentang substansi permohonan
Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 14 Tahun1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 angka 4 dan Pasal 2 Ayat (4)Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;Menimbang, bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiilberupa Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatRepublik Indonesia Nomormor 11/SE/M/2016, tanggal 19 April 2016, tentangPenjelasan Persyaratan Klasifikasi Bidang dan Kualifikasi Usaha DalamPeraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor31
Putusan Nomormor 21 P/HUM/2016yang mesyaratkan pengaturan mengenai klasifikasi bidang, sedangkanPeraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri PekerjaanUmum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standard dan Pedoman PengadaanPekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi, hanya mensyaratkan tentangkualifikasi penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi. sehingga Pemohonmerasa dirugikan dan mengajukan permohonan keberatan hak uji materiilkepada
Terbanding/Penggugat : HUSAINI
49 — 21
Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor31/G/2018/PTUNBNA. tanggal 12 Desember 2018;. Berkas perkara, Suratsurat bukti yang diajukan oleh para pihak danSuratSurat yang berkenaan dengan perkara inl;.
TUNMDNFormul02/Proksi01/KIMdalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor31/G/2018/ PTUN.BNA. tanggal 12 Desember 2018 yang amarnya berbuny!sebagai berikut; 22222 nnn nnn nnn nn nnn nnn nnnMENGADILIDALAM PENUNDAAN: Menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yangdimohonkan olehPenggudgat; 222222 nn ne nnnDALAM EKSEPSI; Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;DALAM POKOK SENGKETA;1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;2.
bandingApabila Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berpendapat lainmohon putusan yang seadiladilnya (Ex Aqueo Et Bono); Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan olehTergugat/Pembanding tersebut, Penggugat/Terbanding mengajukan KontraMemori Banding tanggal 30 Januari 2019 yang diterima di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 30 Januari 2019dan telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding dengan SuratPemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor31
telah diubah dengan UndangUndang Nomor9 Tahun 2004 terakhir dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 dantelah diajukan memenuhi syaratsyarat yang ditentukan oleh undangundang,sehingga permohonan banding Tergugat/Pembanding secara formal dapatCiteriMa; 722 2 nne nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn cnc nnnMenimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkasperkara yang terdiri dari: Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita AcaraPersidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor31
banding; n nnn nonce n nnn nnn nce nnn ne nc nn nc ncnnnnneMenimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding MajelisHakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak menemukan adanyahalhal baru yang perlu dipertimbangkan secara khusus, akan tetapi telahdipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Banda Aceh) 272222 n nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnnMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor31
14 — 10
agama Islam, bertempat tinggaldi Kota Baubau, (Pemohon);Me loaowaeon(Termohon), umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tidakada, bertempat tinggal dahulu diKabupaten Buton, (Termohon);Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca surat surat yang berhubungan dengan perkaraini;Telah mendengar keterangan (Pemohon) dan (Termohon);TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa (Pemohon) dalam surat permohonan(Pemohon) bertanggal 17 Januari 2011 yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dalam register Nomor31
mediasi oleh mediatorPengadilan Agama Baubau atas nama Ruslan, S.Ag.Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 10 Februari2011 (Pemohon) tidak hadir di persidangan meskipun dalamberita acara persidangan tangal 27 Januari 2011 (Pemohon)telah diperintahkan hadir pada hari dan tanggalpersidangan tersebut;Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 24Februari 2011 (Pemohon) untuk kedua kalinya tidak hadirdalam persidangan meskipun telah dipangil secara resmidan patut; sebagaiman berita acara pemanggilan Nomor31
