Ditemukan 92071 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 06-08-2014 — Upload : 04-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 257 K/Pdt.Sus-PHI/2014
Tanggal 6 Agustus 2014 — NETTY DELIA VS DIREKTUR UTAMA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, DKK
4939 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jumlah ini akan bertambah menurut perhitungan tersebutdi atas, sampai putusan dalam perkara a quo dilaksanakan oleh Para Tergugat;2 Menghukum Para Tergugat untuk membayar Tunjangan Premium Penggugatyang belum dibayarkan sebesar Rp7.150.000,00 (tujuh juta seratus lima puluhribu rupiah).
    Jumlah ini akan bertambah menurut perhitungan tersebut di atas,sampai putusan dalam perkara a quo dilaksanakan oleh Para Tergugat;3 Menghukum Para Tergugat untuk membayar INSENTIF Penggugat, yang belumdibayarkan sebesar Rp65.000.000,00.(enam puluh lima juta rupiah).
    Jumlah iniakan bertambah menurut perhitungan tersebut di atas, sampai putusan dalamperkara a quo dilaksanakan oleh Para Tergugat;4 Menghukum Para Tergugat untuk membayar Bonus Penggugat yang belumdibayarkan sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah).
    Jumlah iniakan bertambah menurut perhitungan tersebut di atas, sampai putusan dalamperkara a quo dilaksanakan oleh Para Tergugat;5 Menghukum Para Tergugat untuk membayar Uang Cuti Penggugat tahun 2013yang belum dibayarkan sebesar Rp5.186.359,00 (lima juta seratus delapan puluhenam ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah).
    Jumlah ini akan bertambahmenurut perhitungan tersebut di atas, sampai putusan dalam perkara a quodilaksanakan oleh Para Tergugat;Dalam Pokok Perkara:Primair:1Z3Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Sah Penggugat sebagai Pegawai PT BRI (Persero) Padang sesuai SuratKeputusan Kepala Kantor Daerah Bank Rakyat Indonesia Padang Nokep; KD174/Pers/12/1983, terhitung sejak 24 Desember 1983;Menyatakan Surat Keputusan Pinwil PT BRI Nokep 165KW.II/SDM/07/20112tanggal 09 Juli 2012, tentang
Register : 25-08-2014 — Putus : 13-10-2014 — Upload : 10-07-2020
Putusan PT SURABAYA Nomor 404/PDT/2014/PT SBY
Tanggal 13 Oktober 2014 — Pembanding/Tergugat : HENRI SUSANTO. Diwakili Oleh : BASUKI TUGIJAT, SH.
Pembanding/Tergugat : SRI WAHYUNI Diwakili Oleh : BASUKI TUGIJAT, SH.
Terbanding/Penggugat : ADI WIBOWO, SH. S.Sos. M.Si.
Turut Terbanding/Tergugat : SUNARYO
4317
  • Perhitungan harga kayu jati untuk kusen dan atap Rp. 15.000.000,3.
    CITRA PUSPITA INDOMAS yaitu : Pembayaran PERTAMA ......12PERTAMA dibayar dengan Mobil, dengan perhitungan harga Rp.42.500.000, (Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). KEDUARp. 2.500.000, Angsuran KETIGA Rp. 2.500.000, AngsuranKEEMPAT Rp. 4.000.000. Sehingga jumlah yang diterima PARATERGUGAT Rp. 51.500.000, (Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus RibuRupiah). Yang seharusnya apabila dibayar sesuai dengan Aturan PT.
    Perhitungan Harga Kayu Rp. 15.000.000,c. Bon Kontraktor Rp. 3.901.000Jumlah Keseluruhan Rp. 70.40 1.000,Sedangkan uang telah masuk kepada Kontraktor adalah:1. Uang Tunai Rp. 72.500.000,2. Tambahan Matrial dari PENGGUGAT Rp. 3.901.000,3. Perbitungan Harga Kayu Rp. 15.000.000,Jumlah Rp. 91.401.000,Maka dengan perhitungan tersebut di atas, dengan hasil pembangunan yangtelah dikerjakan oleh TERGUGAT I, II dapat diperhitungkan sebagaiberikut:a. Uang Yang Dikeluarkan olehPT.
    PERHITUNGAN HARGA TANAH SEKARANG:1) Tanah HGB No. 311 Luas 124 M2 harga sekarang @M2 = Rp. 500.000,x 124 = Rp. 62.000.000,172) Tanah HGB No. 312 Luas 164 M2 harga sekarang @M2 = Rp.500.000, x 164 = Rp. 82.000.000,Harga Tanah Seluruhnya =a. No. 311 = Rp. 62.000.000,b. No. 312 = Rp. 82.000.000.Jumlah = Rp. 144.000.000,Kelebihan uang pembangunan Rp. 21.000.000,Jadi jumlah uang Hak PT. CITRA PUSPITA INDOMAS:a. Harga Tanah = Rp. 144.000.000,b.
    Perhitungan harga kayu jati untuk kusen dan atap Rp. 15.000.000,c. Bon kontraktor Rp. 3.901.000,d.
Putus : 22-08-2013 — Upload : 17-06-2014
Putusan PN CIAMIS Nomor 197/Pid.B/2013/PN.Cms
Tanggal 22 Agustus 2013 — - BUDI SUTRISNO, SE Bin CARKO PRIATNA
273
  • Tentara Pelajar RT / RW 02 / 22 Kelurahan MekarsariKecamatan Banjar Kota Banjar untuk melaporkan hasil perhitungan suara PemilihanGubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Provinsi Jawa Barat untuk WilayahKecamatan Pataruman Kota Banjar kepada Ketua Tim Gabungan / Tim Sukses CalonGubernur dan Calon Wakil Gubernur Jawa Barat DEDE YUSUF dan LEKLAKSAMANA, yaitu saksi ASEP KUSNADI, SE Bin SAHLAN PURNAMAN.
