Ditemukan 18426 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Penanaman modal
Perjanjian penanaman pohon
Ganti rugi
Jasa konsultasi
Bumn
Tf
Tindakan faktual
Dinas penanaman modal
Kepala badan koordinasi penanaman modal ri vs h. darmawan;
Pajak
Penanaman modal asing
Uap
Lisitrik
Pt. caltex pacific indonesia
Menteri investasi/kepala badan koordinasi penanaman modal vs pt. melapi timber;;
Pt. sinar damai vs kepala badan koordinasi penanaman modal ri;
Pt. sursarita sejahtera vs kepala badan koordinasi penanaman modal ri;
Pt. gaharu kapita indonesia vs kepala badan koordinasi penanaman modal ri;
Register : 04-05-2021 — Putus : 10-06-2021 — Upload : 12-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 172 K/TUN/2021 Tanggal 10 Juni 2021 — KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERANG., II. JOHNY WIDODO;
184 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
184 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERANG., II. JOHNY WIDODO;
Kaduberuk, RT 01, RW 01, DesaSukarena, Kecamatan Ciomas, Kabupaten SerangBanten, pekerjaan Wiraswasta;ENOH, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal diKp Pasirmuncang, RT 012, RW 02, Desa Sukarena,Kecamatan Ciomas, Kabupaten SerangBanten,pekerjaan Wiraswasta;AHMAD MUHAJIR, kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Kp Kaduberuk, RT 01, RW 01, DesaSukarena, Kecamatan Ciomas, Kabupaten SerangBanten, pekerjaan Wiraswasta;Para Pemohon Kasasi;LawanKEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN TERPADU SATU
Dalam Penundaan :1.2.Mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan Penggugat;Memerintahkan Kepada Tergugat untuk menghentikan sementaraPembangunan Kandang Ayam Boiler tersebut dan/atau MencabutSementara Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal DanPelayanan Terpadu Satu Pintu. Nomor 647/0152/SIMB/DPMPTSP/2020 tentang Izin Mendirikan Bangunan, tanggal 13Januari 2020 atas nama Johny Widodo sampai perkara a quoberkekuatan hukum tetap;B.
Bangunan tanggal 13 Januari2020 atas nama Johny Widodo sampai perkara a quo berkekuatanhukum tetap;Dalam Pokok Sengketa :1.Mengabulkan gugatan Para Pemohon Kasasi/Pembanding/ParaPenggugat seluruhnya;Menyatakan batal dan/atau tidak sah Keputusan Kepala DinasPenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor647/0152/SIMB/DPMPTSP/2020 tentang Izin Mendirikan Bangunantanggal 13 Januari 2020 atas nama Johny Widodo;Mewajibkan Termohon Kasasi /Terbanding/Tergugat Untuk MencabutKeputusan Kepala Dinas Penanaman
Putusan Nomor 172 K/TUN/2021Dalam Pokok Sengketa:1.2.Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;Menyatakan batal Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 647/0152/SIMB/DPMPTSP/2020 tentang Izin Mendirikan Bangunan, tanggal 13 Januari 2020,atas nama Johny Widodo;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala DinasPenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor647/0152/SIMB/DPMPTSP/2020 tentang Izin Mendirikan Bangunan,tanggal 13 Januari 2020 atas
Register : 07-02-2020 — Putus : 14-04-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 145 K/TUN/LH/2020 Tanggal 14 April 2020 — KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN SUKABUMI., II. PT. SEMEN JAWA;
517 — 156 — Berkekuatan Hukum Tetap
517 — 156 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN SUKABUMI., II. PT. SEMEN JAWA;
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIJINANTERPADU KABUPATEN SUKABUMI., tempat kedudukandi Jalan Raya Cibolang KM 7 Cisaat, Kabupaten SukabumiProvinsi Jawa Barat:Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Boyke Martadinata, S.H.,M.H., jabatan Kepala Bagian Hukum Setda KabupatenSukabumi, dan kawankawan, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 183.21/4348/Sekret/2019, tanggal19 Desember 2019:ll.
