menganggarkankegiatan Kejar Paket ABC (kegiatan kesetaraan paketABC) di pos bantuan sebesar Rp. 366.350.000, (tigaratus enam puluh enam juta tiga ratus lima puluh riburupiah) dan tahun 2009 sebesar Rp. 635.000.000 , (enamratus tiga puluh lima juta rupiah);e Bahwa manurut bantuan penyelenggaraan Program Kejarpaket B dari pemerintah untuk setiap PKBM mendapatkansebesar Rp 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) padatahun 2008 dan juga sebesar Rp 10.000.000, (sepuluhjuta rupiah) untuk tahun 2009;e Bahwa benar system

Slemanmenganggarkan kegiatan Kejar Paket ABC (kegiatankesetaraan paket ABC) di pos bantuan sebesar Rp.366.350.000, (tiga ratus enem puluh enem jutatiga ratns lima puluh ribu rupiah) dan tahun 2009sebesar Rp. 635.000.000, (enam ratus tiga puluhlima juta rupiah).e Bahwa manurut' bantuan penyelenggaraan ProgramKejar paket B dari pemerintah untuk setiap PKBMmendapatkan sebesar Rp 10.000.000, (sepuluhjuta rupiah) pada tabun 2008 dan juga sebesarRp 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) untuktahun 2009;e Bahwa benar system

Slemanmenganggarkan kegiatan Kejar Paket ABC (kegiatankesetaraan paket ABC) di pos bantuan sebesar Rp.366.350.000, (tiga ratus enam puluh enam jutatiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan tahun 2009sebesar Rp. 635.000.000, (enam ratns tiga puluhlima juta rupiah).Bahwa = menurut bantuan penyelenggaraan ProgramKejar paket B dari pemerintah untuk setiap PKBMmendapatkan sebesar Rp 10.000.000, (sepuluh jutarupiah) pada tahun 2008 dan juga sebesar Rp10.000.000, (sepuluh juta rupiah) untuk tahun2009;Bahwa benar system

Anak menerangkan masih mengenali semua barang bukti tersebut diatasdimana 1 (satu) karung berisikan pasir timah tersebut milk saksi GIANTOyang telah kami curi sedangkan kedua sepeda motor tersebut merupakansarana kami untuk sampai dan mengangkut pasir timah yang telah kami curitersebut.Menimbang, bahwa Anak telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitumelanggar Pasal 363 ayat (1) ke4 KUHPidana Jo Undangundang RI No. 11 tahun2012 tentang system peradilan pidana anak, yang unsur unsurnya adalahsebagai

pelaku pencurian 1 (satu) karung berisibiyih timah seberat + 16 (enam belas) Kg, pada hari sabtu tanggal 09 April 2016sekira pukul 08.30 wib di Dusun Sinar Setiong Rt. 18 DesaLilangan KecamatanGantung Kabupaten Belitung Timur, yang bernama Dandi Bin Haryanda lahir diLilangan Kabupaten Belitung Timur tanggal 27 Desember 2000 ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian, pertimbangan tersebut di atas makaternyata seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke4 KUHPidana Jo Undangundang RINo.11 tahun 2012 tentang system

akan mengulangi lagiperbuatannya tersebut ;Hal. 32 dari 34 hal Putusan No.6/Pid.SusAnak/2016/PN.TdnHalhal yang memberatkan : Perbuatan anak tersebut, merugikan orang lain dalam hal ini saksi Sugianto;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atasmaka putusan yang akan dijatuhkan adalah setimpal dengan perbuatan anak agardapat menjadi pelajaran dalam berbuat dimasa yang akan datang ;Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke4 KUHPidana Jo Undangundang RI No.11 tahun 2012 tentang System