    tibatiba terdakwa datang lagi menghampiri saksi JUHANDI Bin DIDI SUPRIYADI danmembenturkan kepala terdakwa ke dahi sebelah kanan saksi JOHANDI Bin DIDISUPRIYADI sehingga jatuh ke belakang dan tangan kanan saksi JUHANDI BinDIDI SUPRIYADI menimpa kursi plastik sebanyak 1 (satu) kali dan oleh saksiCUCU EFENDI Bin ELON DAHLAN dibantu untuk berdiri kemudian saksiJUHANDI Bin DIDI SUPRIYADI melanjutkan mencari kunci sepeda motor danmenemukannya di meja tempat saksi JUHANDI Bin DIDI SUPRIYADI melaporkanhasil perhitungan
    Tentara Pelajar RT/ RW 02 / 22Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar yang bermula ketika saksiJUHANDI Bin DIDI SUPRIYADI tiba di Kantor Seketariat Tim Gabungan/TimSukses Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Jawa Barat DEDE YUSUF danLEK LAKSAMANA di JL Tentara Pelajar RT / RW 02 / 22 Kelurahan MekarsariKecamatan Banjar Kota Banjar untuk melaporkan hasil perhitungan suara PemilihanGubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Provinsi Jawa Barat untuk WilayahKecamatan Pataruman Kota Banjar kepada
    tibatiba terdakwa datang lagi menghampiri saksi JUHANDI Bin DIDISUPRIYADI dan membenturkan kepala terdakwa ke dahi sebelah kanan saksiJUHANDI Bin DIDI SUPRIYADI sehingga jatuh ke belakang dan tangan kanansaksi JUHANDI Bin DIDI SUPRIYADI menimpa kursi plastik sebanyak 1 (satu) kalidan oleh saksi CUCU EFENDI Bin ELON DAHLAN dibantu untuk berdirikemudian saksi JUHANDI Bin DIDI SUPRIYADI melanjutkan mencari kuncisepeda motor dan menemukannya di meja tempat saksi JUHANDI Bin DIDISUPRIYADI melaporkan hasil perhitungan
    Tentara Pelajar RT/ RW 02 / 22 Kelurahan Mekarsari KecamatanBanjar Kota Banjar yang bermula ketika saksi JUHANDI Bin DIDI SUPRIYADI tiba diKantor Seketariat Tim Gabungan/Tim Sukses Calon Gubernur dan Calon WakilGubernur Jawa Barat DEDE YUSUF dan LEK LAKSAMANA di JL Tentara Pelajar RT/ RW 02 / 22 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar untuk melaporkanhasil perhitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Provinsi JawaBarat untuk Wilayah Kecamatan Pataruman Kota Banjar kepada
Putus : 31-10-2013 — Upload : 07-04-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 422 K/Pdt.Sus-Pailit/2013
Tanggal 31 Oktober 2013 — PT. ANGLOMAS INTERNASIONAL BANK (Amin Bank), DK VS ALBERT RIYADI SUWONO,SH.,M.Kn., Kurator dalam perkara Nomor 06 PKPU/PN.Niaga.Sby. pada Kantor Hukum “RIYADI & PARTNERS Law Firm”
15078 Berkekuatan Hukum Tetap
  • pembayaran atas hutangnya tersebut;Bahwa akibat dari penunggakan dan tidak adanya pembayaran atas hutang tersebutoleh Termohon Pailit, maka pihak Pemohon Pailit telah menderita kerugiankeuangan yaitu selama beberapa tahun dari 13 Desember tahun 2006 s/d Agustustahun 2010;Bahwa karena itu, pihak Pemohon Pailit sudah layak dan adil serta berhak untukmendapatkan ganti rugi atas penunggakan pembayaran tersebut;Bahwa sesuai pula dengan aturan yang berlaku di masyarakat di dalam dunia bisnis,maka menurut perhitungan
    Greta SastraPrima tanggal 10012005;Bukti Pemohon PK3 =Laporan Akuntan Independen tentang Laporan Perhitungan Hutang Piutangantara PT. Kertas Blabak dengan PT.
    Nomor 97 PK/Pdt.SusPailit/2013managemen lama dengan Pemohon Pailit yangmuncul dalam pertengahan jalan dengan caramenjawab surat menyurat tanpa bukti riil asalmuasal hutang dimaksud;i Bahwa disamping itu, fakta hukum lainnya berupabukti Pemohon PK3 adanya Laporan AkuntanIndependen tentang Laporan Perhitungan HutangPiutang antara PT.
    KertasBlabak (Termohon Pailit) adalah sebesar Rp38.156.793.000,00sebagaimana tercantum dalam Laporan Perhitungan Hutang Piutangantara PT. Kertas Blabak dengan PT. Greta Sastra Prima tahun19992009 yang dibuat oleh Akuntan Publik tanggal 10 April 2013 padalembar ke 7 kolom 9;= Bahwa atas Laporan Perhitungan Hutang Piutang antara PT. KertasBlabak dengan PT.
    mempertimbangkan faktafakta di persidangandengan benar;e Bahwa terbukti Termohon Pailit mempunyai hutang yang jatuh tempo padaPemohon Pailit;e Bahwa bukti PK.1 sampai dengan PK.3 berisi Perjanjian Kerjasama danLaporan Keuangan yang didalamnya tidak menunjukkan adanya pelunasanhutang a quo sehingga bukan bukti bersifat menentukan sebagaimanadimaksud dalam undangundang Mahkamah Agung, lagi pula SuratPerjanjian Kerja tanggal 5 Januari 2004 dan tanggal 10 Januari 2005 sertaLaporan Akuntan Independen Tentang Perhitungan
Putus : 04-05-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 236/B/PK/PJK/2016
Tanggal 4 Mei 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PRIMA MULTITRADA
16864 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Koreksi DPP atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPNsebesar Rp. 3.742.254.726.765,00Menurut TerbandingBahwa Pemeriksa menggunakan laporan SPT Masa PPN sebagai dasarkoreksi, dengan perhitungan sebagai berikut : DPP PPNdi SPT Masa PPN Peredaran usaha di PPh BadanSelisihMenurut Pemohon BandingRp. 4.472.115.108.951,00Rp. 729.860.382.186,00Rp. 3.742.254.726.765,00; 1.
    Bahwa pembukuan dan buktibukti pendukungnya telah diserahkandalam proses Pemeriksaan dan proses Keberatan;Halaman 8 dari 42 halaman Putusan Nomor 236/B/PK/PJK/2016Bahwa berdasarkan penjelasan di atas dan buktibukti yang ada, menurutPemohon Banding seharusnya koreksi Terbanding dibatalkan;Kesimpulan dan PermohonanBahwa berdasarkan uraian diatas, maka perhitungan PPN Masa Pajak Januarisampai dengan Desember 2008 menurut Pemohon Banding seharusnya adalahsebagai berikut : ; Menurut PemohonNo Uraian ;
    Banding1 Dasar Pengenaan Pajak Ekspor 0,00 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 0,00 Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN 729.860.382.186,00 Jumlah Seluruh Penyerahan 729.860.382. 186,002 Penghitungan PPN Kurang Bayar 0,00 Pajak Keluaran yg harus dipungut sendiri 0,00 Dikurangi: PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama 0,00Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan 0,00Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar 0,003 Kelebihan Pajak yang sudah: Dikompensasikan ke Masa Pajak
    Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6. + b) Rp 729.860.382.186,002 Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri Rp 0,003 Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan Rp 0,004 Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar Rp 0,00Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 46343/PP/M.XIV/16/2013, Tanggal 22 Juli 2013, diberitahukan kepada Pemohon PeninjauanKembali pada Tanggal 02 Agustus 2013, kKemudian terhadapnya oleh PemohonPeninjauan Kembali dengan
    Namundata serta perhitungan selisih kurs tidak memadai, sehinggaPemeriksa menghitung sebagai pendapatan Jasa yang belumdipungut PPN";Saat proses Keberatan:. Sesuai Surat Pemberitahuan Hasil Penelitian Keberatan,Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) menyatakan:"Terdapat pencatatan akun yang tidak jelas keterangannya (tidakdidukung bukti yang cukup memadai) dan belum jelas kontraakun nya..
