Ditemukan 28270 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 25-03-2015 — Putus : 19-06-2015 — Upload : 24-06-2015
Putusan PN TERNATE Nomor 06/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Tte
Tanggal 19 Juni 2015 — ABDULLAH IBRAHIM, S.Ip
60122
  • ABDULLAH IBRAHIM, S.Ip tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut, sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H.
    ABDULLAH IBRAHIM, S.Ip, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa H. ABDULLAH IBRAHIM, S.Ip, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4. Menetapkan Terdakwa H. ABDULLAH IBRAHIM, S.Ip, tetap berada dalam tahanan;5.
    Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dijadikan barang bukti dalam perkara IQBAL ALHADAR, S.Ip ;6. Menetapkan supaya Terdakwa H. ABDULLAH IBRAHIM, S.Ip, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
    ABDULLAH IBRAHIM, S.Ip
    ,Jumlah keseluruhan Rp. 36.000.000,Yang kemudian uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan saksiIQBAL AL HADAR, S.Ip.8. Bahwa sebesar Rp. 80.230.000, dipergunakan oleh terdakwa bersamasamadengan saksi IQBAL AL HADAR, S.Ip tanpa kwitansi.e Bahwa besarnya anggaran Program Peningkatan KapasitasLembaga Perwakilan Rakyat Daerah, dengan KegiatanPembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang digunakan olehterdakwa diluar peruntukannya, yaitu:1.
    ,Jumlah keseluruhan Rp. 36.000.000,Yang kemudian uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan saksiIQBAL AL HADAR, S.Ip.8. Bahwa sebesar Rp. 80.230.000, dipergunakan oleh terdakwa bersamasamadengan saksi IQBAL AL HADAR,, S.Ip tanpa kwitansi.e Bahwa besarnya anggaran Program Peningkatan KapasitasLembaga Perwakilan Rakyat Daerah, dengan KegiatanPembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang digunakan olehterdakwa diluar peruntukannya, yaitu:1.
    (tujuhbelas juta lima ratus ribu rupiah) ;Bahwa saksi terima biaya perjalanan dinas dari saksi IQBAL ALHADAR,S.lp, dengan menandatangani kwitansi kosong yang di sodorkan oleh saksiIQBAL AL HADAR, S.Ip,Bahwa benar saksi IQBAL ALHADAR, S.Ip. sering menyodorkan kwitansikosong untuk di tanda tangani ;Bahwa untuk perjalanan dinas luar daerah anggota DPRD Prov. Malut SofifiJakarta dalam rangka menghadiri ekspose RT RW Prov.
    adalah Bendahara saksi IQBAL AL HADAR, S.Ip tidak pernahdisaksikan oleh Terdakwa H.
    ABDULLAHIBRAHIM, S.Ip ;Menimbang, bahwa Terdakwa H.
Putus : 15-06-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 256 K/Pid/2016
Tanggal 15 Juni 2016 — ELIAB ONGGE, S.IP., M.M.
14290 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ELIAB ONGGE, S.IP., M.M.
    PUTUSANNomor 256 K/Pid/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGYang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : ELIAB ONGGE, S.IP., M.M.
    Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp1.000,00 (seribuRupiah);Membaca putusan Pengadilan Negeri Jayapura No. 172/Pid.B2014/PN.Jap , tanggal 17 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1.Menyatakan bahwa Terdakwa ELIAB ONGGE S.IP. telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemalsuan Surat;. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ELIAB ONGGE S.IP. oleh karena itudengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;.
    Menyatakan bahwa Terdakwa ELIAB ONGGE, S.IP. telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PemalsuanSurat;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ELIAB ONGGE, S.IP. oleh karenaitu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4.
    EliabOngge, S.Ip., M.M.
    Terdakwa dipidana,maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;Memperhatikan Pasal 263 ayat (1) KUHPidana, UndangUndang No. 48Tahun 2009, UndangUndang No. 8 Tahun 1981 dan UndangUndang No. 14Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Terdakwa ELIABONGGE, S.IP
Putus : 08-04-2015 — Upload : 02-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2313 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 8 April 2015 — SUNTORO, S.IP., M.Si.