Sebagai Kawasan perlindungan system penyanggakehidupan; Bahwa Kawasan Hutan Konservasi Taman Buru Semidang BukitKabu termasuk di dalam kawasan hutan konservasi taman buru yangterletak di Propinsi Bengkulu seluas 15.300 (lima belas ribu tiga ratus)hektar sesuai yang telah ditetapbkan sesuai dengan keputusan MenteriPertanian RI No : 186/kpta/Um/4/1973 tanggal 11 April 1973 tentangPenunjukan areal hutan Semidang Bukit Kabu dan sekitarnya seluas15.300 Ha di Propinsi Bengkulu sebagai Taman Buru; Bahwa

Sebagai Kawasan perlindungan system penyanggakehidupan; Bahwa tujuan Terdakwa menebang pohon di dalam kawasanhutan tersebut yaitu untuk membuka area lahan sehingga Terdakwadapat menanam palawija dimana hasil palawija tersebut akandikonsumsi sendiri dan akan dijual kepada orang lain untukmendapatkan keuntungan ekonomis; Bahwa setelah Terdakwa diamankan oleh Pihak Polres Selumadan Pihak BKSDA, selanjutnya 2 (dua) batang pohon hasil tebanganTerdakwa diamankan untuk dilakukan pengkuran; Bahwa setelah

Sebagai Kawasan perlindungan system penyangga kehidupan;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut MajelisHakim berpendapat titiktitik koordinat lokasi penebangan Terdakwa telah masukke dalam Kawasan Hutan Konservasi Taman Buru Semidang Bukit Kabu, AirPeriukan, Kabupaten Seluma;Menimbang, bahwa Kawasan Hutan Konservasi Taman Buru SemidangBukit Kabu, Air Periukan Kabupaten Seluma adalah kawasan hutan yang telahditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Kehutanansebagai

menyatakan seseorangtersebut bersalah atas tindakannya dan asas Tiada sanksi tanpa kesalahan,dimana seseorang tidak dapat dikenai sanksi sebelum dinyatakan oleh putusanpengadilan bahwa apa yang dilakukan oleh seseorang tersebut sebagai sebuahkesalahan;Menimbang, jika kemudian Penggugat dalam dalil penolakannyaterhadap tuntutan upah selama tidak dipekerjakan didasarkan pada adanyaputusan Mahkamah Agung RI, maka penjelasan yang dapat disampaikan adalahbahwa sistem hukum Indonesia tidaklah menganut system

hukum common lawyang mendasarkan putusan hakim pada kebiasaan yang berlaku dan putusanhakim sebelumnya, namun menganut sistem civil law dimana semua putusan hakimharuslah didasarkan pada undangundang yang berlaku, sehingga untuk itu setiaphakim dalam mengambil sikap untuk memutuskan sebuah perkara dimungkinkanterjadi perbedaan (disparitas) dengan putusan hakim lain termasuk denganMahkamah Agung dan dalam system hukum civil law setiap hakim tidak harusHal 42 dari 44 hal Putusan Nomor 4/Pdt.SusPHI

/2017/PN Gsktunduk pada atau mengikuti putusan Mahkamah Agung, karena kebenaran mutlakdalam system hukum civil law adalah kebenaran yang ada pada aturan undangundang;Menimbang, bahwa dengan dasar pertimbangan tersebut diatas, makaupah selama tidak dipekerjakan seharusnya tetap diberikan mengingat Pasal 151,Pasal 155, dan asas praduga tak bersalah;Memperhatikan Undangundang No. 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Peraturan Perundangundangan lain yang bersangkutan;

bersifat tetap mempunyai unsur yaitu unsur terus menerus, tidak teroutus putus dan tidak dibatas oleh waktu serta merupakanbagian dari proses produksi, oleh karenanya pekerjaan pada Departemenproduksibagian 2ND proses merupakan pekerjaan yang terus menerus, tidakterputus putus dan tidak dibatas oleh waktu serta merupakan bagian dariproses produksi, dengan demikian perjanjian kerja waktu tertentu demi hukumberubah menjadi perjanjian kerja waktu tertentu sejak adanya hubungan kerja ;6.Bahwa penggunaan system

