Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Nomor03/Pid.Sus.Perikanan/2015/PN.Jkt.Utr, tanggal 29 April 2015, yangdimintakan banding tersebut,, sehingga amar lengkapnya sebagaiberikut:1. Menyatakan Terdakwa Sdr. BUSTANG bin AMBO ASE terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak PidanaPerikanan yakni : dengan sengaja, menguasai, membawa, dan/atauHal. 5 dari 11 hal. Put.

dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannyayaitu sebagaimana Surat Tuntutan;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi dari PemohonKasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:a.Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karenaJudex Facti tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa.Putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 126/Pid/2015/PT.DKI tanggal 20 Mei 2015 yang memperbaiki putusanPengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor03

Jakarta Nomor126/Pid/2015/PT.DKI tanggal 20 Mei 2015 yang memperbaiki putusanPengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor03/Pid.SusPrk/2015/PN.Jkt.Utr tanggal 29 April 2015 harus diperbaikisekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan Terdakwaserta pengembalian barang bukti berupa Kapal Motor KM Rizky Baharikepada H.Bacottang;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, lagi pula ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidakbertentangan

Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor03/G/2018/PTUN Mks., tanggal 14 Agustus 2018;5.

Berkas perkara yang dimohonkan banding, didalamnya berisi kelengkapansuratsurat yang berkaitan dengan sengketa tersebut pada bundel A danbundel B, serta suratsurat lainya yang berhubungan dengan perkara ini;TENTANG DUDUK PERKARAMemperhatikan dan menerima keadaan duduk perkara ini seperti terteradalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor03/G/2018/PTUN Mks., dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnyaberbunyi sebagai berikut:MENGADILI:.

Putusan Nomor 119/B/2018/PTTUN Mks.Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundangundangan lainnya yangterkait;MENGADILI: Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Para Penggugat; Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor03/G/2018/PTUN Mks., tanggal 14 Agustus 2018 yang dimohonkanbanding;MENGADILI SENDIRI:DALAM EKSEPSI Menerima eksepsi Terbanding dahulu Tergugat dan Terbanding dahuluTergugat II Intervensi;DALAM POKOK PERKARA1.

Menetapkan Pemohon = adalah Kreditor dalam perkara Nomor03/Pembatalan/Perdamaian/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 28 Juli 2010juncto Putusan Kasasi Nomor 771 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 29 Oktober2010 juncto Putusan PK Nomor 75 PK/Pdt.Sus/2011 tanggal 15 Juni2011 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;3. Menetapkan secara hukum seluruh dokumen/bukti piutang yang diajukanoleh Pemohon sebagai bukti yang sah dan diakui;4.

Menerima seluruh permohonan bantahan (renvoi procedure) dariPemohon;Menetapkan Pemohon = adalah Kreditor dalam perkara Nomor03/Pembatalan Perdamaian/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 28 Juli 2010juncto Putusan Kasasi Nomor 771 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 29 Oktober2010 juncto Putusan PK Nomor 75 PK/Pdt.Sus/2011 tanggal 15 Juni2011 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;Menetapkan secara hukum seluruh dokumen/bukti piutang yang diajukanoleh Pemohon sebagai bukti yang sah dan diakui;Menetapkan

Bahwa pada tanggal 8 Mei 2015 Pemohon/Penggugat telah mengajukanpelaksanaan eksekusi Putusan Penetepan Akta Perdamaian Nomor03/Pdt.G/2008/PN Mgl. juncto Surat Perjanjian Perdamaian tanggalMagelang, 12 Mei 2008 antara Tri Sulistiyono, Kuasa Hukum dariSoedarto VS I. Handoko Tedjoatmoko, S.H., dalam perkara Nomor03/Pdt.G/2008/PN Mgl. tanggal 9 Januari 2008 yang dibuat tanggalKutoarjo, 7 Mei 2015 kepada Ketua Pengadilan Negeri Magelang;2.

