Bahwa benar honorarium Pegawai Non PNS / Tenaga Honorer UPSPasar Kemiri Muka untuk bulanbulan April sampai dengan Desember2009 setelah cair dari Bendahara Pengeluaran Pembantu, diterima dandibayarkan langsung oleh terdakwa sendiri kepada para Tenaga Honorer,namun dari dana yang cair dan diterima terdakwa sebesar Rp.15.000.000, (lima belas juta rupiah) per bulan yang dibayarkan kepadapara Tenaga Honorer hanya sebesar Rp. 5.000.000, (lima jura rupiah)saja per bulan yang dibayarkan untuk 5 orang Pegawai

Non PNS /Tenaga Honorer;13.

Suhendra tidak dibayarkansama sekali kepada para Pegawai Non PNS / Tenaga Honorer di UPSPasar Kemiri Muka dimaksud, melainkan dipergunakan untukkepentingan pribadi;9) Bahwa honorarium PegawaiNon PNS / Tenaga Honorer UPS PasarKemiri Muka untuk bulanbulan April sampai dengan Desember 2009setelah cair dari Bendahara Pengeluaran Pembantu, diterima dandibayarkan langsung oleh terdakwa sendiri kepada para Tenaga Honorer,namun dari dana yang cair dan diterima terdakwa sebesar Rp.15.000.000, (lima belas

juta rupiah) per bulan yang dibayarkankepada para Tenaga Honorer hanya sebesar Rp. 5.000.000.

Suhendra tidak dibayarkan sama sekali kepada para Pegawai NonPNS / Tenaga Honorer di UPS Pasar Kemiri Muka dimaksud, melainkandipergunakan untuk kepentingan pribadi;4) Bahwa honorarium Pegawai Non PNS / Tenaga Honorer UPS PasarKemiri Muka untuk bulanbulan April sampai dengan Desember 2009setelah cair dari Bendahara Pengeluaran Pembantu, diterima dandibayarkan langsung oleh terdakwa sendiri kepada para Tenaga Honorer,namun dari dana yang cair dan diterima terdakwa sebesar Rp.15.000.000, (lima betas

Suhendar untuk memberikan jasa sebagai tenaga keamanan diPT. LAJU MAKMUR SENTOSA (in casu Tergugat) sejak tanggal 1 Oktober2014 sampai dengan Mei 2015 (atau sekitar baru 7 bulan), karena adanyaperjanjian kerjasama antara Sdr. Suhendar dengan PT.

Suhendar untuk memberikan jasasebagai tenaga keamanan di PT. LAJU MAKMUR SENTOSA (in casuTergugat) sejak tanggal1 Oktober 2014 sampai dengan Mei 2015 (atau sekitarbaru 7 bulan), karena adanya perjanjian kerjasama antara Sdr. Suhendardengan PT. LAJU MAKMUR SENTOSA (in casu Tergugat), yangkeberadaannya dan penempatan Penggugat PT.

Suhendaruntuk memberikan jasa sebagai tenaga keamanan di PT. LAJUMAKMUR SENTOSA (in casu Tergugat) sejak tanggal 1 Oktober 2014 sampaidengan Mei 2015 (atau sekitar baru 7 bulan), karena adanya perjanjiankerjasama antara Sdr. Suhendar dengan PT.

Laju Makmur Sentosa dan ditempatkan untukmemberikan jasa sebagai tenaga keamanan di PT. Laju Makmur Sentosa sejaktanggal 01 Oktober 2014 sampai dengan Mei 2015 karena adanya Perjanjiankerjasama antara Sdr. Suhendar dengan PT.

Rasid Ahmadi yang dalammemberikan kesaksiannya dibawah sumpah;eonnn Menimbang, bahwa perselisihnan hubungan industrial antara Penggugatdan Tergugat telah dimediasikan pada Kantor Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasidan Sosial Kota Cimahi dan mediator dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi danSosial Kota Cimahi telah mengeluarkan anjuran dengan Nomor 560/2186/Disnakertransos tertanggal 10 Juli 2015 dengan Risalah Penyelesaian PemutusanHubungan Kerja tertanggal 06 Agustus 2015 dan atas anjuran tersebut

terdakwa berangkat sendiri sambilmengeluarkan katakata makian kepada terdakwa hingga membuat terdakwajengkel dan emosinya memuncak kemudian secara spontan korban SARIRAHMAWATI (almarhum yang merupakan istri siri terdakwa) yang padawaktu itu tiduran sambil bermain hp tersebut langsung terdakwa dudukibadanya sambil ke dua kakinya dikempit dengan kaki terdakwa selanjutnyatangan kanan terdakwa memiting leher belakang kepala korban SARIRAHMAWATI (almarhum yang merupakan istri siri terdakwa) dengansekuat tenaga