Bahwa hukum sudah menetapkan sebuah resiko yang harusditerima oleh Tergugat. manakala Tergugat melanggar pengunaandan penerapan system Perjanjian Werja Waktu Tertentu (PKWT),sudah sepantasnya dan sepatutnya Majelis Hakim yang muliamewajibkan Tergugat untuk mempekerjakan kembali parapenggugat sebagai pekerja tetap dan tetap membayar upahsebesar ketentuan Upah Minimum yang berlaku dikabupaten bekasisetiap bulannya selama hubungan kerja belum terputus;15.

ini, ke Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1ABandung;Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili perkara ini untuk memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadirdalam persidangan dan memutus perkara ini sebagai berikut :PETITUM:1.2.Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dibuatantara Tergugat dengan para Penggugat tidak sah dan batal demihukum ;Menyatakan penggunaan system

Keempat, bertentangan dengan kewajiban hukum, bahwatidak terbukti unsure perbuatan Tergugat bertentangandengan kewajiban hukum karena merupakan kewajibanhukum Tergugat untuk membuat keputusan dan dalamproses pembuatan keputusan Tergugat tersebut danmenjalankan kewajiban hukum Tergugat sesuai system,prosedur dan mekanisme peraturan perundang undangan yang berlaku.2.

Karena itu secara hukum tidaktepat Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat II, karena yang palingberkepentingan dalam perkara ini adalah Dewan Pengurus Cabang PartaiDemokrat Kota Jayapura.Bahwa Penggugat II, adalah calon yang diusulkan oleh Dewan Pengurus CabangPartai Demokrat Kota Jayapura yang kemudian setelah diverifikasi persyaratanadministrasinya memenuhi syarat untuk ditetaokan Penggugat II menjadi calontetap oleh Tergugat Il.Bahwa system pemilihan umum anggota legislative yang dianut

di dalamUndangUndang Nomo : 10 Tahun 2008 adalah system proporsional artinyaPeserta Pemilihan Umum Anggota Legislatif tidak lain adalah Partai Politik danbukan caloncalon yang diusulkan untuk menjadi wakil rakyat.

Bahwa dari Olah Tempat Kejadian Perkara dan mengumpulkanbahan keterangan dapat diketahui bahwa yang menjadi penyebapterjadinya kecelakaan lalulintas tersebut karena adanya kerusakanpada system pengereman pada truk dinas TNI AU Lanud El Tari NoPlat 534002.4.

Bahwa dari hasil olan TKP kecepatan laju dari truk dinas TNI AUtersebut adalah sekitar lebin 40 (empat puluh) KMJam dandilaksanakan pemerikasaan system pengereman tidak berfungsisebagaimana mestinya, jadi dapat disimpulkan bahwa sesaatsebelum terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut pengemudi tuk dinasTNI AU tidak dapat melakukan pengereman.5.

Bahwa kecelakaan lalulintas yang teradi di jalan Frans Sedatepainya di Traffic Light Lippo Plaza Kupang mumi Faktor kelayakankendaraan yaitu tidak berfungsinya system pengereman denganbaik, dan tidak ada unsur kesengajaan dari pengemudi Truk dinasTNI AU.Atas keterangan Saksi4 yang dibacakan tersebut, Terdakwamembenarkan seluruhnya.Bahwa di dalam persidangan pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021Penasihat Hukum Terdakwa memohon untuk mengajukan 2 (dua) orangSaksi Tambahan yaitu.

Konsepsi yangmenempatkan kesalahan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana,juga dapat ditemukan dalam common law system, berlaku maksim latin yaituactus non est reus, nisi mens sit rea. Suatu kelakukan tidak dapat dikatakansebagai suatu kejahatan tanpakehendak jahat, pada satu sisi doktrin inimenyebabkan adanya mens rea merupakan suatu keharusan dalam tindakpidana.

