KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL., II. PT. BERKAT CAHAYA TIMBER;

., dan kawankawan, kewarganegaraan Indonesia,para Advokat pada Kantor Hukum Kemal & Rekan,beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 15 Juli 2019 dan Surat Kuasa Khusustanggal 19 Agustus 2019;Pemohon Kasasi;LawanKEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot SubrotoNomor 44, Jakarta Selatan;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Riyatno, S.H., LL.M.

Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan suratKeputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor27/MMUPHHKHA/PMDN/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentangPemberian Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan KayuDalam Hutan Alam Kepada PT Berkat Cahaya Timber Atas ArealHutan Produksi Seluas + 124.930 (Seratus dua Puluh Empat RibuSembilan Ratus Tiga Puluh) Hektar di Kabupaten KotawaringinTimur, Kabupaten Katingan, dan Kabupaten Seruyan ProvinsiKalimantan Tengah sampai dengan adanya putusan

Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan olehTergugat berupa Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman ModalNomor 27/1/IUPHHKHA/PMDN/2016 tanggal 28 Desember 2016tentang Pemberian Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan HasilHutan Kayu Dalam Hutan Alam Kepada PT Berkat Cahaya Timber AtasAreal Hutan Produksi Seluas + 124.930 (seratus dua puluh empat ribusembilan ratus tiga puluh) Hektar di Kabupaten Kotawaringin Timur,Kabupaten Katingan, dan Kabupaten Seruyan Provinsi KalimantanTengah

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negarayang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Kepala BadanKoordinasi Penanaman Modal Nomor 27/1/IUPHHKHA/PMDN/2016tanggal 28 Desember 2016 tentang Pemberian Perpanjangan Izin UsahaPemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Kepada PT BerkatCahaya Timber Atas Areal Hutan Produksi Seluas + 124.930 (seratus duapuluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh) Hektar di KabupatenKotawaringin Timur, Kabupaten Katingan, dan Kabupaten SeruyanProvinsi

MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA (BPKM) VS PT. ABADI NIKEL NUSANTARA;;

JOHANES HERMANTO VS KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DKI JAKARTA;

., Advokat dan KonsultanHukum pada Kantor Yongki Martinus &PartnersLaw Firm, beralamat di Jakarta, berdasarkan SuratKuasa Khusus, tanggal 22 Juni 2020;Pemohon Kasasi:LawanKEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSIDKI JAKARTA, tempat Kedudukandi Gedung MalPelayanan Publik, Jalan H.R. Rasuna Said KavlingC.22, Jakarta:Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Yosa S.Gurmilang, S.H.

Memerintahkan Tergugat untuk menangguhkan tindakanketatausahan apapun hinga adanya Putusan berkekuatan hukumtetap (inkracht van gewijsde) dalam perkara a quo, yang berkaitandengan Surat KeputusanKepala Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus IbukotaJakarta Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pencabutan Tanda DaftarUsaha Pariwisata Wisma Shinta, tertanggal 27 Juni 2019;Dalam Pokok Perkara :1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA (BKPM) VS PT GENBA INDO RESOURCES;;

BI KIONG VS KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA PONTIANAK;;

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL;;

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BENGKALIS VS PT. SAWIT INTI PRIMA PERKASA;;

PT WENANG PERMAI SENTOSA VS KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MANADO;;

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BATAM (sekarang KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BATAM) VS PT. BATAMA NUSA PERMAI;

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BATAM(sekarang KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BATAM),tempat kedudukan di Jalan Raja Isa, Nomor 17, BatamCentre, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;Selanjutnya dalam hal memberi kuasa kepada SutjahjoHari Murti, S.Sos., S.H., jabatan Kepala Bagian HukumSetdako Batam, dan kawankawan, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor SKK3/HK/II/2020, tanggal 13Februari 2020;Pemohon Kasasi I, II;LawanPT BATAMA NUSA

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala BadanPenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam(sekarang Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu SatuPintu Kota Batam) Nomor KPTS.636/IMB/BPMPTSPBTM/XI/2016tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung tanggal 10 November 2016atas nama Arif Budiman Djamonang berikut lampirannya;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala BadanPenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam(sekarang Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu SatuPintu. Kota Batam) Nomor KPTS.636/IMB/BPMPTSPBTM/XI/2016tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung tanggal 10 November 2016atas nama Arif Budiman Djamonang berikut lampirannya;4.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: PT ARTA UTAMAPROPERTINDO dan Pemohon Kasasi Il: KEPALA BADANPENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTUKOTA BATAM (sekarang KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BATAM);2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020, oleh Dr.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SORONG VS PT. INTI KEBUN LESTARI

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL VS PT. UNGGUL LESTARI;

JAYA INDO PROPERTY VS KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANGERANG;

Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan TerpaduSatu. Pintu. Kabupaten Tangerang, Nomor 591/1471DPMPTSP/2019 tanggal 13 Februari 2019 Perihal: PerpanjanganIzin Lokasi PT Jaya Indo Property yang ditandatangani olehNono Sudarno, ST, M.Si selaku Kepala Dinas Penanaman Modaldan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang;2.2.

Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal DanPelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang Nomor653/519DPMPTSP/2018 tanggal 29 November 2018 tentangIzin Prinsip kepada PT Teluk Naga Perkasa;3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut:3.1. Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan TerpaduSatu. Pintu.

Kabupaten Tangerang, Nomor 591/1471DPMPTSP/2019 tanggal 13 Februari 2019 Perihal: PerpanjanganIzin Lokasi PT Jaya Indo Property yang ditandatangani olehNono Sudarno, ST, M.Si selaku Kepala Dinas Penanaman Modaldan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang;3.2. Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal DanPelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang Nomor653/519DPMPTSP/2018 tanggal 29 November 2018 tentangIzin Prinsip kepada PT Teluk Naga Perkasa;4.

Jaya Indo Property yang ditandatangani oleh NonoSudarno, ST, M.Si selaku Kepala Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang;Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal DanPelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang Nomor653/519DPMPTSP/2018 tanggal 29 November 2018 tentangIzin Prinsip kepada PT Teluk Naga Perkasa;3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut:3.1.3.2.Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan TerpaduSatu. Pintu.

Jaya Indo Property yang ditandatangani oleh NonoSudarno, ST, M.Si selaku Kepala Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang;Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal DanPelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang Nomor653/519DPMPTSP/2018 tanggal 29 November 2018 tentangIzin Prinsip kepada PT. Teluk Naga Perkasa;Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 256 K/TUN/20204.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DKI JAKARTA VS PT. MAHKOTA AMAN SENTOSA;

YOGA TRI SUCIPTO VS KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU / DPMPTSP KABUPATEN INDRAMAYU;

., kewarganegaraanIndonesia, Advokat pada Kantor Advokat dan KonsultanHukum, beralamat di Jakarta Utara, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor: 012/SKYTS/TUN/0720, tanggal 14Juli 2020;Pemohon Kasasi;LawanKEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)KABUPATEN INDRAMAYU, tempat kedudukan di Jalan MTHaryono Nomor 20, Indramayu, Jawa Barat;Dalam hal ini diwakili oleh Ali Fikri, S.H., M.H., jabatan KepalaBagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupayen Indramayuselaku Ketua Tim Bantuan Hukum

KEPALA DINAS PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA., 2. CV. MITRA BANGKIT SEJAHTERA;

Mengabulkan permohonan Para Penggugat penundaan pelaksanaanKeputusan Kepala Dinas Perizinan Dan Penanaman Modal DaerahIstimewa Yogyakarta Nomor 545/01285/PZ/2020 tentangPersetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi MineralBukan Logam Dan Batuan Komoditas Pasir Dan Batu Atas Nama CVMitra Bangkit Sejahtera, tertanggal 30 Januari 2020;2.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Dinas PerizinanDan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor545/01285/PZ/2020 tentang Persetujuan Izin Usaha PertambanganOperasi Produksi Mineral Bukan Logam Dan Batuan KomoditasPasir Dan Batu Atas Nama CV Mitra Bangkit Sejahtera, tertanggal 30Januari 2020;3.

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala DinasPerizinan Dan Penanaman Modal Daerah Istimewa YogyakartaNomor 545/01285/PZ/2020 tentang Persetujuan Izin UsahaPertambangan Operasi Produksi Mineral Bukan Logam Dan BatuanKomoditas Pasir Dan Batu Atas Nama CV Mitra Bangkit Sejahtera,tertanggal 30 Januari 2020;4.

Memerintahkan Termohon Kasasi (dahulu sebagai Terbanding/Tergugat) untuk menunda Pelaksanaan Keputusan Kepala DinasPerizinan Dan Penanaman Modal Daerah Istimewa YogyakartaNomor 545/01285/PZ/2020 tentang Persetujuan Izin UsahaPertambangan Operasi Produksi Mineral Bukan Logam dan BatuanHalaman 4 dari 9 halaman.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Dinas PerizinanDan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor545/01285/PZ/2020 tentang Persetujuan Izin Usaha PertambanganOperasi Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan Komoditas Pasirdan Batuan Atas Nama CV Mitra Bangkit Sejahtera, tertanggal 30Januari 2020;3.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL RI., II. PT. EMAS MINERAL MURNI DAN TR MUKMIN;

PENANAMAN MODALREPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Nomor 44, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Riyatno, S.H.,LL.M., jabatan Kepala Pusat Bantuan Hukum, BadanKoordinasi Penanaman Modal, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 8/A.1/2018,tanggal 6 November 2018;ll.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala BadanKoordinasi Penanaman Modal Nomor 66/I/IUP/PMA/2017 tentangPersetujuan Penyesuaian dan Peningkatan Tahap Izin UsahaPertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan OperasiProduksi Mineral Logam dalam Rangka Penanaman Modal Asing untukKomoditas Emas kepada PT Emas Mineral Murni tertanggal 19Desember 2017:4.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala BadanKoordinasi Penanaman Modal Nomor 66/I/IUP/PMA/2017 tentangPersetujuan Penyesuaian dan Peningkatan Tahap Izin UsahaPertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan OperasiProduksi Mineral Logam dalam Rangka Penanaman Modal Asing untukKomoditas Emas kepada PT Emas Mineral Murni tertanggal 19Desember 2017:Halaman 4 dari 10 halaman. Putusan Nomor 91 K/TUN/LH/20203.

