Anak para Pemohon yang bernama XXXXX dalamHalaman 13 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PA.Sadw.persidangan terlinat berkelakuan seperti selayaknya orang yang telah dewasa,telah bekerja, memiliki pemahaman dan praktik agama yang baik dan XXXXXtelah berjanji akan terus berusaha memperbaiki ibadahnya, sehingga Hakimmenilai bahwa meskipun XXXXX masih belum mencapai usia diizinkan untukmenikah, namun dapat dianggap sebagai orang dewasa;Menimbang, bahwa selain indikasi kedewasaan, dispensasi

dengankepemilikan sabu tersebut masih tergolong bersifat Pemakai/Pecandu.Dengan demikian Penuntut Umum telah menerapkan rumusan tuntutantindak pidana yang tidak jelas yang didakwakan kepada diri Terdakwa, karenabertentangan dengan asas /ex certa, yaitu perbuatan yang hendak dilarangdalam hukum pidana harus dirumuskan dan disebutkan unsurunsurnyasecara terang benderang, jelas dan tegas sehingga jelas maksud, tujuanserta batasbatas perbuatan yang hendak dilarang yang dapat menimbulkanketidakpastian hukum dalam praktik

Hal ini sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 79 ayat (1) UU PT,sebagai berikut : Pasal 79 ayat (1) : Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunansebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimanadimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS;Bahwa RUPS lainnya yang dapat diselenggarakan setiap waktu berdasarkankebutuhan untuk kepentingan Perseroan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 78ayat (4) tersebut, dalam praktik sering dikenal sebagai RUPS Luar Biasa

Nomor 1081K/Pdt/2015dirumuskan secara jelas, singkat dan padat sebab tuntutan yang tidak jelasmaksudnya atau tidak sempurna dapat mengakibatkan tidak diterima atauditolaknya tuntutan tersebut oleh hakim.Dalam praktik peradilan petitum dibagi kedalam tiga bagian, yaitu:1. Tuntutan pokok atau tuntutan primer.Merupakan tuntutan sebenarnya atau apa yang diminta olehpenggugat sebagaimana yang telah dijelaskan dalam posita.2. Tuntutan tambahan.Merupakan tuntutan pelengkap daripada tuntuntan pokok.3.

Namun dalam praktik peradilan,mengenai perumusan gugatan secara jelas dan terang ini, berpedoman kepada Pasal 8RV sebagai rujukan berdasarkan asas process doelmatigheid (demi kepentinganberacara).

suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarangPemohon Kasasi II dan turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat dan II di muka persidangan Pengadilan Negeri Denpasar pada pokoknya atasdalildalil :Bahwa pada awalnya hutang Penggugat pada Tergugat hanya sejumlahRp 200.000.000, yang terdiri dari dalam bentuk kredit pada tahun 1990 sebesarRp100.000.000, dan dalam bentuk MRekening Koran sejumlahRp 100.000.000, dengan jaminan sebuah Rumah Praktik

Unsur Setiap Orang Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan cukup jelas disepakati, yangdimaksud dengan unsur setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telahmembenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaanPenuntut Umum adalah benar diri Terdakwa.

Pemohonberstatus duda;Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 354/Pdt.G/2019/MS.TknBahwa benar apa yang didalilkan Pemohon pada posita poin tiga gugatantentang tinggal dirumah orangtua selanjutnya pindah ke rumah sewa.Selaku suami pemohon tidak pernah memberikan belanja hidup baikdirumah orangtua maupun dirumah sewa;Bahwa selama hidup beurmah tangga kondisi termohon dalam keadaanhamil tidak mendapatkan perhatian dari Suami dan tidak pernah diberikannafkah;Bahwa selama kehamilan termohon pergi check up ke praktik

Unsur Setiap OrangMenimbang, bahwa dalam praktik peradilan cukup jelas disepakatiyang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah manusia sebagai subjekhukum;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telahmembenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaanPenuntut Umum adalah benar diri Terdakwa.

Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatanuntuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, ataudengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkan sebagai berikut :Ad.1 Tentang Unsur : Barang siapaMenimbang, bahwa bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masihdiperdebatkan apakah unsur Barang Siapa, merupakan suatu unsur ataubukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namum lepas dari

hakimatas suatu tindak pidana dan pelaku tindak pidana tersebut, vide Pasal183 KUHAP).Dan bahkan berkenaan dengan betapa pentingnya SuratDakwaan Penuntut Umum, sesungguhnya telah ada YurisprudensiMahkamah Agung RI jauh sebelum berlakunya KUHAP, yakniYurisprudensi Mahkamah Agung RI, dibawah Nomor: 47 K/Kr/1956tanggal 23 Maret 1957 dan Nomor: 68 K/Kr/1973 tanggal 16 Desember1976, yang pada intinya menegaskan bahwa: "Putusan Pengadilanharus "DIDASARKAN pada dakwaan (Vide Buku: PENERAPANKUHAP DALAM PRAKTIK

Bagi Terdakwa/Penasehat Hukum, Surat Dakwaan merupakan dasaruntuk mempersiapkan pembelaan.Bahwa selanjutnya menurut Ahli Hukum Adami Chazawi, telahmemberikan pengertian surat dakwaan yang bermuara pada KUHAPsebagaimana terdapat didalam buku karangannya, cetakan tahun 2013,yang berjudul: Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana, Pn.Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 29.

