Ditemukan 91947 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 20-06-2019 — Putus : 14-08-2019 — Upload : 16-09-2019
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Pgp
Tanggal 14 Agustus 2019 — 1. Andreas Ratu Hegi. 2. Kornelius Here Lawan PT. Citra Golden Tunggal (VIZ)
13967
  • .27.550.000,Penghargaan Masa Kerja :2 x Rp.2.755.000, = Rp.5.510.000, += Rp33.060.000,Penggantian Hak:Pengobatan & Perumahan: 15% x Rp.33.060.000, = Rp.4.959.000,Halaman 4 dari 42 halaman Putusan No.7/Pdt.SusPHI/2019/PN PgpSisa Upah Bulan Mei 2018 = Rp.2.149.000, +Total = Rp.40.168.000,Maka dari itu total hak pekerja yang seharusnya diterima Rp.40.168.000,kemudian (dikurangi Hitungan Anjuran Disnaker Rp.5697.500,00, = Makaselisin kekurangan Hak PHK Pekerja tersebut sebesar Rp.34.470.500,00Bahwa perhitungan
    rincian terhadap Anjuran Nomor:567/466 Dinas PM,PTSP, Naker/VIII/2018, Merasa dirugikan Hakhaknya, yang mana AnjuranDisnaker kota Pangkalpinang Nomor:567/466 Dinas PM, PTSP,Naker/VIII/2018, sebesar Rp.8.264.500,00, dan Surat Pemerintahan ProvinsiNomor: 188.4/001/TAPWASKK/DISNAKER/2019 sebesar Rp.8.996.000,00,,maka terjadi selisin perhitungan sebesar Rp.731.500,00, dan oleh sebab ituPekerja merasa dirugikan terhadap hakhak yang tidak dihitung secaraketentuan peraturan yang berlaku, yang ingin sama
    :2x 2x Rp.2.250.000, = Rp.9.000.000,Penghargaan masa kerja : 2 x Rp.2.250.000, = Rp.4.500.000, += Rp.13.500.000,Penggantian Hak:Pengobatan & Perumahan: 15% x Rp.13.500.000, = Rp.2.025.000,Sisa Upah Bulan Mei 2018: = Rp.1.928.000, +Total = Rp.17.453.000,Maka dari itu total hak pekerja yang seharusnya diterima Rp.17.453.000, ,kemudian (dikurangi hitungan Anjuran Disnaker Kota PangkalpinangRp.8.264.500,00, = Maka selisih kekurangan Hak PHK Pekerja tersebutsebesar Rp.9.188.500,00,, sehingga selisih perhitungan
    Anjuran Dinas Sosial dan Tenaga Kerjatelah berkewajiban dan berwenang atas sengketa antara Pekerja danPengusaha (Triparit), agar lebih musyawarah (Bipartit) menciptakan suasanayang adil tertib, damai serta beretikad baik antara pekerja dan perusahaan,serta dengan menjunjung tinggi hukum ketentuan yang berlaku, tetapiPENGGUGAT dan PENGGUGAT Il menolak perhitungan tersebutdikarenakan terjadi Perselisinan Perhitungan antara Perhitungan TERGUGAT,PENGGUGAT I, PENGGUGAT Il, Dinas Tenaga Kerja Pemerintahan
    Anjuran Nomor: 567/466 Dinas PM,PTSP, Naker/VIII/2018 Disnaker Kota Pangkalpinang dan SuratPemerintahan Provinsi Nomor: 188.4/001/TAPWASKK/DISNAKER/2019,batal demi hukum dan bertentangan dengan hukum, serta Hakhak NormatifPENGGUGAT dan PENGGUGAT II/Pekerja;Menyatakan Perhitungan Uang PHK TERGUGAT sebesar 2 xRp.2.775.000, = Rp.5.550.000, (Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh RibuRupiah), kepada PENGGUGAT dan PENGGUGAT II bertentangan denganUndangundang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 dan Hakhak Pekerja
Putus : 16-10-2013 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 125/B/PK/PJK/2013
Tanggal 16 Oktober 2013 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. AGRO MUKO
3623 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 125 B/PK/PJK/2013Bahwa perhitungan besarnya PBB bagi sektor Perkebunan tahun 2008 khususnya bagiPemohon Banding sangat memberatkan terutama dengan kenaikan NJOP untuk arealperkebunan yang sangat tinggi (lebih dari 100%), seperti yang tercantum berikut ini: JENIS SPPT PBB 2008 SPPT PBB 2008 SPPT PBB 2008NJOP (M2) Kelas NJOP (M2) Kelas NJOP (M2)KelasKelapa SawitTanaman Menghasilkan 41 2.450 44 910 3 169%Tanaman Berumur 3 Tahun 41 2.450 44 910 3 169%Tanaman Berumur 2 Tahun 41 2.450 44
    6TahunTanaman Berumur 2TahunTanaman Berumur Tahun2 Areal Emplasemen 1.215.500.000 (365.500.000) 850.000.000 3 Areal LainnyaTanah tidak dapatditanami 172.800.000 (75.600.000) 97.200.000 4 Bangunan 4.398.040.000Total NJOP Kebun + 90.999.068.000BangunanNJOPTKP4.398.040.00060.774.368.000 wm(30.224.700.000) 5.000.000 5.000.000 NJOPNJOPTKP90.994.068.00030.224.700.00060.769.368.000 NIJKP (40%)36.397.627.200(12.089.880.00024.307.747.20C WO ae rATL DN PBB Terutang (0,5 %) 181.988.136(60.449.400) 121.538.736 bahwa perhitungan
    Tentang penetapan Klasifikasi Objek Bumi dalam perhitungan Surat1Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Pajak 2008.Bahwa jika seandainyapun, Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat,yang memeriksa dan mengadili sengketa peninjauan kembali ini berpendapat lainselain daripada dalildalil yang disampaikan dan diuraikan oleh PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut di atas, namun pada pokoknyaPemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap tidak sependapat dankeberatan
    dan data yang didapat maka NIR yangdihasilkan dipergunakan sebagai nilai dasar tanah dalam perhitungan NJOPsektor perkebunan.Halaman 31 dari 42 halaman.
