Ditemukan 18430 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Penanaman modal Jasa konsultasi Bumn Perjanjian penanaman pohon Ganti rugi Tf Tindakan faktual Dinas penanaman modal Kepala badan koordinasi penanaman modal ri vs h. darmawan; Pt. sursarita sejahtera vs kepala badan koordinasi penanaman modal ri; Pt. sinar damai vs kepala badan koordinasi penanaman modal ri; Pajak Penanaman modal asing Uap Lisitrik Pt. caltex pacific indonesia Menteri investasi/kepala badan koordinasi penanaman modal vs pt. melapi timber;; Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu aceh vs ermitati;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 09-11-2022 — Putus : 22-12-2022 — Upload : 19-01-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 617 K/TUN/2022
Tanggal 22 Desember 2022 — KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINJAI VS SLAMET RIYADI;;
127 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINJAI VS SLAMET RIYADI;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 15-01-2024 — Putus : 26-02-2024 — Upload : 28-03-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 49 K/TUN/2024
Tanggal 26 Februari 2024 — MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA VS PT. PERISAI PRIMA UTAMA;;
328 — 137 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA VS PT. PERISAI PRIMA UTAMA;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 18-08-2023 — Putus : 23-10-2023 — Upload : 15-11-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 444 K/TUN/2023
Tanggal 23 Oktober 2023 — PINAPAN GALI MAS VS MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA;;
187 — 112 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PINAPAN GALI MAS VS MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 04-01-2021 — Putus : 21-04-2021 — Upload : 28-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 17 PK/TUN/2021
Tanggal 21 April 2021 — KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL VS PT. UNGGUL LESTARI;
166 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL VS PT. UNGGUL LESTARI;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Upload : 24-12-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 560 K/TUN/2024
MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA VS PT. WAHANA SAMUDERA SENTOSA;;
233 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA VS PT. WAHANA SAMUDERA SENTOSA;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 18-10-2023 — Putus : 12-12-2023 — Upload : 13-02-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 565 K/TUN/2023
Tanggal 12 Desember 2023 — PT BERKAT BARA JAYA VS MENTERI INVESTASI ATAU KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM);;
240 — 109 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT BERKAT BARA JAYA VS MENTERI INVESTASI ATAU KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM);;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 10-02-2022 — Putus : 29-03-2022 — Upload : 08-06-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 192 K/TUN/2022
Tanggal 29 Maret 2022 — KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL VS PT. BUMI WEDA NIKEL DAN BUPATI KOLAKA UTARA;
255 — 122 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL VS PT. BUMI WEDA NIKEL DAN BUPATI KOLAKA UTARA;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Upload : 13-12-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 582 K/TUN/2024
MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA VS PT. PAPUA LESTARI ABADI;;
212 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA VS PT. PAPUA LESTARI ABADI;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 15-01-2024 — Putus : 04-03-2024 — Upload : 26-04-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 18 K/TUN/2024
Tanggal 4 Maret 2024 — ALU SENTOSA VS MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (MENTERI INVESTASI / KEPALA BKPM);;
509 — 377 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ALU SENTOSA VS MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (MENTERI INVESTASI / KEPALA BKPM);;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 04-01-2021 — Putus : 21-04-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 17 PK/TUN/2021
Tanggal 21 April 2021 — KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL VS PT. UNGGUL LESTARI;
255 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL VS PT. UNGGUL LESTARI;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 08-10-2020 — Putus : 14-12-2020 — Upload : 15-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 542 K/TUN/2020
Tanggal 14 Desember 2020 — JOHANES HERMANTO VS KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DKI JAKARTA;
191 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • JOHANES HERMANTO VS KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DKI JAKARTA;
    ., Advokat dan KonsultanHukum pada Kantor Yongki Martinus &PartnersLaw Firm, beralamat di Jakarta, berdasarkan SuratKuasa Khusus, tanggal 22 Juni 2020;Pemohon Kasasi:LawanKEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSIDKI JAKARTA, tempat Kedudukandi Gedung MalPelayanan Publik, Jalan H.R. Rasuna Said KavlingC.22, Jakarta:Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Yosa S.Gurmilang, S.H.