KUFFAL, SH., Dalam Bukunya: PENERAPANKUHAP DALAM PRAKTIK HUKUM, Cetakan KeIV, BulanFebruari 2004, Pn.

Darwan Prinst, dalam bukunya sendiri dengan judul: Hukum AcaraPidana Dalam Praktik, Pn.

berada dalam kualitas yang bersifatimposibilitas (impossibility)Menimbang, bahwa jika penerapan penyebutan lokus delicti dantempus delicti mesti persis dan akurat sehingga di tuntut surat dakwaanharus menyebut secara tunggal dan pasti , penegakan hukum melaluiperadilan pidana (criminal justice system) akan lumpuh total, yang berakibatsemua pelaku kriminal tidak bisa di tuntut pertanggungjawaban hukum ataskejahatan yang mereka lakukan;Menimbang, bahwa untuk mengantisipasi akibat dimaksud doktrindan praktik

Edaran Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 4 tahun 1965 dicabut dengan Surat Edaran MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor: 16 tahun 1979, Surat Edaran MahkamahHalaman 32 dari 80 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN PolAgung Republik Indonesia Nomor: 3 tahun 2000 dan Surat EdaranMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 4 tahun 2001);Menimbang, bahwa tidak ada aturan baku dalam hukum acaraperdata Indonesia yang mengatur mengenai proses pemeriksaan tuntutanprovisionil, oleh karena itu dalam praktik

Dari ketiga proses pemeriksaan tuntutan provisionilyang terjadi dalam praktik peradilan sebagaimana diuraikan di atas, dapatlahditarik suatu konklusi dasar bahwasanya praktik tidak mengenal secara bakudan tegas bagaimana untuk memeriksa tuntutan provisionil;Menimbang, bahwa karena tidak ada proses memeriksa tuntutanprovisionil secara baku, ketentuan dalam praktik peradilan kini tergantungkepada pandangan dan kebijakan Hakim yang menangani perkara apakahdengan mengeluarkan Putusan Sela yang menerima

Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (eenduideljke en bepaalde conclusie).Hal ini selaras dengan praktik di Pengadilan melalui Yurisprudensi danPutusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan:99.1 Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1149K/Sip/1970 tanggal 17 April 1971 sebagaimana yang dikutip olehHulman Panjaitan, S.H., M.H., dalam bukunya yang berjudulHalaman 37Putusan Perdata Gugatan Nomor 777/Pdt.G/2020/PN.Mdn.Kumpulan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung

dan memahamidokumendokumen cessie lalu. meminta agar Perjanjian Cessiedibatalkan tentunya berpotensi untuk merugikan PARA TERGUGATlebih besar lagi.Halaman 53Putusan Perdata Gugatan Nomor 777/Pdt.G/2020/PN.Mdn. 155.156.157.158.Quad Non, Gugatan PENGGUGAT dikabulkan oleh Majelis Hakim yangMulia, maka pembatalan Perjanjian Pengalihan Piutang (cessie) yangdidasari pada petitum yang salah dan posita yang tidak jelas akanbertentangan dan melanggar setiap ketentuan peraturan perundangundangan, kebiasaan praktik

, putusanputusan Pengadilan yang telahberkekuatan hukum tetap hingga pendapat ahli hukum mengenaipengalihan piutang (cessi/e), sehingga PARA TERGUGAT khawatirapabila Gugatan a quo dikabulkan dapat menjadi preseden yangburuk bagi praktik Peradilan di Indonesia.Dalam perkara a quo, pengalihan piutang (cessie) dari TERGUGAT IIkepada TERGUGAT didasarkan pada disepakatinya Akta Cessie yangmerupakan suatu Perjanjian yang sah dan mengikat menurut hukum,dimana pihakpihak yang menyepakati Akta Cessie adalah

Tertanggungsebelum mengajukan SPAJ Syariah penah di periksa di Praktik DokterDokterTertelusur pada tanggal 05 April 2016. Hasil pemeriksaan yangdilakukan DokterTertelusur terhadap alm Tertanggung menunjukkan almTertanggung menderita kondisi yang mengarah kepada kelainan iramadetak jantung yang tidak beraturan. DokterTertelusur menerangkan melaluisurat keterangan tertanggal 1 February 2019 bahwa jenis penyakit yangpernah diderita oleh alm Tertanggung adalah penyakit jantung.