sedangkan tangan kiri terdakwa juga mencekik leher korbanSARI RAHMAWATI (almarhum yang merupakan istri siri terdakwa) denganmenggunakan ujung jari tangan kiri dengan ditekan ke dua tangan yangmenggunakan tenaga sekuatnya dan semakin keras sehingga semakin lamajuga kondisi korban SARI RAHMAWATI (almarhum yang merupakan istrisiri terdakwa) semakin lemas dan mengeluarkan darah dari dalam mulutnyahingga akhirnya tidak bergerak lagi sampai meninggal dunia di atas kasurtanpa alas yang ditiduri ;Dan setelah

sedangkan tangan kiriterdakwa juga mencekik leher korban SARI RAHMAWATI denganmenggunakan ujung jari tangan kiri dengan ditekan ke dua tangan yangmenggunakan tenaga sekuatnya dan semakin keras sehingga semakin lamajuga kondisi korban SARI RAHMAWATI semakin lemas dan mengeluarkandarah dari dalam mulutnya hingga akhirnya tidak bergerak lagi sampaimeninggal dunia di atas kasur tanpa alas yang ditiduri ;Bahwa setelah korban SARI RAHMAWATI benar benar sudah meninggaldunia setelah dicekik oleh terdakwa

sedangkan tangan kiriterdakwa juga mencekik leher korban SARI RAHMAWATI denganmenggunakan ujung jari tangan kiri dengan ditekan ke dua tangan yangmenggunakan tenaga sekuatnya dan semakin keras sehingga semakin lamajuga kondisi korban SARI RAHMAWATI semakin lemas dan mengeluarkandarah dari dalam mulutnya hingga akhirnya tidak bergerak lagi sampaimeninggal dunia di atas kasur tanpa alas yang ditiduri ;Ad. 3 Unsur menghilangkan jiwa orang lain;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap

Kerja Dan Transmigrasi untuk pencatatandan penyelesaian perselisihan antara Tergugat dan Penggugat;Bahwa pada tanggal 23 September 2014, Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi memangil Tergugat dan Penggugat Pangilan Mediasi I, tapitidak mencapai kesepakatan antara Tergugat dan Penggugat;Hal. 3 dari 14 hal.

Nomor 493 K/Pdt.SusPHI/2015Bahwa pada tanggal 29 September 2014, Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi memanggil Tergugat dan Penggugat Pangilan Mediasi Il, tapitetap tidak mencapai kesepakatan antara Tergugat dan Penggugat;Bahwa pada tanggal 30 September 2014, Tergugat mengeluarkan suratPangilan kepada Penggugat yang di tanda tangani oleh Sdr YoyokWardoyo selaku Kepala Area yang terindikasi untuk kualifikasi Penggugatmengundurkan diri.

Sedangkan Penggugat dan Tergugat dalam prosespenyelesaian perselisihan;Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2014, Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi memangil Tergugat dan Penggugat Pangilan Mediasi III, tapitetap tidak mencapai kesepakatan antara Tergugat dan Penggugat;Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2014, Dinas Tenaga Kerja DanTransmigrasi akhirnya mengeluarkan anjuran atas perselisinan tersebut danatas anjuran tersebut, pada tanggal 04 November 2014, anjuran telahPenggugat jawab;Bahwa pada tanggal 04 November

Bahwa mengingat SK Demosi tersebut tidak mempunyai dasar yang jelastidak diatur dalam PP (Peraturan Perusahaan) perjanjian kerja sertabertentangan dengan UndangUndang Ketenaga Kerjaan maka SK Demositersebut batal demi hukum;Bahwa sejak Tergugat mengeluarkan SK Demosi kepada Penggugat,dimana atas SK Demosi tersebut, telah terjadi perselisihan antaraPenggugat dengan Tergugat sedang sampai saat ini perselisihan tersebuttidak ada jalan penyelesaian meskipun telah dilkukan mediasi oleh mediatorDinas Tenaga

Bahwa Judex Facti salah dalam menerapkan hukum = dalampertimbangannya karena telah mengambil alin untuk dijadikanpertimbangannya sendiri anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Provinsi Bengkulu, sedangkan Judex Facti tidak memberikandasar dan alasan untuk pengambilalihnan pertimbangan tersebut,sebagaimana pertimbangan pada halaman 20 Putusan PengadilanHubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bengkulu a quo yangmenyatakan:Menimbang, bahwa silang sengketa dalam perkara a quo bermula

Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadapPenggugat secara lisan dengan alasan Toko Sepi pada bulan September2016 dan menurut keterangan Tergugat pada poin (2) dalam Anjuran DinasSosial dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin yang pada intinya: kondisiPerusahaan Tergugat dalam keadaan sepi dan tidak banyak omzet lagi.Sehingga dilakukan pengurangan/efesiensi terhadap Tenaga Kerja.Adalahbertentangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan UndangUndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Oleh karena Tergugat dalam Memutuskan Hubungan Kerjaterhadap Penggugat secara lisan dengan alasan toko sepi pada bulanSeptember 2016 dan menurut keterangan Tergugat pada poin (2) dalamAnjuran Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin yang pada intinya:kondisi Perusahaan Tergugat dalam keadaan sepi dan tidak banyak omzetlagi sehingga dilakukan pengurangan/efesiensi terhadap tenaga kerja yangtidak dibuktikan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang UndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Pasal 164 ayat (2), adalahbertentangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang UndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 164 ayat (2) tersebut.Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh TergugatHal. 2 dari 12 hal.Put.Nomor 794 K/Pdt.SusPHI/2017terhadap Penggugat secara lisan dengan alasan toko sepi pada bulanSeptember 2016 dan menurut keterangan Tergugat pada poin (2) dalamAnjuran Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin yang padaintinya: kondisi Perusahaan Tergugat

Oleh karena perusahaanTergugat dalam memutuskan hubungan Kerja dengan alasan toko sepipada bulan September 2016 dan menurut keterangan Tergugat pada poin(2) dalam Anjuran Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin yangpada intinya: Kondisi Perusahaan Tergugat dalam keadaan sepi dan tidakbanyak omzet lagi.

Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadapPenggugat secara lisan dengan alasan Toko Sepi pada bulan September2016 dan menurut keterangan Tergugat pada poin (2) dalam Anjuran DinasSosial dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin yang pada intinya: kondisiPerusahaan Tergugat dalam keadaan sepi dan tidak banyak omzet lagi.Sehingga dilakukan pengurangan/efesiensi terhadap Tenaga Kerjayangtidak membayar upah Penggugat sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

TERGUGAT;Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah memohonpembatalan terhadap keputusan Tergugat yaitu berupa: Surat Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Provinsi Kepulauan Riau Unit Pelayanan Teknis Daerah(UPTD) Pengawas Ketenagakerjaan Kota Batam No. 700/436/DTKT4.BTM/XII/2019 tentang Pehitungan dan Penetapan Pembayaran UpahHal 2 Penetapan Dismissal Proses Perkara Nomor : 1/G/2020/PTUNTPIKerja Lembur An. Yeremias Beda Sili (eks.

Tenaga Satuan PengamananPT. CIPTATAMA Griya Prima.

Administrasi Pemerintahan yang juga disebut keputusan tatausaha Negara atau keputusan administrasi Negara yang selanjutnya disebutkeputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/ataupejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan (Pasal1 angka3 Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian SengketaAdministrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif) ; Menimbang, bahwa keputusan yang dimohonkan pembatalannyaadalah Surat Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga

Tenaga Satuan Pengamanan PT.CIPTATAMA Griya Prima.

Saksi Sumarno, untuk dibayarkan kepada tenaga kerja harian lepas.c.

Saksi Sumarno, untuk dibayarkan kepada tenaga kerjaharian lepas.c.

,MTe Bendahara Pengeluaran SNVT : Monalisa, S.Ape Tim Teknis Kabupaten/Kota : Thamrin Asnawi,SEe KM (Konsultan Managemen Provinsi) : Firmansyah, SEdan Siti Hasanah, STe Koordinator Fasilitator : Ratno Supriyadi,SP (Terdakwa)e Tenaga Fasilitator Lagangan Desa Asahan : Edi SyahputraSitorus, ST, Risdiyanto dan Indra Setiawan, SHe Tenaga Fasilitator Lapangan Desa Bungkuk : Sahbudine Tenaga Fasilitator Lapangan Desa Peniangan : Harist Ariffiansyahe Tenaga Fasilitator Lapangan Desa Gunung Mas ~ : MArif

Bin Idhamselaku Tenaga FasiltatorLapangan Desa Asahan Kecamatan Jabung sebesar Rp. 9.000.000,(Sembilan Juta Rupiah)d) Saksi Harist Ariffiansyah Bin Suharjoselaku Tenaga FasiltatorLapangan Desa Peniangan Kecamatan Marga Sekampung sebesarRp. 15.000.000, (Lima Belas Juta Rupiah)e) Saksi M. Arif Satria Mandala, Amd.

Koordinator Fasilitator : Ratno Supriyadi,SP(Terdakwa)e Tenaga Fasilitator Lagangan Desa Asahan : Edi SyahputraSitorus, ST, Risdiyanto dan Indra Setiawan, SHe Tenaga Fasilitator Lapangan Desa Bungkuk : Sahbudine Tenaga Fasilitator Lapangan Desa Peniangan : HaristAriffiansyahe Tenaga Fasilitator Lagpangan Desa Gunung Mas ~ : MArif SatriaMandala, Amd.