cerai yang diajukan(Pemohon) register Nomor 31/Pdt.G/2011/PA.BB harusdinyatakan gugur demi hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang UndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diamandemen dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang undang Nomor 50 Tahun2009 tentang Peradilan Agama, maka (Pemohon) dibebaniuntuk membayar biaya perkara;Mengingat dan memperhatikan segala ketentuanPerundang undangan dan peraturan lain yang berkaitandengan perkara ini;MENGADILI Menyatakan permohonan (Pemohon) Nomor31
DARIUS DALA
Tergugat:
FATIMAH MUSTAFA
Turut Tergugat:
1.AMROSIUS GOSI
2.ALFONSUS TIRO
3.YEREMIAS SATU
4.YOHANES DON BOSCO WATU
5.ANYELINA ERO
6.EMANUEL SENA
7.KRISTOFOTUS SIKU
8.MARIA KLARA INA
9.YEREMIAS DE'E
10.ALFONSUS SINON
11.HYRONIMUS RANDE
12.THADEUS TUA MAI
13.EMANUEL SALA
14.FRANSISKUS SANGGU
15.ERNESTA UMI ERO
16.BERNADETHA TEMU
17.KRISTIANUS S. BALUN
18.STEFANUS SIKU
19.Pemerintah Republik Indonesia,Cq. Menteri Dalam Negeri, Cq. Gubeernur Nusa Tenggara Timur, Cq. Bupati Ende, Cq. Camat Ende Tengah,Cq. Kepala Kelurahan Mautapaga
20.Pemerintah RI, Cq. Kepala BPN RI., Cq. Kepala BPN Wil. NTT, Cq. Kepala Badan Pertanahan Kab. Ende
87 — 35
., tertanggal 10 November 2020,selanjutnya disebut sebagai Kuasa Turut Tergugat IV;Pengadilan Negeri tersebut ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor31/Pdt.G/2020/PN End tertanggal 21 Oktober 2020 tentang PenunjukkanMajelis Hakim;Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor31/Pdt.G/2020/PN End tertanggal 21 Oktober 2020 tentang Penetapan HariSidang;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa pihak Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan,Penggugat datang menghadap bersama Kuasa Hukumnya, dan Turut TergugatI, Turut Tergugat Il, Turut Tergugat Ill, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, TurutTergugat VII, Turut Tergugat XI, Turut Tergugat XII hadir dan Turut Tergugat XXhadir kuasanya, dipersidangan,Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN EndMenimbang, Tergugat tidak hadir di persidangan, tanpa alasan yang sah,meskipun sudah dipanggil berdasarkan relass panggilan kepada Nomor31
Demikian juga dalam Putusan MA Nomor: 1841/Pdt/1984 tanggal23 November 1985 menyatakan selama proses pemeriksaan persidanganbelum berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatannya tanpapersetujuan Tergugat;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkaragugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat tersebut tidak bertentangandengan hukum, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara gugatan Nomor31/Pdt.G/2020/PN End diajukan sebelum pemeriksaan
PT. BANK RAKYAT INDONESIA UNIT WANGURER
Tergugat:
1.SURYATI PAREHO
2.RIDWAN LAKORO
22 — 8
menutupi seluruhkewajiban hutang PIHAK KEDUA / DEBITUR & II atau PIHAK KEDUA/DEBITUR & Il menyatakan penyerahan sepenuhnya penentuan nilaiHalaman 3 dari 5 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G.S/2019/PN Bitjual agunan SHGB Nomor : 348 Winenet atas nama Ridwan Lakorokepada PIHAK PERTAMA/ BANK;Setelah Surat Perdamaian tanggal 18 Oktoberi 2019 tersebut dibuat danditandatangani, maka atas persetujuan para pihak/ Penggugat dan Tergugat, isiSurat Perdamaian tersebut diambil alin menjadi isi dari Akta Perdamaian Nomor31
/Pdt.G.S/2019/PN Bit ini, kKemudian dibacakan di hadapan parapihak/Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya para pihak/ Penggugat dan Tergugatmenyatakan telah menyetujui selurun isi Akta Perdamaian Nomor31/Pdt.G.S/2019/PN Bit dan akan memenuhi kewajiban sebagaimana yangtertuang di dalam Akta Perdamaian tersebut.Kemudian Pengadilan Negeri Bitung menjatuhkan putusan sebagaiberikut :PUTUSANNomor 31/Pdt.G.S/2019/PN BitDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri tersebut;Telah membaca
Menghukum para pihak/ Penggugat dan Tergugat untuk mentaati SuratPerdamaian tertanggal 18 Oktober 2019 yang telah disetujui tersebut,Halaman 4 dari 5 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G.S/2019/PN Bitsebagaimana termuat pula di dalam Akta Perdamaian Nomor31/Pdt.G.S/2019/PN Bit;2.
