Ditemukan 9406 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : penginapan penggunaan
Penelusuran terkait : Penghinaan
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 24-02-2015 — Putus : 23-06-2015 — Upload : 27-07-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 38/PDT.SUS.PHI/2015/PN BDG
Tanggal 23 Juni 2015 — PT.ASIA PACIFIC FIBERS,Tbk; LAWAN; KUNTJAHYO INDRO PRABOWO; JUNIANTO;
52 — 10
  • Junianto yang tertuang dalamBerita AcaraPemeriksaan, para saksisaksi tidakmengetahui dan mengenal pelaku yang telahmelakukan penghinaan yang ditujukan kepadaperusahaan dan Serikat Pekerja. Pihak KepalaKepolisisan Resort Klari kemudian menghentikanpenyidikan dan Pihak perusahaan menerimahasillaporan tersebut ;G. Pada tanggal 19 Mei 2014 Perusahaan mengirimkansurat yang isinya pemberitahuan pembayaran upahsebesar 70% dari upah tetap. Sdr.
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 12-12-2019 — Putus : 20-01-2020 — Upload : 23-01-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 428/PDT/2019/PT MKS
Tanggal 20 Januari 2020 — Pembanding/Tergugat : DIREKTORAT JENDRAL BINA MARGA Diwakili Oleh : DIREKTORAT JENDRAL BINA MARGA
Terbanding/Penggugat : YORIS WANTER
69 — 28
  • biaya keterlambatan dan pencabutan papan nama/papanbicara di atas tanah objek perkara dan tuntutan ganti rugi baik materilmaupun immateril yang diajukan Penggugat demi hukum wajib ditolak.Bahwa lagipula cakupan kerugian immateril menurut Mahkamah Agungdalam putusan perkara Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994 yangpada intinya menyatakan "Berdasarkan Pasal 1370,1371, 1372KUHPerdata ganti kerugian immateril hanya dapat diberikan dalam halhaltertentu Saja seperti perkara kematian, luka berat, dan penghinaan
Pengadilan PN Andoolo
Register : 10-09-2015 — Putus : 29-02-2016 — Upload : 06-09-2016
Putusan PN Andoolo Nomor 11/Pdt.G/2015/PN.Adl.
Tanggal 29 Februari 2016 —
45 — 30
  • kerugianimmateriil diserahkan sepenuhnya kepada Hakim dengan prinsip ex aquo et bono,namun dalam ketentuan pasal 1371 ayat (2) KUHPerdata, tersirat pedoman untukmenentukan besaran ganti kerugian dan selengkapnya ketentuan tersebut jugapenggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belahpthak dan menurut keadaan serta secara tersirat dipedomani pula dalam ketentuanpasal 1372 ayat (2) KUHPerdata yang menerangkan dalam menilai suatu dan lain,hakim harus memperhatikan berat ringannya penghinaan
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus
Register : 17-01-2020 — Putus : 21-04-2020 — Upload : 08-06-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr
Tanggal 21 April 2020 — Penuntut Umum:
ERMA OCTORA, SH
Terdakwa:
HARIYANTO
655 — 545
  • Atiapun ketentuan hukum public dalam muatan UUITE meliputi perbuatan: kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemarannama baik, berita bohong yang menyesatkan konsumen, informasi yangmenimbulkan rasa kebencian terkait SARA, penyadapan (intersepsi), aksesillegal (illegal access), gangguan terhadap sistem elektronik interference),pengerusakan sistem, memfasilitasi perobuatan pidana terkait sistemelektronik, dan perberatan tindak pidana terhadap sistem elektronik.