CAKRABUANA Consultan dan saksi merupakan tenaga AhliPemberdayaan dari PT. CAKRABUANA Consultan tersebut.;Bahwa sepengetahuan saksi PT.

Bin Idhamselaku Tenaga FasiltatorLapangan Desa Asahan Kecamatan Jabung sebesar Rp.9.000.000, (Sembilan Juta Rupiah)Saksi Harist Ariffiansyah Bin Suharjoselaku Tenaga FasiltatorLapangan Desa Peniangan Kecamatan Marga Sekampungsebesar Rp. 15.000.000, (Lima Belas Juta Rupiah)Saksi M. Arif Satria Mandala, Amd.

Bahwa pada tanggal 03 Juni 2016, PARA PENGGUGAT menyampaikanJawaban atas Anjuran Mediator HlSyaker Dinas Tenaga Kerja KabupatenBekasi melalui surat No. 06/PTP FSBBKASBI PT.MAJ/VI/2016, tertanggal 03Juni 2016, yang pada intinva PARA PENGGUGAT Menolak anjuranMediator HlSyaker Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi untuk seluruhnya.11.

Kerja No. 04 Tahun 1994sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 06Tahun 2016 dan Nota Pemeriksaan Disnaker Kab.

Bekasi.18.Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pengawas Tenaga Kerja DisnakerKab. Bekasi, terbukti bahwa TERGUGAT telah melakukan pelanggaran normaketenagakerjaan.

Namun sampai saat ini TERGUGAT tidak menjalankan NotaPemeriksaan Dinas Tenaga kerja kabupaten Bekasi yang sudah disampaikanke TERGUGAT.19.Bahwa oleh karena dalam proses mediasi tidak menghasilkan kesepakatan,Mediator HlSyaker Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi mengeluarkananjuran, Nomor : 567/2384/HlSyaker/V/2016 tertanggal 25 Mei 2016 perihal"ANJURAN, yang menganjurkan:19.1.

(Foto Copy dariFoto Copy);Surat Keterangan Dinas Tenaga Kerja Kab. Bekasi tas NotaPemeriksaan Terkait Pelanggaran Norma Ketenagakerjaan di PT. MekarArmada Jaya atau Tergugat. (Foto Copy dari Asli).Surat Jawaban Para Penggugat Atas Anjuran Mediator HlSyaker padaDinas Tenaga Kerja Kab. Bekasi. (Foto Copy dari Foto Copy);Tanda bukti Sertifikat dan Penghargaan atas nama Sdr. Saino. (FotoCopy dari Asli);Tanda bukti Sertifikat dan Penghargaan atas nama Sdr. Iman Saefulloh.

Als PRAYUDAALPAYAR Als YUDA Bin ISMAIL (Alm) menyimpan dan mengedarkansediaan farmasi atau menjual obat tersebut tidak memenuhi standar /persyaratan keamanan dan mutu pelayanan farmasi serta terdakwa tidakmemiliki keahlian dan kewenangan yaitu terdakwa hanya berlatar pendidikanterakhir Madrasah Kelas Il (Tidak tamat), dan terdakwa tidak mempunyai latarbelakang pendidikan kefarmasian baik sebagai Apoteker maupun AsistenApoteker dan terdakwa juga tidak mempunyai sertifikasi uji kompetensisebagai tenaga

Als PRAYUDAALPAYAR Als YUDA Bin ISMAIL (Alm) menyimpan dan mengedarkansediaan farmasi atau menjual obat tersebut tidak memenuhi standar /persyaratan keamanan dan mutu pelayanan farmasi serta terdakwa tidakmemiliki keahlian dan kewenangan yaitu terdakwa hanya berlatarpendidikan terakhir Madrasah Kelas Il (Tidak tamat), dan terdakwa tidakmempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian baik sebagai Apotekermaupun Asisten Apoteker dan terdakwa juga tidak mempunyai sertifikasi ujikompetensi sebagai tenaga

izin yang dimiliki, setelan obat diperoleh dapatdilakukan penyimpanan dan penyalurannya sesuai denganperuntukannya dan penyalurannya sesuai dengan peruntukannyadan disimpan sesuai standar obatobat tersebut.Bahwa benar yang dimaksud tidak memiliki keahlian ataukewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian adalah orangyang tidak mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian baiksebagai Apoteker maupun asisten apoteker sementarakewenangan adalah harus mempunyai sertifikasi uji kompetensisebagai tenaga

Als PRAYUDA ALPAYAR Als YUDA Bin ISMAIL(Alm) menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obattersebut tidak memenuhi standar / persyaratan keamanan dan mutupelayanan farmasi serta terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenanganyaitu terdakwa hanya berlatar pendidikan terakhir Madrasah Kelas Il (Tidaktamat), dan terdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikankefarmasian baik sebagai Apoteker maupun Asisten Apoteker dan terdakwajuga tidak mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga

Usahausaha sosial dan usahausaha lain yangmempunyaipengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayarupah atau imbalan dalam bentuk lain;Pasal 1 Angka (4) UU KetenagakerjaanPemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, ataubadanbadan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayarupah atau imbalan dalam bentuk lainnya.3.

tanpa diskriminasl.(2) Penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan tenagakerja pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan,bakat, minat, dan kemampuan dengan memperhatikan harkat,martabat, hakasasi, dan perlindungan hukum.(3) Penempatan tenaga kena dilaksanakan dengan memperhatikanpemerataan kesempatan keyja dan penyediaan tenaga kerja sesuaidengan kebutuhan program nasional dan daerah.Oleh karena itu, dengan adanya fakta SK Mutasi yang berisi Demositerhadap Penggugat menunjukkan

Perundingan melalui Mediator pada Suku Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi (Sudinakertrans) Kota Administrasi JakartaSelatan Karena tidak tercapainya penyelesaian perselisihan melaluiperundingan Bipartit antara Penggugat dengan Tergugat, makaPenggugat melanjutkan penyelesaian perselisinan ini pada tahapmediasi dengan melibatkan pihak Sudinakertrans Kota AdministrasiJakarta Selatan selaku Mediator.

Mitra Sarana Berkah (PT MSB), yang menurutPenggugat mutasi tersebut tidak pernah dikomunikasikan dan dibicarakanterlebin dahulu sebelumnya dengan Penggugat yang telah memiliki masakerja + 11 tahun 4 bulan (vide gugatan Penggugat angka 10);Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 32 ayat (2) UU No. 13 tahun2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi Penempatan tenaga diarahkanuntuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesuai dengankeahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan dengan memperhatikanharkat

, martabat, hak asasi dan perlindungan hukum , selaras denganperaturan tersebut Majelis berpendapat mengenai penempatan tenaga kerja incasu Penggugat adalah menjadi hak daripada Pengusaha in casu Tergugat,namun pelaksanaanya harus tetap didasarkan pada Perjanjian Kerja dan/atauPeraturan Perusahaan yang berlaku;Menimbang, bahwa sesuai bukti P10 dan bukti T6 berupa PeraturanPerusahaan PT.

Mahazan Kesuma BinMahadi membawa 2 )dua) unit teng semprot, 1 (Satu) unit Accu, 2 (dua)buah kasur dan 1 (satu) empenter (alat tenaga surya) ke kebunmasyarakat yang jaraknya sekitar 700 meteran dari Kemp PT LarasPrima Sakti (LPS) tersebut, dan selanjutnya barangbarang tersebutpara Terdakwa bakar, sedangkan 1 (satu) unit TV dibawa pulang kerumah Terdakwa . Sukarni Bin Lamri oleh Terdakwa Ill.

Mahazan Kesuma BinMahadi membawa 2 )dua) unit teng semprot, 1 (Satu) unit Accu, 2 (dua)buah kasur dan 1 (satu) empenter (alat tenaga surya) ke kebunmasyarakat yang jaraknya sekitar 700 meteran dari Kemp PT Larastersebut, dan selanjutnya barangbarang tersebut para Terdakwa bakar,sedangkan 1 (Satu) unit TV dibawa pulang ke rumah Terdakwa I. SukarniBin Lamri oleh Terdakwa Ill. Mahazan Kesuma Bin Mahadi dankemudian TV tersebut dibakar oleh Terdakwa .

LarasPrima Sakti (LPS) berupa 2 (dua) unit timbangan gantung kapasitas 100Kg, 1 (Satu) unit TV yang terdakwa tidak tahu merknya, 1 (Satu) unitempenter (alat tenaga surya), 2 (dua) batang piber egrek panjang 4meteran, 2 (dua) unit teng semprot merk Solo, 1 (Satu) unit accu 100Amper dan 2 (dua) buah kasur tersebut, dilakukan oleh Terdakwa I.Sukanri Bin Lamri, Terdakwa II.

LarasPrima Sakti (LPS) berupa 2 (dua) unit timbangan gantung kapasitas 100Kg, 1 (Satu) unit TV yang terdakwa tidak tahu merknya, 1 (Satu) unitempenter (alat tenaga surya), 2 (dua) batang piber egrek panjang 4meteran, 2 (dua) unit teng semprot merk Solo, 1 (Satu) unit accu 100Amper dan 2 (dua) buah kasur tersebut dilakukan oleh Terdakwa I.Sukanri Bin Lamri, Terdakwa II.

Penempatandan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

NENGYATI tidak diberangkatkanoleh Perusahaan Penempatan Pekerja Imigran secara resmi ataupenyalur tenaga kerja resmi;Bahwa sdri. ANI NURAINI dan sdri.

memiliki ijin pengiriman tenaga kerja, sebagaiprasyarat swasta melakukan rekruitmen tenaga kerja ke luar negeri.

