Ditemukan 10035 data
352 — 401
Artinya, jika Tergugat tidakmenetapkan objek sengketa aquo sebagaimana dimaksudpada Pasal 49 huruf b Undangundang Nomor 5 tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dikhawatirkanakan terjadi gangguan atau persoalan yang akan sangatberdampak negatif terhadap stabilitas dan kelancaranpembangunan Kota Batam ; Bahwa sebahagian besar perusahaan telah melaksanakanpembayaran Tunjangan Hari Raya dan Melaksanakanpembayaran kenaikan Upah Pekerja berdasrkan UpahMinimum Sektoral berdasarkan Surat Keputusan
68 — 15
Penerimaan beras raskin untuk Desa Sindangsari Kecamatan CisompetKabupaten Garut tahun 2015 khususnya RW. 02 berdasrkan catatansaksi adalah sebagai berikut :e Bulan Februari 2015 sebanyak 1 kali.e Bulan Maret 2015 sebanyak 1 kalie Bulan April 2015 sebanyak 1 kalie Bulan Mei 2015 sebanyak 1 kaliHalaman 22 dari Halaman 159 Putusan No.41/Pid/Sus/TPK/20 18/PN.
66 — 12
saudara Nur Abidin Andi Arung tidak setiap hariberada di lokasi untuk mengawasi pekerjaan.Menimbang,bahwa selai saksi Ade Charge Terdakwa juga menghadikanAhli sebaia berikut :1.Dr.SUHERMAN,SH,.MH, memberikan keterngan dibawah Sumpah sebagaiberikut :Bahwa kesaksian Ahli sebagai Ahli dibidang Hukum Administrasi Negara;Bahwa tujuan dilakukan Audit yaitu untuk mendapatkan keadilan, kepastiandan kemafaatah hukum;Bahwa sifat Audit adalah : mengakibatkan akibat hukum jika final, Hasil audittidak boleh berdasrkan
ANDI GUNAWAN
Terdakwa:
1.SUGIJONO Bin JAMIUN
2.ASMAR, S.IP.
417 — 376
Rp. 169.957.800, berdasrkan SP2D Nomor : 0692 / PPKD / SP2D LS/03/ 2019 tanggal 29 Maret 2019;e Tahapan II Rp. 339.915.600,, berdasarkan SP2D Nomor : 4265 / PPKD / SP2D /LS / 08/2019 tanggal 6 Agustus 2019;e Tahapan Ill Rp. 339.915.600, berdasarkan SP2D Nomor : 9438 / PPKD / SP2D /LS / 12/2019 tanggal 27 Desember 2019;e Adapun pencairan Bantuan Keuangan adalah hanya 1 (satu) kali saja yaknisebesar Rp. 81.970.000, berdasarkan SP2D Nomor : 0691 / PPKD / SP2D / 03 /2019 tanggal 29 Maret 2019;Saksi tidak
985 — 635 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang. Dalam putusan itu, judex factie membebaskan Terdakwa ... [Selengkapnya]
Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah mempunyai hubungan kausalsecara yuridis yang mengakibatkan kerugian keuangan negara yangcukup signifikan jumlahnya yaitu sebesar Rp337.447.859,87 (tiga ratustiga puluh tujuh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratuslima puluh sembilan rupiah koma delapan puluh tujuh rupiah)berdasrkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negaraoleh BPKP Provinsi Sumatera Barat ;.
61 — 20
keterlambatan kerja selama 12 (duabelas) hari sebesar Rp. 15 jutaan dan telah dibayarkan ke Kas Negara;HARIANISBahwa, saksi tidak mempunyai hubungan apaapun dengan terdakwa;Bahwa Saksi sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD)hanyamelakukan pencairan pada saat pencairan termyn ke 1, sedangkanuntuk termyn ke 2 dan ke 3 dilakukan oleh Kuasa BUD yang baru yaituSaksi JAMAL, karena saksi mengundurkan diri sebagai Kuasa BUDdikarenakan merawat orang tua yang sedang sakit;Bahwa saksi melakukan pencairan dana berdasrkan
Terbanding/Penggugat : Mayor .Purn, drg. SWANLY HARTONO
Terbanding/Turut Tergugat I : TETTY YOESMIATHIE
Terbanding/Turut Tergugat II : SUKO HANDOYO
Terbanding/Turut Tergugat III : FAUZI RAHARJO, S.H
Terbanding/Turut Tergugat IV : Kantor Pertanahan Kab. Magelang
Turut Terbanding/Tergugat II : NUNUK SETIAWATI alias GIAM GIOK ING
102 — 74
Nomor 1400.K/Pdt/2012 disebut sebagai penguasa.Selanjutnya berdasrkan ketentuan pasal 1 angka 6 Jo pasal 1 angka 2UndangUndang Nomor 5 tahun 1986 tentang perailan tata usaha Negarasebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9 tahun 2004dan terakhir kali diutbah dengan UndangUndang Nomor 51 tahun 2009disebut sebagai :badan atau pejabat tata usaha Negara yangmelaksanakan urusan pemerintah berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku..