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 21-10-2020 — Putus : 24-05-2021 — Upload : 27-05-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 992/Pdt.G/2020/PN Dps
Tanggal 24 Mei 2021 — Penggugat:
Moch. Suryadi
Tergugat:
SUTRISNO
123 — 82
  • 17 27539 Rp 206.741.00017Mar17 29241 Rp 222.060.00030Mar17 25648 Rp 240.312.000Rp 669.113.000TERBAYAR Rp 2.579.903.350JAZZ Rp 285.400.000TOTAL TERBAYAR Rp 2.865.303.35027JanSISA HUTANG 17 30721 Rp 315.100.000Pembayaran Rp 15.075.000Jazz Rp 932.700Total Rp 16.007.700Sisa Rp 299.092.300 Nota No. 40257 tanggal 1822017 sebesar Rp. 313.715.000*Rp. 375.620,000, (Nota No A00427 & Nota No 00439) yangmenjadi tanggug jawab Anik untuk membayar, dimana sebelumnyapembayaran diawal berjalan baik tetapi karena penghinaan
Pengadilan PA MATARAM Perdata Agama Perceraian
Register : 13-09-2018 — Putus : 18-02-2019 — Upload : 28-03-2019
Putusan PA MATARAM Nomor 510/Pdt.G/2018/PA.Mtr
Tanggal 18 Februari 2019 — PEMOHO VS TERMOHON
26 — 22
  • Mutah akibat terjadinya perceraian sebesar Rp. 30.000.000, (tiga puluhjuta rupiah), dikarenakan kasih sayang dan cinta kasih yang telah dinodaidan dikhianati sebagai bentuk penghinaan terhadap martabat kaumperempuan.b. Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,/oulan X 3 bulan = Rp. 9.000.000,(sembilan juta rupiah).Bahwa selama perkawinan Pemohon Rekonvensi dengan TermohonRekonvensi mempunyai harta bersama berupa:a.
Pengadilan PN AIRMADIDI Perdata
Register : 03-03-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 19-10-2017
Putusan PN AIRMADIDI Nomor 45/Pdt.G/2017/PN Arm
Tanggal 21 Juni 2017 — - Pemohon : MARSHEYLA ESTHERLITA TUMUNDO, -Termohon : 1. KEPALA KANTOR WILAYAH PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SULAWESI UTARA, 2. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) Pengadaan Lahan Jalan Tol Manado-Bitung 1,
100 — 47
  • Bahwa dikaji perspektif yurisoprudensi Mahkamah Agung RI maka konsepsiganti kerugian dalam ketentuan pasal 1355 KUHPerdata disampingmengenai ganti kerugian secara materil juga dikenal ganti kerugian secaraimateriil; Bahwa Pasal 1371 ayat (2) KUHPerdata yang menentukan jugapenggantian kerugian ini dinilai menurut Kedudukan dan kemampuan keduabelah pihak dan menurut kKeadaan dan ketentuan Pasal 1371 KUHPerdatayang menentukan bahwa dalam nilai satu) dan lain, hakim harusmemperhatikan berat ringannya penghinaan
Pengadilan PT BANTEN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Upload : 14-06-2016
Putusan PT BANTEN Nomor 41/ PDT/ 2016/ PT BTN
1. Sdr. Ir. AGUS RAHARDJO, selaku Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), yang beralamat di SME Tower Lantai 18 Jalan Gatot Subroto Kavling 94 Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya ARDIAN HOPPIN SITOMPUL, S.H., Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Gedung SME Tower Lantai 8 Jl. Jenderal Gatot Subroto Kavling 94 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 125/11/SK.HUK/PDT/15/PNS, tanggal 27 Juli 2015, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING I/ TERBANDING semula TERGUGAT I ; 2. Sdr. POLTAK SINAGA, ME., selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Kepala SNVT PJPA Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian, yang beralamat di Jalan Ustadz Uzair Yahya Nomor 1 Serang, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING II / TERBANDING semula TERGUGAT II; 3. Sdr. PAINO, ATP, MT., selaku Pengguna Anggaran / Kepala SNVT PJPA Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian, yang beralamat di Jalan Ustadz Uzair Yahya Nomor 1 Serang, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING II / TERBANDING semula TERGUGAT III; 4. Sdr. KUSHENDAR PRAJAWIJAYA, ST.,MM., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Irigasi dan Rawa II, yang beralamat di Kampung Ciekek Babakan Karaton, Rt.03/12, Kelurahan Karaton, Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang- Banten, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING II / TERBANDING semula TERGUGAT IV; 5. Sdr. Ir. ABDUL HANAN AKHMAD, M.Eng., selaku Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian, yang beralamat di Jalan Ustadz Uzair Yahya Nomor 1 