Ditemukan 22910 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : lewar lekat leway lewa lawan lewan lebat lawat wastu wantu watu wktu wahyu
Penelusuran terkait : Permohnana lewat waktu Permohonan banding lewat waktu Batal Cabut Surat keputusan Hak menuntut hukuman gugur karena lewat waktu Tenggang waktu Antar waktu Pasal 233 ayat (2) kuhap Pengajuan banding lewat waktu
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 18-12-2018 — Upload : 31-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3595 K/Pdt/2018
Tanggal 18 Desember 2018 — EVILINA JOHANA de FRETES VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. KEMENTRIAN BUMN (BADAN USAHA MILIK NEGARA) c.q. PERUM BADAN USAHA LOGISTIK PUSAT (BULOG) c.q. BADAN USAHA LOGISTIK (BULOG) DIVISI REGIONAL MALUKU
65 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawanhukum dalam mengajukan keberatan atas luasan tanah milik Tergugatkonvensi/Penggugat Rekonvensi karena telah lewat waktu;C. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebin dahulu walaupun adabantahan, banding atau kasasi;Dalam Konvensi dan Rekonvensi1. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untukmembayar seluruh biaya perkara;2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Upload : 19-01-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 449 K/PDT.SUS/2008
PT. BOSOWA TRADING INTERNATIONAL; IRWAN DAHLAN, SE. DKK
35 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • . 04/Men/1994 tentang Hari Raya Keagamaan adalahjelas keliru dan tidak benar ;Oleh karena Hubungan Kerja antara para Penggugat asal/ sekarangTermohon Kasasi dengan Tergugat Asal/Pemohon Kasasi telah berakhirpada tanggal 31 Agustus 2006 sebelum memasuki Hari Raya termaksud;Pertimbangan hakim Majelis termaksud sangat jauh dari rasa keadilandan ketentuan hukum ;Karena gugatan yang diajukan oleh para Penggugat yang manaberdasarkan ketentuan Pasal 82 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004telah kadaluarsa / lewat
    waktu dengan tegas dan jelas menentukanbahwa :" Gugatan oleh pekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerjasebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 dan Pasal 171 UndangUndang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dapat diajukanhanya dalam tenggang waktu 71 (satu) tahun sejak diterimanya atauHal. 7 dari 9 Hal.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 17-09-2008 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 03 G/HUM/2002
Tanggal 17 September 2008 — KUSNINDAR, SH, DKK VS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MADIUN
97 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • apakah gugatankeberatan yang diajukan tersebut masih dalam tenggang waktu yang ditentukandalam pasal 5 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung No. 01 tahun 1999 sebagaiaturan dasarnya;Menimbang, Peraturan Daerah Kabupaten Madiun No. 4 tahun 2001 tanggal2 April 2001 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa yang dijadikan ObyekGugatan keberatan Hak Uji Materiil tersebut ditetapkan tanggal 2 April 2001,sedangkan gugatan diajukan pada tanggal 27 September 2001, dengan demikiangugatan tersebut masih belum lewat
    waktu 180 (Seratus delapan puluh) hari sesuaipasal 5 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung No: 01 tahun 1999;Menimbang, akan dipertimbangkan dalildalil Para Penggugat yang padapokoknya menyatakan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Madiun No. 4 tahun2001 bertentangtan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi yaituKeputusan Menteri Dalam Negeri No: 64 tahun 1999;Hal. 9 dari 11 hal.
Pengadilan PT KUPANG Pidana Khusus Perikanan
Register : 16-01-2018 — Putus : 22-02-2018 — Upload : 28-02-2018
Putusan PT KUPANG Nomor 9/PID/2018/PT KPG
Tanggal 22 Februari 2018 — -. CHARLY GHAZALY PICAULY
79 — 25
  • oleh Penuntuttersebut Kuasa Hukum Terdakwa mengajukan Kontra memoribanding dengan dalildalil nya sebagai berikut ;1.Bahwa putusan Majelis Hakim terhadap saya adalah sudah sangat adildan bijaksana berdasarkan faktafakta yang muncul dalam persidangan.Bahwa putusan tersebut saya menerimanya dengan pertimbanganselurun dokumen kaiml yang saya miliki semuamya terungkap, danmasa berlakunya dokumen tersebut seluruh nya belum mati atauPutusan Nomor : 9/Pid/2018/PT KPG halaman 7 dari 10 halamandaluarea atau lewat
    waktu.
