Ditemukan 12282 data
161 — 19
Barang yang terjadi karena tindak pidana (contoh ljazah Palsu)sifatnya kekal.Bahwa turut serta harus konspirasi harus diketahui sejak awal (ini adabarang murah, gelap).Bahwa beli dengan itikat baik sikap kejahatannya hilang.Bahwa pada R.Soesilo Pasal 480 KUHP adalah delik formil, adalahharus berdiri sendiri berlainan dengan mani loundring harus adaperbuatan pokoknya.Bahwa patokan pembeli yang beritikat baik adalah normanorma yangberdasarkan pada hukum kebiasaankebiasaan/perdata, jadi hukumpidana
Terbanding/Tergugat I : Budi Santoso
Terbanding/Tergugat II : Kadek Sutra Astara
Terbanding/Turut Tergugat : Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari
120 — 85
mulai dari bukti T.I.1I1 Sampai buktiT.I.17 adalah buktibukti yang bersifat autentik terang dan jelasmenerangkan tentang keadaan dan kepemilikan tanah obyekHalaman 43 dari 47 halaman PUTUSAN NOMOR 2/PDT/2022/PT KDIsengketa, demikian juga saksisaksi antara lain, Hasanuddin,Zahimin,Notris, Zaitun telah memberikan keterangan mengenalinwal kepemilikan tanah obyek sengeketa secara terang dantidak dapat disangkali oleh Penggugat/Pembanding Bahwamengenai kesaksian saudara kandung KONGGOMA yangdijadikan patokan
75 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tanggal 04 Juni 2008.Oleh karena itu apabila PTUNBDG hanya jadikan patokan/dasar gugatanberdasarkan surat dari Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Bekasi(menjawab surat Para Termohon Kasasi tanggal 8 Pebruari 2012) tanggal 30Maret 2012, Nomor 210/30032.16/III/2012 perihal PermohonanPembatalan Sertipikat HM No.100/Mekarsari tersebut sangat keliru danmelanggar hukum, karena dalam surat Para Termohon Kasasi sendiri secarategas dinyatakan mohon pencoretan SHM No.100/Mekarsari, artinyaTermohon Kasasi sudah
372 — 13
sektor kehutanan dan Dana Reboisasi (DR)adalah dana untuk reboisasi dan rehabilitasi hutan serta kegiatanpendukungnya yang di pungut dari pemegang ijin usaha pemamfaatanhasil dan hutan yang berupa kayuAhli Menjelaskan dasar dari perhitungan pemungutan PSDH dan DRadalah Peraturan Pemerintah RI Nomor : 12 tahun 2014.ttg Jenis danTarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku padaKementerian Kehutanan, PERMENHUT RI Nomor : P.68/MenhutlV/2014TANGGAL 15 September 2014.Ttg Penetapan Harga Patokan
57 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yang menjadi patokan bukanlah kedudukanstruktural organ atau pejabat yang bersangkutan dalam jajaran pemerintahan,bukan pula nama resminya, melainkan fungsi pemerintahan yang dilaksanakanpada suatu saat ;Bahwa Keputusan yang dikeluarkan Tergugat tersebut merupakan suatu keputusanTata Usaha Negara yang memenuhi syaratsyarat sebagaimana dimaksud Pasal angka (9) UndangUndang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atasUndangUndang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Terbanding/Tergugat : PT. COMMEASURE SOLUTION INDONESIA
85 — 46
Patokan tersebut sesuai dengan asasyang ditegaskan dalam Pasal 1340 KUHPerdata, mengingat persetujuanhanya mengikat atau berlaku antara pihak yang membuatnya.
138 — 75
Tergugat 2 tidak mempunyai urusan dengan parapenggugat, Tergugat 2 hanya mempunyai urusan dengan Tergugat 1 sajayaitu bagaimana tergugat 1 mempertanggung jawabkan perbuatannyakepada Tergugat 2 dengan tanpa menghiraukan hak orang lain dalammenjual tanah yang belum dibagi waris kepada Tergugat 2;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaansetempat (descente) pada tanggal 23 September 2020 dan telahmemperoleh keadaan yang sebenarnya terhadap ketiga objek sengketauntuk selanjutnya dijadikan patokan
77 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sebagai patokan umum untukmengatakan putusan Judex Facti (onvoldoende gemotiveerd) apabilapertimbangan putusan sangat atau terlampau singkat, kabur dan tidakkonkret. Dari pertimbangan yang singkat dan kabur, diambilkesimpulan menolak atau mengabulkan gugatan tanpa didasari dandidukung oleh alat bukti yang memenuhi batas minimal pembuktian.Pada umumnya, suatu putusan yang dikategori onvoldoendegemotiveerd, sering bertitik singgung dengan kesalahan penerapanhukum pembuktian.