Dilihat dari sisi ini, penggunaan doktrinmens rea dalam common law system, pada hakikatnya sejalan denganpenerapan asas tiada pidana tanpa kesalahan dalam civil law system. Bertitiktolak pada asas tiada pidana tanpa kesalahan, Moeljatno mengemukakan suatupandangan yang dalam hukum pidana Indonesia dikenal dengan ajaran dualistis,pada pokoknya ajaran ini memisahkan tindak pidana dan pertanggungjawabanpidana.

Sistem interdeminate sentence berupa tidak ditentukannyabatas maksimum pidana; badan pembuat undangundangmenyerahkan sepenuhnya kepada kebijakan (diskresi) pidanaaparat pelaksana pidana yang berada pada tingkatan yanglebih rendah, misalnya dalam menetapkan ukuran, sifat ataulamanya pidana untuk pelaku kejahatan tertentu.Dengan dianutnya system determinate sentence dalam UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka penjatuhan putusan yangdilakukan oleh hakim haruslah berpatokan pada batas batasyang

Friedman yang terdiri dari 3(tiga) unsur Three elements of legal system yaitu structure,substance, legal culture pada substansi hukum adalah aturan,norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalamsistem itu, Substansi juga berarti produk yang dihasilkan olehorang orang yang berada dalam system itu.

Mahakam Sarana Sukses dan jugadaripada pihak yang sudah dimintakan keterangannya; Bahwa Perhitungan saldo laporan keuangan dibuat dalamsebuah laporan yang disita oleh Penyidik; Bahwa ada 2 point laporan, pertama adalah internal; Ahlimelakukan pemeriksaan serta merta melakukan substanstif test, tetapimelihat dulu internal kontrol, system pemilihan intern di PT.

MSS,point pertama adalah menyimpulkan sebenarnya systempemilihannya masih lemah, kedua akibat lemahnya system adabeberapa pelaporan yang secara audit tidak bisa diandalkan, abhlliharus sampaikan syarat untuk melakukannya ada 5 (lima), yaitu (1)eksistensi okurensi keberadaan dan kejadian, (2)kompletmen/kelengkapan, (3) right and obligation/nak dan kewajiban,(4) evaluasi dan alokasi, ada penilaianpenilaian yang wajyar, (5)representasi dan disklosure, ada penjelasan yang lengkap, maka jikapersyaratan

Jkt.Sel.empirisnya kita menjadi tahu antara A dan B itu terjadi perikatanantara keduanya;Bahwa Pasal 1793 KUH.Perdata mengatur tentang pemberiankuasa, secara explisit perjanjian pemberian kuasa dapat dilakukansecara tertulis, lisan atau secara diamdiam;Bahwa fungsi asas dalam hukum perjanjian adalah untukmembangun system, asas bukan merupakan peraturan konkrit tetapipikiran dasar yang tersirat. Mengapa perlu ada asas itikad baik,mengapa tidak hanya asas kebebasan berkontrak saja?

28 Desember 2011. 2981 (satu) bundel fotocopy User Acceptance Test KeyMangement System Biro Personalisasi EKTP Versi 4.0.0tanggal 2 April 201 2991 (Satu) bundel fotokopi dokumen berupa User AcceptanceTest Key Management System Biro Personalisasi eKTP vers!

Trisakti Mustika Graphika denganoffer No. 157402698IO tanggal 23 Februari 2012, untukSCP 1500 Smart Card Personalization System. 28771 (satu) bundel print out dokumen penawaran dariMUHLBUER kepada PT.

Trisakti Mustika Graphika sebagai Applicant danExcelpoint System (Pte) Ltd sebagai Beneficiary, yangditandatangani oleh BUDHI SETIA DHARMAWAN (ManagerPT. Bank Mandiri Cab.