Putus : 12-12-2013 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 608 /B/PK/PJK/2013
Tanggal 12 Desember 2013 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PLN (Persero) AREA PELAYANAN DAN JARINGAN SEMARANG
1911 Berkekuatan Hukum Tetap
  • berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulusebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 22 MasaPajak JanuariDesember 2005 Nomor: 0001 1/202/05/511/09 tanggal 23 Oktober2009, diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Semarang berdasarkanHalaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 608 /B/PK/PJK/2013Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor: Lap219/WPJ.10/KP.1005/2009 tanggal 19Oktober 2009, dengan perhitungan
    2013perpajakan yang berlaku, dengan dalildalil dan alasanalasan hukum sebagaiberikut :+ Tentang Koreksi DPP PPh Pasal 22 Masa Pajak Januari Desember 2005sebesar Rp35.018.105.392,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis HakimPengadilan Pajak;1.Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) sangatkeberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yangantara lain berbunyi sebagai berikut :Halaman 26 Alinea ke2, 3 dan 4:Bahwa Majelis berpendapat Pemohon Banding dapat membuktikanbahwa perhitungan
    Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 22 menurutTerbanding sebesar Rp.66.902.571.820,00 didalamnya terdapattransaksi yang bukan merupakan objek pajak yang dikenakan PPhPasal 22 sebesar Rp.35.018.105.392,00, sehingga Majelis berpendapatdari perhitungan Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 22 menurutTerbanding sebesar Rp.66.902.571.820,00 yang merupakan objekpajak PPh Pasal 22 adalah sebesar Rp.31.884.466.428,00;Bahwa Pemohon Banding dalm Surat Bandingnya menyatakan objekpajak PPh Pasal 22 adalah sebesar Rp.31.425.557.491,00
    , sehinggaMajelis berkesimpulan masih terdapat objek pajak PPh Pasal 22berdasarkan perhitungan Terbanding yang belum dilaporkan olehPemohon Banding sebesar Rp.458.908.837,00;Bahwa buktibukti, keterangan para pihak, peraturan perundangan, dankeyakinan hakim, Majelis berkesimpulan bahwa dari koreksi Terbandingatas Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 22 ~ sebesarRp.35.477.014.329,00, koreksi sebesar Rp.35.018.105.392,00 tidakdapat dipertahankan, sedangkan atas sisa koreksi sebesarRp.458.908.937,00 tetap
    Bahwa pokok sengketa banding yang diajukan PeninjauanKembali adalah koreksi positif DPP PPh Pasal 22 Masa PajakJanuari sampai dengan Desember 2005 sebesarRp35.018.105.392,00 yang tidak dipertahankan oleh MajelisHakim Pengadilan Pajak;Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 608 /B/PK/PJK/2013fies7.3.7A,Dk7.6.77.Bahwa nilai Peninjaauan Kembali sebesar Rp35.018.105.392,00adalah berasal dari perhitungan Dasar Pengenaan Pajak PPhPasal 22 sebesar Rp.35.477.014.329,00, dimana koreksi sebesarRp.35.018.105.392,00
Putus : 30-04-2014 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 68/B/PK/PJK/2014
Tanggal 30 April 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. CAKRA MANDIRI PRATAMA INDONESIA
198 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jumlah PPN ymh dibayar Rp. 9.997.223.Bahwa perhitungan tersebut tetap dipertahankan dalam Surat KeputusanKeberatan;PPN Masa Pajak Nopember 2008 yang terutang menurut Pemohon Banding:1. DPP PPN Rp. 1.786.915.7982. Pajak Keluaran seluruhnya Rp. 178.691.5793. Kredit Pajak Rp. 178.691.5794. PPN yg kurang (lebih) di bayar Rp. 6.379.8235. Kompensasi ke masa berikutnya Rp. 6. PPN Kurang (Lebih) Bayar Rp. 7. Sanksi Bunga Rp. 8. Sanksi Kenaikan Rp. 9. Jumlah PPN ymh dibayar Rp.
    Bahwa adapun perbedaan perhitungan besarnya pajak masukan antaraSKPKB maupun Keputusan Keberatan dengan pajak masukan menurutPemohon Banding adalah sebagai berikut:Bahwa adanya koreksi pajak masukan yang telah dikreditkan sebesarRp.7.573.654. karena Faktur Pajak tersebut dianggap cacat olen Pemeriksa danPemohon Banding dianggap tidak bisa memberikan klarifikasi atas faktur pajakcacat tersebut;Bahwa alasan tidak bisa memberikan klarifikasi faktur pajak cacat padasaat pembahasan akhir dengan Pemeriksa
    Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis HakimPengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :Halaman 12 alinea ke4, ke6, 7,8 "bahwa berdasarkan keterangan tersebut di atas, Majelis berpendapatbahwa perhitungan lamanya waktu proses penyelesaian permohonankeberatan Pemohon Banding yang dilakukan oleh Terbanding, adalahsejak tanggal 16 Juni 2010 sampai dengan 16 Juni 2011, penyelesaianpermohonan keberatan adalah 12 (dua belas
    tanggal Surat Keberatan diterima, harusmemberi keputusan atas keberatan yang diajukan;Bahwa atas Surat Keputusan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) Nomor: KEP1118/WPJ.09/BD.06/2011 diterbitkan pada tanggal 15 Juni 2011 tersebut,selanjutnya dikirimkan kepada Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) pada tanggal 16 Juni2011 melalui pos tercatat sesuai bukti terima kiriman PTPos IndonesiaBandung Nomor 11867795652;Bahwa atas hal tersebut pada butir 6.3, Majelismenyimpulkan bahwa perhitungan
    Putusan Nomor 68/B/PK/PJK/201420Terbanding (Sekarang Pemohon Peninajauan Kembali) tidak dapatdipertahankan karena perhitungan lamanya waktu proses penyelesaiankeberatan telah lewat waktu yang telah ditetapbkan dalam peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 26ayat (1) UU KUP yaitu, dihitung sejak tanggal 16 Juni 2010 diajukan olehPemohon Banding (Sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dandiputus oleh Terbanding (Sekarang Pemohon Peninjauan Kembali)tanggal 16 Juni 2011;
Putus : 05-02-2018 — Upload : 19-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2403 K/Pid.Sus/2017
Tanggal 5 Februari 2018 — NANANG alias SARI bin SALEH
10770 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 2403 K/PID.SUS/2017Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Program PembangunanInfrastruktur Permukiman (PPIP) tersebut terdapat penyimpangan dalampembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB), Kontrak Pekerjaan, LaporanPertanggungjawaban Penggunaan Dana Program PembangunanInfrastruktur Pedesaan (PPIP) untuk pencairan Tahap I, Tahap II dan TahapIll, dalam pengadaan material bahanbahannya, terutama Aspal ;Bahwa berdasarkan hasil perhitungan Ahli Drs. H. ADE HIDAYAT danAhli TARYA ERAWAN, SE.