310 — 135
barang barang yang dikirim ke lapangan belum dipasang belumdihitung prestasi;oBahwa bobot pekerjaan yang dilaksanakan mulai pabrikasi, coating,galvanis pengiriman dan pemasangan ;o Bahwa prosentase penyelesaian perkerjaan dihitung dari pekerjaan yangdialakukan bukan selesainya pekerjaan yang dialakaukan ;o Bahwa pada pekerjaan selesai 75 % Terdakwa ikut tanda tangan;o Bahwa proyek pembuatan pagar tralis goa karang bolong dan goa karangduwur kontrak jadi satu;1.114oBahwa cara penghitungan pembayaran berdasrkan
72 — 11
MAHFUD, terdakwa dalamperkaralain yang telah diputus di Pengadilan Tipikor Bandungsekarang tingkat Kasasi,yang pada saat itu menjabat Kepala Bidang Sarana danPrasarana DinasPendidikan Kabupaten Sukabumi ditunjuk sebagai KuasaPengguna Anggaran(KP A) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sukabumi Nomor820/Kep. 7271BKD/20 1 0 tanggal 02 Nopember 2010.Bahwa benar, berdasrkan Surat Keputusan Kepala DinasPendidikan KabupatenSukabumi Nomor : 027/Kep1272/Disdik tertanggal OS Oktober2010 telahdibentuk Panitia
130 — 280
sajaBahwa selama penyaluran dana Bansos tersebut tidak pernahdilaporkan kepada Bupati, akan tetapi dilaporkan apabila adaperubahan anggaran sajaBahwa proposal masuk kebagian umum dan diteruskan ke BupatiBahwa dalam penyaluran dana bantuan sosial tersebut tidak adaketentuan berapa besarannya dan memberikan bantuan tersebutberdasarkan tingkat kewajaran sajaBahwa selama pelaksanaan penyaluan dana bantuan sosial tersebut,tidak pernah dilakukan evaluasi hanya berdasarkan kepercayaansajaBahwa pelaksanaan nya berdasrkan
80 — 25
Bahwa dengan adanya kekurangan Fisik pekerjaan tersebut kemudiandihitung kekurangan pekerjaan oleh pihak BPKP berdasrkan Laporan HasilAudit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP PerwakilanProvinsi Jawa Barat Nomor : SR97441PW1 0/5/2071 0 tanggal 1 November2010 jumlah kerugian keuangan NegaraJOaerah sebesar Rp.525.715.119.58 (lima ratus dua puluh lima juta tujuh ratus lima belas ribuseratus sembilan belas rupiah koma lima puluh delapan sen) denganperincian : Nilai Fisik menurut KontrakICCO
43 — 32
Pemberitahuan terhadap orang tua calon siswa tentang penerimaansiswa tambahan melalui SMS dan bersifat rahasia untuk menghindarimembludaknya peminat.Kemudian saksi menanggapi apa saja yang diperlukan oleh sekolahagar didata, namun jangan dimasukkan dalam RAPBS tahun 2010/201 1sebab akan mempersulit dalam laporan pertanggung jawaban APBS; Bahwa dalam rapat diberitahu oleh kepala sekolah bahwa SMAN 2Banjarbaru berdasrkan SK Dirjen ditunjuk sebagai SMA Model SKMPBKLPSB (Sekolah Kategori MandiriPendidikan
44 — 6
Tanggal 4 Oktober 2013 sebesar Rp. 2.500.000,Tanggal 6 Nopember sebesar Rp. 2.000.000,Dengan jumlah Rp. 29.000.000,Bahwa berdasrkan pengakuan SELVA AYU ARISCA sebelum adanyapenarikan dana tabungan tanggung renteng Sdr. SELVA AYU ARISCA tidakpernah disuruh oleh Sdr. NASUTIYON untuk setor kerekeningnya. Dan setoran Sdr. SELVA AYU ARISCA yang tertinggiberdasarkan pengakuannya adalah sebesar Rp. 50.000.000, keRekening Sdr.
