Advokat yang berkantor di Jalan Pantura Km.11 Desa Sidoharjo, Rt. 26, Rw. 10, Kecamatan Suradadi,Kabupaten Tegal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25September 2019, sebagai Tergugat Il;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor31/Pdt.G/2019/PN.Tgl, tanggal 04 September 2019 tentang penunjukan MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;Telah membaca Penetapan Hakim yang menyidangkan perkara Nomor31/Pdt.G/2019/PN.

yang memeriksa dan mengadili perkara ini;Telah membaca surat Penetapan Ketua Majelis tanggal 18 Maret 2019Nomor 31/Pdt.G//2019/PN.Bkn tentang penentuan hari sidang pertama;Telah membaca surat gugatan dan suratsurat lainnya yang berkaitan;Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan; Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, tertanggal O1Maret 2019 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraaan Pengadilan NegeriBangkinang pada tanggal 18 Maret 2019, di bawah register perkara Nomor31

IImeninggal dunia, maka akan mengajukan gugatan baru dengan memperbaikipihak yang akan digugat; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimanatersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugatmengajukan pencabutan terhadap gugatannya tersebut pada tahap sebelummemasuki tahap jawaban Tergugat dan Tergugat II, maka terhadap pencabutangugatan oleh Penggugat tersebut tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat dan Tergugat II, oleh karenanya pencabutan perkara perdata Nomor31

Sunardi, lahir di Grobogan, 18 September 1964, pekerjaan Swasta,bertempat tinggal di Desa Prawoto RT 1 RW 3, Kecamatan Sukolilo,Kabupaten Pati, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;Tergugat dan Tergugat Il tersebut selanjutnya disebut sebagai ParaTergugat;Pengadilan Negeri tersebut,Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor31/Pdt.G.S/2020/PN Pti tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini;Setelah membaca berkas yang bersangkutan;Menimbang, bahwa pada hari sidang

Menyatakan bahwa perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor31/Pdt.G.S/2020/PN Pti dicoret dari register perkara Gugatan Sederhana;3.

SURYANI binti ANAS alias ANI membayarbiaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Negeri ParePare Nomor31/Pid.B/2018/PN Pre., tanggal 9 Mei 2018, yang amar selengkapnya sebagaiberikut:1Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa HJ.

kepada Terdakwasampai 1 (Satu) tahun belum dibayar;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatanTerdakwa telah memenuhi unsurunsur pidana dalam Pasal 378 KUHP,sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum,oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untukmengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umumtersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri ParePare Nomor31

8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI: Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUTUMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PAREPARE tersebut; Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri ParePare Nomor31

Sepuluh) Triheksifenidil;e 1(satu) buah Kartu SIM, dengan nomor 082189811724;e 1 (satu) buah Kartu SIM, dengan nomor 083113998167;Dirampas untuk dimusnahkan;e 1 (satu) unit HP Merk Samsung Galaxy J3 Pro dengan nomor IMEI(SLOT 1) 359655085277750 (Slot 2) 359756085277758e 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha vega ZR warna hitam;Dirampas untuk negara;5 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesarRp.5.000, (Lima ribu rupiah);Membaca Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor31

Tanggal28 September 2021;Menimbang, bahwa membaca Surat Pemberitahuan Permintaan BandingPenuntut Umum kepada Terdakwa pada tanggal O06 Oktober 2021, sesualsesuai dengan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor31/Pid.Sus/2021/PN Mjn yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Majene;Menimbang, bahwa membaca Akta Penerimaan Memori Banding Nomor31/Pid.Sus/2021/PN Majene.

telah diberitahukan dan diserahkan kepada TerdakwaHalaman 7 dari 12 Putusan No. 711/PID.SUS/2021/PT.MKSberdasarkan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding padatanggal 12 Oktober 2021 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Majene;Menimbang, bahwa Membaca Surat Pemberitahuan Mempelajari BerkasPerkara Nomor : 31/Pid.Sus/2021/PN.Mjn. dibuat oleh Juru Sita PengadilanNegeri Majene masingmasing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa padatanggal 12 Oktober 2021 untuk mempelajari berkas perkara Nomor31