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 22-02-2021 — Putus : 29-06-2021 — Upload : 15-09-2021
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 18/G/2021/PTUN.SMG
Tanggal 29 Juni 2021 — Penggugat Astuti Alawiyah dkk Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan Intervensi Sumali alias Somali
261 — 261
  • Telah lewat waktu 5 (lima) tahun tanpaada yang mengajukan gugutan kePengadilan mengenai data yangdibukukan. ;Ayat (3): Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c dihapus apabila :a. Telah dicapai penyelesaian secara damaiantara pihakpihak yang bersengketa;ataub. Diperoleh putusan Pengadilan mengenaisengketa yang bersangkutan yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap;atau:c.
    Tentang Gugatan Diajukan Lewat Waktu / Daluwarsa (ExceptioTemporis)1.Bahwa pengajuan gugatan telah lewat waktu sebagaimanadimaksud dalam pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986,sebab Penggugat baru tanggal 23 Pebruari 2021 mengajukangugatan setelah objek gugatan:a.
    Dengan demikian Gugatan yang diajukan ParaPenggugat telah lewat waktu;2.
    Eksepsi tentang Gugatan diajukan lewat waktu/daluwarsa (exceptiontemporis);Bahwa pada pokoknya pengajuan gugatan telah lewat waktu sebagaimanadimaksud dalam Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986, sebabPenggugat baru tanggal 23 Februari 2021 mengajukan gugatan sementaraobjek sengketa terbit pada tanggal 28 Juli 2010 dan objek sengketa Ilterbit pada tanggal 30 Juli 2010;Eksepsi tentang gugatan kabur, tidak jelas (obscuur libel);Bahwa pada pokoknya antara posita dan petitum gugatan tidak jelasbegitupula
    waktu/daluwarsa haruslah puladinyatakan untuk tidak diterima;Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan EksepsiTergugat II Intervensi mengenai gugatan para Penggugat kabur, tidak jelas(obscuur libel) sebagai berikut :Menimbang, bahwa Pasal 56 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :(1) Gugatan harus memuat :a.
Pengadilan PN BALIKPAPAN Perdata
Register : 24-07-2019 — Putus : 08-08-2019 — Upload : 13-08-2019
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 268/Pdt.P/2019/PN Bpp
Tanggal 8 Agustus 2019 — Pemohon:
Sulbijah
38 — 6
  • waktu sebagaimana ketentuan yang berlaku.
    Bahwa Pemohon pernah datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan SipilKota Balikpapan dengan maksud hendak mendaftarkan / mencatatkankelahiran Pemohon, namun dijelaskan oleh Pegawai Kantor tersebut, bahwapencatatan kelahiran Pemohon tersebut saat ini tidak bias dilakukan beitusaja karena telah lewat waktu 60 hari sebagaimana ketentuan yang berlaku(terlambat), sehingga terlebih dahulu harus ada perintah dari HakimPengadilan Negeri Balikpapan dalam bentuk Penetapan ; 11.
    Para Pemohon datang ke kantor dinas Catatan Sipil Kota Balikpapan untukmendaftarkan kelahiran anak Para Pemohon tersebut namun Staff Kantordinas tersebut menjelaskan bahwa : Mendaftarkan kelahiran anak saat ini telah lewat waktu dan ParaPemohon tidak mengetahui ketentuan pencatatan kelahiran tersebut ; Pencatatan kelahiran yang telah lewat waktu (terlambat) bisa dilakukandengan ketentuan harus ada Penetapan dari Kantor Pengadilan NegeriKota Balikpapan karena kami selaku para pemohon bertempat diBalikpapan
    Bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai pencatatanKelahiran anak Para Pemohon tersebut saat ini telah lewat waktu , olehkarena Para Pemohon tidak mengerti mengenai ketentuan Pencatatankelahiran tersebut ; 22222220222 22 e.
    Bahwa Para Pemohon pernah datang ke Kantor Kependudukan danCatatan Sipil Kota Balikpapan untuk maksud itu , akan tetapi oleh pihakKantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan dikatakan bahwapencatatan kelahiran telah lewat waktu (Terlambat) tersebut bisa sajadilakukan dengan ketentuan terlebin dahulu ada perintah dari HakimPengadilan Negeri Balikpapan , dalam bentuk penetapan .
