Halaman 1 dari 4 halaman Akta Perdamaian Nomor 147/ Pdt.G/ 2018/ PA DpsBahwa Penggugat dan Tergugat samasama berusaha mencarikan pembelirumah sebagaimana dimaksud dalam poin 1 (satu), dan tidak akanmenghalanghalangi proses jual belinya, jika salah satu pihak menemukanpembeli dengan harga yang wajar atau sesuai harga pasar.Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak akan menghambat proses peralihan hakatau jual beli di notaris, sebaliknya akan dengan senang hati menandatanganiAkta Jual Belinya.Bahwa Penggugat

Amri;

Sebelah timur berbatas dengan Jalan;

Sebelah utara berbatas dengan Tofik;

Sebelah selatan berbatas dengan Jalan;

Adalah sah milik Penggugat;

1. Menyatakan Penggugat berhak melakukan peralihan hak (balik nama) Sertifikat Hak Milik No. 11728 tertanggal 10 Oktober Tahun 2005 atas nama SUGIANTO menjadi TAHIR;
2. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencatat peralihan hak (balik nama) Sertifikat Hak Milik No. 11728 tertanggal 10 Oktober Tahun 2005

li>

Sebelah Timur : Jalan

Sebelah Selatan : Mahbub Adam Pratama

Sebelah Barat : Saminah

Adalah sah milik penggugat dengan luas tanah 120 M² (seratus dua puluh meter persegi);

1. Menyatakan Penggugat berhak melakukan peningkatan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 221 Tahun 2000 atas nama P.Limbong menjadi Sertifikat Hak Milik sekaligus balik nama/peralihan

Bahwa Terlawan III dalam perkara 147/PDT.G/2012/PN.BTM tersebut telahmenjawab sesuai dengan prosedur pada saat persidangan dalam perkaraHalaman 22 dari 29 Putusan Perdata Nomor 91/ PDT/2018/PT.PBRtersebut diproses, dengan menguraikan, bahwa pada saat peralihan Hakdilakukan oleh Terlawan Ill, selaku PPAT kepala Pelawan dalam perkara ini,tidak ada perkara apapun yang mengakibatkan rumah milik Pelawan tidakdapat dilakukan proses peralihan hak dengan jual beli dan Terlawan III sudahmelakukan pengecekkan

1517/HT.04.10/111/2013 Tanggal 22 Maret 2013 atasperkara perdata Nomor 147/Pdt.G/2012/PN.BTM, maka ke inginan dariHalaman 23 dari 29 Putusan Perdata Nomor 91/ PDT/2018/PT.PBR10.Pelawan untuk mengalihkan kepada Pihak lain tidak dapat dilaksanakan,sebagaimana telah disampaikan oleh Pelawan dalam dalil gugatannya padaangka 6 ;Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997Tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 45 Ayat (1) : Kepala Kantor Pertanahanmenolak untuk melakukan pendaftaran peralihan

atau pembebanan hak, jikasalah satu syarat di bawah ini tidak dipenuhi :a. sertipikat atau surat keterangan tentang keadaan hak atas tanah tidaksesuai lagi dengan daftardaftar yang ada pada Kantor Pertanahan ;b. perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) tidakdibuktikan dengan akta PPAT atau kutipan risalah lelang sebagaimanadimaksud dalam Pasal 41, kecuali dalam keadaan tertentu sebagaimanadimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) ;c. dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran peralihan

Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetapatau ;g. perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1)dibatalkan oleh para pihak sebelum didaftar olen Kantor Pertanahan ;Sebagaimana dengan telah tercatatnya Sita Jaminan oleh Pengadilan NegeriKlas la Batam dengan Nomor W4.U8/1517/HT.04.10/111/2013 Tanggal 22Maret 2013 atas perkara perdata Nomor 147/Pdt.G/2012/PN.BTM ;Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut jelas dan tegas bahwa Kantor TurutTerlawan IV berhak untuk menolak pelaksanaan Peralihan

penggugat tersebut tergugat I mengajukanjawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa pada point 2 jawaban tergugat I disimpulkan bahwa menurut tergugatI gugatan penggugat tidak lengkap, karena tidak mencantumkan Nilawati danMahmud Basri sebagai pihak yang terkait dalam Perkara ini, dan terhadap haltersebut tergugat I menyatakan mestinya Nilawati dan Mahmud Basri ikut digugat(sebagaimana maksud point 12 jawaban Tergugat I) sebab menurut tergugat I, keduaorang tersebutlah yang tahu bagaimana proses peralihan

Atja Sondjaja, SH Tuada perdata Mahkamah Agung RI dalammakalahnya beberapa permasalahan hukum berpendapat bahwamengenai peralihan hak atas tanah dibawah tangan adalah bahwa terhadaptanah yang telah bersertifikat peralihan haknya harus dilakukan dihadapanPPAT, haknya beralih pada saat Akta tersebut ditanda tangani.