6240 Berkekuatan Hukum Tetap
  • SUNTORO, S.IP., M.Si.
    SUNTORO, S.IP, MSi.
    SUNTORO, S.IP.
Register : 15-01-2013 — Putus : 21-01-2013 — Upload : 21-02-2014
Putusan PN PARE PARE Nomor 6 / Pdt.P / 2013 / PN. PAREPARE
Tanggal 21 Januari 2013 — SAHUR RIFAI, S.IP.
242
  • SAHUR RIFAI, S.IP dan Heriyani yang lahir di Pare-Pare pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2009.3. Memerintahkan kepada instansi Pelaksana Pencatatan Sipil untuk melakukan pencatatan kelahiran dalam register akta kelahiran atas nama AHMAD RIFFAT PUTRA SAHUR.4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar : Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah).
    SAHUR RIFAI, S.IP.
    SAHUR RIFAI, S.IP dan Heriyani yang lahir di ParePare pada hari Selasatanggal 29 Desember 2009, sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran dari dari RumahSakit Fatimah Kota ParePare Nomor Reg. : 795/XII/2009, tertanggal 29 Desember 2009;3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri ParePare / Pejabat yang ditunjukuntuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil untuk dicatat padabuku register yang tersedia untuk itu;4.
    SAHUR RIFAI, S.IP (in person)dan selanjutnya pemohon membacakan surat permohonannya dan pemohon menyatakan tetappada permohonannya.Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telahmengajukan bukti surat yang berupa fotocopynya sebagai berikut :1. Bukti P1 adalah KTP an. MUH. SAHUR RIFAI, S.IP, yang bertempat tinggal di Jl.Gelatik RT.003 RW.002 Kel.
    SAHUR RIFAI, S.IP (Suami) / Pemohon dengan Heriyani(istri).Bukti P3 adalah Surat Keterangan Kelahiran dari Rumah Sakit Fatimah, tertanggal : 29Desember 2009, an.
    SAHUR RIFAI, S.IP (Suami) dan Heriyani (Istri)mereka adalah suamiistri yang menikah secara sah, adalah warga Negara Indonesiatinggal di JI. Gelatik RT.003 RW.002 Kel. Ujung Baru, Kecamatan Soreang, Kota ParePare.2. Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon MUH. SAHUR RIFAI, S.IP (Suami) danHeriyani (Istri), telah mempunyai seorang anak Lakilaki yang diberi nama : AHMADRIFFAT PUTRA SAHUR, Lahir di ParePare, Hari Selasa, tanggal : 29 Desember2009.3.
    SAHUR RIFATI, S.IP dan Heriyani yang lahir di ParePare padahari Selasa tanggal 29 Desember 2009.3. Memerintahkan kepada instansi Pelaksana Pencatatan Sipil untuk melakukanpencatatan kelahiran dalam register akta kelahiran atas nama AHMAD RIFFATPUTRA SAHUR.4.
Putus : 28-02-2013 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1452 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 28 Februari 2013 —
229 Berkekuatan Hukum Tetap
  • HASBI HAMDI, S.IP
    Hasbi Hamdi, S.IP pada hari dan tanggal yangtidak dapat ditentukan dengan pasti dalam bulan Agustus 2005 s/d Desember2005, bertempat di lokasi pembangunan MTs. Bahrul Ulum di Desa Bontorea,Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa atau setidaktidaknya pada suatutempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri SungguminasaHal. 7 dari 32 hal. Put.
    Hasbi Hamdi, S.IP dari dakwaanSubsidair melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undangundang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1)KUHP;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muh.
    Hasbi Hamdi, S.IP berupapidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan perintah agar Terdakwaditahan dan denda sebesar Rp 200.000.000, (dua ratus juta rupiah)subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muh.
    Hasbi Hamdi, S.IP telah terbukti secara sahmelakukan tindak pidana Korupsi yang Dilakukan Secara Berlanjut ;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muh.
    HASBI HAMDI, S.Ip tidak terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaanPrimair;Membebaskan Terdakwa MUH. HASBI HAMDI, S.Ip dari dakwaan Primair;Menyatakan Terdakwa MUH.
