Ditemukan 18430 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Penanaman modal Jasa konsultasi Bumn Perjanjian penanaman pohon Ganti rugi Tf Tindakan faktual Dinas penanaman modal Kepala badan koordinasi penanaman modal ri vs h. darmawan; Pt. sursarita sejahtera vs kepala badan koordinasi penanaman modal ri; Pt. sinar damai vs kepala badan koordinasi penanaman modal ri; Pajak Penanaman modal asing Uap Lisitrik Pt. caltex pacific indonesia Menteri investasi/kepala badan koordinasi penanaman modal vs pt. melapi timber;; Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu aceh vs ermitati;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 15-02-2024 — Putus : 23-04-2024 — Upload : 07-06-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 154 K/TUN/2024
Tanggal 23 April 2024 — MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL., II. PT. KAYAN HYDRO ENERGY;;
298 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL., II. PT. KAYAN HYDRO ENERGY;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 15-01-2024 — Putus : 26-02-2024 — Upload : 25-03-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 65 K/TUN/2024
Tanggal 26 Februari 2024 — SUGIYANTO VS USMAN ALI, Turut Termohon : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN BANYUWANGI;;
123 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SUGIYANTO VS USMAN ALI, Turut Termohon : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN BANYUWANGI;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 15-10-2019 — Putus : 21-11-2019 — Upload : 26-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 592 K/TUN/2019
Tanggal 21 Nopember 2019 — KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL., III. PT. RIMBA TANAMAN INDUSTRI;
324 — 205 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL., III. PT. RIMBA TANAMAN INDUSTRI;
    KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,tempat kedudukan di Jalan Gatot Subroto, Nomor 44,RT 5/RW 4, Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi,Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta 12930;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Riyatno, S.H.,LL.M., jabatan Kepala Pusat Bantuan Hukum BadanKoordinasi Penanaman Modal, dan kawankawan,Halaman 1 dari 9 halaman.
    tertanggal 31Mei 2016 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayudalam Hutan Tanaman Industri kepada PT Rimba Tanaman Industri atasAreal Hutan Produksi seluas + 8.155 (delapan ribu seratus lima puluhlima) hektar di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Gubernur Jambi Nomor$.132/BPMDPPT.4/I/2013 tanggal 15 Januari 2013 perihalRekomendasi IUPHHKHT atas nama PT Rimba Tanaman Industri;Mewajibkan Tergugat Il untuk mencabut Keputusan Kepala BadanKoordinasi Penanaman
    Tata Usaha Negara Nomor37/G/2018/PTUN.JBI, tertanggal 19 Maret 2019 untuk seluruhnya, yangamarnya berbunyi sebagai berikut:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi dari Tergugat , Tergugat II dan Tergugat II Intervensiseluruhnya;Dalam Pokok Sengketa:1,2.Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;Menyatakan batal Surat Gubernur Jambi Nomor$.132/BPMDPPT.4/I/2013, tanggal 15 Januari 2013, perihalRekomendasi IJPHHKHT atas nama PT Rimba Tanaman Industri(Objek Sengketa 1);Menyatakan batal Keputusan Kepala Badan Penanaman
    tentang PemberianIzin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan TanamanIndustri kepada PT Rimba Tanaman Industri atas Areal Hutan Produksiseluas + 8.155 (delapan ribu seratus lima puluh lima) Hektar diKabupaten Batanghari, Provinsi Jambi (Objek Sengketa 2):Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Gubernur Jambi Nomor$.132/BPMDPPT.4/I/2013 tanggal 15 Januari 2013 perihalRekomendasi IUPHHKHT atas nama PT Rimba Tanaman Industri:Mewajibkan Tergugat Il untuk mencabut Keputusan Kepala BadanKoordinasi Penanaman
    31 Mei 2016,tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalamHutan Tanaman Industri kepada PT Rimba Tanaman Industri atasAreal Hutan Produksi seluas + 8.155 (delapan ribu seratus lima puluhlima) hektar di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Gubernur Jambi Nomor$.132/BPMDPPT.4/I/2013, tanggal 15 Januari 2013, perihalRekomendasi IUPHHKHT atas nama PT Rimba Tanaman Industri:Mewajibkan Tergugat Il untuk mencabut Keputusan Kepala BadanKoordinasi Penanaman