Putusan Nomor 145 K/TUN/LH/20202.Memerintahkan tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan TataUsaha Negara, berupa: Surat Izin Kepala Badan Penanaman Modal danPerijinan Terpadu Kabupaten Sukabumi Nomor 503.3/647/3052/PMBBPMPT/2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada NantapongChantrakul An PT Semen Jawa lokasi Jalan Pelabuhan II KM 11 TelagasariRT 04/06 Desa Sirnaresmi Kecamatan Gunung Guruh Kabupaten Sukabumi.Tertanggal 30 Juli 2013, sampai ada Keputusan Pengadilan Yangberkekuatan Hukum
Tetap atau dikeluarkannya penetapan lain yangmencabutnya di kemudian hari;Dalam Pokok Perkara:1.2.Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa:Surat Izin Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan TerpaduKabupaten Sukabumi Nomor 503.3/647/3052/PMBBPMPT/2013 tentangHalaman 43 dari 125 Putusan Perkara Nomor 127/G/LH/2018/PTUNBDGIzin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada Nantapong Chantrakul An PTSemen Jawa lokasi Jalan Pelabuhan
Tertanggal 30Juli 2013;Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negaraberupa: Surat Izin Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan TerpaduKabupaten Sukabumi Nomor 503.3/647/3052/PMBBPMPT/2013 tentangIzin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada Nantapong Chantrakul An PTSemen Jawa lokasi Jalan Pelabuhan Il KM 11 Telagasari RT 04/06 DesaSirnaresmi Kecamatan Gunung Guruh Kabupaten Sukabumi.
Register : 08-06-2020 — Putus : 14-08-2020 — Upload : 04-02-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 296 K/TUN/2020 Tanggal 14 Agustus 2020 — KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA CIMAHI., 2. YANNY SUDJARWO;
228 — 120 — Berkekuatan Hukum Tetap
228 — 120 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA CIMAHI., 2. YANNY SUDJARWO;
Register : 18-03-2024 — Putus : 02-07-2024 — Upload : 02-09-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 190 K/TUN/2024 Tanggal 2 Juli 2024 — MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA., II. PT ANEKA TAMBANG, TBK;;
202 — 110 — Berkekuatan Hukum Tetap
202 — 110 — Berkekuatan Hukum Tetap
MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA., II. PT ANEKA TAMBANG, TBK;;
Register : 25-09-2024 — Putus : 18-12-2024 — Upload : 12-03-2025
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 669 K/TUN/2024 Tanggal 18 Desember 2024 — MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA vs PT. PANCAPUTRA MARGASEJAHTERA disingkat PT. PAPUMAS;;
144 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
144 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA vs PT. PANCAPUTRA MARGASEJAHTERA disingkat PT. PAPUMAS;;
Register : 15-02-2024 — Putus : 23-04-2024 — Upload : 07-06-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 154 K/TUN/2024 Tanggal 23 April 2024 — MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL., II. PT. KAYAN HYDRO ENERGY;;
297 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
297 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL., II. PT. KAYAN HYDRO ENERGY;;
Register : 20-07-2022 — Putus : 19-08-2022 — Upload : 08-11-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 450 K/TUN/LH/2022 Tanggal 19 Agustus 2022 — KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR., II. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MANGGARAI TIMUR, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR., III. PT. ISTINDO MITRA MANGGARAI;;
273 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
273 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR., II. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MANGGARAI TIMUR, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR., III. PT. ISTINDO MITRA MANGGARAI;;
Register : 15-02-2024 — Putus : 19-12-2024 — Upload : 12-03-2025
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 148 K/TUN/2024 Tanggal 19 Desember 2024 — MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA., II. PT. DAYA SUMBER MINING INDONESIA;;
108 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
108 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA., II. PT. DAYA SUMBER MINING INDONESIA;;
Register : 05-07-2023 — Putus : 04-10-2023 — Upload : 09-11-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 351 K/TUN/2023 Tanggal 4 Oktober 2023 — KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SUKABUMI., 2. DIKY TANUJAYA;;
155 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
155 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SUKABUMI., 2. DIKY TANUJAYA;;
Register : 22-06-2022 — Putus : 23-08-2022 — Upload : 08-11-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 399 K/TUN/2022 Tanggal 23 Agustus 2022 — KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MANADO., 2. MERLYN PONTOH;;
186 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
186 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MANADO., 2. MERLYN PONTOH;;
Register : 03-08-2020 — Putus : 13-10-2020 — Upload : 11-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 449 K/TUN/2020 Tanggal 13 Oktober 2020 — KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIDOARJO., II. PT. APEN AGUNGRAYA;
123 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
123 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIDOARJO., II. PT. APEN AGUNGRAYA;
Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan:a) Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo Nomor660/99/1IL/404.5.15/2018 tentang Izin Lingkungan, tanggal 22 Juni2018 yang ditujukan kepada PT Alpen Agungraya;b) Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo Nomor 194 Tahun 2019tentang Ijin Mendirikan Bangunan Rumah Sakit, tanggal 09 April2019 yang ditujukan kepada PT Alpen Agungraya;Yang diterbitkan
Menyatakan batal atau tidak sah:a) Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo Nomor660/99/IL/404.5.15/2018 tentang Izin Lingkungan, tanggal 22 Juni2018 yang ditujukan kepada PT. Alpen Agungraya;b) Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo Nomor 194 Tahun 2019tentang Ijin Mendirikan Bangunan Rumah Sakit, tanggal 09 April2019 yang ditujukan kepada PT. Alpen Agungraya;3.