Putus : 23-07-2018 — Upload : 31-10-2018
Putusan PT PONTIANAK Nomor 7/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK
Tanggal 23 Juli 2018 — MAULUDDIN, S.IP.,M.Si
12061
  • Mauluddin, S.Ip, Msi. yang dimintakan banding tersebut.3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;5. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,_ (lima ribu rupiah).
    MAULUDDIN, S.IP.,M.Si
    MAULUDDIN, S.IP.,M.Si.Tempat lahir : PutussibauUmur / tanggal lahir : 49 Tahun/19 Juni 1968Jenis kelamin > LakilakiKebangsaan/kewarganegaraan : IndonesiaTempat tinggal : Jalan M.
    MAULUDDIN, S.IP., M.SI;7. Lurah/Kepala Desa Setempat sebagai anggota yaitu KepalaDesa Pala Pulau Kec. Putussibau Kab. Kapuas Hulu saksiANTONIUS HUSIN;8. Asisten Sekretaris Daerah Kab. Kapuas Hulu sebagaiSekretaris bukan anggota yaitu saksi Drs. R.A.SUNGKALANG, MM; Hal 6 dari 50 hal putusan Nomor 7/PID,SUSTPK/2018/PT PTK9. Kepala Seksi Hakhak atas tanah pada Kantor PertanahanKab.
    MAULUDDIN, S.IP., M.SIselaku anggota Panitia Pengadaan Tanah bersama sama dengananggota Panitia Pengadaan Tanah lainnya telah bertentangan denganPeraturan yang berlaku yaitu sebagai berikut :A.
    MAULUDDIN, S.IP. M.Sitersebutsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undangundang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.
    MAULUDDIN, S.IP., M.Si oleh karena itudari Dakwaan Primair;3. Menyatakan Terdakwa M.
Putus : 06-01-2014 — Upload : 19-02-2014
Putusan PT BANTEN Nomor 18/PID.SUS/2013/PT.BTN
Tanggal 6 Januari 2014 — AWAN JUANDA, S.IP.,M.Pd .
6636
  • Menyatakan Terdakwa AWAN JUANDA, S.IP.,M.Pd tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Primair ; ---------2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ; -------------------------------------------------3.
    AWAN JUANDA, S.IP.,M.Pd .
    DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiBanten yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak PidanaKorupsi pada Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusanseperti tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa : Nama lengkap : AWAN JUANDA, S.IP.,M.Pd ;Tempat lahir : Garut ; Umur/Tgl. Lahir : 52 tahun/ 27 Februari 1960 ; Jenis kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ; Tempat tinggal : Jl.
    Perkara : PDS01/10.6.15/05/2013, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut : DAKWAAN Bahwa Terdakwa AWAN JUANDA, S.IP.,M.Pd.
    Grand) pada SMP Mahardhika PasirAmpo Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2012adalah sebesar Rp.71.070.210,00 (Tujuh Puluh Satu JutaTujuh Puluh Ribu Dua Ratus Sepuluh Rupiah) darialokasi dana yang diterima pihak sekolah sebesar Rp.180.000.000,00 (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah),sedangkan hasil perhitungan fisik pekerjaan terpasangdilapangan hanya sebesar Rp. 108.929.790, (SeratusDelapan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan RibuTujuh Ratus Sembilan Puluh Rupiah).; Perbuatan Terdakwa AWAN JUANDA, S.IP
    Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 18 UndangUndang No. 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang No.20tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndang Nomor31 tahun 1999 jo Pasal 18 UndangUndang RI No.31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, sebagaimana Dakwaan Primair, dan oleh karenaitu menuntut agar Terdakwa AWAN JUANDA, S.IP, MPddijatuhi pidana Penjara selama 4 (empat) tahun danmenghukum Terdakwa pula
    Menyatakan Terdakwa AWAN JUANDA, S.IP. M.Pd., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi ;. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjaraselama 1 (satu) tahun, dan pidana denda sebesarRp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuanapabila denda tersebut tidak dibayar, akan diganti denganpidana kurungan selama 1 (satu) bulan; .