    Putusan Nomor 125 B/PK/PJK/20133217181920Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam persidangantelah memberikan bukti Daftar Perhitungan PBB sektor perkebunan tahun 2008untuk Propinsi Jambi dan diketahui klasifikasi tanah perkebunan sawit untuk PT.Satya Kisma Usaha, PT.
Register : 15-03-2016 — Putus : 14-11-2016 — Upload : 23-01-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 183/Pdt.G/2016/PN.Dps
Tanggal 14 Nopember 2016 — FIKRI ARDIANSYAH melawan HARTONO TANUJAYA
7166
  • Nomor 183/Pdt.G/2016/PN Dps2 Denda 1.5 % perbulan terhitung dari perpanjangan 6 bulan + 3bulan masa tenggang terhitung mulai 30 Januari 2013 sampaidengan tanggal 31 Desember 2015 = Rp 14.101.857,c Kerugian Materiil Ketiga yaitu akibat Return of Invesment (ROI) daritanggal 1 Februari 2015 sampai dengan tanggal 14 Mei 2015 yangberjumlah Rp.19.098.931, akibat tidak dinikmatinya pengembalianuang investasi dari perhitungan bagi hasil, sesuai dengan pasal 4 ayat 2dan 3 Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli
    pasal 5 ayat le Akta PerjanjianPengikatan Jual Beli nomor 106 dimana Tergugat tidak bisa menikmatiapa yang telah diperjanjikan, dengan perhitungan sebagai berikut:Perhitungan kerugian Pihak Kedua yang diambil PT RIS termasuk hariJumat dan Sabtu untuk low season 21 hari 3 hari = 18 hari, sehinggakerugiannya menjadi 18 hari per tahun x 2 tahun 7.5 bulan (=2.625tahun) x USD 54.88/ malam x 13.795/ USD x 7.59% (inflasi per tahun) =Rp. 38.486.598,Kerugian Materiil Keenam yaitu pembayaran Fee Pengacara
    danAkuntan berjumlah Rp. 45.000.000, berdasarkan perhitungan pasal 4ayat 2 Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli nomor 106 seluruh biayauntuk menagih dendadenda mana, baik di dalam maupun di luarpengadilan termasuk biayabiaya hukum yang timbul, sepenuhnyamenjadi tanggung jawab Pihak Pertama, dengan perincian:1 Fee Pengacara (belum termasuk sukses fee) Rp. 25.000.000,2 Fee Akuntan untuk verifikasi data sebesar Rp. 20.000.000,Kerugian Materiil Ketujuh yaitu pembayaran Return of Invesment (RODdari tanggal
    bagi hasil tanggal s.d 30 September 2015 sebesarRp. 3.603.600,2 Perhitungan bagi hasil tanggal s.d 31 Oktober 2015 sebesar Rp.3.723.720,3 Perhitungan bagi hasil tanggal s.d 30 Nopember 2015 sebesarRp. 3.603.600,4 Perhitungan bagi hasil tanggal 1 s.d 31 Oktober 2015 sebesar Rp.5.795.102,i Kerugian Materiil Kesembilan yaitu pembayaran Sukses Fee Pengacarasebesar 10% yang berjumlah Rp. 140.384.461, berdasarkan perhitunganpasal 4 ayat 2 Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli nomor 106 seluruhbiaya untuk
    Kewajiban PihakKedua huruf a, b , dan pasal 6, pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tandaT9;10 Fotokopi Surat PT Rudy Indopratama Sejahtera kepada All Ownwr UnitCondotel Park Regis Kuta Bali No. 034/RIS/Dir/X/2016, tanggal 17 Oktober2016, perihal Pembagian ROI Final pada fotokopi bukti surat tersebut diberitanda T10;11 Fotokopi Perhitungan ROI, Periode September 2015 Desember 2015, untuk UnitKamar 213, dengan nama Pemilik : Fikri Ardiansyah, pada fotokopi bukti surattersebut diberi tanda T11
Putus : 27-09-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 850 K/PID.SUS/2014
Tanggal 27 September 2016 — JOHANES TITIOKA;
5324 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor : 850 K/PID.SUS/2014sebesar Rp 49.000.000 (empat puluh sembilan juta rupiah) sesuai dengankwitansi/bukti pembayaran nomor K.307 tanggal 22 September 2011;Bahwa pelaksana pekerjaan telah melaksanakan pekerjaan PembangunanTower Radar Cuaca Ambon secara keseluruhan dan dana untuk pekerjaantersebut juga telah dicairkan seluruhnya untuk proyek tahun 2011, namundiketahui terdapat volume pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak,sesuai dengan perhitungan ahli dari Politeknik Negeri Ambon, adapunperinciannya
    Pengawasan, BMKG Klas Ambon telah mencairkan 100% dana untuk CV Gita Jaya dengan nilaisebesar Rp 49.000.000 (empat puluh sembilan juta rupiah) sesuai dengankwitansi/bukti pembayaran nomor K.307 tanggal 22 September 2011;Bahwa pelaksana pekerjaan telah melaksanakan pekerjaan PembangunanTower Radar Cuaca Ambon secara keseluruhan dan dana untuk pekerjaantersebut juga telah dicairkan seluruhnya untuk proyek tahun 2011, namundiketahui terdapat volume pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak,sesuai dengan perhitungan
    Nomor : 850 K/PID.SUS/2014ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus delapan koma dua puluh duarupiah), dengan demikian walaupun perhitungan ahli dari PoliteknikNegeri Ambon terdapat kekeliruan akan tetapi hal tersebut tidakmenjadikan seluruh perhitungan ahli dari Politeknik Ambon tersebutmenjadi salah karena ada beberapa item pekerjaan yang terbuktimemang volumenya kurang dan hal tersebut telah di koreksi pula olehahli dari Dinas PU Propinsi Maluku dan telah dibenarkan oleh Terdakwa;Bahwa berdasarkan
    Pidana Korupsi Pada Pengadilan NegeriAmbon Dalam Putusan A Quo Telah Salah Menerapkan Hukum AtauMenerapkan Hukum Tidak Sebagaimana Mestinya, Yaitu MenerapkanHukum Acara Pidana Tidak Sesuai Dengan Pasal 182 Ayat (4) Kuhap;Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo mulai darihal 96 paragraf terakhir hingga hal 97 paragraf 6 menyatakan pada pokoknyabahwa pekerjaan pembangunan menara Tower Radar Cuaca BMKG Klas Ambon tahun 2010 dan 2011 telah sesuai dengan kontrak pekerjaan,sedangkan atas perhitungan
    Padahal kekeliruan yang dibuat oleh ahlidari Politeknik Negeri Ambon tidak menjadikan seluruh perhitungan tersebutmenjadi salah karena pengadilan tidak menguji semua item perhitungan ahliPoliteknik baik dipersidangan maupun sidang komisi (plaats opname) dansesuai dengan hasil perhitungan ahli yaitu saudara KASRUL SELANG,ST.