    Nomor 2403 K/PID.SUS/2017untuk pencairan Tahap , Tahap II dan Tahap III, dalam pengadaanmaterial bahanbahannya, terutama Aspal ;Bahwa Laporan Pertanggungjawaban dibuat sesuai dengan RencanaAnggaran Belanja (RAB) yang diajukan, kemudian untuk mendukungkebenaran laporan, Terdakwa menyiapkan kwitansi, nota pembelian,atau bukti pendukung pembayaran material lainnya tentang harga danjumlah bahan, seolaholah benar tapi sesungguhnya tidak benar(fiktif) ;Bahwa berdasarkan hasil perhitungan Ahli Drs. H.
    AK yang diperoleh saat uji fisik, Ahlimembandingkan volume realisasi penggunaan bahan, alat dan upahdengan volume penggunaan bahan, alat dan upah dalam RencanaAnggaran Biaya (RAB), kemudian selisih volume tersebut dikalikandengan harga satuan yang tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya(RAB), dari hasil perhitungan tersebut terdapat selisih sebesarRp111.279.803,00 (seratus sebelas juta dua ratus tujuh puluhsembilanribu delapan ratus tiga rupiah) sehingga telah terjadi penyimpanganpenggunanan Dana
    memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi, telah terpenuhi olehTerdakwa ;Unsur "yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomianNegara : Bahwa merugikan adalah sama dengan menjadi rugi atau menjadiberkurang, dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikankeuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginyakeuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara, atauperekonomian Negara menjadi rugi atau perekonomian Negaramenjadi kurang berjalan ; Bahwa berdasarkan hasil perhitungan
    Nomor 2403 K/PID.SUS/2017pembiyaan yang dikeluarkan (real cost) dengan prestasi (pekerjaanlebih kecil dari pada yang seharusnya) ; Bahwa dari hasil perhitungan tersebut terdapat selisin sebesarRp111.279.803,00 (seratus sebelas juta dua ratus tujuh puluhsembilan ribu delapan ratus tiga rupiah) yang merupakan kerugiankeuangan negara ;Berdasarkan pertimbangan tersebut unsur merugikan keuangan negaraatau perekonomian negara telah terpenuhi oleh Terdakwa ;Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur tindak
Register : 04-10-2018 — Putus : 13-12-2018 — Upload : 14-12-2018
Putusan PN GARUT Nomor 229/Pid.B/2018/PN Grt
Tanggal 13 Desember 2018 — Penuntut Umum:
RULLY WILASTORO, SH
Terdakwa:
AMAS Bin UBA RAHMAT
8110
  • di KampungPanawuan Rt.03 Rw.09 Desa Sukajaya Kecamatan TarogongKidul Kabupaten Garut;Bahwa menurut pengakuan terdakwa, perjudian yang dilakukanoleh terdakwa yaitu permainan judi jenis togel Hongkong;Bahwa terdakwa melakukan perjudian tersebut dengan caramenjual nomor/ angka togel Hongkong kepada pembeli danpembeli akan menunggu pengumuman dari nomor/ angka yangkeluar/ menang setelah terdakwa memberikan kabar kepadapembeli mengenai angka / nomor yang telah keluar;Bahwa menurut pengakuan terdakwa perhitungan
    Kabupaten Garut;Bahwa jenis perjudian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut yaitupermainan judi jenis togel Hongkong;Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa melakukankegiatan perjudian tersebut dengan cara menjual nomor/ angkatogel Hongkong kepada masyarakat/ pembeli, dan pembeli akanmenunggu pengumuman perihal nomor/angka yang keluar/menang setelah terdakwa mengetahuinya melalui akses situsinternet " pengeluaran togel Hongkong " melalui Handphonemiliknya;Bahwa menurut pengakuan terdakwa perhitungan
    Sewaktu melakukannya menggunakan alatyang berupa ballpoint dan kertas untuk mencatat angka yang dipasangserta merekapnya dan HP untuk mengirimkan hasil rekapan dan untukmengetahui nomor togel yang keluar;Bahwa perhitungan untuk pembeli apabila nomor/ angka yangdipasangnya tersebut menang/ keluar yaitu apabila pembeli memesanangka 2 nomor dengan pembelian Rp.1.000, (Sseribu rupiah) maka akanmendapatkan hadiah sebesar Rp.60.000, (enam puluh ribu rupiah).Apabila pembeli memesan angka 3 nomor dengan
    Sewaktu melakukannya menggunakan alatyang berupa ballpoint dan kertas untuk mencatat angka yang dipasangserta merekapnya dan HP untuk mengirimkan hasil rekapan dan untukmengetahui nomor togel yang keluar; Bahwa perhitungan untuk pembeli apabila nomor/angka yangdipasangnya tersebut menang/keluar yaitu apabila pembeli memesanangka 2 nomor dengan pembelian Rp.1.000, (Seribu rupiah ) maka akanmendapatkan hadiah sebesar Rp.60.000, (enam puluh ribu rupiah).Apabila pembeli memesan angka 3 nomor dengan pembelian
    yang berupaballpoint dan kertas untuk mencatat angka yang dipasang serta merekapnyadan HP untuk mengirimkan hasil rekapan dan untuk mengetahui nomor togelyang keluar, cara untuk pemasangan nomor/ angka tersebut, yaitu dengancara memesan nomor/angka mulai dari 2 angka/ nomor sampai dengan 4Halaman 14 dari 19 Halaman Putusan Nomor 229/Pid.B/2018/PN Grtangka/ nomor dengan cara pembeli membawa kertas/ rekapan nomor /angkakemudian terdakwa tulis atau direkap ke dalam kertas yang telah terdakwasiapkan, perhitungan
Putus : 18-12-2013 — Upload : 13-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 675/B/PK/PJK/2013
Tanggal 18 Desember 2013 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SAI APPAREL INDUSTRIES
3621 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Segi Materi;Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam banding ini adalahmengenai koreksi terhadap Faktur Pajak yang dianggap cacat sehinggatidak dapat dikreditkan yang dilakukan Pemeriksa sebesarRp 29.813.316,00 sehingga KPP PMA Empat menerbitkan SKPKBPPN Masa Pajak Januari sampai dengan Mei 2008 Nomor 00094/207/08/057/09 tanggal 12 Oktober 2009 dengan perhitungan sebagai berikut:PPN Kurang Bayar Rp 29.813.316,00Sanksi Bunga Rp 0,00Sanksi Kenaikan Rp 29.813.316,00Halaman 2 dari 20 halaman.