Register : 22-02-2016 — Putus : 28-04-2016 — Upload : 01-02-2017
Putusan PT AMBON Nomor 5/PID.TIPIKOR /2016/PT AMB
Tanggal 28 April 2016 — HENRY DWI PRABOWO, S.IP
9934
  • Menyatakan terdakwa HENRY DWI PRABOWO, S.IP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA, sebagaimana dalam dakwaan primair; 2.
    Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Aru Ny.CAROLINA GALANDJINDJINNAI/R,S.Sos dan Pihak Kedua Direktur CV.NUGRAHA HENRY DWIPRABOWO, S.Ip. ;17) Asli Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor: 01/LKP/CV-N/XII/2010 Tanggal 21 Desember Tahun 2010 ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Aru Ny.CAROLINA GALANDJINDJINNAI/R,S.Sos dan Direktur CV.NUGRAHA HENRY DWIPRABOWO,S.Ip. ;18) Asli Kwitansi Pembayaran Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku
    LAIPENI, Amd, yang menerima HENRY DWIPRABOWO, S.Ip dan atasan langsung CAROLINA GALANDJINDJINNAI/R, S.Sos. ;33) Asli Berita Acara Pembayaran 100% Nomor : /BAP/DIKPORA/DAK-2010/DPAL/IV/2011 Tangal 25 Aprli 2011 ditandatangani oleh Pihak Pertama Kepala SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Aru Ny.CAROLINA GALANDJINDJINNAI/R,S.Sos dan Pihak Kedua Direktur CV.NUGRAHA HENRY DWIPRABOWO, S.Ip.;34) Asli Berita Acara Serah terima Pekerjaan Nomor: 01/BASTP/DIKPORA/DAK-2010/XII
    /R,S.Sos dan Pihak Kedua Direktur CV.NUGRAHA HENRY DWIPRABOWO, S.Ip. ;36) Asli Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor: 01/LKP/CV-N/XII/2010 Tanggal 21 Desember Tahun 2010 ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Aru Ny.CAROLINA GALANDJINDJINNAI/R,S.Sos dan Direktur CV.NUGRAHA HENRY DWIPRABOWO,S.Ip. ;37) Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 027/1110.a/BAPB/PBP/SETDA/2011 Tanggal 26 Mei Tahun 2011 ditandatangani oleh Direktur CV.NUGRAHA HENRY DWIPRABOWO
    , S.Ip., Panitia Pemeriksa Barang Drs.K.E.
    HENRY DWI PRABOWO, S.IP
    PERKPDS 01/DOBO/01/2015 Terdakwa didakwa :PRIMAIRBahwa terdakwa HENRY DWI PRABOWO, S.IP selaku Direktur CV.NUGRAHA yang beralamat di JI.
    S.Sos dan Terdakwa HENRY DWIPRABOWO, S.IP.
    ;Bahwa Terdakwa HENRY DWI PRABOWO, S.IP. dalam kedudukannyaselaku Direktur CV.
    yang ditanda tangani' oleh Saksi CAROLINAGALANDJINJINAl S.Sos dan Terdakwa HENRY DWIPRABOWO, S.IP.
    (dua ratus juta rupiah).Menimbang, bahwa, disamping itu jabatan Terdakwa HENRY DWIPRABOWO, S.IP dalam kapasitas tugas dan jabatannya sebagai DirekturCV.
Putus : 29-02-2024 — Upload : 29-05-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 65 K/MIL/2024
Tanggal 29 Februari 2024 — REZA ADRIANSYAH, S.IP.
2890 Berkekuatan Hukum Tetap
  • REZA ADRIANSYAH, S.IP., Kapten Caj NRP. 11110032970984 tersebut;- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
    REZA ADRIANSYAH, S.IP.