Pengadilan PA CIMAHI Perdata Agama
Register : 31-10-2018 — Putus : 19-12-2018 — Upload : 02-04-2019
Putusan PA CIMAHI Nomor 9938/Pdt.G/2018/PA.Cmi
Tanggal 19 Desember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
10 — 1
  • Pasal 1 UndangUndang Nomor 1/1974 juncto Pasal3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga)sakinah mawaddah wa rahmah (bahagia dan sejahtera), sudah tidak dapatdiwujudkan lagi ;Menimbang, bahwa hukum Islam membolehkan suami isteri melakukanperceraian jika rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, sebagaimanaditegaskan dalam alQuran surat alBagarah ayat 226 dan 227 yang artinyaSeorang suami yang mengila istrinya harus menunggu sampai batas waktuempat bulan, jika sudah lewat
    waktu empat bulan suami kembali denganistrinya, niscaya Allah akan mengampuni mereka, akan tetapi jika telah lewatempat bulan suami tetap berkehendak untuk bercerai, maka Allahmemperkenankan kehendak suami tersebut;Menimbang, bahwa dari dua ayat tersebut diatas, Allan SWT.membolehkan seorang suami untuk menceraikan istrinya setelah empat bulan,karena istri berperilaku yang menyebabkan rumah tangga tidak harmonis.
Pengadilan PA MARISA Perdata Agama
Register : 28-08-2015 — Putus : 20-10-2015 — Upload : 03-05-2019
Putusan PA MARISA Nomor 0162/Pdt.P/2015/PA.Msa
Tanggal 20 Oktober 2015 — Pemohon melawan Termohon
17 — 6
  • Membebankan biaya perkara menurut hukum;SUBSIDAIRAtau menjatuhkan penetapan lain yang seadiladilnya;Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon datangmenghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulaidengan membacakan surat permohonan pemohon yang telah didaftarkandi Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa tanggal 28 Agustus 2015 yangisi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon;Bahwa berdasarkan pengumuman permohonan Itsbat Nikah Nomor0162/Pdt.P/2015/PA.Msadan setelah lewat
    waktu 14 hari pengumumantersebut, ternyata tidak ada perlawanan dari pihak lain.Bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannya, makapemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :A.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 02-06-2009 — Putus : 18-04-2012 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 64 PK/TUN/2009
Tanggal 18 April 2012 — M. YASIN SIREGAR VS DRS. H. AGUSMAN SUTAN BASYA 2. KAKAN PERTANAHAN DELI SERDANG;
72 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 730/Lubuk Pakam Pekan ;2 Bahwa oleh karena secara substansial dalil gugatan Penggugat mengenai halhalyang berkenaan dengan kepemilikan atas tanah yang termuat/termaktub dalamSertipikat Hak Milik No. 730 Tahun 2002/Lubuk Pakam, tentu jelas pula adanyabahwa gugatan Penggugat tidak termasuk dalam ruang lingkup kewenangan dariBadan Peradilan Tata Usaha Negara (vide Pasal 77 Undang Undang No. 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) :Eksepsi Tergugat II Intervensi1 Tentang gugatan telah lewat
    waktu (Verjaring).e Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tidak selayaknya diterimamelainkan demi hukum harus ditolak, karena batas waktu yangditentukan untuk itu telah lewat ;e Bahwa penegasan ini tercantum dalam Pasal 55 UndangUndang No. 5Tahun 1986 yang secara jelas menyebutkan tenggang waktu pengajuangugatan perkara Tata Usaha Negara adalah 90 (sembilan puluh) hari ;e Bahwa dengan menghitung sejak tanggal surat keputusan penerbitansertipikat a quo dengan tanggal diterimanya gugatan perkara a
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 06-01-2020 — Putus : 10-03-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 38 K/TUN/2020
Tanggal 10 Maret 2020 — I. HJ. MURNI B., II. H. LENGO LANGKUPA, SH.,MH., III. LA BOLO, SP., IV. Drs. ISKANDAR MUNTU, MM VS MINASIA TOTOI DAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KENDARI;
135 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Lewat waktu;3. Kompetensi Pengadilan Negeri;Eksepsi Tergugat II Intervensi 1:1. Kewenangan mengadili/kompetensi pengadilan;2. Tenggang waktu;3. Kepentingan Penggugat;Eksepsi Tergugat II Intervensi 2:1. Kewenangan peradilan;2. Tenggang waktu pengajuan gugatan;Eksepsi Tergugat II Intervensi 3:1. Kewenangan mengadili/kompetensi pengadilan;2. Tenggang waktu;3. Kepentingan Penggugat;Eksepsi Tergugat II Intervensi 4:1. Kewenangan mengadili/kompetensi pengadilan;2. Tenggang waktu;3.
