Ditemukan 12282 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 28-05-2015 — Upload : 25-08-2015
Putusan PN REMBANG Nomor 47/Pid.B/2015/PN Rbg
Aditya Gunawan Wibisono Bin Himawan Wibisono Dra.Herlina Handoko Binti Handoko
16119
  • Barang yang terjadi karena tindak pidana (contoh ljazah Palsu)sifatnya kekal.Bahwa turut serta harus konspirasi harus diketahui sejak awal (ini adabarang murah, gelap).Bahwa beli dengan itikat baik sikap kejahatannya hilang.Bahwa pada R.Soesilo Pasal 480 KUHP adalah delik formil, adalahharus berdiri sendiri berlainan dengan mani loundring harus adaperbuatan pokoknya.Bahwa patokan pembeli yang beritikat baik adalah normanorma yangberdasarkan pada hukum kebiasaankebiasaan/perdata, jadi hukumpidana
Register : 18-01-2022 — Putus : 15-02-2022 — Upload : 15-02-2022
Putusan PT KENDARI Nomor 2/PDT/2022/PT KDI
Tanggal 15 Februari 2022 — Pembanding/Penggugat : Abdul Wahid Sapar alias A. Wahid S. Diwakili Oleh : M.KAMAL S, SH.,MH
Terbanding/Tergugat I : Budi Santoso
Terbanding/Tergugat II : Kadek Sutra Astara
Terbanding/Turut Tergugat : Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari
12085
  • mulai dari bukti T.I.1I1 Sampai buktiT.I.17 adalah buktibukti yang bersifat autentik terang dan jelasmenerangkan tentang keadaan dan kepemilikan tanah obyekHalaman 43 dari 47 halaman PUTUSAN NOMOR 2/PDT/2022/PT KDIsengketa, demikian juga saksisaksi antara lain, Hasanuddin,Zahimin,Notris, Zaitun telah memberikan keterangan mengenalinwal kepemilikan tanah obyek sengeketa secara terang dantidak dapat disangkali oleh Penggugat/Pembanding Bahwamengenai kesaksian saudara kandung KONGGOMA yangdijadikan patokan
Putus : 06-02-2014 — Upload : 24-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 482K/TUN/2013
Tanggal 6 Februari 2014 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI, DK VS Hj. ONAH binti KONCIT, DKK
7533 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tanggal 04 Juni 2008.Oleh karena itu apabila PTUNBDG hanya jadikan patokan/dasar gugatanberdasarkan surat dari Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Bekasi(menjawab surat Para Termohon Kasasi tanggal 8 Pebruari 2012) tanggal 30Maret 2012, Nomor 210/30032.16/III/2012 perihal PermohonanPembatalan Sertipikat HM No.100/Mekarsari tersebut sangat keliru danmelanggar hukum, karena dalam surat Para Termohon Kasasi sendiri secarategas dinyatakan mohon pencoretan SHM No.100/Mekarsari, artinyaTermohon Kasasi sudah
Register : 22-08-2017 — Putus : 09-11-2017 — Upload : 17-11-2017
Putusan PN MUARA TEWE Nomor 137/Pid.Sus-LH/2017/PN Mtw
Tanggal 9 Nopember 2017 — - SYARIFULLAH HUMAINI Als. IPUL Bin HUSAINI - RAHMANI Als. RAHMAN Bin MUHAMMAD UWE - SARWANI Als. IWAN Bin MUHAMMAD UWE
37213
  • sektor kehutanan dan Dana Reboisasi (DR)adalah dana untuk reboisasi dan rehabilitasi hutan serta kegiatanpendukungnya yang di pungut dari pemegang ijin usaha pemamfaatanhasil dan hutan yang berupa kayuAhli Menjelaskan dasar dari perhitungan pemungutan PSDH dan DRadalah Peraturan Pemerintah RI Nomor : 12 tahun 2014.ttg Jenis danTarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku padaKementerian Kehutanan, PERMENHUT RI Nomor : P.68/MenhutlV/2014TANGGAL 15 September 2014.Ttg Penetapan Harga Patokan