    Putusan Nomor 675/B/PK/Pjk/2013Jumlah yang masih harus dibayar Rp 59.626.632,00Bahwa atas ketetapan pajak tersebut Pemohon Bandingmengajukan keberatan dan dengan keputusan Terbanding NomorKEP425/WPJ.07/2010 tanggal 15 AprilBanding diterima sebagian dengan perhitungan sebagai berikut:Rp 13.863.838,00Rp 0,00Rp 13.863.838,00Jumlah yang masih harus dibayar Rp 27.727.676,002010 keberatan PemohonPPN Kurang BayarSanksi BungaSanksi KenaikanBahwa berdasarkan uraian serta penjelasan tersebut di atas dapatdikemukakan
    Cara Perpajakandengan tegas menyatakan: Pembeli Barang kena Pajak ataspenerimaan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalamUndangUndang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannyabertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak,sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa pajak telah dibayar;Bahwa dalam hal ini Pemohon Banding sebagai Wajib Pajak dapatmenunjukkan buktibukti pembayaran/pelunasan PPN sehinggaketentuan Pasal 33 UndangUndang KUP tidak berlakukan kepadaPemohon Banding;Bahwa perhitungan
    Atas Impor BKP 0,002 Perhitungan PPN Kurang Bayar:a. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri 411.534.746,00b. Dikurangi:b.1. PPN yang disetor dimuka dalam masa sama 1.084.094.460,00b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 0,00b.3. Lainlain 0,00c. Jumlah yang dapat diperhitungkan 1.084.094.460,00d. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (672.559.714,00)3 Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan 672.559.714,004 PPN yang kurang dibayar 0,005 Sanksi Administrasi:a.
Register : 22-02-2011 — Putus : 27-02-2012 — Upload : 04-06-2012
Putusan PN AMBON Nomor 01/PID SUS/2011/PN AB
Tanggal 27 Februari 2012 — LA UNE BUTON alias LA UNE;
9444
  • ; Dasar yang dipakai setelah mendapat data dari pemaparan masalah terlebihdahulu dari penyidik kepada saya ; e Setelah melakukan perhitungan ada hasil penjualan beras raskin yang tidakdisetorkan ke Satker ; e yang menjadi tunggakan di Desa Wailihang adalah tahun 2008 dan 2009 ; PUT NO : 01/PID SUS/PN ABPage 31 Sesuai hasil perhitungan jumlah total kerugian Negara sebesarRp.43.830.000.
    (tiga belas juta ruiah) lebih ;e Dari hasil perhitungan sementara kerugian Negera sebesar Rp.43.830.000.
    (empat ribu tujuh ratus limapuluh rupiah) perkilogram ;BLT (Batuan Langsung Tunai) adalah lebih erat pemberdayaan kemampuandaya beli ;Saya tidak melakukan pemeriksaan dilapangan, tetapi melakukan perhitunganberdasarkan data dan dokumen yang ada dipenyidik ;Penyidik melakukan pemaparan sekitar awal bulan April 2011;Setelah saya melakukan perhitungan diserahkan ke penyidik pada tanggal 26April 2011, untuk melakukan penyidikan oleh penyidik ;Dari hasil perhitungan kerugian Negara sebesar Rp.43.830.000
    (empat puluhtiga juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) ;Saya diperiksa di penyidik ;Saya juga melakukan pemeriksaan terhadap kwitansi juga ;Iya, pernah dan ada dalam perhitungan ;e ya, yang termasuk dalam perhitungan ; Saya tidak ingat lagi nilainya ;e Apa bila pengembalian yang dilakukan oleh terdakwa sebanyak tiga kalisetelah pemeriksaan oleh saya maka ini belum masuk ;e Saya tidak melakukan pemeriksaan dilapangan, tetapi melakukan perhitunganberdasarkan data dan dokumen yang ada dipenyidik
    ;e Penyidik melakukan pemaparan sekitar awal bulan April 2011;e Setelah saya melakukan perhitungan diserahkan ke penyidik pada tanggal 26April 2011, untuk melakukan penyidikan oleh penyidik ;e Dari hasil perhitungan kerugian Negara sebesar Rp.43.830.000.
Putus : 10-04-2012 — Upload : 01-06-2016
Putusan PN UNAAHA Nomor 213/Pid.B/2010/PN. Unh
Tanggal 10 April 2012 — Ir. AMRAN YUNUS
153159
  • AMRAN YUNUS Bahwa hasil perhitungan/opname atas pelaksanaan pekerjaanpercetakan sawah TA. 2006 yang dilakukan oleh tim ahli dari DinasPertanian Propinsi Sulawesi Tenggara yang ditindak lanjuti denganAudit perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP PerwakilanPropinsi Sulawesi Tenggara di Kendari, terdapat item pekerjaanyang tidak dilaksanakan oleh rekanan PT. Ranaspi Aryanori denganDirektur Utama Ir.
    tersebutmelalui Bank BNI Kendati; Bahwa nilai kerugian Negara yang diperoleh dari perhitungan AhliBPKP pada proyek pencetakan sawah di Kab.