/Pid.Sus/2021/PN Mjn. di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene dalamtenggang waktu selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnyapemberitahuan tersebut diterima;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh PenuntutUmum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor31/Pid.Sus/2021/PN.Mjn tanggal 28 September 2021 tersebut, dalam tenggangwaktu dan menurut tata cara serta syaratsyarat yang ditentukan oleh UndangUndang, untuk itu permintaan banding tersebut

dalam perkara Permohonan :NI WAYAN BUDIARTI, Perempuan, lahir di Gianyar, 16 November 1984, agamaHindu, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia;ARTHUR CARMAZZI, Lakilaki, lahir di USA, 21 Agustus 1962, agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Italia, samasamaberalamat di Banjar Mawang Kelod, Desa Lod Tunduh, KecamatanUbud, Kabupaten Gianyar, untuk selanjutnya disebut sebagaiPARA PEMOHON ;Pengadilan Negeri tersebut ;Telah membaca :e Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor31

Nomor :31/Pdt.P/2018/PN Gin tanggal 15 Maret 2018 tentang Penetapan harisidang;o,Berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, ParaPemohon datang sendiri menghadap ke persidangan ;Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam persidangan pada tanggal 17April 2018 telah mengajukan permohonan secara lisan tentang pencabutanpermohonannya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyarpada tanggal tanggal 14 Maret 2018, di bawah Register Nomor31

Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor31/Pdt.Bth/2019/PN Ktg tanggal 5 September 2019 serta berkas perkaradan surat surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMembaca, surat gugatan Pembanding semula Pelawan, yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu 22 Maret 2019,dibawah register perkara Nomor 31/Pdt.Bth/2019/PN.Ktg, yang pada pokoknyaadalah sebagai berikut :1.

Mohon Keadilan;Menimbang, bahwa Terbanding semula Terlawan tidak mengajukanJawaban terhadap gugatan Pembanding semula Terlawan tersebut;Membaca, putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor31/Pdt.Bth/2019/PN.Ktg, tanggal 5 September 2019 yang amar lengkapnyaberbunyi:MENGADILI Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar; Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya; Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari iniditetapkan sejumlah Rp. 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu

ribu rupiah);Membaca, akta pernyataan permohonan banding Nomor31/Pdt.Bth/2019/PN.Ktg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan NegeriKotamobagu yang menyatakan bahwa pada tanggal 17 September 2019,Pembanding semula Pelawan telah memohon pemeriksaan banding terhadapHal. 7 dari 15 halaman putusan No.145/PDT/2019/PT MNDputusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 5 September 2019 Nomor31/Pdt.Bth/2019/PN.Ktg., dan permohonan banding tersebut telah diberitahukansecara sah dan saksama masingmasing kepada

Negeri KotamobaguNomor 31/Pdt.Bth/2019/PN.Ktg., tanggal 5 September 2019 dikuatkan makaPembanding semula Pelawan tetap dipihak yang yang kalah maka Pembandingsemula Pelawan dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkatperadilan yang dalam tingkat banding sebesar dalam amar putusan dibawahini;Mengingat pasalpasal dari RBg dan Undang Undang yangbersangkutan dengan perkara ini ;MENGADILI Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu) Nomor31

Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor31/G/TF/2021/PTUN.BDG tanggal 22 Juli 2021;3. Berkas perkara Nomor 31/G/TF/2021/PTUN.BDG beserta suratsuratlainnya yang berhubungan dengan sengketa ini;Him. 2 dari 11 hlm.

Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor31/G/TF/2021/PTUN.BDG, tanggal 19 Juli 2021MENGADILI SENDIRI:DALAM EKSEPSI:Menerima Seluruh Eksepsi dari Tergugat/Pembanding;DALAAM POKOK PERKARA:1. Menolak gugatan dari Para Penggugat sekarang Para Terbanding untukseluruhnya.2.