Register : 02-09-2013 — Putus : 22-10-2013 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 106 PK/TUN/2013
Tanggal 22 Oktober 2013 — IRIGASI SAMOSIR, DKK VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA., II. MARKAS BESAR TNI ANGKATAN LAUT yang diwakili oleh KEPALA STAF ANGKATAN LAUT;
5737 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Yang menjadi patokan bukanlah kedudukanstruktural organ atau pejabat yang bersangkutan dalam jajaran pemerintahan,bukan pula nama resminya, melainkan fungsi pemerintahan yang dilaksanakanpada suatu saat ;Bahwa Keputusan yang dikeluarkan Tergugat tersebut merupakan suatu keputusanTata Usaha Negara yang memenuhi syaratsyarat sebagaimana dimaksud Pasal angka (9) UndangUndang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atasUndangUndang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Register : 17-05-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 01-08-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 199/PDT/2021/PT DKI
Tanggal 29 Juli 2021 — Pembanding/Penggugat : HARTAWAN HASTAN Diwakili Oleh : HARTAWAN HASTAN
Terbanding/Tergugat : PT. COMMEASURE SOLUTION INDONESIA
8546
  • Patokan tersebut sesuai dengan asasyang ditegaskan dalam Pasal 1340 KUHPerdata, mengingat persetujuanhanya mengikat atau berlaku antara pihak yang membuatnya.
Register : 21-02-2020 — Putus : 17-12-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan PA SELONG Nomor 295/Pdt.G/2020/PA.Sel
Tanggal 17 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
13875
  • Tergugat 2 tidak mempunyai urusan dengan parapenggugat, Tergugat 2 hanya mempunyai urusan dengan Tergugat 1 sajayaitu bagaimana tergugat 1 mempertanggung jawabkan perbuatannyakepada Tergugat 2 dengan tanpa menghiraukan hak orang lain dalammenjual tanah yang belum dibagi waris kepada Tergugat 2;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaansetempat (descente) pada tanggal 23 September 2020 dan telahmemperoleh keadaan yang sebenarnya terhadap ketiga objek sengketauntuk selanjutnya dijadikan patokan
Putus : 26-04-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 192 K/Pdt/2017
Tanggal 26 April 2017 — ESTER KRISTANTO, dkk vs. GEREJA KRISTEN SETIA INDONESIA, dkk
7754 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sebagai patokan umum untukmengatakan putusan Judex Facti (onvoldoende gemotiveerd) apabilapertimbangan putusan sangat atau terlampau singkat, kabur dan tidakkonkret. Dari pertimbangan yang singkat dan kabur, diambilkesimpulan menolak atau mengabulkan gugatan tanpa didasari dandidukung oleh alat bukti yang memenuhi batas minimal pembuktian.Pada umumnya, suatu putusan yang dikategori onvoldoendegemotiveerd, sering bertitik singgung dengan kesalahan penerapanhukum pembuktian.