    jaksaPenuntut Umum ; Bahwa selama persidangan berlangsung Ahli dari BPKP yangmelakukan perhitungan kerugian Negara dalam perkara ini tidakpernah melakukan perhitungan ulang dan masih menganggap sahperhitungan sebelumnya sebelum ada pemeriksaan danperhitungan kembali, dan pengurangan nilai kerugian Negaradilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan cara melakukanperhitungan senditi ; ~ Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini,Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam BeritaAcara
    AMRAN YUNUSrupiah) belum termasuk pengurangan atas pengembalian uangyang dilakukan oleh terdakwa saat temuan dari Irjen PertanianPusat sebesar Rp. 23.238.711 (dua puluh tiga juta dua ratus tigapuluh delapan ribu tujuh ratus sebelas rupiah) atau dengan katalain tidak ada kerugian Negara menurut versi perhitungan jaksaPenuntut Umum ;~= Bahwa selama persidangan berlangsung Ahli dari BPKP yangmelakukan perhitungan kerugian Negara dalam perkara ini tidakpemah melakukan perhitungan ulang dan masih menganggap
    ulang namun jika tidak adapemeriksaan dan pengukuran ulang karena salah dalam melakukanpemeriksan dan pengukuran ulang tersebut maka Ahli dari BPKPmenganggap perhitungan terhadap kerugian negara tetap sepertiS@MUa 5 2 none nen enna nnn nen enn ncn ncn ncn nce neces~ Menimbang, bahwa dengan fakta bahwa temyata Jaksa PenuntutUmum telah melakukan perhitungan sendiri dengan merubah hasiltemuan Ahli dari BPKP berdasarkan Tuntutannya dan Repliknyamenunjukkan bahwa Jaksa seolaholah telah merubah Dakwaannya
Putus : 30-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2165 B/PK/PJK/2017
Tanggal 30 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT SOE MAKMUR RESOURCES
16364 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PajakPratama Kupang, yang diikuti dengan terbitnya Surat Ketetapan Pajak KurangBayar, bahwa atas penyerahan Mangan yang dilakukan oleh Pemohon Bandingterhutang Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp468.864.000,00 dan Jumlahkurang bayar yang disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Verifikasiadalah Rp0,00 (nol rupiah) atau "Nihil", sehingga berdasarkan Pasal 36Undang Undang Nomor 14 Tahun 2002 Pemohon Banding harus melakukanpembayaran pajak terhutang sebesar 50% dari Rp0,00 adalah sebesar Rp0,00untuk itu perhitungan
    Perhitungan PPN Kurang Bayar a. Pajak Keluaran yang harus0,00 316.800.000,00 dipungut/dibayar sendirib. Dikurangi:b.1. PPN yang disetor di muka dalammasa pajak yang sama eee meeb.2. Pajak Masukan an dapatSioorhitungKan mee meeb.3. STP (pokok kurang bayar) 0,00 0,00b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri 0,00 0,00b.5. Lainlain 0,00 0,00b.6. Jumlah 0,00 0,00c. Diperhitungkan:c.1. SKPPKP 0,00 0,00d. Jumlah pajak yang dapat 0,00 0,00diperhitungkan e.
    Jumlah perhitungan PPN Kurang0,00 316.800.000,00Bayar 3. Kelebihan Pajak yang sudah: a. Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya 0,00 0,00b. Dikompensasikan ke masa pajak ... 0,00 0,00c. Jumlah 0,00 0,004. PPN yang kurang dibayar 0,00 316.800.000,005. Sanksi Administrasi :a. Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP 0,00 152.064.000,006.
    Bahwa dengan demikian, tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndangNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yangmasih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp0,00 (Nihil)dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak: Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri .............:: Rp0,00;Perhitungan PPN kurang bayar: Pajak Keluaran yang harus
    Rp0,00; Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan..............ceeeeeeeeeeeees Rp0,00;Jumlah perhitungan PPN kurang bayatl................
Putus : 07-09-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 945/B/PK/PJK/2016
Tanggal 7 September 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK ; PT. INDOPACK PRATAMA
3129 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa dasar perhitungan Peredaran Usaha SPT PPh Badan Rp.64.567.582.814,00; (bukan Rp. 68.311.155.750,00 cfm Pajak Keluaranversi Pemeriksa);2. Bahwa Koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp. 38.740.606,00 tidak dapatditerima, kKarena koreksi tersebut hasil konfirmasi;3.
    atasPPh tersebut;Menurut Pemohon BandingBahwa perlu Pemohon Banding jelaskan bahwa sampai dengan SuratBanding ini dibuat Pemohon Banding belum menerima Surat KetetapanPajak Lebin Bayar Pajak Penghasilan Nomor : 00068/406/10/052/12tanggal 27 April 2012 Tahun Pajak 2010, sehingga Pemohon Bandingtidak bisa membuat Surat Keberatan atau permohonan pengurangan ataupembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar atas Surat Ketetapan PajakLebin Bayar (SKPLB) tersebut, proses keberatan atas PPh tidakmempengaruhi perhitungan
    Bahwa datadata dalam menentukan saldoawal dan saldo akhir serta jumlah pembelian bahan baku danbahan penolong untuk tahun 2010 merupakan data yang validkarena diambil dari pembukuan Termohon Peninjauan Kembalidan dari Faktur Pajak Masukan yang merupakan bukti transaksiyang sangat kuat;7) Bahwa dengan diperolehnya angka saldo awal dan saldo akhirserta jumlah pembelian bahan baku dan bahan penolong untuktahun 2010 maka dapat diketahui jumlah koreksi pemakaianbahan baku dan bahan penolong dengan perhitungan
    Apabilamemang perhitungan Pemohon Peninjauan Kembali salah makaseharusnya Termohon Peninjauan Kembali dapat membantahdengan memberikan buktibukti angka yang sebenarnya, dimulaidari angka saldo awal, saldo akhir dan pembelian bahan baku danbahan penolong.