Putus : 08-12-2020 — Upload : 14-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4472 B/PK/PJK/2020
Tanggal 8 Desember 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. 3M INDONESIA;
4223 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 4472/B/PK/Pjk/2020Mengabulkan permohonan banding, sehingga perhitungan PPN Barang danJasa untuk Masa Pajak November 2013 menjadi sebagai berikut: No. Uraian Jumlah (Rp)1. Dasar Pengenaan Pajak:a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPNa.1. Ekspor 118.880.196a.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 83.004.617.435a.3. Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN 6.086.760.562a.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 2.758.556.697a.5.
    Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar (ad) (9.023.153.340)3. Kelebihan Pajak yang sudah:a Dikompensasikan ke Masa Berikutnya 9.023.153.340b Dikompensasikan ke Masa .... (karena pembetulan) c Jumlah (a + b) 9.023.153.3404. Jumlah PPN yang masih harus dibayar (2.e. + 3.c) 5. Sanksi Administrasi:a. Bunga Pasal 13 (2) KUP b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP c. Bunga Pasal 13 (5) KUP d. Kenaikan Pasal 13A KUP e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP f. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP =g. Bunga Pasal 13 (2) KUP jo.
    Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00264/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 31Januari 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakNovember 2013 Nomor 00219/207/13/052/16 tanggal 28 Desember 2016,,atas nama PT 3M Indonesia, NPWP 01.000.560.1052.000, beralamat diPerkantoran Hijau Arkadia Menara F lantai 8 dan 9, Jalan Letjen TBSimatupang Kav 88, Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan12520,sehingga perhitungan
Register : 19-09-2016 — Putus : 24-10-2016 — Upload : 22-11-2016
Putusan PA JEMBER Nomor 4224/Pdt.G/2016/PA.Jr
Tanggal 24 Oktober 2016 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
80
  • Pdt.G/2016/PA.Jr(ba'dad dukhul) dan terakhir mengambil tempat kediaman di rumah orang tuaTergugat sudah mempunyai anak 1 orang; Anggita Fitri Maryatussholihah, umur6 tahun, sekarang dalam asuhan Penggugat;Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan denganbaik, akan tetapi sejak 4 tahun yang lalu, rumah tangga Penggugat danTergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yangdisebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga,Tergugat terlalu perhitungan
    Tergugat adalah sebagai suami istri dan setelahmenikah keduanya tinggal di rumah orang tua Tergugat sudah mempunyai anak1 orang; Anggita Fitri Maryatussholihah, umur 6 tahun, sekarang dalam asuhanPenggugat; Namun kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi,saksi tahu tidak harmonis karena keduanya kini telah pisah rumah sejak 3,5tahun hingga sekarang selama 3,5 tahun dan penyebab percekcokan itu karenaTergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, Tergugatterlalu. perhitungan
    menasehati Penggugatagar mau rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terobukti bahwa Penggugatdan Tergugat adalah suami isteri yang sah ;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang padapokoknya adalah bahwa setelah 4 tahun hidup bersama rumah tangga di antaraPenggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkankarena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, Tergugatterlalu perhitungan
Putus : 14-04-2011 — Upload : 08-08-2011
Putusan PN PURWOKERTO Nomor 49/Pid.B/2011/PN.Pwt
Tanggal 14 April 2011 — Ahap al/ Belong al/ Along bin Acan
3413
  • Edysebesar Rp.1.000.000, (satu. juta rupiah) per bulannya.Bahwa terdakwa setiap harinya hanya menerima penyetoran uanghasil pembelian nomor togel para pemasang dari para pengecer dan terdakwamengetahui setiap harinya ada saja orang yang membeli nomor togel Hongkong tersebut, terkadangada yang menang dan ada juga yang kalah para pemasang yangmenang dapat menunjukkan angka yang dipasang dan apabilacocok dengan nomor yang dikeluarkan pada malam harinya makaakan mendapatkan hasil dengan perhitungan bila
    Edysebesar Rp.1.000.000, (satu. juta rupiah) per bulannya.Bahwa terdakwa setiap harinya hanya menerima penyetoran uanghasil pembelian nomor togel para pemasang dari para pengecerdan terdakwa mengetahui setiap harinya ada saja orang yangmembeli nomor togel Hongkong tersebut, terkadang ada yangmenang dan ada juga yang kalah para pemasang yang menangdapat menunjukkan angka yang dipasang dan apabila cocokdengan nomor yang dikeluarkan pada malam harinya maka akanmendapatkan hasil dengan perhitungan bila
    Edysebesar Rp.1.000.000, (satu). juta rupiah) per bulannya.Bahwa terdakwa setiap harinya hanya menerima penyetoran uanghasil pembelian nomor togel para pemasang dari para pengecerdan terdakwa mengetahui setiap harinya ada saja orang yangmembeli nomor togel Hongkong tersebut, terkadang ada yangmenang dan ada juga yang kalah para pemasang yang menangdapat menunjukkan angka yang dipasang dan apabila cocokdengan nomor yang dikeluarkan pada malam harinya maka akanmendapatkan hasil dengan perhitungan bila
Register : 06-07-2020 — Putus : 09-09-2020 — Upload : 25-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3192 B/PK/PJK/2020