Put.No.227/B/TF/2021/PT.TUN.JKTPasal 26 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan SecaraElektronik, oleh karena itu permohonan banding dari Pembanding/Tergugatsecara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama SalinanPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor31/G/TF/2021/PTUN.BDG tanggal 22 Juli 2021 beserta berkas perkara yangdimohonkan banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan

banding ditetapkan dalamamar putusan ini;Mengingat, UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun2009, UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan, serta peraturan perundangundangan lain yang terkait dengansengketa ini;MENGADILI Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat; Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor31

., yang jadi subjek hukumnya adalah anakanak keturunandari Sakino yaitu: Suparti, Nyamirah, Ida Sulistiana, Yahni sebagai ParaPenggugat dan yang menjadi objek hukumnya adalah harta peninggalan Sakino;Jadi dengan demikian jelas perkara ini tidak sama dengan perkara Nomor31/Pdt.G/2015/PN.Njk;Dan perlu kami jelaskan perkara ini diajukan guna mendapatkan kepastianhukum karena Putusan Perkara Nomor 31/Pdt.G/2015/PN.Njk., masihmengambang, tidak jelas dan tidak ada kepastian hukum;Dalam Pokok Perkara: Bahwa

gugatan yang tercatat dalam register perkara Nomor49/Pdt.G/2015/PN.Njk., ini diajukan untuk mendapatkan kepastian hukumyang jelas dan tegas, tidak seperti putusan dalam perkara Nomor31/Pdt.G/2015/PN.Njk., yang tidak jelas pemenangnya dan tidak adakepastian hukumnya, karena dalam putusan perkara Nomor31/Pdt.G/2015/PN.Njk., halaman 27 dalam konvensi menolak gugatanPenggugat seluruhnya, dan dalam Rekonvensi juga menolak gugatanPenggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya;Dengan demikian sampai

Nomor 1518 K/Pdt/2017 Bahwa dari fakta persidangan ternyata bahwa telah ada perkara sebelumnyayang subjek dan objek dan materi gugatannya adalah sama dengan perkaraa quo, yaitu perkara perdata di Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor31/Pdt.G/2015/PN.Ngjk., tanggal 26 Februari 2015, yang mana putusan atasperkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga sudahtepat gugatan a quo adalah nebis in idem; Bahwa lagi pula alasanalasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktianyang bersifat penghargaan

., juncto Nomor31/Pdt.SusPKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 16 Januari 2019 yangamarnya sebagai berikut:1.Mengabulkan permohonan Pemohon (Kim In Duck, dalam jabatannyaselaku Direktur Utama PT O Sung Garment), Pemohon II (KampanyogoD.J.

., tanggal 14 Agustus 2018;Membatalkan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor31/Pdt.SusPKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 14 Agustus 2018;Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 525 K/Pdt. SusPailt/20194. Menyatakan Termohon (PT Il Jin Sun Garment) Pailit dengan segalaakibat hukumnya;5. Menunjuk Sdr. Abdul Kohar, S.H., M.H., Hakim Niaga pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;6.

bahwaperdamaian telah dipenuhi, dengan demikian permohonan pembatalanperdamaian yang diajukan olen Pemohon sebagai salah satu Kreditur dariTermohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan, sebagaimanadiatur dalam Pasal 291 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 37Tahun 2014 tentang Kepailitan dan PKPU;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyataPutusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor08/Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst., juncto Nomor31

KelurahanPasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu,disebut sebagai Pemohon;melawanXXXXX binti XXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaanPNS, tempat tinggal di Lingkungan Labuang, KelurahanPasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu,disebut sebagai Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;DUDUK PERKARANYAMembaca surat permohonan Pemohon tanggal 22 Februari 2019 yangtelah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu Nomor31

terhadap Termohon (XXXXX binti XXXXX) di depan siding PengadilanAgama Pasangkayu;3 .nnn nanan eee n nee Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;SUBSIDAIR :Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohontidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruhorang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggilsecara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor31

Purwodadi tidak mempunyai kompetensi untukmengadili perkara ini; Gugatan Penggugat kabur;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukangugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepadaPengadilan Negeri Purwodadi untuk memberikan putusan sebagai berikut: Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi baikkerugian materiil maupun kerugian imateriil kepada PenggugatRekonvensi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor31

tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratusribu rupiah);Menimbang, bahwa putusan Nomor 3638 K/Pdt/2016, tanggal 28Februari 2017, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebutdiberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 31 Juli2017, Kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2017 diajukan permohonanpeninjauan kembali pada tanggal 14 September 2017 sebagaimana ternyatadari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor31

Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor31/Pdt.G/2015/PN Pwd, tidak sah secara hukum dan tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat;3. Menyatakan putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor217/Pdt/2016/PT SMG, tidak sah secara hukum dan tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat;4. Menyatakan putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 3638 K/Pdt/2017tidak sah secara hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukummengikat;5.