    Bahwa alasanalasan permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara a quoyaitu Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilaiberdasarkan Perhitungan GrossUp Peredaran Usaha Rp184.561.021,00yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidakdapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalildalilyang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon PeninjauanKembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapatmenggugurkan faktafakta
Putus : 31-07-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 338 B/PK/PJK/2015
Tanggal 31 Juli 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK ; PT. TECHNOPIA JAKARTA
3918 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Keputusan Penolakan Permohonan Keberatanbahwa Perhitungan menurut Keputusan Keberatan adalah sebagai berikut: Semula Ditambah/ a.Uraian Menjadi(sesuai SKPKB) Dikurangi(Rp) (Rp) (Rp)PPN Kurang (Lebih) Bayar 13.020.235 13.020.235Sanksi Bunga 6.249.713 6.249.713Sanksi Kenaikan 4Jumlah PPN yang masih19.269.948 19.269.948harus (lebih) dibayar Koreksi Terbandingbahwa Koreksi yang dipertahankan berdasarkan Keputusan Keberatan adalahKoreksi Positif atas DPP PPN sebesar Rp. 1.012.490.004,00;Pokok Sengketabahwa
    adalah Koreksi Positif atas DPP PPNsebesar Rp. 1.012.490.004,00;Alasan Banding Atas Koreksi Dopp Ppn Sebesar Rp 1.012.490.004,00Alasan Koreksibahwa berdasarkan penjelasan pada Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan(SPHP), Terbanding beranggapan bahwa penjualan kepada PT TechnopiaLever merupakan penjualan kepada related party, oleh karena itu Terbandingmenghitung ulang penjualan kepada PT Technopia Lever dengan margin sesuaidengan margin PT Technopia Lever kepada main distributor yaitu 25%;bahwa Perhitungan
    Technopia Jakarta, NPWP : 02.026.542.7052.000, alamat : Jalan Terusan Interchange Anggadita, Klari, Karawang,41371, sehingga perhitungan PPN Masa Pajak Juni 2007 sebagai berikut: DPP PPN Rp. 12.277.597.902,00Pajak Keluaran Rp. 1.028.664.462,00Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan Rp. (1.116.893.227,00)PPN yang kurang dibayar Rp. (88.228.765,00)Sanksi Administrasi Bunga KUP Rp. 0,00Jumlah yang masih harus dibayar Rp. (88.228.765,00)Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum
    Technopia Lever melakukan fungsiyang sama sehingga seharusnya/sewajarnya mempunyai tingkat marginyang sama.Bahwa dengan demikian, koreksi yang dilakukan oleh Pemeriksa Pajak,dengan menggunakan metode cost plus (harga pokok plus), telah sesuaidengan KEP01/PJ.7/1993 yaitu perhitungan harga wajar denganmenambah tingkat laba kotor wajar kepada biaya produksi.Disamping itu, berdasarkan penelitian atas SPT Tahunan PPh BadanTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) diketahuibahwa Termohon Peninjauan
    Bahwadikarenakan dalam Lampiran khusus 3A SPT Tahunan PPh Badan,Termohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) tidakmencantumkan bagaimana cara perhitungan dalam rangka hubunganistimewa maka sesuai dengan kuasa Pasal 18 ayat (8) UndangundangPPh, Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) menentukankembali besarnya penghasilan sesuai dengan nilai yang wajar dankelaziman usaha yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa.
Register : 10-08-2015 — Putus : 27-10-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 624 B/PK/PJK/2015
Tanggal 27 Oktober 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. BANGUN NUSA MANDIRI;
2717 Berkekuatan Hukum Tetap
  • pada tanggal 3 Agustus 2011, Pemohon Banding menerimaSurat KetetapanPajak Kurang Bayar(SKPKB)PPN Nomor00060/207/09/703/11 tanggal 2 Agustus 2011, dengan jumlah yangmasih harus dibayar sebesar Rp162.147.304,00; MENURUTNo Keterangan Pemalion Terbanding KoreksiBanding1 Dasar Pengenaan PajakPenyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 0 0 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut oleh Pemungut PPNJumlah Penyerahan yang terutang PPN 0 0 Penyerahan yang tidak terutang PPN Jumlah seluruh Penyerahan 0 0 2 Perhitungan
    PPN Kurang BayarPajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 0 0 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 156.349.768 75.276.116 81.073.652Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 156.349.768 75.276.116 81.073.652Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (156.349.768) (75.276.116) (81.073.652)3 Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan kemasa pajak berikutnya 156.349.768 156.349.7684 PPN yang kurang dibayar 81.073.652 81.073.6525 Sanksi AdministrasiBunga Pasal 13 (2) KUP Kenaikan Pasal 13 ayat (3)
    156.349.768Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (156.349. 768)3 Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan kemasa pajak berikutnya 156.349.7684 PPN yang kurang dibayar5 Sanksi AdministrasiKenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP Jumlah sanksi administrasi6 Jumlah PPN yang masih harus dibayar Halaman 6 dari 40 halaman.
    Thamrin Nomor 51Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, sehingga perhitungan PajakPertambahan Nilai yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 0,00Penyerahan yang PPNnya harus dipungut oleh Pemungut PPNJumlah Penyerahan yang terutang PPN 0,00Penyerahan yang tidak terutang Pajak Pertambahan NilaiJumlah seluruh Penyerahan 0,00Perhitungan PPN Kurang BayarPajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 0,00Pajak Masukan yang dapat
    diperhitungkan 156.349.768,00Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 156.349.768,00Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (156.349.768 00)Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke masa pajak berikutnya 156.349.768,00PPN yang kurang dibayar 0,00 Sanksi Administrasi Halaman 7 dari 40 halaman.
Putus : 14-09-2016 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 129 PK/Pdt/2016
Tanggal 14 September 2016 — 1. JUSMIN HUSAINI, 2. H. DAENG GASSING, 3. ABD. HAFID VS 1. KEMENTERIAN PERHUBUNGAN UDARA REPUBLIK INDONESIA, cq DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA, cq KEPALA DINAS PERHUBUNGAN UDARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DI SAMARINDA, cq DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA BANDAR UDARA KLAS I KHUSUS JUWATA TARAKAN, 2. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, cq GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DI SAMARINDA, cq PEMERINTAH KOTA TARAKAN
4935 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tanah perwatasan milik Penggugat ;Ganti kerugian atas uang sewa atau denda atau bunga sejak tanggalJanuari 2005 sampai dengan bulan Februari 2011 atau selama 6(enam) tahun, atau selama 72 bulan dengan perhitungan: 2% dariharga tanah permeter (Rp250.000,00) x 18.000 m?
    Tanah perwatasan milik Penggugat II;Ganti kerugian atas uang sewa atau denda atau bunga sejak tanggalJanuari 2005 sampai dengan bulan Februari 2011 atau selama 6 (enam)tahun, atau selama 72 bulan dengan perhitungan: 2% dari harga tanahpermeter (Rp250.000,00) x 8.100 m? = Rp40.500.000,00 x 72 bulan =Rp2.916.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus enam belas juta rupiah);3.
    Tanah perwatasan milik Penggugat III adalah sebagai berikut:Ganti kerugian atas uang sewa atau denda atau bunga sejak tanggalJanuari 2005 sampai dengan bulan Februari 2011 atau selama 6 (enam)tahun, atau selama 72 bulan dengan perhitungan: 2% dari harga tanahpermeter (Rp250.000,00) x 8.400 m?