104 — 35
., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan di Penyidik, dan benar semuaketerangan yang diberikan kepada Penyidik tersebut;Bahwa ahli bekerja sebagai PNS dibagian Biro Pembangunan Propinsi BangkaBelitung ;Bahwa Ahli memiliki keahlian di bidang bangunan gedung tentang perencanaan danperhitungan .Bahwa Ahli bekerja sejak tahun 2007 sebagai PNS di Dinas PU tidak ada sertifikasiuntuk keahlian tetapi berdasrkan pendidikan dan pengalaman .Bahwa pada
179 — 56
memilikisertifikasi di bidang Kepabeanan dari Departemen Keuangan;Bahwa menurut ahli impor adalah memasukan barang diluar wilayahIndonesia ke Wilayah Pabean Indonesia;Bahwa menurut ahli dokumen wajib yang harus dilengkapi dalam imporsuatu barang adalah Commercial Invoice, Packing List, Bill Of Lading danCertificate of Origin;Bahwa menurut ahli impor tidak ada perbedaan impor borongan denganimpor umum, namun impor borongan tersebut hanyalah istilah dalampenangannya;Bahwa importir mengetahui barang yang di impor berdasrkan
150 — 86
rohani;Bahwa ahli pernah memberikan keterangan di hadapan penyidikKejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan;Bahwa ahli membenarkan keterangan saksi pada Berita AcaraPemeriksaan (BAP) di Penyidik Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan;Bahwadasar ahli melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negaradalam Pengelolaan Keuangan RSUD Kota Pinang yakni kelebihanpembayaran sebesar Rp.1.511.427.219, (Satu Milyar Lima RatusSebelas Juta Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus SembilanBelas Rupiah) Tahun 2014 adalah berdasrkan
67 — 46
II Kitab UndangUndang Hukum Perdata telah dihapus oleh UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokokAgraria(UUPA);Bahwa berdasarkan Pasal V KetentuanKetentuan Konversi dalam UUPAdisebut sebagai berikut :Hak Opstal dan Hak erpracht untuk perumahan, yang ada pada mulaiberlakunya UndangUndang ini, sejak saat tersebut menjadi hak gunabangunan tersebut dalam pasal 35 ayat (1) yang berlangsung selama sisawaktu hak opstal dan hak erpacht tersebut, tetapi selamalamanya 20tahun.Bahwa berdasrkan
DR. H. Ridwan S. Sos., MSI
Tergugat:
1.Hj. Listifa
2.Gusti Sjofiatri
Turut Tergugat:
PT Safar Arroyyan Travelindo
205 — 83
Safar Arroyyan Wisata yang saat ini menjadi PT.Safar Arroyan Travelindo ;Bahwa Penggugat menitipbkan dana investasai sebesar Rp. 250.000.000,00(dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai tdengantanggal 27 Maret belumdikembalikan kemudian Pengguggat meivestasikan lagi sebesar Rp.700.000.000.00 (tujuh ratus juta rupiah) Bahwa berdasrkan berdasarkanKesepakatan Dana Titipan Investasi Tanpa Jaminan yang ditandatangani ParaTergugat tertanggal 28 Agustus 2017, Para Tergugat harus melaksanakankewajibannya
225 — 89
Sakit Siloam Hospitals, dan rawat jalan cederatangan RS Siloam Hospital dari jawaban Tergugat, tidak pernah ada klaimyang didasarkan kepada Bukti P6a dan P6b, yang diajukan oleh Penggugatkepada Tergugat;Menimbang bahwa, dari bukti Penggugat P6a danP6b merupakan Fotokopi Invoice namun bukti bukti tersebut tidak dapatdiperlinatkan aslinya oleh Penggugat, dan berdasarkan Pasal 1888,kekuatan bukti suatu akta terletak pada memperliharkan aslinya, oleh karenaPenggugat tidak dapat memperlihatkan aslinya berdasrkan
Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah(Bupati) melalui Sekretaris Daerah.Bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa sebagai Kepala badan Diklat PIMIV Angkatan Ke4 (empat) Tahun 2013 berdasrkan Peraturan Bupati SelumaNo.32 Tahun 2010 tanggal 20 Desember 2010 yang berbunyi sebagai berikut :1. Pelaksanaan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifatspesifik di bidang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.2.