Serang, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING II / TERBANDING semula TURUT TERGUGAT I; 6. Sdr. Ir. TB. RACHMAD AFFANDI, Dipl.,HE., selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Kepala SNVT PJPA Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian, yang beralamat di Tunggul Jaya Lebak Warna, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang- Banten, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING II / TERBANDING semula TURUT TERGUGAT II; 7. Sdr. H. ATANG KOSTAMAN, ST.,Sp., selaku Ketua Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak (Panitia Mutual Check dan Negosiasi, yang beralamat di Komplek Teluk Lada Rt.03/Rw.01 Desa Sukaratu, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang - Banten, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING II / TERBANDING semula TURUT TERGUGAT III; 8. Sdr. MUHAMAD IRHAN, ST., selaku Sekretaris/ Anggota Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak (Panitia Mutual Check dan Negosiasi), yang beralamat di Komplek Bougenville Rt/Rw: 08/07 Desa Kadumerak, Kecamatan Karang Tanjung, Kabupaten Pandeglang, Banten, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING II / TERBANDING semula TURUT TERGUGAT IV; 9. Sdr. H. SUKADIS, selaku Anggota Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak (Panitia Mutual Check dan Negosiasi), yang beralamat di Kampung Margamulya Rt/Rw: 01/03 Desa Pasireurih Cisata, Kabupaten Pandeglang, Banten, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING II / TERBANDING semula TURUT TERGUGAT V; 10. Sdr. DODDY SUHARYADI, SE., selaku Anggota Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak (Panitia Mutual Check dan Negosiasi), yang beralamat di Komplek SMU Jalan Giri Elok V Nomor 10 Rt/Rw. 03/013 Desa Cigadung, Kecamatan Karang Tanjung Pandeglang - Banten, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING II / TERBANDING semula TURUT TERGUGAT VI; 11. Sdr. REYNALDO VERNANDES MATTHEUS, ST., selaku Anggota Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak (Panitia Mutual Check dan Negosiasi) dan selaku Direksi Lapangan I, yang beralamat di Jalan Ustadz Uzair Yahya Nomor 1 Serang - Banten, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING II / TERBANDING semula TURUT TERGUGAT VII; 12. Sdr. PURNAMO, A.Md., selaku Direksi Lapangan II, yang beralamat di Komplek Saruni Permai Blok VI Rt/Rw. 06/09 Desa Saruni Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Banten, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING II / TERBANDING semula TURUT TERGUGAT VIII; Kesebelas orang tersebut memberikan Kuasa kepada NILAWATI LUBIS, SH.,MM., Dkk. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setditjen Sumber Daya Air, yang berkantor di Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/SKS-Az/2015 tanggal 12 Maret 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang tertanggal 17 Maret 2015 Nomor : 42/10/SK.HUK/Pdt/15/PNS; M E L A W A N H. NILLA SUPRAPTO, Direktur Utama PT.Gunakarya Nusantara, beralamat di Jalan Surlaya XVIII Nomor 13 RT 010/RW 004, Kelurahan Cijagra, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat. Dalam hal ini Penggugat diwakili oleh Kuasanya Hukumnya RACHMATTULLAH ROESLAN, SH., Dkk. Para Advokat dan Junior Avokat pada Kantor Hukum Rachmat Roeslan & Partners di Cilegon Business Square Blok D Nomor 30 PCI Kota Cilegon-Banten berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/SK-RRP/I/2015 tanggal 13 Januari 2015, yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang tanggal 2 Februari 2015 Nomor 17/02/SK.HUK/PDT/15/PNS, selanjutnya disebut TERBANDING semula PENGGUGAT;
152 — 71
  • Danhal ini tidak terdapat dalam gugatan a quo dan mohon untuk tidak dikabulkan.bahwa petitum Penggugat yang isinya mengenai ganti rugi mengenai kerugianimateriil adalah tidak benar dan tidak berdasar karena menurut Mahkamah Agunghanya Pasal 1370 KUHPerdata, 1371 KUHPerdata, dan 1372 KUHPerdata dankerugian hanya dapat diberlakukan dalam halhal tertentu saja seperti kematian,luka berat, dan penghinaan.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 16-12-2009 — Putus : 06-05-2010 — Upload : 22-12-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 496/PDT.G/2009/PN.JKT.PST.