Terhadaptanah yang belum bersertifikat apabila peralihannya dilakukan dimukaFungsionaris Adat/Kepala Desa adalah sah (memenuhi unsur terang,tunai/kontan dan konkrit);Bahwa berdasarkan Bukti P1, didalamnya diterangkan bahwa padatanggal 25 September 1994 telah terjadi peralihan hak atas sebidang tanahyang terletak dibukit sentang Desa/Gampong Tanjong Dalam SelatanKecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara, yang batasbatasnyasebagai berikut:Utara : berbatas dengan tanah Adnan Hasyim 491 Meter.Selatan

kepada Nilawati, dan perbuatan hukum menjual tanah a quo kepadaNilawati tersebut tergugat I lakukan tanpa sepengetahuan penggugat sehinggaterbitlah Akta Jual Beli (AJB) No. 011/TJA/1996 yang dibuat dihadapan tergugat IIdan tergugat III, padahal sebelumnya tergugat I pada tahun 1994 telah menjual tanaha quo kepada penggugat, sehingganya sewaktu tergugat I menjual tanah a quo kepadaNilawati, sebenarnya tergugat I bukanlah orang yang berhak lagi atas tanah a quosebab terhadap tanah a quo telah terjadi peralihan

Penggugat sebagai bukti sah,sedangkan alur atau proses peralihan hak= atasSertifikat Hak Guna Bangunan No. 32 adalah tidak sahdan cacat hukum demikian pula Sertifikat Hak GunaBangunan secara umum bukan merupakan bukti tentangkepemilikan bangunan rumah akan tetapi hanya tentangHal. 16 dari 22 hal. Put.

No. 359K/Pdt/2011tanah saja sedangkan bangunannya rumah Penggugatperlu. bukti lain terhadap kepemilikan bangunan rumahdan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.32 asalmerupakan pecahan dari Sertifikat Hak Guna BangunanNo. 14 Lo Tjoan Tong yang tidak ada gambar bangunansebagaimana SHGB No.32 sebagaimana yang diterangkanoleh saksi dari Kantor Pertanahan KabupatenTulungagung Turkan, APT, proses peralihan Hak GunaBangunan juga melalui kewarisan, karena prosesperalihnan hak tidak diketahui atau tidak disetujui

,ditanda tangani oleh seluruh ahli' waris Lo TjoanTong maka peralihan hak tersebut adalah tidak = sahdan cacat hukum;Bahwa, perlu) diingat pada UndangUndang No. 5 Tahun1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok AgrariaBagian V Hak Guna Bangunan pasal 40 : Hak GunaBangunan hapus karenajangka waktunya berakhir;dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karenasesuatu syarat tidak dipenuhi;dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangkawaktunya berakhir;dicabut untuk kepentingan umum;diterlantarkan;tanahnya

gunabangunan No. 32 sebagaimana dalil pada gugatanPenggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi nomor 4"Tergugat tanpa seijin Penggugat selaku pemilik atastanah dan bangunan Sertifikat Hak Guna BangunanNomor 32 Desa Kaliwungu Kabupaten Tulungagung telahmenghuni/menempati tanah dan bangunan tersebut tanpaalas dasar yang sah";Bahwa, demikian pula secara umum antara pundamentumpetendi dengan petitum tidak adanya hubungan sebabakibat, serta Penggugat tidak dapat membuktikankebenaran Gugatannya serta dasar peralihan

Bahwa oleh karena jual beli telah memenuhi asas tunai dan terang, maka jualbeli yang dilakukan PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT adalah sah menuruthukum sehingga PENGGUGAT dapat melakukan peralihan hak atau balik namapada sertifikat dari nama TERGUGAT menjadi atas nama PENGGUGAT;Berdasarkan halhal tersebut diatas, maka PENGGUGAT mohon dengan hormat,sudilah kiranya Majelis Hakim pemeriksa dan pemutus perkara a quo berkenanmemeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :PRIMAIR :1.