Scheduler Ver 2.2 Certificate EKTP Indonesia, tanggal 28 Desember 2011. 2981 (satu) bundel fotocopy User Acceptance Test KeyMangement System Biro Personalisasi EKTP Versi 4.0.0tanggal 2 April 201 2991 (Satu) bundel fotokopi dokumen berupa User AcceptanceTest Key Management System Biro Personalisasi eKTP vers!

SUKMAWATI) pada saat itu berada diSamarinda Kalimantan Timur.Bahwa terdakwa, dengan tujuan untuk melakukan penyelesaian prosesadministrasi aplikasi kredit yang dimaksud diatas, lalu menandatangani sendiri formDebitur atas nama ABDUL MALIK untuk selanjutnya aplikasi tersebut diteruskanmelalui system perusahaan sampai dengan perusahaan melakukan pencairan keuangankepada seseorang yaitu saksi NURWAHIDIN, adapun total pencairan keuangan atasdisetujuinya aplikasi sebagaimana diatas adalah berupa pemindah

FIRST INDOAMERICAN LEASING Cabang Makassar menandatangani berkas Aplikasi kredittersebut, terdakwa telah mengetahui bahwa aplikasi kredit tersebut telah ditanda tanganioleh DEBITOR atas nama ABDUL MALIK dan berdasarkan hal tersebut, maka aplikasikredit tersebut diproses melalui system sampai dengan adanya pencairan pembayaranyang dibuktikan dengan adanya PT.

saksiCikwan serta bukti surat yang bertanda bukti P.1 yang berupa SuratKeterangan Jual Beli tertanggal 25 Desember 1987 antara Mazir Mananselaku penjual dan Penggugat selaku pembeliMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu untuk menelitiapakah jualbeli tersebut telah sah menurut hukum ;Menimbang, bahwa dalam pasal 5 Undangundang No. 5 tahun 1960tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria disebutkan bahwa Hukumtanah nasional kita adalah hukum adat, yang berarti konsepsi, asasasas,lembaga dan system

hukum yang dipergunakan adalah system hukum adat ;Halaman 47 dari 61 Halaman Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2015/PN KagMenimbang, bahwa pengertian jual beli tanah menurut hukum adatadalah merupakan perbuatan pemindahan hak, yang sifatnya :1.

Terang ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakahperjanjian jualbeli antara Penggugat dengan Mazir Manan telah memenuhisyaratsyarat sebagimana dalam system hukum adat, sebagai berikut :Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan tunai adalahpenyerahan hak dan pembayaran harganya dilakukan pada saat yang sama,yang mana pembayaran tersebut bisa dilakukan secara kontan atau dibayarsebagian;Menimbang, bahwa apabila dicermati buti surat penggugat yangbertanda bukti P1 yang berupa Surat

dan ketentuanpengelolaan lobster sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautandan Perikanan RI Nomor 12/PermenKP/2020; Bahwa ukuran dan berat lobster yang dapat ditangkap dan/ataudikeluarkan sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat 1 Peraturan MenteriKelautan dan Perikanan RI Nomor 12/PermenKP/2020 yakni tidak dalamkondisi bertelur yang terlinat pada obdomen luar dan ukuran panjang karapasdi atas 6 (enam) cm atau berat 150 (Seratus lima puluh) gram per ekor untuklobster pasir dengan Harmonized system

danketentuan pengelolaan lobster sebagaimana diatur dalam Peraturan MenteriKelautan dan Perikanan RI Nomor 12/PermenKP/2020; Bahwa benar ukuran dan berat lobster yang dapat ditangkap dan/ataudikeluarkan sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat 1 Peraturan MenteriKelautan dan Perikanan RI Nomor 12/PermenKP/2020 yakni tidak dalamkondisi bertelur yang terlinat pada obdomen luar dan ukuran panjang karapasdi atas 6 (enam) cm atau berat 150 (Seratus lima puluh) gram per ekor untuklobster pasir dengan Harmonized system