Pengadilan PN SUMBAWA BESAR Perdata
Register : 14-02-2019 — Putus : 21-02-2019 — Upload : 13-03-2019
Putusan PN SUMBAWA BESAR Nomor 18/Pdt.P/2019/PN Sbw
Tanggal 21 Februari 2019 — Pemohon:
PT.PLN PERSERO UNIT INDUK PEMBANGUNAN NUSA TENGGARA
Termohon:
YAZID AL AMUDI
28 — 19
  • kV JalurGI LabuhanGI Empang terletak di Desa Moyo, Kecamatan Moyo Hilir, KabupatenSumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat;Menimbang, bahwa berdasarkan buktibukti yang diajukan oleh Pemohon, terdapatcukup alasan untuk melakukan, penitipan dan penyimpanan tersebut diatas, telah jelasbahwa antara pihak termohon yang akan menerima ganti kerugian/Kompensasi namunmenolak penawaran pembayaran tersebut karena nilainya lebih kecil dari pada nilai/nargayang harus dibayar Dan untuk mengajukan keberatan telah lewat
    waktu 14 (empat belas)hari sejak hasil musyawarah penetapan bentuk dan besarnya ganti kerugian;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di ataspermohonan Pemohon cukup beralasan, karena itu dapat dikabulkan;Memperhatikan Pasal 29 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 3 Tahun2016 Joncto Pasal 1404 sampai dengan pasal 1412 KUH Perdata, dan Peraturan PresidenNo. 71 tahun 2012 dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan.MENETAPKAN1.
Pengadilan PT SURABAYA Perdata
Register : 05-10-2020 — Putus : 16-11-2020 — Upload : 25-11-2020
Putusan PT SURABAYA Nomor 634/PDT/2020/PT SBY
Tanggal 16 Nopember 2020 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
64 — 27
  • Bahwa setelah lewat waktu 14 hari, dari diterimanya surat somasi tersebut,Penggugat tidak juga bisa menyelesaikan sulurunh kewajiban kewajibantersebut maka Tergugat akan melakukan upaya hukum paksa denganmenjual lelang barang Jaminan Tergugat melalui Kantor KPKNL Jember ataumelakukan upaya hukum yang lain.
Pengadilan PTTUN MAKASSAR TUN Pertanahan
Register : 18-05-2011 — Putus : 20-07-2011 — Upload : 08-11-2011
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor NOMOR : 47/B.TUN/2011/PT.TUN.Mks
Tanggal 20 Juli 2011 — - SEM KELUNG, DKK; PARA PENGGUGAT/ PEMBANDING; MELAWAN - I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MANADO, TERGUGAT/TERBANDING ; - II. DRA. JULIANA CLARA NELWAN, DKK; TERGUGAT II INTERVENSI/ TERBANDING ;
68 — 23
  • Bahwa gugatan telah lewat waktu;c.
