mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;Halaman 17 dari 10 Putusan Nomor 72/PDT/2016/PT.PBRBerkas perkara berikut surat surat lainnya yang berhubungan denganperkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri DumaiNomor 31/Pdt.G/2015/PN Dum tanggal 17 Maret 2016;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27Oktober 2015 yang telah diterima dan didaftarkan di kepaniteraan PengadilanNegeri Dumai pada tanggal 27 Oktober 2015 dengan Nomor31

Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara aquoyang muncul;anononne Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Dumai telahmenjatuhkan Putusan sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor31/Pdt.G/2015/PN Dum, tanggal 17 Maret 2016, yang amarnya berbunyisebagai berikut :1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;2.

Pekanbaru untukdiperiksa dalam tingkat banding;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :momen Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semulaTergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tatacara dansyaratsyarat yang ditentukan oleh peraturan perundangundangan, makapengajuan permohonan banding tersebut dapat diterima;Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 72/PDT/2016/PT.PBRwonsean Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkaraberikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor31

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Dumai Perkara Nomor31/Pdt.G/2015/PN Dum tanggal 17 Maret 2016 yang dimohonkan bandingtersebut;3.

No. 82/Pdt.P/2019/PN.Trk Halaman 1 dari 12 HalamanBahwa Pemohon setelah menempuh pendidikan di Sekolah Dasar (SD)sampai dengan Madrasah Aliyah dalam Surat Tanda Tamat Belajar tersebuttercantum nama Asmawati dengan nama orang tua Nur Qomari;Bahwa pada saat orang tua Pemohon mencarikan Kutipan Akta Kelahiranuntuk Pemohon yang bernama Asmawati pada tahun 1993, orang tuaPemohon memasukkan nama Ayah dengan nama Nurgomari dan Ibudengan nama Patimah;Bahwa yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor31

lainnya bagi Pemohon mengalami kesulitan;Bahwa Pemohon pada waktu menikah dengan suaminya bernama DwiYogo Ghufrianto yang bekerja sebagai Tentara Nasional Indonesia (TNI) diSurat Ijin Kawin nama Ayah Kandung Pemohon adalah Nur Komari;Bahwa nama Ayah Kandung Pemohon di dalam Surat Ijin Kawin Nomor :SIK/O9/II/2009 tanggal 26 Februari 2009 nama Ayah kandung pemohonadalah bernama Nur Komari;Bahwa oleh karena itu Pemohon hendak membetulkan nama AyahKandung yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor31

memberikanPenetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :Mengabulkan Permohonan Pemohon;Menetapkan bahwa nama Ayah yang semula tertulis dan terbaca sertatercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 31/CS/DIS/1993 tertanggal 23Pebruari 1993 Nurgomari dirubah menjadi tertulis dan terbaca serta tercatatNur Komari;Memerintahkan kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Trenggalek untuk mencatat perubahan nama Ayah yang semulatertulis dan terbaca serta tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor31

Menetapkan nama NURQOMARI dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor31/CS/DIS/1993 tanggal 23 Pebruari 1993 dan Kartu Keluarga Nomor3503121507190001 serta nama Nur Komari dalam Kutipan Akta NikahNomor 516/06/III/1981 tanggal 3 Maret 1981 orangnya satu dan sama yaituayah Kandung Pemohon;Penetapan No. 82/Pdt.P/2019/PN.Trk Halaman 10 dari 12 Halaman3.

O03 Desa Lubuk SepuhKecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun, sebagaiPemohon II;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon dan Pemohon Il;Telah memeriksa alatalat bukti di persidangan;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon Il dengan suratpermohonannya tertanggal O4 Februari 2021 yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan register perkara Nomor31/Pdt.P/2021/PA.Srl, mengemukakan dalildalil sebagai berikut

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor31/Pdt.P/2021/PA.Srl dari Penggugat;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register perkara;3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp 290.000,00 (tiga dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah);Demikianlah ditetapbkan dalam musyawarah Majelis Hakim PengadilanAgama Sarolangun pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 Masehi bertepatandengan tanggal 18 Rajab 1442 Hijriah oleh Deni Irawan,S.H.I.

memberikanJawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, permohonan pencabutan gugatanyang diajukan oleh Penggugat belum masuk dalam jawab menjawab atau Tergugatbelum memberikan jawaban terhadap gugatan Penggugat; sehingga ataspencabutan gugatan ini tidak perlu menunggu tanggapan atau persetujuan dariTergugat;Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakimmenyatakan bahwa permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor31

Menyatakan Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan Nomor31/Pdt.G/2021/PN. Bkn oleh Penggugat dikabulkan;2. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas Buntuk mencoret perkara Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN. Bkn dalamregister perkara yang sedang berjalan untuk itu ;3.