Register : 24-10-2017 — Putus : 20-11-2017 — Upload : 19-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 530 K/TUN/2017
Tanggal 20 Nopember 2017 — ALI SENDHANA VS SITI HANIFAH, DKK DAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR;
5630 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 530 K/TUN/2017perhitungan secara ilmu ukur didapat fakta bahwa luas bidang tanahyang didapat dari perhitungan dari ukuran batasbatas tanah yangdidalilkan oleh Para Penggugat ternyata tidak mencapai jumlah 146 Hasebagaimana yang dinyatakan oleh Para Penggugat didalam suratgugatan tanggal 19 Desember 2016, tetapi yang didapat hanya seluas1.162.485 m?
    atau seluas 116,2485 Ha saja, sehingga terdapat selisihluas sebesar + 30 Ha;Oleh karena adanya ketidakcocokan (tidak sinkron) antara luas tanahyang didalilkan Para Penggugat seluas 146 Ha dengan ukuran luas tanahyang didapat dari perhitungan luas tanah berdasarkan ukuran batasbatas tanah yang dinyatakan oleh Para Penggugat (yaitu: Utara 1287Meter, Timur 145 Meter, Selatan 675 Meter dan Barat 935 Meter), yangkalau dihitung secara ilmu ukur luas bidang tanah yang didapat hanyaseluas 1.162.485 m?
    Nemar/M.Nut.................6+ 675 MeterBarat berbatas dengan Sadr. lbrahim / Hasan...............:::::0:ssseeeeeeeee 935 MeterBahwa apabila diteliti dan dilakukan perhitungan secara cermat denganmenggunakan rumus ilmu ukur tanah secara sederhana yaitu sisisisibidang tanah yang berhadapan dibagi 2 dan dikalikan satu sama lain makaakan didapat luas dari bidang tanah tersebut, maka didapat fakta bahwaukuran batasbatas tanah yang diajukan Termohon Kasasi / Terbanding /Halaman 17 dari 36 halaman.
    Putusan Nomor 530 K/TUN/2017Para Penggugat tidaklah mencapai 146 Ha. sebagaimana yang didalilkanoleh Termohon Kasasi / Terbanding / Para Penggugat di dalam suratgugatannya tanggal 19 Desember 2016;Bila dihitung secara cermat dan teliti, terhadap batasbatas tanah ygdidalilkan Termohon Kasasi/Terbanding/Para Penggugat, maka akandidapat rumusan perhitungan sebagai berikut: Luas tanah Penggugat =(Sisi Utara + Sisi Selatan)X(Sisi Barat+ Sisi Timur)2 2= (1287M+675M) X (1435M+935M)2 2= (1962M) X ( 2370
    M )2 2=(981M) X(1185M)maka dari hasil perhitungan tersebut didapat luas tanah milik Penggugat yangdidapat hanyalah seluas 1.162.485 m?
Putus : 08-07-2014 — Upload : 27-08-2014
Putusan PT DENPASAR Nomor 3/Pid.Sus/2014/PT.TPK.DPS
Tanggal 8 Juli 2014 — CHRIS SRIDANA, MBA
16441
  • (Persero) Angkasa Pura Bandar UdaraNgurah Rai Bali ; Bahwa berdasarkan Perhitungan Tim Satuan PengawasInternal (Tim SPI) PT. (Persero) Angkasa Pura , akibatmanipulasi sistem komputerisasi dengan menggunakanaplikasi pengurangan pendapatan yang dilakukan oleh saksiINDERAPURA BARNOZA selaku General Manager PT.Penata Sarana Bali atas suruhan terdakwa CHRIS SRIDANA,MBA selaku Direktur Utama PT.
    Penata Sarana Bali;Bahwa selain dari pada itu berdasarkan perhitungan fungsitraffic antara bulan Oktober 2008 sampai dengan bulanOktober 2009, karena adanya data yang tidak dapatditemukan lagi di server utama maupun server back up,maka terdapat selisih pendapatan parkir yang seharusnyadisetorkan oleh PT. Penata Sarana Bali kepada PT.
    Selain dari pada itu berdasarkan perhitungan fungsi trafficantara bulan Oktober 2008 sampai dengan bulan Oktober2009, karena adanya data yang tidak dapat ditemukan lagidi server utama maupun server back up, maka terdapatselisih pendapatan parkir yang seharusnya disetorkan olehPT. Penata Sarana Bali kepada PT.
    (Persero) Angkasa Pura Bandar Udara Ngurah Rai Bali. 36Bahwa berdasarkan Perhitungan Tim Satuan Pengawas Internal(Tim SPI) PT. (Persero) Angkasa Pura , akibat manipulasi sistemkomputerisasi dengan menggunakan aplikasi penguranganpendapatan yang dilakukan oleh Terdakwa atas suruhanCHRIS SRIDANA, MBA selaku Direktur Utama PT.Penata Sarana Bali yang dalam operasionalnya dilaksanakandengan MIKHAEL MAKSIOperasional PT. Penata Sarana Bali dan RUDI JHONSONSITORUS selaku Staf Administrasi PT.
    Selain dari pada itu berdasarkan perhitungan fungsi trafficantara bulan Oktober 2008 sampai dengan bulan Oktober2009, karena adanya data yang tidak dapat ditemukan lagi di38server utama maupun server back up, maka terdapat selisihpendapatan parkir yang seharusnya disetorkan oleh PT. PenataSarana Bali kepada PT.
Register : 07-05-2018 — Putus : 21-06-2018 — Upload : 26-09-2019
Putusan PA SERANG Nomor 957/Pdt.G/2018/PA.Srg
Tanggal 21 Juni 2018 — Penggugat melawan Tergugat
60
  • Tergugat terusmenerus perhitungan dalam hal penghasilanb. Tergugat sering berlakut tidak sopan terhadap orangtua Penggugat. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut mencapai puncaknya terjadisejak bulan Agustus 2016. Akibatnya antara Penggugat dan Tergugatberpisah rumah yang pergi meninggalkan rumah adalah Penggugat;.
    Tergugat terusmenerus perhitungan dalam hal penghasilanb. Tergugat sering berlakut tidak sopan terhadap orangtua Penggugatbahwa sejak bulan Agustus 2016 antara Penggugat dan Tergugatberpisah rumah yang pergi meninggalkan rumah adalah Penggugat;bahwa selama pisah rumah tersebut Tergugat sudah tidak menafkahidan tidak mempedulikan lagi Penggugat;bahwa saksi telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar danrukun kembali berumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;.
    Tergugat terusmenerus perhitungan dalam hal penghasilanb.