Register : 04-01-2021 — Putus : 24-02-2021 — Upload : 02-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4 PK/PDT/2021
Tanggal 24 Februari 2021 — BENNY INDRA PUJIHASTONO, S.IP, sebagai Termohon Peninjauan Kembali; 2. NURYANA HARLINA. SE., sebagai Termohon Peninjauan Kembali; 3. SUKARI, selaku Ahli Waris dari Alm. SUNTAWI, sebagai Termohon Peninjauan Kembali;
1163751 Berkekuatan Hukum Tetap
  • BENNY INDRA PUJIHASTONO, S.IP, sebagai Termohon Peninjauan Kembali; 2. NURYANA HARLINA. SE., sebagai Termohon Peninjauan Kembali; 3. SUKARI, selaku Ahli Waris dari Alm. SUNTAWI, sebagai Termohon Peninjauan Kembali;
    . & Rekan, beralamat di Jalan Ramania, Nomor 05E, Voorvo, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 18 Mei 2019;Pemohon Peninjauan Kembali:LawanBENNY INDRA PUJIHASTONO, S.IP., pekerjaan TNI AD,pangkat Mayor Jenderal INI, jabatan Pangdam VIMulawarman, yang selanjutnya digantikan oleh Subiyanto,pekerjaan TNI AD, pangkat Mayor Jenderal TNI, jabatanPangdam VI Mulawarman, dalam hal ini memberikan kuasakepada Baslindo, S.H., M.Si. dan kawankawan, Para Pegawaipada Kumdam VI Mulawarman, beralamat
Putus : 29-10-2007 — Upload : 02-11-2016
Putusan PN KAB SEMARANG Nomor 34/PDT.P/2007/PN.UNG
Tanggal 29 Oktober 2007 — pemohon : HARI SOEBAGIJO, S.IP
354
  • pemohon : HARI SOEBAGIJO, S.IP
Register : 25-03-2015 — Putus : 22-06-2015 — Upload : 24-06-2015
Putusan PN TERNATE Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tte
Tanggal 22 Juni 2015 — IQBAL AL HADAR, S.Ip
4620
  • Menyatakan Terdakwa IQBAL ALHADAR, S.Ip tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut, sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;2.
    Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IQBAL ALHADAR, S.Ip, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;3.
    Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa IQBAL ALHADAR, S.Ip dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;5. Menetapkan Terdakwa IQBAL ALHADAR, S.Ip tetap berada dalam tahanan ;6. Menetapkan Barang Bukti, berupa :1. Kwitansi penerimaan uang perjalanan dinas BANLEG DPRD Prov Maluku Utara Sofifi-Kab. Halmahera Timur untuk melakukan sosialisasi UU. No. 4 tahun 2009 dan Perda No. 6 tahun 2005 tanggal 17 Juni 2011 An. ISHAK NASER,SE. 2.
    Menetapkan supaya Terdakwa IQBAL ALHADAR, S.Ip membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
    IQBAL AL HADAR, S.Ip
    ABDULLAH IBRAHIM, S.Ip, (yang penuntutannya dilakukan secaraterpisah) dan saksi Drs.
    ABDULLAH IBRAHIM, S.Ip, , baiksaksi H.
    Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan/Pleidooi Tim Penasehat HukumTerdakwa IQBAL ALHADAR, S.Ip ;.
    Mengembalikan dan Menempatkan kembali nama baik dan/atau kedudukanTerdakwa IQBAL ALHADAR, S.Ip pada kedudukan semula ;.
    ABDULLAH IBRAHIM, S.lp tidak pernah ditunjukkanuang yang telah di cairkan oleh Terdakwa IQBAL AL HADAR, S.Ip, setelah uangcair kemudian seluruhnya uang tersebut disimpan oleh Bendahara TerdakwaIQBAL AL HADAR, S.lp, dan yang menyerahkan uang serta kwitansi uangperjalanan dinas kepada orang yang melakukan perjalanan dinas adalahBendahara Terdakwa IQBAL AL HADAR, S.Ip tidak pernah disaksikan oleh saksiH.
Putus : 27-01-2014 — Upload : 14-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1500 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 27 Januari 2014 — ., S.IP.
16646 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., S.IP.
    Korupsi jo Pasal 55Ayat (1) ke1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Jaksa/Penuntut Umum;Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Zulkifli Nurdin, S.H., S.IP.