Advokat yang berkantor di Jalan Pantura Km.11 Desa Sidoharjo, Rt. 26, Rw. 10, Kecamatan Suradadi,Kabupaten Tegal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25September 2019, sebagai Tergugat Il;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor31/Pdt.G/2019/PN.Tgl, tanggal 04 September 2019 tentang penunjukan MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;Telah membaca Penetapan Hakim yang menyidangkan perkara Nomor31/Pdt.G/2019/PN.

Selanjutnya disebut sebagaiPemohon;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor31/Pdt.P/2019/PN Jmb, tanggal 6 Februari 2019 tentang Penunjukan Hakim;Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jambi Nomor31/Pdt.P/2019/PN Jmb, tanggal 6 Februari 2019 tentang hari sidang pertama;Setelah memeriksa bukti Suratsurat yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Para Saksi di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang bahwa Pemohon

Jais, meninggalkan harta Sertifikathak milik nomor : 16095 dengan luas 368 m2 terletak di kelurahan Kenali BesarHalaman 1 dari 7 hal.Penetapan Nomor31/Padt.P/2019/PN JmbKecamatan Kota Baru (sekarang Kecamatan Alam Barajo) atas nama PemohonSITI dan 3 (tiga) orang anak kandung Pemohon.6. Bahwa ahli waris sepakat ingin menjual tanah tersebut untuk biaya sekolahanakanak Pemohon dan modal untuk membuka usaha warung.7.

Jenis Kelamin : Lakilaki;Kewarganegaraan : Indonesia;Tempat Tinggal : Jalan Irigasi Tertia 3 C3 Nomor 16,RT. 011/011, Kelurahan BekasiJaya, Kecamatan Bekasi Timur,Kota Bekasi;Agama > Islam;Pekerjaan : PNS (Perum Bulog Divie DKIJakarta);Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa denganDakwaan sebagai berikut:PRIMAIRSUBSIDAIRPerbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalamPasal 2 Ayat (1) Juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Juncto UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan dan Penambahan atas UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP;Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalamPasal 3 Juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJuncto UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan dan Penambahan atas UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP;Mahkamah Agung

Menyatakan Terdakwa ENDANG Bin ATMADJA tidak terbukti bersalahmelakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi JunctoUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan AtasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP, sebagaimanadiuraikan dalam Dakwaan Primaitr,2.

Salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor31/G/2019/PTUN.PLK. tanggal 12 Mei 2020;3.

Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biayaperkara secara tanggung renteng sebesar Rp 1.536.000, (Satu Juta LimaRatus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah) ;Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor31/G/2019/PTUN.PLK. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umumpada tanggal tanggal 12 Mei 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa HukumPenggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi:;Bahwa Pembanding/Tergugat dan Pembanding/Tergugat II Intervensitelah

oleh karena permohonan banding yang diajukan olehTergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/ Pembanding pada tanggal 20Mei 2020 dan tanggal 22 Mei 2020, maka masih dalam tenggang waktu 14(empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga secara yuridis formal permohonanbanding tersebut dinyatakan dapat diterima;Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memeriksa dan meneliti secaraseksama putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor31

Ngawi, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;Pengadilan Negeri Tersebut;Setelah membaca: Berkas perkara yang bersangkutan; Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 31/Pdt.G/2019/PNNgw tanggal 23 September 2019 tentang Susunan Majelis Hakim untukmengadili perkara tersebut; Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Ngawi Nomor31/Pdt.G/2019/PN Ngw tanggal 23 September 2019 tentang Penetapan HariSidang; Setelah membaca Surat Pernyataan Pencabutan Perkara Nomor31/Pdt.G/2019/PN Ngw yang diajukan Para

Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan dengan berkasperkara ini serta salinan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor31/Pdt.G/2019/PN.Mks, tanggal 20 Juni 2019 ;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan, dengan suratgugatannya tertanggal 18 Januari 2019, yang telah terdaftar di KepaniteraanPengadilan Negeri Makassar pada tanggal 18 Januari 2019, dengan Nomor :31/Pdt.G/2019/PN.Mks.,telah mengajukan halhal sebagai berikut :1.

Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;DALAM REKONVENSI: Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/TergugatKonvensi;DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI: Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untukmembayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat inidihitung sebesar Rp. 1.456.000, (Satu juta empat ratus lima puluh enamribu rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Banding Nomor31/Pdt.G/2019/PN Mks, yang dibuat oleh Drs.

setelah diterimanya pemberitahuan ini ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semulaPenggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara sertamemenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh UndangUndang oleh karenaitu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;Adapun alasanalasan pembanding dalam mengajukan memori bandingpada pokoknya adalah sebagai berikut ;I ALASAN KEBERATAN PERTAMAn Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor31

/PN.Mks,tanggal 20 Juni 2019, sudah tidak dapatdipertahankanlagi dan harus dibatalkan atausetidaktidaknyamenyatakangugatan PARA PENGGUGAT KONVENSI / PARATERGUGAT REKONVENSI sekarang PARA TERBANDING tidak dapatditerima (Niet ontvankelijke verklaard/NO), pada tingkat Judex FactiePengadilan Tinggi Makassar oleh karena putusan tidak cukup alasandalam pertimbangan hukumnya (Onvoldoende gemotiveerd) tersebutsangat jelas Melanggar Hukum Acara :ALASAN HUKUMNYA : Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor31

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor31/Pdt.G/2019/Pn.Mks tanggal 20 juni 2019;3.

Terusan Pembangunan Gg Cikopo No.20 Garut berdasarkan surat kuasa khusus tanggalsebagai Penggugat;melawanTERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Garut, 20 April 1984, agamaIslam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, PendidikanSekolah Dasar, tempat kediaman di Kecamatan GarutKota Kabupaten Garut sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;Halaman 1 dari 10putusan Nomor31 74/Pat.G/2018

menjalin hubungan sebagaimana layaknya suamiistri.Bahwa penggugat saat ini bekerja sebagai asisten rumah tangga dan tidakserumah dengan tergugat.Bahwa adanya percekcokan dan perselisihan yang terusmenerusmengakibatkan rumah tangga penggugat dan tergugattidak adakebahagiaan lahir batin dan tidak ada harapan untuk kembali membinarumah tangga.Bahwa ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat sebagaimanayang diuraikan di atas sudah sulit untuk dibina agar terbentuk rumah tanggaHalaman 2 dari 10putusan Nomor31

Tergugat sudah mulai tidak harmonis sejak tahun 2009;Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugatdan Tergugat bertengkar iebih dari tiga kali;Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak ada tanggung jawabterhadap nafkah keluarga;Bahwa puncaknya pertengkaran antara Penggugat danTergugatpada bulan Agustus 2018 sehingga antara keduanya pisah rumah;Bahwa pihak keluarga sudah menasehati tapi tidak berhasil;Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat danHalaman 5 dari 10putusan Nomor31

Salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor31/G/2019/PTUN.PLK. tanggal 12 Mei 2020;3.

Menghukum Tergugat dan Tergugat Il Intervensi untuk membayar biayaperkara secara tanggung renteng sebesar Rp 1.536.000, (Satu Juta LimaRatus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah) ;Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor31/G/2019/PTUN.PLK. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umumpada tanggal tanggal 12 Mei 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa HukumPenggugat, Kuasa Hukum Tergugatdan Kuasa Hukum Tergugat Il Intervensi;Bahwa Pembanding/Tergugat dan Pembanding/Tergugat Il Intervensitelah

oleh karena permohonan banding yang diajukan olehTergugat/Pembanding dan Tergugat Il Intervensi/Pembanding pada tanggal 20Mei 2020 dan tanggal 22 Mei 2020, maka masih dalam tenggang waktu 14(empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga secara yuridis formal permohonanbanding tersebut dinyatakan dapat diterima;Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memeriksa dan meneliti secaraseksama putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor31

., juncto Nomor31/Pdt.SusPKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 16 Januari 2019 yangamarnya sebagai berikut:1.Mengabulkan permohonan Pemohon (Kim In Duck, dalam jabatannyaselaku Direktur Utama PT O Sung Garment), Pemohon II (KampanyogoD.J.