,Kecamatan Medan Sunggal;Agama : Islam;Pekerjaan :PNS (Ka.UPT Pelatihan Kesehatan ProvinsiSumatera Utara);Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara(RUTAN) sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 26 November2018;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaansebagai berikut:Dakwaan Kesatu:Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 12 huruf e UndangUndang Nomor31

Tahun 1999 juncto UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi;Hal. 1 dari 14 hal.

Putusan Nomor 1169 K/Pid.Sus/2019Subsidair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diaturdan diancampidana dalam Pasal 12 huruf f UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 juncto UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi;AtauDakwaan Kedua :Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 11 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 juncto UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor31 Tahun

Rosdi Usman, Tempat/tanggal lahir di Parit Masigi, 12 Mei 1977, Jeniskelamin Lakilaki, Kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Dusun Ambawang Kuala Rt.006/010 Desa.SungaiAmbawang Kuala, Kecamatan Sungai Ambawang,Kabupaten Kubu Raya,Pekerjaan Wiraswasta,, selanjutnyadisebut Tergugat II;PENGADILAN NEGERI tersebut ;Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor31/Pen.Pdt.GS/2017/PN Mpw tanggal 21 November 2017 tentang PenunjukanHakim;Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri

Mempawah Nomor31/Pen.Pdt.GS/2017/PN Mpw tanggal 21 November 2017, tentang penetapanhari sidang;Telah mendengar dan membaca surat permohonan pencabutan perkarayang disampaikan Penggugat dalam persidangan pada pokoknya memohonSupaya perkara nomor 31/Pdt.GS/2017/PN Mpw dicabut karena persoalanantara Penggugat dengan Tergugat telah diselesaikan dengan jalan damai.Menimbang, bahwa setelan membaca berita acara sidang, ternyata suratpermohonan pencabutan perkara tersebut diajukan Penggugat sebelumTergugat

/19 September 1956;Jenis kelamin > Lakilaki;Kewarganegaraan : Indonesia;Tempat tinggal : Jalan Jaya Mandala Vil Nomor 2 MentengDalam Jakarta Selatan:Agama : Islam;Pekerjaan : Mantan Menteri Agama RI Periode Tahun 20092014Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengandakwaan sebagai berikut:PERTAMA:ATAUKEDUAPerbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 Ayat (1) yuncto Pasal 18 UndangUndang Nomor31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijuncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUH Pidana juncto Pasal 65 Ayat(1) KUHPidana;:Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiHal. 1 dari 18 hal.

Putusan Nomor 302 PK/Pid.Sus/2018sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijuncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana juncto Pasal 65 Ayat(1) KUHPidana;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada KomisiPemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor TUT 42/24/12/2015tanggal 23 Desember 2015 sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa SURYADHARMA ALI telah terbukti secara

Putusan Nomor 302 PK/Pid.Sus/2018Bahwa keberatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana bahwadalam perkara a quo judex facti menggunakan hasil perhitungankerugian Keuangan negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dariPembangunan (BPKP) sedangkan tidak ada hasil pemeriksaan dariBadan Pengawasan Keuangan (BPK) yang mendeclare adanyakerugian negara tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan:Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor31/PUUX/2012 menyebutkan bahwa Komisi PemberantasanKorupsi (KPK

Penetapan Nomor 130/PID.SUS/2021/PT KDI tanggal 31 Agustus 2021tentang Penetapan Hari Sidang;4.Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lasusua Nomor31/Pid.Sus/2021/PN Lss tanggal 5 Agustus 2021 serta berkas perkara Nomor31/Pid.Sus/2021/PN Lss dan suratsurat yang bersangkutan dengan perkaratersebut ;Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 3 Mei 2021, NomorRegister Perkara PDM10/RP9/Enz. 2/05/2021, yang berbunyi sebagai berikut :DAKWAAN :PERTAMA:Bahwa Terdakwa ASRIAN Alias ASSE Bin MUHADIR bersamasama

Relaas Pemberitahuan mempelajari berkas banding Nomor31/Pid.Sus/2021/PN Lss, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lasusuatanggal 18 Agustus 2021, yang ditujukan masingmasing kepada Terdakwadan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan PenuntutUmum atas putusan Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Lsstanggal 5 Agustus 2021 telah diajukan pada tanggal