    ., S.IP., tidak teroukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadalam Dakwaan Primair;Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;Menyatakan Terdakwa Zulkifli Nurdin, S.H., S.IP., terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukanTindak Pidana Korupsi;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zulkifli Nurdin, S.H., S.IP. olehkarena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesarRp50.000.000,00 (
    Lurah Untia selaku PanitiaPengadaan Tanah dan Terdakwa Zulkifli Nurdin, S.H., S.IP.
    Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP, sehingga unsur ini tidakterbukti pada perbuatan Terdakwa Zulkifli Nurdin, S.H., S.IP.
Putus : 14-08-2019 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2182 K/Pid.Sus/2019
Tanggal 14 Agustus 2019 — AGUSTINA ADRIANA RUMBEWAS, S.IP.;
39641869 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Dalam perkara ini, Terdakwa didakwa dan dituntut bertanggungjawab atas tindak pidana korupsi yang dilakukan anak buahnya. Terdakwa sebagai Kepala Distrik Biak Kota merupakan penanggung jawab pembagian dan penyaluran Raskin agar tepat sasaran kepada ... [Selengkapnya]
  • AGUSTINA ADRIANA RUMBEWAS, S.IP.;
    PUTUSANNomor 2182 K/Pid.Sus/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yangdimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Numfor danTerdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :Nama : AGUSTINA ADRIANA RUMBEWAS, S.IP.
    Menyatakan Terdakwa AGUSTINA ADRIANA RUMBEWAS, S.IP.,tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggarPasal 2 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimanadiubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam DakwaanPrimair dan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair;2. Menyatakan Terdakwa AGUSTINA ADRIANA RUMBEWAS, S.IP.
    Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUSTINA ADRIANARUMBEWAS, S.IP., dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6(enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan denganperintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;Hal. 2 dari 67 hal. Putusan Nomor 2182 K/Pid. Sus/20194.
    Menyatakan Terdakwa AGUSTINA ADRIANA RUMBEWAS, S.Ip. tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan PrimairPenuntut Umum;3. Menyatakan Terdakwa AGUSTINA ADRIANA RUMBEWAS, S.Ip.terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaKorupsi secara bersamasama sebagaimana dalam dakwaan SubsidairPenuntut Umum;Hal. 60 dari 67 hal. Putusan Nomor 2182 K/Pid.
    UndangUndang Nomor8 Tahun 1981, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009, UndangUndangNomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan;MENGADILI: Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari PemohonKasasi I/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI NUMFORtersebut; Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/TerdakwaAGUSTINA ADRIANA RUMBEWAS, S.IP
Register : 07-08-2018 — Putus : 11-12-2018 — Upload : 28-12-2018
Putusan PTUN PALU Nomor 27/G/2018/PTUN.PL
Tanggal 11 Desember 2018 — Penggugat:
Udin K Domut, S.IP, S.IP
Tergugat:
BUPATI BUOL
15052
  • Domut, S.IP.

    Tanggal 17 Mei 2018;

    II. DALAM EKSEPSI

    - Menyatakan Eksepsi Tergugat Tidak Diterima;

    III. DALAM POKOK PERKARA

    1. Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;

    2.

    Penggugat:
    Udin K Domut, S.IP, S.IP
    Tergugat:
    BUPATI BUOL
    DOMUT, S.IP, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PegawaiNegeri Sipil, tempat tinggal Kelurahan Bungkudu. RT 008 RW003, Kecamatan Bukal Kabupaten.Boul, Provinsi SulawesiTengah;Dengan ini memberi kuasa kepada: AGUS DARWIS,SH.MH;UJANG HERMANSYAH,SH;BUDI ARTA PRADANA, SH.MH;FEBRIANTO,SH;SAHRUL, SH.
    DOMUT, S.IP tanggal 17Mei 2018,menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT yaitu:1.Bahwa dampak pemberhentian tidak dengan hormat tersebut,PENGGUGAT kehilangan pekerjaan dan tidak lagi mendapatkan gajisebagai Pegawai Negeri Sipil sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhankehidupan seharihari;Bahwa TERGUGAT telah menghilangkan hakhak PENGGUGAT sebagaiPegawai Negeri Sipil (PNS) Pangkat/Gol.