SYARIEFHASYIM, dengan cara membawa orang ke Luar Negeri denganmaksud di eksploitasi memanfaatkan tenaga dengan cara membawaKorban an.

membuatkan IjinPencari Kerja dari Dinas Tenaga Kerja, selain itu.

Pasal 186 ayat (1)maka kiSEL/Tergugat II bersamasama Telkomsel/Tergugat Iwajib dikenakan sanksi Pidana Penjara Paling Singkat 4 (empat)tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 400.000.000, (empatratus juta rupiah).3 Bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003mengatakan bahwa Pemberi kerja yang memerlukan tenaga kerjadapat merekrut sendiri tenaga kerja yang dibutuhkan atau melaluipelaksana penempatan tenaga kerja.Pasal 35 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 mengatakan bahwa pemberi kerjasebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) dalam mempekerjakan tenaga kerjawajib memberikan perlindungan yang mencakup kesejahteraan,keselamatan, dan kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja.Pasal 35 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa pemberi kerjasebagaimana dimaksud dalam ayat (i) dalam mempekerjakan tenaga kerjawajib memberikan perlindungan yang mencakup kesejahteraan,keselamatan, dan kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja.

Bahwasetiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperolehjaminan sosial tenaga kerja kenyataannya Pekerja/Penggugatselama 12 tahun bekerja di PT.

Telkomsel mengantar tagihan keseluruh pelanggan yang ada di Jabotabek tidak dilindungiJAMSOSTEK.5 Pasal 4 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1992 mengatakan Programjaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud Pasal 3 wajibdilakukan oleh setiap perusahaan bagi tenaga kerja yangmelakukan pekerjaan di dalam hubungan kerja sesuai denganketentuan UndangUndang ini.

termasuk tenaga kerja yang berstatus non organikdan/atau yang bekerja secara insidentil pada suatu perusahaan;Hal. 31 dari 72 hal.

Darminto,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;

SUJAK ERVIANTO Alias SUJAK dan terdakwa Il.DARMINTO bersalah melakukan tindak pidana dengan terangterangandan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orangsebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab UndangUndangHukum Pidana dalam surat dakwaan alternatif Kesatu;Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. SUJAK ERVIANTO AliasSUJAK dan terdakwa II.

Sidoarjo atau didalam wilayah hukum Pengadilan NegeriSidoarjo, deangan terang terangan dan dengan tenaga bersamamenggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan olehmereka terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa Para terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekirajam 11.35 Wib mengendarai kendaraan roda 4 menuju Kearah Krian dariSidoarjo, dimana terdakwa II DARMINTO mengemudikan kendaraan danHalaman 3 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN SDAterdakwa SUJAK ERVIANTO

Dengan terangterangan dan dengan tenaga bersama menggunakankekerasan terhadap orang atau barang;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1. Barang siapa;Menimbang, bahwa kata barang siapa menurut doktrin hukum pidanamerupakan unsur yang menunjuk pada subyek dari Ssuatu tindak pidana, haltersebut penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (errorin persona) dalam proses peradilan pidana.

Dengan terangterangan dan dengan tenaga bersamamenggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;Menimbang, bahwa di dalam KUHP tidak jelaskan mengenai maknaterangterangan, akan tetapi berdasarkan doktrin hukum R.Soesilo maksud dariterangterangan diartikan sebagai di muka umum yaitu di tempat terbukasehingga dapat dilihat oleh khalayak umum karena kejahatan ini masuk dalamkejahatan ketertiban umum.

Hal tersebut dapat diartikansebagai perbuatan yang menggunakan tenaga atau alat yang diarahkan kepadaobjek, misalnya seperti memukul, menendang, memukul mengggunakantongkat dan sebagainya.

melalui serangkaian upaya penyelesaian perselisinan, DinasKoperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi KotaYogyakarta telah menerbitkan Surat Anjuran dan Risalah PenyelesaianHubungan Industrial untuk menyelesaikan perselisihan tersebut;B.

Bahwaberdasarkan Surat Anjuran dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil danMenengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Nomor560/241 tertanggal 11 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh KepalaDinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta,Halaman 5 dari 61 Halaman Putusan No 13/Pdt.Sus/PHI/2020/PN YykDra. Ch. Lucy lrawati NIP 196104221986032004 dan oleh Mediator atasnama RR. Markistina Nur Cahyani, S.Sos.

Bahwaberdasarkan Surat Anjuran dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil danMenengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Nomor560/243 tertanggal 11 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh KepalaDinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta,Dra. Ch. Lucy lrawati NIP 196104221986032004 dan oleh Mediator atasnama RR. Markistina Nur Cahyani, S.Sos. NIP 199603241998032006 jo.Risalah Penyelesaian Hubungan Industrial tertanggal 6 Juli 2020.