Tugu Raya,Kelapa Dua, Depok, Sertifikat Hak Milik No. 17354/Kel Tugu, luas tanah 98m2;won nen nnn Menimbang, bahwa atas hal tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkan terlebih dahulu petitum gugatan Penggugat angka 3 sebagaiberikut : wonn Menimbang, bahwa jual beli tanah sebagai suatu benda tidak bergerak,peralihan hak (jual belinya) memang diatur secara limitatif dalam berbagai peraturanperundangundangan, sehingga syarat sahnya peralinan hak atau alas hak jual belliatas suatu tanah selain harus

dikaji dengan memperhatikan ketentuan jual beli padaumumnya, juga harus memperhatikan ketentuan jual beli tanah sebagai suatu bendaPeraturan Pelaksanaannya yang mengatur peralihan hak atas tanah (kini diatur dalamPeraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 yang mengatur caracara memberikan pembuktian hak atas tanah);wonnn Menimbang, bahwa Pasal 1457 KUHPdt menentukan jual beli adalah suatupersetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkansuatu kebendaan, dan pihak yang lain

Hal tersebut sebagaimana diisyaratkan didalam Pasal 37Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yangmenyebutkan bahwa peralihan hak atas tanah melalui jual beli hanya dapatdidaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT dan Pasal 38 Ayat 1Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yangmenyebutkan bahwa pembuatan Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Ayat 1dihadiri oleh para pihak yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan

tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah, tertanggal 16 Maret 2009;12 Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan mempertahankan kepemilikantersebut menjadi sangat dirugikan;Bahwa memperhatikan ketentuan UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN Pasal 47juncto Pasal 1 angka 3 dan 4 maka jelas bahwa Penggugat dirugikan dan berhakmengajukan gugatan hal mana berdasarkan ketentuan Pasal 55 Penggugat tidak131415mendapatkan informasi tentang keputusan tata usaha tersebut bahkan sampai detikini apakah benar adanya peralihan

Tindakan Tergugat mengandungdugaan ada oknum pejabat yang menyalahgunakan jabatannya dengan menerimagrafikasi, merupakan kasus pidana tersendiri halmana akan dilaporkan hanyapersoalan waktu saja, ada uang dan cukong besar dibalik peralihan hak milikpublik umat Hindu Kaharingan menjadi milik perorangan.

H.ARDIANSYAH, SE, tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah, tertanggal 16 Maret2009, sama sekali tidak merugikan kepentingan Penggugat baik langsung maupuntidak langsung, karena Objek Sengketa merupakan Keputusan Pejabat Tata Usahayang hanya menindaklanjuti suatu proses peralihan hak atas tanah dalam ruanglingkup hukum perdata;8.

Bahwa Penggugat dalam perkara ini telah mengetahui adanya peralihan hak dariMajelis Kelompok Agama Hindu Kaharingan Kelurahan Pahandut kepada TergugatII Intervensi sampai terbitnya Objek Sengketa in casu, bahkan telah jauhjauh hariAyah Kandung Penggugat an. SUBUR, yakni DIMAL D.

Kalmi BinSaidi, Dkk (para terdakwa dalam berkas terpisah) beserta dengan beberapaanggota Komite Peralihan Aceh (KPA) dan Partai Aceh (PA) datang ke PoskoPemenangan saksi Erwanto, SE, MA Bin Muhammad Kasyah di Kecamatanmanggeng Kabupaten Abdya, selanjutnya setelah berada di PoskoKemenangan tersebut kemudian terdakwa menerima perintah agar segeramenurunkan secara paksa Baliho beserta spanduk milik saksi Erwanto, SE, MABin Muhammad Kasyah tanpa meminta izin terlebih dahulu pada saksi Erwanto,SE, MA

Kalmi Bin Saidi,Dkk (para terdakwa dalam berkas terpisah) beserta dengan beberapa anggotaKomite Peralihan Aceh (KPA) dan Partai Aceh (PA) juga menurunkan secarapaksa beberapa Spanduk milik saksi Erwanto, SE, Ma Bin Muhammad Kasyahyang terpasang di beberapa Kecamatan di Kab. Abdya ;Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus/2017/PN. TtnAkibat perouatan terdakwa bersamasama sdr. TR. Kamaluddin Als Tgk.Yong Bin T. Usman HS(terdakwa dalam berkas terpisah) dan sdr.