22 — 9
sebagai Penggugat;melawanXXXXXXXXXXXXXX, UMuUr43 tahun, agama Islam, pendidikanSLTP,pekerjaanSopir,tempat tinggal di Jalan Randu SP 2, No.16, RT O06, RW O01, Kampung Desay, Distrik Prafi,Kabupaten Manokwari,sebagaiTergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telanh mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18Januari 2021 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan Nomor31
(Hakim Pangadilan Agama Manokwari) sebagai mediator dan mediasitelah dilaksanakan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat dan berdasarkanlaporan mediator tertanggal 03 Februari 2021 dinyatakan berhasil;Menimbang, pada persidangan tertanggal O4 Februari 2021,Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan Nomor31/Pdt.G/2021/PA.Mw dengan alasan penggugat telah kembali rukun dengantergugat;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyampaikanjawaban
Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor31/Pdt.G/2021/PA.Mw, dari Penggugat;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register perkara;3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp422.000,00 (empat ratus dua puluh dua ribu rupiah).Demikian penetapan ini dijatunkan di Pengadilan Agama Manokwaridalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Kamis, tanggal 04Hal 5 dari 6 hal. Pent.
Terbanding/Penggugat : Prof. Dr. Andi Faisal Bakti, M.A.
391 — 185
Putusan Nomor 252/B/2021/PT.TUN.JKTLitigation) melalui eCourt pada Sistem Informasi Pengadilan Tata UsahaNegara Serang, tanggal 7 Oktober 2021;Bahwa Kuasa Hukum Terbanding/Penggugat mengajukan KontraMemori Banding tertanggal 29 Oktober 2021 yang ditandatangani secarabersamasama oleh Kuasa Hukum Terbanding/Penggugat, isi danpermohonan/tuntutan dari Kontra Memori Banding Terbanding/Penggugatsebagaimana terlampir di dalam berkas (bundel) B perkara Nomor31/G/2021/PTUN.SRG, melalui susulan lewat email
HakimPengadilan Tingkat Banding menjadi pertimbangan hukum dalam memutussengketa ini pada tingkat banding, untuk singkatnya putusan tersebut secaramutatis mutandis dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan denganputusan ini dan termuat kembali dalam pertimbangan ini;Menimbang, bahwa mengenai keberatankeberatanPembanding/Tergugat sebagaimana termuat didalam Memori Bandingnya,menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak terdapat halhal baru yang dapatmembatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor31
/G/2021/PTUN.SRG, tanggal 21 September 2021 tersebut, oleh karena ituMemori Banding tersebut patut dikesampingkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebutdiatas dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor31/G/2021/PTUN.SRG, tanggal 21 September 2021 yang telah mengabulkangugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya haruslah dikuatkan;Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Serang Nomor 31/G/2021/PTUN.SRG, tanggal 21 September 2021dikuatkan
Sebagaimana diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah SetelahMenempuh Upaya Administrasi, serta ketentuanketentuan lain yang berkaitandengan perkara ini;MENGADILI Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat; Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor31/G/2021/PTUN.SRG, tanggal 21 September
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : DJOKO TRI ATMOJO, SH
21 — 9
oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 9 Mei2020 sampai dengan 7 Juli 2020.Halaman 1Putusan Nomor 195/PID.SUS/2020/PT SMGDalam tingkat banding ini Terdakwa tidak didampingi oleh PenasehatHukum;Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan TinggiJawa Tengah tertanggal 27 April 2020 Nomor 195/PID.SUS/2020/PT SMGtentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkaraNomor 195/PID.SUS/2020/PT SMG;Telah membaca Berkas perkara Terdakwa Nomor31
/Pid.Sus/2020/PN.Skh beserta salinan putusan Pengadilan NegeriSukoharjo Nomor31/Pid.Sus/2020/PN.Skh tanggal 8 April 2020;Telah membaca Surat Dakwaan Nomor : PDM08/SUKOH/Enz.2/02/2020 tanggal 14 Februari 2020 sebagai berikut sebagaiberikut:KESATU :Bahwa ia terdakwa Nova Dwi Utomo Alias Nova Bin Alm.