Tanggal 9 September 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. ATSUMITEC INDONESIA;
14236 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP00411/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 22Maret 2017 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2014 Nomor00032/207/14/055/16 tanggal 7 Januari 2016, atas nama PT AtsumitecIndonesia, NPWP 02.047.625.5.055000, Jenis Usaha Industri Komponendan Perlengkapan Sepeda Motor dan Mobil, beralamat di Kawasan IndustriSuryacipta, Jalan Surya Madya Kav. 129 AF Kutanegara, Ciampel,Karawang, Jawa Barat, sehingga perhitungan
    Jumlah perhitungan PPN Kurang/ (Lebih) Bayar Rp (29.731.804.336,00)3. Kelebihan Pajak yang sudah Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp 29.731.804.336,004. Jumlah PPN Kurang/ (Lebih) Bayar Rp 0,005. Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 (2) UU KUP Rp 0,00 Kenaikan Pasal 13 (3) UU KUP Rp 0,006.
Register : 04-10-2019 — Putus : 20-11-2019 — Upload : 21-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4201 B/PK/PJK/2019
Tanggal 20 Nopember 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. MOPOLI RAYA;
7441 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dengankode 070 yang merupakan kode penyerahan ke Kawasan Berikatdan Pemohon Banding stempel dengan stempel tidak dipungutPPN/PPnBM sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009;Bahwa jumlah uang yang dibayarkan oleh rekanan PemohonBanding yaitu PT Multimas Nabati Asahan (MNA) dan PT MusimMas tidak termasuk uang PPN yang dapat dilihat dari RekeningKoran Pemohon Banding;Bahwa Barang Kena Pajak yang Pemohon Banding serahkanberupa Minyak Sawit/CPO dan Inti Sawit/IKS dengan dokumenpengiriman pengangkutan;Perhitungan
    Menurut Pemohon Banding:1.Jumlah pajak yang terutang menurut perhitungan Wajib Pajaksebesar RpoO, (nihil);2.
    Jumlah (a+b) Rp 2.615.434.710Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar Rp 835.919.7443 Kelebihan Pajak yang Sudah:a. Dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya Rp 2.468.180.112b. Dikompensasikan ke Masa Pajak ...4 Pajak yang Kurang Bayar Rp 3.304.099.8565 Sanksi Administrasi:a. Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP Rp 401.241.477b.
Register : 10-10-2012 — Putus : 24-04-2014 — Upload : 27-03-2015
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.52134/PP/M.XVIB/16/2014
Tanggal 24 April 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
12429
  • Rp. 7.979.744.637.00 /Koreksi untuk Masa Januari Desember 2008 Rp.1.801.178.320.00Koreksi per Masa adalah koreksi satu tahun dibagi duabelas =Rp150.098.193,00bahwa koreksi per masa tersebut diatas adalah jumlah DPP PPN yang belumdilaporkan Pemohon Banding.bahwa dasar Pemeriksa membagi jumlah koreksi menjadi 12 (duabelas) masapajak adalah Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 465/KMK.01/1987tentang Pedoman Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Pertambahan Nilai DanPajak Penjualan Atas Barang Mewah serta Perhitungan
    Rincian data perhitungan penerimaan bukan dari penjualan yang bersumberdari setoran tunai dan setoran non tunai/melalui rekening terkait angkaRp449.047.282,00,2. Bukti penerimaan bank, bukti setoran dan kuitansi per bulan dari bulanJanuari sampai dengan Desember 2008 terkait angka Rp449.047.282,00.Menurut Terbanding :a. Hasil uji kebenaran materi merupakan satu kesatuan dengan LPP, KKP,LPK dan penjelasan dalam persidangan,b.
    Ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku danMemutuskanyang berkaitan dengan sengketa ini.: Menyatakan Menolak banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor : KEP469/WPJ.01/2012 tanggal 13 Juli 2012,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Nomor: 00142/207/08/121/11 tanggal 29 April 2011Masa Pajak Januari 2008, sehingga Pajak Pertambahan Nilai yang terutangMasa Pajak Januari 2008 sesuai dengan perhitungan
Putus : 27-10-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3976/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 27 Oktober 2020 — PT GENERAL MOTORS INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
12328 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Adapun jumlah yang masih harus dibayar menurut Pemohon Bandingadalah Rp0O,00 (NIHIL) dengan perhitungan sebagai berikut: No.UraianMenurutPemohon Banding(Rp) 1Dasar Pengenaan Pajak: a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN: a.1. Ekspor97.165.467 a.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri139.372.751.600 a.3. Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh pemungut PPN a.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut826.855.170 a.5.
    Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ad)(18.432.896.641) Kelebihan Pajak yang sudah: a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya18.432.896.641 b. Dikompensasikan ke Masa Pajak ......... (Karena pembetulan) c. Jumlah (a + b)18.432.896.641 PPN yang kurang dibayar (2.e. + 3.c.) Sanksi administrasi: a. Bunga Pasal 13 (2) KUP b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP c. Bunga Pasal 13 (5) KUP Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3976/B/PK/Pjk/2020 d. Kenaikan Pasal 13A KUP e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP f.
