UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan DasarPokokPokok Agraria sebagaimana telah diatur didalam ketentuan Pasal 37,Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah;Halaman 3 Putusan Nomor 447/PDT/2021/PT SBY3. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional Nomor. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian danPembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak PengelolaanIV. URAIAN DUDUK PERKARA:;1.

1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 24tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi; Peralihnan hakatas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual belli,tukarmenukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatanhukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelanghanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat olehPPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;b) Pasal 104 Peraturan Menteri Negara Agraria

Turut Tergugat;Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat telah berhasilmembuktikan dalildalil gugatannya, maka Majelis Hakim akanmempertimbangkan Petitum gugatannya;Halaman 11 dari 16, Putusan No. 5/Pdt.G/2017/PN BjbMenimbang, bahwa tentang Petitum kesatu akan dipertimbangkan setelahPetitum lainnya;Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua maka Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 5 Undangundang Nomor 5 Tahun1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria

(UUPA) yang berbunyi,Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat,sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yangberdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta denganperaturanperaturan yang tercantum dalam Undangundang ini dan denganperaturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsurunsur yang bersandar pada hukum agama:Menimbang, bahwa perjanjian jual beli tanah menurut hukum adatmerupakan perbuatan

Hakim akan mengabulkan gugatan Para Penggugatuntuk sebagian dan menolak selebihnya, sehingga terhadap petitum kesatuharuslah dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkandengan verstek dan Para Tergugat ada di pihak yang kalah, maka sesuai petitumkeenam bahwa Para Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkarayang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;Halaman 14 dari 16, Putusan No. 5/Pdt.G/2017/PN BjbMemperhatikan, Pasal 5 UndangUndang Pokok Agraria

Assa Camat Pejabat Pembuat Akta TanahWilayah Tumohon berdasarkan Peraturan Pemerintah No.10/1961berbunyi : Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah,memberikan sesuatu hak baru atas tanah menggadaikan hak ataumeminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan harusdibuktikan dengan akta yang dibuat oleh di hadapan Pejabat yangditunjuk oleh Menteri Agraria ;Peraturan Pemerintah Nomor : 37/1998 tentang Peraturan JabatanPejabat Pembuat Akta Tanah Pasal 1 No.1 berbunyi : Pejabat

Contoh : Rumah,Tanah, dan lainlain UndangUndang Nomor : 5/1960 tentang UndangUndang Pokok Agraria jo Peraturan Pemerintah Nomor : 10/1961 Pasal19 berbunyi : Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah,menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanahsebagai tanggungan harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuatoleh dan dihadapkan Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria(selanjutnya dalam peraturan Pemerintah disebut Pejabat) kemudianPeraturan Pemerintah Nomor : 24/1997

berikut 3 (tiga) unit bangunan rumah yang berdiri di atas hak pakaiseperti yang diuraikan dalam petikan dari surat keputusan Kepala AgrariaDaerah Asahan dan Kota Praja Tanjung Balai No.SK. 4/HP/J/1964 tanggal 15Juni 1964 yang diperbuat oleh Suhaimi selaku Kepala Agraria Daerah Asahandan Kotapraja Tanjung Balai berbatas seperti disebutkan dalam gugatan ;Bahwa sekitar bulan Juli 1998 Penggugat baru mengetahui bahwatanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, Tergugat Ill telah menerbitkansertifikat Hak

No. 183 PK/Padt/2009Bahwa menurut hukum, Hak pakai dikeluarkan terikat dengan limit danbatas waktu, sementara hingga saat dimajukan gugatan ini limit danbatas waktu atas perjanjian tidak dimajukan ;Bahwa dapat kita bandingkan akan halnya Dasar Hak Penggugat yangsedemikian lemahnya, sementara di atas tanah terperkara telah terbitHak milik untuk orang lain yakni dengan Sertifikat Hak Milik No.1792,yang menurut Hukum Agraria yang berlaku di Indonesia Hak Milik adalahmerupakan hak yang terkuat atas tanah

formiel (Formiel wearheid) ; Bahwa, sebagaimana hal yang telah dipertegas dalam Putusan PerkaraNo. 459 K/Sip/1975, maka sangat berdasar Judex Facti dalam membuatpertimbangan tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku, yakni tentangsistem pendaftaran tanah (vide Pasal 1 ayat (1), (6), (7), (9), (10) dan (11),Pasal 3 huruf a & b, Pasal 5, Pasal 12 dan Pasal 25 Peraturan PemerintahNo. 24 Tahun 1974, dan bahkan Judex Facti juga dalam membuatpertimbangan hukum dengan tanpa memperhatikan UndangUndangPokok Agraria

MENTERI AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONALCq.