Agustus 2021 sehinggaHalaman 10 dari 12 halaman Putusan Perkara NOMOR 130 /PID.SUS/2021/PT KDIpermohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurutCaracara serta syaratsyarat yang ditentukan dalam Undangundang, oleh karenaitu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Bandingmemeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmiputusan Pengadilan Negeri Lasusua tanggal 5 Agustus 2021 Nomor31

telah cukup membuktikan bahwaperbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah memenuhi semuaunsurunsur dalam dakwaan alternatif kedua yang didakwakan Penuntut Umum, olehkarena itu kesimpulan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yangmenyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti adalah sudah tepat dan benar sertaberalasan hukum, karena itu patut dipertahankan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makaputusan Pengadilan Negeri Lasusua tanggal 5 Agustus 2021 Nomor31

Kutai Timur, selanjutnya disebut Pemohon, melawanTERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan pedagangayam potong, tempat tinggal di Kecamatan Sangatta Utara,Kutai Timur, selanjutnya disebut Termohon,; Pengadilan Agama tersebut; Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19Januari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangattapada tanggal 19 Januari 2015 dengan register perkara Nomor31

Menyatakan permohonan Pemohon yang terdaftar di Register PerkaraPengadilan Agama Sangatta tanggal 19 Januari 2015 dengan Nomor31/Pdt.G/2015/PA.Sgta, gugur;2.

PTUNBDGSelanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSIPengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan TataUsaha Bandung Nomor : 31/Pen.Dis/2011/PTUNBDGtertanggal 4 April 2011 tentang PenetapanDissmisal ; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan TataUsaha Bandung Nomor : 31/Pen.MH/2011/PTUNBDGtertanggal 4 April 2011 tentang PenunjukanMajelis Hakim yang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara ini ; Telah membaca Penetapan Ketua MajelisPengadilan Tata Usaha Bandung Nomor31

/Pen.PP/2011/PTUNBDG tanggal 5 April 2011tentang Pemeriksaan Persiapan ; Telah membaca Penetapan Ketua Majelis HakimPengadilan Tata Usaha Bandung Nomor31/Pen.HS/2011/PTUNBDG tanggal 25 April 2011tentang Hari Sidang ; Telah membaca Putusan Sela Nomor31/G/2011/PTUNBDG/INTV tertanggal 2 Mei2011 tentang dikabulkan permohonan masuknyaTAN AlJ HOA sebagai pihak dengan menduduknyasebagai Tergugat II Intervensi i Telah membaca dan mempelajari berkas perkaradan semua surat surat yang bersangkutan denganperkara

O03 Desa Lubuk SepuhKecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun, sebagaiPemohon II;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon dan Pemohon Il;Telah memeriksa alatalat bukti di persidangan;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon Il dengan suratpermohonannya tertanggal O4 Februari 2021 yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan register perkara Nomor31/Pdt.P/2021/PA.Srl, mengemukakan dalildalil sebagai berikut

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor31/Pdt.P/2021/PA.Srl dari Penggugat;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register perkara;3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp 290.000,00 (tiga dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah);Demikianlah ditetapbkan dalam musyawarah Majelis Hakim PengadilanAgama Sarolangun pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 Masehi bertepatandengan tanggal 18 Rajab 1442 Hijriah oleh Deni Irawan,S.H.I.

SK.2/X/2016, tanggal 6 NOVEMBER 2016 ;Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING dahulu PARA PENGGUGAT;PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca:1.Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor106/Pen/2017/PTTUN Mks. tanggal 6 Juni 2017, tentang Penunjukan MajelisHakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini di tingkatbanding;Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor31

/G/2016/PTUN Kdi. pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017;Berkas perkara banding yang di dalamnya berisi kelengkapan suratsuratyang berkaitan sebagaimana tersebut dalam Bundel A dan Bundel B sertasurat surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;TENTANG DUDUK PERKARAMemperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara sepertiterurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor31/G/2016/PTUN Kdi. pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 dalam perkaraantara kedua belah pihak tersebut

Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor31/G/2016/PTUN Kdi. tanggal 23 Maret 2017 yang dimohonkan bandingtersebut;3.