Putusan Nomor 449 K/TUN/2020a) Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo Nomor660/99/IL/404.5.15/2018 tentang Izin Lingkungan, tanggal 22 Juni2018 yang ditujukan kepada PT. Alpen Agungraya;b) Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo Nomor 194 Tahun 2019tentang Ijin Mendirikan Bangunan Rumah Sakit, tanggal 09 April2019 yang ditujukan kepada PT. Alpen Agungraya;4.
Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan :a) Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo Nomor660/99/1IL/404.5.15/2018 tentang Izin Lingkungan tanggal 22 Juni2018 yang ditujukan kepada PT. Alpen Agungraya;b) Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Nomor194 Tahun 2019 tentang Ijin Mendirikan Bangunan Rumah Sakittanggal 09 April 2019 yang ditujukan kepada PT.
Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Nomor194 Tahun 2019 tentang Ijin Mendirikan Bangunan Rumah Sakittanggal 09 April 2019 yang ditujukan kepada PT Alpen Agungraya;Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut:a)Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo Nomor660/99/1IL/404.5.15/2018 tentang Izin Lingkungan tanggal 22 Juni2018 yang ditujukan kepada PT Alpen Agungraya;Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman
Putus : 03-10-2019 — Upload : 22-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 122 PK/TUN/2019 Tanggal 3 Oktober 2019 — PERHIMPUNAN PENGHUNI RUKO INTERCON PLAZA
(PPRIP) vs KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DKI
JAKARTA, dkk
200 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
200 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
PERHIMPUNAN PENGHUNI RUKO INTERCON PLAZA(PPRIP) vs KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DKIJAKARTA, dkk
Sihombing, jabatan Ketua Pengurus(PPRIP);Pemohon Peninjauan Kembali;LawanKEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DKIJAKARTA, tempat kedudukan di Jalan Kebon SirihNomor 18 Blok H Lantai 18.
Mewajibkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan TerpaduSatu Pintu untuk memproses penerbitan Permohonan Izin Pemohonsesuai surat Nomor.230/PPRIP/II/2017 Tanggal 30 Februari 2017, Hal:Permohonan ljin Perparkiran sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;.
Register : 15-02-2024 — Putus : 19-12-2024 — Upload : 26-02-2025
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 139 K/TUN/2024 Tanggal 19 Desember 2024 — MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA., II. PT. DAYA INTI MINERAL;;
131 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
131 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA., II. PT. DAYA INTI MINERAL;;
Register : 15-02-2024 — Putus : 19-12-2024 — Upload : 26-02-2025
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 138 K/TUN/2024 Tanggal 19 Desember 2024 — MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA., II. PT. ARTHA BUNI MINING;;
117 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
117 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA., II. PT. ARTHA BUNI MINING;;
Register : 15-01-2024 — Putus : 04-03-2024 — Upload : 29-04-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 39 K/TUN/TF/2024 Tanggal 4 Maret 2024 — MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL., 2. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL vs PT SUMBER SURYA GEMILANG;;
394 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
394 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL., 2. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL vs PT SUMBER SURYA GEMILANG;;
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tahun 2007 550 — 237
- Tentang : Penanaman Modal
Penanaman Modal
Penanaman Modalsebagaimana dimaksud pada ayat 6) diangkat dandiberhentikan oleh Presiden.Pasal 28 ...
memberdayakan badanusaha;membuat peta penanaman modal Indonesia; .mempromosikan penanaman modal;mengembangkan sektor usaha penanaman modalmelalui pembinaan penanaman modal, antara lainmeningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing,menciptakan persaingan usaha yang sehat, danmenyebarkan informasi yang seluasluasnya dalamlingkup penyelenggaraan penanaman modal;membantu penyelesaian berbagai hambatan dankonsultasi permasalahan yang dihadapi penanammodal dalam menjalankan kegiatan penanamanmodal;mengoordinasi
penanam modal dalam negeri yangmenjalankan kegiatan penanaman modalnya di luarwilayah Indonesia; danmengoordinasi dan melaksanakan pelayanan terpadusatu pintu.Selain tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalamPasal 27 ayat (2), Badan Koordinasi Penanaman Modalbertugas melaksanakan pelayanan penanaman modalberdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.Pasal 29 ..