Surat Pernyataan Banding yang diajukan Terdakwa pada tanggal 9 April2020 dan Penuntut Umum pada tanggal 13 April 2020 telah mengajukanbanding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor31/Pid.Sus/2020/PN Skh tanggal 8 April 2020;.
Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor31/Pid.Sus/2020/PN Skh masingmasing kepada Penuntut Umumtertanggal 14 April 2020 dan kepada Terdakwa tertanggal 14 April 2020telah diberitahukan agar mereka mempelajari berkas perkara Nomor31/Pid.Sus/2020/PN Skh di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjosebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi JawaTengah;Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat bandingyang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan
191 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara JakartaNomor 185/B/2019/PT.TUN.JKT, tanggal 19 Agustus 2019 yangmenguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor31/G/2018/PTUNSRG, tanggal 11 April 2019;Mengadili Sendiri:Dalam Eksepsi: Menerima Eksepsi Pemohon Kasasi ;Dalam Pokok Perkara: Menolak gugatan Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/semulaPenggugat untuk seluruhnya atau setidaktidaknya menyatakan gugatanTermohon Kasasi/ dahulu Terbanding/ semula Penggugat dinyatakantidak dapat
Putusan Nomor 7 K/TUN/2020menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor31/G/2018/PTUNSRG, tanggal 11 April 2019.Mengadili sendiri:Dalam Eksepsi: Menerima Eksepsi Pemohon Kasasi II/Tergugat II Intervensi 2 (YuliaZulfa Dewi, Hary Chandra Hamzah dan Ahmad Zaki Hamzah);Dalam Pokok Perkara:1. Menyatakan gugatan Penggugat/Termohon Kasasi (Ny. Wong IvonneEmmy) tidak dapat diterima atau ditolak seluruhnya;2. Menghukum Termohon Kasasi (Ny.
Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara JakartaNomor 185/B/2019/PT.TUN.JKT, tanggal 19 Agustus 2019 yangmenguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor31/G/2018/PTUNSRG, tanggal 11 April 2019;Mengadili Sendiri:Dalam Eksepsi: Menerima Eksepsi Pemohon Kasasi Ill (Rr.
Putusan Nomor 7 K/TUN/2020Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima padatanggal 18 September 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPutusan ini, Pemohon Kasasi IV meminta agar Majelis Hakim di tingkatkasasi menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut :Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor31/G/2018/PTUNSRG, tanggal 11 April 2019;Mengadili Sendiri:Dalam Eksepsi: Menerima eksepsi Pemohon Kasasi/Pembanding/semula Tergugat untukseluruhnya;Dalam
Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara JakartaNomor 185/B/2019/PT.TUN.JKT., tanggal 19 Agustus 2019 yangmenguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor31/G/2018/PTUNSRG, tanggal 11 April 2019;MENGADILI SENDIRI:Dalam Eksepsi: Menerima Eksepsi Tergugat, Tergugat Il Intervensi 1, Tergugat IIIntervensi 2 dan Tergugat Il Intervensi 3 mengenai KewenanganHalaman 11 dari 13 halaman.
Terbanding/Tergugat : LA EDE
56 — 43
Bahwa benar dalil Pelawan pada Poin (1) bahwa yang dimohonkanuntuk dilaksanakan sita eksekusi adalah objek sita eksekusi terhadapHalaman 10 dari 18 Halaman Putusan NOMOR31/PDT/2020/PT KDIsebidang tanah seluas 1.012 M?