    Menetapkan bahwa perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Masa Pajak Juni 2014 Pemohon Peninjauan Kembali, semulaPemohon Banding menjadi kurang bayar Rp1.225.390,00 denganperhitungan sebagai berikut: Pajak Keluaran Rp 13,937,275,159.00Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 32,369,559,105.00Jumlah PPN lebih dibayar Rp 18,432,283,946.00Kelebihan PPN yang sudah Dikompensasikan ke rMasa Payak berikutnya Rp 18,432,896,641.00Jumlah PPN yang kurang dibayar Rp 612,695.00Sanksi administrasi:
Register : 16-02-2016 — Putus : 21-03-2016 — Upload : 20-07-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 44/Pid/2016/PT.DKI
Tanggal 21 Maret 2016 — YOKO Bin TAMSIRAN ALIAS MOYOK
2812
  • Yanuar Perkasaadalah menjalankan usaha dalam bidang pertambangan pada umumnya,termasuk ekspor, impor dan interinsular dan lokal dari segala macambarang yang dapat dilakukannya, baik untuk perhitungan sendiri maupununtuk perhitungan dengan orang lain secara amanat dan komisi terutamaperdagangan / trading bahan tambang batu bara dan usahausaha laintersebut diatas sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yangberlaku;Dengan terbitnya Akta Minuta Notaris Niny Safitry Nomor 31 tanggal 30Desember 2010
    Ardiyanta;Berdasarkan perhitungan perusahaan diketahui bahwa Terdakwamenggunakan uang sejumlah Rp.1.152.950.000, (satu milyar seratuslima puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) bukan padaperuntukannya sehingga CV. Yanuar Perkasa mengalami kerugiansejumlah tersebut diatas;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 374 KUHP;Il. Surat tuntutan pidana Penuntut Umum Nomor. Reg.
Register : 08-10-2019 — Putus : 28-10-2019 — Upload : 28-10-2019
Putusan PA JEMBER Nomor 5269/Pdt.G/2019/PA.Jr
Tanggal 28 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
90
  • Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan denganbaik, akan tetapi sejak akhir Juli tahun 2019 yang lalu, rumah tangga Penggugatdan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yangdisebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumahtangga dengan sikapnya yang jarang memenuhi nafkah belanja sehariharidikarenakan Tergugat pelit dan perhitungan, sehingga untuk memenuhikebutuhan seharihari Penggugat masih dbantu oleh orang tua Penggugat.Selain
    memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut : Saksi adalah bibi Penggugat; Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri dan setelahmenikah keduanya tinggal di rumah kos bersama di Batam belum mempunyaianak ; Namun kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi,dan penyebab percekcokan itu karena Tergugat tidak bertanggung jawabsebagai kepala rumah tangga dengan sikapnya yang jarang memenuhi nafkahbelanja seharihari dikarenakan Tergugat pelit dan perhitungan
    /2019/PA.JrMenimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa Penggugatdan Tergugat adalah suami isteri yang sah;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang padapokoknya adalah bahwa setelah 1 bulan hidup bersama rumah tangga di antaraPenggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkankarena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dengansikapnya yang jarang memenuhi nafkah belanja seharihari dikarenakan Tergugatpelit dan perhitungan
Putus : 06-12-2012 — Upload : 30-01-2013
Putusan PN JAMBI Nomor 46 /Pdt.G/2012/PN.JBI
Tanggal 6 Desember 2012 — PT. Karya Bungo Pantai Ceria Grup ( KBPC ) VS PEMERINTAH Republik Indonesia, Cq MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Cq. GUBERNUR JAMBI, Cq. Walikota Jambi, dkk
8218
  • Bahwa Penggugat sudah pernah meminta penyesuianharga sebagaimana ketentuan mengenai Penyesuian19Harga dengan tata cara perhitungan berdasarkan Keppres80 Tahun 2003 sist ematika lampiran Bab Il Huruf E ;serta berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam NegeriNomor : 903/2385/SJ tanggal 13 Agustus 2008 perihalPenjelasan atas Pelaksanaan APBD sehubungan dengankenaikan harga BBM yaitu.
    Lampiran Bab II huruf E2 dan 3 tentang TatacaraPerhtungan Penyesuaian Harga.Maka berdasarkan ketentuan tersebut diatas kamiberpendapat permintaan Penyesuaian harga yangdiajukan oleh Penggugat sehubungan denganpekerjaan Pembangunan pasar Induk /Grosir KotaJambi Kepada Tergugat Il tidak +=memenuhipersyaratanpersyaratan sebagaimana tersebut diatasyaitu. diantaranya dalam kontrak/addendum tidakmengatur perhitungan rumus eskalasi secara tegasyang disepakati oleh kedua pihak.5.
    bahwa perbuatan Tergugat Rekonpensi merupakanperbuatan melawan hukum = yang = merugikan PenggugatRekonpensi.Bahwa dengan demikian hasil perhitungan atas penyesuaianharga yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi padaPembangunan Pasar Induk/Grosir Kota Jambi ) senilaiRp4.205.000.000. ( Empat Milyar Dua ratus lima juta Rupiah )dengan tata cara perhitungan berdasarkan Keppres 80 Tahun2003 sistematika lampiran bab Il huruf e yang semuanyadibuat Tergugat Rekonvensi adalah aktaakta yang cacathukum
    Menyatakan audit perhitungan penyesuaian harga yangtelah dilakukan sendiri tanpa auditor atau pihak ketigamerupakan kecerobohan dan berindikasi beritikadburuk.4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayarganti kerugian materil sebesar Rp. 20.000.000. ( duapuluh juta rupiah ) dan kerugian immateriil sebesarRp. 5.000.000.000. ( lima milyar rupiah )5.