Bahwa berdasarkan Surat Anjuran dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil danMenengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Nomor560/245 tertanggal 11 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh KepalaDinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta,Dra. Ch. Lucy lrawati NIP 196104221986032004 dan oleh Mediator atasnama RR. Markistina Nur Cahyani, S.Sos. NIP 199603241998032006 jo.Risalah Penyelesaian Hubungan Industrial tertanggal 6 Juli 2020.

Risalah Penyelesaian HubunganIndustrial, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kota Yogyakarta, telah menganjurkan kepada Tergugatuntuk membayar kepada PARA PENGGUGAT sesuai perhitungannyamasingmasing;5.

Diberitanda bukti P 10 ;Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan UsahaPenyediaan Tenaga Listrik sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor23 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.

Diberi tanda bukti P 11 ;Fotokopi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 38 Tahun 2013tentang Kompensasi atas tanah, bangunan, dan/atau tanaman yang berada dibawahRuang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik. Diberi tanda bukti P 12 ;Fotokopi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2018tentang Kompensasi atas tanah, bangunan, dan/atau tanaman yang berada dibawahRuang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik.

PLN (Persero) Nomor : 0289.K/DIR/2013 tanggal 9April 2013 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Penyediaan Tenaga Listrik,Biaya Operasional Pengadaan Tanah dan Biaya Operasional Kompensasi DiLingkungan PT PLN (Persero).

Bahwa, Mediator Hubungan Industrial kantor Dinas Tenaga kerja DanTranmigrasi DKI Jakarta tertanggal 15 Maret 2011, telah mengeluarkan suratPutusan Anjuran No. 27/ANJ/D/I/2011 kepada Pihak Penggugat dan kepadaPihak Pimpinan Universitas Pancasila Jakarta d/a JI. Srengseng Sawah,Jagakarsa, Jakarta 12640, tlp. 0217270086, fax. (021) 7271868. Bukti P8)Adapun Putusan Anjuran tersebut:MENGANJURKAN1. Agar pihak Universitas Pancasila membayar kompensasi kepada Pekerjasdr.

bersedianya Universitas Pancasilamelaksanakan putusan Anjuran Mediasi sebagaimana yang dimaksud padapoin (7) diatas, maka berdasarkan ketentuan yang diatur pada pasal 155ayat (1), ayat (2) dan ayat (8) UndangUndang Nomor. 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan, maka selama putusan lembaga penyelesaianperselisihan hubungan industrial belum ditetapbkan baik pengusaha maupunpekerja tetap melaksanakan hak dan kewajibanya.Bahwa, Penggugat terhitung sampai dengan Maret 2011 masih menjalankankewajiban selaku tenaga

Bahwa karena Tergugat Rekonvensi telah mencapai batas usia purnabakti,maka Penggugat Rekonvensi mengeluarkan Surat Keputusan RektorUniversitas Pancasila Nomor 2568/SKep.R/UP/X/2010 tanggal 29 Oktober2010 Tentang Pemberhentian Achmadi (Tergugat Rekonvensi) dariStatusnya Sebagai Pegawai Tetap (tenaga pengemudi) Fakultas EkonomiUniversitas Pancasila Karena Mencapai Batas Usia Purnabakti.

Menyatakan surat Keputusan Rektor Universitas Pancasila Nomor:2568/SKep.R/UP/X/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang PemberhentianAchmadi (Tergugat Rekonvensi) dari Statusnya Sebagai Pegawai Tetap(tenaga pengemudi) Fakultas Ekonomi Universitas Pancasila KarenaMencapai Batas Usia Purnabakti adalah sah dan mempunyai kekuatanhukum berlakunya.3.

Menyatakan Surat Keputusan Rektor Universitas Pancasila Nomor2568/SKEP.R/UP/X/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang PemberhentianAchmadi dari Statusnya sebagai Pegawai Tetap (tenaga Pengemudi)Fakultas Ekonomi Universitas Pancasila Karena Mencapai Batas UsiaPurnabakti adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum berlakunya;3.

yang tertulis di Akta Kelahirannya adalah SALEH UBAN,lahir tanggal 21 April 1975 di Mongge;Bahwa Saksi pernah melihat Akta Kelahiran Pemohon dan ada perbedaan namaPemohon di Akta Kelahiran dengan di Kutipan Akta Nikah Pemohon dan di Ijazahanak Pemohon;Bahwa Pemohon bisa berbeda namanya di Akta Kelahiran dengan di Kutipan AktaNikahnya, karena pada waktu mengajukan permohonan penerbitan Akta Kelahiran,Pemohon tidak melampirkan Kutipan Akta Nikahnya dan Akta Kelahiran Pemohondibuatkan oleh Penyalur Tenaga