., tanggal 14 Agustus 2018;Membatalkan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor31/Pdt.SusPKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 14 Agustus 2018;Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 525 K/Pdt. SusPailt/20194. Menyatakan Termohon (PT Il Jin Sun Garment) Pailit dengan segalaakibat hukumnya;5. Menunjuk Sdr. Abdul Kohar, S.H., M.H., Hakim Niaga pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;6.

bahwaperdamaian telah dipenuhi, dengan demikian permohonan pembatalanperdamaian yang diajukan olen Pemohon sebagai salah satu Kreditur dariTermohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan, sebagaimanadiatur dalam Pasal 291 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 37Tahun 2014 tentang Kepailitan dan PKPU;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyataPutusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor08/Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst., juncto Nomor31

, pendidikanterakhir SD, bertempat tinggal di KABUPATEN HULUSUNGAI TENGAH, selanjutnya disebut Penggugat;melawanTERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan terakhir SD,bertempat tinggal di KABUPATEN HULU SUNGAITENGAH, selanjutnya disebut Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;TENTANG DUDUK PERKARANYABahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 26 Januari 2011 yangtelah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai Nomor31

seadiladilnya;Bahwa berdasarkan Penetapan Hari Sidang tertanggal 27 Januari 2011, KetuaMajelis telah memerintahkan Jurusita Pengganti untuk memanggil kedua belah pihakberperkara agar menghadap persidangan;Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugattidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagaiwakilnya, meskipun mereka telah dipanggil secara sah dan patut dan khusus untukPenggugat berdasar relaas panggilan dari Pengadilan Agama Barabai Nomor31

yang memeriksa dan mengadili perkara ini;Telah membaca surat Penetapan Ketua Majelis tanggal 18 Maret 2019Nomor 31/Pdt.G//2019/PN.Bkn tentang penentuan hari sidang pertama;Telah membaca surat gugatan dan suratsurat lainnya yang berkaitan;Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan; Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, tertanggal O1Maret 2019 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraaan Pengadilan NegeriBangkinang pada tanggal 18 Maret 2019, di bawah register perkara Nomor31

IImeninggal dunia, maka akan mengajukan gugatan baru dengan memperbaikipihak yang akan digugat; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimanatersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugatmengajukan pencabutan terhadap gugatannya tersebut pada tahap sebelummemasuki tahap jawaban Tergugat dan Tergugat II, maka terhadap pencabutangugatan oleh Penggugat tersebut tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat dan Tergugat II, oleh karenanya pencabutan perkara perdata Nomor31

., yang jadi subjek hukumnya adalah anakanak keturunandari Sakino yaitu: Suparti, Nyamirah, Ida Sulistiana, Yahni sebagai ParaPenggugat dan yang menjadi objek hukumnya adalah harta peninggalan Sakino;Jadi dengan demikian jelas perkara ini tidak sama dengan perkara Nomor31/Pdt.G/2015/PN.Njk;Dan perlu kami jelaskan perkara ini diajukan guna mendapatkan kepastianhukum karena Putusan Perkara Nomor 31/Pdt.G/2015/PN.Njk., masihmengambang, tidak jelas dan tidak ada kepastian hukum;Dalam Pokok Perkara: Bahwa

gugatan yang tercatat dalam register perkara Nomor49/Pdt.G/2015/PN.Njk., ini diajukan untuk mendapatkan kepastian hukumyang jelas dan tegas, tidak seperti putusan dalam perkara Nomor31/Pdt.G/2015/PN.Njk., yang tidak jelas pemenangnya dan tidak adakepastian hukumnya, karena dalam putusan perkara Nomor31/Pdt.G/2015/PN.Njk., halaman 27 dalam konvensi menolak gugatanPenggugat seluruhnya, dan dalam Rekonvensi juga menolak gugatanPenggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya;Dengan demikian sampai