Tanggal 6 Mei 2010 — ABDUL MUIN SANDEWANG >< YUNIA SRI WARDHANI
121 — 36
  • Selain itu, juga temyata Tergugat danTergugat Il telan melakukan perbuatan perbuatan penghinaan dan perbuatan tidakmenyenangkan Penggugat, yaitu telah mengucapkan katakata kasar saat bertengkardengan Penggugat, menolak dan mengancam Penggugat kembali ke Rumah objek Hibah,mengunci pintu kamar tidur Penggugat, sehingga sejak bulan Januari 2009 sampaisekarang Penggugat tidak bisa kembali ke Rumah dan perlengkapan pribadi sehariharidan dokumendokumen pribadi Penggugat masih tertahan dalam kamar.
Pengadilan PN ATAMBUA Perdata
Register : 26-08-2020 — Putus : 10-02-2021 — Upload : 11-02-2021
Putusan PN ATAMBUA Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Atb
Tanggal 10 Februari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
109 — 49
  • Lie tidak berdasarkan hukum atau Alm.BernadusBanamtuan bukanlah pemilik sah atau ahli waris dari tanah sengketaini, bahkan terkesan Alm.Bernardus Banamtuam menjual tanahsengketa yang bukan merupakan miliknya bahkan tanpa persetujuanparah ahli waris yang sah oleh karena jual beli yang dilakukan olehsuami Penggugat dan alm Bernadus Banamtuan adalah tidak sahdan batal dengan sendirinya ;2 Bahwa Gugatan Penggugat point 3 menyatakan Tergugatadalah anak bawaan adalah sebuah kebohongan besar bahkansuatu penghinaan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 06-05-2015 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 34 PK/Pdt/2015
Tanggal 6 Mei 2015 —
74 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 34 PK/Pdt/2015Hal ini nyatanyata merupakan kekhilafan Hakim Agung Republik Indonesiatingkat kasasi yang amat sangat fatal, dan/atau merupakan kekeliruan yangamat sangat nyata dan sangat tragis dalam Putusan Kasasi Nomor 578 K/Pdt/2013;Suatu penghinaan terhadap Undang Undang Nomor 48 Tahun 200 jisUndang Undang Nomor 14 Tahun 1985 dan Undang Undang Nomor 5Tahun 2004, yang dijadikan dasar putusan Hakim Agung Republik Indonesiatingkat kasasi yang berdasarkan pertimbanganpertimbangan yang salahkarena
Pengadilan PN AMBON Perdata
Register : 14-01-2020 — Putus : 18-05-2020 — Upload : 04-06-2020
Putusan PN AMBON Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Amb
Tanggal 18 Mei 2020 — Penggugat melawan Tergugat
60 — 103
  • /PN Ambfoto copy Bukti rekaman kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat kepada anak, P23.2tentang foto copy Bukti rekaman pengakuan Tergugat untuk semua penghinaan yangtelah dilakukan oleh Tergugat, P23.3 tentang foto copy Bukti rekaman pengakuanTergugat kalau tidak pernah menafkahi Rumah Tangga dan pengakuan Tergugatkarena telah salah gunakan uang telah Tergugat kredit sebesar puluhan juta, P24tentang foto copy Surat Ijin Cerai Penggugat, P25 tentang foto copy bukti foto semuafasilitas rumah yang
Pengadilan PN BANDUNG Perdata
Register : 29-11-2019 — Putus : 24-09-2020 — Upload : 14-10-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 514/Pdt.G/2019/PN Bdg
Tanggal 24 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
249 — 89
  • Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 650 PK/Pdt/1994 tanggal 29 Oktober 1994telah memberikan kaidah hukum atau menerbitkan pedomanyang pada pokoknya berisi berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372KUHPerdatagantikerugian immateriil hanya dapatdiberikandalam halhal tertentusaja seperti perkara kematian, luka beratdan penghinaan (pencemaran nama baik).25.2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 28-08-2014 — Upload : 08-07-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 23 PK/PDT/2013