Tertanggung sebelummengajukan SPAJ syariah pernah diperiksa di praktik dokterDokterTertelusur pada tanggal 05 April 2016, ...yang menunjukkan alm.Tertanggung menderita kondisi yang mengarah kepada kelainan iramadetak jantung yang tidak beraturan Pernyataan tersebut harusdikonfirmasi lebih lanjut, diuji dan dipastikan kebenarannya tentang apayang sebenarnya terjadi.

Tertanggung sebelum mengajukan SPAJ Syariah penah diperiksa di Praktik Dokter DokterTertelusur pada tanggal 05 April 2016. Hasilpemeriksaan yang dilakukan DokterTertelusur terhadap alm Tertanggungmenunjukkan alm Tertanggung menderita kondisi yang mengarah kepadakelainan irama detak jantung yang tidak beraturan. DokterTertelusurmenerangkan melalui surat keterangan tertanggal 1 February 2019 bahwajenis penyakit yang pernah diderita oleh alm Tertanggung adalah penyakitjantung.

HalmaheraTimur dari Fakultas Tehnik Universitas Pattimura dengan suratpengantar Nomor 76/UN13.1.6/LL/2020 tangggal 12 Januari 2021dengan kesimpulan :(1)(2)Dalam pembuatan kontrak kapal ini ada komponen yang sesuaidan ada komponen yang tidak sesuai dengan peraturan MenteriPendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2019, TentangPetunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik BidangPendidikan Tahun 2019, pada halaman 1364 Tentang Kapal Latihyaitu pada table 294 Jenis, Rasio dan Deskripsi StandarPeralatan Praktik

Utama/Praktik Produksi Kompetensi KeahlianNautika Kapal Penangkap Ikan, point 2.Dalam desain kapal, tidak dilaksanakan dengan rinci sehinggaspesifikasi yang dihasilkan mempunyai kelemahan antara lain : Tidak terteranya komponenkomponen kapal yang sangat vitaldalam pengoprasian kapal seperti pompa, instalasi pipa.

Penyidik dan auditor BPKPRI Perwakilan Maluku Utara untuk dimintai Klarifikasi terkait dengan tindakperkara tindak pidana korupsi Pengadaan Nutika Kapal Penangkap IkanDinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran2019.Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menanggapinya sebagai berikut :> Bahwa berkaitan laporan hasil audit Inspektorat Pemerintah ProvinsiMaluku Utara Nomor 700/47 Insp.P/MU/2020 tanggal 09 April 2020 (Bukti :T12) tentang audit dengan tujuan tertentu pengadaan praktik

Fakultas Tehnik Universittas Patimura dengan surat pengantarNomor 76/UN13.1.6/LL/2020 tangggal 12 Januari 2021 dengankesimpulan :(1)(2)(3)Dalam pembuatan kontrak kapal ini ada Komponen yang sesuai danada komponen yang tidak sesuai dengan peraturan MenteriPendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2019, TentangPetunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang PendidikanTahun 2019, pada halaman 1364 Tentang Kapal Latin yaitu padatable 294 Jenis, Rasio dan Deskripsi Standar Peralatan PraktikUtama/Praktik

Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Cibarusah Kota, KecamatanCibarusah, Kabupaten Bekasi, Penggugat dirugikan oleh pihak Panitia PilkadesDesa Cibarusah Kota, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi yaitu telahterjadi praktik kecurangan saat proses pemilihan Kepala Desa sehinggaPenggugat kalah dalam Pemilihan Desa tersebut;Maka berdasarkan uraian diatas, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat(1) UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata UsahaNegara, maka Penggugat memiliki

untuk itu gugatan Penggugat demikian menimbulkan ketidakjelasan ataukerancuan dan menimbulkan pemahaman yang salah;Hal mana persyaratan mengenai isi gugatan terdapat dalam Pasal 8 RV yangmengharuskan gugatan pada pokoknya memuat: Identitas para pihak;2 Posita atau fundamentum Petendi yaitu dalildalil konkrit tentang adanyahubungan hukum yang merupakan dasar serta alasanalasan daripadaTUNTUTAN 5 nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn ncn nnn nnn ncn nnn crn nnn nnn nnn non nnn nnn nnnnnnnnns Petitum, dalam praktik

Bahwa berkaitan dengan dalil dugaan adanya praktik kecurangan atau tidaknetral dan memihak salah satu pasangan calon peserta pemilihan Kepala Desadalam melakukan perhitungan suara, hal ini baru persangkaan semata karenaperlu kiranya Tergugat Il Intervensi tanggapi:a.