    DOMUT,S.IP tanggal 17 Mei 2018. Memerintahkan TERGUGAT untuk menunda atau menangguhkanpelaksanaan Surat Keputusan Bupati Buol Nomor:888/241.27/V/BKPSDM/2018 Tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama UDIN K. DOMUT,S.IP tanggal 17 Mei 2018, sampai perkara aquo memperoleh kekuatanhukum tetap.DALAM POKOK PERKARA:1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;2.
    DOMUT,S.IP tanggal 17 Mei 2018;3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan Bupati BuolNomor: 888/241.27/V/BKPSDM/2018 Tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama UDIN K.DOMUT, S.IP tanggal 17 Mei 2018;4. Mewajibkan TERGUGAT untuk merehabilitasi atau memulinkan hakPENGGUGAT dalam kemampuan dan kedudukan atau jabatanPenggugat seperti semula atau yang setara;5.
    Domut,S.IP, tanggal 17 Mei 2018;Il. DALAM EKSEPSI Menyatakan Eksepsi Tergugat Tidak Diterima;Ill. DALAM POKOK PERKARA:1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.
Register : 03-09-2019 — Putus : 10-09-2019 — Upload : 14-11-2019
Putusan PN LIMBOTO Nomor 143/Pdt.P/2019/PN Lbo
Tanggal 10 September 2019 — Pemohon:
Indrayanti Syamruth, S.IP
2114
  • Pemohon:
    Indrayanti Syamruth, S.IP
    Bahwa benar INDRAYANTI SYAMRUTH, S.IP adalah sebagai Walldari SEPTIAN MANSOARA $;Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2019/PNLbo2. Bahwa benar SEPTIAN MANSOARA , anak dari pasangan suamiisteri Ayah James Mansoara dan ibu Vone Ecowaty Pamikirang;3.
    urusanadministrasi dan kepentingan anak serta hakhak anak orang tuaanak tersebut dalam seleksi penerimaan prajurit Tentara NasionalIndonesia;Menimbang bahwa dengan fakta dipersidangan sebagaimanaketerangan para saksi bahwa Pemohon INDRAYANTI SYAMRUTH, S.IPmerupakan WALI dari SEPTIAN MANSOARA untuk urusan administrasidan kepentingan anak serta hakhak anak, orang tua anak tersebut dalamseleksi penerimaan prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat;Menimbang bahwa dengan ditetapbkannya INDRAYANTI SYAMRUTH,S.IP
    sebagai WALI dari anak SEPTIAN MANSOARA, karena antaraPemohon dengan anak SEPTIAN MANSOARA, masih mempunyai hubungankeluarga dan tinggal bersama, sebagaimana dimohonkan dalam petitum butir2 dapat dikabulkan;Menimbang bahwa oleh karena Pemohon INDRAYANTI SYAMRUTH,S.IP, diangkat sebagai WALI dari anak SEPTIAN MANSOARA, dinyatakanberhak untuk urusan administrasi dan kepentingan anak serta hakhak anakorang tua anak tersebut dalam seleksi penerimaan prajurit Tentara NasionalIndonesiaTahun 2019;Menimbang
Register : 03-07-2014 — Putus : 03-11-2014 — Upload : 10-12-2014
Putusan PN PALEMBANG Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plg
Tanggal 3 Nopember 2014 — MEGAWATI, S.IP Binti H. NUNSANAH
5811
  • Megawati, S.Ip, MM untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 4.170.000,00- (empat juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan SPM tanggal 10 September 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n.
    Megawati, S.Ip, MM untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 7.380.000,00- (Tujuh Juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan SPM tanggal 10 September 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n.
    Hendra Sadini, S.Ip untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 2.475.000,00- (Dua Juta empat ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) dan SPM tanggal 21 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n.
    .- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2854 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, untuk SPP tanggal 21 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM dan PPTK a.n. Hendra Sadini, S.Ip untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 10.000.000,00- (Sepuluh Juta Rupiah) dan SPM tanggal 21 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n.
    .- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2853 / LS / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 21 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM dan PPTK a.n. Hendra Sadini, S.Ip untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 3.125.000,00- (Tiga Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dan SPM tanggal 21 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n.