Kerja Indonesia ketika Pemohon mau berangkatke Negara Malaysia sebagai Tenaga Kerja Indonisea (TKI);Bahwa Pemohon sudah berkeluarga dan mempunyai isteri bernama MADING,sedangkan anakanaknya bernama YULIA FITRI dan DEWA WATI;Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pergantian nama di Akta Kelahiran kePengadilan Karena ada kesalahan nama dalam Akta Kelahirannya, maka dari ituPemohon disarankan oleh Kantor Dukcapil Lombok Tengah, untuk mengajukanpermohonan perubahan nama ke pengadilan;Bahwa atas keterangan

lahir tanggal 21 April 1975 di Mongge;Bahwa Saksi pernah melihat Akta Kelahiran Pemohon dan ada perbedaan namaPemohon di Akta Kelahiran dengan di Kutipan Akta Nikah Pemohon dan di Ijazahanak Pemohon;Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2021/PN Pya Bahwa Pemohon bisa berbeda namanya di Akta Kelahiran dengan di Kutipan AktaNikahnya, karena pada waktu mengajukan permohonan penerbitan Akta Kelahiran,Pemohon tidak melampirkan Kutipan Akta Nikahnya dan Akta Kelahiran Pemohondibuatkan oleh Penyalur Tenaga

Kerja Indonesia Ketika Pemohon mau berangkatke Negara Malaysia sebagai Tenaga Kerja Indonisea (TKI); Bahwa Pemohon sudah berkeluarga dan mempunyai isteri bernama MADING,sedangkan anakanaknya bernama YULIA FITRI dan DEWA WATI; Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pergantian nama di Akta Kelahiran kePengadilan Karena ada kesalahan nama dalam Akta Kelahirannya, maka dari ituPemohon disarankan oleh Kantor Dukcapil Lombok Tengah, untuk mengajukanpermohonan perubahan nama ke pengadilan;Bahwa atas keterangan

Para Saksi, diperoleh fakta bahnwa Pemohon yang bernama asiliDENONG dan yang saat ini tercatat atas nama SALEH UBAN adalah satu orangyang sama;Menimbang, bahwa berdasarkan P5 serta disesuaikan denganketerangan Para Saksi dan keterangan Pemohon, diperoleh fakta bahwa dalamSurat Keterangan Beda Nama tersebut, sudah benar identitas Pemohon yakniDENONG, lahir di Mongge pada tanggal, 21 April 1975, namun saat Pemohonhendak pergi bekerja ke Malaysia, karena Pemohon menggunakan jasaPerusahaan Penyalur Tenaga

Asna Muchsin (P.6).Potokopi Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja KotaGorontalo nomor 460/Sosnaker/VIII/739/2013 tanggal 30 Agustus2013 tentang Permohonan Izin Pengangkatan Anak Antar WargaNegara Indonesia (P7).Potokopi Laporan Sosial Calon Anak Angkat Nomor 463/Sosnaker/738/VIUI/2013 tanggal 30 Agustus 2013 yang dibuat olehpetugas pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Gorontalo (P.8).Asli Surat Hasil Kunjungan Pertama ke rumah Calon Orang TuaAngkat (COTA) yang dibuat oleh petugas pada

bukti surat bertanda P.6 menerangkan peristiwapenyerahan anak kelima dari Mohamad Hunowu dan Hasania Abdullah kepadaDjamaludin Ahmad dan Asna Muchsin, bukti mana telah dibuat sesuai denganmaksud Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang PersyaratanPengangkatan Anak, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa penyerahan anakbernama Fikran Hunowu dilaksanakan tanpa paksaan dan tekanan dari pihakmanapun;Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.7 berupa pemberian ijinoleh Dinas Sosial dan Tenaga

seorang anakbernama Fikran Hunowu Warga Negara Indonesia yang lahir di Gorontalo padatanggal 14 Maret tahun 2000, bukti mana telah dibuat oleh pejabat berwenang,sehingga memenuhi syarat sebagai akta otentik dan oleh karenanya DjamaludinAhmad (suami) dan Asna Muchsin (isteri) harus dinyatakan telah memperolehizin untuk mengangkat anak;Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.8 berupa laporan tentangkeadaan sosial dari Fikran Hunowu (Calon Anak Angkat) yang dibuat olehpetugas Dinas Sosial dan Tenaga

buktibukti yang telah dipertimbangkan diatas, maka didapat fakta sebagaiberikut:e Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon orang tua angkatadalah suami isteri yang menikah secara sah dan keduanya beragamaIslam dan Warga Negara Indonesia.e Bahwa calon anak angkat bernama Fikran Hunowu, Warga NegaraIndonesia, beragama Islam, lahir di Gorontalo pada tanggal 14 Marettahun 2000 atau saat ini anak tersebut berumur 14 tahun.e Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh ijin dari DinasSosial dan Tenaga