Tanggal 28 Agustus 2014 — MOEHAMMAD S NARTOMO bin R. IMAM SOEKEMI, vs BERNARDO ALI,dkk
293 — 212 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • meninggal duniaFebruari 1993, tetapi dicantumkan kedalam Surat AutentikSertifikat Milik Nomor 288/Cipayung dalam keadaan sengketa:Surat Penetapan tanggal 14 Juli 1990, seharusnya tertulistahun 1995, bukan 1990, perbuatan curang dengan semua/seluruh uruturutannya, pribadi Pemohon Peninjauan Kembaliterbukti telah berhasil mengungkap/membongkarnya, khususobyek sengketa sertifikat a quo meskipun angka 90 dicoretmenjadi 93 oleh yang bersangkutan, tetap merupakan kertassampah, perbuatan ini merupakan suatu penghinaan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 30-07-2013 — Upload : 03-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 10 PK/Pdt.Sus/2013
Tanggal 30 Juli 2013 — Drs. Emil Rosmali vs PT. Pupuk Sriwidjaja (Persero), yang diwakili oleh Direktur Utama Eko Sunarko
51 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 10 PK/Pdt.Sus/201326 Bahwa karena nama baik Penggugat menjadi tidak baik dan sudah tercemar akibatdari tuduhan (penghinaan) Tergugat yang sewenangwenang dan tidak berdasarkanhukum, maka Penggugat minta kepada Tergugat agar membuat pernyataan maaf yangagar membuat pernyataan maaf yang dimuat pada halaman pertama atau terakhir pada 1(satu) surat kabar harian yang memiliki peredaran Nasional dan pada (satu) suratkabar harian yang memiliki peredaran lokal dalam wilayah Sumatera Selatan;Upaya Hukum
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 17-10-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 18-03-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 634/PDT/2018/PT.DKI
Tanggal 18 Desember 2018 — LIA PUJIATI >< RUDY CS
156 — 121
  • Penggugat dapatmembuktikan secara terperinci kerugian dan besarnya kerugiantersebut;66.Bahwa sehubungan dengan ganti rugi imateril pada butir 5 petitum gugatanmaka merujuk kepada fakta pada gugatan penggugat yang mendasari diripada Pasal 1865 KUH Perdata, maka merujuk kepada Putusan MahkamahAgung No. 650/PK/Pdt/1994 yang salah satu pertimbangannya menyatakan:Berdasarkan Pasal 1370,1371,1372 KUH Perdata, ganti rugi imaterilhanya dapat diberikan dalam halhal tertentu saja seperti kematian, lukaberat dan penghinaan
    Penggugat dapatmembuktikan secara terperinci kerugian dan besarnya kerugiantersebut.67.Bahwa sehubungan dengan ganti rugi imateril pada butir 5 petitum gugatanmaka merujuk kepada fakta pada gugatan penggugat yang mendasari diripada Pasal 1865 KUH Perdata, maka merujuk kepada Putusan MahkamahAgung No. 650/PK/Pdt/1994 yang salah satu pertimbangannya menyatakan:Berdasarkan Pasal 1370,1371,1372 KUH Perdata, ganti rugi imaterilhanya dapat diberikan dalam halhal tertentu saja seperti kematian, lukaberat dan penghinaan
    No. 634/PDT/2018/PT.DKIBerdasarkan Pasal 1370,1371,1372 KUH Perdata, ganti rugi imaterilhanya dapat diberikan dalam halhal tertentu saja seperti kematian, lukaberat dan penghinaan(Lihat Rosa Agustina dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum,Penerbit Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003,halaman 64 dan 65)Oleh karenanya mengingat dalam gugutan Penggugat tidak membuktikanhalhal sebagaimana ditentukan Pasal 1370, 1371 dan 1372 maka sudahsepatutnya petitum tentang ganti rugi imateril