Bahwa ukuran dan berat lobster yang dapatditangkap dan/atau dikeluarkan sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat 1Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 12/PermenKP/2020 yaknitidak dalam kondisi bertelur yang terlihat pada obdomen luar dan ukuranpanjang karapas di atas 6 (enam) cm atau berat 150 (Seratus lima puluh) gramper ekor untuk lobster pasir dengan Harmonized system code 0306.31.20, untuklobster jenis lainnya tidak dalam kondisi bertelur yang terlihat pada obdomenluar dan ukuran panjang

Penangkapan dan/atau pengeluaran Lobster (Panulirus spp.) denganHarmonized System Code 0306.31.20, di atau dari wilayah NegaraRepublik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan:a. tidak dalam kondisi bertelur yang terlinat pada Abdomen luar danukuran panjang karapas diatas 6 (enam) cm atau berat diatas150 (seratus lima puluh) gram per ekor untuk lobster pasir(Panulirus homarus) dengan Harmonized System Code0306.31.20; ataub. tidak dalam kondisi bertelur yang terlihat pada Abdomen luar danukuran

panjang karapas diatas 8 (delapan) cm atau berat diatas200 (dua ratus) gram per ekor untuk Lobster jenis lainnyadengan Harmonized System Code 0306.31.20; Bahwa Berdasarkan pasal 1 angka 5 Undang Undang Nomor 45 tahun2009 tentang perubahan atas undang undang nomor 31 tahun 2004 tentangperikanan Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan diperairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat,mengangkut, menyimpan

Satu unit alat berat Komatsu Hydraulic Excavator PC200LC7, S/N:C76666, 143 HP/1950 RPM, Komatsu Diesel Engine SAA6D102E2, Alternator 35A 24V, Auto Decel Batteries 100 Ah/2 x 12 V, Cabin Hearview mirrorRH, Counterweight, Dry type air cleaner, double element, Fuel retil pump,Std Boom 5700 MM, Std Arm 2900 MM Strengthenod, Engine overheat prevention system, Fan guard structure Bucket Std 0.93 M3 SAE, Hydraullc track adjusters feach sidel, Monitor panel, PPC hydraulic control system, starting motor 4,5

KW/24 V x 1, Suction fan, track gunding guard, center section, track roller: PC2007 7 each side, track shoe: 800 MM triple grousher shoe, working linght 2 (bloom and RH), working mode selection system, AM/FH radio, Cap & Overall, general tool kit, spare parts for firat service, parts book operation & maintenance manual tahun beli 2008 olehPT.

Untuk kelancaran danoptimalisasinya hasil pekerjaan akan dilakukan system 2 shiftpekerja, yaitu pekerja siang dan pekerja malam;Apabila setelah 14 (empat belas) hari sejak ditandatangani beritaacara pekerjaan ini pembangunan Gedung kantor KKP Indukmasih mengalami keterlambatan yang signifikan yaitu lebih besardari 10 % (sepuluh persen), maka akan dilaksanakan Rapatpembuktian II (Show Cause Meeting II);Berdasarkan laporan kegiatan selama periode September Oktober 2013 tanggal 14 Oktober 2013 hasil

Untuk kelancaran danoptimalisasinya hasil pekerjaan akan dilakukan system 2 shiftpekerja, yaitu pekerja siang dan pekerja malam;Apabila setelah 14 (empat belas) hari sejak ditandatangani beritaacara pekerjaan ini pembangunan Gedung kantor KKP Indukmasih mengalami keterlambatan yang signifikan yaitu lebih besardari 10 % (sepuluh persen), maka akan dilaksanakan Rapatpembuktian III (Show Cause Meeting IID);Berdasarkan laporan kegiatan selama periode Nopember Desember 2013 tanggal 19 Desember 2013 hasil