Terbanding/Penggugat : H.M. YASIR A, SH,M.Hum
Turut Terbanding/Tergugat II : YULIANA NURZAHROH
Turut Terbanding/Tergugat III : HAIRIL ANWAR
95 — 54
apabila mengaju pada nilaiNJOP dan harga pasaran dari nilai bangunan pembelian yangdilakukan oleh Terbanding telah memenuhi ketentuan jual beli denganitikad baik terhadap objek tanah dan bangunan, maka harga jual beliyang tercantum dan telah disepakati oleh Terbanding dan Pembanding dan Pembanding II tersebut sebesar Rp.500.000.000, adalah hargayang wajar ;Bahwa NJOP (bukti P17) merupakan ketetapan Pemerintah dalammenilai objek tanah dan bangunan yang seharusnya digunakansebagai tolak ukur atau patokan
190 — 135 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sepertiarti tambahan yang komunikatif atau obsesif maupun fantastis ;Patokan umum yang diperpegangi sebagai pembimbing menentukansuatu merek dianggap tidak memiliki daya pembeda, dapat diikuti uraianberikut : Hanya terdiri dari satu atau beberapa huruf atau angka ; Hanya merupakan diskripsi barang atau jasa ; Doktrin penipisan warna ;Bahwa dari pendapat para ahli maupun akademisi tersebut di atas, jelasterlinat bahwa merek milik "Cap WAYANG" milik Pemohon Kasasi jelasmemiliki daya pembeda dibandingkan
24 — 13
Hal ini sependapatdengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 906 K/Sip/1973,tanggal 25 Juni 1974 yang menyatakan bahwa kepentingan si anaklah yangharus dipergunakan selaku patokan untuk menentukan siapa dan orang tuanyayang diserahi pemeliharaan sianak.Menimbang, bahwa wanita lebih mampu dari lakilaki untuk mengurusanak dan mengasuhnya dalam usia kecil karena wanita lebin lemah lembut,lebih sabar dan pada umumnya lebih banyak mempunyai waktu.
23 — 9
Tanggal 04 Juni 2008.Oleh karena itu apabila PTUNBDG hanya jadikan patokan/dasar gugatanberdasarkan surat dari Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Bekasi(menjawab surat Para Termohon Kasasi tanggal 8 Pebruari 2012) tanggal 30Maret 2012, Nomor 210/30032.16/III/2012 perihal PermohonanPembatalan Sertipikat HM No.100/Mekarsari tersebut sangat keliru danmelanggar hukum, karena dalam surat Para Termohon Kasasi sendiri secarategas dinyatakan mohon pencoretan SHM No.100/Mekarsari, artinyaTermohon Kasasi sudah
329 — 234 — Berkekuatan Hukum Tetap
., dalamhalaman 48 s.d. 49 menyatakan bahwa:...oleh karena RV merupakan salah satu sumber hukum acara yang dapatditerapkan sesuai dengan asas proses orde dan proses doelmatigheid,maka dalam menentukan patokan landasan kualitas hak yang menjadidasar gugat darden verzet ...
32 — 10
Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum AcaraPerdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan PutusanPengadilan, Penerbit Sinar Grafika halaman 153 menyatakan sebagai berikut :1. bahwa dalam suatu surat gugatan perdata mencantumkan danmengalamatkan gugatan berdasarkan kompetensi relatif (yurisdiksi relatif)sesual dengan sistem dan patokan yang digariskan Pasal 118 H.LR;2. bahwa surat gugatan mencantumkan tanggal pada gugatan meskipunpencantuman itu tidak diatur secara tegas, namun
108 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
., PokokPokok Hukum Acara Perdata hal.131132).Bahwa putusan berkekuatan hukum tetap (BHT) yang bersifat positif,melekat asas nebis in idem patokan pokok suatu putusan bersifat positifberupa diktum atau amar putusan yang terdiri dari:1. Mengabulkan Gugatan Penggugat:Untuk seluruhnya atau sebagaian saja;2. Menolak gugatan Penggugat selurunnya (M. Yahya Harahap, S.H.,,Hukum Acara Perdata).
124 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pencairan cek yang acak, baikberdasar nomor cek maupun berdasar tanggal pencairan, tidak dapatdijadikan sebagai patokan penerimaan cek karena si pemberi (HamkaYandhu) telah mengacakacak cek yang diserahkan.
46 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
BAPPEDA, Bagian Hukum yang disertai Surat Perintah dariKepala Dinas Pekerjaan Umum ;Bahwa HPS/Harga Perkiraan Sendiri menurut aturan adalahdibuat oleh Panitia Pelelangan mengetahui PPK (PejabatPembuat Komitmen) , gunanya HPS tersebut sebagaipembanding harga penawaran dari calon peserta lelangyang akan memasukkan penawaran ;Bahwa seharusnya harus' ditandatangani oleh PanilitaLelang dan PPK dan apabila HPS tersebut tidak adatandatangannya sama sekali berarti legalitasnyadiragukan dan tidak bisa dibuat patokan
88 — 13
Patokan dari sebuah pengakuanadalah :a. Pengakuan yang diberikan tanpa syarat atau dinyatakan secara tegas ;b. Tidak menyangkal dengan cara berdiam diri (silence) ;c. Menyangkal tanpa alasan yang cukup ;04. Bahwa menyangkal dalil jawaban Tergugat , Il, Ill dan N point 2.4 yangmendalilkan bahwa perkawinan pertama alm. AYAH PENGGUGAT denganNy.
74 — 36
pengganti juga perlu memperhatikan rasa keadilan dansisi kepentingan negara, untuk itu karena dalam perkara ini terjadi penyalahgunaanaset negara dalam hal ini adalah tanah milik Dinas Pekerjaan Umum Provinsi JawaTengah, dimana nilai harga tanah mempunyai nilai ekonomis yang dari waktu kewaktu ferus naik, sehingga untuk menghitung besarnya uang pengganti juga harusdikaitkan dengan nilai harga tanah pada waktu pidana tambahan dijatuhkan,denganmenggunakan indikator Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai patokan
75 — 31
Kemudian ada surat dari Hanny Anapu salahsatu dari Para Penggugat tanggal 29 Mei 2012 mengenai keberatan atas sertipikattersebut, sehingga Para Penggugat sudah tahu sejak tanggal 29 Mei 2012, bukanpada tanggal 28 September 2012 seperti yang didalilkan oleh Para Penggugat (videdalil Jawaban Tergugat II Intervensi);Bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, jika dipakai patokan atau dasar tanggal28 September 2012 dalam proses persidangan perkara di Pengadilan NegeriAirmadidi, dimana Para Penggugat baru