Karena secara hukum peralihanhak itu telah terjadi sejak ditandatanganinya akta hibah a quooleh para pihak (vide yurisprudensi Mahkamah Agung No.123K/Sip/1970 dan sebagaimana kesimpulan Boedi Harsono, SH.dalam bukunya UndangUndang Pokok Agraria Hal.172178yang menyebutkan : Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1961yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UndangUndangPokok Agraria dalam pasal 19 menentukan bahwa jual beli (i.chibah) tanah harus dibuktikan dengan suatu akte yang dibuatoleh dan dihadapan

1983 tentang Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Penertiban PenguasaanTanah Hak di Wilayah DKI Jakarta pada angka 3 huruf d;Pertimbangan Judex Facti yang menjadikan UndangUndang Nomor 51 Prp Tahun1960 dan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 8867 Tahun 1983 menjadi dasarpertimbangan dalam dalam perkara a quo jelas pertimbangan yang keliru dan tidakmenerapkan hukum sebagaimana mustinya, sebab:a UndangUndang Nomor 51 Prp Tahun 1960 dibuat pada masa transisi sebelumdibuat dan diterbitkan UndangUndang Pokok Agraria

Nomor 5 Tahun 1960,dan dengan berlakunya UndangUndang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960otomatis UndangUndang Nomor 51 Prp Tahun 1960 sudah tidak berlaku lagi;Andaikata UndangUndang Nomor51 Prp Tahun 1960 masih berlaku Quod Non Judex Facti tidak dapat begitu saja menerapkan ketentuan Pasal 4ayat (1) tetapi juga harus melihat ketentuan didalam Pasal 5 ayat (1), (2) dan (4)karena pasal tersebut saling terkait, dimana dalam Pasal 5 ayat (4) dengan jelasdinyatakan: apabila dalam suatu penguasahaan tanah

terjadi sengketa, harusterlebih dahulu diusahakan penyelesaian dengan jalan musyawarah, jika jalanmusyawarah tidak membawa hasil, maka Menteri Agraria lah yang menetapkanHalaman 11 dari 16 halaman.

yang semula atas Nama Armanta Bukit dialinkan kepada RobertSembiring berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 60/2014 tanggal 05052014 jelas bertentangan dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria juncto PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;Bahwa menurut ketentuan Pasal 104 ayat (1) Permen Agraria/Ka.

BPN Nomor 9 Tahun 1999 dinyatakan: Pembatalan ....dan seterusnya, ayat (2) dinyatakan pula pembatalan hak atas tanahsebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan karena terdapat cacathukum administratif ..... dan seterusnya; Bahwa dasar hukum yang menjadi argumentasi pihak Penggugat untukmemohonkan pembatalan sertipikat atas objek tanah perkara a quo saatini sudah tidak relevan dan tepat lagi, dimana sesungguhnya terhadapPer Men Agraria/Ka.

Bahwa dengan melakukan pelanggaran pada ketentuan Pasal 24, 25 dan 26PP 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah,Tergugat juga melanggarketentuan Pasal 59, 60 dan 61 Peraturan Menteri Negara Agraria / BadanPertanahan Nasional nomor 3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaanPeraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah;14.Bahwa objek sengketa tersebut jelas merupakan Keputusan Tata UsahaNegara sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 1 angka (9) UndangUndangNomor 51 Tahun 2009 tentang

Proses Penerbitan Sertifikat A Quo Cacat Hukum;Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.9 tahun 1999, pada pasal 106 ayat 1 berbunyi: Keputusan PembatalanHak atas tanah karena cacat hukum administrasi dalam penerbitannyadapat dilakukan karena permohonan yang berkepentingan atau olehHalaman 13 dari 16 halaman.

a quo, olehTermohon Peninjauan Kembali, jelas berdasarkan data yuridis atau datafisik yang tidak benar karena diproses berdasarkan datadata dan atausyaratsyarat yang dipalsukan;Bahwa Termohon Peninjauan Kembali, seyogianya patut mengetahuibahwa produknya adalah keliru, disebabkan Pemohon PeninjauanKembali telah mengajukan surat keberatan sebelumnya agar TermohonPeninjauan Kembali tidak memproses permohonan sertifikasi yangdiajukan oleh Soekirman Sarjana Hukum;Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria

Gianyar sebagai Ketua merangkap Anggota, KabagPemerintahan Pada Kantor Bupati Kdh.Tk.Il Gianyar sebagai Anggota,Camat Tampak siring sebagai Anggota, Kepala Desa Manukaya sebagaiAnggota, Kasi PHT pada Kantor Agraria Kab.