    Kemudian didalilkan oleh Penggugat , padaangka 7 Penggugat telah mengajukan surat permintaan penyesuianHarga , dan seterusnya tidak mendapat tanggapan dari Tergugat atauTergugat II dan tergugat Ill.64Selanjutnya mendalikan bahwa berdasarkan hasil perhitungan atasPenyesuaian harga yang telah dilakukan oleh Penggugat padaPembangunan Gedung Pasar Induk /Grosir Kota Jambi adalahsenilai Rp.4.205.000.000.
Register : 01-10-2014 — Putus : 19-01-2015 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 25/PID.SUS/TPK/2014/PN TPG
Tanggal 19 Januari 2015 — Firmansyah Chomsani, S. Sos
11719
  • Pekerjaan StrukturNilai total harga pada addendum ke 2 sebesar Rp.1.529.740.173,68dibanding perhitungan total harga berdasarkan volume real sebesarRp.1.046.282.803,69 terdapat selisih sebesarRp. 483.457.369,98Bab 4. Pekerjaan PasanganNilai total harga pada addendum ke 2 sebesar Rp. 337.248.613,21dibanding perhitungan total harga berdasarkan volume real sebesar Rp.250.484.519,52 terdapat selisih sebesarRp. 86.764.093.69Bab 5.
    Pekerjaan Kusen, Pintu dan JendelaNilai total harga pada addendum ke 2 sebesar Rp. 240.075.000,00dibanding perhitungan total harga berdasarkan volume real sebesar Rp.239.950.000,00 terdapat selisih sebesarRp. 125.000,00Bab 11. Pekerjaan PengecatanNilai total harga pada addendum ke 2 sebesar Rp. 130.686.424,00dibanding perhitungan total harga berdasarkan volume real sebesar Rp.114.065.083,28 terdapat selisih sebesarRp. 16.621.340,72Bab 12.
    Kemudian dari hasil pemeriksaan tersebut dilakukan perhitungan yangdilakukan oleh Ahli dari BPJK, Konsultan Perencana dan Site Manager PT. SeanEranesia Ardesplan.
    Kemudian dari hasil pemeriksaantersebut dilakukanlah perhitungan bersama antara Ahli, Konsultan Perencana dan SiteManager PT. Siman Eranesia Ardesplan yang kemudian dituangkan dalam laporanhasil pemeriksaan dokumen dan lapangan atas pekerjaan pembangunan fasilitaspembangunan pelabuhan laut Tanjung Berakit Tahun Anggaran 2010 sebagai berikut :PERHITUNGAN DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA SAT VOLUME HARGA HARGA SAT TOTAL HARGA SELISIH KETNO.
    oleh pihakpihak lain yang memilikikeahlian dalam perhitungan kerugian negara, bahkan bisa menghitung sendiri,kesemuanya tergantung pada penilaian Majelis Hakim yang memeriksa perkaratersebut.
Register : 16-12-2016 — Putus : 25-04-2017 — Upload : 27-07-2017
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pgp
Tanggal 25 April 2017 — MASWANDI alias WANDI bin IDHAR RAMADHAN
10922
  • T.19 Sakti tersebut di atas tidakadanya Bill of Quantity (BQ) sebagai acuan untuk pelaksanaan pekerjaan,dan RAB juga tidak ada dengan demikian Ahli melakukan perhitungan denganmetode peninjauan lapangan yang dilaksanakan bersama dengan pihakrekanan yang melaksanakan pekerjaan tersebut dan sesuai denganketerangan dari pihak pelaksana tentang item pekerjaan apa saja yang telahdilaksanakan, kemudian melaksanakan pengukuran dilapangan, dari hasilpengukuran tersebut didapat item pekerjaan yang dilaksanakan
    T.19 Sakti tersebut di atas tidakadanya Bill of Quantity (BQ) sebagai acuan untuk pelaksanaan pekerjaan,dan RAB juga tidak ada dengan demikian Ahli melakukan perhitungan denganmetodepeninjauan lapangan yang dilaksanakan bersama dengan pihakrekanan yang melaksanakan pekerjaan tersebut dan sesuai denganketerangan dari pihak pelaksana tentang item pekerjaan apa saja yang telahdilaksanakan, kemudian melaksanakan pengukuran dilapangan, dari hasilpengukuran tersebut didapat item pekerjaan yang dilaksanakan
    OaPembelian bahan seharusnya 52.608.077,20berdasarkan perhitungan ahli (termasukPPN dan PPh) Potongan PPN dan PPh (7.840.909,00) h Pemebelian bahan seharusnya setelah 44.767.168,20dikurang Potongan PPN dan PPh Upah seharusnya 14.000.000,00j Jumlah pertanggungjawaban 58.767.168,20seharusnyakK Kerugian Keuangan Negara 8.391 .922,80 Bahwa berdasarkan Keterangan AHLI SYAHMAN FIRDAUS TOBING, Akselaku Auditor Muda pada Perwakilan BPKP Kepulauan Bangka Belitung,sesuai fakta yang ditemukan pihak penyidik
    yang ada di LPJ, bahanyang digunakan sebesar Rp.52.608.077,00 (lima puluh dua juta enamratus delapan ribu tujuh puluh tujuh rupiah);Bahwa ahli melakukan perhitungan dengan harga yang sesuai pada LPJyang dibuat oleh SKB ;Bahwa hasil perhitungan ahli terdapat selisin kelebihan pembayaransebesar Rp.6.926.440,00 (enam juta sembilan ratus dua puluh enam ribuempat ratus empat puluh rupiah);Bahwa ahli telah mengukur dengan detil bangunan rumah pintar, yaitumelakukan pengukuran sampai masuk kedalam bangunan