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 04-05-2021 — Putus : 10-06-2021 — Upload : 12-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 172 K/TUN/2021
Tanggal 10 Juni 2021 — KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERANG., II. JOHNY WIDODO;
184 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERANG., II. JOHNY WIDODO;
    Kaduberuk, RT 01, RW 01, DesaSukarena, Kecamatan Ciomas, Kabupaten SerangBanten, pekerjaan Wiraswasta;ENOH, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal diKp Pasirmuncang, RT 012, RW 02, Desa Sukarena,Kecamatan Ciomas, Kabupaten SerangBanten,pekerjaan Wiraswasta;AHMAD MUHAJIR, kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Kp Kaduberuk, RT 01, RW 01, DesaSukarena, Kecamatan Ciomas, Kabupaten SerangBanten, pekerjaan Wiraswasta;Para Pemohon Kasasi;LawanKEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN TERPADU SATU
    Dalam Penundaan :1.2.Mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan Penggugat;Memerintahkan Kepada Tergugat untuk menghentikan sementaraPembangunan Kandang Ayam Boiler tersebut dan/atau MencabutSementara Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal DanPelayanan Terpadu Satu Pintu. Nomor 647/0152/SIMB/DPMPTSP/2020 tentang Izin Mendirikan Bangunan, tanggal 13Januari 2020 atas nama Johny Widodo sampai perkara a quoberkekuatan hukum tetap;B.
    Bangunan tanggal 13 Januari2020 atas nama Johny Widodo sampai perkara a quo berkekuatanhukum tetap;Dalam Pokok Sengketa :1.Mengabulkan gugatan Para Pemohon Kasasi/Pembanding/ParaPenggugat seluruhnya;Menyatakan batal dan/atau tidak sah Keputusan Kepala DinasPenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor647/0152/SIMB/DPMPTSP/2020 tentang Izin Mendirikan Bangunantanggal 13 Januari 2020 atas nama Johny Widodo;Mewajibkan Termohon Kasasi /Terbanding/Tergugat Untuk MencabutKeputusan Kepala Dinas Penanaman
    Putusan Nomor 172 K/TUN/2021Dalam Pokok Sengketa:1.2.Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;Menyatakan batal Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 647/0152/SIMB/DPMPTSP/2020 tentang Izin Mendirikan Bangunan, tanggal 13 Januari 2020,atas nama Johny Widodo;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala DinasPenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor647/0152/SIMB/DPMPTSP/2020 tentang Izin Mendirikan Bangunan,tanggal 13 Januari 2020 atas
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 15-02-2024 — Putus : 19-12-2024 — Upload : 12-03-2025
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 148 K/TUN/2024
Tanggal 19 Desember 2024 — MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA., II. PT. DAYA SUMBER MINING INDONESIA;;
109 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA., II. PT. DAYA SUMBER MINING INDONESIA;;
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil Perdata
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tahun 2007
550 — 237
  • Tentang : Penanaman Modal
  • Penanaman Modal
    Penanaman Modalsebagaimana dimaksud pada ayat 6) diangkat dandiberhentikan oleh Presiden.Pasal 28 ...
    memberdayakan badanusaha;membuat peta penanaman modal Indonesia; .mempromosikan penanaman modal;mengembangkan sektor usaha penanaman modalmelalui pembinaan penanaman modal, antara lainmeningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing,menciptakan persaingan usaha yang sehat, danmenyebarkan informasi yang seluasluasnya dalamlingkup penyelenggaraan penanaman modal;membantu penyelesaian berbagai hambatan dankonsultasi permasalahan yang dihadapi penanammodal dalam menjalankan kegiatan penanamanmodal;mengoordinasi
    penanam modal dalam negeri yangmenjalankan kegiatan penanaman modalnya di luarwilayah Indonesia; danmengoordinasi dan melaksanakan pelayanan terpadusatu pintu.Selain tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalamPasal 27 ayat (2), Badan Koordinasi Penanaman Modalbertugas melaksanakan pelayanan penanaman modalberdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.Pasal 29 ..