22 b. penanaman modal pada bidang industri yangmerupakan prioritas tinggi pada skala nasional;c. penanaman modal yang terkait pada fungsi pemersatudan penghubung antarwilayah atau ruang lingkupnyalintas provinsi;d, penanaman modal yang terkait pada pelaksanaanstrategi pertahanan dan keamanan nasional;e. penanaman modal asing dan penanam modal yangmenggunakan modal asing, yang berasal dari.pemerintah negara lain, yang didasarkan perjanjianyang dibuat oleh Pemerintah dan pemerintah negaralain; danf
diubahdengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 1970 tentangPerubahan dan Tambahan UndangUndang Nomor 1Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing danUndangUndang Nomor 6 Tahun 1968 tentangPenanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 1970tentang Perubahan dan Tambahan UndangUndangNomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal DalamNegeri dinyatakan tetap berlaku sampai denganberakhirnya persetujuan penanaman modal dan izinpelaksanaan tersebut.Permohonan penanaman modal
Register : 17-01-2025 — Putus : 19-03-2025 — Upload : 05-05-2025
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 87 K/TUN/TF/2025 Tanggal 19 Maret 2025 — JATAYU PERSADA vs Direktur Jendral Mineral dan Batu Bara, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulteng;;
82 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
82 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
JATAYU PERSADA vs Direktur Jendral Mineral dan Batu Bara, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulteng;;
Register : 20-02-2020 — Putus : 16-04-2020 — Upload : 06-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 75 PK/TUN/2020 Tanggal 16 April 2020 — KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DELI SERDANG., II. NG TJUA HOA;
172 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
172 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DELI SERDANG., II. NG TJUA HOA;
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTUKABUPATEN DELI SERDANG, tempat kedudukan diJalan Mawar Nomor 05, Lubuk Pakam;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Era Permata Sari, S.H.
Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal18 Januari 2020;Termohon Peninjauan Kembali I, II;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan Putusan sebagai berikut:Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negaraberupa: Surat Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan PerizinanTerpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang, Nomor:503.570.648/0001/DPMPPTSPDS/I/2018, tentang Pemberian Izin MendirikanBangunan (IMB), tanggal 3 Januari 2018 atas nama Ng Tju Hoa, berlokasi diJalan Bouleverd Timur Nomor 88 AAABAC, Desa Sampali, KecamatanPercut Sei Tuan;Memerintah Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata UsahaNegara berupa: Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan PelayananPerizinan Terpadu Satu Pintu.
Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negaraberupa: Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan PerizinanTerpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang, Nomor:503.570.648/0001/DPMPPTSPDS/I/2018, tentang Pemberian Izin MendirikanBangunan (IMB) di Jalan Bouleverd Timur Nomor 88 AAABAC, Desa Sampaili,Kecamatan Percut Sei Tuan, atas nama Ng Tju Hoa;4.
Memerintah Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata UsahaNegara berupa: Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan PelayananPerizinan Terpadu Satu Pintu. Kabupaten Deli Serdang, Nomor:503.570.648/0001/DPMPPTSPDS/I/2018, tentang Pemberian Izin MendirikanBangunan (IMB) di Jalan Bouleverd Timur Nomor 88 AAABAC, Desa Sampaii,Kecamatan Percut Sei Tuan, atas nama Ng Tju Hoa;5.
Register : 21-03-2024 — Putus : 02-07-2024 — Upload : 02-09-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 232 K/TUN/TF/2024 Tanggal 2 Juli 2024 — RINDA PUTRA SEJAHTERA diwakili oleh MUHAMMAD MIQRAM vs KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR;;
173 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
173 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
RINDA PUTRA SEJAHTERA diwakili oleh MUHAMMAD MIQRAM vs KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR;;
Register : 18-08-2022 — Putus : 22-11-2022 — Upload : 18-01-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 501 K/TUN/2022 Tanggal 22 Nopember 2022 — KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA., II. PT. MANDALA JAYAKARTA;;
439 — 198 — Berkekuatan Hukum Tetap
439 — 198 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA., II. PT. MANDALA JAYAKARTA;;