Menyatakan hukum bahwa perjanjian pinjammeminjam uang(hutangpiutang) antara Penggugat dan Tergugat adalah sah danmengikat;Halaman 11 dari 18 Halaman Putusan NOMOR31/PDT/2020/PT KDI3. Menyatakan hukum bahwatTergugat telah melakukan perbuatanhukum Wanprestasi (Cidera Janji) dan sangat merugikanPenggugat dengan segala akibat hukumnya ;4.
Pelawan tidak memahami mekanisme EksekusiPembayaran Sejumlah uang yang mana berlaku asas bahwa ObjekHalaman 12 dari 18 Halaman Putusan NOMOR31/PDT/2020/PT KDIeksekusi meliputi semua harta debitur, dengan patokan sampaisemua hutang (tagihan) terlunasi.
Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri BauBau Nomor30/Pdt.Bth/2019/PN.Bau tanggal 14 April yang dimohonkan Bandingtersebut.Halaman 15 dari 18 Halaman Putusan NOMOR31/PDT/2020/PT KDI3.
Panitera PenggantiHUSAENI, S.H.Rincian Biaya Perkara: Redaksi : Rp 10.000,00, Meterai :Rp 6.000,00, Pemberkasan : Rp134.000,00,Jumlah : Rp150.000,00 ( Seratus lima puluh ribu rupiah )Halaman 18 dari 18 Halaman Putusan NOMOR31/PDT/2020/PT KDI
Drs. H.E. WAHIDIN DN, M.SI
Tergugat:
1.Gubernur Prov Jawa Barat cq. Bupati KDH TK II Sumedang
2.Pelaksana Pembebasan Tanah Kabupaten Sumedang
3.SATUAN KERJA NON VERTIKALPEMBANGUNAN WADUK JATI GEDE
50 — 11
SATUAN KERJA NON VERTIKAL TERTENTUPEMBANGUNAN WADUK JATIGEDE beralamat di Jalan RayaBendungan Jatigede Km 15, Desa Cijeungjing, KecamatanJatigede, Kabupaten Sumedang ;Selanjutnya disebut sebagai Tergugat III ;Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2018/PN.Smd.PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;Telah membaca : Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor31/Pdt.G/2018/PN.Smd. tertanggal 11 Desember 2018 tentangPenunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor31/Pdt.G/2018/PN.Smd.;
42 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
koma lima) meter;Dikembalikan kepada yang berhak PT Setia Mulia Utama melalui saksiKristian Yosep bin Hendri Datu Berti; 1 (satu) buah tang besi dengan gagang terbungkus plastik berwarnamerah; 1 (satu) buah tang besi merk WIPRO dengan gagang terbungkusplastik berwarna hitam kombinasi hijau; 1 (satu) buah topi warna hitam kombinasi biru bertuliskan GUESS;Dimusnahkan;Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor31
alasan permohonan kasasi yang diajukanPemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyasebagaimana terlampir dalam berkas perkara;Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukanPemohon' Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agungberpendapat sebagai berikut:Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dapatdibenarkan karena Judex Facti salah menerapkan hukum dalam mengadiliperkara Terdakwa Daswadi alias Idas bin Arifin;Bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor31
kabel;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatanTerdakwa telah memenuhi unsurunsur pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke5 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, oleh karena ituTerdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 753 K/Pid/2018Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untukmengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umumtersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor31
Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke5 KUHP, UndangUndang Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UndangUndang Nomor 14Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Keduadengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI: Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUTUMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SAMBAS tersebut; Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor31
109 — 47
Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor31/Pdt.G/2020/PTA.Pdg.2. Menghukum Tergugat (Jalisman bin Jafar) membayar kepadaPenggugat (Susilawati binti Yusri), berupa:2.1. Nafkah Madhiyah sejumlah Rp.1.350.000,00 (satu juta tiga ratuslima puluh ribu rupiah);2.2. Nafkah Iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);2.3. Mutah sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);2.4.