Register : 25-11-2019 — Putus : 09-01-2020 — Upload : 09-01-2020
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 92/PDT/2019/PT BJM
Tanggal 9 Januari 2020 — Pembanding/Tergugat I : M.AZWAR NOVIANDY
Terbanding/Penggugat : H.M. YASIR A, SH,M.Hum
Turut Terbanding/Tergugat II : YULIANA NURZAHROH
Turut Terbanding/Tergugat III : HAIRIL ANWAR
9554
  • apabila mengaju pada nilaiNJOP dan harga pasaran dari nilai bangunan pembelian yangdilakukan oleh Terbanding telah memenuhi ketentuan jual beli denganitikad baik terhadap objek tanah dan bangunan, maka harga jual beliyang tercantum dan telah disepakati oleh Terbanding dan Pembanding dan Pembanding II tersebut sebesar Rp.500.000.000, adalah hargayang wajar ;Bahwa NJOP (bukti P17) merupakan ketetapan Pemerintah dalammenilai objek tanah dan bangunan yang seharusnya digunakansebagai tolak ukur atau patokan
Putus : 11-12-2012 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 805 K/Pdt.Sus/2012
Tanggal 11 Desember 2012 — WATMA SUBANDI VS LIKNAWATI
190135 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sepertiarti tambahan yang komunikatif atau obsesif maupun fantastis ;Patokan umum yang diperpegangi sebagai pembimbing menentukansuatu merek dianggap tidak memiliki daya pembeda, dapat diikuti uraianberikut : Hanya terdiri dari satu atau beberapa huruf atau angka ; Hanya merupakan diskripsi barang atau jasa ; Doktrin penipisan warna ;Bahwa dari pendapat para ahli maupun akademisi tersebut di atas, jelasterlinat bahwa merek milik "Cap WAYANG" milik Pemohon Kasasi jelasmemiliki daya pembeda dibandingkan
Register : 18-12-2018 — Putus : 05-04-2018 — Upload : 25-09-2019
Putusan PA CILEGON Nomor 831/Pdt.G/2018/PA.Clg
Tanggal 5 April 2018 — Pemohon Termohon
2413
  • Hal ini sependapatdengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 906 K/Sip/1973,tanggal 25 Juni 1974 yang menyatakan bahwa kepentingan si anaklah yangharus dipergunakan selaku patokan untuk menentukan siapa dan orang tuanyayang diserahi pemeliharaan sianak.Menimbang, bahwa wanita lebih mampu dari lakilaki untuk mengurusanak dan mengasuhnya dalam usia kecil karena wanita lebin lemah lembut,lebih sabar dan pada umumnya lebih banyak mempunyai waktu.
Register : 30-09-2014 — Putus : 03-11-2014 — Upload : 24-12-2014
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 2351/Pdt.G/2014/PA.TA
Tanggal 3 Nopember 2014 — Pemohon Termohon
239
  • Tanggal 04 Juni 2008.Oleh karena itu apabila PTUNBDG hanya jadikan patokan/dasar gugatanberdasarkan surat dari Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Bekasi(menjawab surat Para Termohon Kasasi tanggal 8 Pebruari 2012) tanggal 30Maret 2012, Nomor 210/30032.16/III/2012 perihal PermohonanPembatalan Sertipikat HM No.100/Mekarsari tersebut sangat keliru danmelanggar hukum, karena dalam surat Para Termohon Kasasi sendiri secarategas dinyatakan mohon pencoretan SHM No.100/Mekarsari, artinyaTermohon Kasasi sudah
Putus : 30-08-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1193 K/Pdt/2017
Tanggal 30 Agustus 2017 — KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA VS Ny. AUGUSTINS, dkk
329234 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., dalamhalaman 48 s.d. 49 menyatakan bahwa:...oleh karena RV merupakan salah satu sumber hukum acara yang dapatditerapkan sesuai dengan asas proses orde dan proses doelmatigheid,maka dalam menentukan patokan landasan kualitas hak yang menjadidasar gugat darden verzet ...
Putus : 10-11-2016 — Upload : 25-01-2017
Putusan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Nomor 17/Pdt.G/2016/PN.Slw
Tanggal 10 Nopember 2016 — Penggugat : 1.Hajjah ANI MUSYAROFAH 2. Hajjah Badriyah Tergugat : MUHAMMAD DARORI
3210
  • Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum AcaraPerdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan PutusanPengadilan, Penerbit Sinar Grafika halaman 153 menyatakan sebagai berikut :1. bahwa dalam suatu surat gugatan perdata mencantumkan danmengalamatkan gugatan berdasarkan kompetensi relatif (yurisdiksi relatif)sesual dengan sistem dan patokan yang digariskan Pasal 118 H.LR;2. bahwa surat gugatan mencantumkan tanggal pada gugatan meskipunpencantuman itu tidak diatur secara tegas, namun
Putus : 28-09-2015 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1279 K/PDT/2015
Tanggal 28 September 2015 — FONY FRANSISCUS, DKK VS NONY SALAMONY, DKK
10853 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., PokokPokok Hukum Acara Perdata hal.131132).Bahwa putusan berkekuatan hukum tetap (BHT) yang bersifat positif,melekat asas nebis in idem patokan pokok suatu putusan bersifat positifberupa diktum atau amar putusan yang terdiri dari:1. Mengabulkan Gugatan Penggugat:Untuk seluruhnya atau sebagaian saja;2. Menolak gugatan Penggugat selurunnya (M. Yahya Harahap, S.H.,,Hukum Acara Perdata).