Mencabut dan menyatakan batal serta tidak mempunyai kekuatan hukumPenetapan Sita Jaminan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor552/Pdt.G/2010/PN Jkt.Tim. juncto Nomor 03/CB/2011 tanggal 1 Juni2011 dan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 552/Pdt.G/2011 juncto Nomor03/CB/2011 tanggal 8 Juni 2011, karena telah cacat hukum dimana diHalaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 908 PK/Pdt/2020dalam sita jaminan a quo terdapat tanah milik Pemda DKI Jakarta selakuPelawan;5.

sebagiandengan tanah perumahan Jakarta Garden City;Sebelah timur : dengan sebagian tanah penduduk dan sebagiandengan tanah perumahan Jakarta Garden City;Sebelah selatan : dengan got/tanah perumahan Jakarta Garden City;Sebelah barat : dengan tanah penduduk;Mencabut dan menyatakan batal serta tidak mempunyai kekuatan hukumPenetapan Sita Jaminan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 552/Pdt.G/2010/PN Jkt.Tim juncto Nomor 03/CB/2011 tanggal 1 Juni 2011 danBerita Acara Sita Jaminan Nomor 552/Pdt.G/2011 juncto Nomor03

, atas nama Bachtiar Karim;Sertipikat Hak Milik Nomor 02/Desa Sirungkungon, terbit tanggal 30Desember 2017/Surat Ukur, tanggal 11 Desember 2017 Nomor03/Sirungkungon/2017, luas 19.990 M?, atas nama HermanTandinata;Sertipikat Hak Milik Nomor 03/Desa Sirungkungon, terbit tanggal 30Desember 2017/Surat Ukur, tanggal 11 Desember 2017 Nomor05/Sirungkungon/2017, luas 11.580 M?, atas nama Erlina, S.H.

Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan NegeriKisaran, bahwa pada tanggal 25 ##Februari 2019, Nomor03./Akta.Pid/2019/PNKis Penasihat Hukum Anak telah mengajukanpermintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran nomor :3/Pid.SusAnak/2019/PN Kis, pada tanggal 20 Februari 2019; Nomor03/Akta.Pid/2019/PNKis2.

Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor03/Pdt.SusGugatan Lain Lain/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 3 April2018;4.

tanggungan dilelang oleh Pemohon Kasasipada tanggal 17 Januari 2018 sedangkan debitor in casu PT MewahIndustri berada dalam insolvensi sejak tanggal 4 Oktober 2017,sehingga sudah tepat sebagaimana dipertimbangkan oleh Judex Factibahwa lelang objek hak tanggungan dilakukan melebihi batas waktusebagaimana ditentukan dalam Pasal 59 ayat (2) Undang UndangKepailitan dan PKPU;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyataputusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor03

Nomor03/Pdt.G/2008/PN.Smi., dan Surat Nomor: 24/tamins./IV/2018, tanggal11 April 2018 perihal surat susulan permohonan pelaksanaan/realisasiBerita Eksekusi Nomor 01/BA.Pdt.Eks/2011/PN.Smi., jo. Nomor03/Pdt.G/2008/PN.Smi., sesuai dengan peraturan perundangudanganyang berlaku;7.

bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPara Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Para Penggugat telahmenggugat sekarang Termohon Kasasi I, Il dahulu sebagai Terbanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata UsahaNegara Bandung pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:Objek Sengketa:Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa adalah SertipikatHak Milik Nomor 139 terbit pada tanggal 1 Agustus 2013 dan Surat Ukur Nomor03

Tenggang Waktu Pasal 55 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;1.Bahwa Para Penggugat mengirimkan Surat Permohonan Klarifikasipada tanggal 4 Februari 2014 tentang Penerbitan Sertifikat Nomor139 Tahun 2013;Bahwa pada tanggal 4 Februari 2014 Para Penggugat barumengetahui adanya penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 139terbit pada tanggal 1 Agustus 2013 dan Surat Ukur Nomor03/Situmandala/2013 tertanggal 18 April

Bahwa fakta ini terungkap dari Daftar Alat BuktiT.U.1.27;Bahwa dengan demikan objek tanah Sertifikat Nomor03/Situmandala/2013 tertanggal 18 April 2013, luas 296 M?, yangterletak di Desa Situmandala, Kecamatan Rancah, KabupatenCiamis, Provinsi.