Nomor 1518 K/Pdt/2017 Bahwa dari fakta persidangan ternyata bahwa telah ada perkara sebelumnyayang subjek dan objek dan materi gugatannya adalah sama dengan perkaraa quo, yaitu perkara perdata di Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor31/Pdt.G/2015/PN.Ngjk., tanggal 26 Februari 2015, yang mana putusan atasperkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga sudahtepat gugatan a quo adalah nebis in idem; Bahwa lagi pula alasanalasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktianyang bersifat penghargaan

Kelurahan Buol Kecamatan BiauKabupaten Buol berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2016 ;Pengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi TengahNomor 89/PID/2016/PT PAL tanggal 28 Juni 2016 tentang Penunjukan MajelisHakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 89/PID/2016/PT PALTelah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Buol Nomor31/Pid.B/2016/PN Bul dan semua suratsurat yang berhubungan denganperkara

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp.2.000,00 (dua ribu rupiah);Membaca, putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor31/Pid.B/2016/PN Bul tanggal 31 Mei 2016 yang amarnya berbunyi sebagaiberikut :1. Menyatakan Terdakwa Lukman Dj. Van Gobel Alias Luk tersebut diatas,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanapenganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 3 (tiga) bulan;3.

Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);Membaca, Akta Permintaan banding Nomor18/02/Akta.Pid/2016/PN.Bul tanggal 2 Juni 2016 yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Negeri Buol, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukanPermintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor31/Pid.B/2016/PN Bul tanggal 31 Mei 2016, Permintaan banding mana telahdiberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 3 Juni

Putusan Nomor 2906 K/Pid.Sus/2019Membaca Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor31/Pid.Sus/2019/PN Krg, tanggal 2 Mei 2019 yang amar selengkapnyasebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa HENDRIX SUMARNA alias HENDRIX binSUSILO WIYONO tersebut di atas, tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalamdakwaan Primair:2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut:3.

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor31/Pid.Sus/2019/PN Krg tanggal 2 Mei 2019 sekedar mengenai pidanayang dijatunkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyisebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa HENDRIX SUMARNA alias HENDRIX binSUSILO WIYONO tersebut di atas, tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalamdakwaan Primair:2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut:3.

Pengadilantelah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksuddalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusanJudex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atauundangundang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwatersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi JawaTengah Nomor 173/PID.SUS/2019/PT SMG, tanggal 17 Juni 2019 yangmemperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor31

terjadi di persidangan;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, telahdatang dan menghadap ke persidangan, untuk Penggugat hadir kuasanyatersebut di atas yang bernama Ade Ramlan untuk Tergugat dan Tergugat IItidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnyayang sah untuk itu;Menimbang, bahwa pada persidangan sebelumnya telah dibacakan suratgugatan Penggugat dan pada persidangan selanjutnya Kuasa Penggugatmenyatakan secara lisan akan melakukan pencabutan perkara Nomor31

dicabut maka memerintahkan kepadaPanitera Pengadilan Negeri Muara Enim untuk mencatat pada register perkaraNomor: 31/Pdt.G.S/2019/PN Mre dari register perkara Gugatan dalam tahunyang berjalan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim atas pencabutantersebut, dan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;Memperhatikan, pasal 271 Reglement op de Rechsvordering (Rv) danketentuan perundangundangan yang berkenaan dengan perkara ini ;MENETAPKAN1 Mengabulkan permohonan Pengggugat atas pencabutan perkara Nomor31

pekerjaanKaryawan Swasta di BSA, tempat tinggal di KabupatenSeluma, sebagai Pemohon;melawanTermohon, tanggal lahir 17 Oktober 1994, agama Islam, pendidikan SMP,pekerjaan lbu rumah tangga, tempat tinggal diKabupaten Seluma, sebagai Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;DUDUK PERKARABahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Januari 2019yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tais Nomor31

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor31/Pdt.G/2019/PA.Tas dari Pemohon;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tais untuk mencatatpencabutan perkara tersebut dalam register perkara;Hal. 4 dari 6 hal. Pen. No 31/Pdt.G/2019/PA.Tas3.