    seharusnya 52.608.077,20berdasarkan perhitungan abhli(termasuk PPN dan PPh) g Potongan PPN dan PPh (7.840.909,00)h Pemebelian bahan seharusnya 44.767.168,20setelah dikurang Potongan PPNdan PPh Putusan No. 38/Pid.SusTPK/2016/PN.Pgp Hal. 44 dari 75 i Upah seharusnya 14.000.000,00j Jumlah pertanggungjawaban 58.767.168,20seharusnyak Kerugian Keuangan Negara 8.391.922,80 Bahwa fakta yang disajikan Penyidik berupa kuitansi pembelian bahanbangunan dan keterangan ahli dari banten dalam hal penghitungan
Putus : 26-04-2011 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2984 K/Pdt/2010
Tanggal 26 April 2011 — Ir. HANSEN, DKK. VS HAJJAH ROSMIATI, DK
2514 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalena Pratama Indah;Bahwa Tergugat II merupakan Badan Hukum (Perseroan Terbatas) yangtunduk pada Hukum Indonesia, maka segala tindakan perseroan haruslahberpedoman kepada UndangUndang No. 1 Tahun 1945 tentang PerseroanTerbatas termasuk tentang cara perhitungan laba dan pembagian keuntungan.Dalam Pasal 56 UndangUndang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatassecara tegas dinyatakan: dalam waktu 5 (lima) bulan setelah tahun bukuperseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan untuk diajukan kepadaRUPS
    Perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang barulampau dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan sertapenjelasan atas dokumen tersebut;b. Neraca gabungan dari perseroan yang tergabung dalam satu group, disamping neraca masingmasing Perseroan tersebut;c. Laporan mengenai keadaan dan jalannya perseroan serta hasil yang telahdicapai;d. Kegiatan utama perseroan dan perubahan selama tahun buku;e.
    adanya RUPS, dan biladiperjanjikan juga mengandung cacat hukum;Bahwa di dalam perjanjian yang dibuat oleh Tergugat yang dituangkandalam Akta Nomor: 22 tertanggal 05 Juli 2002 disebutkan Tergugat akanmendapatkan uang jasa (fee) sebesar Rp. 226.000.000, (dua ratus dua puluhenam juta rupiah) dan keuntungan untuk Tergugat sampai keluarnya dariPerseroan yaitu sebesar Rp. 532.899.000, (lima ratus tiga puluh dua jutadelapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), yang tidak diketahui darimana dasar perhitungan
    Perhitungan tahunan dibuat sesuai dengan standar AkuntansiKeuangan;b.
    Dalam hal standar Akuntansi Keuangan sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya harusdiberikan penjelasan serta alasannya;Bahwa tindakan Tergugat yang telah melakukan perhitungan danmenetapkan keuntungan sendiri tanpa perhitungan melalui RUPS danperhitungan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang kemudiandituangkan dalam Akta Nomor: 22 tertanggal 05 Juli 2002, jelas telah perbuatanyang dilarang dan bertentang dengan Pasal 56 dan Pasal 58 UndangUndangNomor
Putus : 21-09-2015 — Upload : 23-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 511 K/Pdt.Sus-PHI/2015
Tanggal 21 September 2015 — PT.MAXIMA INTI FINANCE VS SYAIFUL BARKAH
8642 Berkekuatan Hukum Tetap
  • mau bertanggung jawab terhadap keluarnya keputusan tersebut, kemudianPenggugat pada pukul 15.00 Wib dipanggil menghadap GM HRD, kemudian GM HRDmenanyakan kepada Penggugat, apakah menerima atau menolak keputusan tersebut,Penggugat menolak putusan tersebut, Penggugat meminta dilakukan PemutusanHubungan Kerja (PHK) dan meminta dibayarkan hakhaknya sebagaimana ketentuandalam UndangUndang Nomor 13 tahun 2003 yaitu dua kali ketentuan Pasal 156 ayat(2), satu kali ketentuan ayat (3) dan (4) dengan dasar perhitungan
    Nomor 511 K/Padt.SusPH1I/201513 Bahwa kemudian Penggugat menyatakan bisa menerima PHK yang diberikanoleh Tergugat asalkan dibayarkan hakhak Penggugat sebagaimana ketentuan dalamUndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 yaitu dua kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), satukali ketentuan ayat (3) dan (4) dengan dasar perhitungan gaji Penggugat sebagai AreaCollection Manager sebesar Rp13.640.000,00 (tiga belas juta enam ratus empat puluhribu rupiah);14 Bahwa setelah Penggugat melihat Surat Permohonan Biaya Pesangon
    Nomor0011/IMHRD/MIF/VI/2014 tertanggal 9 Juni 2014 yang ditawarkan oleh PT.MaximaInti Finance sebesar Rp12.045.000,00 (dua belas juta empat puluh lima ribu rupiah)tidak sesuai dengan ketentuan dalam UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 yaitu duakali ketentuan Pasal 156 ayat (2), satu kali ketentuan ayat (3) dan (4), maka kemudianPenggugat menolak perhitungan Pesangon tersebut;15 Bahwa kemudian permasalahan antara Penggugat dan Tergugat cobadiselesaikan melalui mediasi di Sudinakertrans Jakarta Utara
    masa kerja Penggugat (mulai bekerjasejak tanggal 15 Februari 2011) Masa kerja 3 tahun 3 bulan (masuk perhitungan 4tahun), maka pesangon yang diterima oleh Penggugat adalah sebagai berikut: aPesangon (4 x Rp109.120.000,00Rp13.640.000,00 ) x 2b Penghargaan Masa Kerja (2 Rp 27.280.000,00x Rp13.640.000) = Hal. 5 dari 30 hal.