Jawa Barat, tercatat atas nama DadangRuhendi, bukan berada di atas tanah Para Penggugat/PemohonKasasi, namun hal ini tidak menjadi bahan pertimbangan hukumdan penilaian Majelis Hakim baik di Pengadilan Tata UsahaNegara Bandung maupun Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraJakarta;Bawa Judex Facti tidak menilai bukti dan fakta persidanganmengenai perbedaan data fisik Sertipikat Hak Milik Nomor 139terbit pada tanggal 1 Agustus 2013 dan Surat Ukur Nomor03/Situmandala/2013 tertanggal 18 April 2013, luas

;Bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) mengatakan:Pemeriksaan, penelitian dan pengkajian oleh Panitia A dilaksanakanuntuk memperoleh kebenaran formal atas data fisik dan data yuridisdalam rangka pemberian Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakaiatas tanah Negara, Hak Pengelolaan dan permohonan pengakuan hakatas tanah;Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut penerbitan Sertifikat Hak MilikNomor 139 terbit pada tanggal 1 Agustus 2013 dan Surat Ukur Nomor03/Situmandala/2013 tertanggal 18 April 2013, luas 296 M?

Nomor W13A28/348/HK.05/I1/2003, tertanggal 01 Maret 2013 yang pada pokoknya telah menegor Pemohon agardalam waktu bulan terhitung sejak tanggal surat ini sampai dengan tanggal 01 April 2013memenuhi pembayaran sejumlah Rp. 200.000, (dua ratus puluh ribu rupiah) sebagaikekurangan pembayaran biaya perkara yang bersangkutan, dengan catatan apabila dalamwaktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Pemohon akan dibatalkan pendaftarannya;Telah membaca Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Pacitan Nomor03

Nomor 2687 K/Pdt/2019karena secara hukum justru Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara seharusnyamempertimbangkan sungguhsungguh bahwa dibatalkannya Sertifikat HakMilik Nomor 254 Tahun 1983, Gambar Situasi Nomor 2308 tanggal 30Agustus 1982 adalah karena adanya permainan curang yaitu pemalsuansurat yang dilakukan oleh Herman Sanjaya dalam perkara Nomor03/Pdt.G/2003/PN Kdi., yang menjadi sebab gugatan Herman Sanjayadikabulkan;Bahwa berdasarkan putusan perkara Nomor 365/Pid.B/2011/PN Kdi.

,yang telah diperiksa dalam tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembalidan telah berkekuatan hukum tetap (bukti P.4, P.5, P.6 dan P.7), HermanSanjaya telah dijatuhi pidana karena terbukti melakukan tindak pidanamenggunakan surat palsu) dalam memenangkan perkara Nomor03/Pdt.G/2003/PN Kdi., dan karena itu Sertifikat Hak Milik Nomor 254 Tahun1983 atas nama Djamaludin Umar (Pelawan) dibatalkan;Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yangmenyatakan Pelawan tidak memenuhi saran Kepala

Nomor 518 K/Pdt.SusPailit/2018Bahwa, terhadap permohonan tersebut Pengadilan Niaga padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor03/Pdt.SusRenvoi Prosedur/2017/PN Niaga.Jkt.Pst., juncto Nomor03/Pdt.Sus Pembatalan Perdamaian/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 9 November2017 yang amarnya sebagai berikut: Menyatakan menolak penetapan tagihan pada daftar tagihan sementaraTR Partnership Law Firm sebesar Rp950.000.000,00 (sembilan ratus limapuluh juta rupiah); Menghapus tagihan tersebut dari

29 Mei 2013 Nomor03/SAOKA/2013 luas 17.509 M? (tujuh belas ribu lima ratus Sembilan meterpersegi), dengan batasbatas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan rencana jalan; Sebelah Timur berbatasan dengan rencana jalan; Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Bagus Jaya Abadi/rencana jalan; Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Bagus Jaya Abadi;b. Berdasarkan sertipikat HGB Nomor 03 surat ukur tanggal 29 Mei 2013Nomor 02/SAOKA/2013 Luas 17.557 M?