Bahwa apa yang didalikan oleh Penggugat pada posita angka 7 adalah suatuhal yang Keliru dan Mengadaada, apalagi setiap tahapan Pilkades selalubersama dan disaksikan oleh saksi pasangan Calon adapun jika saksipasangan Calon tidak bersedia tanda tangan hal ini adalah hak saksi tersebutNamun Panitia tidak wajib mendapatkan tanda tangan pasangan Calontersebut, tanggapan tentang praktik kKecurangan;10.1.

Putusan No.1074/Pdt.G/2020/PA.Selyang mengerakkan suatu peraturan hukum tertentu yang kemudianterbentuk perwujudan hukum pada tindakan seseorang yang berkenaandengan norma norma hukum yang dalam praktik peradilan lazimnyadisebut dengan istilah perbuatan melawan hukum dan jika tindakananggota masyarakat/pihak tertentu tercermin perwujudan hukum privatmengenai perjanjian, maka dalam praktik peradilan lazimnya disebutdengan istilah wanprestasi (ingkar janji).

Tergugat V dan Tergugat IX melaluikuasanya mengajukan eksepsi kewenangan absolut, dengan menyatakan bahwagugatan Para Penggugat terlihat pada PERIHAL gugatannya tertulis Perihal :GUGATAN PERDATA, yang tentunya memiliki title dalam gugatan keperdataanyang berisi peristiwa hukum yang mengulas suatu. kejadian dalammasyarakat/pihak tertentu yang mengerakkan suatu peraturan hukum tertentuyang kemudian terbentuk perwujudan hukum pada tindakan seseorang yangberkenaan dengan norma norma hukum yang dalam praktik

peradilan lazimnyadisebut dengan istilan perbuatan melawan hukum dan jika tindakan anggotamasyarakat/pihak tertentu. tercermin perwujudan hukum privat mengenalperjanjian, maka dalam praktik peradilan lazimnya disebut dengan istilahwanprestasi (ingkar janji).

Dalam praktik hakekatnyaterhadap pencabutan/penarikan keterangan saksi ini nampak menimbulkan 3 (tiga)dimensi, yaitu: Pertama, apabila seorang saksi di persidangan mencabut/menarikketerangannya dan saksi itu tergolong sebagai saksi mahkota/Kroon Getuige dan jikapencabutan/penarikan tersebut beralasan kemudian secara teoritik esensi saksi mahkotatersebut bertentangan dengan Hukum Acara Pidana yang berprinsip menjunjung tinggiHak Asasi Manusia (HAM) maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:

Akan tetapi anasirpetunjuk kumulatif juga dikenal dan diterapkan dalam praktik peradilan sebagaimanaPutusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1043 K/Pid/1985 tanggal 19 Agustus 1987. Memang,dari aspek praktik peradilan maka alat bukti petunjuk kerap banyak menimbulkan nuansakontradiktif.

kali lipatareanya dari perintah putusan pengadilan, yang melibatkan alat kelengkapan institusinegara, adalah fakta terang atas penegasan Mahfud MD yang menilai prosespenegakan hukum di tanah air masih berjalan carut marut bahkan kondisinya kronis,sekaligus mengingatkan kita sebilah kalimat Guru Besar Hukum Pidana UniversitasGadjah Mada, Eddy OS Hiariej dengan mengatakan...carutmarut hukum dan praktikhukum yang menyimpang tapi dianggap biasa, beragam penyimpangan' karenasudah larut dalam kebiasaan praktik

Karena itu pula demi harkatasasi maka tidak di benarkan adanya praktik penegakkan hukum yang hanyaberdasar pada kiblat pribadi atau parameter institusi sehingga dengan mudaseseorang menjadi pesakitan sebagai tersangka, tanoa dukungan bukti yangmemenenuhi syarat konstitusional dalam kepustakaan peradilan pidana.

Dalam kaitan perubahan danperkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian, bukanlah sesuatu yangmustahil terjadi dalam praktik sistem hukum di negara mana pun apalagi di dalamsistem hukum common law, yang telan merupakan bagian dari sistem hukum diIndonesia.

Lalu menyelesaikan jenjang S2 dan profesinya.Setelah itu, di area klinis, psikolog butuh praktik dan terdaftar di dinaskesehatan dan memiliki STR dan SIPPK. Ketika telat memperpanjang atautidak memiliki surat izin tersebut, seorang psikolog tidak boleh praktik di RSmaupun praktik di tempat sendiri (mandiri).

Dari pengalaman ahli dalampenanganan depresi selama 1718 tahun praktik akan sangat sukar bilatidak ada peran ayah dan ibu.