    Memerintahkan Tergugat untuk menangguhkan tindakanketatausahan apapun hinga adanya Putusan berkekuatan hukumtetap (inkracht van gewijsde) dalam perkara a quo, yang berkaitandengan Surat KeputusanKepala Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus IbukotaJakarta Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pencabutan Tanda DaftarUsaha Pariwisata Wisma Shinta, tertanggal 27 Juni 2019;Dalam Pokok Perkara :1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 17-07-2023 — Putus : 23-10-2023 — Upload : 24-11-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 390 K/TUN/2023
Tanggal 23 Oktober 2023 — MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA (BPKM) VS PT. ABADI NIKEL NUSANTARA;;
187 — 109 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA (BPKM) VS PT. ABADI NIKEL NUSANTARA;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 05-07-2023 — Putus : 09-10-2023 — Upload : 09-11-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 331 K/TUN/2023
Tanggal 9 Oktober 2023 — KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BENGKALIS VS PT. SAWIT INTI PRIMA PERKASA;;
145 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BENGKALIS VS PT. SAWIT INTI PRIMA PERKASA;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 09-01-2023 — Putus : 06-04-2023 — Upload : 18-04-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 11 PK/TUN/2023
Tanggal 6 April 2023 — KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL;;
155 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 17-07-2023 — Putus : 04-10-2023 — Upload : 02-11-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 388 K/TUN/2023
Tanggal 4 Oktober 2023 — MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA (BKPM) VS PT GENBA INDO RESOURCES;;
290 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA (BKPM) VS PT GENBA INDO RESOURCES;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 04-10-2023 — Putus : 27-11-2023 — Upload : 21-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 498 K/TUN/2023
Tanggal 27 Nopember 2023 — BI KIONG VS KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA PONTIANAK;;
256 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BI KIONG VS KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA PONTIANAK;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 08-06-2020 — Putus : 28-07-2020 — Upload : 16-02-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 309 K/TUN/2020
Tanggal 28 Juli 2020 — KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BATAM (sekarang KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BATAM) VS PT. BATAMA NUSA PERMAI;
191 — 105 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BATAM (sekarang KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BATAM) VS PT. BATAMA NUSA PERMAI;
    KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BATAM(sekarang KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BATAM),tempat kedudukan di Jalan Raja Isa, Nomor 17, BatamCentre, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;Selanjutnya dalam hal memberi kuasa kepada SutjahjoHari Murti, S.Sos., S.H., jabatan Kepala Bagian HukumSetdako Batam, dan kawankawan, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor SKK3/HK/II/2020, tanggal 13Februari 2020;Pemohon Kasasi I, II;LawanPT BATAMA NUSA
    Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala BadanPenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam(sekarang Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu SatuPintu Kota Batam) Nomor KPTS.636/IMB/BPMPTSPBTM/XI/2016tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung tanggal 10 November 2016atas nama Arif Budiman Djamonang berikut lampirannya;3.
    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala BadanPenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam(sekarang Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu SatuPintu. Kota Batam) Nomor KPTS.636/IMB/BPMPTSPBTM/XI/2016tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung tanggal 10 November 2016atas nama Arif Budiman Djamonang berikut lampirannya;4.
    Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: PT ARTA UTAMAPROPERTINDO dan Pemohon Kasasi Il: KEPALA BADANPENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTUKOTA BATAM (sekarang KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BATAM);2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020, oleh Dr.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 15-10-2019 — Putus : 06-12-2019 — Upload : 26-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 590 K/TUN/2019
Tanggal 6 Desember 2019 — KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL., II. PT. BERKAT CAHAYA TIMBER;
360 — 218 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL., II. PT. BERKAT CAHAYA TIMBER;
    ., dan kawankawan, kewarganegaraan Indonesia,para Advokat pada Kantor Hukum Kemal & Rekan,beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 15 Juli 2019 dan Surat Kuasa Khusustanggal 19 Agustus 2019;Pemohon Kasasi;LawanKEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot SubrotoNomor 44, Jakarta Selatan;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Riyatno, S.H., LL.M.
    Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan suratKeputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor27/MMUPHHKHA/PMDN/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentangPemberian Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan KayuDalam Hutan Alam Kepada PT Berkat Cahaya Timber Atas ArealHutan Produksi Seluas + 124.930 (Seratus dua Puluh Empat RibuSembilan Ratus Tiga Puluh) Hektar di Kabupaten KotawaringinTimur, Kabupaten Katingan, dan Kabupaten Seruyan ProvinsiKalimantan Tengah sampai dengan adanya putusan
    Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan olehTergugat berupa Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman ModalNomor 27/1/IUPHHKHA/PMDN/2016 tanggal 28 Desember 2016tentang Pemberian Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan HasilHutan Kayu Dalam Hutan Alam Kepada PT Berkat Cahaya Timber AtasAreal Hutan Produksi Seluas + 124.930 (seratus dua puluh empat ribusembilan ratus tiga puluh) Hektar di Kabupaten Kotawaringin Timur,Kabupaten Katingan, dan Kabupaten Seruyan Provinsi KalimantanTengah
    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negarayang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Kepala BadanKoordinasi Penanaman Modal Nomor 27/1/IUPHHKHA/PMDN/2016tanggal 28 Desember 2016 tentang Pemberian Perpanjangan Izin UsahaPemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Kepada PT BerkatCahaya Timber Atas Areal Hutan Produksi Seluas + 124.930 (seratus duapuluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh) Hektar di KabupatenKotawaringin Timur, Kabupaten Katingan, dan Kabupaten SeruyanProvinsi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 01-08-2019 — Putus : 21-10-2019 — Upload : 06-05-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 124 PK/TUN/2019
Tanggal 21 Oktober 2019 — KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN KOTA YOGYAKARTA., II. PT. PRAKARSA BUMI BAHARI;
209 — 114 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN KOTA YOGYAKARTA., II. PT. PRAKARSA BUMI BAHARI;
    ., & Associates, beralamat di Daerah IstinmewaYogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19November 2017:Pemohon Peninjauan Kembali;Lawanl KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DANPERIZINAN KOTA YOGYAKARTA, tempat kedudukandi Jalan Kenari, Nomor 56, Kelurahan Muja Muju,Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, ProvinsiDaerah Istimewa Yogyakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa:1.
    Dalam Penundaan:Menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal danPerizinan Kota Yogyakarta Nomor 0245/UH/2017 tanggal 21 April 2017,2991/01tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama PT Prakarsa BumiBahari, beralamat di Jalan Sukun Raya, Nomor 9, Gondosari, Gebog, Kudus,Lokasi Bangunan di Jalan lpda Tut Harsono, RT 23, RW 07, Kelurahan MujaMuju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yoyakarta, ditunda pelaksanaannyasampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;B.
    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan KepalaDinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta Nomor0245/UH/2017 tanggal 21 April 2017, tentang Izin Mendirikan Bangunan2991/01(IMB), atas nama PT Prakarsa Bumi Bahari, alamat di Jalan SukunRaya, Nomor 9, Gondosari, Gebog, Kudus, lokasi bangunan di Jalanlpda Tut Harsono, RT 23, RW 07, Kelurahan Muja Muju, KecamatanUmbulharjo, Yogyakarta;4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 21-03-2019 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 03-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 52 PK/TUN/LH/2019
Tanggal 16 Mei 2019 — MAS PUTIH BELIUNG VS KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG;
459 — 103 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MAS PUTIH BELIUNG VS KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG;
    Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat untuk penundaanpelaksanaan administratif surat kKeputusan tata usaha negara yakni:1.1 Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu SatuPintu Pemerintah Kabupaten Karawang Nomor 503/11/Bang tanggal5 Januari 2017 tentang Izin Lingkungan Penambangan Blok A kepadaPenggugat;1.2 Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu SatuPintu Pemerintah Kabupaten Karawang Nomor 503/12/Bang tanggal5 Januari 2017 tentang Izin Lingkungan Penambangan
    Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan administratifsurat Keputusan Tata Usaha Negara:1.1 Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu SatuPintu Pemerintah Kabupaten Karawang Nomor 503/11/Bang tanggal5 Januari 2017 tentang Izin Lingkungan Penambangan Blok Aditujukan kepada Penggugat;1.2 Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu SatuPintu Pemerintah Kabupaten Karawang Nomor 503/12/Bang tanggal5 Januari 2017 tentang Izin Lingkungan Penambangan Blok Bditujukan
    Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan tata usaha negara:2.1 Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu SatuPintu Pemerintah Kabupaten Karawang Nomor 503/11/Bang tanggal5 Januari 2017 tentang Izin Lingkungan Penambangan Blok AHalaman 2 dari 7 halaman.
    Putusan Nomor 52 PK/TUN/LH/2019ditujukan kepada Penggugat;2.2 Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu SatuPintu Pemerintanh Kabupaten Karawang Nomor 503/12/Bang tanggal5 Januari 2017 tentang Izin Lingkungan Penambangan Blok Bditujukan kepada Penggugat;3.
    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat Keputusan Tata UsahaNegara:3.1 Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu SatuPintu Pemerintah Kabupaten Karawang Nomor 503/11/Bang tanggal5 Januari 2017 tentang Izin Lingkungan Penambangan Blok Aditujukan kepada Penggugat;3.2 Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu SatuPintu Pemerintah Kabupaten Karawang Nomor 503/12/Bang tanggal5 Januari 2017 tentang Izin Lingkungan Penambangan Blok Bditujukan kepada Penggugat;4.