2009/PN.SRG tertangggal 19 November 2009 seluas 1.067 ha(seribu enam puluh tujuh hektar) termasuk milik Pembantah yang telahmempunyai Pelepasan Tanah Adat dari pemilik tanah adat yang sah dan telahmempunyai sertipikat tanda bukti hak atas tanah yang di keluarkan oleh BadanPertanahan Nasional oleh karena itu tidak ada alasan hukum apapun untukmengambil hak atas tanah tersebut terkecuali atas putusan pengadilan yangmembatalkan atau menyatakan: Sertipikat HGB Nomor 02, surat ukur tanggal 29 Mei 2013 Nomor03

29 Mei 2013 Nomor03/SAOKA/2013 luas 17.509 M? (tujuh belas ribu lima ratus Sembilan meterpersegi), dengan batasbatas sebagai berikut:Sebelah Utara berbatasan dengan rencana jalan;Sebelah Timur berbatasan dengan rencana jalan;Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Bagus Jaya Abadi/rencana jalan;Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Bagus Jaya Abadi;b. Berdasarkan sertipikat HGB Nomor 03 surat ukur tanggal 29 Mei 2013Nomor 02/SAOKA/2013 Luas 17.557 M?

dan seluas 12.500 Myang dikeluarkan oleh BadanPertanahan Nasional Kota Sorong mengandung cacat hukum dan telahmelanggar Hak Subyektif Terbantan Konpensi/Pembantah Rekonpesisehingga sangat beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara iniagar menyatakan SHGB Nomor 02 Surat Ukur tanggal 29 Mei 2013 Nomor03/SAOKA/2013, SHGB Nomor 03 Surat Ukur tanggal 29 Mei 2013 Nomor02/SAOKA/2013, SHGB Nomor 04 Surat Ukur Nomor 05/SAOKA/2013 danSHGB Nomor 05 Surat Ukur tanggal 12 Juli 2013 Nomor 06/SAOKA/2013

Nomor 07/Pdt.G/2009/PN.Srg tertanggal 5 September 2015, dst...Bahwa HGB Nomor 02, surat ukur tanggal 29 Mei 2013 Nomor03/SAOKA/2013 luas 17.509 M2 (tujuh belas ribu lima ratus sembilanmeter persegi), HGB Nomor 03, surat ukur tanggal 29 Mei 2013 Nomor02/SAOKA/2013 luas 17.557 M2 (tujuh belas ribu lima ratus lima puluhtujuh meter persegi), HGB Nomor 04, surat ukur Nomor 04/SAOKA/2013luas 8.275 M2 (delapan ribu dua ratus tujuh puluh lima meter perseg)i),HGB Nomor 05, surat ukur tanggal 12 Juli 2013

Nomor 82 K/Pdt/2019Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kendaluntuk memberikan putusan sebagai berikut:1.BrMengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan olehPengadilan Negeri Kendal atas objek sengketa;Menyatakan sah hukumnya Perikatan Akan Jual Beli dengan Akta Nomor03 tanggal 21 Agustus 2014 yang dibuat di hadapan Notaris dan PPATSri Budi Sudono, S.H.,

Menyatakan sah hukumnya Perikatan Akan Jual Beli dengan Akta Nomor03 tanggal 21 Agustus 2014 yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT SriBudi Sudono, S.H., berkantor di Jalan Pemuda Nomor 95 Kendal;3. Menyatakan sah hukumnya Surat Kuasa Untuk Menjual dengan Akta Nomor04 tanggal 21 Agustus 2014 yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT SriBudi Sudono, S.H., berkantor di Jalan Pemuda Nomor 95 Kendal;Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 82 K/Pdt/20194.

provisi Penggugat untuk seluruhnya;Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Tergugat VII untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:Dalam Konvensi: Menyatakan gugatan konvensi tidak dapat diterima;Dalam Rekonvensi: Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima;Dalam Konvensi dan Rekonvensi: Menghukum Penggugat Konvensi (Tergugat Rekonvensi) untuk membayarbiaya perkara ini sejumlah Rp4.150.000,00 (empat juta seratus lima puluhribu rupiah) bukti T.1.3;Dengan demikian perkara yang diajukan Penggugat di bawah Nomor03