Kalmi BinSaidi, Dkk (para terdakwa dalam berkas terpisah) beserta dengan beberapaanggota Komite Peralihan Aceh (KPA) dan Partai Aceh (PA) datang ke PoskoPemenangan saksi Erwanto, SE, MA Bin Muhammad Kasyah di Kecamatanmanggeng Kabupaten Abdya, selanjutnya terdakwa menurunkan secara paksaBalino beserta spanduk milik saksi Erwanto, SE, MA Bin Muhammad KasyahHalaman 4 dari 22 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus/2017/PN.

SukriyahdiAls Yahdi Bin Alm Ishak, Dkk (para terdakwa dalam berkas terpisah) serta sdr.Kalmi Bin Saidi, Dkk (para terdakwa dalam berkas terpisah) beserta denganbeberapa anggota Komite Peralihan Aceh (KPA) dan Partai Aceh (PA) jugamenurunkan secara paksa beberapa Spanduk milik saksi Erwanto, SE, Ma BinMuhammad Kasyah yang terpasang di beberapa Kecamatan di Kab.

status Pemohon perawan sedangkan SawaSusanto perjaka; Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Hamdi telah dikaruniaianak 4 orang; Bahwa Pemohon dan Sawa Susanto tidak pernah bercerai dan SawaSusanto tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain; Bahwa pernikahan Pemohon dengan Sawa Susanto tidak ada yangmengganggu gugat, keabsahannya; Bahwa Sawa Susanto telah meninggal dunia pada tanggal 12Desember 2018; Bahwa pengesahan nikah ini untuk mendapatkan buku nikah danmelengkapi administrasi Taspen guna peralihan

status Pemohon perawan sedangkan SawaSusanto perjaka;Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Sawa Susanto telahdikaruniai anak 4 orang;Bahwa Pemohon dan Sawa Susanto tidak pernah bercerai dan SawaSusanto tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain;Bahwa pernikahan Pemohon dengan Sawa Susanto tidak ada yangmengganggu gugat, keabsahannya;Bahwa Sawa Susanto telah meninggal dunia pada tanggal 12Desember 2018;Bahwa pengesahan nikah ini untuk mendapatkan buku nikah danmelengkapi administrasi Taspen guna peralihan

mempertimbangkannya sebagai berikut: Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang bernama Riduan; Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian tersebut untukkepentingan mengurus diri dan harta anak Pemohon yang masih di bawahumur serta untuk keperluan waris dan balik nama sertifikat; Bahwa meskipun menurut hukum, ayah dan/atau ibu kandung merupakanorang tua sekaligus wali, baik terhadap diri maupun harta dari anakanaknya, namun praktik dalam lapangan hukum perdata (khususnya dalamdunia perbankan dan peralihan

Bahwa kuasa demikianmerupakan kuasa menurut hukum yang memberikan kewenangan orang tuamewakili anaknya dalam segala tindakan hukum terhadap diri dan hartaanaknya baik tindakan hukum sepihak maupun tindakan atau perbuatanhukum dengan pihak ketiga; Bahwa meskipun menurut hukum, ayah dan/atau ibu kandung merupakanorang tua sekaligus wali, baik terhadap diri maupun harta dari anakanaknya, namun praktik dalam lapangan hukum perdata (khususnya dalamdunia perbankan dan peralihan hak atas tanah dan bangunan

.> Peralihan agama atau murtad yang menyebabkanterjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.9. Bahwa pada kesempatan ini dimohon pula kiranya Majelis Hakimmenetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.10.

Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunandalam rumah tangga;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta sebagaimana telahdiuraikan di atas, hal ini telah memenuhi kehendak sebagaimana ketentuanPasal 19 huruf (f dan h) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 danKompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f dan h) tentang alasanalasanperceraian;Menimbang, bahwa mencegah terjadinya kerusakan didahulukan daripada mengharap kemashlahatan serta sesuai dengan hujjah syariyah yangdalam hal ini diambil

tanggal 12 Nopember 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala KelurahanMekarjaya;4 Bahwa Pemohon dan anakanak adalah ahli waris dari AlmarhumENDANG HARMULIA, sebagaimana Surat Keterangan Waris tertanggal18 Nopeber 2013, yang dikeluarkan dan dicatatt pada Kantor KelurahanMekarjaya dan Kecamatan Sukmajaya, dibawaaah nomor 593.2/747/XI/2013; 5 Bahwa Pemohon dan anakanak telah memperoleh warisan sebidangtanah seluas 102 M2, dengan bukti kepemilikan sebuah sertipikat HakMilik 13135/Mekarjaya, yang telah diproses peralihan