ketentuan pasal 89 ayat ( 1 ) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009sebagai perubahan kedua atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara tingkat pertamadibebankan pada Pemohon Konvensi/.Tergugat Rekonvensi/Terbanding danbiaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada TermohonKonvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor31
dan 2.3, diatas kepada PenggugatRekonvensi/Pembanding sebelum ikrar talak dilaksanakan;4.Menetapkan anak bernama Hachi Julita binti Jalisman umur 20 tahun danAvicena Hanafi bin Jalisman umur 15 tahun berada dibawah pemeliharaan(hadhanah) Penggugat Rekonvensi/Pembanding;5.Menghukum = Tergugat Rekonvensi/Terbanding memberikan biayapemeliharaan 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi/Pembandingdengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding bernama Hachi Julita binti JalismanHalaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor31
Syafri Amrul, M.H.I. masingmasing sebagai Hakim anggota dandiucapkan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, pada hariKamis tanggal 14 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan1441 Hijriyah dengan dihadiri oleh hakimhakim anggota tersebut dan FaizalRoza, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belahpihak berperkara;Ketua MajelisHalaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor31/Pdt.G/2020/PTA.Pdg.Drs. Hamdani S., S.H., M.H.I.Hakim Anggota Dra. Hj.
Biaya Meterai Rp 6.000,00Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor31/Pdt.G/2020/PTA.Pdg.
397 — 180 — Berkekuatan Hukum Tetap
KotaJambi;: Islam;: Mantan Kepala Unit BRI Simpang IV Sipin,Kota Jambi;Terpidana tersebut diajukan di depan persidangan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi karena didakwa dengandakwaan sebagai berikut:Dakwaan Primair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor31
Putusan Nomor 68 PK Pid.Sus/2020Dakwaan Subsidair :Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi juncto Pasal 64 Ayat (1) KitabUndangUndang Hukum Pidana;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriJambi
, tanggal 20 Mei 2016 sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa FERRI DWI ADRIANSAH terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimanadalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junctoPasal 64 Ayat (1) KUHP;2.
demikian tergambar dalam banyakyurisprudensi;Bahwa selain yurisprudensi, alasan Mahkamah Agung tetap berpegangteguh pada pendapatnya antara lain mengacu pada ketentuan Pasal 5Ayat (1) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman yang menyatakan bahwa: Hakim dan Hakim Konstitusi wajibmenggali, mengikuti dan memahami nilainilai hukum dan rasa keadilanyang hidup dalam masyarakat:Bahwa mengenai keuangan negara, Mahkamah Agung juga tetapberpedoman pada ketentuan Penjelasan Umum UndangUndang Nomor31
Putusan Nomor 68 PK Pid.Sus/2020Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2)huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolakdan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetapberlaku;Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkarapada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;Mengingat Pasal 2 Ayat(1) juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah
PT BRI Persero Tbk Unit Bojong
Tergugat:
1.ASIAH
2.DASRO
25 — 4
selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT I;DASRO, lahir di Tegal pada tanggal 15 Oktober 1948,jenis kelamin Lakilaki, beralamat di DesaPucangluwuk Rt.004 Rw.002 Kecamatan BojongHalaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 31/Pdt.G.S/2019/PN Siw.Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT II;PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;Setelah membaca dan mempelajari surat gugatan Penggugat tanggal 21Oktober 2019 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan NegeriSlawi pada tanggal 5 November 2019 di bawah register Nomor31
;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi tertanggal5 November 2019 tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;Setelah mendengar permohonan yang disampaikan oleh KuasaPenggugat secara lisan di persidangan tentang pencabutan perkara Nomor31/Pdt.G.S/2019/PN Slw yang juga telah disepakati oleh Para Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dari Kuasa Penggugattentang pencabutan perkara ini, dan oleh karena telah terjadi kesepakatanperdamaian di luar persidangan antara