Pengadilan PA MANNA Perdata Agama
Register : 12-04-2017 — Putus : 02-11-2017 — Upload : 05-07-2019
Putusan PA MANNA Nomor 0205/Pdt.G/2017/PA.Mna
Tanggal 2 Nopember 2017 — Penggugat melawan Tergugat
27 — 29
  • baik itu berupa uang, pakaian ataupembekalan apa saja sebagai bantuan dan penghormatan kepada isterinya ituserta menghindari dari kekejaman talak yang dijatuhkannya, tujuan pemberianmutah seorang suami terhadap isteri yang telah diceraikannya adalah denganadanya pemberian tersebut diharapkan dapat menghibur atau menyenangkanhati isteri yang telah diceraikan dan dapat menjadi bekal hidup bagi mantanisteri tersebut, dan juga untuk membersihkan hati kaum wanita danmenghilangkan kekhawatiran terhadap penghinaan
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 20-03-2020 — Putus : 08-06-2020 — Upload : 15-06-2020
Putusan PN MATARAM Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Mtr
Tanggal 8 Juni 2020 — Penuntut Umum:
1.YULIA OKTAVIA ADING,SH.
2.EMA MULIAWATI,SH.
3.NI MADE SAPTINI
Terdakwa:
Yunus Emre Senbayik Alias Emre
460 — 408
  • Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentangInformasi dan Transaksi Elektronik dan Undang Undang Republik IndonesiaNomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang RepublikIndonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronikmengatur sejumlan larangan, perbuatan yang dilarang dan jenispelanggaran yang dikategorikan sebagai pidana atau kejahatan;Bahwa Secara umum dalam hal ini ada enam kategori:Muatan atau material atau konten yang dilarang antara lain kesusilaan,perjudian, penghinaan
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 16-10-2018 — Putus : 31-07-2019 — Upload : 08-11-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 982/Pdt.G/2018/PN Sby
Tanggal 31 Juli 2019 — Penggugat:
Prof. Ir. Johan Silas
Tergugat:
1.PT. New International Amusement Center Ltd. PT. New I.A.C. Ltd
2.PT. RAF Putera
Turut Tergugat:
PT. Zenna Sejahtera Abadi
209 — 53
  • rupiah) Halaman 10 Putusan Nomor : 982/Pdt.G/2018/PN Sby. empat ratus juta rupiah) 10% Keuntungan Penguasaan per tahun Rp 24.000.000.000,00dari tahun 19942018 (dua puluh empat miliar rupiah)Rp 10.000.000.000,00 x 24 tahun =Rp 240.000.000.000,00(dua ratus empat puluh miliarrupiah)Total Rp. 50.540.000.000,00(lima puluh miliar lima ratusempat puluh juta rupiah) ))6)7)8)b) Kerugian ImmateriilKerugian immateriil berupa penderitaan psikis dan traumatik akibat tidakmemperoleh haknya atas tanah serta adanya penghinaan
Pengadilan PA PONOROGO Perdata Agama
Register : 08-04-2021 — Putus : 15-07-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PA PONOROGO Nomor 712/Pdt.G/2021/PA.Po
Tanggal 15 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
33 — 4
  • sebaliknya yang terjadi saat ini, justru Termohon yangterkesan sulit untuk berpisah secara maruf atau baikbaik ;= Bahwa Pemohon mengajukan permohona cerai talaq inimemang benar benar rangkaian peristiwa yang dialami, dirasakanoleh Pemohon sendiri, jadi kalau Termohon menganggap permohonanpemohon hanya sebagai syarat formal dan pantaspantasan Pemohonmenyampaikan bahwa ini proses Hukum bukan hanya sekedar prosesadministrasi belaka jadi kalau Termohon beranggapan seperti itumenurut Pemohon itu merupakan penghinaan