    MEGAWATI, S.IP Binti H. NUNSANAH
    Megawati,S.Ip, MM untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 4.170.000,00(empat juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan SPM tanggal 10September 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n.
    Hendra Sadini, S.Ip untuk pembayaran yang dimintasebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) dan SPM tanggal 21Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n.
    Perbuatan Saksi Faisal Ishak, SH MEGAWATI, S.IP., MM binti H. NUNSANAHsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1)huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.SUBSIDIAIR; Bahwa ia Terdakwa MEGAWATI, S.IP., MM BINTI H.
    Hendra Sadini, S.Ip untuk pembayaran yangdiminta sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) dan SPMtanggal 21 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahatan.
Putus : 19-02-2014 — Upload : 24-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3043 K/Pdt/2012
Tanggal 19 Februari 2014 — ELIAM, S.IP, VS. MASALENA, S.Sos.,
2917 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ELIAM, S.IP, VS. MASALENA, S.Sos.,
    PUTUS ANNomor 3043 K/Pdt/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KET UHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikutdalam perkara :ELIAM, S.IP, bertempat tinggal di Jalan G.
    untuk hidup dalam satu rumahtangga sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 19 huruf f PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975;Bahwa saksi dari Penggugat yaitu anak Penggugat dengan istri pertamaberharap agar ayahnya yaitu Penggugat kembali hidup rukun dengan Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas lagi pula ternyatabahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi : ELIAM, S.IP
Register : 05-04-2021 — Putus : 28-04-2021 — Upload : 29-04-2024
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Tpg
Tanggal 28 April 2021 — Pemohon:
RAHMAT TAVIP, S.IP
170
  • Pemohon:
    RAHMAT TAVIP, S.IP
Register : 28-02-2017 — Putus : 04-05-2017 — Upload : 10-05-2017
Putusan PN SOASIU Nomor 20/Pid.Sus/2017/PN Sos
Tanggal 4 Mei 2017 — -ASNAWI BAYAN, S.IP Alias AWI
361324
  • - MENGADILI:Menyatakan Terdakwa ASNAWI BAYAN, S.Ip Alias AWI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Meyebarluaskan Pornografi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum ;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan denda sejumlah Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana
    -ASNAWI BAYAN, S.IP Alias AWI
    Nama lengkap : Asnawi Bayan, S.IP Alias Awi2. Tempat lahir : Tidore3. Umur/tanggal lahir :33 Tahun/ 03 Mei 19834. Jenis kelamin : Perempuan5. Kebangsaan : Indonesia6. Tempat tinggal Kelurahan Seli, Kec Tidore, Kota Tidore Kepulauan,Propinsi Maluku Utara7. Agama : Islam8.
    Menyatakan terdakwa ASNAWI BAYAN S.IP Alias AWI telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melalukan tindak pidana "Pornografi " sebagaimana Dakwaan pertama melanggar Pasal 29 jo.Pasal 4 ayat (1) UU RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi ;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASNAWI BAYAN S. IP AliasAWI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selamaterdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetapditahan dan denda sebesar Rp. 250.000.000.
    Artas ke HP milik terdakwa Asnawi Bayan, S.Ip ;Bahwa setelah 13 (tiga belas) foto korban Ade Intan Muhhidin terkirim dariHP saksi lkbal M. Artas ke HP terdakwa Asnawi Bayan, S.lp, terdakwaAsnawi Bayan, S.lp kKemudian mengirimkan salah satu foto korban Ade IntanMuhhidin melalui aplikasi BBM kepada saksi Rahima Pahlawati alias Opi danHalaman 4 dari 32 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2017/PN.
    Artas ke HP milik terdakwa Asnawi Bayan, S.Ip ;Bahwa setelah 13 (tiga belas) foto korban Ade Intan Muhhidin terkirim dariHP saksi lkbal M.
    Artas ke HPmilik Terdakwa Asnawi Bayan, S.Ip ;Bahwa benar setelah 13 (tiga belas) foto korban Ade Intan Muhhidin terkirimdari HP saksi Ikbal M.