89 — 10
,masingmasingsebagai Hakim Anggota yangditunjukberdasarkanSuratP enetapanKetuaPengadilanNegeriWonosobotanggal01Juli2016Nomor15/Pen.Pdt.Bth/2016/PN Wsb,Penetapan/ Hal2dari3 Penetapan Nomor31/Pat.G/2014/PN Wsbtersebutdiucapkanpadahariitujugadalam sidang yang terobuka untuk umumoleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh ULLY KRISWANTO, S.H,PaniteraPengganti PengadilanNegeriWonosobodengandi hadiri olehKuasaPelawandandihadiri Kuasa Terlawan;HAKIMHAKIM ANGGOTA HAKIM KETUADIAN NUR PRATIWI, S.H.M.H,LiSLAMET
Meterai Putusan : Rp. 6.000,00+Jumlah : : Rp581.000,00 (lima ratus delapan puluh saturibu rupiah)/ Hal3dari3 Penetapan Nomor31/Pat.G/2014/PN Wsb
77 — 12
Sunardi, lahir di Grobogan, 18 September 1964, pekerjaan Swasta,bertempat tinggal di Desa Prawoto RT 1 RW 3, Kecamatan Sukolilo,Kabupaten Pati, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;Tergugat dan Tergugat Il tersebut selanjutnya disebut sebagai ParaTergugat;Pengadilan Negeri tersebut,Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor31/Pdt.G.S/2020/PN Pti tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini;Setelah membaca berkas yang bersangkutan;Menimbang, bahwa pada hari sidang
Menyatakan bahwa perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor31/Pdt.G.S/2020/PN Pti dicoret dari register perkara Gugatan Sederhana;3.
8 — 5
disebut sebagaiPenggugat;melawanTergugat, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidakbekerja, tempat tinggal di XXxXXXxXXXxXXXxXxXXxXXXXXXXXXXXxXXXXXXXXKecamatan Jombang, Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagaiTergugat;Pengadilan Agama tersebut;Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta mendengarketerangan pihak Penggugat di persidangan;DUDUK PERKARABahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 5 Januari 2018 yangdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor31
Membebankan biaya perkara menurut Hukum;Atau menjatuhkan putusan lain yang seadiladilnya.Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telahdatang sendiri menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datangdan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sahuntuk hadir di persidangan, meskipun menurut relaas panggilan Nomor31/Pdt.G/2018/PA.Clg tanggal 17 Januari 2018 yang dibacakan di persidangan,Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;Bahwa, Majelis
Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor31/Pdt.G/2018/PA Clg. dari Penggugat;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register perkara;3.
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT ARTO MORO
Terbanding/Tergugat II : DARMAWAN
Terbanding/Tergugat III : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL
Terbanding/Tergugat IV : KANTOR PERTANAHAN NASIONAL, BPN UNGARAN
95 — 38
tentang penunjukanMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belahpihak tersebut diatas ;Berkas perkara Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Unr berikut surat suratlainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmiputusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 31/Pdt.G/2020/PN.Unr tanggal21 Oktober 2020;Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal3 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriUngaran pada tanggal 9 Maret 2020 dalam Regester Nomor31
Membebankan kepada Pengugat Konvensi untuk membayar seluruhbiaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp 2.020.000 (dua juta duapuluh ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor31/Pdt.G/2020/PN.Unr tanggal 21 Oktober 2020 tersebut telah diberitahukankepada Tergugat IV pada tanggal 2 Nopember 2020 ;Menimbang, bahwa terhadap Putusan perkara Nomor31/Pdt.G/2020/PN.Unr, yang diputus oleh Pengadilan Negeri Ungaran tanggal21 Oktober 2020 tersebut, Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat
Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;Dalam Eksepsi : Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor31/Pdt.G/2020 /PN Unr. tanggal 21 Oktober 2020 ;Dalam Pokok Perkara: Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor31/Pdt.G/2020/PN.Unr tanggal 21 Oktober 2020;Dalam Rekonvensi : Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor31/Pdt.G/2020/PN.Unr tanggal 21 Oktober 2020;Dalam Eksepsi Konvensi dan Rekonvensi : Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Pembandinguntuk