Kepala Kantor Agraria Propinsi Bali, yang kemudianberdasarkan permohonan tersebut telah dilakukan Inventarisasi TanahIstana Tampaksiring yang dituangkan dalam Berita Acara InventarisasiTanah Istana Tampaksiring, tertanggal 4 Februari 1986 (vide bukti suratT.I2 dan T.II2).Bahwa selanjutnya Direktorat Agraria Propinsi Bali pada tanggal 20Pebruari 1986 mengeluarkan Risalah Pemeriksaan Tanah (vide buktisurat T.l4 dan T.Il4) yang selanjutnya terhadap tanah Asrama PolisiMiliter dan Pegawai Istana Presiden

Tampaksiring tersebut dilakukanPendaftaran ke Kantor Agraria Kabupaten Gianyar berdasarkan SuratKeterangan Pendaftaran Tanah No. 1938/1986 tertanggal 22 Pebruari1986 (vide bukti surat T.I5 dan T.II5).Bahwa kemudian Kepala Agraria an.

Bahwa petok D adalah berjenis kekitir, girik, pajak hasil bumi, luranRetribusi Daerah (IREDA), luran Pembangunan Daerah (IPEDA), PajakBumi dan Bangunan dan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)setelah pemutakhiran berdasarkan SISMIOP (Sistem ManajemenInformasi Objek Pajak).Halaman. 94 dari 108 Putusan Nomor 2/ PDT/2017/PT DPSBahwa petok D adalah merupakan tanda bukti hak atas tanah milik adatdan tanda bukti pembayaran pajak yang berlaku sebelum lahirnya UUPokokPokok Agraria (dualisme hukum).

Fotocopy Surat Direktorat Agraria Provinsi Bali Nomor: 1/G/RP/1986, tanggal20 Pebruari 1986, T14 dan T24;. Fotocopy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 193/1986, tertanggal 22Pebruari 1986, T15 dan T25;. Fotocopy Surat Daftar Pengantar dari Kepala Kantor Agraria KabupatenGianyar Mengenai Permohonan Hak pakai Nomor: 593.32/22/Agr.G,tertanggal 22 Pebruari 1986, T16 dan T26;.Fotocopy Surat Risalah Fatua Tata Guna Tanah Nomor:5914/07/HP/Sgr.4/86, tanggal 22 Pebruari 1986, T17 dan T27;.

Huruf d, e dan f Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional No.37/HGU/BPN/95 tanggal 6 Juni 1995 yaitu :" Huruf d. Tanah yang diberikan perpanjangan Hak Guna Usaha iniharus dipergunakan untuk usaha perkebunan dengan tanaman karet.halaman 8 dari 176 halaman Putusan nomor 406/Pdt/2019/PT MDN" Huruf e.

Setiap perubahan penyelenggaraan pengusahaan,peruntukan dan segala bentuk perbuatan yang bermaksud untukmemindahkan Hak Guna Usaha atas tanah perkebunan tersebutdiperlukan jjin terlebin dahulu dari Menteri Negeri Agraria/KepalaBadan Pertahanan Nasional.= Huruf f.

Van Marleberberdasarkan Surat Perjanjian tanggal 15 Juni 1910 yang disyahkan olehResiden Sumatera Timur dengan Surat Keputusan tanggal 18 Agustus1910 untuk jangka waktu 75 tahun atau hingga tanggal 18 Agustus 1985.Untuk memenuhi ketentuan UndangUndang Pokok Agraria No. 5 tahun1960 Jo Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 11 tahun 1962Jo Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 tahun 1964, NV.Chunghwa Plantage En handel My diubah menjadi PT.

Pulahan Seruwai tundukpada pasal 28 s/d 34 UndangUndang No. 5 Tahun 1960 TentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria Jo. Pasal 2 dan 3 PeraturanPemerintah No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah..

No.5 tahun1960 jo Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor : 11 tahun 1962jo Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor : 2 tahun 1964.NV.Chunghwa Plantage En handel My diubah menjadi PT.PerusahaanPerkebunan dan Perdagangan Pulahan Seruwai dengan Akte NotarisOng Kiem Lian di Medan tanggal 30 Oktober 1961 Nomor : 132 yangdisyahkan oleh J.M.