BKPM memperolehwewenang secara atributif dari UndangUndang untuk melakukankoordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal, dan secaradelegatif dari Peraturan Menteri ESDM untuk pemberian perizinan bidangpertambangan mineral dan batubara.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala BadanKoordinasi Penanaman Modal Nomor 66/I/IUP/PMA/2017 tentangPersetujuan Penyesuaian dan Peningkatan Tahap Izin UsahaPertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan OperasiProduksi Mineral Logam dalam Rangka Penanaman Modal Asinguntuk Komoditas Emas kepada PT Emas Mineral Murni tertanggal 19Desember 2017:4.

MAS PUTIH BELIUNG VS KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG;

Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat untuk penundaanpelaksanaan administratif surat kKeputusan tata usaha negara yakni:1.1 Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu SatuPintu Pemerintah Kabupaten Karawang Nomor 503/11/Bang tanggal5 Januari 2017 tentang Izin Lingkungan Penambangan Blok A kepadaPenggugat;1.2 Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu SatuPintu Pemerintah Kabupaten Karawang Nomor 503/12/Bang tanggal5 Januari 2017 tentang Izin Lingkungan Penambangan

Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan administratifsurat Keputusan Tata Usaha Negara:1.1 Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu SatuPintu Pemerintah Kabupaten Karawang Nomor 503/11/Bang tanggal5 Januari 2017 tentang Izin Lingkungan Penambangan Blok Aditujukan kepada Penggugat;1.2 Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu SatuPintu Pemerintah Kabupaten Karawang Nomor 503/12/Bang tanggal5 Januari 2017 tentang Izin Lingkungan Penambangan Blok Bditujukan

Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan tata usaha negara:2.1 Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu SatuPintu Pemerintah Kabupaten Karawang Nomor 503/11/Bang tanggal5 Januari 2017 tentang Izin Lingkungan Penambangan Blok AHalaman 2 dari 7 halaman.

Putusan Nomor 52 PK/TUN/LH/2019ditujukan kepada Penggugat;2.2 Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu SatuPintu Pemerintanh Kabupaten Karawang Nomor 503/12/Bang tanggal5 Januari 2017 tentang Izin Lingkungan Penambangan Blok Bditujukan kepada Penggugat;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat Keputusan Tata UsahaNegara:3.1 Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu SatuPintu Pemerintah Kabupaten Karawang Nomor 503/11/Bang tanggal5 Januari 2017 tentang Izin Lingkungan Penambangan Blok Aditujukan kepada Penggugat;3.2 Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu SatuPintu Pemerintah Kabupaten Karawang Nomor 503/12/Bang tanggal5 Januari 2017 tentang Izin Lingkungan Penambangan Blok Bditujukan kepada Penggugat;4.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN KOTA YOGYAKARTA., II. PT. PRAKARSA BUMI BAHARI;

., & Associates, beralamat di Daerah IstinmewaYogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19November 2017:Pemohon Peninjauan Kembali;Lawanl KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DANPERIZINAN KOTA YOGYAKARTA, tempat kedudukandi Jalan Kenari, Nomor 56, Kelurahan Muja Muju,Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, ProvinsiDaerah Istimewa Yogyakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa:1.

Dalam Penundaan:Menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal danPerizinan Kota Yogyakarta Nomor 0245/UH/2017 tanggal 21 April 2017,2991/01tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama PT Prakarsa BumiBahari, beralamat di Jalan Sukun Raya, Nomor 9, Gondosari, Gebog, Kudus,Lokasi Bangunan di Jalan lpda Tut Harsono, RT 23, RW 07, Kelurahan MujaMuju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yoyakarta, ditunda pelaksanaannyasampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;B.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan KepalaDinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta Nomor0245/UH/2017 tanggal 21 April 2017, tentang Izin Mendirikan Bangunan2991/01(IMB), atas nama PT Prakarsa Bumi Bahari, alamat di Jalan SukunRaya, Nomor 9, Gondosari, Gebog, Kudus, lokasi bangunan di Jalanlpda Tut Harsono, RT 23, RW 07, Kelurahan Muja Muju, KecamatanUmbulharjo, Yogyakarta;4.

BAHARUDIN VS DODO ARMAN DAN Turut Termohon : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAHAT;;

SUGIYANTO VS USMAN ALI, Turut Termohon : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN BANYUWANGI;;