Negeri KotaDepok Menetapkan dan memberikan ijin kepada Para Pemohon untukmenjual atas sebidang tanah tersebut diatas ;Berdasarkan alasanalasan tersebut, Pemohon Memohon dengan hormat sudilahkiranya Pengadilan Negeri Kota Depok, berkrnan memeriksa permohonan danmemberikan Penetapan sebagai berikut;1 Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk bertindak selaku Wali orangtua dari anak Para Pemohon; 2 Menetapkan member Ijin kepada Pemohon ( SITI SABARTYAH) untukmelakukan perbuatan hukum menjual/melakukan peralihan

Menyatakan menurut hukum bahwa surat pernyataan Penggugat pada tanggal 15 Januari 2007 dan surat kuasa No. 6 tanggal 2 Pebruari 2007 serta akta pernyataan No.7 tanggal 2 Pebruari 207 adalah batal demi hukum sepanjang klausula kuasa menjual ; -------------------------------------------------------------------------------------

4. Menyatakan menurut hukum bahwa peralihan hak milik atas tanah yang menjadi obyek jaminan sebagaimana dimaksud sertifikat hak milik No.2457 tanggal

Menyatakan menurut hukum bahwa peralihan hak milik atas tanah yangmenjadi obyek jaminan sebagaimana dimaksud sertifikat hak milik No.2457tanggal 05052006 yang dilakukan oleh Tergugat I berdasarkan Surat KuasaNo.06 tanggal 02 Pebruari 2007 kepada dirinya sendiri selaku pembeli adalah batal demi hukum ;5. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor.2457tanggal 05052006 kepada Penggugat tanpa beban hak tanggungan apapun diatasnya ;6.

Menyatakan menurut hukum bahwa surat pernyataan Penggugat pada tanggal 15Januari 2007 dan surat kuasa No. 6 tanggal 2 Pebruari 2007 serta akta pernyataanNo.7 tanggal 2 Pebruari 207 adalah batal demi hukum sepanjang klausula kuasamenjual ; Menyatakan menurut hukum bahwa peralihan hak milik atas tanah yang menjadiobyek jaminan sebagaimana dimaksud sertifikat hak milik No.2457 tanggal 05052006 yang dilakukan oleh Tergugat I berdasarkan Surat Kuasa No.06 tanggal 02Pebruari 2007 kepada dirinya sendiri

Penetapan No.598/Pat.P/2020/PA.JTpengurusan peralihan hak, penandatanganan suratsurat terkait jual beli,sewa menyewa, utang piutang, perkreditan, perbankan, asuransi dan lainlain, terhadap segala asset dan harta benda atas nama anak Pemohonkhususnya untuk keperluan jual beli tanah tersebut di atas;7.

Bahwa sehubungan dengan tujuan peralihan hak atas tanahsebagaimana dijelaskan pada angka 5 (lima) di atas, hal mana atas obyektanah dimaksud merupakan sebagian harta warisan dari almarhum IstriPemohon, maka dalam hal jual beli yang dilakukan termasuk di dalamnyatransaksi, pembuatan akta, dan tindakan hukum lainnya, diperlukanpersetujuan dan tandatangan dari Anak Pemohon tersebut yang bernamaMuhammad Rizky Putra;8.

, Hakim berpendapat Pemohonsebagai orang tua yang hidup terlama, memegang hak asuh terhadap anaknyayang masih di bawah umur ;Menimbang, bahwa secara hukum untuk mewakili kepentingan si anakyang masih di bawah umur, hak asuh diberikan kepada orang tua kandungyang hidup terlama ;Menimbang, bahwa selanjutnya sebagai pemegang hak asuh anak danuntuk mewakili perobuatan hukum anaknya yang masih di bawah umur,sehubungan dengan permohonan ini, Pemohon memohon izin khusus untukmenandatangani/kuasa untuk peralihan

telah meninggal dunia pada tanggal 26 April 2018; Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 11 Juli 2018,menyatakan bahwa Pemohon dan anakanaknya adalah ahli waris dariYulianti Agustin (Almh) ; Bahwa peralihnan dengan menjual tanah berdasarkan SHM No. 4252 untukmembayar hutang dan biaya pendidikan anakanak Pemohon;Menimbang, bahwa sehubungan permohonan Pemohon agar sebagaipemegang hak asuh yang sah atas anak Pemohon yang masih di bawah umurdan khusus untuk menandatangani/kuasa untuk peralihan

Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum atas pernikahan tersebut, makadiperlukan putusan dari Pengadilan Agama.10.Bahwa selain itu putusan tentang pernikahan pemohon dengan alm. ......ahkan digunakan untuk dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus segalakeperluan administrative dari PT> Taspen guna peralihan pensiunan Anggota11.Bahwa para termohon hasil perkawinan pemohon dengan alm. ...... tidakkeberatan untuk mengajukan isbat nmikah ini.12.Bahwa apabila di kemudian hari seluruh atau sebagian dalildalil

Taspen guna peralihan pensiunan anggoia .......Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, pemohon telahmengajukan alat bukti tertulis (P1, P2, P3, P4,P5 dan P6) yang telah bermeteraicukup, distempel pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh karenaitu alat bukti tersebut secara formal dapat diterima.Menimbang, bahwa alat bukti P1 dan P2 berupa Kartu Tanda Pendudukatas nama pemohon dan Kartu Keluarga merupakan akta autentik yangmempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat

maka perkara a quoadalah termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Bulukumba.Menimbang, bahwa pemohon mengajukan pengesahan (isbat) nikahdengan dalil bahwa pemohon dan SUAMI PEMOHON (almarhum) adalahsuami isteri yang telah menikah menurut syariat Islam pada tanggal 07Nopember 1949, namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada KantorUrusan Agama setempat karena waktu itu pencatatan perkawinan belumtertib, untuk itu pemohon bermohon agar perkawinannya disahkan untukdijadikan dasar pengurusan peralihan

dengan SUAMI PEMOHON, tidakada pihak lain yang keberatan atau mengganggu pernikahantersebut dan kedua pun hidup rukun dan harmonis serta telahdikaruniai 5 orang anak;Pemohon tidak memiliki buku nikah sebagai bukti ataspernikahannya tersebut karena pada saat itu pencatatanpernikahan belum tertib;SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 16Oktober 2013 di Desa Anrang, Kecamatan Rilau Ale,Kabupaten Bulukumba;Pemohon mengajukan permohonan isbat untuk memperolehputusan pengadilan untuk pengurusan peralihan

terhormat Bapak KetuaPengadilan Negeri Klaten, kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut : 1 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ; 2 Menetapkan menurut hukum bahwa Pemohon IIN YUDHA MURDIASIH sebagaiorang tua dari anak yang masih dibawah umur bernama DAFFA NURMUHAMMAD YUAN PRATAMA 3 ==222 eee3 Memberikan ijin kepada Pemohon bertindak untuk dan atas nama anak tersebutuntuk melakukan perbuatan hukum, termasuk dalam hal ini menandatangani suratsurat yang berhubungan dengan peralihan

anakanaknya yangbelum berumur 18 (delapan belas) tahun, apabila kepentingan anak itu menghendakinya ;Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 48UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan pula menurut hemat Hakim, kepentingananak menghendaki, maka dalam hal ini Hakim dapat memberi ijin kepada Pemohon untukdan atas nama anak Pemohon bernama DAFFA NUR MUHAMMAD YUAN PRATAMAuntuk melakukan perbuatan hukum termasuk dalam hal ini menandatangani suratsuratyang berhubungan dengan peralihan

Dan bila semua ahli waris ada makayang berhak mendapatkan warisan hanyalah : anak, ayah, ibu, janda ataududa, hal yang demikian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor : 86 K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1995;Menimbang, bahwa salah satu asas hukum kewarisan Islam adalahasas ij/bari yang menentukan bahwa peralihan harta dari seorang yangmeninggal kepada ahli warisnya itu berlaku dengan sendirinya menurutketetapan hukum, tanpa digantungkan kepada kehendak Pewaris ataupunahli waris

perkawinan) langsung menjadi ahli wariskarena tidak ada hak bagi kerabat tersebut untuk menolak sebagai ahliwaris atau berfikir lebih dahulu apakah akan menolak sebagai ahli warisatau menerima sebagai ahli waris, demikian juga orang yang bukan ahliwaris dari Pewaris, maka tidak berhak memperoleh harta warisan dariPewaris;Menimbang, bahwa di samping itu di dalam hukum kewarisan Islamada beberapa ketentuan bahwa ahli waris wajib menerima kepindahanharta Pewaris kepadanya sesuai jumlah yang ditentukan, peralihan