Bahwa Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat V mengajukanmemori kasasi atas Putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor03/Pdt.G/2011/PN Cbd tanggal 1 Desember 2011 juncto PutusanPengadilan Tinggi Bandung Nomor 599/Pdt/2012/PT Bdg tanggal 25Februari 2013 dengan alasan sebagai berikut:1.1.Bahwa Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat V telahmenerima Relaas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri TinggiBandung Nomor 599/Pdt/2012/PT Bdg juncto Nomor 03/Pdt.G/2011/PNCbd pada tanggal 10 Februari 2014

melalui delegasi PengadilanNegeri/Niaga/HAM/Tipikor dan HI Jakarta Pusat;1.2.Bahwa Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat V berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor WBN/7.4/0307/R tanggal 21 Februari 2014,telah menyatakan kasasi berdasarkan Akta Pernyataan Kasasi Nomor03/Pdt.G/2011/PN Cbd tanggal 24 Februari 2014 sehingga sesuaidengan Pasal 46 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung, maka pernyataan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat V patut diterima

Buktibukti yang tidak dipertimbangkan dan tidak perlu dipertimbangkandalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak Nomor03/Pdt.G/2011/PN Cbd;1.Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan NegeriCibadak pada halaman 72 alinea 3 tidaklah tepat dan kabur karenadi samping mempertimbangkan alat bukti berupa Akta Nomor 10,11, 12 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1174, 1175, 1176, nyatanyatamempertimbangkan alat bukti AJB Nomor 11/2004, AJB Nomor12/2004 dan AJB Nomor 13/2004, tetapi tidak

Nomor 1392 K/Pdt/20152.9.Bukti pembayaran PBB dianggap sebagai bukti kepemilikan tanahdijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri CibadakNomor 03/Pdt.G/2011/PN Cbd;Hakim salah penerapan hukum dimana bukti pembayaran PBBdianggap sebagai bukti kepemilikan tanah dijadikan pertimbanganputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak Nomor03/Pdt.G/2011/PN Cbd;Bahwa Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat V sangatkeberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim PengadilanNegeri Cibadak pada

Padahal posisi hukum Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia adalah pihak yang menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha nomor03/Bukit Baling, Sakernan, Muaro Jambi, pada tanggal 24 Juli 2002 atastanah terpekara ini, dan Pemerintah Daerah Propinsi Jambi, dan/atauKabupaten Muaro Jambi, dan/atau Kecamatan Sakernan dan/atau DesaBukit Baling juga tidak ditarik sebagai Pihak yang telah mengeluarkan izinPrinsip/izin Lokasi, keterangan tanah Sporadik dan sebagainya;C.Bahwa untuk lebih jelas dan terangnya

Kabupaten Muaro Jambi, dinyatakandengan batasbatas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatas dengan Saparudin Mek; Sebelah Selatan berbatas dengan Hutan Belukar; Sebelah Timur berbatas dengan Jani Siamid Paeci; Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Hicing;Padahal PT Bukit Barisan Indah Prima telah menanam Kelapa Sawitsekurangkurangnya pada tahun 1985 dan PT Bukit Barisan Indah Primatelah mengurus Pendaftaran Hak Guna Usaha sekurangkurangnya padatahun 2002 serta telah memperoleh Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor03

Bahwa adapun yang diterapkan dalam surat pernyataan Penguasaan FisikBidang Tanah (Sporadik) Nomor 595/19/BB/2014, tanggal 24 Januari 2014,dari Desa Bukit Baling Kecamatan Sakernan Kabupaten Muaro Jambi,padahal merupakan tanah areal perkebunan kelapa sawit PT Bukit BarisanIndah Prima, yang telah memperoleh Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor03/Bukit Baling, Sakeman, Muaro Jambi, pada tanggal 24 Juli 2002.6.