Putus : 12-06-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 298 PK/PID.SUS/2012
Tanggal 12 Juni 2013 — BAHARUDDIN ARITONANG
12472 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pencairan cek yang acak, baikberdasar nomor cek maupun berdasar tanggal pencairan, tidak dapatdijadikan sebagai patokan penerimaan cek karena si pemberi (HamkaYandhu) telah mengacakacak cek yang diserahkan.
Putus : 22-03-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1928 K/PID.SUS/2010
Tanggal 22 Maret 2011 — JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI FAKFAK
4633 Berkekuatan Hukum Tetap
  • BAPPEDA, Bagian Hukum yang disertai Surat Perintah dariKepala Dinas Pekerjaan Umum ;Bahwa HPS/Harga Perkiraan Sendiri menurut aturan adalahdibuat oleh Panitia Pelelangan mengetahui PPK (PejabatPembuat Komitmen) , gunanya HPS tersebut sebagaipembanding harga penawaran dari calon peserta lelangyang akan memasukkan penawaran ;Bahwa seharusnya harus' ditandatangani oleh PanilitaLelang dan PPK dan apabila HPS tersebut tidak adatandatangannya sama sekali berarti legalitasnyadiragukan dan tidak bisa dibuat patokan
Register : 29-10-2015 — Putus : 13-11-2017 — Upload : 29-11-2017
Putusan PA SALATIGA Nomor 1213/Pdt.G/2015/PA.Sal
Tanggal 13 Nopember 2017 — PENGGUGAT VS PARA TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT
8813
  • Patokan dari sebuah pengakuanadalah :a. Pengakuan yang diberikan tanpa syarat atau dinyatakan secara tegas ;b. Tidak menyangkal dengan cara berdiam diri (silence) ;c. Menyangkal tanpa alasan yang cukup ;04. Bahwa menyangkal dalil jawaban Tergugat , Il, Ill dan N point 2.4 yangmendalilkan bahwa perkawinan pertama alm. AYAH PENGGUGAT denganNy.
Register : 12-08-2013 — Putus : 12-09-2013 — Upload : 21-07-2014
Putusan PT SEMARANG Nomor 63/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg
Tanggal 12 September 2013 — KARYONO
7436
  • pengganti juga perlu memperhatikan rasa keadilan dansisi kepentingan negara, untuk itu karena dalam perkara ini terjadi penyalahgunaanaset negara dalam hal ini adalah tanah milik Dinas Pekerjaan Umum Provinsi JawaTengah, dimana nilai harga tanah mempunyai nilai ekonomis yang dari waktu kewaktu ferus naik, sehingga untuk menghitung besarnya uang pengganti juga harusdikaitkan dengan nilai harga tanah pada waktu pidana tambahan dijatuhkan,denganmenggunakan indikator Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai patokan
Register : 30-10-2012 — Putus : 23-04-2012 — Upload : 22-08-2013
Putusan PTUN MANADO Nomor 47/G/2012/PTUN.MDO
Tanggal 23 April 2012 — Penggugat: HANNY ANAPU, dkk. Tergugat: I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MINAHASA UTARA.
7531
  • Kemudian ada surat dari Hanny Anapu salahsatu dari Para Penggugat tanggal 29 Mei 2012 mengenai keberatan atas sertipikattersebut, sehingga Para Penggugat sudah tahu sejak tanggal 29 Mei 2012, bukanpada tanggal 28 September 2012 seperti yang didalilkan oleh Para Penggugat (videdalil Jawaban Tergugat II Intervensi);Bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, jika dipakai patokan atau dasar tanggal28 September 2012 dalam proses persidangan perkara di Pengadilan NegeriAirmadidi, dimana Para Penggugat baru