UndangUndang Nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan DasarPokokPokok Agraria.1. Pasal 5: Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air danruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidakbertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara,yang berdasarkan atasS persatuan bangsa, dengansosialisme Indonesia serta dengan peraturanperaturanyang tercantum dalam Undangundang ini dan denganperaturan perundangan lainnya, segala sesuatu denganmengindahkan unsurunsur yang bersandar pada hukumagama.2.

Sedangkan sifat terang adalahtransaksi tersebut dilakukan di hadapan pejabat yangberwenang.Menimbang bahwa sejak terjadinya unifikasi hukumpertanahan dengan diterbitkannya UndangUndang Nomor 5 tahun1960 tetang PokokPokok Agraria, maka segala aturan yangberkaitan dengan pertanahan/agraria dinyatakan tidak berlaku bilabertentangan dengan undangundang tersebut.

Sedangkan hukumadat terkait pertanahan tetap diberlakukan setelah dibersihkan darisegisegi negatifnya dan tidak bertentangan dengan undangundang pokok agraria.

, maka segala aturan yangberkaitan dengan pertanahan/agraria dinyatakan tidak berlaku bilabertentangan dengan undangundang tersebut.

Menerangkan menurut hukum bahwa tanah sengketa dengan batasbatasnyaseperti bukti Pll hitam T13 hitam hasil pemeriksaan denganpengukuran/pemetaan petugas Agraria Kabupaten Kupang/ Suku Dinas P.U KotaAdministratif Kupang Petak A adalah tanah milik Suku Oematan;3.

Koamesahselanjutnya menguasai, mengusahakan dan memiliki bidang tanah tersebutsebagaimana Surat Pemberian Hak Pakai/ Milk Atas Tanah Suku Oematantanggal 15 Juni 1959 dengan turut mengetahui Kepala Kantor Agraria Daerah17J.W.A. Patty dan selanjutnya dimohonkan penegasan hak oleh J.M.

KOAMESAH selaku Pihak yang Mendapat HakPakay/Milik, dengan Kepala Kantor Agraria Daerah turut mengetahui, makabidang tanah yang digugat oleh CORNELIS EDUARD LUIS OEMATANdalam perkara perdata No.54/Pdt/G/1981/PN.KPG tersebut dengan mendalikkansebagai tanah suku Oematan yang sesungguhnya menjadi keberatan saatJ. M. KOAMESAH dalam kedudukan sebagai Tergugat I mendalikan dalamjawaban atas gugatan tersebut, jadi bukan memperluas menjadi tanah sengketa ;d.

Menerangkan menurut hukum bahwa tanah sengketa dengan batas batasseperti bukti P.11 hitamT.I.3 hitam hasil Pemeriksaan dengan pengukuran /pemetaan petugas Agraria Kabupaten Kupang / Suku Dinas P.U KotaAdministratif Kupang Petak A adalah tanah milk Suku Oematan ;3.

KOAMESAH selaku Pihak yang Mendapat Hak Pakai / Milik, denganKepala Kantor Agraria Daerah turut mengetahui, maka bidang tanah yang digugat olehCornelis Eduard Luis Oematan dalam perkara perdata No.54/Pdt/G/1981/PN.KPGtersebut dengan mendalilkkan sebagai tanah suku Oematan yang sesungguhnya menjadikeberatan saat J. M.

Advokat Pengacara, beralamat di JalanYos Sudarso, Komplek Agraria II, Gang VII,RT .33 No.04, Trisakzti Banjarmasin,berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal23 Juni 2011 ;Sebagai Terbanding semula Tergugat ;PENGADILAN TINGGI tersebut ;Telah membaca berkas perkara dan surat surat lainnyayang berhubungan dengan perkara ini ;TENTANG DUDUK PERKARANYA :Menerima dan mengutip keadaan keadaan mengenai dudukperkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusanPengadilan Negeri Kandangan tanggal 30 Mei 2011

SUBARKAH alias AGUS
9.SUTADI
10.ROSMAWATI SIHOMBING
11.JONSON SIHOMBING
12.KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

JONSON SIHOMBING, beralamat Kp.Tambun Permata RT 003/ RW 008Kelurahan Pusaka Rakyat, Kecamatan Tarumajaya Bekasi Jawa Barat,Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai : ...TURUT TERGUGAT II ;KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADANPERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA, beralamatJalan Melur Raya No.10 Kelurahan Rawa Badak Utara, Kecamatan KojaJakarta Utara, selanjutnya disebut sebagaicee ee eee ea eaee eee eaeaeseeseaeaeeeeeeaeeenueeneaneaes TURUT TERGUGAT III ;PENGADILAN NEGERI tersebut

(Hukum AgrariaIndonesia :Sejarah Pembentukan Undangundang Pokok Agraria, Isi danPelaksanaan, Hlm. 272. Ed.