    Tergugat Rekonvensi menolak Surat Anjuran Mediatordi Sudinkertrans Jakarta utara tanggal 02 September 2014, Nomor 7850/1.831,karena sudah tidak adanya harmonisasi diantara kedua belah pihak danmengajukan gugatan a quo yang pada pokoknya:Tergugat Rekonvensi menerima Pemutusan Hubungan Kerja sejak tanggalmenolak demosi sebagaimana telah diuraikan dalam jawaban Konpensi aquo;Tergugat Rekonvensi hanya mempermasalahkan jumlah pesangon yangseharusnya diterimanya menurut perhitungan sebagaimana diuraikan
Putus : 17-07-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 101/B/PK/PJK/2012
Tanggal 17 Juli 2013 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. ASIATEC – LINK
5231 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penghasilan Bruto 534.252.113 522.213.713Laba Neto (305.019.182) 1.926.444.791Pendapatan lainlain 140.216.693 140.216.693Penghasilan Neto (164.802.489) 2.066.661.484 Penghasilan Kena Pajak(164. 802.489)2.066.661 .484 PPh Terutang 602.498.445Kredit PPh Pasal 22 211.896.902 211.896.902Kredit PPh Pasal 23 11.888.866 11.888.866PPh yang Kurang (Lebih) Bayar (223.785.768) 378.712.677Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP 113.613.803Pajak yang Masih Kurang (Lebih) (223.785.768) 492.326.480 Dibayar Bahwa perbedaan perhitungan
    Parman Kav. 76 Slipi,Jakarta 11410, sehingga perhitungan pajaknya menjadi sebagai berikut :Peredaran Usaha ............ 0.5.6 cee cee cee eee ee tee tees: Rp 15.304.115.652,00Harga Pokok Penjualan ............... 0.5... .6. cee ee ee Rp 15.074.882.721,00Penghasilan Bruto dari Usaha ...................6..... Rp 229.232.931,00Pengurangan Penghasilan Bruto ...................... Rp 522.213.713,00Hal. 4 dari 31 hal. Put. No. 101/B/PK/PJK/2012Jumlah Penghasilan Bruto ...........0...0.........
    Metodemetode Pemeriksaan Kewajaran HargaPenentuan harga pasar wajar dalam hubunganistimewa,dilakukan dengan menguji angkaangka dalam SPT melaluisuatu pendekatan perhitungan tertentu mengenai penghasilandan biaya.
    Harga ini merupakan dasar perhitungan harga pokok PT. Bdan selisin Rp. 250 antara pembayaran utang ke H Ltd di Hongkongdengan harga pokok yang seharusnya diperhitungkan dianggapsebagai pembayaran dividen terselubung."13.
    Dengan demikian perhitungan ulang sebesar 84%(sebesar Rp12.855.457.148,00) dari Peredaran Usahayang dilaporkan Termohon Peninjauan Kembali (SemulaPemohon Banding) sehingga diperoleh selisin HPPsebesar Rp2.219.425.573,00 telah sesuai denganketentuan yang berlaku.(vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.23666/PP/M.XIIV15/2010 tanggal 18 Mei 2010, Halaman 8 s.d. 12).13.5.2.
Register : 21-03-2017 — Putus : 14-06-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 593 B/PK/PJK/2017
Tanggal 14 Juni 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SATYA KISMA USAHA;
228 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perhitungan PPN Kurang Bayar:Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 1.426.623.090,00 1.426.623.090,00 0,00105.268.118,000,00105.268.118,00105.268.118,00 f. Jumlah Perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar 0,00 105.268.118,00 105.268.118,003 Kelebihan Pajak yang sudah:a. Dikompensasikan Ke masa pajak berikutnya 0,00 0,00 0,00b. Dikompensasikan Ke masa pajak (karena pembetulan 0,00 0,00 0,00c. Jumlah (a+b) 0,00 0,00 0,004.
    dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai)akan tetapi hanya melakukan kegiatan usaha yang mana atas seluruhpenyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai 10% yaitu dalam hal inimelakukan penjualan produk CPO dan PK, maka menurut Pemohon Bandingseharusnya seluruh pajak masukan yang dikoreksi oleh Terbanding tersebutdapat Pemohon Banding kreditkan;Bahwa berdasarkan uraian di atas maka koreksi Terbanding atas PajakPertambahan Nilai Masukan sebesar Rp105.268.118,00 seharusnya dibatalkandan menjadi Nihil;Perhitungan
    Perhitungan PPN Kurang Bayar:a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 1.426.623.090,00b. Dikurangi, Pajak Masukan yang dapat 283.121.437,00c. Dibayar dengan NPWP sendiri 1.143.501.653,00d. Jumlah 1.426.623.090,00e. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan 1.426.623.090,00f. Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar 0,003 Kelebihan Pajak yang sudah:a. Dikompensasikan Ke masa pajak berikutnya 0,00b. Dikompensasikan Ke masa pajak (karena 0,00c. Jumlah (a+b) 0,004. PPN yang kurang bayar 0,005.
    Perhitungan PPN Kurang Bayar:Pajak Keluaran yg harus dipungut/dibayar sendiri 1.426.623.090,00Dikurangi:Pajak Masukan yg dapat diperhitungkan 283.077.636,00Dibayar dengan NPWP sendiri 1.143.501.653,00Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan 1.426.579.289,00Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar 43.801 ,003. Kelebian Pajak yang sudah: Dikompensasikan Ke masa pajak berikutnya 0,004. PPN yang kurang bayar 43.801 ,005. Sanksi administrasi Bunga Pasal 13(2) KUP 21.024,006.
    Desa Bukit Kemang, Kecamatan Tanah Tumbuh , MuaraBungo , sehingga jumlah Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak April 2008April 2008 yang masih harus dibayar menjadi sebagaimana perhitungan diatas adalah tidak benar dan nyatanyata bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon PK tidak dapat dibenarkan, karenaputusan Pengadilan