Untuk kelancaran danoptimalisasinya hasil pekerjaan akan dilakukan system 2 shiftpekerja, yaitu pekerja siang dan pekerja malam;3.

kali mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah dalamwilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual ataumassal;Pemeliharaan dan pendaftaran tanah adalah kegiatan pendaftaran tanahuntuk menyesuaikan data fisik dan yuridis dalam peta pendaftaran, daftartanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah, dan sertifikat denganperubahanperubahan yang terjadi kemudian;Titik dasar teknik adalah titik yang mempunyai koordinat yang diperolehdari suatu pengukuran dan perhitungan dalam system

Daftar tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat identitasbidang tanah dengan suatu system penomoran;17.

Daftar tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuatidentitas bidang tanah dengan suatu system penomoran;17.

Muaro Jambi dan mengambil titikkoordinat alat GPS yaitu 01 41 27.5 LS dan 104 11 34.4 BT;Bahwa dalam menentukan lokasi Ahli menggunakan alat bantu yaitu GlobalPosition System (GPS) merk Garmin Tipe GPSmap 60 CSX;Bahwa benar kawasan hutan produksi dalam perkara ini berada di dalamareal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam(IUPPHKHA) PT.

Muaro Jambidan mengambil titik koordinat alat GPS yaitu 01 41 27.5 LS dan 104 11Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 171/Pid.B/LH/2020/PN Snt1.34.4 BT; dan dalam menentukan lokasi Ahli menggunakan alat bantu yaituGlobal Position System (GPS) merk Garmin Tipe GPSmap 60 CSX;Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Bangun PL. Tobing benar kawasanhutan produksi dalam perkara ini berada di dalam areal Izin UsahaPemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (IUPPHKHA) PT.

Muaro Jambi danmengambil titik koordinat alat GPS yaitu 01 41 27.5 LS dan 104 11 34.4 BT;dan dalam menentukan lokasi Ahli menggunakan alat bantu yaitu GlobalPosition System (GPS) merk Garmin Tipe GPSmap 60 CSX dimana kawasanHalaman 30 dari 38 Putusan Nomor 171/Pid.B/LH/2020/PN Snthutan produksi tersebut di dalam areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil HutanKayu dalam Hutan Alam (IUPPHKHA) PT.

penuntut umumwajib melimpahkan perkara ke pengadilan paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejakselesai penyidikan serta pasal 52 berbunyi perkara pengrusakan hutan wajib diperiksadan diputus oleh Pengadilan Negeri dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluhlima) hari kerja sejak tanggal pelimpahan perkara dari Penuntut Umum, dengandemikian status Pemohon sebagai Tersangka tidak mengalami kejelasan dan tidakmencerminkan kepastian hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan Integrated Criminal Justice System

Dalam hal ini Hakim Praperadilanberpendapat terhadap penyelesaian perkara tindak pidana yang disangkakan padaPemohon, tidak sejalan dengan Integrated Criminal Justice System sebab prosespenyelesaian perkara ini berlarutlarut dimana pihak Kejaksaan masih menyatakankekuranglengkapan pemberkasan perkara aquo sehingga mencerminkan ketidaksiapanpenyidik untuk membuktikan perkara ini;Menimbang, bahwa terhadap dalil Termohon bahwa penetapan Pemohon sebagaiTersangka adalah sah menurut hukum karena didasarkan

Hutan Kayu (P1=T19, P2=T20), keterangan Saksi Termohon mengenaisuratsurat terkait penangkapan yang tidak memberikan keyakinan kepada Hakim, danfaktanya meskipun Termohon menyatakan memiliki 2 (dua) alat bukti yang cukupnamun sampai dengan saat ini penyidikan perkara belum juga selesai dan belum berhasildilimpah ke Kejaksaan yang tentunya hal ini bertentangan dengan asas peradilan cepat,sederhana dan biaya ringan juga tidak sejalan dengan sistem peradilan pidana terpadu(integrated criminal justice system