Pengadilan PTUN PADANG TUN Pertanahan
Register : 31-05-2011 — Putus : 15-09-2011 — Upload : 27-10-2011
Putusan PTUN PADANG Nomor 15/2011/PTUN_PDG
Tanggal 15 September 2011 — -JAFRI -KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
90 — 45
  • Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu,sebagaimana yang telah dipaparkan dalam gugatanPenggugat pada angka II Romawi.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 21-04-2018 — Upload : 21-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 195 K/Pdt.Sus-BPSK/2018
Tanggal 21 April 2018 — PT BANK PANIN INDONESIA,Tbk., (PT BANK PANIN, Tbk.), VS HENDRYSON K.H
184 — 107 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar semua perkara yangtimbul atas perkara ini;Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Bahwa terhafap alasan tersebut di atas, Tergugat mengajukaneksepsi yang pada pokoknyha sebagai berikut: Tentang permohonan keberatan telah lewat waktu (daluarsa); Tentang kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSk);Bahwa terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Dumai telahmemberikan putusan Nomor 18/Pdt.SusBPSK
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 26-01-2011 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1926 K/PID/2010
Tanggal 26 Januari 2011 —
28 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecualiapabila dikemudian hari ada perintah lain dalam keputusan Hakim,oleh karena Terpidana sebelum lewat waktu masa percobaanselama 2 (dua) bulan 14 (empat belas) hari telah melakukanperbuatan yang dapat dipidana ;4. Memerintahkan agar barang bukti berupa :e 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha No. Pol. AD 5630 U ;e 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha No. Pol. AD 5630U;e 1 (satu) lembar SIM C an. Lanjar Sriyanto ;Hal. 7 dari8 hal. Put.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 22-02-2006 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 21 PK/AG/ 2002
Tanggal 22 Februari 2006 — BAIQ SUMILIN , DK VS JOHAIRINGSIH
24 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • yang amamya berbunyi menyatakan permohonan kasasi dariPemohon Kasasi tidak dapat diterima.Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram tersebut di atas yangmembatalkan putusan Pengadilan Agama Selong No. 129/Pdt.G/1997/PA.Seltanggal 29 Desember 1997 adalah putusan yang keliru dan salah menerapkanhukum dalam perkara ini ;Bahwa persoalan yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah masalahwaris malwaris dimana menurut hukum gugatan tentang harta warisan tidakdikenal adanya daluwarsa atau lewat
    waktu sesuai yurisprudensi tetap MahkamahAgung RI.4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 26-09-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 392 K/TUN/2019
Tanggal 26 September 2019 — PT. SEVEN ENERGI INDONESIA VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TAKALAR., II. Drs. H. ABDUL GAFFAR PATAPPE., III. CIENDRAFURI GANDHATAMA;
58 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Gugatan Penggugat telah kedaluwarsa (lewat waktu);Eksepsi Tergugat Il Intervensi I:1. Gugatan Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara telah lewatwaktu/kedaluwarsa;2. Gugatan Penggugat prematur:3. Gugatan Penggugat error in objecto;4.
Pengadilan PA JAKARTA TIMUR Perdata Agama
Register : 19-03-2019 — Putus : 23-04-2019 — Upload : 23-04-2019
Putusan PA JAKARTA TIMUR Nomor 0126/Pdt.P/2019/PA.JT
Tanggal 23 April 2019 — Pemohon melawan Termohon
107 — 12
  • menerangkan bahwa telah meninggalkan tempat kediaman bersama sejak tahun 2002, sejak itu tidakdiketahui keberadaannya;Menimbang, bahwa mengatakan bahwa mafqud adalah orang yanghilang dan telah terputus informasi tentang dirinya dan tidak diketahui lagitempat tinggalnya secara pasti sehingga tidak dapat dipastikan apakah ia masihhidup atau sudah wafat.Menimbang, bahwa Pasal 467 KUHPerdata menentukan bahwaSeseorang yang telah pergi meninggalkan tempat kediaman dalam jangkawaktu 5 (lima) tahun atau telah lewat
    waktu 5 (lima) tahun sejak terahir didapatberita kejelasan tentang keadaan orang tersebut, maka dapat dimohonkan olehpihak yang memiliki kepentingan keperdataan dengan orang tersebut kePengadilan untuk memastikan keberadaan dan nasibnya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, MajelisHakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut;1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 24-04-2019 — Upload : 16-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 663 K/Pdt/2019
Tanggal 24 April 2019 — Hj. HALIFAH, dkk VS ERIK WIBAWA SETIAWAN, S.E.,, dkk
37 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 663 K/Pdt/2019Mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat , Il, Illmengajukan eksepsi yang pada pokoknya:1.Eksepsi Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri tidak berwenang yangberwenang secara absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;Gugatan Penggugat daluwarsa atau lewat waktu;Eksepsi gugatan kurang pihak;Gugatan Para Penggugat kabur atau obscuur libel;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugatmengajukan gugatan balik (rekonvensi