Menurut Van Vollen Hoven sebagaimana dikutip dalam bukuHukum Adat dan Modernisasi Hukum (Terbitan FH UIll, 1998, hal. 169)bahwa hukum adat adalah hukum asli sekelompok penduduk di Indonesiayang terikat karena hubungan genealogis (kesukuan) atau teritorial (desa)(Pasal 131 dan 163 Indische StaatsregelingS.18552).29.Bahwa pengakuan terhadap hukum adat dan hakhak tradisional knususnyadalam bidang Agraria diatur pula dalam pasal 3 Undangundang Nomor 5tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria

Lebih lanjut dalam Pasal 5 ayat (1) Permen Agraria dan Tata Ruang10/2016 mengatur bahwa: masyarakat hukum adat atau masyarakatyang berada dalam kawasan tertentu mengajukan permohonanpenetapan hak komunal atas tanah masyarakat hukum adat danmasyarakat kepada Bupati/Walikota atau Gubernur.Permohonan tersebut diajukan oleh kepala adat atau perwakilanmasyarakat yang berada dalam kawasan tertentu, dengan dilengkapisyarat antara lain:i. riwayat masyarakat hukum adat dan riwayat tanahnya, apabilapemohon

Dalil Penggugat angka 8 halaman 5, mengenai Eigendom Vervonding,bahwa hak Eigendom atas tanah berasal dari sistem hukum perdata barat.Sedangkan setelah kemerdekaan pengakuan hak kepemilikan diatur dalamUndangundang Pokok Agraria (UU Nomor 50 Tahun 1960) yang ditujukansebagai hukum Agraria Nasional, sehingga hak Eigendom harus dikonversimenjadi jenis hak tanah yang sesuai.

Daerahdaerah yang sangat padat (kepadatan penduduk 401 keatas)luas maksimum penguasaan tanah pertanian adalah 5 Ha untuk sawahatau 6 Ha untuk tanah kering.Oleh karena UndangUndang Pokok Agraria telah mengatur secarajelas dan tegas tentang pembatasan penguasaan lahan, sebenarnya Penggugatmenunjukkan bukti kKepemilikan Tanah Kelebihan Maksimum yang menjadidasar Kepemilikan Tanah Penggugat yang diakui oleh Negara.5.

No. 245 K/Pdt//2007Bahwa dengan demikian jelas di mana objek tanah sengketa yangterletak di RT O08/RW 04 adalah Tanah Milik Yayasan Kong Koan exPerponding No. 6389 berdasarkan Perjanjian Pelepasan Hakhak No. 212tanggal 19 November 1954 yang tidak pernah berurusan perkara denganTerbantah selaku Pemohon Eksekusi karena Yayasan Kong Koan di luar pihakdengan dikeluarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 839 tanggal 5Juni 1973 oleh Kepala Direktorat Agraria DKI dan surat Keterangan PendaftaranTanah

No. 453/JB/1984 oleh Kepala Kantor Agraria Jakarta Barat serta SuratSituasi Pengukuran Suku Dinas Tata Kota Jakarta Barat SPU No.0028/JB/2003;Bahwa karena objek tanah sengketa telah dikuasai oleh pihak lain dimana Yayasan Kong Koan tidak dapat memberikan ganti rugi kepada pihakpihak yang menguasai tanah tersebut yang berdasarkan pernyataan KeputusanRapat Yayasan Perkuburan Jelambar llir No. 249 tanggal 16 Mei 1997, dihadapan Notaris di Jakarta Bandono Raden Ayu Mahyastoeti Notonagoro, SH.