    22 b. penanaman modal pada bidang industri yangmerupakan prioritas tinggi pada skala nasional;c. penanaman modal yang terkait pada fungsi pemersatudan penghubung antarwilayah atau ruang lingkupnyalintas provinsi;d, penanaman modal yang terkait pada pelaksanaanstrategi pertahanan dan keamanan nasional;e. penanaman modal asing dan penanam modal yangmenggunakan modal asing, yang berasal dari.pemerintah negara lain, yang didasarkan perjanjianyang dibuat oleh Pemerintah dan pemerintah negaralain; danf
    diubahdengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 1970 tentangPerubahan dan Tambahan UndangUndang Nomor 1Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing danUndangUndang Nomor 6 Tahun 1968 tentangPenanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 1970tentang Perubahan dan Tambahan UndangUndangNomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal DalamNegeri dinyatakan tetap berlaku sampai denganberakhirnya persetujuan penanaman modal dan izinpelaksanaan tersebut.Permohonan penanaman modal
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 05-07-2023 — Putus : 04-10-2023 — Upload : 09-11-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 351 K/TUN/2023
Tanggal 4 Oktober 2023 — KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SUKABUMI., 2. DIKY TANUJAYA;;
155 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SUKABUMI., 2. DIKY TANUJAYA;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 18-03-2024 — Putus : 02-07-2024 — Upload : 02-09-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 190 K/TUN/2024
Tanggal 2 Juli 2024 — MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA., II. PT ANEKA TAMBANG, TBK;;
202 — 110 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA., II. PT ANEKA TAMBANG, TBK;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 20-07-2022 — Putus : 19-08-2022 — Upload : 08-11-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 450 K/TUN/LH/2022
Tanggal 19 Agustus 2022 — KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR., II. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MANGGARAI TIMUR, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR., III. PT. ISTINDO MITRA MANGGARAI;;
273 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR., II. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MANGGARAI TIMUR, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR., III. PT. ISTINDO MITRA MANGGARAI;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 25-09-2024 — Putus : 18-12-2024 — Upload : 12-03-2025
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 669 K/TUN/2024
Tanggal 18 Desember 2024 — MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA vs PT. PANCAPUTRA MARGASEJAHTERA disingkat PT. PAPUMAS;;
147 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA vs PT. PANCAPUTRA MARGASEJAHTERA disingkat PT. PAPUMAS;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 30-08-2021 — Putus : 14-10-2021 — Upload : 11-01-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 128 PK/TUN/2021
Tanggal 14 Oktober 2021 — KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA CIMAHI., 2. YANNY SUDJARWO;
160 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA CIMAHI., 2. YANNY SUDJARWO;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 30-01-2025 — Putus : 19-03-2025 — Upload : 05-05-2025
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 150 K/TUN/TF/2025
Tanggal 19 Maret 2025 — Direktur Jenderal Mineral dan Batubara VS KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP SULAWESI TENGAH (Turut Termohon), PT. SATRIA WIRA JAYA;;
72 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Direktur Jenderal Mineral dan Batubara VS KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP SULAWESI TENGAH (Turut Termohon), PT. SATRIA WIRA JAYA;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 03-10-2019 — Upload : 22-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 122 PK/TUN/2019
Tanggal 3 Oktober 2019 — PERHIMPUNAN PENGHUNI RUKO INTERCON PLAZA (PPRIP) vs KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DKI JAKARTA, dkk
200 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PERHIMPUNAN PENGHUNI RUKO INTERCON PLAZA(PPRIP) vs KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DKIJAKARTA, dkk
    Sihombing, jabatan Ketua Pengurus(PPRIP);Pemohon Peninjauan Kembali;LawanKEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DKIJAKARTA, tempat kedudukan di Jalan Kebon SirihNomor 18 Blok H Lantai 18.
    Mewajibkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan TerpaduSatu Pintu untuk memproses penerbitan Permohonan Izin Pemohonsesuai surat Nomor.230/PPRIP/II/2017 Tanggal 30 Februari 2017, Hal:Permohonan ljin Perparkiran sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 15-02-2024 — Putus : 19-12-2024 — Upload : 26-02-2025
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 139 K/TUN/2024
Tanggal 19 Desember 2024 — MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA., II. PT. DAYA INTI MINERAL;;
132 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA., II. PT. DAYA INTI MINERAL;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 03-08-2020 — Putus : 13-10-2020 — Upload : 11-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 449 K/TUN/2020
Tanggal 13 Oktober 2020 — KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIDOARJO., II. PT. APEN AGUNGRAYA;
123 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIDOARJO., II. PT. APEN AGUNGRAYA;
    Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan:a) Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo Nomor660/99/1IL/404.5.15/2018 tentang Izin Lingkungan, tanggal 22 Juni2018 yang ditujukan kepada PT Alpen Agungraya;b) Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo Nomor 194 Tahun 2019tentang Ijin Mendirikan Bangunan Rumah Sakit, tanggal 09 April2019 yang ditujukan kepada PT Alpen Agungraya;Yang diterbitkan
    Menyatakan batal atau tidak sah:a) Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo Nomor660/99/IL/404.5.15/2018 tentang Izin Lingkungan, tanggal 22 Juni2018 yang ditujukan kepada PT. Alpen Agungraya;b) Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo Nomor 194 Tahun 2019tentang Ijin Mendirikan Bangunan Rumah Sakit, tanggal 09 April2019 yang ditujukan kepada PT. Alpen Agungraya;3.
    Putusan Nomor 449 K/TUN/2020a) Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo Nomor660/99/IL/404.5.15/2018 tentang Izin Lingkungan, tanggal 22 Juni2018 yang ditujukan kepada PT. Alpen Agungraya;b) Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo Nomor 194 Tahun 2019tentang Ijin Mendirikan Bangunan Rumah Sakit, tanggal 09 April2019 yang ditujukan kepada PT. Alpen Agungraya;4.
    Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan :a) Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo Nomor660/99/1IL/404.5.15/2018 tentang Izin Lingkungan tanggal 22 Juni2018 yang ditujukan kepada PT. Alpen Agungraya;b) Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Nomor194 Tahun 2019 tentang Ijin Mendirikan Bangunan Rumah Sakittanggal 09 April 2019 yang ditujukan kepada PT.
    Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Nomor194 Tahun 2019 tentang Ijin Mendirikan Bangunan Rumah Sakittanggal 09 April 2019 yang ditujukan kepada PT Alpen Agungraya;Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut:a)Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo Nomor660/99/1IL/404.5.15/2018 tentang Izin Lingkungan tanggal 22 Juni2018 yang ditujukan kepada PT Alpen Agungraya;Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 15-02-2024 — Putus : 19-12-2024 — Upload : 26-02-2025
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 138 K/TUN/2024
Tanggal 19 Desember 2024 — MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA., II. PT. ARTHA BUNI MINING;;
117 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA., II. PT. ARTHA BUNI MINING;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 15-01-2024 — Putus : 04-03-2024 — Upload : 29-04-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 39 K/TUN/TF/2024
Tanggal 4 Maret 2024 — MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL., 2. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL vs PT SUMBER SURYA GEMILANG;;
397 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL., 2. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL vs PT SUMBER SURYA GEMILANG;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 17-01-2025 — Putus : 19-03-2025 — Upload : 05-05-2025
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 87 K/TUN/TF/2025
Tanggal 19 Maret 2025 — JATAYU PERSADA vs Direktur Jendral Mineral dan Batu Bara, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulteng;;
83 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • JATAYU PERSADA vs Direktur Jendral Mineral dan Batu Bara, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulteng;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 22-06-2022 — Putus : 23-08-2022 — Upload : 08-11-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 399 K/TUN/2022
Tanggal 23 Agustus 2022 — KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MANADO., 2. MERLYN PONTOH;;
188 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MANADO., 2. MERLYN PONTOH;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 18-08-2022 — Putus : 22-11-2022 — Upload : 18-01-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 501 K/TUN/2022
Tanggal 22 Nopember 2022 — KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA., II. PT. MANDALA JAYAKARTA;;
439 — 198 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA., II. PT. MANDALA JAYAKARTA;;