Tentang penunjukan Hakim Tunggal yangmemeriksa dan mengadili perkara ini ;o Telah memperhatikan Surat Penetapan Hakim tertanggal 9 Januari 2017 Nomor03/Pdt.P/2017/PN Sgn, tentang Penetapan hari sidang .

perkara, perlu kiranya Tergugat sampaikanmengenai Akta Notaris Nomor 149 tanggal 21 Mei 2007 tentang PerjanjianKredit, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta TanahSoebekti Ngardiman, Sarjana Hukum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol94 Kediri (Bukti T1), Surat Perjanjian Kredit Nomor 02/PRK/KDR/2009tertanggal 16 September 2009 (Bukti T2), Surat Perubahan Ke1 danPernyataan Kembali Perjanjian Kredit Nomor 02/PRK/KDR/2009 tertanggal16 September 2009 (Bukti T3), Surat Perjanjian Kredit Nomor03

/PT/KDR/2009 tertanggal 16 September 2009 (Bukti T4), SUratPerubahan Ke1 dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit Nomor03/PT/KDR/2009 tertanggal 16 September 2009 (Bukti T5), copy perjanjianperjanjian yang telah dilegalisir tersebut terlampir, yang merupakan dasarperikatan/perjanjian kredit antara Penggugat selaku debitur dan Tergugatselaku kreditur.

Nomor 3181 K/Pdt./2016tertanggal 16 September 2009, Pasal 7 Surat Perjanjian Kredit Nomor03/PT/KDR/2009 tertanggal 16 September 2009 dan Pasal 8 SuratPerubahan ke1 dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit Nomor03/PRK/KDR/2009 tertanggal 16 September 2009 yang menyatakan:Debitur dan kreditur setuju untuk memilih tempat kedudukan hukum yangtetap dan seumumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri,tanpa mengurangi hak dan wewenang kreditur untuk memohon pelaksanaan(eksekusi) atau mengajukan

A263480 senilai Rp6.750.000.000,00P 17 : Draft Kwitansi Pembayaran; Bahwa Tergugat I atau Tergugat II ternyata tidak datang di hadapan TurutTergugat guna menerima pembayaran dari Penggugat atau kuasanya tersebut,yang hadir saat itu hanyalah kuasa Tergugat I (vide P13) dan keluargaTergugat I yang justru meminta pembatalan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor03 (vide bukti1) secara sepihak dan akan mengembalikan semua pembayaranPenggugat beserta kompensasinya; Oleh karena itu agenda pembayaran tanggal 12

secara sepihak batalnya AktaPengikatan Untuk Jual Beli Nomor 03 (vide bukti1) serta akanmengembalikan dana Penggugat sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliarrupiah) di tambah kompensasi sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah).Bukti : P 18 : Surat Pembatalan Sepihak Pengikatan Jual Beli Nomor 03 (videbukti1) dari Tergugat I tanggal 14 Juni 2012;Bahwa berdasarkan halhal yang diuraikan di atas, senyatanya dan terbuktibahwa Penggugat I telah (mengingkari Akta Pengikatan Untuk Jual Beli Nomor03

Sertipikat Hak Milik Nomor 1466/Cileungsi, seluas 27000 Untuk Jual Beli Nomor03 (vide buktil1) a quo Surat Ukur tanggal 15052008 Nomor 23/Cileungsi/2008, NIB: 10.10.14.14.01081;3. Tanda Terima sertipikat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Nomor88194/2011 seluas 2.840 m? (dua ribu delapan ratus empat puluh meter persegi)tertanggal 29 Nopember 2011 sekarang telah menjadi Sertifikat Hak MilikNomor 1989/Cileungsi, seluas 2.840 m? (dua ribu delapan ratus empat puluhmeter persegi);4.

tanggal 28 Mei 2012Nomor 87/Cileungsi/2012;Semuanya terletak dan setempat di kenal di Kampung Pasar, RT/RW 001/004, Desa/Kelurahan Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat;ViIlMenghukum Tergugat I dan atau Tergugat II untuk membayar denda kepadaPenggugat sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) setiap bulannyaterhitung sejak tanggal 12 Juni 2012 secara tunai dan sekaligus kepada Penggugatsebagaimana ditentukan Pasal 2 ayat 2.3 Akta Pengikatan Untuk Jual Beli Nomor03

Menghukum dan memerintahkan Tergugat I dan atau Tergugat II mentaati danatau melanjutkan Jual Beli berdasarkan Akta Pengikatan Untuk Jual Beli Nomor03 tanggal 12 Maret 2012;5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I dan atau Tergugat II untukmenandatangani Akta Jual Beli dengan Penggugat atas objek gugatan aquo dihadapan Pejabat yang berwenang;6.