tersebut bukanlagi menjadi tanah Yayasan Kong Koan/Yayasan Perkuburan Jelambarllir.Bahwa sangat tidak mengerti pertimbangan Hakim pertama tanah objeksengketa ex Verponding 6.389 sisa, yang mempunyai hak Chinesche Raadde Batavia yang diberikan kepada Yayasan Kong Koan atas dasarperjanjian pelepasan hak No. 212 tanggal 19 November 1954 yang dibuatdi hadapan Eliza Pondang selaku Notaris Penggant;Bahwa dengan surat keterangan pendaftaran tanah No. 839 tanggal 5 Juli1973 ditandatangani Kepala Direktorat Agraria

terhadapketiga sertifikat tersebut ;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikandalildalil gugatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitumgugatannya;Menimbang, bahwa tentang Petitum kesatu akan dipertimbangkan setelahPetitum lainnya;Menimbang, bahwa terhadap Petitum kedua akan dipertimbangkansebagai berikut;Halaman 11 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 187/Pdt.G/2021/PNCkrMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 5 Undangundang Nomor 5 Tahun1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria

(UUPA) yang berbunyi,Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukumadat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara,yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia sertadengan peraturanperaturan yang tercantum dalam Undangundang ini dandengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkanunsurunsur yang bersandar pada hukum agama;Menimbang, bahwa perjanjian over kredit rumah tersebut menurut hukumadat merupakan

panggilanmenurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebuttidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat dan Turut Tergugat yangtelah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangandan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakantidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek dan berdasarkanseluruh pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;Memperhatikan, Pasal 125 HIR, Pasal 5 UndangUndang Pokok Agraria

Suiswandinah berdasarkan Pendaftaran Peralihan Hak tertanggal30 Oktober 2009 yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Tergugat telahmengandung cacat hukum) sehingga harus dibatalkan sebagaimanadiatur dalam Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1999 Pasal 1 ayat14 pembatalan hak atas tanah adalah pembatalan keputusanpemberian suatu hak atas tanah Sertipikat hak atas tanah karenaputusan tersebut mengandung cacat hukum administratif dalamHalaman 13 dari 44 Halaman Putusan Perkara Nomor : 38/G/2013/PTUNSRG29s26

Suiswandinah yang terletakdi Pamulang Barat, Kabupaten Tangerang Propinsi Jawa Barat(sekarang Propinsi Banten) sebagaimana diatur dalam PeraturanMenteri Agraria No. 9 Tahun 1999 Pasal 107 (a) adalah : kesalahanprosedur dan (i) kesalahan lainnya yang bersifat administratif,mengingat keputusan penerbitan objek sengketa tidak proseduralsebagaimana dijelaskan dalam UUPA No.5 Tahun 1960 (UndangUndang Pokok Agraria) Pasal 19 ayat (2) pada point 1 disebutkan :pendaftaran tanah meliputi pengukuran, perpetaan

Berdasarkan hukum agraria, makaTanah Sengketa tersebut adalah Hak milik G. SUMO;Hal. 11 dari 16 hal. Put.

Mimbaan, sehingga akhirnyaatas Tanah Sengketa tersebut telah balik nama menjadi atas nama G.SUMO, Nomor buku pendaftaran C 1634.Bahwa, dengan bukti T2 tersebut, sebenarnya telah terpenuhi unsur terangdan tunai, dan seharusnya telah terbukti Secara sah, serta seharusnya orangmendapatkan hakhak tersebut mendapatkan perlindungan hukum;Bahwa, akan tetapi Majelis Hukum Judex Facti tidak mempertimbangkannyaberdasarkan hukum adat (Ssebelum berlakunya UndangUndang No. 5 Tahun1960 tentang UndangUndang Pokok Agraria

Oleh karena sebelum berlakunya UndangUndang PA (UndangUndang No. 5 Tahun 1960) di Indonesia terjadidualisme hukum dalam bidang agraria. Dimana untuk hak barat berlakuhukum BW yang mengatur tentang tanah, dan untuk tanah milik pribumiberlaku hukum adat.

disquatificatoire exeptie), karena Penggugatdalam gugatannya menyatakan diri sebagai nominan berdasarkan putusanPengadilan Negeri Gianyar dimana Putusan Pengadilan Negeri Gianyartersebut belum mempunyai No. 17/Pdt.G/2015/PN.GIN. tertanggal 21Desember 2015 bukan tanggal 25 Desember 2015, kekuatan hukum yangtetap (In Kracht) sehingga belum dapat dipergunakan sebagai landasanhukum dalam melakukan perbuatan hukum sedangkan mengenai Nominandalam kepemilikan Tanah di Indonesia tidak dikenal dalam hukumTanah/Agraria

Indonesia Khususnya Hukum Agraria yang diatur dalamUndangUndang No.5 Tahun 1960 tentang UndangUndang Pokok Agraria ; 2.